Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

12. KPPN BEKASI

1. Pembayaran kepada Aksi Penanganan : Diterbitkan SK Pengelola
penyedia barang/jasa Perbendaharaan dan melakukan
melebihi prestasi pekerjaan Pemantauan terkait pengadaan barang
dan jasa dan melaporkannya kepada
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat.
Status IRU : Hijau. Tren risiko : Turun.
Besaran risiko 15, level risiko 3 (Sedang).

2. Proses pelayanan terhenti Aksi Penanganan : Melakukan rapat
(Jaringan SPAN) koordinasi internal dengan Kasi PD, Kasi
Bank dan Kasi MSKI. Status IRU : Hijau.
3. Proses pelayanan terhenti Tren risiko : Turun. Besaran risiko 15, level
risiko 3 (Sedang).

Aksi Penanganan : N/A. Status IRU : N/A.
Tren risiko : Tetap. Besaran risiko 15, level
risiko 3 (Sedang).

Kesimpulan :
Hasil evaluasi terhadap laporan pemantauan manajemen risiko KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat untuk Triwulan I tahun 2020 yang disampaikan
oleh KPPN dapat disimpulkan :
1. Sebagian KPPN telah berhasil menurunkan level risikonya namun sebagian

besar level risiko yang perlu dimitigasi masih tetap karena pada triwulan I
belum ada mitigasi yang dijalankan.
2. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya rencana aksi penanganan risiko
sebagian besar merupakan pekerjaan rutin dan merupakan tugas dan fungsi
KPPN atau merupakan Sistem Pengendalian Internal yang sesuai
ketentuan/SOP yang berlaku. Seharusnya rencana aksi penanganan risiko
merupakan hal yang baru yang bersifat inovatif di luar SPI dan tusi yang ada.

3) Analisa Monev Tugas Kepatuhan Internal
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan
Internal KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dilaksanakan per
semester. Kegiatan tersebut berpedoman pada surat KEP-201/PB/2019 tanggal
26 Agustus 2019 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan
Internal di Lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2019, yang
meliputi :
a. Lingkungan Pengendalian
Perwujudan Unsur Pengendalian adalah :

183

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

❖ Pembentukan struktur organisasi pengendalian internal.
❖ Pembangunan zona integritas.
❖ Penegakan integritas dan kode etik.
❖ Pengendalian gratifikasi
b. Manajemen Risiko
❖ Menyelenggarakan rapat secara berkala.
❖ Menetapkan piagam manajemen risiko dan profil resiko.
❖ Melaksanakan penanganan risiko sesuai rencana aksi yang telah

ditetapkan
❖ Melaksanakan pemantauan terhadap penanganan risiko sesuai

timeframe yang telah ditetapkan.
c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan Pengendalian ini diwujudkan dalam responsivenes yang tinggi
terhadap pelayanan kepada stakeholder serta hasil pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi yaitu :
❖ Menindaklanjuti laporan pengaduan yang diterima dari stakeholder/

masyarakat /internal pegawai.
❖ Menyusun hasil tindaklanjut pengaduan.
❖ Menyusun Laporan bulanan pengelolaan pengaduan
d. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi ini diwujudkan dalam penyelenggaraan
komunikasi dan sharing informasi yang efektif untuk meningkatkan
keunggulan kompetitif organisasi yaitu :
❖ Menyelenggarakan pertemuan atau rapat dengan semua Subbag/Seksi

untuk membahas mengenai informasi aktual.
❖ Mengadakan sharing knowledge terkait pelaksanaan tugas kepatuhan

internal.
e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian Intern diwujudkan dalam komitmen untuk
meningkatkan compliance terhadap pelaksanaan tupoksi organisasi yaitu:
❖ Melaksanakan pengujian pengendalian utama dan observasi

pengendalian utama terhadap kegiatan yang dipantau.
❖ Melaporkan hasil pengujian dan observasi pengendalian utama secara

tepat waktu.

184

BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

❖ Menyampaikan kompilasi hasil pengujian dan observasi pengendalian
utama tingkat unit kerja secara tepat waktu.

❖ Menyelenggarakan rapat pembahasan hasil pemantauan pengendalian
intern.

❖ Menyusun temuan yang perlu segera ditindaklanjuti, berdasarkan
keyakinan memadai dari pimpinan UKI terhadap hasil pemantauan
pengendalian intern.

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat mengevaluasi Kinerja Seksi MSKI/Veraki KPPN atas
pelaksanaan tugasnya secara on desk. Hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan tugas kepatuhan internal KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik dokumen
pelaksanaan tugas-tugas kepatuhan internal telah disampaikan ke Kanwil DJPb
Provinsi Jawa secara lengkap.

Tabel 4.16 Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di KPPN

Triwulan I Tahun 2020

Pemant

No KPPN Lingkungan Manajemen Kegiatan Informasi dan auan
Pengendalian Risiko Pengendalian Komunikasi Pengen
dalian

Intern

1 Purwakarta • Sudah • Sudah • Sudah • Sudah 100,0

dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung

terlampir terlampir terlampir terlampir

2 Bandung I • Sudah • Sudah • Sudah • Sudah 110,0

dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung

terlampir terlampir terlampir terlampir

3 Bogor • Sudah • Sudah • Sudah • Sudah 100,0

dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung

terlampir terlampir terlampir terlampir

4 Cirebon • Sudah • Sudah • Sudah • Sudah 120,00

dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung

terlampir terlampir terlampir terlampir

5 Tasikmalaya • Sudah • Sudah • Sudah • Sudah 100,00

dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung

terlampir terlampir terlampir terlampir

6 Karawang • Sudah • Sudah • Sudah • Sudah 110,00

dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung

terlampir terlampir terlampir terlampir

7 Sumedang • Sudah • Sudah • Sudah • Sudah 100,0

dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

185

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

No KPPN Lingkungan Manajemen Kegiatan Informasi dan Pemant
Pengendalian Risiko Pengendalian Komunikasi auan
8 Bandung II Pengen
9 Garut • Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung dalian
10 Sukabumi terlampir terlampir terlampir terlampir Intern
11 Kuningan
12 Bekasi • Sudah • Sudah • Sudah • Sudah 110,00
dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
110,00
• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung
terlampir terlampir terlampir terlampir 110,00

• Sudah • Sudah • Sudah • Sudah 110,00
dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
110,00
• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung
terlampir terlampir terlampir terlampir

• Sudah • Sudah • Sudah • Sudah
dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung
terlampir terlampir terlampir terlampir

• Sudah • Sudah • Sudah • Sudah
dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung
terlampir terlampir terlampir terlampir

• Sudah • Sudah • Sudah • Sudah
dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan

• Data dukung • Data dukung • Data dukung • Data dukung
terlampir terlampir terlampir terlampir

Kesimpulan :

Dari hasil Analisis Monitoring Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil DJPb

Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan 5

unsur langkah- langkah peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal

yaitu Lingkungan Pengendalian, Manajemen Risiko, Kegiatan Pengendalian,

Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern.

b. Laporan pelaksanaan tugas kepatuhan internal telah disampaikan oleh KPPN

secara tepat waktu dan dilampiri dengan bukti dokumen pendukung secara

lengkap.

Rekomendasi :
Berkenaan dengan hal tersebut diatas KPPN agar :
a. KPPN agar terus menjaga konsistensinya dalam melakukan pengendalian

secara internal, sehingga efektifitas pelaksanaan pengendalian internal dapat
berdampak pada peningkatan pelayanan baik secara internal maupun secara
eksternal.
b. Untuk mencapai hasil penilaian yang maksimal dalam pelaksanaan tugas
kepatuhan internal, KPPN agar senantiasa mempedomani Keputusan Dirjen

186

BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

Perbendaharaan Nomor : 201/PB/2019 tentang pedoman penilaian
pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
c. Untuk penerapan manajemen risiko dan laporannya agar berpedoman pada
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen
Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

4) Analisis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat dan KPPN yang Mengikuti Penilaian Nasional Tahun
2020
Sesuai nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan No. ND-41/PB/2020 tanggal
22 Januari 2020 hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja
Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Tingkat Nasional Tahun 2020, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat ditunjuk sebagai unit kerja yang mengikuti
Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBBM bersama 3 (tiga) KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, yaitu KPPN Bandung I, KPPN
Bandung II, dan KPPN Karawang.
Keikutsertaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan KPPN
Bandung II dalam penilaian tahun ini merupakan keikutsertaan yang kedua
kalinya setelah dalam tahun 2019 tidak lulus saat penilaian nasional. Namun
patut dibanggakan bahwa seluruh 7 (tujuh) KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang mengikuti penilaian nasional Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu KPPN Bandung I, Bogor, Garut, Karawang,
Purwakarta, Sumedang, dan Tasikmalaya lulus penilaian nasional dan meraih
predikat WBK dan KPPN Sukabumi meraih predikat WBBM tahun 2019.
Sehingga seluruh 12 (dua belas) KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat telah meraih predikat WBK pada tahun 2019.
Sesuai nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-
416/PB.1/2019 tanggal 19 Desember 2019 hal Usulan Unit Kerja Penilaian
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tingkat Nasional Tahun
2020, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mengusulkan
diri dan KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang
belum meraih predikat WBBM (kecuali KPPN Kuningan dan KPPN Sukabumi)
untuk mengikuti penilaian tersebut sesuai nota dinas nomor ND-

187

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

003/WPB.13/BD.04/2020 tanggal 02 Januari 2020 hal Usulan Unit Kerja
Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tingkat
Nasional Tahun 2020, namun hanya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat, KPPN Bandung I, Bandung II dan Karawang yang ditetapkan untuk
mengikuti penilaian nasional tahun 2020.
Untuk itu perlu disusun strategi agar pelaksanaan pembangunan ZI dapat
berjalan efektif dan efisien sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.
Strategi yang disusun berdasarkan pengalaman pelaksanaan pembangunan ZI
di tahun 2019, dimana seluruh KPPN yang diusulkan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti penilaian WBK oleh
KemenPAN-RB telah lulus penilaian dengan hasil yang memuaskan.

a. Strategi
Beberapa langkah strategis yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat agar kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ini dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan, adalah
sebagai berikut :

i. Pemahaman Konsep Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

Pemahaman konsep pembangunan ZI kepada Tim Pembangunan ZI tetap
perlu dilakukan untuk me-refresh kembali pemahaman anggota tim dan
sebagai sarana diskusi terkait pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh
KemenPAN-RB.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar anggota tim :
a. Memahami secara lebih detail tentang pembangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari komponen pengungkit dan
komponen hasil sebagai kerangka logis penilaian.
b. Memahami metode dan cara untuk melaksanakan pembangunan ZI
secara efisien dan efektif sehingga memperoleh nilai dan hasil maksimal.
c. Tatacara penilaian oleh tim penilai kementerian dan tim penilai nasional.

Pemahaman konsep dan persamaan persepsi mengenai pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan bimbingan teknis
kepada pejabat/pegawai KPPN yang menangani pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM.

188

BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

ii. Asistensi

Asistensi ini diperlukan untuk mengawal pelaksanaan pembangunan ZI
setelah dilakukan bimtek pemahaman konsep. Melalui asistensi ini, Kanwil
DJPb Provinsi Jawa Barat membimbing KPPN secara langsung dalam
melaksanakan pembangunan ZI terkait kegiatan, inovasi dan metode disertai
diskusi secara lebih mendalam. Selain itu juga memberikan dorongan dan
memotivasi serta menumbuhkan sense of belonging para anggota tim untuk
terus semangat dan bersinergi dalam melaksanakan pembangunan ZI.
Dengan adanya perubahan dan penambahan kriteria penilaian oleh
KemenPAN-RB, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat perlu
melakukan asistensi ke KPPN, yang pelaksanaannya dilakukan sebagai
berikut :
a. Bersamaan dengan pembinaan supervisi dan penilaian kinerja KPPN

yang dilaksanakan setiap semester.
b. Melakukan FGD (focuss group discussion) dengan seluruh kepala KPPN

dalam wilayah kerjanya.
c. Asistensi khusus kepada KPPN yang masih belum optimal dalam

pelaksanaan pembangunan ZI.
d. Asistensi menjelang dilakukan penilaian oleh KemenPAN-RB.
e. Pendampingan saat penilaian on the spot oleh KemenPAN- RB.

iii. Reviu LKE (Lembar Kerja Evaluasi)

Reviu ini diperlukan agar kegiatan yang dilakukan dan dokumen yang
dicantumkan relevan dengan indikator di LKE sehingga dapat mencapai nilai
dan hasil yang maksimal. Reviu ini dilaksanakan pada saat :
a. Pembinaan supervisi dan penilaian kinerja KPPN yang dilaksanakan

setiap semester.
b. Secara berkala, melalui laporan triwulanan/semesteran dari KPPN ke

Kanwil Ditjen Perbendaharaan .
c. Sebelum pengiriman data/laporan ke Kantor Pusat Ditjen

Perbendaharaan dan ke Tim Penilai Kementerian.

b. Program/Kegiatan
Strategi yang telah disiapkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan karena terjadi pandemi

189

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

Covid-19 di seluruh dunia dan juga di Indonesia sehingga semua bentuk
kegiatan yang melibatkan banyak orang harus ditiadakan.

Terkait hal tersebut program kegiatan yang dapat dilaksanakan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat adalah :

i. Asistensi

Asistensi sebagai bentuk pendampingan dilakukan kepada 3 (tiga) KPPN
yang mengikuti penilaian WBBM dengan menggunakan fasilitas Aplikasi
Zoom melalui metode vidcon (video conrefence) terkait pemahaman
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan informasi terbaru terkait penilaian
WBK/WBBM yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2020

ii. Reviu Dokumen Pembangunan ZI KPPN (Aplikasi DIA/Digital
Integrity Assessment)

Reviu dokumen pembangunan ZI dilakukan melalui Aplikasi DIA (Digital
Integrity Assessment) yang merupakan inovasi Biro Organisasi dan Tata
Laksana (Organta) Kementerian Keuangan pada tahun 2019

Aplikasi ini ditujukan kepada seluruh Eselon I Kementerian Keuangan
dengan latar belakang :

➢ Banyaknya dokumen yang harus dicetak ;
Pada saat pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, dokumen
yang dibuat sesuai dengan indikator pertanyaan pada LKE sangat
banyak. Hal ini tidak sesuai dengan semangat Go Green dan adanya isu
global warming ;

➢ Validasi memerlukan waktu yang lama ;
Karena dokumen yang harus divalidasi banyak maka membutuhkan
waktu yang lama.

➢ Inefisiensi biaya ;
Dengan banyaknya dokumen yang harus dicetak maka biaya yang
dibutuhkan untuk mencetak dokumen tersebut juga besar

Dengan demikian tujuan dari aplikasi DIA adalah

➢ Paperless ;
➢ Efisiensi waktu dan biaya ;
➢ Mudah diakses ;

190

BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

Dengan adanya aplikasi DIA, seluruh eseleon II dan III di lingkungan
Kementerian Keuangan yang mengikuti penilaian WBK/WBBM harus
menginput file dokumen sementara LKE juga tetap digunakan dalam
penilaian oleh KemenPAN-RB. Demikian juga dengan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan 3 (tiga) KPPN dalam wilayah
kerjanya yang mengikuti penilaian WBBM. Dalam pelaksanaanya terdapat
kendala yang dihadapi oleh semua pengguna aplikasi DIA, diantaranya :

➢ Jangka waktu untuk mengunggah file dokumen singkat.
Unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan hanya memiliki waktu
sekitar 2 (dua) bulan untuk mengunggah seluruh file dokumen yang ada
dalam LKE. Karena keterbatasan waktu yang ada maka tidak semua file
dokumen diunggah ke aplikasi DIA.

➢ Waktu yang digunakan dalam menginput file dokumen lama.
Hal ini terjadi karena semua unit kerja yang mengikuti penilaian
WBK/WBBM melakukan penginputan data dalam waktu yang sama
sehingga jaringan menjadi sangat sibuk

➢ Data yang besar tidak dapat di-upload
Terbatasnya besaran file yang dapat diunggah ke dalam aplikasi DIA
menyebabkan data yang terlalu besar harus dipecah-pecah kedalam
beberapa file sehingga cukup menyita waktu.

➢ File audio tidak bisa diunggah, harus dibuat dalam bentuk bit.ly
➢ File dokumen yang diunggah tidak bisa diurutkan sesuai dengan waktu

pelaksanaanya sehingga kesulitan pada saat harus mengecek.
Reviu dokumen KPPN pada Aplikasi DIA dilakukan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan diterukan secara berjenjang
kepada unit eselon diatasnya (KI Pusat dan Itjen Kementerian Keuangan)
sebelum dilanjutkan ke penilaian nasional oleh KemenPAN-RB..

Untuk 3 (tiga) KPPN yang mengikuti penilaian WBBM, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan harus melakukan submit pada KPPN bersangkutan di
aplikasi DIA, namun sebelum melakukan submit, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat melakukan reviu terhadap dokumen
yang telah diunggah oleh KPPN untuk mengetahui apakah dokumen telah
relevan, benar dan lengkap. KPPN diminta untuk menindaklanjuti hasil reviu
yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan
mengunggah ulang file dokumen perbaikan.

191

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

a) Berdasarkan reviu dokumen yang dilakukan oleh KI Ditjen
Perbendaharaan melalui Aplikasi DIA (Komponen Pengungkit/60%),
didapatkan hasil sebagai berikut :

➢ Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat 53,48/89,15%

➢ KPPN Bandung I 53,57 atau 89,28%

➢ KPPN Bandung II 54,24 atau 90,40%

➢ KPPN Karawang 53,53 atau 89,21%

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan 3 (tiga) KPPN
tersebut diharuskan untuk memperbaiki atau menambah dokumen
sesuai hasil reviu yang diberikan oleh KI Pusat sebelum selanjutnya
disubmit dan diteruskan ke Inspektorat Jenderal sebagai TPI (Tim Penilai
Internal) Kementerian Keuangan.

b) Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh Itjen Kementerian
Keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan 3
(tiga) KPPN dalam wilayah kerjanya melakukan perbaikan-perbaikan
dokumen sehingga diperoleh nilai sebagai berikut :

➢ Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Nilai Pengungkit 60,00 atau 100,00%

Nilai Hasil 39,64 atau 99,10% dari skala 4

Nilai Total 99,64
➢ KPPN Bandung I

Nilai Pengungkit 58,10 atau 96,83%

Nilai Hasil 39,70 atau 99,25% dari skala 4

Nilai Total 97,80
➢ KPPN Bandung II

Nilai Pengungkit 59,30 atau 98,83%

Nilai Hasil 39,29 atau 98,22% dari skala 4

Nilai Total 98,59
➢ KPPN Karawang

Nilai Pengungkit 59,50 atau 99,16,00%

Nilai Hasil 39,50 atau 98,75% dari skala 4

Nilai Total 99,00

192

BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Kementerian Keuangan No. ND-821/SJ.2/2020 tanggal 25 Juni 2020 hal
Penyampaian Daftar Unit Kerja yang Diusulkan untuk Mengikuti Penilaian ZI-
WBK/WBBM Tingkat Nasional Tahun 2020 dan Permintaan Daftar Prestasi Unit
Kerja, Kanwil Ditejn Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan 3 (tiga) KPPN
dibawahnya (KPPN Bandung I, Bandung II dan Karawang) ditetapkan sebagai
bagian dari 280 unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang berhak
untuk mengikuti penilaian nasional tahun 2020 yang pelaksanaannya dimulai
pada bulan Juli s.d. November 2020 melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Desk Evaluation, melakukan reviu dokumen pembangunan ZI unit kerja
berdasarkan soft copy document yang disampaikan ke KemenPAN-RB
sebagai Tim Penilai Nasional

2. Survei terkait anti korupsi dan layanan yang dilakukan secara online kepada
mitra unit kerja yang mengikuti penilaian WBK/WBBM

3. Field Evaluation atau penilaian on the spot ke lokasi unit kerja, namun dengan
adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan dapat dilakukan melalui fasilitas
video conference/vidcon

4. Rapat Pleno Tim Penilai Nasionaal dan clearance KPK dan ORI
5. Penyerahan sertifikat sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM bagi unit

kerja yang lulus penilaian TPN pada Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)
pada tanggal 9/10 Desember 2020.

Besar harapan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan 3
(tiga) KPPN dalam wilayah kerjanya dapat lulus penilaian TPN dan meraih
predikat WBBM.

5) Analisis Peran Kantor Wilayah dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu
(SMM) ISO 9001-2015 pada KPPN
Dalam rangka peningkatan kualitas layanan unit-unit pelayanan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menjamin mutu (Quality Asurance) pada
KPPN dan sebagai pengakuan atas pelayanan publik terbaik yang memenuhi
standar pelayanan internasional maka Direktur Jenderal Perbendaharaan telah
mengeluarkan surat keputusan No. KEP-151/PB/2018 tanggal 12 Maret 2018
tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 90001:2015 Pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai pengganti Surat Edaran
Direktur Jenderal Perbendaharan No. SE-6/PB/2016 tanggal 22 Januari 2016

193

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 90001:2008 Pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Sebagai tindak lanjut surat keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.
KEP-151/ PB/2018, seluruh KPPN di seluruh Indonesia diharuskan untuk segera
menerapkan SMM ISO 9001:2015 dengan tahapan sebagai berikut :
a. Penyusunan dan penetapan Pedoman Mutu KPPN,
b. Internalisasi Pedoman Mutu KPPN,
c. Pelaksanaan Pedoman Mutu KPPN
Penerapan SMM ISO 9001:2015 pada KPPN harus segera dilaksanakan dan
akan dilakukan audit oleh Badan Sertifikasi Independen. Karena proses bisnis
KPPN seluruh Indonesia sama, maka audit sertifikasi memakai metode akar
kuadrat yaitu audit sampling kepada 10-15 KPPN.
Untuk mendukung penerapan SMM ISO 9001:2015 tersebut, tugas Kanwil Ditjen
Perbendaharaan cq. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, sesuai
surat keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut adalah :
a. Memastikan bahwa seluruh KPPN di dalam wilayah kerjanya telah siap

mengikuti proses audit sertifikasi ISO 9001:2015,
b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SMM ISO 9001:2015

pada KPPN sesuai lingkup wilayah kerjanya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dapat disesuaikan dengan jadwal
pembinaan supervisi dan penilaian kinerja KPPN dan hasil monev tersebut
menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan laporan Pembinaan
Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN.
Surveillance Audit SMM ISO 9001:2015 untuk tahun 2018 dan 2019 telah
dilaksanakan pada bulan Agustus dan 15 (lima belas) KPPN sampling telah
melaksanakan audit sertifikasi dengan hasil tidak ada temuan baik minor maupun
major. Hal ini berarti seluruh KPPN di Indonesia telah lulus audit dan berhak
mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015

Strategi yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Jawa Barat
dalam pelaksanaan SMM ISO 9001:2015 Di KPPN.

Strategi yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
dalam mengawal pelaksanaan SMM ISO 9001:2015 di KPPN pada tahun 2020
adalah melalui reviu terhadap dokumen SMM ISO 9001:2015 KPPN dan
asistensi/pendampingan dalam rangka persiapan menghadapi Surveillance
Audit SMM ISO 9001:2015.

194

BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

Monev SMM ISO 9001:2015 yang dilakukan bersamaan dengan jadwal
pembinaan dan supervisi penilaian kinerja KPPN tidak dapat dilaksanakan pada
semester I tahun 2020 ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19

a. Reviu Dokumen SMM ISO 9001:2015

Untuk SMM ISO 9001:2015, kanwil melakukan monev berdasarkan Lampiran
II KEP-151/PB/2018 yang fokus pada kelengkapan dan kebenaran dokumen
sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Dirjen
Perbendaharaan tersebut (document oriented).
KPPN diminta untuk mengirimkan dokumen SMM ISO 8001:2015 untuk
direviu oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan
berdasarkan hasil reviu terebut KPPN diminta untuk memperbaiki serta
melengkapi dokumen yang masih belum benar/lengkap.

b. Pendampingan ke KPPN yang ditunjuk mengikuti Surveillance Audit
SMM ISO 9001:2015

Pelaksanaan audit Surveillance oleh Badan Sertifikasi Independen untuk
tahun 2020 belum dapat dipastikan dengan adanya pandemi Covid-19.
Namun apabila memungkinkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat akan melakukan asistensi/pendampingan apabila salah satu KPPN
dalam wilayah kerjanya ditunjuk untuk mengikuti audit Surveillance dengan
cara :
a) Melakukan simulasi tanya jawab dengan jajaran manajerial yaitu kepala

kantor, para kepala seksi dan pengendali dokumen atas pelaksanaan
SMM ISO 9001:2015. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat
pemahaman kepala kantor, para kepala seksi dan pengendali dokumen
akan SMM ISO 9001:2015;
b) Melakukan perbandingan terhadap SOP proses bisnis di setiap seksi dan
pelaksanaannya di KPPN
c) Melakukan pemantauan dokumen dan pengamatan di lapangan atas
penerapan SMM ISO 9001:2015

REKOMENDASI
Berdasarkan reviu dokumen yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

195

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN

SUPERVISI KPPN

1. Pelaksanaan SMM ISO 9001:2015 di KPPN agar dilaksanakan secara
konsisten dan berkesinambungan sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan
No:KEP-151/PB/2018 hal Pedoman Implementasi SMM ISO 9001:2015
Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

2. Kepala kantor dan seluruh pejabat Eselon IV agar meningkatkan
pemahaman tentang implementasi ISO di KPPN dengan :
a. Mempelajari KEP-151/PB/2018
b. Mempelajari pedoman mutu dan implementasinya di KPPN.
c. Mempelajari keterkaitan IKU, Sasaran Strategis, Pengaruh dan Eksternal,
analisa SWOT, dll. yang ada dalam konteks organisasi.
d. Mengadakan GKM rutin terkait SMM ISO 9001:2015
sehingga apabila ditunjuk sebagai salah satu KPPN yang akan diaudit
oleh Badan Sertifikasi, KPPN Bandung I sudah siap.

3. SMM ISO 9001: 2015 agar benar-benar dijalankan dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari di KPPN.

4. Kepala KPPN agar mengawasi dan memantau pelaksanaan SMM ISO
9001:2015

5. Dokumen-dokumen agar segera diperbaiki dan dilengkapi
6. Pendokumentasian SMM ISO 9001:2015 agar lebih rapih dan tertib

Implementasi SMM ISO 9001-2015 perlu mendapat dukungan dari semua pihak,
baik kepala kantor sebagai Manajemen Puncak maupun seluruh pegawai pada
KPPN. Komitmen kepala kantor dan dukungan sumber daya manusia pada
KPPN sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi SMM ISO tersebut.

196

BOX I
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN
MELALUI SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT

PADA KPPN SELAKU SATUAN KERJA
LINGKUP KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

I. PENDAHULUAN
Sistem marketplace adalah sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia
barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan secara
elektronik dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank
tempat menyimpan uang persediaan. Digital payment adalah pembayaran dengan
mekanisme overbooking/pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara
elektronik dengan kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau pendebetan
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke rekening penyedia barang/jasa dalam rangka
penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace. Berdasarkan Surat
Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-646/PB.3/2019 tanggal 30 Desember
2019 hal Penetapan Satuan Kerja Peserta Uji coba Penggunaan Uang Persediaan
Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment, Kanwil DJPb Jawa Barat dan
KPPN lingkup wilayahnya ditetapkan sebagai satuan kerja peserta uji coba
implementasi dimaksud. Pelaksanaan uji coba ditetapkan mulai tanggal 6 Januari
2020.

II. IMPLEMENTASI
Penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace diperuntukkan untuk
keperluan belanja barang dan belanja jasa . Berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan uji coba penggunaan uang persediaan melalui sistem
marketplace dan digital payment, KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
telah berupaya mengimplementasikannya. Dari mulai Bulan Januari s..d. Juni 2020
nilai transaksi yang menggunakan sistem marketplace di wilayah Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 109.986.376,- dan mayoritas untuk belanja
barang. Tabel berikut menjelaskan nilai transaksi uang persediaan yang
menggunakan sistem marketplace di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.17
Nilai Transaksi UP Menggunakan Mekanisme Marketplace

(dalam jutaan)

Jenis Bdg I Bgr Crb Tsk Krw Smd Bdg II Grt Skbm Kng Bks
No. Pwt

Belanja

1 Barang 3.045 29.505 8.620 795 24.274 10.050 0 2.616 900 22.157 0 8.023

2 Jasa - - -- - -- -- -- -

3 Modal - - -- - - - -- -- -

sumber: Laporan Bulanan Marketplace KPPN Lingkup Jawa Barat Januari s.d. Juni 2020 (diolah)

Grafik 4.22
Nilai Transaksi UP Marketplace pada KPPN Lingkup Jawa Barat

Nilai Transaksi UP Marketplace

35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000

5.000.000
-

sumber: Laporan Bulanan Marketplace KPPN Lingkup Jawa Barat Januari s.d. Juni 2020 (diolah)

Dari tabel dan grafik di atas, dapat diketahui nilai transaksi UP melalui mekanisme
marketplace terbesar di wilayah KPPN Bandung I yaitu sebesar Rp. 29.505.000,-.
Sedangkan pada KPPN Sumedang dan KPPN Kuningan sampai dengan periode
semester I tahun 2020 ini belum menggunakan mekanisme marketplace dalam uang
persediaanya. Sedangkan jika dilihat dari trend penggunaan UP Marketplace dari Bulan
Januari s.d. Juni 2020 dapat dijelaskan dalam grafik berikut ini:

Grafik 4.23
Trend Penggunaan UP Marketplace KPPN Lingkup Jawa Barat

Periode Januari s.d. Juni 2020

Trend Penggunaan UP Marketplace
Januari s.d. Juni 2020

20000
18000
16000
14000
12000
10000

8000
6000
4000
2000

0

01 02 03 04 05 06

Purwakarta Bandung I Bogor Cirebon
Tasikmalaya Karawang Sumedang Bandung II
Garut Sukabumi Kuningan Bekasi

sumber: Laporan Bulanan Marketplace KPPN Lingkup Jawa Barat Januari s.d. Juni 2020 (diolah)

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada awal Bulan Januari 2020,
seluruh KPPN belum menggunakan mekanisme UP Marketplace, baru pada
Bulan Februari 2020 sudah mulai ada KPPN yang menggunakan mekanisme
tersebut. Terlihat dari data tersebut KPPN Bandung I yang cenderung
mengalami kenaikan nilai penggunaan UP Marketplace, sedangkan KPPN
Tasikmalaya dan KPPN Sukabumi mengalami fluktuasi. KPPN Tasikmalaya
pada Bulan Maret 2020 terdapat peningkatan transaksi yang cukup tajam,
demikian juga KPPN Sukabumi pada Bulan April 2020.
III. ANALISIS
KONDISI:
Sebagai instansi yang ditunjuk untuk uji coba penggunaan uang persediaan
melalui sistem marketplace, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
telah berupaya untuk mengimplementasikan mekanisme tersebut. Dari 12
KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, hanya 2 KPPN yang belum
sama sekali menggunakan mekanisme UP Marketplace yaitu KPPN Sumedang
dan KPPN Kuningan. Dari data yang didapat penggunaan UP Marketplace baru
sebesar Rp. 109.986.376,- selama Bulan Januari s.d. Juni 2020 atau rata rata
sebesar Rp. 18.331.000 setiap bulannya. Jika dibandingkan dengan total UP

seluruh KPPN 440.480.000 maka prosentase UP Marketplace baru sebesar
4.16%.

KRITERIA:
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem
Marketplace, satker yang telah ditunjuk untuk melakukan uji coba harus
melaksanakan penggunaan UP melalui sistem Marketplace dalam
transaksinya.

PERMASALAHAN:
Secara umum terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tingkat
penggunaan UP Marketplace masih kurang. Kendala-kendala tersebut antara
lain:
1. Penyedia barang/jasa belum memiliki rekening giro pada bank yang

menyediakan layanan marketplace yang telah ditunjuk yaitu Bank Mandiri,
Bank BNI, Bank BRI. Sedangkan pembukaan rekening tersebut juga
memerlukan waktu
2. Beberapa jenis barang yang diperlukan tidak tersedia pada layanan yang
terdaftar pada sistem marketplace bank yang ditunjuk.
3. Pada beberapa transaksi sistem pembayaran melalui Virtual Account (VA)
mengalami gangguan/error.

REKOMENDASI:
Dari penjelasan di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Baratmemberikan rekomendasi, sebagai berikut:
1. KPPN tetap harus menjalankan uji coba penggunaan UP melalui sistem

marketplace sesuai yang telah ditetapkan dalam ketentuan.
2. KPPN harus mengadakan pertemuan, koordinasi dengan Bank yang telah

ditunjuk dan melakukan bimtek, pelatihan terkait penggunaan belanja pada
sistem marketplace.
3. KPPN mendorong penyedia barang/jasa yang selama ini telah menjadi
rekanan atau mitranya untuk mendaftarkan produk usahanya pada sistem
marketplace bank yang ditunjuk.

BOX II
IMPLEMENTASI APLIKASI eSPM PADA KPPN
LINGKUP KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-25/MK.1/2020
tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan serta menindaklanjuti Nota
Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-252/PB/2020 tanggal 26 Maret
2020 hal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-
19, pelayanan pengajuan SPM dilaksanakan secara elektronik dan menghindari adanya
kontak langsung antara stakeholder dengan KPPN. Dalam mendukung kebijakan
tersebut pelaksanaan pengajuan SPM ke KPPN dilakukan menggunakan aplikasi e-
SPM.

Aplikasi eSPM adalah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana
penyampaian dokumen elektronik kontrak, dokumen elektronik RPD Harian, dokumen
elektronik gaji, dokumen elektronik SPM, dan dokumen elektronik LPJ ke KPPN. Aplikasi
tersebut dapat diakses melalui laman https://espm.kemenkeu.go.id. Penggunaan eSPM
mulai dilakukan secara efektif sejak Bulan April 2020 sehingga data yang diperoleh
adalah mulai Bulan April s.d. Juni 2020. Berikut tabel hasil monitoring melalui aplikasi
eSPM.

Tabel 4.18
Monitoring eSPM Bulan April s.d. Juni 2020

APRIL MEI JUNI Rata
rata
NO. KPPN

Proses Tolak % Proses Tolak % Proses Tolak %

1. PURWAKARTA 82 36 56.1 1023 282 72.4 765 121 84.2 70.4

2. BANDUNG I 1502 465 69.1 3670 632 82.8 4168 906 78.3 76.2

3. BOGOR 328 116 64.6 3449 575 83.3 3977 555 86.1 77.4

4. CIREBON 228 67 70.6 2350 436 81.5 2476 388 84.3 78.2

5. TASIKMALAYA 233 40 82.8 1909 93 85.1 1979 236 88.1 85.0

6. KARAWANG 80 27 66.3 664 114 82.8 514 40 92.2 80.0

7. SUMEDANG 124 25 79.8 596 64 89.3 515 31 93.9 87.1

8. BANDUNG II 327 54 83.5 4978 1018 79.6 5376 948 82.4 81.3

9. GARUT 152 60 60.5 706 177 74.9 589 103 82.5 72.1

10. SUKABUMI 290 77 73.5 1305 157 87.9 995 92 90.8 83.3

11. KUNINGAN 75 20 73.3 1117 112 89.9 957 81 91.5 84.3

12. BEKASI 354 70 80.2 354 70 80.2 1413 151 89.3 83.0

TOTAL 3.775 1057 71.2 22.121 3730 82.0 23.724 3652 86.4 79.6

Sumber: aplikasi eSPM (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah SPM yang diproses Bulan April 2020 sebesar
3.775, Bulan Mei 2020 sebesar 22.121, dan Bulan Juni 2020 sebesar 23.724. Pada
Bulan Mei dan Juni 2020 data yang dihasilkan cenderung besar karena terdapat
pengajuan SPM THR untuk tahun 2020 dan proses revisi DIPA yang sudah selesai.
Sedangkan jumlah SPM yang ditolak Bulan April 2020 sebesar 1.057, Bulan Mei 2020
3.730, dan Bulan Juni 2020 sebesar 3.652. Prosentasi ketepatan rata rata pada Bulan
April 2020 sebesar 71.19%, Bulan Mei 2020 82.00%, dan Bulan Juni 2020 sebesar
86.38%. Nilai ketepatan pemrosesan SPM yang paling tinggi terdapat pada KPPN
Sumedang rata-rata sebesar 87.1%. Berikut ini grafik yang menjelaskan terkait SPM
yang diproses dan SPM yang ditolak KPPN selama periode Bulan April s.d. Juni 2020.

Grafik 4.24
SPM Yang Diproses dan SPM Yang Ditolak

SPM YANG DIPROSES

1116179324852010000000000000000000000000000000000000

SPM YANG DIPROSES APRIL SPM YANG DIPROSES MEI SPM YANG DIPROSES JUNI

SPM YANG DITOLAK

2500
2000
1500
1000

500
0

APRIL MEI JUNI

Sumber: aplikasi eSPM (diolah)

Grafik di atas menggambarkan bahwa jumlah SPM yang diproses dan ditolak paling

besar terjadi pada KPPN Bandung II. Sedangkan yang paling kecil terjadi pada KPPN

Sumedang. Prosentase penolakan yang tinggi terjadi pada Bulan Juni 2020.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan permasalahan-permasalahan yang

sering dihadapi dalam implementasi aplikasi eSPM antara lain:

No. Permasalahan Penyebab Solusi

1 Upload data rekap SPM dan data Terdapat karakter atau Membuka file CSV yang

KIPS gagal simbol yang tidak bisa dimaksud menggunakan

dibaca oleh sistem notepad kemudian hapus

karakter bersimbol ‘

2 Upload ADK SPM Dispensasi Terdapat jenis SPM yang Harus dipisahkan antara

gagal lain yang ternyata tidak ADK SPM yang

mendapatkan dispensasi mendapatkan dispensasi

dalam 1 (satu) ADK tersebut dan SPM yang tidak

mendapatkan dispensasi

Dispensasi hanya dapat Upload ADK SPM tersebut
melewati pembatasan kuota pada rentang waktu jam
SPM di KPPN bukan layanan KPPN
melewati jam layanan

3. Upload ADK gagal dengan Terjadi karena user Menghapus rekam jejak

keterangan “undefined” membuka form terlalu lama data dan menginput ulang

kemudian melakukan form ADK yang gagal tadi.

proses upload ataupun

simpan ADK

Rekomendasi yang diberikan:
1. KPPN harus terus melakukan sosialisasi, bimtek eSPM kepada satker wilayah

kerjanya. Dalam masa pandemi saat ini, konsultasi atau bimbingan online sangat
direkomendasikan.
2. KPPN harus membuat video tutorial yang berisi petunjuk dan cara-cara menghadapi
permasalahan dalam teknis operasional aplikasi eSPM. Video petunjuk tersebut
harus mudah diakses oleh satuan kerja di wilayahnya. Hal tersebut dilakukan untuk
membantu para operator satker dalam implementasi eSPM.

BOX III
Implementasi Penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada KPPN
Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Penggunaan kartu kredit di lingkungan pemerintahan sudah menjadi mekanisme
pembayaran pengeluaran negara dan sudah menjadi international best practices dalam
manajemen kas negara-negara maju. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagai
salah satu mekanisme pembayaran Uang Persediaan memiliki payung hukum dalam
bentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Menteri
Keuangan untuk menetapkan mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat
Jenderal Perbendaharaan merupakan salah satu metode alternatif baru dalam transaksi
belanja APBN, khususnya dalam penggunaan Uang Persediaan yang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran dan diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi
Kementerian Negara/ Lembaga untuk bertransaksi sekaligus meminimalisir penggunaan
uang tunai (cashless) dalam belanja APBN. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah
dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor PMK
196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengeluarkan kebijakan baru
dalam pembayaran belanja negara melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Perdirjen Perbendaharaan No PER-
17/PB/2017 tanggal 28 September 2017. Perdirjen tersebut merupakan landasan hukum
untuk melakukan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan
Uang Persediaan (UP). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengimplementasikan salah
satu Inisiatif Strategis Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan, khususnya terkait pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan
memanfaatkan instrumen keuangan modern serta untuk mendukung inklusi keuangan
dan meminimalisir uang tunai yang beredar. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan
Kartu Kredit Corporate (corporate card) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit
Pemerintah. Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah merupakan bank yang sama
dengan tempat rekening BP/ BPP dibuka dan kantor pusat bank tersebut telah
melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk pembayaran biaya perjalanan dinas
dapat mengurangi penggunaan Uang Persediaan yang memungkinkan terjadinya idle
cash. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dapat memberikan kepastian waktu

terjadinya pengeluaran negara dalam rangka mendukung perencanaan kas Pemerintah.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah juga dapat mempersingkat alur proses

pembayaran biaya perjalanan dinas dari yang selama ini diterapkan dengan mekanisme

penggunaan Uang Persediaan menjadi pengeluaran berbasis cashless melalui kartu

kredit.

Selama ini, Bendahara Pengeluaran seringkali menarik uang persediaan yang

dikelolanya dalam bentuk tunai secara berlebihan karena tidak dihitung secara cermat

kebutuhannya. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini memiliki beberapa manfaat dan

kelebihan yaitu, pertama, fleksibel yakni memiliki kemudahan dalam penggunaannya

dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh

merchant yang menerima pembayaran melalui mesin EDC. Kedua, aman dalam

bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara

tunai. Ketiga, efektif dalam mengurangi Uang Persediaan yang menganggur (idle cash)

dan biaya dana (cost of fund) yang perlu disiapkan pemerintah dari transaksi UP.

Keempat, akuntabel yakni terpenuhinya akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan

pembebanan biaya penggunaan Uang Persediaan KKP.

Selain itu, kelebihan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah adalah bahwa
pengawasan atas belanja Kementerian Negara akan menjadi lebih baik dan paperless
karena semua transaksinya, kapan, untuk apa dan dimana akan tercatat secara
elektronik di sistem perbankan. Sehingga bila sewaktu-waktu diperlukan datanya bisa
disajikan secara cepat dan akurat serta mengurangi risiko penyelewengan dan
penyalahgunaan. Walaupun demikian terdapat Satker atau Kementerian/Lembaga yang
tidak dapat melaksanakan pembayaran dengan KKP, yaitu
1. Satker Kementerian/ Lembaga yang tidak termasuk dalam ruang lingkup

pengaturan
Satker perwakilan RI di luar Negeri; Satker Atesi Teknis, Satker yang seluruh
mekanisme pembayaran belanja K/L menggunakan mekanisme Pembayaran
langsung (LS); Satker yang seluruh anggaran belanja K/L bersumber dari
Hibah/Pinjaman Dalam Negeri/Luar Negeri atau SBSN; atau Satker yang memiliki
UP dengan sumber dananya berasal dari PNBP.
2. Satker K/L yang memenuhi 2 (dua) kriteria:
Tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan
KKP melalui mesin EDC yang dibuktikan dengan surat pernyataan KPA; dan
Memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai
dengan Rp2,4 M. Termasuk Satker K/L dengan besaran UP sampai dengan
Rp20.000.000,00 per bulan.
3. Satker dengan jenis kewenangan Dekon/TP

Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP

Kenaikan atau penurunan proporsi UP KKP dengan pertimbangan persetujuan kenaikan

kebutuhan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah dalam 1 (satu) bulan, melampaui
besaran UP Kartu Kredit Pemerintah; dan frekuensi penggantian UP Kartu Kredit
Pemerintah tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam
1 (satu) tahun. Dengan pertimbangan persetujuan penurunan kebutuhan penggunaan
UP Tunai dalam 1 (satu) bulan, melampaui besaran UP Tunai; frekuensi penggantian
UP Tunai tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam 1
(satu) tahun; dan terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran
dengan Kartu Kredit Pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang
dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA. Apabila pada TA 2019 telah diberikan
dispensasi perubahan proporsi UP KKP, maka dispensasi tersebut tetap berlaku
pada TA 2020 sepanjang masih relevan dengan kebutuhan dan kondisi Satker
bersangkutan. Dalam implementasi penggunaan KKP minimal 75% setiap bulannya,
apabila tidak mencapai 75%, maka berlaku ketentuan Pemotongan besaran UP KKP
dilakukan dalam hal pembayaran tagihan dengan Kartu Kredit Pemerintah mencapai
paling banyak 75% dari total batasan belanja (limit) KKP selama 2 (dua) bulan berturut-
turut; atau pembayaran tagihan dengan KKP mengalami keterlambatan selama 2 (dua)
bulan berturut-turut. Sebanyak 40 persen UP yang digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional sehari-hari satker akan menggunakan KKP sedangkan sisanya 60
persennya masih menggunakan uang tunai yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
Perlu dilakukan kajian mendalam mengenai penerapan mekanisme tersebut sebagai
salah satu mekanisme pembayaran pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara

Pada tanggal 30 Juni 2020 penggunaan KKP sebagai Uang Persediaan dalam

pelaksanaan belanja APBN di implementasikan secara penuh di seluruh satker di

wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.19 Data Satker per KPPN pada Implementasi

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Lingkup Wilayah Jawa Barat

No KPPN Jumlah Jumlah Satker Pelaksanaa Jumlah Jumlah Satker
Satker Satker sudah n Nihil Satker yang yang telah
KKP PKS Sebagian Telah Menggunaka
UP KKP Mendapatka n KKP
n KKP

1 Purwakarta 64 30 30 30 30 19
124 81 63
2 Bandung I 196 157 123 108 104 30
71 50 16
3 Bogor 147 135 134 94 66 31
32 32 11
4 Cirebon 116 108 73 16 16 12
115 82 57
5 Tasikmalaya 146 94 85 27 26 19

6 aKarawang 36 32 32

7 Sumedang 31 16 16

8 Bandung II 156 115 115

9 Garut 35 33 33

10 Sukabumi 86 68 68 68 66 19
51 28
11 Kuningan 76 53 53 53 61 38

12 Bekasi 76 72 65 63

Sumber: Data PPA I Kanwil DJPB Prov Jawa Barat

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disampaikan bahwa :
1. Tidak semua satker wajib menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sebagai alat

pembayaran belanja Uang Persediaan, hal ini disebabkan karena tidak terdapat
penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit
Pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan
surat pernyataan dari KPA; dan memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat
dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat
ratus juta rupiah). Prosentase terbesar satker yang wajib KKP terdapat pada
KPPN Bekasi sebesar 94.7%, KPPN Garut sebesar 94.3% dan KPPN Cirebon
sebesar 51,6%. Sementara, KPPN Purwakarta merupakan KPPN yang paling
terendah dalam prosentase satker wajib KPP hanya sebesar 46.9%
2. KPPN Cirebon merupakan KPPN yang prosentasenya terkecil dari jumlah satker
yang telah mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terhadap jumlah satker
telah melakukan perjanjian kerjasama KKP antara satker dengan bank penerbit.
Hanya terdapat 67.6% satker yang telah melakukan perjanjian kerja KKP dari
sebanyak 73 satker dari 108 satker. Hal ini menunjukan belum adanya keinginan
dari beberapa satker yang mengggunakan KKP untuk melakukan kerjasama
dengan Bank Penerbit KKP. Terdapat 7 KPPN yang mempunyai prosentase 100%
jumlah satker telah melakukan perjanjian kerja sama KKP antara satker dengan
Bank Penerbit .
3. Prosentase satker terbanyak yang telah mendapatkan KKP terdapat pada KPPN
Purwakarta dimana satker wajib KKP sebanyak 30 satker dan jumlah satker yang
telah mendapatkan KKP sebanyak 30 satker atau 100%. Selain KPPN Purwakarta
terdapat juga KPPN Karawang dan KPPN Sumedang yang telah satker
mendapatkan KKP sebesar 100%.
4. Masih banyaknya satker yang telah mendapatkan KKP akan tetapi belum
menggunakan KKP, hal ini terlihat dari prosentase yang masih sangat rendah
sekali dengan rata-rata keseluruhan hanya sebesar 43.6%. Satker terbanyak yang
telah menggunakan KKP adalah di KPPN Sumedang sebesar 75.0%, KPPN
Purwakarta sebesar 63.3%, KPPN Kuningan dan KPPN Bekasi sebesar 52.8%.
Dalam penggunaan kartu kredit pemerintah ini, satker dapat menggunakannya untuk
belanja-belanja yang dibiayai dengan mekanisme uang persediaan seperti biaya

operasional, biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas. Penggunaan KKP untuk

pembayaran listrik, telepon, air dan langganan televisi kabel melalui mekanisme auto

payment/auto debit dapat dibebankan pada APBN. Biaya administrasi yang timbul atas

pembayaran listrik, telepon, air dan langganan televisi kabel melalui mekanisme auto

payment/auto debit dapat dibebankan pada APBN dengan besaran yang bervariasi

antara Rp2.000,00 sampai dengan Rp8.000,00 per transaksi sesuai nomor pelanggan.

Sebelum menyetujui pembayaran listrik, telepon, air dan langganan televisi kabel melalui

mekanisme auto payment/auto debit, Satker K/L diminta untuk melakukan koordinasi

dengan Bank mitra kerjanya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa biaya yang

dibebabankan hanya Rp2.000,00 sampai dengan Rp8.000,00. Apabila terdapat biaya

administrasi dan/atau biaya lainnya yang melebihi Rp8.000,00, agar tidak melakukan

transaksi melalui mekanisme auto payment/auto debit karena terindikasi mengenakan

biaya surcharge. Diharapkan dengan pemakaian kartu kredit oleh satker kementerian

negara dan lembaga juga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker yang

bersangkutan. Namun demikian, selama tahun 2020, transaksi dengan menggunakan

KKP terlihat masih rendah, sebagaimana terlihat pada data dibawah ini.

Tabel 4.20

Data Transaksi KKP per KPPN pada Implementasi Pembayaran

Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Lingkup Wilayah Jawa Barat SMT I

Tahun 2020

No KPPN Pagu Uang Persediaan Total %
1 Purwakarta KKP Transaksi 5.52
32K3.K4P65.124
5.854.670.000

2 Bandung I 1.535.534.656.400 3.162.363.021 0.21
3 Bogor 105.456.000.000 1.646.544.670 1.56
4 Cirebon 367.599.305.600 0.08
5 Tasikmalaya 10.482.401.811 298.781.919 10.20
6 Karawang 3.587.000.000 1.068.905.645 6.26
7 Sumedang 488.223.374.800 0.50
8 Bandung II 224.408.032 3.63
2.222.895.541.200 2.458.740.848
80.585.019.093

9 Garut 114.637.948.800 551.391.878 0.48
10 Sukabumi 8.461.850.400. 189.470.637 2.24
11 Kuningan 4.829.395.200 940.938.140 19.48

12 Bekasi 414.032.020.400 14.912.350.703 3.60
Total Rata-Rata 5.91

Sumber: Data om span tahun 2020, diolah

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disampaikan bahwa :
1. Sampai dengan triwulan I tahun 2020 belum semua satker menggunakan KKP

sebagai alat pembayaran belanja Uang Persediaan. Hal ini terlihat dari total rata-
rata transaksi penggunaan KKP yang masih di bawah 6%.
2. Satker di KPPN Cirebon adalah sebagai pengguna KPP yang terkecil yaitu hanya
0,08%, disusul Satker di KPPN Bandung I sebesar 0,21% dan Satker di KPPN

Sumedang sebesar 0,50%. Rendahnya prosentase penggunaan KKP pada KPPN
disebabkan masih banyak satker yang tidak menggunakan KKP walaupun satker
tersebut telah mendapatkan KKP. Prosentase terbesar satker pada KPPN Cirebon
yang tidak menggunakan KKP adalah satker SNVT Pelaksanaan Jaringan
Pemanfaatan Air Cimanuk-Cisanggarung dan satker Operasi Dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air Cimanuk Cisanggarung yang memiliki pagu KKP sebesar Rp
109.459.449.200 dan sampai akhir triwulan II belum sekalipun melakukan
transaksi KKP. Satker di bawah Kementerian Agama pada KPPN Cirebon dengan
jumlah pagu keseluruhan sebesar 63.604373.200 sampai dengan triwulan II juga
belum melakukan transaksi KKP. Satker dengan jumlah pagu terbesar tersebut
yang menyumbang prosentase penggunaan KKP di lingkup KPPN Cirebon sangat
rendah.
3. Hal tersebut juga terjadi pada Satker di KPPN Bandung I, dimana satker Pusat Air
Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan, satker Dinas Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
Bandung sampai dengan triwulan II tidak melakukan transaksi KKP dari pagu
sebesar Rp 400.031.054.800 dan menjadi penyumbang terbesar rendahnya
prosentase di KPPN Bandung I. Prosentase terbesar pemakaian KKP pada KPPN
Bandung I terdapat pada satker Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung
yang hanya sebesar 7.17%.
4. Kondisi di lingkup KPPN Sumedang, kecilnya prosentase penggunaan KKP
terletak pada satker SNVT Pembangunan Bendungan Bbws Cimanuk
Cisanggarung dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang memiliki pagu Uang
Persediaan KKP sebesar Rp 443.835.907.200 atau sebesar 90,9% dari
keseluruhan jumlah pagu KKP di satker KPPN Sumedang. Penggunaan KKP
untuk transaksi pada satker ini baru sebesar 0,16% sehingga mengakibatkan
sangat rendahnya prosentase penggunaan KKP.
5. KPPN Kuningan menjadi pengguna KKP dengan prosentase terbesar dengan
rata-rata sebesar 19,48% disebabkan pada beberapa satker yang memiliki
prosentase penggunaan transaksi KKP diatas 50%. Bahkan terdapat satker yang
transaksi penggunaan KKP nya di atas 100% yaitu satker Lapas Majalengka
sebesar 280%, satker Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Majalengka Kab.
Majalengka sebesar 200%, satker Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Majalengka
Kab. Majalengka sebesar 198%, satker Madrasah Tsanawiyah Negeri 12
Majalengka Kab. Majalengka sebesar 108% dan satker Kantor Pertanahan Kab.

Majalengka sebesar 298%. Sangat tinnginya prosentase penggunaan KKP pada
satker tersebut membuat realisasi transaksi penggunaan KKP pada KPPN
Kuningan meningkat.
6. KPPN Tasikmalaya mempunyai realisasi penggunaan pembayaran UP KKP
terbesar di bawah KPPN Kuningan sebesar 10.20%. Hal ini dikontribusi oleh satker
Lapas Tasikmalaya yang memiliki prosentase penggunaan UP KKP sebesar 106%
dan beberapa satker yang memiliki prosentase di atas 50% yaitu Pengadilan
Agama Tasikmalaya 95%, Pengadilan Agama Ciamis 60% dan beberapa satker
di Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai prosentase rata-rata sebesar
65.7%. Hal ini mengakibatkan naiknya prosentase pada lingkup KPPN
Tasikmalaya.
Dengan terbitnya PMK Nomor 31/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Bagi Instansi Pemerintah tanggl 31 Desember 2019 yang kan diberlakukan mulai tanggal
01 April 2020, diharapkan dapat menaikkan transaksi penggunaan UP Kartu Kredit.
PMK tersebut mengatur bahwa instansi pemerintah (bendahara pengeluaran) tidak
melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas pembayaran dengan Kartu Kredit
Pemerintah.

PERMASALAHAN :
1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan KKP, yang menjadi

tantangan dalam implementasi KKP adalah terkait dengan perlakuan perpajakan dan
pengenaan biaya surcharge. Dua hal inilah yang harus segera disederhanakan
peraturannya dan dikonsolidasikan agar dapat mendongkrak penggunaan belanja
APBN dengan KKP secara signifikan.
2. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan
pemungut PPN atas pembayaran belanja negara kepada PKP Rekanan Pemerintah
yang dilakukan secara langsung pada saat pembayaran dan pemungut PPh
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
mekanisme UP. Sesuai dengan ketentuan perbankan, bahwa Merchant tidak
diperkenankan mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan. Namun dalam
prakteknya, masih ada saja Merchant yang mengenakan biaya tambahan kepada
pelanggan. Biaya tambahan ini (biaya surcharge) dikenakan juga pada transaksi
belanja pemerintah dengan menggunakan KKP.

3. Dalam penerapan KKP tidak semua toko memiliki mesin EDC dan menerima
pembayaran menggunakan kartu kredit terutama pada KPPN kota kecil seperti
Sumedang, Garut dan Sukabumi yang membuat realisasi penggunaan KKP rendah.

4. Prosedur tambahan dalam pertanggungjawaban pembayaran melalui KKP, menjadi
salah satu hal yang membuat rendahnya penggunaan KKP. Bila pada UP tunai,
misalnya di belanja barang perjalanan dinas, pertanggungjawabkan hanya ada satu
kwitansi untuk akomodasi dan uang harian, sebaliknya pada UP KKP harus dibuatkan
dua kwitansi untuk akun yang sama, selain itu juga adanya tambahan dokumen lagi
pada saat pertanggungjawaban, yaitu rencana riil penggunaan dan persetujuaan KKP
dari pemegang Kartu dan Penggunaan KKP oleh PPK (dalam hal KKP digunakan
untuk belanja barang perjalanan dinas)

5. Masih terdapat upaya satker mengajukan dispensasi untuk menaikan pagu UP agar
semakin besar, sehingga mengakibatkan besaran UP tunainya menjadi makin besar.
Dengan naiknya UP tunai, maka satker bisa lebih leluasa untuk melakukan transaksi
pembayaran menggunakan UP tunai. Dengan menaikan pagu UP membuat UP tunai
menjadi lebih besar dari pagu semula sehingga kebutuhan operasional bisa terpenuhi
dan tidak perlu KKP. Hal ini ditengarai menjadi upaya (modus) Satker untuk
menggunakan UP tunai dan menghindari menggunakan UP KKP. Selain itu, masih
terdapat pula satker yg tidak mau menggunakan UP KKP dan kemudian mengajukan
permintaan proporsi UP KKP diperkecil turun dari 40%, agar UP tunai nya jadi besar.
Namun terkait permohonan perubahan besaran prosentase UP KKP pada Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selalu ditolak.

KESIMPULAN :
1. Dari 1.163 Satker di wilayah Provinsi Jawa Barat terdapat 734 satker wajib KKP atau

sebesar 63% dari keseluruhan satker. Satker yang telah melakukan Perjanjian Kerja
sama dengan Bank Mitra sebesar 822 yang artinya terdapat satker yang tidak wajib
KKP tetapi satker tersebut ikut KKP yaitu sebesar 88 satker. Hal ini menujukan masih
banyak satker yang walaupun tidak wajib untuk menjadi satker KKP tetapi ingin
menjadi satker KKP. Dari 734 satker yang telah mendapatkan KKP hanya 343 satker
atau 46% yang menggunakan KKP sebagai alat pembayaran Uang Persediaan, naik
sebesar 16% dibandingkan Semester II tahun 2019 yang hanya sebanyak 282 satker
atau sebesar 30%.
2. Masih kecilnya jumlah satker yang menggunakan KKP membuat transaksi
penggunaan KKP di lingkup Jawa Barat masih rendah sekali yaitu sebesar 5.91%,

naik sebesar 5.65% dari semester sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa satker
masih lebih banyak menggunakan Uang Persediaan tunai dari pada KKP, padahal
prosentase penggunaan KKP sebesar 40% dari jumlah pagu Uang Persediaan. Pada
beberapa KPPN, masih banyak satker dengan pagu yang besar belum menggunkan
KKP seperti satker kementerian PUPR dan Kementerian Agama.
3. Terlihat dari data di atas, bahwa rendahnya prosentase di beberapa KPPN
disebabkan satker yang memiliki pagu UP terbesar, akan tetapi sampai dengan akhir
triwulan II satker tersebut masih sangat rendah menggunakan UP KKP sebagai alat
pembayaran, bahkan masih ada satker yang belum menggunakannya.

REKOMENDASI :
1. Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang

Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan
dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Instansi
Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran yang
jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan
bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai
sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Instansi Pemerintah, dalam hal
pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak
termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan
pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas
belanja Instansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit
pemerintah;
3. Larangan pengenaan surcharge dalam transaksi pembayaran menggunakan kartu
kredit telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009
sebagaimana telah diubah dalam PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Satker
K/L agar menyampaikan Merchant yang mengenakan biaya tambahan (surcharge)
4. Untuk meningkatkan jumlah toko yang menggunakan mesin EDC, Pemerintah/Bank
penerbit KKP agar memberikan sosialisasi melalui media sosial atau media online
kepada penyedia jasa/toko tentang telah dimulainya penggunaan KKP oleh instansi

pemerintah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendukung pelaksanaan
pembayaran dengan KKP.
5. KPPN agar melakukan FGD dengan satker dan pihak perbankan mengenai
penggunaan KKP sehingga dapat memetakan permasalahan dan mencari solusi
bersama. Satker yang telah menggunakan KKP dapat sharing kepada satker lain
yang mengalami kesulitan dalam menggunakan transaksi KKP.
6. Agar dibuat aplikasi/ situs web yang memuat informasi tentang penyedia barang/
toko-toko yang menggunakan mesin EDC dan tidak mengenakan surcharge dan
sudah termasuk biaya pajak. Aplikasi ini dapat dikelola oleh KPPN dan satker dapat
menggunakan atau mengunggah informasi tersebut agar dapat menjadi referensi
dalam belanja menggunakan KKP.
7. Untuk menjaga kemanan dalam bertransaksi dalam penggunaan kartu kredit, satker
agar memperhatikan hal-hal berikut :
a. Membaca buku petunjuk/manual book penggunaan KKP terlebih dahulu yang

diterima dari Bank Penerbit KKP sebelum menggunakan KKP
b. Mengabaikan/tidak menanggapi telepon/sms/email dari pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab yang mengatasnamakan Bank Penerbit KKP dengan nomor
telepon/sms/email yang bukan nomor/email resmi Bank
c. Merahasiakan/tidak memberitahukan nama dan nomor kartu, kode Card
Verification Value (CVV), kode One-Time Password (OTP), dan masa berlaku
kartu kepada siapa pun termasuk pihak Bank
d. Melakukan pembayaran tagihan KKP secara tepat waktu. Apabila Satker K/L
tidak menyelesaikan tagihan KKP dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender
sejak tanggal jatuh tempo pembayaran maka Bank Penerbit KKP dapat
melakukan pemblokiran KKP, dan
e. Melakukan kegiatan sosialisasi/edukasi penggunaan KKP yang aman melalui
video/standing banner/leaflet/medsos/sarana lainnya.

BOX IV
IMPLEMENTASI SAKTI PAD KPPN
LINGKUP KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) merupakan aplikasi yang
digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran
negara pada instansi pemerintah, yang meliputi antara lain modul penganggaran, modul
komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul asset tetap,
modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan. Implementasi SAKTI diatur dalam
PMK No. 203/PMK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan atas PMK
No. 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi.

Sampai dengan akhir tahun 2019, piloting SAKTI telah memasuki tahap IV dan
dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu SAKTI berbasis desktop dan SAKTI
berbasis web. Pada SAKTI berbasis desktop, telah diterapkan sembilan (9) modul pada
sekitar 1.092 satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan dan lima
Kementerian/Lembaga (Kemensetneg, Kementerian PPN/Bappenas, KPK, LKPP dan
KemenPANRB), sedangkan SAKTI berbasis web telah diimplementasikan untuk Modul
Administrasi dan Modul Penganggaran pada seluruh Kementerian/Lembaga.
Dalam Semester 1 tahun 2020, berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung
implementasi SAKTI dilakukan sepanjang tahun dan bersifat sequential (berurutan),
namun tetap dapat dilakukan secara paralel, dan dibagi dalam beberapa tahap kegiatan:
• Tahap 1 : Pendampingan transaksi awal tahun 2020 (pada SAKTI desktop);
• Tahap 2 : Pendaftaran email kedinasan domain @sakti.mail.go.id tahap I;
• Tahap 3 : Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI (Tahap I);
• Tahap 4 : Refreshment training SAKTI tahun 2020 ( SAKTI web dan desktop);
• Tahap 5 : Pendampingan migrasi saldo awal SAKTI tahun 2020 berdasarkan LKKL

Unaudited (SAKTI Desktop) pada 5 K/L yang ditunjuk;
• Tahap 6 : Pendampingan pelaksanaan Revisi DIPA 2020 (untuk triwulan 2 s.d 4);
• Tahap 7 : Publikasi Tahap I implementasi SAKTI Modul Pelaksanaan dan

Pelaporan (SAKTI Web)
Secara keseluruhan, tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilakukan oleh
semua KPPN lingkup Kanwil DItjen Perbendaharaan dan mencapai target yang telah
ditetapkan.

Tabel 4.21
Target dan Capaian Tahapan Implementasi SAKTI
Semester 1 Tahun 2020 pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat

Persentase Tahapan Implementasi Persentase Tahapan Implementasi SAKTI

SAKTI TW 1 TW 2

No Nama Jml Thp I Thp II Thp III Thp IV Thp V Thp VII JML
KPPN Satker (%) (%) (%) (%) (%)
(%) Thp VI (%) (%)

T C T CT C T C T C T C T C TC

1 Bekasi 75 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34
2 Kuningan 70 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34

3 Bandung 1 152 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34

4 Cirebon 112 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34

5 Tasikmalaya 143 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34

6 Purwakarta 52 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34

7 Karawang 37 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34

8 Garut 34 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34

9 Bandung 2 158 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34

10 Sumedang 28 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34

11 Sukabumi 85 n/a n/a 6 6 6 68 8 n/a n/a 30 30 4 4 34 34

12 Bogor 143 3 3 3 3 3 35 566 30 30 4 4 40 40

Ket : Target disusun berdasarkan lampiran Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-1907/PB.1/2020

tanggal 24 Juni 2020 hal Perubahan trajectory /Rincian Kegiatan IKU presentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI

pada Kanwil DJPBn dan KPPN.

Keberhasilan pencapaian target ini tentu saja tidak terlepas dari keberhasilan semua
pihak dalam mengelola berbagai kendala dalam tiap tahapan implementasi SAKTI
sehingga tetap dapat mencapai target sesuai harapan. Uraian berikut ini
menggambarkan kendala implementasi SAKTI berdasarkan survei internal KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat yang dilakukan pada Semester 1 tahun 2020.

KENDALA IMPLEMENTASI

SDM Satker : Kendala SAKTI Terdapat beberapa kendala
10,53% dalam implementasi SAKTI.
Efektivitas Metode Kendala terbesar adalah pada
Sosialisasi : 26,32%

Jaringan permasalahan email
Internet :
26,32% Email kedinasan, dimana user tidak
Kedinasan
memiliki email kedinasan
Satker :
36,84% sebagai prasyarat untuk dapat

mengimplementasikan SAKTI berbasis web. DItambah pula dengan rendahnya faktor

kesadaran satker mengenai urgensi email kedinasan ini. Kendala berikutnya adalah

menyangkut keberadaan jaringan internet, terutama pada beberapa satker yang berada

di luar jangkauan internet (remote area) sehingga mengalami kesulitan dalam
mengakses internet. Kendala lain adalah faktor efektivitas metode sosialisasi SAKTI
Web yang selama ini menggunakan metode video conference. Metode ini dirasakan
kurang efektif, selain karena koneksi internet yang tidak stabil, juga ada beberapa hal
yang tidak optimal dibandingkan metode bimbingan teknis di dalam kelas, dimana dalam
kurun waktu tertentu peserta bimbingan teknis dikondisikan sehingga mereka dapat
lebih fokus pada materi yang disampaikan. Kendala lain adalah faktor kesiapan SDM
Satker dalam implementasi SAKTI dalam memahami modul SAKTI yang disampaikan.

Dalam implementasi SAKTI berbasis web, ada beberapa isu, antara lain :

a. Pendaftaran Email kedinasan oleh user

Pemahaman Email Dinas Koordinasi Dalam hal pendaftaran email
Satker : KPPN : kedinasan, isu terbesar adalah
14,29% 7,14% Awareness pada hal prosedural di tingkat
Satker : satker yang memerlukan
Prosedural 7,14% ketelitian seperti pengisian
di Satker form pendaftaran email,
Timing di penyampaian data NIK/NRK,
,50% KPPN :
7,14%

Lain2 :
14,29%

penunjukan user dalam SK, ataupun pengaktivasian email oleh satker. Isu lainnya

adalah pemahaman satker mengenai penggunaan email kedinasan dan tingkat

awareness satker atas pentingnya email kedinasan.

Isu internal di KPPN adalah terkait dengan timing/waktu pelaksanaan di akhir tahun,

serta adanya beberapa NIP/NRK yang sama atau telah didaftarkan di KPPN lain. Isu lain

yang bersifat eksternal antara lain meliputi akses ke situs sakti.mail.go.id yang

bermasalah sehingga proses upload pendaftaran email sering mengalami kegagalan.

b. Pendaftaran user di KPPN

Daftar User Timing KPPN : Dalam tahap pendaftaran user
6,25% di KPPN, isu terbanyak adalah

Lain2: Pemahaman pada permasalahan prosedural
31,25% Satker : di satker yang memerlukan
12,5% ketelitian, seperti pencantuman
Prosedural nomer HP sehingga SMS
Satker : 50

%

notifikasi user tidak sampai

kepada pengguna, kesalahan

penulisan nomer identitas (NIP/NPWP), pengisian form referensi satker sehingga gagal

di upload di SAKTI web. Faktor lain di tingkat satker adalah menyangkut pemahaman
satker mengenai urgensi pendaftaran user, ataupun kendala penggabungan beberapa
satker yang memerlukan pengaturan unit organisasi dan memberikan pemahaman
kembali kepada pegawai satker yang baru tersebut.
Isu internal di KPPN masih terkait dengan timing pelaksanaan di akhir tahun yang
berbarengan dengan load pekerjaan yang tinggi di KPPN. Sedangkan faktor lain yang
bersifat eksternal adalah terkait dengan maintenance SAKTI yang selama beberapa hari
mengalami kendala teknis di awal tahun 2020.
ANALISIS ISU

Dengan melihat berbagai kendala diatas, dapat dilihat bahwa dalam
implementasi SAKTI berbasis web, kendala terbanyak adalah pada level Satker. Baik
menyangkut hal-hal yang bersifat prosedural dan memerlukan ketelitian satker, faktor
awareness pihak satker yang berdampak pada tingkat pemahaman atas proses bisnis
yang terjadi, serta adanya Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan,
pengetahuan dan kecakapan sebagai user.
Melihat isu yang ada, beberapa pendekatan kepada satker yang perlu dilakukan:
• Secara teknis : perlu adanya pendampingan yang berkelanjutan kepada satker

mengenai hal-hal teknis terkait SAKTI. Selain melakukan sosialisasi, pendampingan
dapat dilaksanakan dengan menyediakan waktu dan petugas khusus bagi petugas
satker yang memerlukan bantuan dan konsultasi ke KPPN. Melalui hal ini
diharapkan petugas satker akan terbiasa dan dapat melakukan hal-hal teknis
sebagai user SAKTI web dengan lebih baik. Selain itu, petugas satker diharapkan
adalah petugas yang memiliki dedikasi dan waktu untuk melaksanakan tugasnya
sebagai user. Dan yang lebih penting, petugas ini diharapkan merupakan orang
yang telah mendapat bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh KPPN.
• Secara birokratis : perlu adanya pendekatan dari pejabat Ditjen Perbendaharaan
kepada pejabat Satker/Kementerian/Lembaga, sehingga petugas satker yang
notabene secara birokrasi berada di bawah pejabat Satker K/L akan termotivasi
untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Selain itu, pendekatan birokratis
ini juga diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari level atas, selain dukungan
lain berupa penyediaan fasilitas, sarana prasarana dan SDM di Satker tersebut
untuk mendukung keberhasilan implementasi SAKTI web.
Isu pada level KPPN menempati porsi yang paling kecil dari level lainnya. Namun
isu di level ini dapat dianggap merupakan isu nasional karena dialami juga oleh KPPN
lainnya, yaitu masalah SDM di KPPN yang didedikasikan untuk mengawal implementasi

SAKTI, serta target waktu pelaksanaan di akhir tahun yang berbarengan dengan load
pekerjaan yang tinggi di KPPN. Dengan melihat hal ini maka diperlukan kebijakan secara
nasional terkait pengaturan target waktu implementasi SAKTI web. Di lain pihak, KPPN
juga dapat menyesuaikan dan mengatur strategi terkait kebijakan nasional ini. Misalnya
pengaturan tentang penyediaan SDM di KPPN yang didedikasikan secara khusus untuk
mengawal SAKTI, ataupun antisipasi KPPN atas beban pekerjaan yang memuncak di
akhir tahun sehingga diharapkan implementasi SAKTI tidak begitu terpengaruh oleh
proses bisnis KPPN secara umum.

Isu lain pada level eksternal terkait dengan kondisi force majeure yang dianggap
berada di luar rencana perhitungan. Kondisi seperti akses jaringan yang lambat dan
maintenance SAKTI yang memakan waktu cukup lama merupakan kondisi di luar
rencana perhitungan stakeholder. Namun mengingat prosentase kendala ini cukup
signifikan, diharapkan pihak yang terkait dengan penanganan jaringan dan hal teknis
(Dit SITP) dapat menjadikan hal-hal force majeure diatas sebagai test-case untuk
penanganan hal serupa sebagai langkah untuk memitigasi risiko berikutnya.

KESIMPULAN
1. Implementasi SAKTI Web merupakan project nasional yang melibatkan kerjasama

dan koordinasi dari Kementerian Keuangan dengan para satker di semua
Kementerian/Lembaga. Diperlukan dedikasi dan komitmen baik dari level pejabat
hingga pelaksana untuk keberhasilan implementasinya.
2. Dengan melihat bahwa isu terbesar implementasi SAKTI web adalah pada satker,
maka diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dan realistis untuk
meningkatkan awareness satker atas urgensi tahap-tahap dalam implementasi
SAKTI. Adanya awareness yang tinggi akan mendorong kemauan untuk memahami,
mempelajari dan memberikan dukungan baik penyediaan SDM maupun infrastruktur
yang memadai untuk keberhasilan implementasi SAKTI.
3. Isu lain terkait KPPN lebih merupakan isu nasional yang memerlukan pengaturan
kebijakan secara nasional. Termasuk pula isu eksternal yang bersifat force majeure
dapat dilihat sebagai test case untuk mitigasi risiko berikutnya.

REKOMENDASI
1. Diperlukan langkah-langkah pendekatan yang lebih strategis dan realistis kepada

satker agar memiliki komitmen tinggi dalam keberhasilan implementasi SAKTI,
melalui pendekatan teknis secara kontinyu dari KPPN kepada petugas satker, dan

pendekatan birokratis dari pejabat Ditjen Perbendaharaan kepada pejabat Satker
K/L tersebut.
2. Diperlukan pengaturan kebijakan secara nasional kepada KPPN menyangkut
penyediaan SDM yang berdedikasi pada implementasi SAKTI, dan pengaturan
target waktu implementasi SAKTI yang tidak mengganggu proses bisnis akhir tahun
di KPPN.
3. Diperlukan mitigasi risiko dari Dit SITP sebagai penyedia TIK lingkup Ditjen
Perbendaharaan terkait beberapa kasus seperti maintenance yang memakan waktu
cukup lama, atau penyediaan jaringan internet yang stabil. Bila diperlukan dapat
melibatkan pihak professional untuk mitigasi ini.

IISSTTAANNAA BBOOGGOORR

Salah satu dari enam Istana Presiden RI, Istana Bogor,
mempunyai keunikan tersendiri dari aspek historis,
kebudayaan, dan faunanya. Salah satunya adalah

keberadaan rusa-rusa yang didatangkan langsung dari
Nepal dan tetap terjaga dari dulu sampai sekarang.
Seperti Kementerian Keuangan menjaga keuangan

negara yang tertuang dalam motto "Nagara Dana Rakca"
yang berarti "Penjaga Keuangan Negara".

BAB V

KKEESSIIMMPPUULLAANN

Cireng memiliki ukuran yang kecil dan terlihat sederhana,
meskipun begitu cireng diminati banyak khalayak karena
rasanya yang enak. Begitupun Pegawai Kementerian
Keuangan, selalu menjunjung kesederhanaan
namun memiliki pengaruh besar
dalam memajukan
Indonesia.

Cireng

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

BAB V

KESIMPULAN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terus
berupaya untuk melakukan pembinaan dan evaluasi atas kinerja instansi vertikal yang
berada dibawah wilayah kerjanya. Pada semester I tahun 2020, di tengah pandemi
COVID-19 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan KPPN. Sebagian
besar pelaksanaan tugas pembinaan KPPN ini tidak dapat dilaksanakan dengan
melakukan kunjungan langsung ke tempat kerja di KPPN (on the spot), namun
dilaksanakan secara on desk melalui video conference (zoom meeting) dan media
komunikasi lainnya. Sebagai inovasi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
membuat Lembar Konfirmasi Harian (LKH) untuk memudahkan konfirmasi dan
mempunyai data historis pembinaan yang jelas. Meskipun banyak hambatan dan
keterbatasan dalam pelaksanaan pembinaan kali ini, namun kualitas dan hasil
pembinaan yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa barat
tetap dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademis.

Hasil pembinaan dan supervisi KPPN semester I tahun 2020 dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Secara umum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Kinerja KPPN Lingkup

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana dengan lebih baik.
Kinerja rata-rata KPPN memiliki tren terus meningkat dan secara keseluruhan
tercatat dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 98,11. Hal ini berarti
terjadi peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan kinerja di semester II tahun
2019 yang sebesar 98,03 dan semester I tahun 2019 yang rata-rata nilainya
sebesar 97,6.
Kinerja seluruh KPPN telah diatas target IKU. Hal ini mengindikasikan pembinaan
dan supervisi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb telah berhasil.
Hasil temuan dan permasalahan yang terjadi pada periode pembinaan semester
II tahun 2019 telah ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan secara tuntas. Selain itu,
rekomendasi hasil pembinaan atas permasalahan pada periode semester I tahun
2020 telah ditindaklanjuti oleh KPPN.

197

BAB V - KESIMPULAN KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

2. Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat pada Semester I Tahun 2020 terlaksana dengan baik.
a. Rata-rata nilai kinerja pelaksanaan tugas kuasa BUN di semester I tahun 2020
adalah sebesar 39,7 sama dengan nilai di semester II tahun 2019 dengan nilai
sebesar 39,7.
b. Tingkat akurasi RPD harian Satker sudah baik yaitu rata-rata 95,07%. Namun
capaian ini lebih rendah jika dibandingkan capaian semester II tahun 2019
dengan rata-rata sebesar 96,05%.

3. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat pada Semester I Tahun 2020 telah terlaksana dengan lebih baik.
Rata-rata nilai kinerja pelayanan perbendaharaan pada semester I tahun 2020
adalah sebesar 29,93. Capaian nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan
capaian rata- rata semester II tahun 2019 sebesar 29,78.
Tingkat kepuasan satker terhadap pelayanan perbendaharaan memperoleh nilai
rata-rata 97,34 sedikit menurun jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan pada
semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2019 dengan capaian nilai rata-rata
sebesar 97,86 dan 97.

4. Pelaksanaan Kinerja dan Tata Kelola pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat telah terlaksana dengan lebih baik.
Rata-rata nilai kinerja dan tata kelola di semester I tahun 2020 adalah sebesar 29,4
sama dengan capaian rata-rata nilai di semester II tahun 2019 dengan nilai
sebesar 29,4.
Nilai rata-rata survei internal pada pegawai KPPN tercatat 98,91 (sangat puas).
Hasil survey ini menurun jika dibandingkan dengan periode semester II tahun 2019
dan semester I tahun 2019 yaitu sebesar 99,40 (sangat puas) dan 99,06 (sangat
puas).

5. Pengembangan Inovasi dan Capaian Prestasi pada KPPN Lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Jawa Barat
KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah banyak
mengembangkan inovasi yang mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan
kepada stakeholder. KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat juga telah banyak meraih prestasi. Prestasi di tingkat nasional salah satunya
adalah seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
telah berhasil meraih predikat WBK. 2 (dua) KPPN telah berhasil meraih predikat

198

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB V - KESIMPULAN

WBBM yaitu KPPN Kuningan dan KPPN Sukabumi. Pada tahun 2020 telah
diusulkan KPPN untuk mengikuti penilaian WBBM yaitu KPPN Bandung I, KPPN
Bandung II, dan KPPN Karawang.

6. Penerapan Manajemen Risiko pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat
Seluruh KPPN telah menerapkan manajemen risiko. Piagam Manajemen Risiko
dan Profil Risiko telah ditetapkan pada awal tahun. Secara triwulanan KPPN
melaksanakan rapat berkala manajemen risiko dan menyampaikan laporan hasil
mitigasi risiko-risiko yang berada di luar arena penerimaan Unit Pemilik Risiko
(UPR) dalam bentuk Laporan Pemantauan Risiko.

7. Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat
Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan
internal oleh KPPN yang meliputi lingkungan pengendalian, manajemen risiko,
kegiatan penendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian
intern telah dijalankan secara konsisten. Laporan pelaksanaannya telah
disampaikan secara tepat waktu dan dilampiri dokumen pendukung secara
lengkap.

8. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemen-
terian Keuangan No. ND-821/SJ.2/2020 tanggal 25 Juni 2020, KPPN Bandung I,
KPPN Bandung II, dan KPPN Karawang ditetapkan sebagai bagian dari 280 unit
kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang berhak untuk mengikuti penilaian
nasional tahun 2020 yang pelaksanaannya dimulai pada bulan Juli s.d. November
2020.

9. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada KPPN Ling-
kup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Dalam rangka peningkatan kualitas layanan unit-unit pelayanan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah menerapkan SMM ISO 9001:2015.
Meskipun demikian agar penerapan SMM ISO 9001:2015 ini secara konsisten dan

199

BAB V - KESIMPULAN KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

berkesinambungan perlu dukungan dari semua pihak. Kepala Kantor sebagai Ma-
najemen Puncak, dukungan pegawai sebagai sumber daya manusia pada KPPN,
dan dukungan/peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dalam
memberikan asistensi dan pembinaan dalam implementasinya.

10. Implementasi penggunaan UP melalui sistem marketplace pada KPPN Ling-
kup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-646/PB.3/2019
tanggal 30 Desember 2019 hal Penetapan Satuan Kerja Peserta Uji Coba
Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment
Tahap II, KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
ditunjuk untuk mengimplementasikan sistem tersebut. Dari hasil monitoring dan
evaluasi selama periode semester I tahun 2020, KPPN telah berupaya untuk
mengimplementasikannya. Dari 12 (dua belas) KPPN peserta uji coba, sudah 10
(sepuluh) KPPN yang telah menggunakan sistem tersebut dalam transaksinya.

11. Implementasi Aplikasi eSPM pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat
Pada masa darurat pandemi COVID-19 ini, aplikasi eSPM sangat membantu
pelaksanaan tugas layanan pada KPPN. Seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah berupaya mengimplementasikan hal
tersebut. Dari hasil monitoring dan evaluasi implementasi eSPM periode semester
I tahun 2020, rata rata tingkat ketepatan penyelesaian SPM adalah 71,19%.
Kendala-kendala yang dihadapi telah di petakan. KPPN telah berkoordinasi
dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan satker di
wilayahnya dalam meningkatkan ketepatan penyelesaian SPM pada aplikasi
eSPM.

12. Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada KPPN Ling-
kup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh satker pada KPPN
lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada periode semester
I tahun 2020 sebesar 46% naik sebesar 16% dibandingkan semester II tahun 2019
yang hanya mencapai 30%. Masih banyak satker yang belum
mengimplementasikan penggunaan KKP. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi
KPPN untuk terus mengedukasi satker dalam pelaksanaan implementasi
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

200

BAB VI

RREEKKOOMMEENNDDAASSII

JEMBATAN

PASUPATI

PANJANG : 2.800,00 m LEBAR : 30,00 m JENIS JEMBATAN : Cable Stayed

Jembatan Pasupati  atau  Jalan Layang Pasupati  adalah
sebuah  jembatan  yang menghubungkan bagian utara dan
timur  Kota Bandung  melewati lembah  Cikapundung.
Panjangnya 2,8 km dan lebarnya 30-60 m. Pasupati merupakan
singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan layang
Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang
memanfaatkan teknologi anti gempa. Sama halnya dengan
Kementerian Keuangan, diperlukan kuat dan kokohnya
integritas yang diwujudkan dengan berpikir, berkata,
berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta
memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

BATAGOR
BANDUNG

Cita rasa kuliner Bandung yang sangat Beragam
Dapat mengingatkan kita akan indahnya
keberagaman. Sama seperti kementerian keuangan,
latar belakang kultur pegawai yang beragaman
menambahkan warna yang indah dalam lingkungan
kerja sehari-hari. Keberagaman bukan menjadi
media yang memecah, melainkan menjadi pelekat
yang dapat mempersatukan.

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

BAB VI
REKOMENDASI

Untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil kinerja KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain :
1. Pada tanggal 28 Januari 2020, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah membuat

Dwi Warna Charter yang merupakan komitmen bersama antara Kepala Kanwil
dengan para Kepala KPPN untuk peningkatan kinerja tertinggi pada KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. Kinerja yang tercantum dalam Dwi Warna Charter
dipilih terhadap kinerja lainnya dengan kriteria : menjadi temuan berulang,
capaiannya masih rendah, atau kinerja yang capaiannya perlu ditingkatkan lagi.
Target kinerja yang harus dicapai, ditetapkan dengan nilai ambang batas yang
sangat ketat. Dengan telah ditandatanganinya Dwi Warna Charter, Kepala KPPN
siap untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan dukungan dan koordinasi
serta pemantauan triwulanan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat.

(isi lengkap Dwi Warna Charter sebagaimana terlampir dalam lampiran)

201

BAB VI - REKOMENDASI KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

2. Pengembangan Inovasi dan Capaian Prestasi
Meskipun pada tahun 2020 hanya ada 3 (tiga) KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat yang diusulkan untuk mengikuti penilaian tingkat nasional Zona
Integritas menuju WBBM yang menuntut banyak ide dan gagasan untuk membuat
inovasi baru dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada stakeholder,
diharapkan KPPN-KPPN lain yang belum diusulkan untuk mengikuti penilaian Zona
Integritas menuju WBBM tetap mempertahankan kreatifitasnya untuk membuat
terobosan baru dalam peningkatan layananannya dan tidak kehilangan semangat
untuk tetap bersaing memperoleh prestasi terbaiknya, baik di tingkat Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional.

3. Penerapan Manajemen Risiko
Kepala KPPN merupakan Unit Pemilik Risiko, maka perlu dukungan dan
keterlibatan yang lebih besar dari para Kepala KPPN dalam penerapan manajemen
risiko di lingkungan KPPN. Untuk itu para Kepala KPPN perlu diberikan pembekalan
khusus sehingga bisa lebih memahami penyusunan dan penerapan manajemen
risiko di kantornya masing-masing.

4. Implementasi Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace
Berdasarkan monitoring dan evaluasi, persentase penggunaan UP melalui sistem
marketplace masih sangat rendah dan bahkan masih ada KPPN yang belum sama
sekali menggunakannya. Oleh karena itu di masa yang akan datang Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat akan mendorong KPPN untuk :
➢ Menjalankan uji coba penggunaan UP melalui sistem marketplace sesuai yang
telah ditetapkan dalam ketentuan;
➢ Mengadakan koordinasi dengan bank dan rekanan/mitra kerja yang telah
ditunjuk dan melakukan webinar untuk kegiatan bimtek dan pelatihan terkait
penggunaan belanja pada sistem marketplace.

5. Implementasi Aplikasi eSPM pada KPPN
Untuk mengurangi tingkat penolakan SPM pada aplikasi eSPM, beberapa hal yang
perlu mendapat perhatian KPPN, antara lain :
➢ KPPN harus terus melakukan sosialisasi dan bimtek secara online dalam
menggunakan aplikasi eSPM kepada satker di wilayah kerjanya.
➢ KPPN harus membuat video tutorial tentang petunjuk teknis dan solusi terhadap
aplikasi eSPM.

202

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB VI - REKOMENDASI

6. Implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat akan mendorong KPPN untuk terus mengedukasi
satker agar implementasi penggunaan KKP oleh satker lebih ditingkatkan lagi. Pada
masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, transaksi seharusnya lebih
mengutamakan transaksi non tunai. Dalam konteks ini, KKP akan menjadi solusi
yang lebih baik daripada penggunaan uang fisik secara tunai.

203

Lampiran - lampiran

Museum Pos Indonesia

Gedung Bersejarah di Kota Bandung ini adalah merupakan bangunan museum dengan model arsitektur
Art Deco yang sudah berdiri sejak zaman masa kolonial belanda, yaitu tepatnya pada tahun 1933. Di sini
terdapat banyak sekali koleksi perangko yang dikumpulkan dari masa ke masa baik dari dalam maupun

mancanegara yang jumlahnya mencapai ribuan. Seperti Kementrian Keuangan yang menngumpulkan
orang-orang terbaik untuk bersatu membangun Indonesia.