KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
kaidah akuntansi, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai ketentuan
yang berlaku. Sedangkan komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Sub
Bagian Umum yaitu merencanakan dan memantau pelaksanaan pengadaan,
penyimpanan, penatausahaan, penyaluran, dan pemeliharaan perlengkapan
kantor, gedung, kendaraan dinas, rumah dinas, melakukan pembinaan, dan
bimbingan pegawai dalam rangka meningkatkan motivasi dan presteasi kerja,
memantau pelaksanaan penatausahaan persuratan, DIPA, SPM dan SP2D,
kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan ke alamat
yang dituju serta membahas tindak lanjut tanggapan LHP dan kepala seksi
lainnya memantau penyelesaiannya telah berjalan dengan baik.
Secara keseluruhan komunikasi dan koordinasi internal diseluruh KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik
sesuai target penilaian rata rata mencapai 100%.
b. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal
Hasil yang dicapai untuk kegiatan komunikasi dan koordinasi eksternal pada
periode Semester I Tahun 2020 belum memenuhi harapan sesuai target yang
ingin dicapai. Rata-rata hasil penilaian untuk kegiatan komunikasi dan
koordinasi eksternal mencapai 94,50%, sehingga bobot nilai yang dicapai
rata-rata sebesar 2,92 dari target bobot penilaian maksimum 3. Beberapa
indikator penilaian yang belum memenuhi harapan yaitu:
1. Pada KPPN Purwakarta belum melakukan sosialisasi terkait prosedur
pencairan dana dan penyampaian RDP minimal satu kali dalam setahun,
kepada para rekanan setempat melalui forum asosiasi pengusaha jasa
pengadaan barang/jasa;
2. KPPN Tasikmalaya belum memiliki kartu nama yang dapat dengan mudah
digunakan untuk berkenalan dengan pihak-pihak yang dilayani atau yang
berkepentingan dengan KPPN
3. KPPN Purwakarta, KPPN Tasikmalaya, KPPN Bandung II, KPPN Garut
dan Bekasi belum mengadakan kegiatan acara talk show atau dialog
melalui radio atau TV setempat setiap triwulan atau semester tentang
berbagai topik seputar pelaksanaan tugas KPPN, atau isu-isu terhangat
terkait pengelolaan keuangan negara.
Kepuasan Pegawai
a) Kepuasan Pegawai atas Tata Kelola KPPN
Setiap organisasi mengharapkan kinerja terbaik dari seluruh pegawainya.
Dengan kata lain, tingginya kepuasan kerja pegawai diharapkan dapat
81
BAB III KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
berimplikasi secara positif baik terhadap produktivitas pegawai itu sendiri
maupun organisasi secara keseluruhan. Untuk mengukur tingkat kepuasan
pegawai terhadap dukungan teknis operasional KPPN dilakukan melalui survei
kepuasan pegawai terhadap tata kelola KPPN meliputi operasional pendukung
kegiatan yang tidak terkait langsung dengan operasional pelayanan, tetapi
diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan antara lain: fasilitas, upaya
pengembangan pegawai, serta sistem reward and punishmant yang ada di
KPPN.
Penjelasan:
Kepuasan kerja diyakini dapat mendorong dan memengaruhi semangat kerja pegawai sehingga
pegawai akan berupaya untuk bekerja sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi yang
maksimal bagi organisasi
Untuk meningkatkan kualitas kepuasan pegawai atas dukungan operasional
yang telah diberikan oleh KPPN lingkup Kanwil DJPb provinsi Jawa Barat
terhadap pegawainya. Hasil indeks kepuasan pegawai KPPN lingkup Kanwil
DJPb provinsi Jawa Barat periode Semester I Tahun 2020 rata-rata mencapai
99,40% dengan bobot nilai pada range 81%-100%.
b) Kepuasan Pegawai Terhadap Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN
Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang SKKI
Kanwil DJPb provinsi Jawa Barat, untuk meningkatkan mutu pembinaan dan
supervisi KPPN. Sejak tahun 2016 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Barat pada pembinaaan dan supervisi KPPN lingkup Kanwil DJPb provinsi Jawa
Barat, melakukan kajian melalui survei indeks kepuasan pegawai KPPN atas
pembinaan dan supervisi KPPN. Survei dilakukan secara berkala, dilaksanakan
2 kali dalam setahun dengan berpedoman pada peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Penjelasan:
Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui gambaran kinerja yang obyektif pada setiap
periode pembinaan KPPN atas pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN oleh Tim Pembinaan
dan Supervisi KPPN
Metode yang dilakukan adalah melalui survei dan observasi dilapangan.
Penilaian kepuasan pegawai KPPN terhadap Tim Pembinaan dan Supervisi
KPPN menjadi tolak ukur sampai seberapa jauh respon pegawai KPPN atas
pembinaan dan supervisi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat. Penilaian Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) dilakukan oleh Tim Pembina
82
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
dan Supervisi KPPN dengan menyebarkan kuesioner yang terdiri dari 13
pertanyaan kepada pejabat/pegawai KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, meliputi kompetensi/kualifikasi, SDM
dan pengembangan kompetensi, dan penghargaan terhadap kinerja Tim
Pembina dan supervisi KPPN dan wawancara langsung. Beberapa metode
analisis data digunakan dalam menjawab maksud dan tujuan survei yaitu:
Analisis deskriptif dan grafik
Penjelasan:
Analisis ini digunakan un tuk mendeskripsikan pengelompokan responden dalam
tampilan persentase dan grafik sehingga mudah untuk dipahami
Perhitungan indeks memuat: indeks kepuasan satker atas layanan KPPN,
indeks kepuasan pegawai KPPN lingkup Kanwil DJPb provinsi Jawa Barat
terhadap kualitas layanan dukungan operasional KPPN, dan indeks kepuasan
tim pembinaan dan supervisi KPPN. Untuk perhitungan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM), adalah:
IKM dihitung dengan rumus:
IKP/IKM = T X100%
5Y
Keterangan:
IKP = Indeks Kepuasan Pegawai
T = Hasil kali antara jumlah rata-rata kepentingan dengan rata-rata kepuasan ( ∑ I x P)
5Y = 5x Jumlah rata-rata Kepentingan (5 x ∑I)
Kriteria Nilai Customer Satisfaction Index
Nilai CSI Kriteria CSI
0,81 – 1,00 Sangat Puas
0,66 – 0,80
0,51 – 0,65 Puas
0,35 – 0,50 Cukup Puas
0,00 – 0,.4 Kurang Puas
Tidak Puas
Indeks kepuasan pegawai KPPN lingkup Kanwil DJPb provinsi Jawa Barat
terhadap kualitas layanan dukungan operasional KPPN rata-rata 97,34, hasil
penilaian pegawai KPPN lingkup Kanwil DJPb provinsi Jawa Barat terhadap
tim pembina dan supervisi KPPN rata-rata memberikan penilaian sangat puas
yaitu 98,64. indeks kepuasan satker atas layanan KPPN rata-rata 98,91.
83
BAB III KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
Tabel 3.19
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
Indeks Kepuasan Pegawai Internal dan Tim Pembina KPPN
Semester I Tahun 2020
No KPPN Jumlah IKM IKP Internal IKP Keterangan
SDM KPPN Terhadap Tim
Sangat
Pembina Puas/Sangat
1 Purwakarta 17 100,00 99,48 100,00 Penting
2 Bandung I 41 93,42 97,25 95,43
3 Bogor 48 91,00 95,33 96,95
4 Cirebon 26 98,00 99,82 100,00
5 Tasikmalaya 30 94,20 98,28 96,50
6 Karawang 23 99,87 100,00 100,00
7 Sumedang 19 100,00 100,00 100
8 Bandung II 31 96,80 97,67 97,1
9 Garut 17 100,00 99,90 100
10 Sukabumi 22 100,00 100,00 100
11 Kuningan 17 98,40 99,91 97,65
12 Bekasi 28 96,36 99,27 100,00
Jumlah rata-rata 26,58 97,34 98,91 98,64
Sumber : Hasil Survei Pegawai dan Mitra Kerja KPPN Lingkup Kanwil Semester I Tahun 2020
F. PEMBINAAN TERPADU KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
Salah satu tugas dan fungsi Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat adalah
melakukan pembinaan dan supervisi KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat. Selain melakukan pembinaan dan supervisi KPPN sebagaimana diatur dalam
keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman
Pembinaan dan Supervisi KPPN, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat secara terpadu
juga dilakukan pembinaan tugas lainnya yaitu:
1. Pembinaan penerapan sistem Manajemen ISO 9001:2015 Mandiri;
2. Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM pada KPPN Bandung
I, KPPN Bandung II, dan KPPN Karawang.
3. Pembinaan Supervisi Teknik Aplikasi.
Penjelasan:
Inovasi merupakan hal terpenting dan salah satu strategi kunci untuk mencapai tujuan
organisasi di masa depan. Untuk itu pengetahuan dan pola pikir yang inovatif sangat
diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat dalam menciptakan solusi kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi
84
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
a. Latar belakang dilakukannya pembinaan terpadu adalah :
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
dapat lebih efektif dan efisiensi dari sisi SDM, alokasi biaya dan waktu.
2. Penerapan sistem manajemen mutu dapat menjadi pedoman pendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN bagi pegawai dalam melaksanakan
pekerjaan rutin, sekaligus menjadi panduan dalam memberikan jaminan
pelayanan yang berkualitas kepada para stakeholders.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat kepada masyarakat sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat,
tepat dan profesional dan mengoptimalkan kegiatan pencegahan dan
pemberantasan tindakan korupsi.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan para pengguna
layanan melalui aplikasi.
b. Tujuan Pembinaan
1. Penerapan SMM ISO 9001:2015
a. Memastikan action plan implementasi penerapan SMM ISO 9001:2015
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
151/PB/2018 tanggal 12 Maret 2018 Tentang Penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a) Tahapan penyusunan dan penetapan pedoman mutu;
b) Tahap internalisasi pedoman mutu;
c) Tahap pelaksanaan pedoman mutu
b. Mengoordinasi percepatan implementasi pelaksanaan penerapan sistem
manajemen mutu ISO 9001:2015 secara mandiri di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan tahun 2018 berjalan dengan baik.
c. Memastikan seluruh KPPN telah siap untuk mengikuti proses audit
sertifikasi ISO, sebagai tindak lanjut atas penerapan sistem manajemen
mutu ISO 9001:2015 secara mandiri di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
2. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM
a. Membangun Zona Integritas menuju WBBM di KPPN Bandung I, KPPN
Bandung II, dan KPPN Karawang.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat kepada masyarakat sehingga dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat dan profesional dan mengoptimalkan kegiatan
pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi.
85
BAB III KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
3. Supervisi Teknik Aplikasi
Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
meningkatkan pelayanan publik meliputi:
a. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur operasi
aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan
Sistem Aplikasi KeuanganTingkat Instansi (SAKTI) ;
b. Pelaksanaan monitoring standarisasi infrastruktur dan Sumber Daya
Manusia (SDM) pendukung Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
c. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
c. Metode Pembinaan
Monitoring dan evaluasi pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
dilaksanakan oleh Tim Pembina Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat melalui:
1. Pembinaan/Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
Pengelolaan sistem manajemen mutu, pengelolaan sumber daya manusia
(SDM) dan tanggung jawab pengelolaan dalam rangka pengendalian sistem
manajemen mutu ISO 9001:2015 secara mandiri.
2. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM
Pembinaan dan koordinasi, asistensi, serta dukungan teknis meliputi 6
komponen yaitu:
a. Manajemen Perubahan;
b. Manajemen Penataan Tatalaksana;
c. Penataan Sistem Manajemen SDM;
d. Penguatan Pengawasan;
e. Kualitas Penguatan Pelayanan Publik;
f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
3. Supervisi Teknik Aplikasi
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sebagai suporting bagi KPPN di wilayah
kerjanya telah membuat inovasi-inovasi aplikasi dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan publik. Seiring
dengan perubahan organisasi dan merupakan upaya peningkatan kualitas
kinerja dan layanan kepada satuan kerja. Kertas kerja yang digunakan adalah
cheklist standardisasi aplikai pendukung.
86
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
d. Unsur Unsur Pembinaan Terpadu
1. Pembinaan/Audit Eksternal Penerapan Sistem Manajmen ISO 9001:2015
Mandiri.
Sebagai tindak lanjut implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 Tentang Penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara, KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat harus menyusun
pedoman mutu sesuai pedoman implementasi Sistem Manajemen ISO
9001:2015.
Penjelasan
Transformasi Kelembagaan, Project Management Office (PMO) Direktorat Jenderal Perbendaharaan
telah menginisiasi adanya Treasury Charter 2017 yang berisi Quickwins Tranformasi Kelembagaan yaitu
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan harus melaksanakan SMM ISO 9001:2015 pada
KPPN.
Implementasi penerapan SMM ISO 9001:2015 KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat berdasarkan prosedur wajib yaitu pembentukan Tim;
Penyusunan Dokumen dan penerapan SMM ISO 9001:
2. Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM pada KPPN
Bandung I, KPPN Bandung II, KPPN Karawang yang mengikuti penilaian
nasional.
Progres perkembangunan pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM
meliputi 6 komponen pengungkit yaitu:
a. Manajemen Perubahan.
b. Penataan Tatalaksana.
c. Penataan Sistem Manajemen SDM.
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
e. Penguatan Pengawasan.
f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Perhitungan nilai perkembangan pembangunan zona integritas menuju WBBM
menggunakan perhitungan sesuai formula:
Total Nilai 6 Komponen = Penjumlahan Nilai a s.d f
Nilai = (Total Nilai : 60) x 100%
Keterangan: Nilai:Total Nilai Pemenuhan 6 dokumen pengungkit
e. Penilaian SMM ISO 9001:2015
Secara keseluruhan penerapan dan implementasi SMM ISO 9001:2015 periode
Semester I Tahun 2020 sudah dilaksanakan. Rata-rata persentasenya
pemenuhan standar SMM ISO 9001:2015 KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
87
BAB III KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
Jawa Barat mencapai 97,80%. Hasil penilaian SMM ISO 9001:2015 dijelaskan
pada tabel 3.19.
Tabel 3.20 Rekapitulasi Penilaian SMM ISO
No. KPPN Nilai SMM ISO 9001:2015
1 Purwakarta 97,75
2 Bandung I 97,00
3 Bogor 98,00
4 Cirebon 97,80
5 Tasikmalaya 97,75
6 Karawang 97,75
7 Sumedang 97,75
8 Bandung II 97,75
9 Garut 97,75
10 Sukabumi 98,20
11 Kuningan 97,75
12 Bekasi 99,50
Rata-rata 97,80
Sumber : Hasil Monev KPPN Lingkup Kanwil Semester I Tahun 2020
f. Penilaian WBK/WBBM
Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-
41/PB/2020 tanggal 22 Januari 2020 hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti
Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tingkat Nasional Tahun 2020, pada
periode semester I tahun 2020 ini, terdapat 3 (tiga) KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat yang mengikuti pembangunan ZI menuju WBBM adalah,
yaitu KPPN Bandung I, KPPN Bandung II dan KPPN Karawang. Hasil reviu
dokumen (komponen pengungkit) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) melalui Aplikasi DIA
adalah sebagai berikut :
1) KPPN Bandung I nilai 58,10 atau 96,83%
2) KPPN Bandung II nilai 59,30 atau 98,83%
3) KPPN Karawang nilai 59,50 atau 99,16%
88
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
Tabel 3.21 Matriks Audit Eksternal Implementasi Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 KPPN
Semester I Tahun 2020
No. STATUS RINCIAN TEMUAN PENYELESAIAN TEMUAN TINDAK LANJUT
MAJOR/MINOR PENYELESAIAN TEMUAN
KPPN PURWAKARTA
1. Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum seluruhnya - Segera dibuatkan - Karwas telah dibuat
9001:2015 sejak Juli 2018. Namun dibuatkan Karwas Karwasnya - Untuk usulan
KPPN Purwakarta telah sepenuhnya Pemeliharaan Sarpras - Akan segera perbaikan sarpras
melaksanakan penerapan sistem - Belum menggunakan menggunakan formulir selanjutnya akan
manajemen mutu SMM ISO 9001:2015 formulir usulan usulan perbaikan menggunakan formulir
pada Subbag Umum dan Seksi, perbaikan sarpras sarpras usulan perbaikan
Sebagaimana amanat Surat Keputusan
Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-
151/PB/2018 tanggal 12 Maret 2018.
KPPN BANDUNG I
2 Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum membuat - Segera -Karwas sebagian sudah
9001:2015 sejak 12 April 2018. Karwas Pemeliharaan diinformasikan ke dibuatkan oleh pengelola
sebagaimana diamanatkan oleh Surat Sarpras karena semua pengelola GKN untuk GKN
Keputusan Dirjen Perbendaharaan ditangani oleh membuat Karwas
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12 pengelola GKN. Sarpras
Maret 2018. - Belum membuat - Segera
karwas/jadwal diinformasikan ke
pemeliharaan/perbai Subbag Umum KPPN
kan peralatan dan untuk membuat
mesin termasuk Karwas Sarpras
evaluasi
rekanan/rekanan
terpilih
KPPN BOGOR
3 Telah menetapkan dan - Belum seluruhnya -Segera dibuatkan -Karwas telah dibuatkan
mengimplementasikan dokumen SMM dibuatkan Karwas Karwasnya sebagian
ISO 9001:2015 sejak 12 April 2018 Pemeliharaan Sarpras
sebagaimana diamanatkan oleh Surat
Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12
Maret 2018.
KPPN CIREBON
4 Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum seluruhnya Segera dibuatkan - Karwas telah dibuatkan
9001:2015 sejak 12 April 2018. dibuatkan Karwas Karwasnya sebagian
sebagaimana diamanatkan oleh Surat Pemeliharaan Sarpras
Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12
Maret 2018.
KPPN KARAWANG
5 Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum seluruhnya -Segera dibuatkan -Karwas telah dibuatkan
9001:2015 sejak 12 April 2018. dibuatkan Karwas Karwasnya sebagian
sebagaimana diamanatkan oleh Surat Pemeliharaan Sarpras
93
BAB III KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
No. STATUS RINCIAN TEMUAN PENYELESAIAN TEMUAN TINDAK LANJUT
MAJOR/MINOR PENYELESAIAN TEMUAN
Keputusan Dirjen Perbendaharaan - Belum menggunakan -Akan segera - Untuk usulan perbaikan
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12 formulir usulan menggunakan formulir sarpras selanjutnya akan
Maret 2018. perbaikan sarpras usulan perbaikan sarpras menggunakan formulir
usulan perbaikan
KPPN BANDUNG II
6 Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum seluruhnya -Segera dibuatkan -Karwas telah dibuat
9001:2015 sejak 12 April 2018. dibuatkan Karwas Karwasnya -Untuk usulan perbaikan
sebagaimana diamanatkan oleh Surat Pemeliharaan Sarpras Akan segera sarpras selanjutnya akan
Keputusan Dirjen Perbendaharaan - Belum menggunakan menggunakan formulir menggunakan formulir
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12 formulir usulan usulan perbaikan sarpras usulan perbaikan
Maret 2018. perbaikan sarpras
KPPN GARUT
7 Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum seluruhnya -Segera dibuatkan -Karwas telah dibuatkan
9001:2015 sejak 22 Mei 2018. dibuatkan Karwas Karwasnya - sebagian
sebagaimana diamanatkan oleh Surat Pemeliharaan Sarpras
Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12
Maret 2018.
KPPN SUMEDANG
8 Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum seluruhnya -Segera dibuatkan -Karwas telah dibuatkan
9001:2015 sejak 12 April 2018. dibuatkan Karwas Karwasnya sebagian
sebagaimana diamanatkan oleh Surat Pemeliharaan Sarpras
Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12
Maret 2018.
KPPN TASIKMALAYA
9 Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum seluruhnya - Segera dibuatkan -Karwas telah dibuatkan
9001:2015 sejak 05 April 2018. dibuatkan Karwas Karwasnya sebagian
sebagaimana diamanatkan oleh Surat Pemeliharaan Sarpras - Akan segera - Untuk usulan perbaikan
Keputusan Dirjen Perbendaharaan - Belum menggunakan menggunakan formulir sarpras selanjutnya akan
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12 formulir usulan usulan perbaikan sarpras menggunakan formulir
Maret 2018. perbaikan sarpras usulan perbaikan
KPPN SUKABUMI
10 Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum seluruhnya - Segera dibuatkan - Karwas telah dibuatkan
9001:2015 sejak 12 April 2018. dibuatkan Karwas Karwasnya sebagian
sebagaimana diamanatkan oleh Surat Pemeliharaan Sarpras
Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12
Maret 2018.
KPPN BEKASI
11 Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum seluruhnya -Segera dibuatkan -Karwas telah dibuatkan
9001:2015 sejak 04 April 2018. dibuatkan Karwas Karwasnya sebagian
sebagaimana diamanatkan oleh Surat Pemeliharaan Sarpras
Keputusan Dirjen Perbendaharaan
94
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
No. STATUS RINCIAN TEMUAN PENYELESAIAN TEMUAN TINDAK LANJUT
MAJOR/MINOR PENYELESAIAN TEMUAN
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12
Maret 2018.
KPPN KUNINGAN
12 Telah menetapkan dokumen SMM ISO - Belum seluruhnya -Segera dibuatkan -Karwas telah dibuatkan
9001:2015 sejak 09 April 2018. dibuatkan Karwas Karwasnya sebagian
sebagaimana diamanatkan oleh Surat Pemeliharaan Sarpras
Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Nomor KEP-151/PB/2018 tanggal 12
Maret 2018.
Sumber data : Hasil Monev Implementasi Sistem Manajemen Mutu Semester I Tahun 2020
g. Pembinaan Supervisi Teknik Aplikasi
Pembinaan Supervisi Teknis Aplikasi dilaksanakan dalam kurun waktu Januari
s.d. Juni 2020 di seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dengan
harapan dapat memperoleh gambaran atas beberapa hal sebagai berikut :
1. Implementasi Teknologi Informasi, termasuk kondisi sarana prasarana,
infrasruktur dan jaringan;
2. Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi, sesuai Peraturan
Dirjen Perbendaharaan No. Per-17/PB/2019 tentang Kebijakan Sistem
Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkugan Ditjen Pebendaharaan;
3. Implementasi beberapa inovasi yang bersifat Informasi Teknologi (IT) dari
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat;
4. Implementasi SAKTI terutama SAKTI Web (Tahap IV), serta program pen-
dampingannya kepada Satker di wilayah kerja masing-masing ;
Berdasar hasil pembinaan di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa
implementasi atas hal-hal yang bersifat IT telah dilaksanakan dengan sangat
baik, termasuk pemeliharaan jaringan, sarana prasarana, maupun penerapan
organisasi keamanan informasi di lingkup KPPN. Meskipun dalam beberapa
kasus, terdapat sarana komputer yang sudah out of date.
Terkait dengan implementasi SAKTI, sampai dengan akhir semester I tahun 2020
telah mencapai tahapan yang memuaskan. Tahapan implementasi SAKTI
sampai dengan akhir semester I tahun 2020 sebesar 34%, sesuai target yang
telah ditetapkan
h. Mapping Kinerja
Dalam rangka mempermudah pemetaan hasil penilaian kinerja KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat periode Semester I Tahun 2020 diperlukan
95
BAB III KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
pemetaan pencapaian kinerja. Sejak semester I tahun 2017 selain penilaian
kinerja berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN, penilaian kinerja
KPPN diukur berdasarkan komitmen atas penerapan SMM ISO 9001:2015 dan
pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM baik melalui akselerasi
maupun mandiri. Hasil mapping ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi
pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan.
Tabel 3.22 Mapping Kinerja KPPN Semester I Tahun 2020
UNSUR Pwk Bdg1 Bgr Crb Tsm Krw Smd Bdg2 Grt Smi Kng Bks
PENILAIAN
A. Kinerja 39,50 39,50 39,5 40,00 40,0 39,50 40,00 39,50 40,00 40,00 40,00 39,50
Pelaksanaan 9,50 9,50 0 0 10,00 9,50 10,00
Tugas Kuasa BUN 20,00 20,00 10,00 10,00 9,50
1. Efektifitas 20,00 20,00 9,50 10,00 10,0 9,50 20,00
Pembinaan 0 20,00 20,00 20,00
Satker 10,00 10,00 10,00
2. Penyelesaian 20,0 20,00 20,0 10,00 10,00 10,00
Transaksi 29,8 30,0 0 0 20,00 30,0
Pencairan Dana 24,80 25,00 25,00 30,0 29,8 30,0
5,00 5,00 10,0 10,00 10,0 5,00 10,00 10,00 25,00 24,80 25,00
3. Laporan 27,58 28,26 0 0 10,00 28,50 5,00 5,00 5,00
Keuangan 5,00 4,85 5,00 30,00 28,38 28,29
Tingkat Kuasa 5,00 5,00 30,0 29,8 29,8 30,0 5,00 30,0 30,0 5,00 5,00 5,00
BUN 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
4,38 5,00 25,0 24,80 24,8 25,00 5,00 25,00 25,00 5,00 5,00 5,00
B. Kinerja Pelayanan 0 0 5,00 4,88 4,88
Perbendaharaan 3,00 1,50 1,50
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 2,91
1. Peningkatan 4,00 4,00 4,00
Kualitas 28,5 28,35 27,9 28,41 28,41 100,00 98,18 97,79
Pelayanan Publik 0 8 28,50
2. Indeks Kepuasan 5,00 4,85 5,00 5,00 5,00 5,00
Layanan 5,00 5,00
5,00 5,00 5,00 5,00
C. Kinerja dan Tata
Kelola 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
1. Kinerja 5,00 5,00 4,81 5,00 5,00 5,00
Organisasi
2. Manajemen SDM
3. Manajemen
Keuangan
4. Tata Usaha dan
Rumah Tangga
5. Pengendalian 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Internal
6. Komunikasi dan
Koordinasi 2,70 2,91 3,00 3,00 2,67 3,00 3,00 2,91 2,91
Pimpinan
7. Kepuasan 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Pegawai
NILAI KINERJA KPPN 96,88 97,76 98,0 98,15 97,7 98,00 98,50 97,91 98,41
= JUMLAH NILAI A 0 8
s.d NILAI C
Sumber : Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Semester I Tahun 2020
G. MAPPING KINERJA PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
Pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat periode Semester I Tahun 2020 dilaksanakan melalui
mekanisme on desk selama 5 hari kerja untuk KPPN Tipe A1 dan 4 hari untuk KPPN
96
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB III
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
Tipe A2. Pembinaan dan supervisi dilakukan secara terpadu melibatkan bagian
umum dan bidang lain di Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, sehingga pada saat
pelaksanaan kegiatan tersebut di KPPN, dapat secara komprehensif membantu
penyelesaian permasalahan yang terjadi. Dari hasil pembinaan dan supervisi KPPN
tersebut, dan dari hasil pengolahan data mapping Kinerja KPPN Semester I Tahun
2020 diketahui bahwa pencapaian nilai rata-rata KPPN adalah sebesar 98,11. KPPN
yang berhasil meraih nilai di atas rata-rata adalah KPPN Sukabumi, KPPN
Sumedang, KPPN Garut, KPPN Kuningan dan KPPN Cirebon. Sedangkan KPPN
yang masih berada di bawah rata-rata berdasarkan hasil mapping kinerja KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat adalah KPPN Purwakarta, KPPN Bandung
I, KPPN Tasikmalaya, KPPN Karawang, KPPN Bandung II, dan KPPN Bekasi. Nilai
terendah dicapai oleh KPPN Purwakarta dengan nilai 96,88, namun demikian total
perolehan nilai masuk dalam kategori amat baik.
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada KPPN dengan
parameter penilaian yaitu Kinerja KPPN dan Implementasi ISO 9001:2015,
sebagaimana tersaji di tabel di bawah ini.
Tabel 3.23
Kinerja dan Tata Kelola dan Penerapan ISO
No KPPN Nilai Kinerja Penilaian
Pembinaan dan
Supervisi KPPN Kineja ISO Total Nilai
Bobot 80% Bobot 20%
97,05
1 Purwakarta 96,88 77,50 19,55 97,61
2 Bandung I 97,76 78,21 19,40 98,00
98,08
3 Bogor 98,00 78,40 19,60
4 Cirebon 98,15 78,52 19,56
5 Tasikmalaya 97,78 78,23 19,55 97,78
6 Karawang 98,00 78,40 19,55 97,95
7 Sumedang 98,50 78,80 19,55 98,35
8 Bandung 2 97,91 78,33 19,55 97,88
19,55 98,28
9 Garut 98,41 78,73 19,64 99,64
19,55 98,09
10 Sukabumi 100,00 80,00 19,90 98,13
11 Kuningan 98,18 78,54
12 Bekasi 97,79 78,23
Sumber : Penilaian Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Semester I Tahun 2020
97
BAB IV
Analisa Hasil Pembinaan dan
Supervisi KPPN
Hidup itu seperti naik
gunung. Sebelum melakukan sesuatu,
kamu harus menetapkan apa tujuan hidupmu. Tidak
perlu mencontoh orang lain, tetapkan sesuatu
yang kamu yakin bisa capai. Serta kamu
harus tahu apa
yang benar-benar
Gunungjadi keinginanmu yang akan mem-
buatmu bahagia. Mendaki ke
puncak gunung sama dengan
perjalanan hidup. Tidak ada yang
Jika kamu ingin
Padanginstan di dunia ini
mencapai tujuanmu, kamu harus berusaha dan
berjuang untuk ke sana. Akan selalu ada banyak
halangan dan rintangan yang harus kamu lewati
untuk mencapai puncak kesuksesan.
Mie Kocok merupakan
kuliner yang melegenda
sejak tahun 1958. Hidangan
ini terdiri atas mie kuning
yang tersaji dalam kuah
kaldu sapi kental, irisan
kikil/kaki sapi, tauge, bakso,
irisan seledri, daun bawang,
dan bawang goreng.
Nama mie kocok diambil
dari cara pembuatannya
yang membutuhkan keahlian
tersendiri yaitu dengan
mengocok-ngocok mie dan
tauge dalam wadah logam
berlubang dan bergagang
sambil dicelupkan ke dalam
air panas sampai layu. Sama
halnya dengan Kementerian
Keuangan, diperlukan
profesionalisme yaitu
bekerja tuntas dan akurat
atas dasar kompetensi
terbaik dengan penuh
tanggung jawab dan
komitmen yang tinggi
MieK O C O K
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Pembahasan analisis hasil pembinaan dan supervisi KPPN pada bab ini akan
menggunakan metode analisis horizontal (dinamis) dengan statistik deskriptif, dan
metode analisis kuantitatif. Sebagai pendukung dalam proses penyusunan laporan hasil
pembinaan dan supervisi ini juga menggunakan metode analisis SWOT, serta sebagai
tambahan menyertakan analisis hasil monitoring dan evaluasi dari sisi kepatuhan
internal, implementasi ISO 9001:2015, dan implementasi Pembangunan ZI menuju
WBBM. Untuk analisis hasil monitoring dan evaluasi terkait implementasi Pembangunan
ZI menuju WBBM hanya pada KPPN Bandung I, KPPN Bandung II, dan KPPN
Karawang. Sebagai tambahan juga disertakan analisis pada BOX I, II, III, dan IV. Hal ini
juga penting mengingat perkembangan tugas pekerjaan yang dilakukan oleh KPPN
yang dinamis sesuai dengan kondisi terbaru dan sekaligus merupakan analisa dari hasil
monitoring, pengawasan terkait implementasi kebijakan organisasi pada KPPN. Analisis
pertama, digunakan untuk memperoleh gambaran terhadap hasil pembinaan dan
supervisi KPPN, sedangkan analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan, potensi
KPPN atas sumber daya dan proses bisnis yang dilakukan sehingga dapat diketahui
gambaran kinerja KPPN.
A. GAMBARAN UMUM HASIL PENILAIAN KINERJA KPPN
Kondisi :
Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat periode semester I tahun 2020 ini, rata-rata KPPN memperoleh
hasil yang baik. Rata-rata nilai kinerja KPPN yang dicapai periode semester I tahun
2020 ini adalah sebesar 98,11 sedangkan capaian pada periode sebelumnya adalah
98,03. Grafik 4.1 menggambarkan bahwa rata-rata nilai kinerja KPPN hasil
pembinaan dan supervisi KPPN periode semester I Tahun 2020 ini mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan periode semester II tahun 2019. Perolehan
periode semester I tahun 2020 sebesar 98,11 sedangkan periode semester II tahun
2019 sebesar 98,03. Naik sebesar 0,8. IKU rata-rata nilai kinerja KPPN melebihi
target sebesar 90, dengan capaian sebesar 109,01%. Nilai rata-rata kinerja KPPN
98
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, dari tahun ke tahun terus mengalami
peningkatan.
Grafik 4.1 Nilai Rata-Rata Kinerja KPPN
Tahun 2017 – 2020
Kinerja Tata Kelola Kinerja Pelayanan Kinerja BUN Nilai Kinerja
95,2 96,1 96,8 97,6 97,6 98,03 98,11
100 37,9 39,1 39,1 39,5
39,4 39,75 39,75
50 29,2 29,2 29,5 29,6 29,5 29,78 29,93
28,43
28,1 27,7 28,4 28,5 28,7 28,49
0 SMT I
2020
SMT I SMT II SMT I SMT II SMT I SMT II
2017 2017 2018 2018 2019 2019
Sumber : LHPS Kanwil DJPb 2017 – 2020
KPPN yang berhasil meraih nilai di atas Grafik 4.2 Hasil Penilaian Kinerja KPPN
rata-rata adalah KPPN Sukabumi, KPPN Semester I 2020
Sumedang, KPPN Cirebon, KPPN Garut
dan KPPN Kuningan. Sedangkan KPPN Bekasi Purwakarta Bandung I
yang masih berada di bawah rata-rata Kuningan 100 Bogor
berdasarkan hasil mapping kinerja KPPN 98
Sukabumi 96 Cirebon
94
92
90
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Garut Tasikmalaya
adalah KPPN Purwakarta, KPPN Bandung Bandung II Karawang
I, KPPN Bogor, KPPN Tasikmalaya, KPPN
Karawang, KPPN Bandung II, dan KPPN Sumedang
Nilai Kinerja KPPN Rata-Rata
Bekasi. Nilai terendah. Sumber : Hasil Pembinaan Kanwil DJPb Semester II 2019
dicapai oleh KPPN Purwakarta dengan nilai 96,9. Perbandingan hasil capaian kinerja
KPPN periode semester I tahun 2020 dengan periode semester II dan semester I
tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Hasil Penilaian Kinerja KPPN SMT I Tahun 2019 - SMT I Tahun 2020
KINERJA TUGAS KINERJA PELAYANAN KINERJA DAN TATA NILAI
NO KPPN KUASA BUN PERBENDAHARAAN KELOLA 2019
I II
1 Purwakarta 2019 2020 2019 2020 2019 2020 98,2 98,0 2020
2 Bandung I 97,0 97,7 I
I II I I II I I II I 96,9
97,8
39,5 40,0 39,5 29,2 29,8 29,10 29,5 28,2 27,6
28,8 29,08 30,00
40,0 39,5 39,5 28,2 28,4 28,1
0
99
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
KINERJA TUGAS KINERJA PELAYANAN KINERJA DAN TATA NILAI
2019
NO KPPN KUASA BUN PERBENDAHARAAN KELOLA
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020
I
I II I I II I I II I I II 98,0
98,2
3 Bogor 37,5 40,0 39,5 29,6 30.0 30,00 27,7 28,4 28,5 94,8 98,4 97,8
4 Cirebon 39,5 40,0 40,0 30,0 30.00 29,80 29,2 28,3 28,4 98,7 98,2 98,0
98,5
5 Tasikmalaya 39,5 40,0 40,0 29,4 29,8 29,80 27,3 28,0 28,0 96,2 97,9 97,9
98,0 98,4
6 Karawang 39,5 40,0 39,5 29,6 29,08 30,00 27,8 28,2 28,5 96,9 98,1
97,8 100,0
7 Sumedang 40,0 40,0 40,0 29,2 29,06 30,00 29,5 28,5 28,5 98,7 98,0 98,2
98,3 97,8
8 Bandung II 38,0 38,0 39,5 29,6 29,08 30,00 29,0 29,9 28,0 96,6 98,2 98,1
97,5
9 Garut 40,0 40,0 40,0 28,8 29,06 29,40 29,4 28,4 28,4 98,2 97,5
10 Sukabumi 40,0 40,0 40,0 30,0 29,08 30,00 30,0 28,5 29,9 100,
11 Kuningan 39,5 40,0 40,0 30,0 29,08 29,80 28,4 28,4 28,2 97,09
12 Bekasi 39,5 39,5 39,5 29,8 29,06 28,80 28,2 28,3 27,5 97,5
Rata-rata 39,4 39,7 39,7 29,5 29,07 29,73 28,7 28,4 28,29 97,6
Sumber data: Pembinaan KPPN LingkupK5anwil DJPb Provins3i Jawa Barat tahun 2017 7s.d. Smt II 2018
: >35 100 >25 100 >25 100 >95-100
: 31-35 90 21-25 90 21-25 90 91-95
: 25-30 80 5-10 80 5-10 80 81-85
: <25 50 <5 50 <5 50 ≤ 80
Kriteria :
Sesuai Kontrak Kinerja tahun 2020, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat memiliki
sasaran strategis yaitu pembinaan yang berkesinambungan dengan indikator
kinerjanya adalah nilai hasil pembinaan dan supervisi KPPN. Target yang
ditetapkan adalah sebesar 88.
Penyebab terjadinya peningkatan :
Secara keseluruhan pencapaian kinerja atas pelaksanaaan tugas kuasa BUN,
pelayanan perbendaharaan, kinerja dan tata kelola telah tercapai melebihi target
yang ditetapkan pada kontrak kinerja KPPN. Target tersebut di atas dapat tercapai
karena :
1. KPPN menindaklanjuti rekomendasi hasil pembinaan dan supervisi dari Kanwil
DJPb Provinsi Jawa Barat dan berupaya agar permasalahan tidak terulang
kembali.
2. Edukasi yang dilakukan oleh KPPN secara terus menerus kepada Satker.
Walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini, KPPN tetap berupaya melakukan
pembinaan, sosilaisasi, dan konsultsi berbasis online melalui aplikasi.
3. Inovasi hasil kerjasama antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dan KPPN efektif
meningkatkan kinerja dan layanan.
4. KPPN terus mengupayakan penguatan SDM.
5. KPPN mengupayakan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat dan para stakeholder.
100
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
6. Berjalannya penerapan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Di samping itu upaya-upaya dalam meningkatkan pengendalian intern di KPPN terus
dilakukan melalui seksi MSKI dan VeraKI agar capaian kinerja dari tahun ke tahun di
atas target. Dalam rangka penguatan koordinasi, 12 KPPN telah melakukan evaluasi
dengan fokus pada peningkatan tugas dan fungsi, layanan serta tata kelola.
Dampak :
Nilai rata-rata hasil pembinaan dan supervisi KPPN periode semester I tahun 2020
yang berhasil dicapai adalah 98.11 lebih tinggi dibanding semester-semester
sebelumnya. Target yang ditetapkan adalah 90, sehingga capaian kinerja sebesar
109,01%. Capaian ini merupakan indikasi bahwa pembinaan dan supervisi yang
dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik, efektif
dan berkualitas.
Rekomendasi :
a) Dalam masa darurat pandemi COVID-19 ini, KPPN harus lebih kreatif dan inovatif
dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam penyampaian informasi kepada
satker sehingga informasi tersebut diterima dengan cepat, tepat dan menarik,
contohnya pembuatan video tutorial yang di-upload di media sosial, konsultasi
online, bimtek atau sosialisasi dengan metode Web Seminar Online (WEBINAR)
b) KPPN harus mengembangkan inovasi yang mendukung peningkatan kinerja dan
memberi dampak secara langsung kepada stakeholder;
c) KPPN harus melakukan pemetaan satker-satker di wilayahnya, sehingga
mempunyai strategi yang tepat dalam memberi pembinaan dan pelayanan kepada
satker sesuai dengan karakteristiknya;
d) Hasil pemetaan terhadap satker-satker tersebut, KPPN melakukan FGD online
dengan satker dengan topik pembahasan yang sesuai dengan kebutuhannya;
e) KPPN harus melakukan peningkatan kompetensi SDM-nya melalui: proses
pembelajaran mandiri (e-learning), FGD, morning call, mengikuti webinar yang
diselenggarkan oleh Kantor Pusat DJPb, BPPK, Kantor Wilayah DJPb Prov. Jabar;
f) Koordinasi antara KPPN dengan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat harus semakin
ditingkatkan, antara lain rapat koordinasi, FGD, vidcon, konsultasi, dan koordinasi
melalui media sosial yang telah disepakati bersama;
101
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
B. RINCIAN HASIL PENILAIAN KINERJA
Hasil penilaian kinerja KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat periode
semester I tahun 2020 secara detail berdasarkan 3 (tiga) unsur penilaian sesuai KEP-
261/PB/2016 adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
Pembinaan dan supervisi pelaksanaan tugas Kuasa BUN dilakukan guna
memastikan KPPN melaksanakan tugas fungsi Kuasa BUN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Target yang ingin dicapai adalah
mendorong KPPN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas fungsi
Kuasa BUN guna mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu,
efektif, dan akuntabel serta mewujudkan akuntasi dan pelaporan keuangan
negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Unsur-unsur yang
digunakan dalam pembinaan dan supervisi tugas Kuasa BUN meliputi
penatausahaan pengeluaran negara, penatausahaan rekening penerimaan
negara dan verifikasi akuntansi.
Hasil penilaian pembinaan dan supervisi KPPN di bidang Kinerja Pelaksanaan
Kuasa BUN pada periode semester I tahun 2020 terlihat ada 6 (enam) KPPN
yang mencapai nilai maksimal yaitu KPPN Cirebon, Tasikmalaya, Sumedang,
Garut, Sukabumi, dan Kuningan. Sedangkan KPPN yang mampu
mempertahankan nilainya tetapi belum mencapai nilai maksimal ada 2 (dua),
yaitu KPPN Bandung I dan KPPN Bekasi. KPPN yang meningkat dibandingkan
dengan periode sebelumnya adalah KPPN Bandung II. KPPN yang mengalami
penurunan nilai dibandingkan periode sebelumnya pada pelaksanaan tugas BUN
adalah KPPN Purwakarta. Hal ini berarti sebagian besar KPPN telah berhasil
dalam melaksanakan pembinaan kepada satker di wilayah kerjanya untuk
peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja.
Di samping itu, peran Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dalam
meningkatkan kinerja KPPN melalui pembinaan dan supervisi KPPN menjadi
salah satu faktor yang penting atas hasil yang dicapai oleh KPPN. Melalui
pembinaan oleh Kanwil DJPb, KPPN mendapat bahan masukan dan evaluasi
serta solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga KPPN
dapat menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dan pelayanannya. Hasil
penilaian kinerja Kuasa BUN pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.1. Nilai rata-rata kinerja Kuasa
102
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
BUN pada semester I Tahun 2020 adalah 39,75 tetap dibandingkan dari periode
semester sebelumnya yang mendapatkan nilai juga sama.
Upaya untuk mempertahanakan Grafik 4.3 Hasil Penilaian Kinerja Pelaksanaan
capaian kinerja tersebut dilakukan Kuasa BUN Semester I 2020
dengan berbagai upaya baik melalui
koordinasi, komunikasi maupun Purwakarta
melalui edukasi dalam bentuk Bekasi 40,0
pendampingan, bimtek maupun 39,5 Bandung I
sosialisasi terkait tugas-tugas
pelaksanaan kuasa BUN KPPN Kuningan 39,0 Bogor
maupun tugas-tugas satker sebagai
pengelolaan keuangan kementerian/ 38,5
Sukabumi 38,0 Cirebon
Garut Tasikmalaya
Bandung II Karawang
Sumedang
Kinerja BUN Rata-Rata
lembaga. KPPN yang berhasil Sumber : Hasil Pembinaan Kanwil DJPb. Prov Jabar Smt I 2020
meraih nilai penuh
(40,00) pada Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN adalah KPPN Cirebon,
KPPN Tasikmalaya, KPPN Sumedang, KPPN Garut, KPPN Sukabumi, dan
KPPN Kuningan. Hasil penilaian kinerja Kuasa BUN pada periode semester I
tahun 2020 untuk tiap unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Efektivitas Pembinaan Satker
Sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-261/PB/2016, salah
satu unsur penilaian tugas pelaksanaan Kuasa BUN adalah mengukur
tingkat ketepatan waktu penyampaian UP/TUP, laporan
pertanggungjawaban dan akurasi rencana penarikan dana :
1) Penggantian/Tambahan Uang Persediaan (GUP/PTUP)
Kondisi :
Pada semester I tahun 2020 persentase GUP yang tepat waktu rata-rata
mencapai 92,10% sedangkan frekuensi PTUP yang tepat waktu rata-rata
98,74%.
Tabel 4.2 Tingkat Penyelesaian GUP/TUP
NO KPPN GUP TUP
1 Purwakarta SMT II 2019 SMT I 2020 SMT II 2019 SMT I 2020
2 Bandung I
9240,1693 92,10 209159,290219 90,91
94,43 91,35 96,65 100,00
103
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
3 Bogor 91,85 87,97 91,98 96,15
100,00 100,00 100,00
4 Cirebon 99,26 91,42 96,97 100,00
100,00 100,00 100,00
5 Tasikmalaya 98,07 99,79 100,00 100,00
90,86 100,00 97,83
6 Karawang 99,20 100,00 100,00 100,00
95,74 100,00 100,00
7 Sumedang 96,96 99,25 93,14 100,00
100,00 93,97 100,00
8 Bandung II 91,11 92,10 97,39 98,74
9 Garut 99,44
10 Sukabumi 100,00
11 Kuningan 98,21
12 Bekasi 89,79
Rata-rata 96,08
Sumber : Hasil Pembinaan Kanwil DJPb Prov Jabar
Penyelesaian GUP pada KPPN periode semester I tahun 2020
mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan
capaian pada semester II tahun 2019. Penyelesaian GUP pada semester
I tahun 2020 turun sebesar 4,02% dibandingkan semester sebelumnya.
Adapun penyelesaian PTUP pada semester I tahun 2020 meningkat
sebesar 1,35% jika dibandingkan periode sebelumnya. KPPN yang
berhasil mencapai nilai 100 dalam penyelesaian GUP adalah KPPN
Sukabumi dan KPPN Cirebon, sedangkan dalam penyelesaian
pertanggungjawaban TUP terdapat 9 KPPN yang berhasil mencapai nilai
100 adalah KPPN Cirebon, KPPN Karawang, KPPN Sumedang, KPPN
Bandung I, KPPN Garut, KPPN Tasikmalaya, KPPN Sukabumi, KPPN
Bekasi dan KPPN Kuningan.
Kriteria :
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 178//PMK.05/2018 pasal 44
menyatakan bahwa 1 bulan sejak SP2D UP/TUP diterbitkan harus segera
diajukan penggantiannya, jika terlambat maka Kepala KPPN haru segera
menyampaikan surat pemberitahuan keterlambatan kepada KPA.
Penyebab :
a) Secara umum, KPPN yang berhasil mencapai nilai 100 dalam
ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawab GUP dan TUP
disebabkan karena:
104
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
- KPPN melakukan pembinaan, sosialisasi yang terus-menerus
kepada satker di wilayahnya supaya pertanggungjawaban
GUP/TUP dilakukan tepat waktu;
- KPPN melakukan monitoring dan segera memberitahukan ke
satker untuk segera menyampaikan pertanggungjawaban
GUP/TUP sebelum batas waktunya;
- Tingkat kepatuhan dan kesadaran satker di wilayahnya semakin
baik dalam mempertanggungjawabkan GUP dan TUP yang
dikelolanya.
b) Untuk KPPN yang belum mencapai 100% dalam
pertanggungjawaban GUP dan TUP nya disebabkan antara lain:
- Kurangnya pengawasan pejabat pengelola perbendaharaan atas
batas pertanggungjawaban GUP dan TUP, 1 bulan sejak SP2D
diterbitkan oleh KPPN.
- Belum maksimalnya penggunaan inovasi yang membantu
mengingatkan satker untuk segera mempertanggungjawabkan
GUP dan TUP-nya.
- Bukti-bukti pembayaran tersebar di Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP).
- Kegiatan dilaksanakan di beberapa lokasi atau tempat
menyebabkan keterlambatan penyampaian dokumen
pertanggungjawabannya.
Dampak :
Dampak penurunan persentase pertanggungjawaban GUP/TUP antara
lain:
a) Meningkatkan potensi kerugian negara akibat terlambatnya
pertanggungjawaban GUP dan TUP, yaitu adanya idle cash yang
berada di rekening Bendahara Pengeluaran. Berkurangnya idle cash
tersebut mengakibatkan Bendahara Umum Negara bendahara dapat
memanfaatkan pengelolaan keuangan negara secara lebih optimal.
b) Realisasi belanja satker menjadi rendah karena uang persediaan
belum tercatat sebagai realisasi belanja.
105
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Rekomendasi :
a) KPPN melakukan pemetaan dan menginventaris satker-satker yang
sering melakukan kesalahan berulang terkait pertanggungjawaban
UP/TUP;
b) Langkah selanjutnya, KPPN harus mengundang satker-satker
tersebut melakukan FGD online untuk mengetahui akar
permasalahan terkait pertanggungjawaban UP/TUP terlambat,
kemudian dicari solusi bersama. FGD tersebut harus melibatkan para
pejabat/petugas satker yang terkait yaitu KPA, PPK, Bendahara,
operator aplikasi;
c) KPPN harus menyampaikan penegasan kepada satker untuk segera
melakukan revolving UP (penggantian UP), jika penggunannya telah
mencapai minimal 50 %;
d) KPPN harus melakukan tindakan persuasif kepada satuan kerja,
melalui berbagai media sosialisasi dan mengoptimalkan penggunaan
inovasi early warning system di aplikasi Jaka Mantra, sebagai
peringatan dini bagi satker untuk menginformasikan bahwa UP/TUP
akan jatuh tempo dalam waktu 5 hari melalui notifkasi yang diterima
di handphone satker. Setelah menerima notifikasi tersebut satker
tersebut segera menyelesaikan pertanggungjawaban GUP/TUP
sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2) Akurasi RPD harian satker
Kondisi :
Pada periode semester I Tahun 2020 ini, tingkat akurasi RPD satker pada
KPPN lingkup Jawa Barat rata-rata mencapai 95.07. Capaian ini menurun
jika dibandingkan periode sebelumnya sebesar 96.05. Target IKU
persentase akurasi rencana penarikan dana satker dilaksanakan di
seluruh KPPN sebesar 90%. Pada semester I tahun 2020, tingkat akurasi
RPD satker pada seluruh KPPN selaku Kuasa BUN persentasenya diatas
90% dengan rata-rata mencapai 95.07. Dengan demikian hampir seluruh
KPPN memperoleh bobot nilai maksimum 15, kecuali KPPN Bandung I
dan KPPN Bekasi
106
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Tabel 4.3 Tingkat Akurasi Rencana Penarikan Dana Satker
SMT I Tahun 2019 s.d. SMT I 2020
No KPPN Akurasi RPD (%)
Smt I 2019 Smt II 2019 Smt I 2020
1 Purwakarta 98,02 94,00 96,95
2 BandungI 91,66 93,83 84,28
3 Bogor 99,16 99,45 97,08
4 Cirebon 80,46 93,00 95,12
5 Tasikmalaya 80,14 91,87 99,69
6 Karawang 79,00 90,81 89,70
7 Sumedang 88,88 100,00 93,64
8 BandungII 99,41 94,75 99,54
9 Garut 99,98 100,00 100,00
10 Sukabumi 100,00 100,00 100,00
11 Kuningan 85,22 99,78 99,96
12 Bekasi 88,58 95,07 84,87
Rata-rata 90,87 96,05 95,07
Sumber Data: OM SPAN, Data diolah
Kriteria :
Sesuai dengan target IKU tahun 2019, ditegaskan bahwa persentase
akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) satker ditargetkan sebesar 90%.
Penyebab persentase akurasi RPD di dibawah target :
a) Adanya proses revisi DIPA satker terkait relokasi anggaran pada masa
pandemi COVID-19 yang belum selesai sehingga realisasi DIPA
menjadi tertunda;
b) Beberapa satker PNBP masih menunggu Memo Pengesahan (MP)
untuk syarat pencairan dana pada KPPN.
c) Adanya SPM KP yang dalam real perhitungan IKPA termasuk unsur
yang dikesampingkan.
Akibat :
Rencana Penarikan Dana satker pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Jawa
Barat di atas target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan,
berdampak:
a) Manajemen kas akan menjadi semakin baik dan prudent;
107
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
b) Kualitas pengelolaan keuangan akan semakin baik sesuai dengan
salah satu indikator penilaian kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran
atau IKPA.
Rekomendasi :
a) KPPN harus terus mendorong satker supaya lebih cepat dalam
melakukan proses revisi DIPA
b) KPPN harus mendorong satker untuk segera berkoordinasi dengan
kantor pusat di Kementerian/Lembaga dalam proses penetapan MP
bagi satker PNBP
c) KPPN harus melakukan pemetaaan dan menginventarisasi satker-
satker yang terindikasi atau memiliki track record tingkat deviasi
RPD-nya masih tinggi.
d) Langkah selanjutnya, KPPN harus mengundang satker tersebut
melakukan FGD secara online untuk mengetahui permasalahan
terkait tingkat deviasi RPD yang masih tinggi. Mencari akar
permasalahan dan solusi bersama-sama. FGD tersebut melibatkan
pejabat/pegawai satker antara lain: KPA, PPK, Bendahara, dan
operator aplikasi pendukung. Output-nya supaya satker mampu
menyampaikan RPD ke KPPN sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/82017 tentang Rencana
Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan
Kas.
3) Ketertiban Pengelolaan Rekening Satker
Kondisi :
Pada semester I tahun 2020 tidak terdapat satker yang terlambat
menyampaikan laporan penutupan dan pembukaan rekening satker .
Kriteria :
Kepatuhan satker dalam penatausahaan rekening kementerian/lembaga
harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
182/PMK.05/2018 tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/ Satuan
Kerja. Persetujuan yang dapat diberikan Kepala KPPN selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara di daerah adalah pembukaan rekening
bendahara pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan
108
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Prinsip : 1 (satu) Satuan Kerja, 1 (satu) DIPA, 1 (satu) Bendahara, dan 1
(satu) rekening.
Penyebab :
Satker sudah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk
melaporkan pembukaan dan penutupan rekeningnya kepada KPPN
selaku Kuasa BUN di daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
182/PMK.05/2018 tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/ Satuan
Kerja.
Akibat :
Pencatatan saldo kas antara Bendahara Umum Negara (BUN) jika
dibandingkan dengan satker pada Laporan Keuangan Pemerintah di
posisi Neraca akan sama.
Rekomendasi :
a. KPPN harus terus melakukan sosialisasi terkait kewajiban satker
dalam melaporkan pembukaan rekening pemerintah yang
dikelolanya kepada kuasa BUN Daerah (KPPN).
b. KPPN harus melakukan pengawasan dan memonitor keberadaan
rekening satker di wilayahnya.
4) Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Satker
Kondisi :
Kepatuhan satker dalam penyampaian LPJ Bendahara Satker yang
disampaikan tepat waktu (paling lambat 7 hari telah disampaikan ke
KPPN) periode semester I tahun 2020 rata-rata mencapai 99,42% atau
berada >96% sehingga memperoleh nilai maksimal dalam pembinaan
dan supervisi KPPN.
Kriteria :
LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sudah
benar disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya, jika tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya hari libur, maka
harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Hal tersebut diatur
dalam:
109
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pen dapatan dan Belanja Negara pasal 43;
- Perdijen Perbendaharaan No PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis
Penata usahaan, Pembukuan dan Pertanggung jawaban Bendahara
pada Satker Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara.
Penyebab :
Kepatuhan satker dalam menyampaikan LPJ Bendahara di atas target
yang ditetapkan disebabkan karena:
a) KPPN terus mengingatkan satker dalam kewajibannya dalam
menyampaikan LPJ Bendahara melalui berbagai macam media dan
kesempatan;
b) Sanksi yang tegas kepada satker yang terlambat menyampaikan LPJ
Bendahara.
Sedangkan satker yang masih terlambat disebabkan karena:
a) Keterlambatan pertanggungjawaban dari Bendahara Pembantu
Pengeluaran (BPP) yang berada tersebar di berbagai lokasi.
b) Satker lali dalam menyampaikan kewajiban untuk menyampaikan
LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.
Dampak :
Dampak dari meningkatnya ketepatan waktu penyampaian LPJ
Bendahara adalah rata-rata kualitas pengelolaan keuangan juga
meningkat.
Sedangkan bagi satker yang masih terlambat dalam menyampaikan LPJ
Bendahara akan mengakibatkan:
e) Terkena sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D UP/GUP/TUP
maupun LS ke Bendahara Pengeluaran;
b) Penundaan tersebut akan menyebabkan realisasi anggaran satker
juga terlambat.
Rekomendasi :
a) KPPN harus melakukan pemetaan terhadap satker yang sering atau
berulang terlambat dalam hal penyampaian LPJ Bendahara.
110
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
b) Langkah selanjutnya, KPPN mengundang satker tersebut melakukan
FGD online untuk mengetahui akar permasalahan terkait
keterlambatan LPJ Bendahara. Mencari solusi bersama-sama
supaya penyampaian LPJ Bendahara benar dan tepat waktu;
c) KPPN harus menyampaikan pemberitahuan untuk mengingatkan
satker agar menyampaikan LPJ Bendahara sesuai ketentuan
sebelum batas waktunya (early warning);
d) KPPN menayangkan satker yang terlambat menyampaikan LPJ
Bendahara di papan pengumuman kantor, melalui media sosial,
website KPPN (menumbuhkan budaya malu).
5) Ketepatan Waktu Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Kondisi :
Persentase rekonsiliasi Laporan UAKPA KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat periode semester I tahun 2020 rata-rata mencapai
100% diatas range hasil perhitungan yaitu ≥ 97%. Kondisi ini meningkat
jika dibandingkan dengan periode semester II tahun 2019 sebesar
99,99%. Walapun ketepatan waktu rekonsiliasi sudah sangat baik, yang
juga harus diperhatikan adalah kualitas rekonsiliasi laporan keuangan
sesuai Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-117/PB.6/2019. Kualitas
rekonsiliasi laporan keuangan ditandai dengan:
- 100% BAR Siap Download;
- Penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK)
- Penyelesaian Pagu Minus
- Penyelesaian Saldo Tidak Normal
- Penyelesaian Aset Belum Diregister
Penyebab :
Meningkatnya persentase ketepatan waktu rekonsiliasi laporan keuangan
disebabkan karena:
a) Koordinasi yang baik antara KPPN dengan satker dalam
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
satker dalam proses penyusunan laporan keuangannya.
b) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berjenjang
dari tingkat staf, yang didukung oleh aplikasi e-rekon L&K
c) Meningkatnya kepatuhan Satker terhadap peraturan yang berlaku.
111
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Dampak :
a) Rekonsiliasi yang tepat waktu mengakibatkan kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah akan semakin baik.
b) Kepatuhan satker dalam rekonsiliasi mengindarkan satker dari sanksi
penundaan SPM GUP
Rekomendasi :
Tingkat ketepatan waktu rekonsiliasi sudah baik, namun kualitas
rekonsiliasinya harus perlu dioptimalkan sesuai dengan kriteria dalam
Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-117/PB.6/2019.
a) KPPN terus melakukan monitoring transaksi laporan keuangan
melalui aplikasi e-Rekon LK secara harian
b) KPPN melakukan koordinasi secara aktif dengan satker untuk
menyelesaikan/memperbaiki transaksi-transaksi yang berpengaruh
pada kualitas laporan keuangannya;
c) KPPN menyampaikan informasi secara tepat cepat kepada satker
terkait periode pelaksanaan rekonsiliasi.
Data tentang ketertiban pengelolaan rekening satker, ketepatan
penyampaian LPJ Bendahara, dan ketepatan pelaksanaan rekonsiliasi
pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dijelaskan dalam
Tabel 4.4 di bawah ini.
Tabel 4.4 Ketertiban Rekening K/L, Ketepatan Penyampaian LPJ
Bendahara, dan Ketepatan Pelaksanaan Rekonsiliasi
No KPPN Rekening K/L (%) LPJ (%) Rekonsiliasi (%)
1. Purwakarta 100,00
2. BandungI 100,00 100,00 100,00
3. Bogor 100,00 100,00 100,00
4. Cirebon 100,00 99,18 100,00
5. Tasikmalaya 100,00 100,00 100,00
6. Karawang 100,00 99,59 100,00
7. Sumedang 100,00 94,74 100,00
8. Bandung II 100,00 100,00 100,00
9. Garut 100,00 99,87 100,00
10. Sukabumi 100,00 100,00 100,00
11. Kuningan 100,00 100,00 100,00
99,70 100,00
112
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
No KPPN Rekening K/L (%) LPJ (%) Rekonsiliasi (%)
12. Bekasi 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
Rata-Rata 99,42
Sumber: OMSPAN, data diolah
6) Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
a) Persentase SPM Satker yang di proses menjadi SP2D
Kondisi :
Persentase SPM satker yang diproses menjadi SP2D yang dilaksanakan
di seluruh KPPN semester I tahun 2020 rata-rata mencapai 99,97%. Dari
127.299 SPM yang diterbitkan menjadi SP2D sebanyak 127.214 SPM
diproses menjadi SP2D dan sebanyak 85 SPM ditolak secara substantif.
Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D pada seluruh
KPPN capaiannya berada diatas target batas penilaian sebesar 99%,
dengan demikian seluruh KPPN mendapat bobot nilai 30. Kinerja KPPN
dalam penyelesaian transaksi pencairan dana atas SP2D pada semester
I tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 0.01% jika dibandingkan
dengan persentase pada semester II tahun 2019 sebesar 99,99% dengan
jumlah SP2D yang diterbitkan sebanyak 259.216 buah SP2D.
Tabel 4.5 Tingkat Penyelesaian SPM Menjadi SP2D
Penyelesaian SPM Menjadi SP2D
No KPPN Smt I 2019 Smt II 2019 Smt I 2020
SP2D SPM SP2D SPM SP2D SPM
1. Purwakarta 5.755 5.930 8.167 7.946 4.625 4.818
2. BandungI 27.025 27.780 44.688 44.024 21.095 21.923
3. Bogor 27.020 28.065 49.093 47.846 21.765 22.665
4. Cirebon 12.620 12.802 20.844 20.571 11.213 11.554
5. Tasikmalaya 11.953 12.508 17.414 16.853 9.750 10.186
6. Karawang 3.626 3.782 4.831 4.623 3.196 3.336
7. Sumedang 3.284 3.351 4.718 4.657 2.801 2.876
8. Bandung II 36.950 39.042 67.431 65.221 29.274 30.855
9. Garut 3.312 3.385 4.455 4.388 2.816 2.864
10. Sukabumi 8.404 8.428 12.408 12.391 6.330 6.356
113
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Penyelesaian SPM Menjadi SP2D
No KPPN Smt I 2019 Smt II 2019 Smt I 2020
SP2D SPM SP2D SPM SP2D SPM
11. Kuningan 5.927 6.319 8.218 7.976 5.311 5.583
12. Bekasi 10.721 11.110 16.840 16.510 9.038 9.318
Sumber : OMSPAN, data diolah
Kriteria :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018,dalam pasal
63 menyatakan bahwa jika dalam hasil pengujian dan penelitian tidak
memenuhi persyaratan, KPPN dapat mengembalikan SPM beserta
dokumen pendukungnya secara tertulis.
- Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015
tentang Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating Procedures
pada KPPN, SOP Nomor KP.12 062 dan KP.12 063, menyatakan
bahwa alasan penolakan harus diisi pada aplikasi SPAN.
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2019 174
Penyebab :
Penyebab penyelesaian SPM menjadi SP2D pada KPPN diatas target
hingga mencapai 100% disebabkan karena KPPN terus melakukan
pembinaan kepada satker di wilayahnya untuk melkukan penelitian dan
pengujian SPM yang akan diakukan. Beberapa KPPN juga telah
menggunakan inovasi yang membantu tingkat penyelesaian SPM
menjadi SP2D menjadi lebih baik (KPPN Sukabumi). Jika dilihat dari sisi
aplikasi SPAN terdapat dua jenis penolakan SPM yaitu penolakan
substansif dan formal, penjelasan terkait penyebabnya adalah sebagai
berikut:
- Beberapa penyebab terjadinya penolakan SPM yaitu penolakan yang
dilakukan oleh petugas validasi setelah invoice diunggah di SPAN
yang disebabkan kegagalan sistem. Selain itu penolakan substantif
pada SPM disebabkan oleh data tagihan tidak berhasil melalui
proses pengecekan antara lain pengujian terhadap nomor resume
tagihan/SPM, kesesuaian data supplier dan resume tagihan tidak
114
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
lolos pengujian/validasi pada saat proses simpan data. Pada periode
semester I tahun 2020 terdapat 85 penolakan SPM secara substantif
dari 127.299 SPM yang diajukan satker atau hanya sebesar 0,04%
saja. Sementara pada periode semester II tahun 2019 terdapat 109
penolakan SPM secara substantif dari 259.216 SPM yang diajukan
satker atau hanya sebesar 0,05% saja. Penolakan SPM secara
substantif yang terjadi di KPPN adalah dikarenakan uraian SPM
salah, kode akun yang tidak sesuai.
- Penolakan SPM secara formal disebabkan oleh tertolaknya invoice
by system dikarenakan validasi gagal. Pada periode semester I tahun
2020 terdapat 5.120 SPM penolakan formal dari 132.334 SPM atau
sebesar 0,04% dari SPM yang diajukan satker. Turun sebesar 2.19%
dibandingkan semester II tahun 2019 sebesar 2.23%.
Dampak :
Dampak positif dari meningkatnya tingkat penyelesaian SPM menjadi
SP2D di KPPN adalah pelayanan KPPN kepada stakeholder khususnya
bagi akan semakin cepat. Capaian IKU KPPN yaitu persentase SPM
satker yang diproses menjadi SP2D akan terpenuhi bahkan bisa
melampaui target.
Rekomendasi :
- Memastikan kontrak yang akan didaftarkan telah benar dan sesuai
kontrak yang telah didaftarkan sebelumnya meliputi nama rekening,
nama penerima pada SPAN.
- Memastikan SPM yang diajukan ke KPPN telah benar dan tidak
kadaluarsa.
- Untuk meminimalisasi tingginya penolakan SPM Formal dan
Substantif, KPPN dapat memonitor melalui aplikasi OMSPAN
terutama dalam mengawasi proses pencairan SPM menjadi SP2D.
Dengan demikian Satker dapat memonitor proses SPM menjadi
SP2D apakah sudah dalam tahapan diproses atau ditolak /
dikembalikan oleh KPPN.
Data penolakan SPM secara substantif dan formal pada KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dijelaskan dalam Tabel 4.6 dan 4.7
dibawah ini.
115
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Tabel 4.6 Penolakan SPM secara Substansif pada KPPN
Smt I 2019 s.d. Smt I 2020
Penolakan SPM Substantif
No KPPN Semester I 2019 Semester II 2019 Semester I 2020
SPM Ditolak SPM Ditolak SPM Ditolak
1 Purwakarta 5.930 175 8.167 0 4.818 -
2 Bandung I 27.780 755 44.690 2 21.923 -
3 Bogor 28.065 1019 49.123 30 22.665 53
4 Cirebon 12.802 178 20.855 11 11.554 6
5 Tasikmalaya 12.508 554 17.414 0 10.186 -
6 Karawang 3.782 156 4.831 0 3.336 -
7 Sumedang 3.351 67 4.718 0 2.876 -
8 Bandung II 39.042 2049 67.494 63 30.855 23
9 Garut 3.385 73 4.455 0 2.864 -
10 Sukabumi 8.428 24 12.408 0 6.356 -
11 Kuningan 6.319 392 8.219 1 5.583 1
12 Bekasi 11.110 387 16.842 2 9.318 2
Sumber Data: OMSPAN, diolah
Tabel 4.7 Penolakan SPM secara Formal pada KPPN
Smt I Tahun 2019 s.d. Smt I Tahun 2020
Penolakan SPM Formal
No KPPN Semester I 2019 Semester II 2019 Semester I 2020
SPM Ditolak SPM Ditolak SPM Ditolak
8.167 221 4.818 193
1 Purwakarta 5.930 -
2 Bandung I 27.780 - 44.690 664 21.923 828
3 Bogor 28.065 26 49.123 1.245 22.665 900
4 Cirebon 12.802 4 20.855 272 11.554 341
5 Tasikmalay 12.508 1 17.414 260 10.186 436
-
6 Kaarawang 3.782 4.831 204 3.336 140
7 Sumedang 3.351 - 4.718 60 2.876 75
8 Bandung II 39.042 43 67.494 2.209 30.855 1.581
9 Garut 3.385 - 4.455 67 2.864 48
10 Sukabumi 8.428 - 12.408 17 6.356 26
11 Kuningan 6.319 - 8.219 240 5.583 272
12 Bekasi 11.110 2 16.842 328 9.318 280
Total 162.502 76 162.502 5.787 132.334 5.120
Rata-rata 0,05% 2.23% 0,04%
Sumber Data: OMSPAN, data diolah
116
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
b) Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal
dan Akurat (Akurasi Penyaluran SP2D).
Kondisi :
Akiurasi Penyaluran SP2D dikurangi dari jumlah retur SP2D dibagi
dengan jumlah penerima SP2D. Realisasi rata-rata akurasi penyaluran
Dana SP2D mencapai 99,98%. Hasil pengukuran menunjukan bahwa
tingkat akurasi penyaluran SP2D berada diatas 98% atau berada di atas
target dari norma perhitungan penilaian. Bahkan terdapat 7 KPPN yang
mencapai nilai 100. Rata-rata hasil perhitungan realisasi akurasi
penyaluran dana SP2D selama 3 periode pembinaan telah diatas target
yaitu :
1. Semester I tahun 2019 mencapai 100,00%;
2. Semester II tahun 2019 mencapai 99,98%;
3. Semester I tahun 2020 mencapai 99,98%
Perbandingan realisasi akurasi penyaluran dana SP2D selama 3 periode
pembinaan dan supervisi KPPN lingkup Kanwil DJPb Provini Jawa Barat
disajikan dalam tabel 4.8.
Tabel 4.8 Persentase Tingkat Penyelesaian SP2D KPPN
Smt I 2019 – Smt I 2020
SP2D yang Diterbitkan
No KPPN Semester I Semester II Semester I
2019 2019 2020
1 Purwakarta 100,00 100,00 100,00
2 Bandung I 100,00 100,00 100,00
3 Bogor 99,90 99,94 99,76
4 Cirebon 99,97 99,95 99,95
5 Tasikmalaya 99,99 100,00 100,00
6 Karawang 100,00 100,00 100,00
7 Sumedang 100,00 100,00 100,00
8 BandungII 100,00 99,91 99,92
9 Garut 100,00 100,00 100,00
10 Sukabumi 100,00 100,00 100,00
11 Kuningan 99,98 99,99 99,98
12 Bekasi 100,00 99,99 99,98
Sumber Data: OMSPAN, data diolah
117
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Kriteria :
Berdasarkan data Indikator Kinerja utama (IKU) 2019, target yang
ditetapkan adalah sebesar 98,5%. Hal ini diukur berdasarkan penyaluran
dana SP2D kepada para penerima yang tidak di retur oleh Bank/Pos
Operasional.
Penyebab :
Tingkat akurasi penyaluran SP2D pada KPPN melebihi target yang
ditetapkan disebabkan karena KPPN harus terus melakukan pembinaan,
sosialisasi kepada satker supaya memastikan keakuratan data supplier
yang didaftarkan ke KPPN dan segera melakukan update data jika ada
perubahan data supplier.
Penyebab masih adanya pengembalian/retur SP2D pada KPPN yang
berpengaruh terhadap akurasi penyaluran SP2D, karena rekening tutup/
tidak ditemukan, rekening tidak aktif, saldo minimal tidak mencukupi.
Dampak :
Akurasi penyaluran SP2D yang semakin baik berpengaruh positif
terhadap kualitas pelayanan KPPN kepada stakeholder dan persepsi
stakeholder terhadap layanan, khusunya para penerima dana APBN.
Rekomendasi :
- KPPN harus melakukan koordinasi dengan Satker mitra kerjanya
untuk meminimalisasi volume retur SP2D;
- KPPN mengoptimalkan pemakaian fitur validasi rekening pada aplikasi
OM SPAN sebagai salah satu cara meminimalisasi kesalahan dalam
pengisian data supplier. Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Direktur
Pengelolaan Kas Negara nomor ND-347/PB.3/2020 tanggal 5 Maret
2020 hal Penggunaan Fitur Validasi Rekening pada Aplikasi OM SPAN
c) Tingkat Penyelesaian retur SP2D
Kondisi :
Pada periode semester I tahun 2020 tidak terdapat penyelesaian retur
lebih dari 1 bulan dari 824 rekening retur SP2D atau sebesar 0%. Periode
semester II tahun 2019 terdapat 42 penyelesaian retur lebih dari 1 bulan
dari 1.938 rekening retur SP2D atau sebesar 0.02% menunjukan adanya
perbaikan karena semakin banyak retur SPM/SP2D yang diselesaikan
118
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
kurang dari 1 bulan. Hal ini menunjukkan pembinaan yang dilakukan oleh
Kanwil terhadap KPPN dan KPPN terhadap satker telah terbukti untuk
meminimalkan penyelesaian retur lebih dari 1 bulan hingga zero.
Kriteria :
Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan
transfer pencairan dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank
Operasional/BI/POS karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau
nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos
penerima atau rekening penerima tidak aktif. Penyelesaian retur SP2D
diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 9/PB/2018 tentang Tata
Cara Penyelesaian Retur SP2D.
Penyebab :
Tingkat penyelesian retur yang semakin baik disebabkan karena:
a) KPPN secara intensif melakuan monitoring terhadap adanya retur
SP2D;
b) KPPN segera menyampaikan informasi retur SP2D kepada satker;
c) KPPN memerintahkan satker untuk segera memperbaiki data
penerima SP2D yang di retur dan segera diajukan kembali ke KPPN.
Dampak :
Tingkat penyelesaian retur yang semakin baik akan berdampak:
a) Pelayanan KPPN kepada para penerima dana APBN akan semakin
baik;
b) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah akan semakin baik, karena
jika retur SP2D tidak segera diselesaikan akan berpengaruh pada
Neraca Laporan Keuangan Kuasa BUN, dicatat sebagai UPK (Utang
Pihak Ketiga).
Rekomendasi :
a. KPPN harus melakukan pemetaan, inventarisasi satker-satker yang
sering mengalami retur SP2D;
b. Langkah selanjutnya, KPPN mengundang satker-satker tersebut
melakukan FGD online untuk mengetahu akar permasalahan yang
menyababkan terjadinya retur SP2D dan mencari solusi bersama-
sama supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. FGD tersebut harus
119
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
melibatkan pejabat/pegawai satker antara lain PPK, bendahara, dan
oprator aplikasi pendukung, serta juga dengan pihak perbankan;
c. KPPN harus selalu mengingatkan Satker untuk aktif memonitor
penyelesaian SP2D. Satker harus lebih tertib, cepat dalam proses
penyelesaian retur SP2D (ralat/perbaikan SPM/SP2D);
d. KPPN harus menyampaikan kepada satker konsekuensi jika
terlambat menyelesaikan retur SP2D yaitu akan disetorkan ke Kas
Negara.
e. Sesuai Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-
347/PB.3/2020 tanggal 5 Maret 2020 hal Penggunaan Fitur Validasi
Rekening pada Aplikasi OM SPAN, KPPN harus mengoptimalkan
penggunaan fitur tersebut.
Data penyelesaian retur SP2D selama 3 periode pembinaan seperti
tampak pada tabel 4.9.
Tabel 4.9 Perbandingan Retur SP2D pada KPPN
Smt I 2019 – Smt I 2020
Smt I 2019 Retur SP2D Smt I 2020
Smt II 2019
No KPPN Jml Proses Jml Proses Jml Proses
Retur >1 Retur >1 Retur >1
1 Purwakarta SPM SPM SPM
2 BandungI bulan bulan bulan
3 Bogor
4 Cirebon 20 - 195 - 11 -
5 Tasikmalaya
6 Karawang 176 - 228 1 171 -
7 Sumedang
8 BandungII 174 18 260 17 93 -
9 Garut
10 Sukabumi 417 4 196 14 72 -
11 Kuningan
12 Bekasi 85 3 82 3 74 -
17 - 80 - 34 -
20 - 18 - 12 -
234 21 395 31 230 -
14 - 20 - 13 -
7- 1- 16 -
53 1
350 - 23 -
62 - 113 - 75 -
Total SP2D 1.279 47 1.938 66 824 -
Sumber Data: OMSPAN, data diolah.
120
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
d) SP2D Void dan SP2D Backdate
Kondisi :
Pada periode semester I tahun 2020 jumlah SP2D void adalah 887 buah.
Terdapat penambahan yang cukup signifikan pada semester I tahun 2020
dibandingkan semester sebelumya yang hanya terdapat 38 SP2D void.
Pada semester II tahun 2019 terdapat 5 KPPN yang berjumlah 0 void,
maka pada semester ini semua KPPN terdapat void. SP2D void terbanyak
pada KPPN Bandung II berjumlah 239 dan KPPN Bogor berjumlah 160.
Kriteria :
Pengaturan terkait SP2D void harus sesuai dengan mekanisme yang
diatur dalam Perdirjen Nomor Per-5/PB/2015 tentang mekanisme
pembatalan SP2D dan surat Pengesahan pada SPAN.
Penyebab :
Beberapa penyebab void disebabkan oleh sistem maupun human error.
Pembatalan SP2D yang telah diterbitkan, yang disebabkan oleh error
sistem, maupun oleh kesalahan user di KPPN pada saat memproses
SP2D,antara lain kesalahan pemilihan paygroup; kesalahan pemberian
tanggal SP2D; penerbitan 2 SP2D untuk pembayaran 1 tagihan yang
sama. Kesalahan satker menginput jenis SPM. SP2D dengan rekening
terlampir tersalur pada 2 tanggal yang berbeda.
Akibat :
Penyelesaian SP2D menjadi terhambat, hal ini bisa berdampak negatif
pada persepsi stakeholder terhadap layanan KPPN.
Rekomendasi :
Hal yang perlu diperhatikan oleh KPPN maupun satker untuk menghindari
terjadinya SP2D void yaitu antara lain dengan dibuatkan tabel pemilihan
paygroup sebagai pedoman yang ditempel di dekat petugas pemilihan
paygroup; memperhatikan batas waktu approval untuk pemberian tanggal
hari berkenaan; membuat pengawasan tagihan rutin bulanan; melakukan
pembinaan kepada satker atas ketepatan input SPM dan ketelitian
petugas KPPN dalam memverifikasi. Koordinasi antar seksi dalam
memproses SPM dengan rekening terlampir dilakukan pada pagi hari
atau sore hari setelah batas waktu approval, lewat dari batas waktu
tersebut diberi tanggal hari berikutnya.
121
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Tabel 4.10 Perbandingan SP2D Void dan Backdate
Smt I 2019 – Smt I 2020
SMT I 2019 SMT II 2019 SMT I 2020
No. KPPN Void Back Void Back Void Back
date date
date 12 31
5 - 135 -
1 Purwakarta 1 - 6 - 160 -
8 - -
2 Bandung I - - - - 55 -
- - 50 -
3 Bogor 1- - - 11 -
4 - 12 -
4 Cirebon 24 - - 239 -
5 Tasikmalaya - -
6 Karawang - -
7 Sumedang - -
8 Bandung II 3 - - - 39 -
9 Garut - - - - 21 -
10 Sukabumi - - 1 - -
11 Kuningan - - - 5 -
12 Bekasi - - 2
29 - 38 129
Jumlah 887
Sumber Data: OMSPAN, data diolah
e) Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN
Kondisi :
Nilai Laporan Keuangan BUN KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat pada periode semester I tahun 2020 rata-rata mencapai 97,73. Nilai
ini diperoleh berdasarkan hasil dari penilaian tim bidang PAPK sesuai
Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat Nomor
KEP-179/WPB.13/BD.03/2019 tanggal 19 September 2019 tentang
Penetapan Peringkat Penilian LK BUN D KPPN Lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat. Nilai tertinggi diraih oleh KPPN Sumedang dengan
nilai 98,80, sedangkan yang paling rendah adalah KPPN Tasikmalaya
dengan nilai 96, 59. Capain semua KPPN melebihi target IKU Nilai LK
Kuasa BUN KPPN yang berkualitas yang ditargetkan sebesar 93%.
Kriteria :
Untuk memastikan pelaporan keuangan negara yang akuntabel,
transparan dan tepat waktu, dilakukan pengukuran kualitas penyusunan
LK UAKBUN-D, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor
122
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
221/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Pengaturan lebih lanjut
terkait kualitas LK BUN-D KPPN adalah Nota Dinas Direktur APK Nomor
ND-117/PB.6/2019, yang menjelaskan unsur-unsur yang mempengaruhi
kualitas LK BUN-D KPPN yaitu:
- Akurasi data;
- Ketepatan waktu;
- Kelengkapan dokumen;
- Pelaksanaan rekonsiliasi (% BAR Siap Download, penyelesaian
TDK, penyelesaian pagu minus, penyelesaian saldo tidak normal,
dan penyelesaian aset belum diregister).
Penyebab :
Nilai kualitas LK BUN-D KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
sudah di atas target yang ditetapkan disebabkan karena:
a) Koordinasi yang baik antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dengan
KPPN;
b) KPPN melakukan monitoring transaksi yang mempengaruhi kualitas
LK BUN-D KPPN;
c) KPPN segera memerintahkan satker segera memperbaiki transaksi
yang berpengaruh terhadap kualitas LK BUN-D KPPN antara lain:
penyelesaian TDK, penyelesaian saldo tidak normal, penyelesaian
aset belum diregister.
Dampak :
Kualitas LK BUN-D KPPN yang baik akan mengakibatkan juga kualitas
LK BUN Pusat semakin berkualitas sehingga kembali meraih opini
tertinggi dari BPK yaitu WTP.
Rekomendasi :
- KPPN harus melakukan koordinasi dengan satker dalam penyelesaian
proses rekonsiliasi sampai status “BAR Siap Download”.
- KPPN harus menyampaikan informasi adanya transaksi “aset belum
diregister”, “pagu minus”, “saldo tidak normal” kepada satker. KPPN
secara proaktif membantu penyelesaian permasalahan tersebut
supaya kualitas LK BUN-D KPPN semakin baik.
123
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
- KPPN harus proaktif mengimbau satker menyelesaikan permasalahan
Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). Jika TDK tersebut disebabkan
satker salah input data, maka harus diperintahkan untuk segera
memperbaikinya, tetapi jika TDK disebabkan karena data pada SPAN
yang belum ter-update, KPPN harus segera menghubungi Direktorat
SITP untuk segera melakukan perbaikan data;
- KPPN secara proaktif melakukan pengawasan transaksi melalui
aplikasi e-Rekon LK, serta mengimbau satker untuk menyelesaikan
semua transaksi (upload data, koreksi, penjurnalan) sebelum batas
akhir periode pelaporan.
7) Temuan Terkini Pada Matriks Permasalahan
a) Penyampaian ADK kontrak terlambat ke KPPN.
Kondisi :
Sampai dengan semester I tahun 2020 jumlah keterlambatan
penyampaian ADK kontrak mencapai 497 kontrak dari jumlah kontrak
yang didaftarkan sebanyak 4.251 atau ketepatan waktu mencapai 88%.
Bila dibandingkan dengan periode semester II tahun 2019 persentase
ketepatan penyampaian ADK kontrak ini mengalami penurunan sebesar
8%. Data pada periode semester II tahun 2019 yang terlambat 2.957
dari 68.498 kontrak, atau ketepatan waktunya hanya mencapi 96%.
Kriteria :
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK.190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 dinyatakan bahwa
ADK kontrak harus disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja
setelah perjanjian/kontrak ditandatangani untuk dicatatkan kedalam
kartu pengawasan kontrak di KPPN. Penegasan kembali terkait
ketentuan tersebut diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor
S-66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Langkah-Langkah
Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun
Anggaran 2019 dan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-
103/PB/2019 tanggal 1 Februari 2019 hal Petunjuk Teknis Langkah-
Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Tahun 2019 pada Kanwil DJPb dan KPPN.
124
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
Penyebab :
Beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyampaian
ADK kontrak antara lain :
- Satker masih menunggu revisi DIPA terkait masa darurat pandemi
COVID-19 ini.
- Adanya relaksasi penyampaian ADK kontrak yang tidak
memerlukan dispensasi menyebabkan banyak ADK kontrak
terlambat disampaikan.
- Satker lalai untuk menyampaikan ADK kontrak ke KPPN setelah
kontrak tersebut ditandatangani;
- Satker mengajukan ADK kontrak bersamaan dengan pengajuan
SPM ke KPPN.
- Pola pikir dan budaya kerja satker yang masih sanksi minded,
sehingga satker tidak tertib dalam mentaati ketentuan.
- Administrasi kontrak belum Grafik 4.4 Data Kontrak
lengkap / selesai karena 10.000 48,2% 50%
8.000 40%
proses pengadaan barang / 6.000
4.000 30%
jasa ditengarai masih 2.000 17,6% 12,4%
- 16,3% 20%
belum sesuai ketentuan
11,7%
10%
sehingga proses 0%
SMT I SMT II SMT I SMT II SMT I
administrasinya dikerjakan 2018 2018 2019 2019 2020
belakangan. ADK Terlambat %
- KPPN belum sepenuhnya. Sumber Data : OMSPAN, data diolah
melakukan mitigasi risiko atas keterlambatan penyampaian data
kontrak.
Akibat :
- Keterlambatan penyelesaian tagihan kepada penerima/rekanan;
- Keterlambatan tersebut mengakibatkan realisasi anggaran juga
terlambat;
- Kualitas kinerja pengelolaan anggaran rendah.
Rekomendasi :
Upaya meminimalisasi persentase keterlambatan penyampaian ADK
Kontrak adalah :
125
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
a) KPPN harus melakukan pemetaan, menginventarisasi satker-satker
yang terlambat menyampaikan ADK kontrak;
b) KPPN harus melakukan FGD online dengan melibatkan satker-satker
yang terlambat menyampaikan ADK kontrak untuk mencari solusi
terbaik dan komprehensif. FGD ini melibatkan seluruh komponon
pengelola perbendaharaan mulai dari KPA, PPK, bendahara, dan
operator aplikasi pendukung;
c) KPPN harus selalu berkoordinasi lebih intensif melalui berbagai
macam media agar satker tersebut segera menyampaikan ADK
kontrak yang telah ditandatangani ke KPPN sebelum batas waktu;
d) KPPN agar lebh mengoptimalkan aplikasi yang telah disediakan oleh
Kantor Pusat yaitu tools ME Budget Execution dan OMSPAN untuk
meminimalisasi tingginya keterlambatan penyampaian ADK.
2. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan
Penilaian kinerja pelayanan perbendaharaan dinilai dari beberapa unsur sesuai
KEP-261/PB/2016, yaitu ada atau tidaknya :
1. Visi, misi, peta strategi, IKU, moto pelayanan dan nilai-nilai kementerian
keuangan.
2. Standar pelayanan yang mengacu pada Undang-Undang No.25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
3. Budaya pelayanan prima meliputi penampilan pegawai, pelaksanaan capacity
building dan sistem reward and punishment;
4. Petugas pelayanan, menetapkan dan menerapkan pedoman kode etik;
5. Sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung tugas pelayanan,
dengan melihat kenyamanan, kebersihan dan sarana pengelolaan arsip;
6. Keterbukaan informasi publik, meliputi ketersediaan informasi publik yang
berbasis web maupun sarana publik lainnya seperti papan pengumuman,
media sosial, media cetak, televisi radio, dan lain-lain;
7. Survei terkait kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPPN;
8. Pengelolaan pengaduan, meliputi ketersediaan saluran pengaduan,
penunjukan petugas pengelola pengaduan, sosialisasi dan laporan
pengaduan;
9. Pengendalian gratifikasi dengan melakukan penandatanganan bersama
pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi;
126
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
10. Penandatanganan dokumen pakta integritas dengan mitra kerja, baik internal
maupun eksternal.
Hasil kinerja pelayanan perbendaharaan dalam 3 periode pembinaan, yaitu
semester I dan semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020, KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat menunjukan tren yang stabil, dengan rata-rata
nilai sebesar 29,93 naik dari semester sebelumnya (semester I tahun 2019)
sebesar 2,3 poin. Pada semester II tahun 2019 seluruh KPPN mendapatkan nilai
di atas 29, dan terdapat dua KPPN yang mendapatkan nilai maksimal 30 yaitu
KPPN Bogor dan Cirebon. Sementara pada periode semester I tahun 2020
terdapat delapan KPPN yang mendapatkan nilai 30, yaitu KPPN Bandung I,
KPPN Bogor, KPPN Karawang, KPPN Sumedang, KPPN Bandung II, KPPN
Garut, KPPN Sukabumi dan KPPN Bekasi.
Kinerja pelayanan KPPN lingkup Grafik 4.5 Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan KPPN
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat yang Semester I Tahun 2020
sangat baik tersebut merupakan upaya Purwakarta
dari KPPN dan Kanwil DJPb Provinsi Bekasi3209,,80
Jawa Barat sebagai pembina untuk Bandung I
terus meningkatkan kualitas pelayanan
kepada para pemangku kepentingan Kuningan 29,6 Bogor
antara lain: 29,4
1. Penerapan sistem reward and
29,2
punishment bagi pelaksana layanan
serta pemberian kompensasi Sukabumi 29,0 Cirebon
Garut Tasikmalaya
Bandung II Karawang
Sumedang
Kinerja Pelayanan Perbendaharaan
Rata-Rata
kepada penerima layanan. Sumber : Hasil pembinaan Kanwil SMT I 2020
2. Sistem informasi publik berbasis web (website);
3. Sistem informasi publik melalui media lainnya (papan pengumuman, media
sosial, media cetak, televisi, radio.);
4. Pengelolaan pengaduan, dengan penanganan dan tanggapan yang cepat.
Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan layanan yang dilakukan oleh KPPN
lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
terhadap mitra kerja/satker, dalam tiga periode pembinaan dan supervisi KPPN,
yaitu semester I dan semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 , indeks
kepuasan pengguna layanan pada semua KPPN mencapai “sangat puas”,
127
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
artinya walaupun nilai hasil survei berbeda-beda, namun menunjukkan bahwa
satker sangat puas dengan layanan KPPN.
Grafik 4.6 Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan KPPN 29,9
SMT I 2019 –SMT I 2020
30,0
29,5
29,0
28,5
SMT I 2019 SMT II 2019 SMT I 2020 Rata2 SMT I 2020
Sumber: Hasil Pembinaan Kanwil DJPb Prov Jabar , data diolah
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Survei kepuasan pengguna layanan yang dilaksanakan oleh KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat menggunakan formula :
Penjelasan
Skala likert 1 – 5,
Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 5 = Sangat Puas; 4 = Puas;
3 = Cukup Puas; 2 = Kurang Puas; 1 = Tidak Puas.
Target IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN pada tahun 2020
sebesar 4,50. Indeks kepuasan pengguna layanan mengalami kenaikan
sebesar 1,29 dibandingkan periode sebelumnya. Rata-rata hasil indeks
kepuasan pengguna layanan periode pembinaan semester I tahun 2020
mencapai 99.15 atau diatas target indikator kinerja utama “indeks kepuasan
satker terhadap layanan KPPN” yaitu skala 4,12 (81-100). Hal ini menunjukan
bahwa pelaksanaan pembinaan dan supervisi terhadap KPPN dan perbaikan
layanan serta inovasi yang dilakukan oleh KPPN telah berhasil memenuhi
harapan pengguna layanan.
Grafik 4.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPPN
Tahun 2017 – 2020
100
98
96 97,00 97,86 97,34
94
92 94,98 95,44 94,80 95,36
90
SMT I 2017 SMT II 2017 SMT I 2018 SMT II 2018 SMT I 2019 SMT II 2019 SMT I 2020
Purwakarta Bandung I Bogor Cirebon Tasikmalaya
Karawang Sumedang Bandung II Garut Sukabumi
Sumber: Hasil Pembinaan Kanwil DJPb Prov Jabar TA 2017 - 2020, data diolah
128
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
3. Kinerja Tata Kelola
Sepanjang periode semester I tahun 2020, KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat telah berupaya untuk memenuhi janji dan kewajiban sesuai dengan
pedoman penilaian kinerja dan tata kelola sebagaimana diatur dalam keputusan
Dirjen Perbendaharaan No.KEP-261/PB/ 2016. Dari hasil pembinaan dan
supervisi KPPN, penyelenggaraan pelayanan dapat di-mapping atas
pelaksanaan kinerja dan tata kelola baik yang sudah dilaksanakan maupun yang
masih harus ditingkatkan meliputi : Kinerja Organisasi, Manajemen SDM,
Manajemen Keuangan, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pegendalian Internal,
Komunikasi,
dan Koordinasi dan Kepuasan Grafik 4.8 Hasil Penilaian Kinerja Tata Kelola
KPPN Semester I 2020
Pegawai. Hasil pengolahan nilai
kinerja dan tata kelola KPPN secara Purwakarta
keseluruhan menunjukan kenaikan
pada sebagian KPPN. Hal ini sudah Bekasi 30 Bandung I
baik namun harus perlu ditingkatkan. 28
Kuningan 26 Bogor
24
22
Sukabumi 20 Cirebon
Unsur-unsur yang perlu ditingkatkan Garut Tasikmalaya
adalah komponen pegendalian Bandung II Karawang
internal KPPN, komunikasi dan
Sumedang
koordinasi, serta implementasi Sistem Kinerja Tata Kelola Rata-Rata
Manajemen Mutu (SMM) ISO
9001:2015. Sumber : Hasil Pembinaan Smt I Tahun 2020
Beberapa komponen penilaian dalam elemen komunikasi dan koordinasi
(menjalin komunikasi dengan unit kerja penegak hukum, pemerintah daerah,
melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka menjalin keakraban melalui even
formal maupun informal, menjalin hubungan dengan media, mengadakan acara
talk show melalui radio atau TV) belum semua dilaksanakan oleh Kepala KPPN.
KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat terus berupaya melakukan
peningkatan kualitas kinerja dan tata kelola dalam meningkatkan kinerja
organisasi. Realisasi indikator “kinerja dan tata kelola“ semester I tahun 2020
rata-rata mencapai sebesar 28,43. Penilaian kinerja tata kelola meliputi :
• Kinerja organisasi;
• Manajemen SDM;
• Manajemen Keuangan;
• Tata Usaha dan Rumah Tangga;
129
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
• Pengendalian Internal,
• Komunikasi dan Koordinasi;
• Kepuasan Pegawai.
a. Kinerja Organisasi
Kinerja organisasi periode semester I tahun 2020 mencapai hasil rata-rata
98.33, dimana tidak semua KPPN mendapatkan nilai sebesar 100. Capaian
ini turun dibandingkan dengan semester sebelumnya sebesar 100,00.
Penurunan ini terdapat pada KPPN Bandung I dan KPPN Cirebon yang
semula mendapat nilai dibawah 100. Dari trennya, menunjukan kenaikan
dari semester I tahun 2019 sebesar 2,50 dan naik lagi di semester II tahun
2019 sebesar 1.64. Diharapkan untuk periode pembinaan berikutnya KPPN
dapat meningkatkan nilai kinerja organisasi sehingga dapat meraih angka
100.
Grafik 4.9 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Tahun 2018 – 2020
100 98,75 100,00 99,50
98
96 98,00 97,50 SMT II 2019 SMT I 2020
94 SMT II 2018 SMT I 2019
92
90
SMT I 2018
Sumber Pembinaan Sumber: Data NKO KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat 2018- 2020
b. Manajemen SDM
Hasil penilaian terhadap capaian kinerja manajemen SDM yang mencapai
rata-rata 100, mengindikasikan bahwa pemberdayaan SDM pada KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik. Perencanaan
kebutuhan pegawai yang melalui analisis beban kerja dan mutasi pegawai
yang disesuaikan dengan kompetensi pegawai telah dilaksanakan dengan
sangat baik. Demikian juga dengan upaya pengembangan pegawai melalui
pemberian kesempatan yang sama bagi setiap pegawai untuk mengikuti
diklat/program beasiswa maupun pengembangan lainnya telah dilaksanakan
sesuai kebutuhan. Adapun penetapan kinerja individu telah dilakukan
pengukuran dan penilaian secara periodik sehingga pencapaian kinerja
individu pegawai dapat terukur secara tepat. Hasil pengukuran kinerja
individu ini akan menjadi dasar dalam pemberian reward kepada pegawai.
Nilai hasil capaian manajemen SDM per KPPN pada periode semester I
130
BAB IV KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
tahun 2019 rata-rata sebesar 100 tetap jika dibandingkan dengan capaian
pada periode semester II tahun 2019 yang mencapai juga rata rata 100,00.
Grafik 4.10 Nilai Kinerja Manajemen SDM KPPN Tahun 2018 – 2020
100 99,3 99,4 99,0 100 100
98 SMT II 2018 SMT I 2019 SMT II 2019 SMT I 2020
96
94
92
90
SMT I 2018
Sumber : LHPS KPPN Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat 2018-2020
c. Manajemen Keuangan
Capaian kinerja atas manajemen keuangan periode semester I tahun 2020
untuk seluruh KPPN semua memperoleh nilai 100. Capaian ini masih sama
seperti periode sebelumnya. Ini berarti seluruh KPPN telah melakukan
pengelolaan keuangan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sesuai
dengan target dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan tersebut
meliputi : penyusunan rencana kerja keuangan, pengelolaan gaji/tunjangan
pegawai, penyelesaian tagihan, pembukuan bendaharan, dan
penatausahaan laporan.
Grafik 4.11 Nilai Kinerja Manajemen Keuangan KPPN Tahun 2018- 2020
100 99,58 100 100 100
100 SMT II 2018 SMT I 2019 SMT II 2019 SMT I 2020
99
98
97
96
95
SMT I 2018
Sumber : LHPS KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat 2018-2020
d. Tata Usaha dan Rumah Tangga
Hasil capaian manajemen Tata Usaha dan Rumah Tangga per KPPN pada
periode semester I tahun 2019 rata rata mencapai 98.23 menurun jika
dibandingkan dengan capaian periode semester I tahun 2019 yaitu sebesar
99.17. Capaian periode semester I tahun 2020 menurun 0.94 sehingga
mengakibatkan tidak mendapat nilai 100 (sempurna), maka masih terdapat
gap sebesar 1.77 dari target yang ingin dicapai. Gap sebesar 1.77 ini
terdapat pada KPPN Purwakarta yang mendapatkan nilai 80. Selebihnya 11
131
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT BAB IV
ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
(sebelas) KPPN mendapatkan nilai 100. Untuk KPPN Purwakarta
tercapainya angka 80 pada KPPN tersebut disebabkan karena Pengelolaan
arsip KPPN belum dilakukan sesuai dengan pedoman kearsipan, kondisi
rumah dinas yang tidak layak dan pengamanan dan Kondisi dan tata ruang
kantor yang belum memenuhi kenyamanan dalam pelayanan. Data terkait
nilai Tata Usaha dan Rumah Tangga KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat dijelaskan dalam grafik 4.12 di bawah ini.
Grafik 4.12 Nilai Kinerja TU - RT KPPN Tahun 2019 – 2020
100 99,06 96,56 95,94 99,17 98,44
98 SMT II 2018 SMT I 2019 SMT II 2019 SMT I 2020
96
94
92
90
SMT I 2018
Sumber Pembinaan KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat 2018-2020
e. Pengendalian Internal
Capaian kinerja pengendalian internal dibagi dua indikator yaitu penerapan
SPI memperoleh hasil 100, sedangkan indikator kedua yaitu LHP Aparat
Pengawas Fungsional (APF) realisasinya hanya 54.17 dari target 100. Hal
ini disebabkan pada periode semester II tahun 2019 hanya 1 (satu) KPPN
yaitu KPPN Sukabumi yang diaudit oleh Itjen kementerian Keuangan
sedangkan 11 (sebelas) KPPN lainnya tidak diaudit oleh aparat Pengawas
Fungsional (APF). Dalam tata cara penilaian unsur Aparat Pengawas
Fungsional (APF), apabila tidak diaudit oleh Itjen maka tidak mendapat nilai
untuk :
a. Penugasan APF dikomunikasikan secara berjenjang;
b. LHP APF ditindaklanjuti semua rekomendasinya;
c. Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Dari fakta dan kondisi tersebut, maka KPPN Bandung II mendapatkan nilai
maksimal jika dibandingkan dengan KPPN lain yang tidak dilakukan audit
oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF). Data nilai kinerja pengendalian
internal KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dijelaskan dalam
grafik 4.13 dibawah ini.
132
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Home
Explore
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
View in Fullscreen
Buku ini menyajikan lampiran data mengenai hasil pembinaan dan supervisi seluruh KPPN di lingkup Kanwil DJPb provinsi Jawa Barat
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 551
Pages: