BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Grafik 4.13 Nilai Kinerja Pengendalian Internal KPPN Tahun 2019 – 2020
54,17 63,54 73,13 54,17 54,17
70
60
50
40
30
20
10
0
SMT I 2018 SMT II 2018 SMT I 2019 SMT II 2019 SMT I 2020
Sumber Hasil Pembinaan KPPN LingkupKanwil DJPB Provinsi Jawa Barat 2018 – 2020
f. Komunikasi Koordinasi Eksternal
Hasil penilaian atas unsur komunikasi, koordinasi ekternal, pada dasarnya
hampir seluruh KPPN sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan
sangat baik, namun hasil penilaian atas unsur ini pada umumnya tidak
maksimal karena ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan oleh
KPPN, yaitu menjalin komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan unit
kerja penegak hukum, melakukan sosialisasi terkait prosedur pencairan
dana dan penyampaian RDP minimal satu kali dalam setahun, kepada para
rekanan setempat melalui forum asosiasi, menyusun profil KPPN dalam satu
buku saku atau leaflet yang dapat dibawa dan dibagikan saat bertemu
dengan para pimpinan daerah atau satker, menjalin hubungan dengan
media setempat yang memungkinkan untuk melakukan publikasi data
realisasi anggaran setiap triwulan, dan menyelenggarakan acara talk show
atau dialog melalui radio atau TV setempat setiap triwulan atau semester
tentang berbagai topik seputar pelaksanaan tugas KPPN.
Untuk kegiatan menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi data realisasi anggaran setiap
triwulan, dan menyelenggarakan acara talk show atau dialog melalui radio
atau TV setempat setiap triwulan atau semester tentang berbagai topik
seputar pelaksanaan tugas KPPN, hampir kebanyakan KPPN tidak
melaksanakan di semester I tahun 2020.
Penyebab utamanya adalah karena keterbatasan dana yang tersedia dalam
DIPA yang dikelola oleh masing-masing KPPN yang tidak menyediakan
dana untuk publikasi di media setempat dan membiayai acara talk show di
media elektronik/TV. Selain itu tidak semua di wilayah kerja KPPN terdapat
stasiun radio maupun stasiun TV lokal. Namun demikian KPPN akan terus
133
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
meningkakan komunikasi dengan pihak ekternal terutama dengan media
massa dan pengelola radio setempat agar acara dialog terkait pelaksanaan
tugas-tugas KPPN dapat terlaksana secara rutin, efektif ,dan efisien.
Pada periode pembinaan semester I tahun 2020, terdapat 6 (enam) KPPN
yang sudah bisa memenuhi seluruh unsur penilaian untuk kominikasi dan
koordinasi ekternal, yaitu KPPN Bogor, KPPN Cirebon, KPPN karawang,
KPPN Sumedang, KPPN Sukabumi, dan KPPN Kuningan sehingga
memperoleh nilai maksimal 30.
Nilai rata-rata untuk unsur komunikasi, koordinasi ekternal pada semester I
tahun 2020 adalah 97.25 naik sebesar 1.92 dibandingkan dengan hasil
capaian pada semester II tahun 2019 yaitu 95,33. Untuk tiga periode
pembinaan, nilai Komunikasi Koordinasi Eksternal terus mengalami
Kenaikan. Kenaikan ini disebabkan adanya lebih banyak KPPN yang telah
melakukan sosialisasi terkait prosedur pencairan dana dan penyampaian
RPD minimal satu kali dalam setahun kepada para rekanan setempat melalui
forum asosiasi pengusaha jasa pengadaan barang/jasa, menjalin
komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan unit kerja penegak hukum
dan memiliki kartu nama yang dapat dengan mudah digunakan untuk
berkenalan dan menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi data realisasi anggaran setiap
triwulan.
Grafik 4.14 Nilai Komunikasi Koordinasi Eksternal KPPN TA 2018 – 2020
98 96,58 97,00 97,25
96
95,04 95,33
94
92
90
SMT I 2018 SMT II 2018 SMT I 2019 SMT II 2019 SMT I 2020
Sumber Hasil Pembinaan KPPN Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat 2018- 2020
4. Analisis Inovasi Dan Prestasi KPPN
Kondisi :
Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb Prov Jawa Barat meliputi
pula pembinaan terkait inovasi KPPN dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada stakeholders. Melalui pembinaan, diharapkan KPPN dapat mencapai
prestasi yang setinggi-tinginya dalam melakukan tugas fungsinya.
134
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Secara teoritis, pembinaan merupakan proses sistematis untuk mengubah
perilaku kerja pegawai dalam upaya menngkatkan kinerja pegawai dan
berorientasi pada keberhasilan pelaksanaan rencana strategis suatu unit kerja.
Untuk melaksanakan rencana strategis pengelolaan anggaran yang berkualitas,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga memiliki peran koordinasi terhadap KPPN di
lingkup wilayah kerjanya.
Melalui pembinaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat berusaha
mengembangkan keahlian, pengetahuan dan sikap pegawai di unit kerja KPPN
untuk dapat menyelesaikan tugas fungsinya lebih cepat, rasional, dan
membangkitkan kemauan kerjasama antar pegawai dan dengan manajemen.
Sedangkan melalui peran koordinasi vertikal yang dilakukan, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat berusaha menggerakkan, menyelaraskan
dan menyeimbangkan berbagai kegiatan yang spesifik dan berbeda agar
mengarah pada tujuan organisasi.
Dalam periode 2018 sampai dengan semester 1 tahun 2020, beberapa daftar
inovasi dan prestasi KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.11
Inovasi KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
NO. KPPN INOVASI URAIAN INOVASI DAMPAK
1. Purwakarta 1. Si Adul (Aplikasi Si Adul (Aplikasi 1. Melengkapi saluran
Pengaduan Online)
Pengaduan Online) aduan yang sudah ada,
adalah inovasi untuk saluran yang
memudahkan memanfaatkan aplikasi
stakeholder dalam berbasis android ini lebih
penyampaian aduan mudah diakses oleh
pengguna.
atau keluhan terkait 2. Tidak ada rasa
pelayanan, kode etik kehawatiran akan
dan disiplin pegawai. pengaduan yang
disampaikan karena
dilakukan secara online
2. PELANGI PELANGI (Pelayanan 1. Pengaturan piket
(Pelayanan
Hari) Siang Siang Hari) adalah pegawai pada saat jam
istirahat akan siap sedia
Inovasi berupa melayani Satuan Kerja
yang datang pada saat
pemberian layanan jam istirahat.
2. Antrian pada jam istirahat
kepada satker dan atau
pihak lain selaku
penerima layanan pada sudah berkurang karena
saat jam istirahat siang kesiapan petugas yang
hari yaitu Pukul 12.00 sd melayani satuan kerja
13.00 WIB walaupun pada saat jam
istirahat.
135
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
3. Priority Card Priority Card adalah 1. Sebagai bentuk
kartu prioritas yang penghargaan atau
diserahkah kepada apresiasi kepada satker
satuan kerja sebagai yang berprestasi dan
wujud apresiasi karena juga sekaligus sebagai
telah berprestasi dalam 2. kartu prioritas serta KIPS
Penilaian berbasis
pengelolaan IKPA aplikasi dan perhitungan
(Indikator Kinerja yang komprehensif
Pelaksanaan melalui IKPA dengan 12
Anggaran). Kartu parameter yang baku
prioritas tersebut dibuat akan meningkatkan
dan diserahkan ke suasana persaingan
satker setiap periode untuk mendapatkan nilai
serta berupaya untuk
penilaian IKPA yaitu mendapatkan kartu
semesteran. Kartu ini prioritas tersebut
selain berfungsi sebagai
kartu bebas antrian, juga
dapat digunakan
sebagai KIPS untuk
pengajuan SPM
4. SIMPING UP SIMPING UP (Sistem 1. SPM GUP semakin
(Sistem Monitoring
Revolving UP) Monitoring Revolving berkurang
5. PELUS (Pegawai Nu UP) adalah early 2. Pemberitahuan secara
Alus) online melalui Simping
warning system kepada UP akan memberikan
satker melalui media informasi secara dini
WAG terkait pengajuan (Early warning system)
SPM GUP yang akan sebelum jatuh tempo
jatuh tempo pertanggungjawaban
UP.
PELUS (Pegawai Nu 1. Pemilihan pegawai
Alus) adalah Sistem terbaik dilaksanakan
Pemilihan Pegawai secara online sehingga
terbaik yang 2. lebih mudah dan cepat.
dilaksanakan secara
Pemilihan pegawai
online sehingga lebih terbaik akan
menumbuhkan motivasi
mudah dan cepat serta yang tinggi untuk
lebih hemat kertas. pegawai dalam
Sistem ini menggunakan peningkatan kinerja dan
makanisme pengisian kompetensi, dan juga
data melalui google form akan menjadi
yang dapat diakses teladan/panutan bagi
melalui internet baik pegawai lainnya.
menggunakan
handphone maupun
komputer.
6. SI GALATIK (Sanksi SI GALATIK (Sanksi 1. Sudah tidak terdapat lagi
Pelanggaran Kode
Etik) Pelanggaran Kode Etik) pegawai yang melanggar
adalah inovasi untuk kode etik dan disiplin.
menegakan kode etik 2. Secara rutin dilakukan
dan disiplin pegawai internalisasi untuk
KPPN Purwakarta menumbuhkan rasa
kebersamaan agar
dengan menerapkan terhindar dari sanksi kode
sanksi berupa denda etik dan disiplin pegawai.
sesuai jenis
136
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
pelanggarannya. Latar
belakang dibuat inovasi
ini karena masih
terdapat pegawai yang
melakukan pelanggaran
seperti tidak memakai
name tag dan memakai
sandal saat jam kerja.
2. Bandung I 1. SP2D SAKURA Penerbitan SP2D 1. Tidak ada antrian satker
(Satu Jam Kurang) merupakan salah satu yang panjang.
produk layanan 2. Kenyamanan satker akan
unggulan dan untuk tetap terjaga.
memenuhi janji layanan 3. Pelayanan kepada satker
atas penyelesaian SP2D akan lebih cepat.
4. Durasi penyelesaian
pada KPPN 1 (satu) jam SP2D kurang dari 1 (jam)
sejak ADK SPM masuk di monitoring OM SPAN
ke SPAN sampai lebih dari 95 %.
dengan approval seksi.
Layanan peningkatan
secara bertahap jumlah
batch PPR (Payment
Process Request) dari 2
kali, 4 kali, 5 kali, hingga
saat ini menjadi 8 kali
dalam satu (1) hari
dengan harapan dapat
lebih meningkatkan
layanan kepada satker
mitra kerja KPPN.
Diharapkan peningkatan
jumlah PPR dalam 1 hari
dapat ditingkatkan lagi
menjadi lebih dari 8 kali
sehingga penerbitan
SP2D dapat tercapai
dengan waktu kurang
dari satu jam.
2. SKPP YES (Yakin Memudahkan satker Adanya aspek kepastian
Esok Selesai) dalam pelayanan kepada
untuk mengurus satker. (Waktu penyelesaian
SKPP berkisar antara 3 Jam
pegawai yang pindah - 1 hari)
atau pensiun melalui
pemrosesan SKPP yang
lebih cepat.
3. Loket khusus SPM Menu aplikasi antrian Satker yang membawa SPM
KURMA (Kurang yang dikhususkan untuk kurang dari 5 (lima) akan
Dari Lima) satker yang mengajukan segera terlayani dengan
SPM di bawah 5 (lima) adanya FO khusus
4. Program Bimtek SPM.
Satker Expert
Merupakan program Memberikan kemudahan
bimbingan teknis yang kepada Satker untuk lebih
dilakukan oleh KPPN leluasa dalam berkonsultasi
137
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
kepada satker, sehingga dan berkurangnya kesalahan
data keuangan satker yang
diharapkan satker disampaikan ke KPPN.
terebut dapat menjadi
lebih cakap / expert
5. Tim SARTI (service Merupakan pelayanan Sebagai salah satu bentuk
at rest time)
KPPN terhadap satker percepatan pelayanan
yang dilaksanakan pada kepada satker, sehingga
jam istirahat, terutama satker (terutama yang
permasalahan yang mengalami permasalahan
dinilai mendesak. yang mendesak) dapat
Menggunakan system terlayani dengan baik.
piket pegawai.
6. E- Bandros Merupakan service Sebagai salah satu bentuk
(elektronik -Bandung untuk memudahkan percepatan pelayanan
1 room of service pelayanan kepada kepada satker, sehingga
satker, sehingga satker dapat merasa lebih
diharapkan adanya nyaman.
solusi yang lebih cepat
terkait permasalahan
satker.
Khususnya dalam hal Satker tidak perlu datang ke
penyampaian data KPPN untuk menyampaikan
kontrak/addendum ADK kontrak dan
kontrak satker ke KPPN menghemat biaya perjalanan
dapat dilakukan lebih dinas satker
cepat melalui alamat
email yang telah
terdaftar, sebagai
sarana korenpondensi
antara satuan kerja
dengan KPPN Bandung
I.
7. SPM SERASI (SPM Merupakan layanan Satker menyampaikan SPM
Serangkap Tanpa untuk mempercepat ke KPPN hari itu juga tuntas
Toleransi) proses pengambilan tanpa balik lagi ke KPPN jadi
SPM oleh Satker. menghemat biaya perjalanan
dan BBM dan juga
memudahkan bagi KPPN
Bandung I untuk memeriksa
dan mendokumentasikannya
8. WASERBA Merupakan forum WA Sebagai salah satu bentuk
(whatsapp serba Group yang membahas komunikasi solutif antara
ada) KPPN Bandung berbagai permasalahan KPPN dengan satker.
satu dalam hubungannya Dengan terciptanya 7 chanel
dengan tusi yang grup whatsapp dengan
dihadapi satker terkait layanan yang berbeda-beda
pelayanan KPPN (WA (sesuai kebutuhan) satker
Bendahara Satker, WA tidak harus datang ke KPPN
Klinik Pencairan Dana, apabila berkonsultasi bisa
WA Fokom Vera, WA kapanpun dan dimanapun
Fokom BLU, WA DAK
138
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Fisik/ Dana Desa 022
dan WA Satker Piloting
SAKTI)
9. Kartu bebas antrian Memberi penghargaan Memotivasi satker
untuk Satker bagi satker yang meningkatkan kinerja agar
berprestasi berprestasi dalam mendapat kartu bebas
kinerjanya. antrian.
3. BOGOR 1. Early Warning Sebagai inovasi Dengan dilaksanakannya
System Batas
Pertanggungjawaban pemberitahuan Jatuh inovasi ini maka terjadi
Uang
Persediaan/TUP Tempo Revolving /GUP penurunan jumlah
kepada satker, inovasi keterlambatan pengajuan
ini menggunakan revolving/ GUP ke KPPN
metode pemberitahuan sehingga satker tidak
lewat email ke satker mendapatkan sanksi
dalam waktu 1 (satu) pemotongan Uang
minggu sebelum jatuh Persediaan (UP), sekaligus
tempo satker wajib meningkatkan nilai Indikator
mengajukan revolving / Kinerja Pelaksanaan
GUP. Anggaran (IKPA) khususnya
pada Pengelolaan Uang
Aplikasi ini penting persediaan.
karena implikasi dari
keterlambatan
pengajuan revolving /
GUP adalah adanya
sanksi pemotongan
Uang Persediaan yang
dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran
2. Gasker Lounge Memberikan Petugas satker merasa lebih
nyaman karena disediakan
kenyamanan kepada tempat khusus dengan
fasilitas charger hp/laptop
petugas satker melalui serta minuman.
penyediaan ruang
khusus di lantai I
3. Aplikasi Survei Merupakan sarana Memberikan kemudahan
Layanan INSAN dan kecepatan dalam
PRIMA (Indeks untuk mendapatkan menyampaikan masukan
Kepuasan Layanan mengenai layanan kepada
PRIMA) masukan mengenai satker, termasuk informasi
pemberian saran lainnya
layanan KPPN yang dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan KPPN
dilakukan melalui survei Bogor, yang dilakukan
secara :
oleh stakeholders.
4. Kahoot Edukasi Merupakan layanan 1. Otomatis;
penyediaan instrument 2. cukup Mengisi melalui
aplikasi;
3. dilakukan setiap saat
setelah memperoleh
layanan
Adanya peningkatan indeks
efektivitas edukasi dan
139
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
untuk meningkatkan komunikasi pegawai secara
pemahaman terhadap signifikan.
suatu regulasi atau
informasi lainnya.
5. Layanan Khusus Merupakan pemberian Bertambahnya kenyamanan
Bagi Disabilitas
layanan khusus dan dan upaya meningkatkan
pemberian kemudahan faktor keamanan bagi
prasarana bagi Satuan pengunjung dan
Kerja penyandang stakeholders.
disabilitas/ibu
hamil/petugas yang
kesulitan untuk melewati
tangga ke ruang layanan
utama lantai 2
6. Layanan Table Merupakan layanan 1. Lama waktu layanan CSO
(Troubleshooting
Aplikasi Berbasis intensive dan periodik lebih cepat
Layanan dan
Edukasi) oleh KPPN mengenai 2. Kondisi antrian CSO tidak
menumpuk
penyelesaian 3. Adanya bantuan akses
permasalahan aplikasi, konsultasi melalui aplikasi
dan pembelajaran HAI CSO
mengenai peraturan
dan produk layanan lain
4. CIREBON 1. LPJ 100 (Laporan Merupakan tools agar Membantu akurasi dan
Pertanggung satker tepat waktu ketepatan waktu satker
jawaban Bendahara dalam penyampaian dalam penyampaian LPJ
Penerimaan/ LPJ Bendahara Bendahara
Pengeluaran 100% Penerimaan/ Penerimaan/Pengeluaran.
dengan Pengeluaran dimana
menggunakan upload LPJ dapat
Aplikasi SPRINT dilakukan dimana saja
dan kapan saja tidak
terbatas pada jam
layanan KPPN
2. SIREDI (Strategi Merupakan inovasi Penyaluran gaji yang tepat
Rekon Dini) waktu, karena rekonsiliasi
strategi untuk gaji yang baik.
melakukan rekonsiliasi
gaji agar dapat
dilakukan 2 bulan
sebelum pengajuan
SPM
3. KOPITAM (Klaim inovasi dimana proses Pengurusan uang pensiun
Otomatis Pensiun menjadi lebih mudah dan
Pertama) pengurusan uang cepat
pensiun menjadi lebih
mudah dan cepat
sehingga para penerima
pensiun dapat
memperoleh uang
pensiun pertama tepat
waktu
140
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
4. Lapak Detik (Layar Merupakan inovasi agar Para pegawai KPPN Cirebon
Pengingat Kode Etik para pegawai KPPN akan mengingat kode etik
dan Anti Korupsi) Cirebon akan mengingat dan integritas dalam
kode etik dan integritas kegiatan tugas sehari-hari
dalam kegiatan tugas
sehari-hari
5. Lacak Excel Inovasi yang bermanfaat 1. Memudah para pegawai
(Laporan Capaian secara tidak langsung untuk mengetahui
Kinerja Excel) dalam peningkatan capaian Kinerja secara
pelayanan kepada bulanan
stakeholders dalam hal 2. Sebagai alat untuk
mengukur Capaian memonitor capaian
kinerja bulanan sehingga
Kinerja pegawai. dapat mengantisipasi
capaian-capaian yang
masih dibawah target
6. LEVI’S (Live Vidio Inovasi dengan Satker dapat dengan mudah
Sosialisasi)
menggunakan aplikasi dapat menerima
zoom dalam pemahaman, diskusi dan
melaksanakan berinteraksi dengan
sosialisasi kepada pegawai/pejabat KPPN
satker sehingga dapat mengenai hal yang baru.
diikuti oleh
pejabat/pegawai terkait
seluruhnya
7. Aladin Aplikasi yang Informasi penyelesaian surat
TUP dan SKPP lebih cepat
dikembangkan KPPN diterima oleh satker melalui
notifikasi SMS yang diterima
dalam rangka oleh KPA. Tidak ada lagi
pertanyaan berulang-ulang
meningkatkan dari satker , maka petugas
KPPN dapat lebiih fokus
pelayanan kepada pada pekerjaan lain
satker terkait
penyelesaian surat TUP
dan SKPP.
5. TASIKMALAYA 1. Aplikasi Aplikasi untuk layanan Satker lebih mudah
SimangPret mengajukan SPM Gaji
Rekon GPP secara Induk/GS/KG/GT
online sebelum
pengajuan SPM Gaji
Induk/GS/KG/GT
2. Loket Siaga Inovasi berupa Pada saat terjadi lonjakan
volume pengajuan SPM
tambahan jam layanan pekerjaan selesai pada
waktunya
pada 10 hari pertama
tiap bulan untuk
mengantisipasi lonjakan
volume pengajuan SPM
ke KPPN Tasikmalaya
141
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
6. KARAWANG 1. Kertabumi lnovasi untuk a. Kompetensi para
pelayanan yang pengelola keuangan
dilakukan pada hari satuan kerja meningkat.
sabtu pertama setiap b. Satker lebih leluasa
bulan. Pelayanan melakukan konsultasi
dibenkan untuk karena pada hari sabtu
konsultas1 terkait apabila hari kerja tidak
bisa
aplikasi dan proses
bisnis yang ada
2. Walahar Aplikasi pesan seluler Group WA Karawang Setia
dapat dijadikan sarana yang
lintas platform efektif dalam berkomunikasi
dengan satker tanpa harus
melalui bertatap muka di KPPN
Whatsapp
m e s s e n g e r yang
memungkinkan pemakai
untuk bertukar pesan
tanpa harus membayar
biaya Short Message
Service (SMS).
3. MOHA (Monitoring Aplikasi Mobile Moha Satker dapat dengan mudah
Harian) mengakses informasi yang
adalah sebagai, media penting terkait hubungan
kerjanya dengan KPPN.
bagi stakeholder
untuk mengakses
beberapa aplikasi
monitoring seperti
OMSPAN, Sprint. e-
rekon dan simponi
secara Mobile
Aplikasi MOHA juga
dapat digunakan untuk
format surat dan aturan
serta buku pintar bagi,
para pengelola
keuangan. Selain itu
Juga dapat digunakan
untuk mengakses
sarana pengaduan
4. Anggraini Merupakan sarana Meningkatkan integritas
(Announcer pegawai KPPN.
Gratifikasi Intern) untuk mengingatkan
para pegawai KPPN
Karawang mengenai
integritas. Inovasi ini
juga menjadi replika
Inovasi kepada satker
LP di Kabupaten
Karawang.
5. Sabilulungan Merupakan sarana untuk Pegawai KPPN Karawang
(Gotong Royong) saling mengingatkan semakin mematuhi aturan
akan kode etik dan anti yang tertuang dalam kode
gratifikasi. Setiap yang etik.
diingatkan wajib untuk
memasukkan denda
kedisiplinan kedalam
kotak “Sabilulungan”.
Hasil dari denda tersebut
142
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
nantinya digunakan
untuk kegiatan sosial.
6. Loper Koran Merupakan loket Stakeholder yang datang ke
(Loket Pelayanan KPPN mendapat banyak
Bersama, layanan bersama KPPN informasi sekaligus.
Konsultasi serta
Saran) dengan unit lain dalam
rangka memberikan one
stop service, dimana
stakeholder yang datang
ke KPPN Karawang Juga
mendapatkan pelayanan
dari instasi lain seperti
KPP ( terkait
Perpajakan), lmigrasi
(terkait paspor dan
dokumen keimigrasian),
KPKNL Purwakarta
(terkait BMN), BPJS
(terkait iuran kesehatan)
dan PT Taspen (terkait
masalah pensiun).
7. Konservasi Merupakan inovasi Retur semakin berkurang.
(Konfirmasi
Sebelum Validasi) dalam rangka
mengurangi retur atas
SP2d dan satker dimana
pihak perbankan diminta
memberikan konfirmasi
atas rekening yang
diajukan satker
8. RUKO (Ruang Inovasi dalam rangka Sangat membantu satker
Konsultasi) dalam hal mendapat solusi
memberikan konsultasi atas permasalahan yang
dihadapi terkait proses
tambahan diluar layanan bisnis dengan KPPN.
front office pada jam
kerja, dan petugas TMR
yang selalu siap
memberikan solusi
terkait aturan maupun
aplikasi
9. Dashborad Kinerja Inovasi dalam rangka Membantu pegawai dalam
Bulanan
memastikan bahwa membantu memantau
pencapaian kinerja pencapaian kinerjanya.
masing-masing pegawai
dapat dipantau setiap
bulannya
10. Pembinaan UMI Inovasi ini dengan Membantu meningkatkan
di Kab. kualitas pelaku UMi di Kab.
Karawang menggandeng PT Karawang.
Pegadaian. Tujuan
inovasi adalah dalam
peningkatan kualitas
pelaku Umi di Kab
Karawang khususnya
dalam pengelolaan
ekonomi mikro
7. Sumedang 1. Si Ratu Aplikasi Rekonsiliasi Bermanfaat Secara
Akurasi Langsung Dalam
143
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
2. WARUNG TAHU a. Aplikasi Pengaduan Peningkatan Pelayanan
3. SURABI 087 S Instansi Kepada Stakeholder
4. Sigap
5. Badega APBN b. Wahana Ngariung Bermanfaat Secara
6. Co-Location Pengetahuan Langsung Dalam
Inovasi Peningkatan Pelayanan
Kepada Stakeholder
c. Internal Untuk
Sudah Direplikasikan Atau
Sharing Knowledge Setidak-Tidaknya
Memberikan Jaminan Dapat
Suara Abdi Kosong 87 Direplikasi Oleh KPPN/
Satuan Kerja Lainnya
Sarana Untuk
Penyampaian Saran,
Masukan, Pengaduan
Dll Dari Mitra Kerja
Asisten Gabungan Bermanfaat Secara
Aplikasi
Langsung Dalam
Peningkatan Pelayanan
Kepada Stakeholder
Peningkatan efektivitas Bermanfaat Secara
dan kualitas layanan
atau partisipasi para Langsung Dalam
pemangku kepentingan
Peningkatan Pelayanan
Kepada Stakeholder
Layanan Terpadu KPPN Bermanfaat Secara
Sumedang- PT. Taspen
Bandung Langsung Dalam
Peningkatan Pelayanan
Kepada Stakeholder
7. Buku Pintar Inovasi terkait Bermanfaat secara langsung
8. Pangemut Discotik
penyebaran informasi dalam peningkatan
mengenai penyaluran pelayanan kepada
dana desa. stakeholder.
Pengingat Disiplin dan Pegawai KPPN Sumedang
kode Etik Pengawai semakin mematuhi aturan
DJPB yang tertuang dalam kode
etik
9. Remis Reflleksi Kamis Pelayanan kepada Satker
dan kepada Pegawai KPPN
untuk lebih semangat dalam
bekerja.
8. BANDUNG II 1. Ladu Ketan (Layanan Layanan Edukasi Inovasi tersebut bermanfaat
Edukasi Berkesinambungan dan secara langsung dalam
Berkesinambungan Simultan peningkatan layanan kepada
dan Simultan) stakeholder
2. Salaman (Satu Inovasi yang membantu Inovasi tersebut bermanfaat
Layanan Beragam melayani stakeholder secara langsung dalam
Manfaat)
144
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
melalui Layanan peningkatan layanan
Beragam Manfaat kepada stakeholder
3. Pa Jamrudin Merupakan pelayanan Sebagai salah satu bentuk
(Pelayanan Jam KPPN terhadap satker percepatan pelayanan
Diluar Dinas) yang dilaksanakan di kepada satker, sehingga
luar jam dinas, terutama satker (terutama yang
permasalahan yang mengalami permasalahan
dinilai mendesak. yang mendesak) dapat
Menggunakan system terlayani dengan baik.
piket pegawai.
4. BALASTRI (Bawah 5 Pelayanan di bawah 5 Inovasi tersebut bermanfaat
Layanan AnTRIan SPM secara langsung dalam
Layanan AnTRIan tanpa Rekonsiliasi peningkatan layanan kepada
stakeholder
SPM tanpa
Rekonsiliasi)
5. KABAYA PANGSI Inovasi untuk membantu Inovasi tersebut bermanfaat
(Kenaikan Pangkat, secara langsung dalam
KGB dan Pensiun) proses Kenaikan peningkatan layanan kepada
stakeholder
Pangkat, KGB, dan
Pensiun
6. Intens (Integrated Inovasi terpadu dalam Inovasi tersebut bermanfaat
Accounting Service) secara langsung dalam
rangka peningkatan peningkatan layanan kepada
stakeholder
kualitas akuntansi
pelaporan satker.
7. Pakosasi Pendaftaran Kontrak Inovasi tersebut bermanfaat
(Pendaftaran Kontrak dan Konfirmasi dalama secara langsung dalam
dan Konfirmasi Satu E-mail Terintegrasi peningkatan layanan kepada
dalama Satu E-mail stakeholder
Terintegrasi) Pemberian
penghargaan kepada Inovasi tersebut bermanfaat
8. Tanginas Award satker yang tanggap. secara langsung dalam
peningkatan layanan kepada
stakeholder
9. Master Masihan Terang Inovasi tersebut bermanfaat
secara langsung dalam
peningkatan layanan kepada
stakeholder
9. GARUT 1. GRT48 (Garut Penyelesaian SPM Inovasi tersebut bermanfaat
secara langsung dalam
Forty Eight) menjadi SP2D maksimal peningkatan layanan kepada
stakeholder
48 menit
2. Jeng Sri Aplikasi berbasis Inovasi tersebut bermanfaat
secara langsung dalam
android yang peningkatan layanan kepada
stakeholder
menggabungkan
beberapa aplikasi untuk
memudahkan satker
145
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
10. SUKABUMI 1. MOCI MOCI Monitoring Online Bermanfaat secara langsung
Cepat Terintegrasi dalam peningkatan
Merupakan aplikasi pelayanan kepada
berbasis web dan dapat stakeholder
diakses oleh satker
dengan menggunakan
android untuk mendapat
informasi terkait
penyelesaian
SP2D,SKPP,GUP dan
RPD
2. Update Three PASS Update Three PASS Bermanfaat secara langsung
Inovasi ini merupakan dalam peningkatan
upaya untuk pelayanan kepada
meminimalisasi Retur stakeholder
SP2D dan Zero PMRT
tahun 2020
3. Moving Class on Merupakan inovasi Bermanfaat secara langsung
location
berupa strategi untuk dalam peningkatan
mendekatkan layanan pelayanan kepada
kepada satuan satker stakeholder
berupa pemberian
bimtek kepada
beberapa satuan kerja
yang berlokasi jauh dari
KPPN
4. Layanan Persetujuan Layanan percepatan Bermanfaat secara langsung
TUP 1 hari pemberian persetujuan
TUP Satker dalam peningkatan
pelayanan kepada
stakeholder
5. Easy IKPA Strategi pemberian Bermanfaat secara langsung
bimbingan kepada dalam peningkatan
satker dalam mencapai pelayanan kepada
target IKPA stakeholder
6. Bimtek On location Peningkatan Layanan Bermanfaat secara langsung
kepada Satuan Kerja dalam peningkatan
yang secara letak pelayanan kepada
geografis relatif jauh stakeholder
dalam rangka
mendekatkan layanan
KPPN untuk
peningkatan kompetensi
para petugas Satuan
Kerja dalam bentuk
bimbingan teknis on
location.
7. Layanan Prioritas Inovasi ini merupakan Bermanfaat secara langsung
layanan tanpa dalam peningkatan
menunggu antrian yang
146
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
ditujukan kepada pelayanan kepada
penyandang disabilitas, stakeholder yang disabilitas
wanita hamil dan Satuan
Kerja yang memiliki
Kartu Layanan Prioritas
8. Tong Hilap Tilu Aplikasi early warning Bermanfaat secara langsung
bagi satkler, Aplikasi ini dalam peningkatan
digunakan untuk pelayanan kepada
mengingatkan satker stakeholder
terkait RPD harian,
batas waktu PTUP, dan
batas waktu GUP.
9. Bewara KPPN Strategi menuju Bermanfaat untuk pegawai
pegawai yang dalam peningkatan menjadi
memahami Nilai-Nilai pegawai Kementerian
Kementerian Keuangan, keuangan khususnya Ditjen
Budaya Organisasi, Visi, Perbendaharaan
Misi, Motto, Maklumat
Layanan, dan Janji
Layanan serta
bertanggungjawab
11. KUNINGAN 1. LEO (Lembar Inovasi menggunakan Inovasi tersebut bermanfaat
12. BEKASI
Evaluasi Online) aplikasi bi.ly dalam secara langsung dalam
rangka evalusi peningkatan layanan kepada
kegiatan/sosialisasi stakeholder
2. SIELON Survei Evaluasi Online Inovasi tersebut bermanfaat
secara langsung dalam
yaitu Sarana untuk peningkatan layanan kepada
stakeholder
survei dalam rangka
evaluasi kegiatan
simplifikasi LPJ Kepala
Desa
3. EMPAL CIREMAI a. E-Monitoring 1. Satker akan mudah dan
Pelayanan Cepat, cepat menyelesaikan
Informatif, Responsif, pekerjaanya tanpa harus
Mandiri, Inovatif datang ke KPPN
b. Untuk mempermudah 2. Berkurangnya jumlah
pelayanan kepada Satker yang
Satu an Kerja berkonsultasi di SCO
(Satker)
4. SITAPE Sistem Informasi Meminimalisasi kesalahan
Terpadu SPM. Satker terbantu
Perbendaharaan KPPN membuat dokumen2
Kuningan kelengkapan yang akan
disampaikan ke KPPN
1. PAKET PINTER Program akselerasi dan Membantu satker dalam
edukasi satker penuh memahami proses bisnin di
interaksi KPPN.
147
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
2. Inovasi Layanan Inovasi kunjungan ke a. Memangkas waktu
tempat Satker yang penyelesaian
KPPN Mobile lokasinya jauh dari
KPPN b. Bermanfaat bagi
(Pelayanan kepada satuan kerja yang
jaraknya cukup jauh
Satuan Kerja) dengan KPPN Bekasi
c. Menghemat waktu
3. SI KABAYAN Komunikasi dan Meningkatkan pemahaman
Bimbingan Pembayaran satuan kerja terhadap
APBN Akhir Pekan. ketentuan-ketentuan
perbendaharaan maupun
aplikasi, KPPN secara
kontinyu mengadakan
bimbingan dan konsultasi
kepada satker.
4. Inovasi “GABUS Merupakan inovasi loket a. Untuk meningkatkan
layanan bersama antara
PUCUNG” antara KPPN dengan unit lain koordinasi dalam proses
(PT Taspen Cabang
KPPN Bekasi dan PT Bekasi) edukasi dan pelatihan
Taspen (Persero) b. Aparatur Sipil Negara
Cabang Bekasi dalam persiapan
memasuki masa pensiun
berupa pembekalan dan
pelatihan wirausaha
Bersinergi mewujudkan
manfaat dan pelayanan
yang semakin baik bagi
peserta dan stakeholder
lainnya secara
profesional dan akuntabel
Sumber: LHPS KPPN Semester I 2020, diolah
Selain pengembangan beberapa inovasi yang berorientasi pelayanan pada
stakeholder (stakeholder focus), KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov Jawa Barat juga
berupaya melaksanakan tugas fungsinya dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal bahkan
mendapat penilaian lebih dari Kantor Pusat atau Kantor Wilayah, sehingga dinilai
berprestasi dan layak mendapat penghargaan. Beberapa prestasi yang telah dicapai
antara lain sebagai berikut :
Tabel 4.12
PRESTASI KPPN
LINGKUP KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
No. KPPN PRESTASI
1. PURWAKARTA 1. Penghargaan dari KemenPAN RB sebagai Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) pada tahun 2019;
2. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 kepada KPPN pada tahun 2019
2. BANDUNG I 1. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 kepada KPPN pada tahun 2019;
2. Peringkat II Implementasi Program Perbendaharaan Go Green th.
2018;
3. Peringkat III Pengelolaan Kinerja th. 2018;
4. Peringkat I LK UAK BUN Lingkup Kanwil tahun 2019;
5. Peringkat II LAKIN Lingkup Kanwil th. 2019;
148
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
6. Peringkat I LK UAK BUN Lingkup Kanwil tahun 2019.
3 BOGOR 1. Penghargaan dari KemenPAN RB sebagai Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) pada tahun 2019;
2. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 kepada KPPN pada tahun 2019;
3. Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan
UAKPB lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
4. Peringkat Kedua KPPN Tipe A1 Kategori Kualitas LK UAKBUN
Daerah Tahun 2018 Audited lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat;
5. Satuan Kerja dengan Nilai PNBP Tertinggi Tahun 2019 dari KPKNL
Bogor.
4 CIREBON 1. Unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).tahun
2018;
2. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 pada tahun 2019;
3. Penghargaan sebagai Unit Kerja Memenuhi Kriteria sebagai Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Keuangan
(2018);
4. Peringkat I Penilaian Kinerja Semester II Tahun 2018 Tingkat Kanwil
DJPb Prov Jawa Barat;
5. Peringkat II Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2019 Tingkat Kanwil
DJPb Prov Jawa Barat;
6. Peringkat I Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun
2019 Tingkat Kanwil DJPb Prov Jawa Barat.
5 TASIKMALAYA 1. Penghargaan dari KemenPAN RB sebagai Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) pada tahun 2019;
2. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 kepada KPPN pada tahun 2019;
3. Peringkat KEDUA Penilaian Kinerja Semester II Tahun 2018 KPPN
Tipe A1 Lingkup Kanwil DJPb Prov Jabar;
4. Peringkat V KInerja Pelaksanaan Terbaik KPPN Lingkup Kanwil DJPb
Prov Jabar
6 KARAWANG 1. Penghargaan dari KemenPAN RB sebagai Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) pada tahun 2019;
2. TMR teraktif KPPN Type A2 tingkat DJPb Tahun 2018;
3. Peringkat ke 5 Pengelolaan Kinerja KPPN Type A2 tingkat DJPb
Tahun 2019;
4. Peringkat ke 2 LK BUN Daerah 2018 Tingkat Kanwil DJPb Prov Jabar;
5. Peringkat ke 2 Upload Dokumen PK Tahun 2019 Tingkat Kanwil DJPb
Prov Jabar.
7 SUMEDANG 1. Penghargaan dari KemenPAN RB sebagai Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) pada tahun 2019;
2. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 kepada KPPN pada tahun 2019;
3. Peringkat I Penilaian Kinerja Semester II 2018 KPPN Tipe A2 lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat;
4. Peringkat I Kualitas LK BUN D KPPN Tipe A2 Lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat;
5. Peringkat I Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2019 KPPN Tipe A2
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat;
6. Peringkat III Kinerja Pelaksanaan Anggaran Selaku Kuasa BUN
Semester I Tahun 2019 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa barat;
7. Peringkat III Implementasi Program Perbendaharaan Go Green
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat;
8. Peringkat IV Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Kriteria Pengelola
Pagu Kecil Semester I Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat.
8 BANDUNG II 1. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 kepada KPPN pada tahun 2019;
2. Penghargaan Kemen_PAN RB sebagai Institusi yang masuk kriteria
WBK Tahun 2019;
3. Penghargaan Menteri Keuangan sebagai Unit Kerja yang masuk
kriteria WBBM tahun 2019;
149
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
9 GARUT 4. Penghargaan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Unit Kerja
10 SUKABUMI yang masuk kriteria WBBM tahun 2019;
5. Peringkat 1 Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun
2019;
6. Peringkat 3 Penilaian Kinerja KPPN Tipe A1 Kingkup Kanwil Tahun
2018;
7. Peringkat 3 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN
Daerah KPPN Tipe A1 Lingkup Kanwil DJPB Prov. Jabar
1. Unit kerja yang Lulus Akselerasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
tahun 2018 dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;
2. Unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).tahun
2019;
3. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 pada tahun 2019.
1. Treasury Awards :
Peringkat I KPPN Terbaik KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa Triwulan I Tahun 2018
2. Peringkat 2 IKPA KPPN tingkat DJPb;
3. Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB
lingkup Kanwil DJPb Jabar;
4. Peringkat I Penilaian Kinerja KPPN tipe A1 lingkup Kanwil DJPb Jabar
Semester I Tahun 2018;
5. Peringkat I IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Terbaik
KPPN Selaku Kuasa BUN Lingkup Kanwil DJPb Jabar Tahun 2018;
6. Meraih Predikat WBK dari Kemenpan-RB;
7. Meraih Sertifikat SNI ISO 9001:2015;
8. Peringkat 7 Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan DJPb Tahun 2018;
9. Peringkat III Inovasi di lingkungan Kemenkeu (aplikasi Three PAS);
10. Peringkat 1 Realisasi Anggaran Satker KPPN Sukabumi Lingkup
DJPb Tahun 2018 Sesuai Nota Dinas Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan Nomor ND-9139/PB.1/2018 tanggal 10 Desember
2018 Perihal Permintaan Melakukan Langkah-Langkah Peningkatan
Penyerapan Anggaran Satker-Satker Lingkup DJPb TA 2018;
11. IKPA Terbaik Selaku Kuasa BUN SMT II 2018;
12. Pemenang Lomba Implementasi PUG)Ketiga Instansi Vertikal Djpb
Tahun 2019;
13. Peringkat Ke – 4 Hasil Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wbk Wbbm
Tingkat Unit Eselon I Djpb (Nd-367/Pb/2019;
14. Peringkat Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Selaku Kuasa Bun
Semester I Tahun 2019;
15. Peringkat Kedua Implementasi Program Perbendaharaan Go Green
Lingkup Kanwil Djpb Prov Jabar Tahun 2019;
16. Peringkat Pertama Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2019 KPPN
Tipe A1 Lingkup Kanwil Djpb Jabar;
17. Pengelolaan Kinerja Terbaik Ke-7 Tingkat DJPb
18. Peringkat Kedua IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)
Satker Terbaik Kategori Pagu Kecil Lingkup Djpb SMT II 2018;
19. Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih
Dan Melayani) Dari Kemenpan – RB
20. Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Baik Atas Hasil Evaluasi
Pelayanan Publik Di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kemenkeu
Tahun 2018;
21. Peringkat Kedua Satker Capaian Realisasi Tertinggi Lingkup DJPb TA
2019
22. Nilai IKPA Tertinggi S.D Bulan November 2019 Lingkup Djpb;
150
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
23. Pengelola Kinerja Terbaik Kedua Di Lingkungan Djpb Tahun 2019
KPPN A1 Non Provinsi;
24. Anugerah Garda Pengelolaan Kas Peringkat I Tahun 2019 Kategori
Kppn Tipe A1 Non Provinsi;
25. Treasury Awards : Peringkat I KPPN Terbaik KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa Triwulan I Tahun 2018
11 KUNINGAN 1. Peringkat III (Nasional / DJPb) Penilaian Capaian Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2019 kategori KPPN;
2. Peringkat III (Nasional / DJPb) : Pengelolaan Kas Tahun 2019 Kategori
KPPN Tipe A1 Non Provinsi;
3. Peringkat I (Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat) Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Satker Semester I Tahun 2019 Pagu s.d. 20 M;
4. Peringkat I (Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat) Pelaksanaan Upload
Dokumen Pengelolaan Kinerja Semester I Tahun 2019;
5. Peringkat III (Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat) Penilaian Kinerja
Semester I Tahun 2019 KPPN Tipe A1;
6. Sertifikat SMM ISO 9001:2015 Tahun 2019.
12 BEKASI 1. Penghargaan dari KemenPAN RB sebagai Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) pada tahun 2019;
2. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 kepada KPPN pada tahun 2019;
3. Penghargaan Itjen Peringkat IV sebagai Unit Kerja yang memenuhi
kriteria Pembangunan ZI_WBK/WBBM di lingkungan DJPb;
4. Penghargaan Kemenkeu sebagai Unit Kerja yang memenuhi kriteria
yang memenuhi Kriteria WBK di Lingkungan Kementerian Keuangan
Tahun 2018;
5. Peringkat 8 Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN
Tipe A1 Non Provinsi Tahun 2018;
6. Peringkat 5 Besar Kantor Pelayanan Terbaik DJPb Tahun 2019;
7. Penghargaan sebagai Instansi Pemerintah Pertama yang ada di Kota
dan Kabupaten bekasi yang menggunakan CMS dari BRI.
Sumber: LHPS KPPN Semester I 2020, diolah
Penyebab :
Penyebab berkembangnya inovasi dan pencapaian prestasi tersebut tidak lepas dari
dukungan Kantor Pusat yang memberi kesempatan besar pada unit vertikal untuk
berkompetisi, sebagai upaya menuju Ditjen Perbendaharaan yang profesional
(professional bureaucracy).
Selain itu, pemberian penghargaan kepada KPPN terbaik yang menjalankan tugas dan
fungsi pelaksanaan tugas kuasa BUN, pelayanan perbendaharaan, dan kinerja dan tata
kelola juga merupakan bentuk apresiasi Kanwil kepada KPPN sebagi unit vertikal.
Penghargaan disebut layak diberikan karena KPPN yang telah berkontribusi dalam
menjalankan tugas dan fungsi serta melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan
pelayanan yang berguna menjaga stabilitas penyaluran APBN.
Analisis :
Inovasi dalam unit kerja merupakan kebutuhan untuk birokrasi profesional yang fleksibel
dan mampu mengadopsi kebutuhan stakeholder dalam hal kualitas pelayanan. Dari
berbagai FGD yang dilakukan, dapat dipetakan peta analisis SWOT sebagai berikut :
151
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Tabel 4.13
Analisis SWOT atas Inovasi di KPPN
Strength / Kekuatan : Weakness / Kelemahan :
• Organisasi yang menuju pada birokrasi • Kurangnya SDM yang potensial;
yang professional. • Kurangnya insentif dan dukungan anggaran
• Penanaman nilai-nilai kementerian yang untuk mengembangkan inovasi.
mendukung profesionalisme
Opportunity / Peluang Threat / Ancaman :
• Dukungan dari kantor pusat untuk selalu • Load/ beban pekerjaan kantor yang
berkompetisi, salah satunya melalui menyita waktu dan pemikiran, sehingga
kompetisi inovasi. tidak dapat fokus mengembangkan suatu
• Apresiasi bila suatu inovasi dapat inovasi.
memiliki dampak positif secara luas. • Budaya status quo yang bersifat resisten
terhadap perubahan.
Dari beberapa kendala yang bersifat kewenangan KPPN atau Kanwil, tim Kanwil
selalu mendorong KPPN untuk mengupayakan pengembangan segala potensi
untuk adanya inovasi serta pencapaian prestasi bagi KPPN.
Selain melalui FGD, peran pembinaan dan koordinasi Kanwil juga dilakukan dengan
komunikasi intensif antara KPPN dan Kanwil terkait pelaksanaan proses bisnis oleh
KPPN agar dapat mengembangkan inovasi dan mencapai prestasi.
Rekomendasi :
Berdasar peta analisis diatas, dapat disampaikan beberapa rekomendasi dalam
rangka pengembangan inovasi dan pencapaian prestasi sebagai berikut :
1) Mengusulkan pada Kantor pusat untuk menambah alokasi SDM yang potensial
atau fresh graduate pada KPPN dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan
pegawai yang ada, serta penyebaran pada kantor unit vertikal di seluruh
Indonesia sebagai ujung tombak pelayanan stakeholder.
2) Mengusulkan pada Kantor Pusat untuk mengalokasikan dana untuk
pengembangan suatu inovasi. Melalui penyusunan rencana inovasi dalam suatu
proposal kegiatan yang baik, diharapkan adanya alokasi dana baik untuk
pengembangan dan insentif bagi pengembangan inovasi.
3) Mengatur beban kerja yang baik antar bagian/seksi dalam KPPN, sehingga
diharapkan tidak terjadi overload pekerjaan yang mengganggu suatu proses
pengembangan inovasi. Beban kerja dapat didistribusikan ke bagian/ seksi yang
tidak overload, sehingga diharapkan terdapat sinergi dan optimalisasi antar
bagian/ seksi di KPPN.
152
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
5. SWOT Analysis
Tabel 4.14
Analisis SWOT atas Kegiatan Pembinaan dan Supervisi KPPN
Strength / Kekuatan : Weakness / Kelemahan :
• Letak geografis yang strategis • SDM yang kurang memahami perubahan
memudahkan pemenuhan sarana dan terkait inovasi khususnya IT;
prasarana insfrastruktur kantor yang • Kurangnya insentif dan dukungan anggaran
memenuhi standar layanan yang untuk mengembangkan inovasi.
modern • Sebaran pegawai yang tidak sesuai dengan
• Sarana dan prasarana infrastruktur dan bidang kompetensi dan kurang merata
jaringan yang sangat mendukung • Usia rata-rata pegawai diatas 50 tahun
memudahkan kecepatan informasi dan menyebabkan pemanfaatan ilmu
layanan KPPN pengetahuan dan teknologi yang kurang
• SOP yang jelas dalam mendukung optimal
pelaksanan tugas KPPN • Perbedaan pemahaman terhadap
• Organisasi yang menuju pada birokrasi pembaharuan regulasi berdampak pada
yang profesional. pemahanan terhadap peraturan yang
• Penanaman nilai-nilai kementerian yang berbeda-beda
mendukung profesionalisme
• Seluruh layanan yang diberikan oleh
KPPN telah mengimplementasikan ISO
9001:2015 sehingga selalu
menghasilkan kepuasan pengguna
layanan yang tinggi
• Seluruh pegawai KPPN memiliki budaya
kerja organisasi yang sehat serta
integritas yang tinggi, sehingga berhasil
mendapatkan status WBK
Opportunity / Peluang Threat / Ancaman :
• Dukungan dari Kantor Wilayah untuk • Load/beban pekerjaan kantor yang menyita
selalu berkompetisi, salah satunya waktu dan pemikiran, sehingga tidak dapat
melalui kompetisi inovasi. fokus mengembangkan suatu inovasi.
• Apresiasi bila suatu inovasi dapat • Budaya status quo yang bersifat resisten
memiliki dampak positif secara luas. terhadap perubahan.
• Wilayah jawa barat memiliki 2 KPPN • Tuntutan Satker terhadap kinerja layanan
berstatus WBBM dan 3 KPPN yang KPPN yang terus meningkat
diusulkan untuk meraih WBBM, hal ini • Ekspektasi pengguna layanan yang sangat
dapat menjadi pemicu bagi KPPN lain tinggi berpengaruh penilaian persepsi
untuk meraih prestasi yang sama dalam survei yang dilakukan.
• Sebagian besar pegawai telah
menyelesaikan pendidikan pada jenjang
strata-1 sehingga dapat menjadi role
model dalam mengembangkan SDM
• Dampak pandemi Covid-19 mendorong
peningkatan kreatifitas, inovasi untuk
mendukung kinerja serta efektivitas dan
efisiensi dalam tata kelola
sumber: strategic management 2012, diolah
153
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
6. Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Sebagai langkah antisipatif terhadap penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran
belanja K/L akibat kondisi kahar (force majeure) yang disebabkan oleh risiko
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta memperhatikan
pengaturan mengenai penilaian IKPA belanja K/L sesuai dengan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA
K/L dan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-289/PB.2/2020 hal
Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Sebagai respon kebijakan fiskal yang adaptif terhadap risiko penyebaran COVID-
19 yang berdampak pada perekonomian nasional, maka Kementerian Keuangan
mengambil langkah- langkah strategis untuk menggunakan instrumen APBN,
termasuk belanja K/L yang diarahkan sebagai stimulus perekonomian, serta
dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
2. Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran nomor SE-6/MK.02/2020
tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran
Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), dimana K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi
anggaran yang telah ada untuk kegiatan- kegiatan yang bersifat mendukung
percepatan penanganan COVID-19 dengan melakukan refocusing kegiatan dan
realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yang cepat, sederhana,
dan akuntabel.
3. Menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan anggaran belanja K/L saat ini serta
dalam rangka mendukung kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran
K/L untuk percepatan penanganan COVID-19, maka Penilaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN tidak
dilakukan sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut.
Kebijakan tersebut ditegaskan kembali melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan
Anggaran Nomor ND-496/PB.2/2020 tanggal 29 Mei 2020 lampiran I angka 9 yang
menyatakan bahwa kebijakan relaksasi penilaian IKPA masih tetap berlaku.
Namun pembahasan terkait IKPA masih sesuai dengan tema besar yang telah
ditetapkan yaitu Mengawal APBN, Indonesia Maju. Pada pembahasan ini hanya
154
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
memfokuskan pembahasan pada 7 indikator saja. Berikut 7 indikator kinerja
pelaksanaan anggaran dari 12 indikator yang ada.
1. Pengelolaan UP/TUP
Pengelolaan UP/TUP satker Grafik 4.15 Pengelolaan UP/TUP
lingkup Kanwil Ditjen pada KPPN SMT II 2019 dan SMT I 2020
Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat pada semester I 120 6%
tahun 2020 mengalami
penurunan. Berdasarkan 100 4%
2%
80 0%
60 -2%
40 -4%
-6%
20 -8%
0 -10%
nilai dari IKPA, pengelolaan
UP/TUP mempunyai nilai 2019 2020 %
sebesar 91.17 turun
sebesar 4 poin dari Sumber data:Aplikasi Monev Smt II 2019 dan SMT I 2020
semester II tahun 2019 sebesar 95.17. Pada tahun 2018 rata-rata nilai pengelolaan
UP adalah sebesar 84.6, dan pada tahun 2019 rata-rata nilai pengelolaan UP
adalah sebesar 95.16 sehingga terdapat kenaikan yang sangat signifikan sebesar
10.56 dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada semester I tahun 2020 hampir secara
keseluruhan KPPN mengalami penurunan kinerja dalam pengelolaan UP/TUP
kecuali KPPN Kuningan dan KPPN Bekasi. Penurunan terbesar terdapat pada
KPPN Bandung II sebesar 9 poin dari 90 menjadi 81.Selama 4 semester berturut-
turut KPPN Bekasi terus menaikkan nilai indikator pengelolaan UP/TUP dan pada
semester I tahun 2020 naik sebesar 4 poin dari 90 menjadi 94
Kurangnya Keberhasilan satker terhadap ketepatan waktu dalam revolving UP
(minimal 1x dalam 1 bulan) menunjukkan masih kurangnya upaya KPPN dalam
membina satker terhadap pengelolaan UP/TUP. Dari analisa dapat dikemukakan
sebagai berikut:
➢ Dari 11.613 total UP/TUP KPPN terdapat 906 yang terlambat dalam
pengajuannya. Jumlah keterlambatan GUP/TUP terbanyak terdapat pada bulan
Mei dan Juni sebesar 8.56 dan 8.37, sementara pada pada bulan Januari
terdapat 0 keterlambatan. Satker terbesar keterlambatan penyelesaian UP/TUP
adalah Kementerian AgamaI sebesar 25%, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat 13%, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi sebesar 12% dan Kementerian Perindustrian dengan tingkat
ketidaktepatan sebesar 9%. Masih terdapat sebagian kecil satker di tingkat
155
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
kementerian yang masih memiliki nilai indikator ketepatan UP/TUP di bawah nilai
tingkat capaian nasional.
➢ Adanya penurunan dibandingkan pada semester II tahun 2019 menunjukkan
bahwa selama satu semester kurang adanya tindakan atau kebijakan yang
berarti dari KPPN di dalam pembinaan terhadap satker terkait pengelolaan UP.
Hal ini terlihat pada penurunan ketidaktepatan penyampaian UP/TUP dari
sebesar 4% dibandingkan semester sebelumnya yang terus mengalami
kenaikan 3 semeter berturut-turut
➢ Dibandingkan dengan semester I masih terdapat empat KPPN yang memiliki nilai
indikator di bawah target IKPA Nasional yaitu KPPN Bandung II, KPPN Bandung
I, KPPN Bogor dan KPPN Purwakarta. Sementara untuk semester II tahun 2019
terdapat tiga KPPN yang memiliki nilai indikator di bawah target IKPA Nasional
yaitu KPPN Bogor, KPPN Bandung II dan KPPN Bekasi. Tiga KPPN yang
memiliki nilai indikator Pengelolaan UP terendah, yaitu KPPN Bandung II, KPPN
Bogor dan KPPN Purwakarta sebesar 91%, 86 dan 86%. Untuk tiga periode
semester ke tiga KPPN ini selalu menjadi KPPN yang memiliki nilai indikator
terendah untuk penyelesaian UP dan TUP. Untuk KPPN Bandung II, KPPN
Purwakarta dan KPPN Bogor, pada semester sebelumnya untuk 2 periode selalu
mampu menaikan nilai indikatornya akan tetapi pada semester ini mengalami
penurunan yang cukup signifikan sebesar 9% dan 5%. Diharapkan untuk
semester berikutnya ketiga KPPN ini dapat menaikan nilai indikator Pengelolaan
UP nya menjadi lebih baik dan meminimkan nilai keterlambatan penyampaian
UP/TUP. Masih besarnya nilai keterlambatan penyampaian UP/TUP pada KPPN
disebabkan adanya beberapa satker yang tidak melakukan revolving GUP tepat
waktu.
➢ KPPN Bandung II dan KPPN Bogor sebagai KPPN yang memiliki nilai indikator
pengelolaan UP terendah, ketidaktepatan revolving terbesar terdapat pada
Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pendidikan.
Tingkat keterlambatan penyelesaian GUP ke KPPN Bandung II dan KPPN Bogor
sebagai KPPN terendah dalam nilai indikator pengelolaan UP mencapai angka
sebesar 9% dan 5%. Angka tersebut tergolong tinggi di tingkat nasional.
Dibandingkan dengan semester II tahun 2019 yang tingkat pengelolaan UP nya
yang sudah di atas target nasional, terlihat bahwa pada semester I tahun 2020
terdapat kurangnya upaya perbaikan dari KPPN untuk penyelesaian SPM GUP
dibandingkan semester sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan
156
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat terhadap KPPN Bandung
II, KPPN Bogor dan KPPN Purwakarta terkait pengelolaan UP kurang
mempunyai pengaruh terhadap kenaikan nilai ketepatan waktu penyampaian
UP/TUP.
➢ Permasalahan yang sering timbul dalam pengelolaan UP adalah kesulitan dalam
mengumpulkan bukti-bukti pembayaran sehingga persentase revolving masih
banyak yang hanya sekitar 80% bahkan ada pula yang 70%. Padahal menurut
PMK-190/PMK.05/ 2012, revolving dapat dilakukan apabila sudah digunakan
sampai dengan 50%. Dalam hal satker tidak melakukan revolving UP dalam
waktu satu bulan, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis
kepada KPPN saat mengajukan SPM GUP. Dalam rangka pengendalian
pengelolaan GUP, perlu adanya perhatian serius daari KPPN untuk perbaikan
kinerja UP. Masih banyaknya satker yang belum memahami pengertian dan
penggunaan UP dan TUP sehingga mengakibatkan keterlambatkan
penyampaian GUP dan GTUP. Hal lainnya adalah masih terdapat satker yang
memakai TUP untuk membiayai kebutuhan yang seharusnya dapat dibayarkan
secara langsung (LS), misalnya untuk pembayaran honor, biaya langganan jasa
dan satpam sehingga mengakibatkan permintaan TUP di tolak oleh KPPN.
Banyak satker yang belum mempertanggungjawabkan UP dan TUP sampai
batas akhir waktu pertanggungjawaban, padahal TUP dapat
dipertanggungjawabkan secara bertahap. Hal ini mengakibatkan adanya potensi
kerugian negara berupa idle cash yang berada di rekening bendahara
pengeluaran satker sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal oleh
Kuasa Bendahara Umum Negara. KPPN dapat melakukan langkah-langkah
yaitu melakukan reviu atas pengelolaan GUP pada satker mitra kerjanya secara
triwulanan melalui aplikasi OMSPAN dan tool ME Budget Execution. Melakukan
pembinaan terhadap satker yang terdapat sering terlambat menyampaikan GUP.
Untuk kedepannya agar dibuatkan surat penegasan dari kantor pusat untuk
satker yang dua kali berturut-turut terlambat mempertanggungjawabkan TUP,
sebaiknya tidak lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran. Untuk KPPN
yang memiliki nilai indikator masih rendah supaya semester berikutnya dapat
memperbaiki nilai indikator pengelolaan UP dengan melakukan FGD dengan
satker-satker terkait yang memiliki nilai pengelolaan UP rendah dan dilakukan
pemahaman terhadap kedisplinan satker didalam melakukan revolving UP dan
pertanggungjawaban TUP.
157
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
2. Data Kontrak
Pendaftaran kontrak tepat Grafik 4.16 Penyelesaian Data Kontrak pada KPPN SMT II
2019 – SMT I 2020
waktu sangat penting 120 12%
untuk meningkatkan 100 10%
8%
kinerja pelaksanaan 80 6%
60 4%
2%
anggaran. Hal ini
40 0%
mempermudah KPPN 20 -2%
-4%
0 -6%
selaku Kuasa BUN dalam
melakukan pengawasan
terhadap satuan kerja 2019 2020 %
(satker) sehingga
pelayanan terhadap Sumber data:Aplikasi Monev SMT II 2019 dan SMT I 2020
rekanan/mitra kerja satker
dapat meningkat
karena pemenuhan atas hak pihak-pihak yang bersangkutan dapat tersalurkan
tepat waktu setelah rekanan menyelesaikan sebagian atau seluruh
pekerjaannya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga ditegaskan bahwa satker
menyampaikan data kontrak ke KPPN paling lambat lima hari kerja sejak Surat
Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani. Dari analisa dapat dikemukakan
sebagai berikut:
➢ Ketepatan waktu penyerahan data kontrak di wilayah Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat pada semester I tahun 2020 dibandingkan dengan semester II
tahun 2019 sebelumnya terlihat kenaikan yaitu 2 poin. Pada semester I tahun
2020 hampir seluruh KPPN telah mencapai nilai indikator ketepatan
pengajuan data kontrak di atas target nasional, kecuali KPPN Bogor dan
KPPN Bandung I. Sementara, pada semester II tahun 2019 ada tiga KPPN
yang belum mencapai target nasional yaitu KPPN Bogor, KPPN Bandung I
dan KPPN Bandung II. KPPN Sukabumi untuk lima periode berturut-turut
tetap mempertahankan nilai indikatornya sebesar 100. Berdasarkan
penilaian kinerja pelaksanaan anggaran untuk indikator data kontrak
semester I tahun 2020 adalah 91.08% dari 21.480 data kontrak terdapat
1.917 data kontrak yang terlambat didaftarkan, hal ini menjelaskan masih
terdapat 8.92% satker yang terlambat mengajukan data kontrak. Indikator
158
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
data kontrak terendah pada semester I tahun 2020 terdapat pada KPPN
Bandung I dan KPPN Bogor sebesar 89% dan 85%. Walaupun KPPN
Bandung I memiliki nilai indikator terkecil, tetapi pada semester ini terdapat
kenaikan yang cukup signifikan sebesar 7 poin. KPPN Bogor mengalami
penurunan sebesar 4% dibandingkan semester sebelumnya. Selain KPPN
Bandung I, terdapat juga KPPN Kuningan yang mengalami kenaikan cukup
signifikan sebesar 10 poin sehingga mendapatkan nilai indikator mencapai
100% yang artinya tidak ada keterlambatan data kontrak. Pada semester I
tahun 2020 KPPN Bogor merupakan KPPN yang memiliki nilai indikator
terkecil yaitu sebesar 85%, KPPN Bandung I sebesar 89%, KPPN Bandung
II dan KPPN Cirebon yang memiliki nilai indikator sebesar 92%. Sementara
pada semester II tahun 2019 KPPN Bogor juga merupakan KPPN dengan
nilai indikator terendah bersama dengan KPPN Bandung II dan KPPN
Cirebon. Untuk KPPN Karawang yang pernah 3 merupakan KPPN yang
terendah, untuk dua peiode semester ini terus meningkatkan terus
meningkatkan nilai indikator ketepatan data kontrak hingga menjadi 99%. Hal
ini menunjukan adanya upaya pada KPPN Karawang untuk terus
memperbaiki. Berbeda dengan KPPN Bandung I, pada empat periode ini
walau bisa memperbaiki nilai indikator, akan tetapi tetap mempunyai nilai
indikator dibawah target nasional. Diharapkan KPPN Bandung I untuk
semester berikutnya dapat mencontoh KPPN Karawang untuk dapat
menaikan kembali nilai indikator penympaian data kontraknya hingga
mencapai target.
➢ Kenaikan nilai indikator dari semester I tahun 2020 dan hampir seluruh KPPN
telah mencapai target nasional menunjukkan bahwa kepatuhan satker
lingkup seluruh KPPN dalam menyerahkan data kontrak sudah cukup tinggi.
Pada tahun 2019 dan tahun 2020 KPPN Sukabumi mempertahankan nilai
ketepatannya sebesar 100% dan KPPN Garut yang sudah dua periode terus
mempertahankan nilai ketepatan data kontrak menjadi 100%. Keberhasilan
KPPN Sukabumi, KPPN Kuningan dan KPPN Garut dalam mendisiplinkan
satker mengajukan data kontrak tepat waktu dapat menjadi role model bagi
KPPN lain.
➢ Pencatatan data kontrak tidak semata-mata dianggap sebagai masalah
administratif saja, tetapi sesungguhnya mengandung potensi fraud juga.
Pencatatan kontrak yang terlambat dari ketentuan mengindikasikan adanya
159
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
sesuatu yang tidak beres dalam proses pengadaan barang/jasa. Melihat
masih banyak jumlah pendaftaran kontrak yang terlambat disampaikan oleh
satker ke KPPN sampai dengan semester I tahun 2020, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan berupaya untuk menegaskan pentingnya pendaftaran data
kontrak tepat waktu ini dengan memberikan sanksi administrasi bagi satker
yang terlambat menyampaikan data kontrak ke KPPN melalui langkah-
langkah strategis pelaksanaan anggaran. Sampai saat ini aturan tersebut
terus berlaku dengan dikeluarkannya surat Menteri Keuangan Nomor S-
66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Langkah-Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019 yang
diperkuat dengan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-
103/PB/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang tentang Petunjuk Teknis
Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga TA 2019 pada Kanwil DJPb dan KPPN. Dengan aturan
tersebut, satker yang terlambat menyampaikan data kontrak harus
mengirimkan permohonan dispensasi keterlambatan pendaftaran data
kontrak a.n. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bermeterai 6000 ke
KPPN. Data Kontrak dapat didaftarkan setelah mendapat persetujuan
dispensasi dari Kepala KPPN. Atas keterlambatan penyampaian data kontrak
ke KPPN, pengajuan SPM-LS Kontraktual dapat dilakukan lima hari setelah
kontrak didaftarkan. Adanya sanksi administrasi ini diharapkan tidak hanya
K/L saja yang meningkatkan kinerjanya tetapi juga dapat menegaskan
terhadap penyedia barang dan jasa untuk dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan dalam data kontrak.
➢ Meskipun diberlakukannya sanksi administrasi terhadap satker yang
terlambat menyampaikan data kontrak, tidak sedikit jumlah data kontrak yang
masih menunggu persetujuan dispensasi keterlambatan pendaftaran data
kontrak untuk didaftarkan di Aplikasi SPAN. Banyak faktor yang
mempengaruhi satker menyampaikan data kontrak tidak tepat waktu ke
KPPN. Hal ini menyebabkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L tidak
maksimal.
➢ Banyak cara yang dapat dilakukan agar penyampaian data kontrak ke KPPN
tepat waktu. Salah satunya mengirim data kontrak melalui surat elektronik.
Aplikasi yang sedang trend pun bisa menjadi alternatif lain sebagai sarana
pengiriman data kontrak yakni aplikasi Whatsapp. Whatsapp memiliki fitur
160
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
yang terhubung melalui web sehingga dapat diakses melalui komputer. Data
yang dikirim dapat disimpan dalam komputer melalui aplikasi ini.
Penyampaian data kontrak tidak harus ke KPPN karena tidak membutuhkan
tanda tangan dari petugas satker. Satker dapat menginformasikan petugas
KPPN setelah mengirim data kontrak untuk didaftarkan di Aplikasi SPAN.
Apabila terdapat penolakan pun dapat diinformasikan segera. Setelah
informasi data kontrak dan data supplier diperbaiki, data tersebut dapat
dikirim kembali ke KPPN. Ini juga menjadi solusi untuk satker yang jarak
tempuh ke KPPN jauh dan membutuhkan waktu berjam-jam. Penyampaian
data kontrak tidak perlu menunggu jadwal datang ke KPPN bersamaan
dengan pengajuan SPM untuk diajukan.
➢ Dengan cara dan solusi penyampaian data kontrak ke KPPN, satker dapat
mengurangi bahkan menihilkan permohonan dispensasi pendaftaran data
kontrak. Pengawasan terhadap kontrak dapat berjalan efektif serta
pelayanan terhadap mitra kerja dapat meningkat. Kinerja pelaksanaan
anggaran K/L pun dapat maksimal dan KPPN mengapresiasi kinerja satker
dengan memberikan penghargaan yang menambah nilai prestise di
lingkungan kerja. Mempedomani Keputusan Menteri Keuangan nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan anggaran dan pendapatan negara, Surat Menteri Keuangan
Nomor: S-66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Langkah-
Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun
Anggaran 2019, dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan satker
pada Triwulan IV tahun 2019, dalam rangka tertib penyelesaian tagihan pihak
ketiga yang sifatnya kontraktual diminta kepada KPA satuan kerja
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : segera menyelesaikan dan tidak
menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya
atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang
berlaku dikarenakan proses finalisasi kontrak membutuhkan waktu 14 hari,
sehingga terjadi keterlambatan penagihan uang muka kerja, memastikan
norma waktu penyelesaian tagihan sesuai ketentuan, memastikan data
supplier yang didaftarkan ke KPPN tidak terdapat kesalahan, antara lain
dengan mengacu pada data supplier yang pernah dilakukan
pembayaran (dapat dilihat dan diunduh dalam aplikasi OM SPAN) untuk
menghindari adanya proses tolakan data supplier pada proses validasi
161
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
tagihan di aplikasi SPAN, memastikan penyampaian data perjanjian/kontrak
kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatanganinya
perjanjian/kontrak.
➢ Petugas TMR KPPN agar giat melakukan kegiatan satuan kerja supporting
(SSO) kepada satker yang bermasalah dalam penyampaian data kontrak.
Membuka konsultasi via email dan bimtek diruang TLC dan Layanan CSO.
Untuk mengurangi keterlambatan tersebut, KPPN harus melakukan
monitoring terhadap data kontrak satker dan memberikan teguran tertulis
untuk satker yang berulang kali terlambat menyampaikan data kontrak, dan
memastikan data supplier yang diisi oleh satker sudah benar untuk
menghindari penolakan pembayaran. Melakukan pemetaan terhadap satker,
memonitoring dan mengevalusasi pelaksanaan anggaran per triwulan
melalui kunjungan lapangan untuk satker yang mempunyai permasalahan
indikator dimaksud.
3. Kesalahan SPM
Pada indikator selanjutnya yaitu frekuensi kesalahan SPM yang disampaikan
satker pada periode semester I tahun 2020 mempunyai nilai 85.88 mengalami
kenaikan sebesar 4.12 dari semester II tahun 2019. Dari analisa dapat
dikemukakan sebagai berikut:
Pada semester I tahun 2020 terdapat kenaikan pada tujuh KPPN, empat KPPN
tidak terdapat perubahan dan satu KPPN mengalami penurunan. KPPN yang
mengalami penurunan adalah KPPN Cirebon sebesar 5%. Masih tingginya
tingkat kesalahan SPM sebesar 14,12% mencerminkan bahwa satker masih
kurang memahami kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam
pembuatan SPM. Pada semester I tahun 2020, sebanyak 5.206 SPM
dikembalikan oleh KPPN dari 127.903 SPM yang diajukan oleh satker ke KPPN.
Pengembalian SPM terbesar pada semester I tahun 2020 terdapat pada KPPN
Bandung II dari 28.886 SPM dikembalikan sebesar 1.607 SPM, dan tujuh KPPN
mendapatkan nilai indikator yang sama yaitu 85%. Tiga KPPN mendapatkan nilai
905 dan satu KPPN yaitu KPPN Sukabumi mendapatkan nilai 95% dan
merupakan KPPN yang mendapatkan nilai tertinggi dalam indikator kesalahan
SPM, dari 6.253 SPM hanya terdapat kesalahan SPM sebesar 28.
162
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
➢ Penaikan tersebut terdapat pada Grafik 4.17 Penyelesaian SPM pada
KPPN Purwakarta, KPPN Bogor, KPPN SMT II 2019 dan SMT I 2020
KPPN Tasikmalaya, KPPN
Karawang, KPPN Kuningan, KPPN 95 8,0%
Garut, dan KPPN Bekasi. Untuk
KPPN yang lain yang tetap adalah 6,0%
KPPN Bandung I, KPPN Sumedang, 90 4,0%
KPPN Bandung II dan KPPN
2,0%
85
0,0%
80 -2,0%
-4,0%
75 -6,0%
Sukabumi.. Masih terdapat 1 KPPN
yang memiliki nilai indikator 2019 2020 %
kesalahan SPM di bawah target
nasional yaitu KPPN Bandung I. Sumber data:Aplikasi Monev SMT I TA 2019 dan
SMT I 2020
Jika dibandingkan dengan periode semester II tahun 2019, pengembalian
SPM terbesar adalah KPPN Bogor, KPPN Kuningan, KPPN Purwakarta,
KPPN Bandung II, KPPN Tasikmalaya dan KPPN Karawang yang
mendapatkan nilai 80. Akan tetapi di semester I tahun 2020 kelima KPPN ini
mampu untuk menaikan nilai indikatornya kecuali KPPN Bandung II. KPPN
Sukabumi adalah KPPN pada lima semester berturut turut selalu memliki
tingkat pengembalian SPM terkecil. Hal ini menandakan bahwa inovasi Three
Pas dari KPPN Sukabumi terbukti efektif meminimalisasikan kesalahan SPM.
Aplikasi Three Pass memungkinkan satker untuk menemukan kesalahan
terlebih dahulu sebelum membawa SPM kepada KPPN.
➢ Kesalahan SPM menyebabkan tertundanya pembayaran kepada pihak
ketiga yang akhirnya berdampak pada tingkat realisasi anggaran. Kesalahan
yang paling sering ditemui berupa kesalahan dalam pengisian dan dokumen
pendukung pertama yaitu kesalahan pengisian Daftar Rincian Permintaan
Pembayaran (DRPP). Untuk kolom penerima pada DRPP, masih ditemui
beberapa kasus kesalahan dalam pencantuman nama penerima. Selain
untuk honor dan perjalanan dinas, kolom penerima diisi oleh nama
rekanan/pihak III sebagai penyedia barang dan/atau jasa.
➢ Terakhir adalah kesalahan pengisian kode Cara Bayar saat pengajuan SPM
Penggantian Uang Persediaan Nihil (GU-Nihil). SPM GU-Nihil menggunakan
kode Cara Bayar : 5 (Nihil). Sedangkan kesalahan yang kerap terjadi adalah
penggunaan kode Cara Bayar : 2 (Giro Bank). Jika kesalahan ini terjadi,
maka sistem/Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tidak akan
163
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
mengurangi pagu dari Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang
Persediaan (TUP) yang sedang dipertanggungjawabkan. Kesalahan
selanjutnya adalah Akun. Standar dan tata cara penggunaan akun mengacu
pada Perdirjen Perbendaharaan tentang Penambahan dan Perubahan Akun
Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar. Penggunaan
akun yang tidak sesuai akan mengakibatkan SPM ditolak atau
dikembalikan. Bila perlu, penyesuaian akun lebih lanjut perlu dilakukan Revisi
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ruang lingkupnya diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata
Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. Namun demikian, hal tersebut
sudah mulai dapat diminimalisasi, terbukti bahwa SPM yang masih salah
hanya sekitar 3,1% saja. Selanjutnya, hal tersebut perlu ditingkatkan lagi agar
kesalahan SPM dapat lebih ditekan dan memastikan data supplier yang
didaftarkan ke KPPN telah benar dengan mengacu pada data yang pernah
dilakukan pembayaran untuk menghindari penolakan pembayaran oleh
KPPN. Guna mengurangi kesalahan pada pencantuman BAS agar
disosialisasikan apabila ada peraturan terbaru mengenai akun, standar dan
tata cara penggunaan akun, dan perlu dilakukan bimbingan teknis terhadap
satker didalam pengisian SPM dan dokumen pendukung. Selanjutnya, satker
agar meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran
dalam SPM terutama dalam kebenaran dan keakuratan seperti mencocokkan
data supplier dengan OM SPAN dan dengan identitas supplier pada Bank
agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.
4. Penyampaian LPJ Bendahara
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang
dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang
dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. LPJ Bendahara
disampaikan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
164
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Grafik 4.18 Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Jika tanggal 10 bertepatan dengan
pada KPPN SMT II 2019 dan SMT I 2020 hari libur / hari yang diliburkan
S 105 2% maka paling lambat disampaikan
100 0%
95 -2% pada hari kerja sebelumnya.
-4%
90 -6%
-8% Ketepatan waktu penyampaian
85
-10%
80 -12% LPJ Bendahara menunjukkan
tingkat kepatuhan penatausahaan
2019 2020 % transaksi-transaksi APBN melalui
Sumber data:Aplikasi Monev SMT II 2019 & SMT I 2020 bendahara dan menunjukkan
berjalannya fungsi pengendalian / kontrol yang dilaksanakan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran atas penatausahaan bendahara. Dari analisa dapat
dikemukakan sebagai berikut:
➢ Berdasarkan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, dalam hal
penyampaian LPJ Bendahara semester I tahun 2020 mengalami penurunan
sebesar 2.13 poin dengan nilai sebesar 97,23. Periode sebelumnya dalam
waktu dua tahun berturut-turut nilai indikator ketepatan waktu penyampaian
LPJ terus mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa satker
mulai disiplin dalam penyampaian LPJ Bendahara setiap bulannya. Pada
semester ini terdapat penurunan yang menunjukan bahwa satker mulai
berkurang disiplin dalam pengajuan LPJ Bendahara. Terlihat bahwa dari
6.444 LPJ mulai bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2020, telah
disampaikan tepat waktu sejumlah 6.429 LPJ. Pada semester II tahun 2019
penilaian kinerja pelaksanaan anggaran untuk semua KPPN dalam hal
penyampaian LPJ Bendahara telah di atas target dimana terdapat satu KPPN
yang mendapat nilai indikator sebesar 100 dan delapan KPPN mendapatkan
nilai indikator mendekati 100. Sementara pada semester I tahun 2020 tidak
terdapat KPPN yang mendapat nilai indikator sebesar 100. Hal menunjukkan
bahwa pada semester ini satker sudah mulai berkurang disiplin dalam
penyampaian LPJ Bendahara setiap bulannya. Kebijakan dan pembinaan
yang dilakukan oleh KPPN di semester I belum berhasil menaikan nilai
indikator ketepatan LPJ di semua KPPN hingga melewati target yang telah
ditentukan. penurunan indikator penyampaian LPJ disebabkan semua KPPN
mengalami penurunan terhadap ketepatan LPJ, kecuali KPPN Bandung II
yang mengalami kenaikan walau hanya sebesar 1%. Diharapkan untuk
165
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
semester berikutnya semua KPPN agar dapat menaikan indikator
penyampaian LPJ Bendahara.
➢ Action plan yang bisa dilakukan oleh KPPN yaitu untuk mempercepat satker
menyampaikan LPJ adalah memberikan panduan teknis bendahara
pengeluaran yang didesain sebagai salah satu solusi dalam upaya
peningkatan kapasitas pengelola keuangan pada satuan kerja pengelola
APBN khususnya Bendahara Pengeluaran serta perbaikan dan peningkatan
pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas
APBN yang berkesinambungan. Memastikan agar data pada LPJ satker telah
diverifikasi oleh KPPN pada aplikasi SPRINT. Pada awal bulan diminta KPPN
agar memberikan reward kepada satker, contohnya adalah welcome drink
bagi satker yang menyampaikan LPJ awal bulan tanpa menunggu batas
deadline. Sosialisasi terkait aplikasi SPRINT dan memfasilitasi penyampaian
ADK LPJ agar bisa disampaikan tepat waktu. Sanksi bagi yang belum
menyampaikan LPJ sama dengan sanksi pada Rekonsiliasi UAKPA
yaitu penundaan penerbitan SP2D atas SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP dan
SPM-LS ke rekening bendahara pengeluaran.
5. Retur SP2D
Pada semester I tahun 2020 jumlah retur SP2D pada 52 K/L dan 1102 satker
dengan jumlah retur sebanyak 495 retur dari 128.784 transaksi. Dari jumlah retur
SP2D dimaksud, sebanyak 109.645 retur (0,90%) berasal dari Kementerian
Agama, Kementerian Pertahanan sebanyak 4.097 retur (1,51%), dan Kepolisian
sebanyak 873 retur (0,45%). Dibandingkan periode sebelumnya terjadi
penurunan yang signifikan terhadap retur dari K/L tersebut. Pada semester II
tahun 2019 dari jumlah retur 7.540 SP2D, sebanyak 164 retur (2,40%) berasal
dari Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan sebanyak 117 retur (1,71%),
dan Kepolisian sebanyak 29 retur (0,42%). Retur SP2D adalah
penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan
APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim. Retur
SP2D mengakibatkan realisasi anggaran yang terjadi bersifat semu karena
anggaran telah direalisasikan namun belum sampai kepada yang berhak
sehingga akan mengurangi multiplier effect dari belanja negara. Retur SP2D
adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer
166
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos
Pengirim yang disebabkan berbagai macam alasan.
Retur SP2D ini tentu saja sangat Grafik 4.19 Penyelesaian Retur pada KPPN
merugikan pihak penerima dana, SMT II 2019 dan SMT I 2020
karena hal tersebut dapat
menghambat proses pelaksanaan 100 0,3%
kegiatan, pencairan dan penyerapan 99,9
dana APBN. Jumlah retur SP2D 99,8 0,2%
99,7 0,2%
99,6 0,1%
99,5 0,1%
99,4
99,3 0,0%
99,2 -0,1%
99,1 -0,1%
99 -0,2%
yang dikembalikan ke Kas Negara
pada akhir tahun anggaran, yang 2019 2020 %
berarti ada kegiatan/program senilai
tertentu Sumber data:Aplikasi Monev SMT II TA 2019
rupiah ternyata tidak tersalurkan dananya sehingga menghambat proses
pelaksanaan kegiatan. Adapun satuan kerja dalam hal ini mungkin tidak
merasakan secara langsung dampak dari retur jika SP2D yang dicairkan
tujuannya adalah kepada pihak ketiga, karena dalam Laporan Realisasi
Anggaran, dana tersebut telah masuk dalam penyerapan anggaran dan
mengurangi DIPA satker tersebut, akan tetapi apabila dilihat dari output
pekerjaan, dana tersebut belum benar-benar tersalurkan. Dari analisa dapat
dikemukakan sebagai berikut:
➢ Nilai indikator Retur SP2D kementerian/lembaga yang berada di lingkup
Provinsi Jawa Barat semester I tahun 2020 mempunyai nilai 99.62
mengalami kenaikan sebesar 0.02% dibandingkan semester II tahun 2019.
Semua KPPN mengalami penurunan retur SP2D kecuali KPPN Bandung I
dan KPPN Sukabumi yang mengalami kenaikan retur SP2D sebesar 0.1%.
Data tersebut menunjukkan bahwa pengembalian SPM hanya dapat
diturunkan sebesar 0.02%. Pada periode semester I tahun 2020, KPPN
Bandung I memiliki tingkat retur SP2D tertinggi diikuti oleh KPPN Cirebon,
KPPN Tasikmalaya dan KPPN Bandung II. Sementara, pada periode
semester II tahun 2019, KPPN Karawang memiliki tingkat retur SP2D
tertinggi diikuti oleh KPPN Cirebon dan KPPN Purwakarta. Masih banyaknya
retur di empat KPPN tersebut semua berada pada Kementerian Agama.
Sama seperti pada semester II tahun 2019, pada semester I tahun 2020
semua KPPN mencapai hasil terbaik di nilai indikator Retur SP2D dengan
mencapai nilai diatas 99%. Terdapat penurunan tingkat retur pada KPPN
167
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Bandung I dibandingkan pada periode sebelumnya yang disebabkan adanya
kenaikan retur pada Kementerian Agama. Terus meningkatnya nilai indikator
retur SPM disebabkan pada satker lingkup Kementerian Agama telah dapat
meminimalisasikan kesalahan pada penyelesaian SPM. Masih banyaknya
retur pada satker di lingkup Kementerian Agama yang sebagian besar terjadi
karena rekening penerima tidak ditemukan atau telah ditutup. Rekening ini
sebagian besar untuk menampung pembayaran Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), berupa pemberian beasiswa untuk siswa madrasah,
terutama Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan lokasi penerima yang jauh.
Diusulkan agar BSM melalui bank Pemerintah dapat diperlakukan khusus
karena tidak bersifat rutin. Keberhasilan KPPN Sukabumi mempertahankan
nilai indikator retur SPM sebesar 100% selama 3 semester bisa menjadi
acuan bagi KPPN lain. Mulai tahun 2018 setelah menggunakan aplikasi
Three Pass tingkat retur SP2D di KPPN Sukabumi bisa menurun signifikan
hingga zero retur di semester II tahun 2019, walaupun di semester ini
mengalami penurunan sebesar 1%. Penggunaan aplikasi Three Pass
memungkinkan satker untuk melakukan pencocokan back up SPM dengan
data pada SPAN, sehingga ketika data terbaca salah, satker masih bisa
memperbaiki sebelum SPM di bawa ke KPPN. Dengan aplikasi ini dapat
mengetahui mana rekening yang masih aktif dan close.
➢ Kesalahan-kesalahan yang sering membuat retur SP2D antara lain
disebabkan oleh (i) Ketidakcocokan nama, (ii) Ketidakcocokan nomor
rekening, (iii) Ketidakcocokan alamat, (iv) Ketidakcocokan nama bank/ kantor
pos yang dituju dengan data rekening Bank/Kantor Pos Penerima, (v) Nomor
rekening tutup, (vi) nomor rekening pasif, (vii) Nama bank bukan peserta
kliring BI (viii) nama bank tidak tercantum, (ix) ketidakcocokan antara ADK
(Arsip Data Komputer) dan hardcopy. Apabila ada internal control dan cross
check data yang memadai di tingkat satuan kerja seharusnya kejadian retur
SP2D ini bisa diminimalisasi sehingga output kegiatan yang dibiayai oleh
dana APBN hasilnya bisa tercapai dengan maksimal. Persentase retur SP2D
yang hanya sebesar 0,04% dengan nilai 99,96 dikarenakan pada umumnya
kompetensi SDM satuan kerja dalam pembuatan SPM sudah cukup baik
sehingga retur relatif sedikit serta upaya yang dilakukan KPPN cukup efektif
dan dengan implementasi SPAN, retur SP2D dapat diminimalisasi seiring
dengan pembinaan pada satker terkait keakuratan data supplier.
168
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
➢ Untuk meminimalisasi retur, satker diminta dapat memperoleh rekening
koran terakhir. Satker dan bank harus membuat surat pernyataan bahwa
rekening penerima dana memang benar-benar masih aktif berdasarkan hasil
pengecekan ulang nomor, nama rekening, dan data lainnya telah sesuai
dengan data supplier rekanan yang telah direkam dalam SPAN. Jika terdapat
satker yang SP2D-nya masih retur, maka proses SPM selanjutnya akan
ditolak. Supplier yang tidak memiliki rekening koran sebaiknya tidak ditunjuk
lagi sebagai supplier. Diperlukan juga proses konfirmasi atas status aktif
penerima, apabila terjadi retur SP2D satker agar segera berkoordinasi
dengan KPPN tidak lebih dari 7 hari kerja. Satker agar meningkatkan
ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama
kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening pihak ke 3 penerima
pembayaran.
➢ Action plan yang dapat dilakukan oleh KPPN yaitu melakukan pembinaan
terhadap satker yang terdapat retur SP2D, menyelenggarakan sosialisasi
dan pembinaan tentang retur dan meningkatkan koordinasi dengan BO
terkait retur SP2D. Jika terdapat masalah teknis segera berkonsultasi dengan
Kanwil dan KPPN di mini TLC. Bila satker tidak segera menindaklajuti setelah
7 hari surat terbit, KPPN diminta untuk segera melakukan komunikasi
terhadap satker agar retur tersebut segera diperbaiki. Apabila ada internal
control dan cross check data yang memadai di tingkat satuan kerja
seharusnya kejadian retur SP2D ini bisa diminimalisasi sehingga output
kegiatan yang dibiayai oleh dana APBN hasilnya bisa tercapai. Untuk
memberikan efek jera kepada satker yang tidak memberikan respon terhadap
retur SP2D bisa dilakukan dengan cara memblokir/membekukan dana retur
tersebut sehingga nantinya tidak bisa dimintakan kembali pembayarannya,
tapi pemblokiran dana tersebut juga harus melihat sisi kegiatannya, jika
kegiatannya adalah kegiatan prioritas maka akan diberikan toleransi berupa
perpanjangan waktu penyampaian surat/perbaikan.
➢ Terkait solusi lain untuk retur yang masih terus ada, agar ada perbaikan pada
aplikasi OM SPAN. Selama ini saat satker mengajukan pendaftaran data
supplier, untuk rekening yang telah ditutup atau tidak ditemukan tidak terbaca
oleh aplikasi, sehingga pendaftaran tetap bisa diproses. Tertolaknya
pembayaran SPM baru terlihat pada saat pengajuan SPM pada bank.
169
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Diharapkan kedepannya agar ada perbaikan pada aplikasi sehingga dapat
terbaca pada saat pengajuan data supplier.
6. PenyelesaianTagihan
Grafik 4.20 Penyelesaian Tagihan pada KPPN Saat ini, mekanisme pencairan
SMT II 2019 dan SMT I 2020 anggaran telah didesain sangat
sederhana dengan Peraturan
101 3% Menteri Keuangan Nomor PMK-
190/PMK.05/2012 tentang Tata
100 2% Cara Pembayaran dalam Rangka
99
98 1%
97 0%
96 -1%
95
94 -2%
93 -3%
92 -4%
Pelaksanaan Anggaran
2019 2020 % Pendapatan dan Belanja Negara.
Sumber data:Aplikasi Monev TA 2019 dan 2020 Sederhana karena sebagian
besar
mekanisme pelaksanaan anggaran dilakukan sepenuhnya Satuan Kerja sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran dan persyaratan dokumen yang disampaikan ke
Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara
Umum Negara tidak begitu banyak. Untuk pembayaran langsung ke rekanan
persyaratannya hanya dengan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM)
dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP), dan dalam waktu paling lama 1 (satu) jam,
KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Proses yang
sederhana ini diharapkan dapat memperlancar proses pencairan anggaran
negara yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi negara. Penyelesaian tagihan mencerminkan progress
pelaksanaan kegiatan belanja pemerintah kepada kementerian/lembaga.
Percepatan penyelesaian tagihan akan meningkatkan penyerapan anggaran.
Dari analisa dapat dikemukakan sebagai berikut:
➢ Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan satker pada semester I tahun
2020 di mana tingkat penyelesaian tagihan di wilayah Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat sebesar 96.97 turun sebesar 0,27 dibandingkan semester II
tahun 2019. Pada semester I tahun 2020 dari 7.237 tagihan terdapat 219
tagihan yang terlambat diselesaikan sesuai batas waktu. Pada semester I
tahun 2020 empat KPPN mengalami penurunan pada penyelesaian tagihan
tepat waktu. KPPN Karawang dan KPPN Sumedang mendapatkan nilai
indikator sebesar 100% dalam ketepatan penyampaian SPM, sementara
170
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
pada semester II tahun 2019 KPPN Garut dan KPPN Sukabumi
mendapatkan nilai 100 dan pengalami penurunan di semester ini. Pada
semester I tahun 2020 tingkat penyelesaian tagihan terkecil terdapat pada
KPPN Bogor sebesar 94,73, KPPN Cirebon sebesar 95,03 dan KPPN
Bandung I sebesar 95,8. Pada semester sebelumnya terdapat kenaikan yang
cukup signifikan pada KPPN Tasikmalaya sehingga mendapat nilai sebesar
99,21. Turunnya nilai indikator penyelesaian tagihan pada semester I tahun
2020 menunjukkan bahwa pembinaan dan bimbingan teknis yang dilakukan
terhadap satker semester masih kurang berhasil. Dibandingkan pada tahun
2019 yang semua KPPN memiliki nilai indikator penyelesaian tagihan di atas
target, pada tahun 2020 masih terdapat satu KPPN yaitu KPPN Bogor yang
masih dibawah target. Masih cukup tingginya tingkat ketidaktepatan satker
dalam pengajuan SPM LS pada KPPN dikarenakan kurangnya pengetahuan
satker penyelesaian pembayaran terutama pada satker di Kementerian
Agama.
➢ Ada beberapa kendala dalam mengajukan tagihan tepat waktu, antara lain
kurang jelasnya ketepatan waktu penyelesaian tagihan karena kurang
lengkapnya detil uraian pada SPM, keterlambatan penyelesaian tagihan
akibat kesalahan pencantuman tanggal kontrak dan belum adanya tagihan
dari pihak ketiga, pergantian pengelola keuangan sehingga pengelola
tersebut belum/kurang menguasai terkait pelaksanaan anggaran satker,
terlambatnya pengajuan tagihan oleh pihak ketiga dan sulitnya
mengumpulkan dokumen pendukung. KPPN agar menginstruksikan satker
segera menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk
pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan. Dispensasi yang
sebenarnya telah diberikan melalui pengaturan pada langkah-langkah akhir
tahun kembali dimintakan dispensasi. Ketentuan tentang adanya dispensasi
penyampaian SPM harus lebih tegas dalam peraturan tentang langkah-
langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran, sehingga satker lebih
disiplin dalam penyampaian SPM-LS yang telah selesai pelaksanaannya
sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan batas waktu penyelesaian
tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan antara lain dengan membuat
routing slip pada setiap tagihan.
➢ Dalam rangka tertib penyelesaian tagihan pihak ketiga yang sifatnya
kontraktual diminta kepada KPA satuan kerja memperhatikan hal-hal sebagai
171
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
berikut : segera menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran
untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah
selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku, memastikan norma
waktu penyelesaian tagihan sesuai ketentuan yaitu :
a. Tagihan diajukan oleh penerima hak kepada Pejabat Pembuat
Komitmen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih
kepada negara.
b. Permintaan pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan diterbitkan
oleh PPK dan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan dan Penguji
SPM (PPSPM) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen
pendukung dari penerima hak dinyatakan lengkap.
c. Penerbitan perintah pembayaran (SPM) oleh PPSPM paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak SPP diterima dari PPK.
d. Memastikan data supplier yang didaftarkan ke KPPN tidak terdapat
kesalahan, antara lain dengan mengacu pada data supplier yang pernah
dilakukan pembayaran (dapat dilihat dan diunduh dalam aplikasi OM
SPAN) untuk menghindari adanya proses tolakan data supplier pada
proses validasi tagihan di aplikasi SPAN.
e. Memastikan penyampaian data perjanjian/kontrak kepada KPPN paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak.
Terhadap data kontrak yang terlambat diajukan oleh Satker, pendaftaran
kontrak dapat diproses setelah memperoleh dispensasi dari kepala
KPPN. Untuk memastikan kepatuhan satker dalam penyelesaian
tagihan. KPPN dapat memonitoring mengevaluasi penyelesaian tagihan
agar KPPN dapat melakukan koordinasi dengan satker. Untuk
penyelesaian tagihan akhir tahun agar KPPN mengadakan sosialisasi
langkah langkah akhir tahun lebih awal sehingga satuan kerja bisa lebih
siap dalam menghadapi akhir tahun.
f. Hal ini biasanya dilakukan oleh satker pada saat akhir tahun anggaran.
Akibat proses pengadaan yang terlambat, umumnya pekerjaan
konstruksi masih dikerjakan sampai dengan akhir tahun dan bahkan
berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi satker sebagian
besar menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
100% sesuai tanggal berakhirnya kontrak kepada KPPN, meskipun fakta
sebenarnya pekerjaan masih belum selesai 100%. Manipulasi yang
172
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
sangat kasat mata ini tentunya sangat berisiko bagi Pejabat
Perbendaharaan pada satker, dan bahkan dapat ikut menyeret
pegawai/pejabat di KPPN sebagai saksi.
7. Perencanaan Kas
Perencanaan Kas atau sering juga disebut dengan istilah Cash Forecasting,
adalah proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara pada periode tertentu
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Proyeksi
dalam hal ini berarti memberi perkiraan (perhitungan) mengenai keadaan di masa
mendatang dengan menggunakan data yang ada (sekarang). Anggaran belanja
negara yang tertuang di APBN setiap tahun yang nantinya akan dibelanjakan
melalui berbagai instansi pemerintah di daerah, belum tersedia sepenuhnya di
rekening kas negara. Untuk dapat memenuhi pembelanjaan tersebut, sebagian
besar anggaran belanja tersebut harus dicari dulu uangnya melalui berbagai
sumber penerimaan negara seperti pajak, migas, dan non pajak. Oleh karena
belanja negara yang tidak dapat ditunda serta penerimaan negara baru dapat
direalisasikan secara bertahap, maka disinilah pentingnya perencanaan kas
yang matang dalam pengelolaan keuangan negara. Renkas tidak hanya
memberikan proyeksi belanja negara tetapi juga memberikan informasi
mengenai target penerimaan negara serta kepastian target itu dapat tercapai.
Berdasarkan perencanaan kas, pemerintah dapat mengambil berbagai kebijakan
penting dalam memastikan bahwa negara memiliki kas yang cukup untuk
memenuhi pembayaran kewajiban dalam rangka pelaksanaan APBN.
Perencanaan kas dalam hal ini merupakan Rencana Penarikan Dana (RPD)
Harian yang disampaikan oleh satker untuk pengajuan tagihan/SPM dengan nilai
transaksi tertentu. Kondisi ideal dalam realisasi anggaran adalah semua rencana
yang telah disusun sama dengan realisasi yang dilaksanakan. Kondisi ini akan
menghilangkan opportunity cost yang di tanggung pemerintah atas selisih
realisasi dengan perencanaan. Dari analisa dapat dikemukakan sebagai berikut:
➢ Hasil nilai indikator perencanaan kas pada semester I tahun 2020
menunjukkan keberhasilan yang sangat baik dengan adanya kenaikan yang
cukup signifikan sebesar 4%. Dibandingkan tahun 2019 yang hanya terdapat
dua KPPN yang memiliki nilai indikator 100, pada semester I tahun 2020
terdapat delapan KPPN memiliki nilai indikator sebesar 100. Kenaikan yang
sangat signifikan terdapat pada KPPN Tasikmalaya yang memiliki nilai
indikator sebesar 44 pada semester sebelumnya, dan pada semester ini
173
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
mampu menaikan nilai nya sebesar 53% menjadi 97%. Kenaikan nilai
indikator KPPN Tasikmalaya di semester I tahun 2020 menunjukkan adanya
upaya dalam memperbaiki nilai indikator perencanaan kas. Pembinaan yang
dilakukan oleh KPPN Tasikmalaya terhadap satker melalui sosialisasi dan
FGD mampu menurunkan tingkat deviasi hingga menjadi 3%
➢ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran satker di dalam menyampaikan
Renkas (RPD harian) telah tinggi. Pengajuan Rencana Penarikan Dana telah
dilakukan oleh satker tidak melebihi dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada
aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN
➢ Perencanaan kas yang diimplementasikan pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara lingkup Jawa Barat merupakan daftar perkiraan
kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh
kantor/satuan kerja dan disampaikan ke KPPN untuk periode tertentu dalam
rangka pelaksanaan APBN.
➢ Tujuan implementasi perencanaan kas adalah untuk menciptakan realisasi
anggaran yang proporsional. Realisasi anggaran yang proporsional terjadi
ketika deviasi antara perencanaan dengan realisasi masih dalam batas
toleransi yaitu sebesar 15 %. Turunnya angka deviasi pada semester I
menunjukkan sudah adanya perencanaan yang baik dari satker. Selama ini
satker masih belum memahami dengan baik tentang pentingnya sebuah
perencanaan kas dikarenakan permintaan dana yang diajukan melalui KPPN
sepanjang memenuhi syarat selalu dipenuhi.
➢ Permasalahan dalam perencanaan kas sebenarnya hampir sama dengan
indikator deviasi Hal III DIPA. Perencanaan yang kurang matang per
bulannya dapat berimbas pada perencanaan per kegiatan. Namun sekarang
ini, KPPN maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan terus memantau besaran
deviasi renkas karena merupakan salah satu IKU yang harus dipenuhi.
Deviasi antara perencanaan kas dan jumlah penarikan yang besar bisa
mengakibatkan pagu minus, hal ini terlihat pada KPPN Bandung I dan KPPN
Tasikmalaya yang memiliki tingkat deviasi tertinggi yaitu 3%. Diharapkan
untuk semester berikutnya semua KPPN telah dapat menaikkan nilai
indikator perencanaan kas hingga menjadi 100.
➢ Permasalahan utama di dalam perencanaan kas adalah satuan kerja lebih
mengutamakan kelengkapan administasi daripada kecepatan dan ketepatan
pencairan anggaran, dalam realisasi pelaksanaan anggaran. Hal ini
174
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
mengindikasikan bahwa persyaratan administrasi belum bisa berjalan
beriringan dengan proses pencairan anggaran, hal ini mengakibatkan
penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun. Tidak selarasnya
perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan akan
berdampak pada tidak berjalannya program kerja yang baik. Adanya pejabat
pengelola keuangan yang sering mutasi juga turut memperburuk faktor
perencanaan dalam pencairan dana. Tidak meratanya pengetahuan dan
keahlian teknis dalam proses penatausahaan keuangan negara membuat
adanya gap dalam masa transisi pergantian pejabat pengelola keuangan.
Seringnya pejabat pengelola keuangan yang mutasi turut mempengaruhi
terhambatnya penyerapan anggaran karena setiap adanya pergantian
pejabat, pengelola keuangan, membutuhkan penetapan pejabat pengelola
keuangan yang baru.
➢ Bagi KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah agar
melakukan identifikasi satuan kerja yang penyerapannya rendah, dan
memberikan bimbingan teknis dan asistensi. Menganalisa rencana
penyerapan anggaran dari sisi kelayakan penarikan dan memberi solusi
apabila terdapat kelemahan penyusunannya. Menyampaikan data realisasi
secara periodik kepada satuan kerja sebagai alat untuk membandingkan
antara realisasi dan rencana dan melakukan pendampingan terhadap satker
yang mempunyai deviasi tinggi antara realisasi dan rencana. Membentuk
helpdesk pelaksanaan anggaran dengan melibatkan unit pengawas internal.
Melakukan imbauan satuan kerja untuk segera menyelesaiakan masalah
internal dalam pelaksanaan anggaran. Sejak RPD dimasukkan oleh satker
kepada KPPN, agar KPPN mengingatkan kepada satker untuk
menyampaikan SPM tepat waktu dan jumlah yang tepat.
Selain itu perencanaan kas Grafik 4.21 Perencanaan Kas pada KPPN
akan sangat tergantung SMT II 2019 dan SMT I 2020
pada kemampuan sumber
daya manusia di setiap 120 60,0%
instansi dalam membuat 100 50,0%
80 40,0%
60 30,0%
40 20,0%
20 10,0%
0 0,0%
perencanaan kas Yang
baik. Untuk itu sosialisasi 2019 2020 %
dan pendidikan untuk
meningkatkan pemaham- Sumber data:Aplikasi Monev TA 2019 dan 2020
175
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
an mengenai pentingnya perencanaan kas dan bagaimana membuat
perencanaan kas yang baik sangat diperlukan. Peningkatan kualitas sumber
daya manusia tersebut juga perlu didukung dengan tersedianya sarana
komunikasi yang memadai.
Kesimpulan :
Meneliti dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran tiap-tiap KPPN, dapat di
ambil kesimpulan :
1. Untuk semester I tahun 2020 terhadap 13 nilai indikator pelaksanaan
Anggaran, KPPN Garut memiliki nilai indikator tertinggi sebesar 82.57. Bila
dibandingkan dengan semester II tahun 2019 terdapat penurunan sebesar
15.16 poin. Pada tiga periode sebelumnya KPPN Sukabumi selalu memiliki
nilai indikator Pelaksanaan Anggaran tertinggi tertinggi di antara KPPN lain.
Nilai terkecil KPPN Garut terdapat pada nilai indikator untuk halaman III DIPA
yang masih dibawah target nasional.
2. Terdapat penurunan yang cukup signifikan pada semester I tahun 2020 untuk
semua KPPN. KPPN Purwakarta merupakan KPPN yang mengalami
penurunan paling besar yaitu sebesar 22.20 poin. Turunnya nilai indikator
pada semua KPPN terbanyak terdapat pada nilai indikator penyampaian
UP/TUP, penyampaian LPJ, dan penyelesaian tagihan. Kenaikan indikator
hanya terdapat pada indikator perencanaan kas.
3. KPPN yang memiliki nilai indikator terkecil adalah KPPN Purwakarta dan
KPPN Bandung II sebesar 72.31 dan 77.73. Rendahnya nilai indikator pada
KPPN Purwakarta disebabkan rendahnya nilai indikator pada penyerapan
anggaran dan deviasi halaman III yang hanya sebesar 51 dan 53. Begitu juga
pada KPPN Bandung II disebabkan rendahnya nilai indikator pada
penyerapan anggaran dan deviasi halaman III yang hanya sebesar 72 dan 89.
Untuk semester berikutnya diharapkan KPPN Purwakarta dan KPPN
Bandung II dapat memperbaiki kinerja sebagai Kuasa BUN sehingga dapat
menaikan nilai indikator kinerja PA.
4. Keberhasilan KPPN Sukabumi dengan inovasi Three Pass mampu
menurunkan tingkat persentase tingkat kesalahan SPM dan retur SP2D
hingga di bawah satu persen, sehingga dapat dijadikan acuan bagi KPPN lain.
Dengan penggunaan aplikasi Three Pass, kesalahan pada SPM atau
permasalahan rekening penerima dapat teridentifikasi terlebih dahulu
176
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
sehingga mampu meminimalkan kesalahan SPM dan retur SP2D.
Rekomendasi :
1. Diharapkan untuk ke depannya ada inovasi lagi untuk indikator-indikator yang
masih tinggi presentase ketidaktepatannya antara lain untuk ketidaktepatan
LPJ, Penyelesaian GUP dan dan Data Kontrak.
2. Perlu dilakukan “Gerakan Pendisiplinan Satker” yaitu :
a. Di awal tahun satker harus menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan
beserta pencairan dananya dan pelaksanaannya disiplin sesuai dengan
time frame yang telah ditentukan.
b. Kebijakan dispensasi perlu dihilangkan dan penjadwalan penyampaian
SPM setiap triwulan.
c. Pengenaan sanksi yang tegas terhadap keterlambatan penyampaian
ADK kontrak dan penyelesaian tagihan.
7. Kinerja Lain-Lain
1) Kepuasan Pegawai KPPN atas Tim Pembina dan Supervisi KPPN
Untuk mengukur tingkat kepuasan para pejabat/pegawai atas kinerja Tim
Pembina dan Supervisi KPPN, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat melakukan
survei kepada para pegawai KPPN untuk memberikan penilaian atas kinerja Tim
Pembina dan Supervisi KPPN. Tujuan penilaian KPPN tersebut tidak lain adalah
untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan yang dilakukan oleh Tim
Pembina telah memberikan kepuasan bagi pengguna layanan (KPPN). Untuk itu
perlu dilakukan identifikasi tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan
indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna
layanan (KPPN). Krirteria penilaian meliputi kejelasan dan kepastian atas
kompetensi Tim Pembina, kriteria, SDM dan persyaratan/prosedur dan waktu,
sikap petugas, keterampilan tim, sarana pendukung teknologi, biaya, dan
partisipatif, merupakan aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kepuasan
pengguna layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan indikator-indikator pada masing-masing aspek tersebut maka akan
diketahui faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kepuasan pengguna layanan
(dalam hal ini adalah KPPN). Dengan diketahuinya tingkat kepuasan dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya maka Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dapat
melakukan tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Dari
Tabel 4.15 rata-rata hasil survei kepuasan pegawai KPPN terhadap Tim
177
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Pembinaan dan Supervisi KPPN periode Semester I Tahun 2020 adalah 98,64
hal ini berarti pegawai pada KPPN memandang positif terhadap tim pembina,
dan dianggap dapat memberikan dampak yang positif bagi perbaikan layanan
dan kinerja KPPN.
Tabel 4.15
Hasil Survei Kepuasan terhadap Tim Pembina
dan Supervisi KPPN SMT I Tahun 2020
NO. KPPN Responden Hasil Survei
1. Purwakarta 15 100,00
2. Bandung I 38 95,43
3. Bogor 47 96,95
4. Cirebon 26 100,00
5. Tasikmalaya 30 96,50
6. Karawang
7. Sumedang 23 100,00
17 100
8. Bandung 2 31 97,1
9. Garut 15 100
10. Sukabumi 22 100
11. Kuningan 17 97,65
12. Bekasi 27 100,00
Rata-rata 98,64
Sumber Pembinaan KPPN Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat SMT I TA 2020
2) Penerapan Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah salah satu elemen penting dalam mengelola sebuah
organisasi, dengan pengelolaan risiko yang baik maka proses pencapaian tujuan
organisasi akan lebih terarah, dapat meminimalisasi kerugian dari dampak risiko
yang terjadi dan menurunkan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat
menggagalkan proses pencapaian tujuan organisasi.
Dalam rangka penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian
Keuangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian
Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian
Keuangan. Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah
ditetapkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 796/PB/2016 tentang
Pedoman Penerapan Manajemen Risko di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
178
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Berdasarkan ketentuan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat telah melakukan monitoring dan pemantauan serta reviu terhadap
penerapan manajemen risiko di KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat, meliputi Penerapan Konteks, Penilaian Risiko dan
Penanganan Risiko.
Pada awal tahun 2020, seluruh KPPN telah membuat Piagam Manajemen Risiko
dan menyusun Profil Risiko untuk periode penerapan tahun 2020. Profil risiko
yang disusun meliputi penetapan konteks, penilaian risiko dan rencana
penanganan risiko.
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah melakukan reviu sebanyak dua kali
terhadap laporan Piagam Manrisk yang disampaikan oleh KPPN, baik melalui
tatap muka langsung dalam bentuk sharing season maupun dalam bentuk
evaluasi tertulis.
Hingga semester I tahun 2020, secara triwulanan KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat telah membuat laporan pemantauan terhadap risiko-risiko
yang berada di luar area penerimaan risiko UPR dan perlu dimitigasi.
Progres penanganan risiko oleh KPPN hingga triwulan I tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
NO. NAMA RISIKO PROGRESS REPORT PENENGANAN RISIKO
1. KPPN PURWAKARTA
Aksi Penanganan : Membuat
1. Kerusakan BMN cheklist/Laporan perbaikan BMN. Status
IRU : Kuning . Tren risiko : Turun. Besaran
2. Nilai pengajuan SPM tidak risiko 11, level risiko 2 (rendah).
sesuai RPD Aksi Penanganan : Menjalankan Early
warning System kepada Satker melalui
2. KPPN BANDUNG I sarana tercepat (WA/Telepon) terkait
1. Terjadinya retur SP2D pengajuan SPM atas RPD yang telah
disampaikan ke KPPN. Status IRU : Hijau.
Tren risiko : Turun. Besaran risiko 1, level
risiko 1 (Sangat rendah).
Aksi Penanganan : Sosialisasi kepada
satker dalam bentuk brosur dan e-poster
di group WA dan Email. Status IRU : Hijau
. Tren risiko : Turun. Besaran risiko 1,
level risiko 1 (Sangat rendah).
179
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
2. Keterlambatan pengajuan Aksi Penanganan : Membuat surat
ADK Kontrak ke KPPN pemberitahuan kepada satker yang
terlambat dengan dilampiri lembar
monitoring pengawasan ADK Kontrak
dengan dispensasi. Status IRU : Hijau . Tren
risiko : Turun. Besaran risiko 2, level risiko
1 ( Sangat rendah).
3. Data Laporan Keuangan Aksi Penanganan : Melakukan analisis LK
Tidak Akuntabel dengan pihak terkait dengan membuat
surat pemberitahuan/nota dinas dan
sosialisasi kepada satker melalui IG. Status
IRU: Hijau . Tren risiko : Turun. Besaran
risiko 1, level risiko 1 (Sangat rendah).
4. Bertumpuknya barang tidak Aksi Penanganan : Belum ada kegiatan
terpakai yang teridentifikasi mitigasi pada TW I. Status IRU : Merah .
rusak berat Tren risiko : Tetap. Besaran risiko 12, level
risiko 3 ( Sedang).
3. KPPN BOGOR
1. Pembayaran melebihi Aksi Penanganan : Membuat kertas kerja
standar biaya PPK dan Melakukan pemeriksaan
administrasi melalui pengendalian intern.
Status IRU : Hijau . Tren risiko : Turun.
Besaran risiko 10, level risiko 2 ( Rendah).
2. Respon atas Aksi Penanganan : Melakukan
pertanyaan/konsultasi dari GKM/FGD/Sharing knowledge. Status IRU
pengguna layanan kurang : Hijau. Tren risiko : Turun. Besaran risiko
memuaskan 12, level risiko 3 ( Sedang).
4. KPPN CIREBON
1. Tidak tersalurkannya DAK Aksi Penanganan : Melakukan FGD kepada
Fisik dan Dana Desa Pemda terkait tata cara penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa. Status IRU : Kuning.
Tren risiko : Turun. Besaran risiko 15, level
risiko 3 (Sedang).
2. Keterlambatan Aksi Penanganan : Melakukan pengawasan
penyelesaian SPM dan koordinasi antara Seksi Bank dan Seksi
menjadi SP2D Pencairan Dana. Status IRU : Hijau . Tren
risiko : Turun. Besaran risiko 12, level risiko
3 (Sedang).
5. KPPN TASIKMALAYA
1. Kurang tersedia provider Aksi Penanganan : Melakukan sosialisasi
yang kompetitif dan bimbingan teknis tentang sistem
marketplace kepada provider. Status IRU :
Merah . Tren risiko : Tetap. Besaran risiko
11, level risiko 2 ( Rendah).
2. Terdapat pembelian BBM Aksi Penanganan : - Bendahara/PPK
untuk kendaraan dinas yang melakukan pemantauan terhadap bukti
tidak wajar pembelian BBM setiap bulan, - Apabila
180
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
3. Pengajuan GUP-Nihil/PTUP pembelian BBM di luar kota harus disertai
tidak tepat waktu surat tugas, - Membuat monitoring
pemantauan secara berkala. Status IRU :
Hijau . Tren risiko : Turun. Besaran risiko 5,
level risiko 1 ( Sangat Rendah).
Aksi Penanganan : Monitoring revolving
GUP/PTUP secara berkala melalui aplikasi
OMSPAN. Status IRU : Hijau . Tren risiko :
Turun. Besaran risiko 6, level risiko 2
(Rendah).
6. KPPN KARAWANG
1. Frekuensi penggunaan Kartu Aksi Penanganan : Melaporkan setiap
Kredit UP untuk penggunaan kartu kredit. Status IRU :
kepentingan pribadi. Hijau. Tren risiko : Turun. Besaran risiko
21, level risiko 4 (Sangat Tinggi).
2. Nilai IKPA tidak tercapai Aksi Penanganan : NA. Status IRU : Merah
karena kinerja menurun . Tren risiko : Tetap. Besaran risiko 17, level
akibat penyebaran Wabah risiko 4 (Tinggi).
Covid-19.
7. KPPN SUMEDANG
1. Waktu pengajuan SPM tidak Aksi Penanganan : Melaksanakan GKM
sesuai RPD dengan satuan kerja dengan IKPA, KKP,
Marketplace. Status IRU : Hijau . Tren
risiko : Turun. Besaran risiko 1, level risiko
1 (Sangat Rendah).
2. Tidak tersalurnya DAK Fisik Aksi Penanganan : FGD dengan Penerima
dan Dana Desa. Dak Fisik dan Dana Desa serta satuan kerja
yang tergabung dalam Badega yaitu :
BPKAD, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri
Sumedang. Status IRU : Hijau . Tren risiko
: Turun. Besaran risiko 1, level risiko 1
(Sangat Rendah).
8. KPPN BANDUNG II
1. LPJ Lambat tidak/lambat Aksi Penanganan : Melakukan edukasi dan
terproses di KPPN pemberitahuan penyampaian LPJ
bendahara secara online/lewat WA Group.
Status IRU : Hijau . Tren risiko : Turun.
Besaran risiko 10, level risiko 2 (Rendah).
2. Adanya perbedaan data Aksi Penanganan : NA. Status IRU : Kuning.
rekening pemerintah di Tren risiko : Turun. Besaran risiko 3, level
KPPN (SPRINT) dan Satker risiko 1 (Sangat Rendah).
9. KPPN GARUT Aksi Penanganan : - Berkoordinasi dengan
Pemda, terkait dengan kebenaran
1. Kesalahan tujuan rekening rekening, - Berkoordinasi dengan
penerima DAK Fisik dan Perbankan, terkait keaktifan rekening dan
Dana Desa. melakukan FGD dengan pihak terkait
181
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
2. Kebakaran Gedung Kantor penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Status IRU : Hijau. Tren risiko : Turun.
3. Terdapat pembelian BBM Besaran risiko tetap 16, level risiko 3
untuk kendaraan dinas yang (Sedang).
tidak wajar
Aksi Penanganan : Memasang tanda
dilarang merokok pada area rawan
kebakaran, - Membuat Nota Dinas Kepala
Kantor kepada seluruh pegawai untuk
mematikan peralatan yng terhubung
dengan listrik setelah jam kantor. Status
IRU : Hijau. Tren risiko : Turun. Besaran
risiko 15, level risiko 3 (Sedang).
Aksi Penanganan : Membuat checklist
kelengkapan bukti pra-pembelian. Status
IRU: Hijau. Tren risiko : Turun. Besaran
risiko 13, level risiko 3 (Sedang).
4. Pengajuan GUP-Nihil/PTUP Aksi Penanganan : - Melakukan monitoring
tidak tepat waktu UP/PTUP, - Mengingatkan satker sebelum
jatuh tempo untuk segera menyampaikan
SPM GUP, PTUP baik secara langsung
maupun melalui sarana WA group “Garut
Pasti Bisa”. Status IRU : Hijau. Tren risiko :
Turun. Besaran risiko 13, level risiko 3
(Sedang).
10. KPPN SUKABUMI
1. Bertambahnya jumlah retur Aksi Penanganan : Melaksanakan bimtek
terkait retur. Status IRU : Hijau. Tren risiko:
Turun. Besaran risiko 16, level risiko 3
(Sedang).
2. BMN dikuasai oleh pihak Aksi Penanganan : Membuat dan
yang tidak berhak memasang papan nama Rumah Milik
Negara di halaman rumah dinas, -
membuat surat perintah pengosongan
rumah dinas. Status IRU : Merah. Tren
risiko : Tetap. Besaran risiko 13, level risiko
3 (Sedang).
11. KPPN KUNINGAN
1. Penumpukan dokumen Aksi Penanganan : Memantau setiap
/arsip diruang kerja kegiatan yang dilakukan dalam rangka
penghapusan arsip. Status IRU : Merah.
Tren risiko : Tetap. Besaran risiko 14, level
risiko 3 (Sedang).
2. Bertambahnya jumlah retur Aksi Penanganan : Memberikan informasi
SP2D lewat WA Grup KPPN Kuningan dan
melakukan pengecekan rekening bank
sesuai ND-347/PB.3/2020. Status IRU :
Hijau. Tren risiko : Turun. Besaran risiko 1,
level risiko 1 (Sangat Rendah).
182
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Home
Explore
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
View in Fullscreen
Buku ini menyajikan lampiran data mengenai hasil pembinaan dan supervisi seluruh KPPN di lingkup Kanwil DJPb provinsi Jawa Barat
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 551
Pages: