Laporan LangkahPeningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tw 4 Th 2017 KPPN Malang

IV

IV

IV

IV

IV

IV

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang



RISALAH DIAOG KINERJA ORGANISASI TRIWULAN IV TAHUN 2017
No: R-04 /WPB.16/KP.032/2017

Agenda : Memantabkan KPPN Malang sebagai Kantor
Layanan Unit Vertikal DJPBN yang Layanannya
Sepadan dengan Prestasinya

Hari,Tanggal,Waktu : Rabu , 27 Desember 2017 , 15.30 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN Malang

Pimpinan Rapat : Kepala Kantor
Peserta Rapat : Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja Organisasi
Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
LO Pengelola Kinerja Organisasi Seksi

I. PENDAHULUAN

Pencapaian KPPN Malang sampai dengan saat ini :
- Pemenang KPPc Kemenkeu Tahun 2012
- Kantor Berpredikat WBK/WBBM tahun 2013
- Kantor Bersertifikat ISO 9001:2008
Menjadi tugas berat untuk mempertahankan prestasi yang ada serta dihadapkan
tantangan kemajuan teknologi dan semakin tingginya tuntutan layanan. Untuk
mewujudkannya diperlukan sinergi dan solidnya semua lini pendukung KPPN Malang
serta kuatnya komitmen pimpinan.

Untuk mewujudkan salah satu visi KPPN yaitu Mewujudkan pengelolaan kas yang
pruden, efisien, dan optimal, maka diperlukan pengelolaan RPD yang baik dan tepat.
Dalam pengelolaannya mewujudkan pengelolaan kas yang pruden sangat dipengaruhi
ketaatan dan disiplin mitra kerja/satker. Untuk itu perlu dibentuk wadah komunikasi
dengan sarana media sosial (Whatsapp/WA), telepun sebelum jatuh tempo RPD,
penanganan khusus SPM yang ada RPD nya baik di FO maupun di MO Seksi Pencairan
Dana, monitoring dispensasi RPD dan ketaatan satker yang mengajukan RPD ke KPPN
Malang perlu mendapat perhatian dan pembinaan secara khusus.

Serta dalam rangka mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan tepat waktu sebagai salah satu visi KPPN maka diperlukan
sinergi baik antara KPPN dengan mitra kerja maupun antar seksi di KPPN sendiri untuk
mengelola penerimaan dan pengeluaran negara secara efisien dan tepat.

Tugas berat KPPN adalah semakin banyaknya jenis tugas baru yang harus diemban,
antara lain :
- Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2017
- Penyaluran UMI dan SIKP
- Pengelolaan TMR




1 of 4

II. PEMBAHASAN
A. Agenda I
Prognosis Capaian Kinerja Kemenkeu Three Triwulan IV Tahun 2017 sbb :

Q4
No Uraian IKU
Target Realisasi
1 Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 75% 99,96%

2 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,12 4,36
3 Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA 97% 100%
secara tepat waktu
4 Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening 4 5
pemerintah
5 Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 100%
6 Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 85% 99,67%

7 Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,2% 99,94%
8 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85 91,26

9 Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN 96% 100%
secara andal dan tepat waktu
10 Persentase Exception report laporan keuangan 3% 0%

11 Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian 95 100
intern
12 Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 90% 93,56%
13 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 95% 95,34%


B. Agenda II
1. Evaluasi selama pengelolaan APBN Tahun 2017 & LLAT 2017 :
a. Masalah yang sering dihadapi tiap seksi/subbag (mungkin berulang) :
i. Rumah Dinas Bondowoso, sampai saat ini sudah masuk tahap
ditandatanganinya serah terima bangunan rumah dinas kepada Pemerintah
Kota Malang ;

ii. Kelebihan perhitungan uang makan untuk 2 pegawai, sudah diselesaikani
oleh bagian keuangan ;

iii. Penyesuaian BMN sesuai standar yang telah ditentukan oleh kantor pusat ;
iv. Masalah kebersihan ruangan/halaman kantor sudah sedikit sekali keluhan
baik dari satker maupun dari pegawai/internal

v. Masalah yang seringkali berulang yaitu terkait dispensasi, baik itu dispensasi data
kontrak maupun dispensasi SPM tanpa RPD, mengingat dispensasi melonjak tajam
di akhir tahun.
vi. Ketertiban dalam penyampaian laporan bulanan
vii. Beberapa satuan kerja terindikasi secara berulang setiap tahun menyampaikan
SPM pada batas-batas penyampaian. Perlu dilaksanakan pembinaan lebih lanjut.

viii. Terdapat perubahan tata cara penyelesaian SPPT pada akhir tahun dimana MO PD
tidak bisa melakukan pencetakan SPPT.
ix. Terdapat kesalahan pada setoran sisa UP/TUP menggunakan akun yang tidak
sesuai.
x. Seksi Pencairan Dana :
1. Perencanaan Kas
2 of 4

a) Satker telah diingatkan mengenai batas-batas penyampaian RPD harian
khususnya untuk SPM transaksi besar yang diajukan tanggal 8 s.d. 21
Desember disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 30 November 2017
melalui berbagai media, grup WA, dan media sosial Instagram. Langkah ini
dinilai efektif dikarenakan satuan kerja telah menyampaikan tepat waktu.
2. GUP/UP/TUP
a) Satker telah diingatkan mengenai batas-batas penyampaian SPM
GUP/UP/TUP melalui media tulisan, grup-grup WA , dan media instagram
kepada satker dan dinilai efektif dikarenakan satuan kerja telah menyampaikan
tepat waktu.
b) Untuk menghindari pemberian UP/TUP yang melebihi sisa dana UP yang bisa
dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran, maka dilakukan pengujian
ketersediaan pagu DIPA pada saat pengajuan SPM-GUP terakhir dan SPM-
TUP. Hal ini dirasakan efektif untuk mencegah tertolaknya SPM pada SPAN.
c) Telah dilakukan himbauan melalui sarana media sosial bagi satuan kerja untuk
memastikan setoran sisa dana UP/TUP Tahun Anggaran 2017 dilakukan
penyetoran paling lambat tanggal 29 Desember 2017.
3. Penyelesaian Tagihan Kontraktual dan Nonkontraktual
a) Senantiasa mengingatkan satuan kerja atas batas-batas penyampaian SPM-
LS kontraktual dan nonkontraktual melalui media tulisan, grup-grup WA , dan
media instagram. Hal ini dirasakan efektif dengan melihat respon satuan kerja
dengan menyampaikan SPM tepat waktu.
b) Melaksanakan pemantauan atas sisa kontrak yang belum ditagihkan yang
harus diajukan sesuai batas waktu penyampaian SPM untuk dilakukan
koordinasi dan informasi kepada satuan kerja.
c) Menerima, menatausahakan, dan melakukan pemantauan atas Dokumen
Jaminan Bank/Garansi Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Seksi Bank tentang :
a) Proses pembuatan PPR dikarenakan SPPT tidak dapat dilakukan pencetakan
lagi.
b) Proses pemilihan Paygroup dalam rangka pembayaran tagihan dengan
sumber dana SBSN.

III. KESIMPULAN
A. Agenda I

Menetapkan rencana aksi dalam Laporan Capaian Kinerja sebagai rencana yang
sudah disepakati dan harus dimonitoring terutama oleh penanggung jawab IKU

Rencana aksi dan Tindak lanjut untuk kedua kinerja tersebut dituangkan dalam Matriks
Tindak Lanjut selanjutnya dituangkan dalam Monev Tindak Lanjut Triwulan IV Tahun
2017 (terlampir) oleh unit penanggung jawab serta pimpinan.
Monev MTL Triwulan III tahun 2017 sudah dilaksanakan, rencana kegiatan yang sudah
direncanakan tidak bisa terlaksana karena efisiensi atas penyelenggaraan sosialisasi
dan bimtek ditunjang sarana komunikasi yang semakin mudah untuk
menyampaikannya kepada satker. Misalnya memanfaatkan media sosial.
Internalisasi pengelolaan kinerja harus semakin ditingkatkan, mengingat penerapan
pada para pegawai melalui sarana Aplikasi sehingga membutuhkan pemahaman lebih
untuk hasil yang sesuai dengan yang ditetapkan.


B. Agenda II

Penguatan komunikasi internal (GKM, Rapat Intern seksi, Morning Call, dll) untuk
mensukseskan LLAT 2017 yang merupakan agenda tahunan KPPN serta untuk
persiapan berbagai kegiatan dan tupoksi KPPN di tahun 2018, terutama untuk hal-hal
baru yang membutuhkan perhatian lebih dari seksi terkait..
3 of 4

IV. TINDAK LANJUT (RENCANA AKSI)

A. Agenda I
Untuk Kinerja Pelaksanaan Anggaran :
Melakukan FGD dengan satuan kerja dengan tingkat keterlambatan penyampaian data
kontrak dan ketidaksesuian pada ketentuan norma waktu penyelesaian tagihan yang
tinggi.

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja tersebut melalui sarana media elektronik
dan media sosial Whassapp

Untuk Renkas :
Memberikan pemahaman kepada satker untuk lebih akurat dalam perencanaan
penarikan dananya ke KPPN termasuk jatuh temponya melalui CSO, email, maupun
web. Memberikan perhatian khusus pada satker-satker yang sering mendapatkan
teguran atas penyampaian RPD nya ke KPPN.
Untuk Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN :
Target tercapai dengan nilai 95,31% berasal dari persentase penyerapan anggaran ,
persentase capaian keluaran, serta efisienasi yang dihitung berdasarkan bobot
tertimbang.
Melaksanakan kegiatan KPPN Malang sesuai dengan RKAKL dan penguatan
koordinasi pejabat pengelola perbendaharaan antara lain : PPK, Pejabat pengadaan
barang dan jasa, petugas persediaan, dan bendahara.
Merealisasikan kegiatan KPPN Malang sesuai dengan RKT yang didukung pendanaan
dari DIPA secara tepat.
Melaksanakan kegiatan KPPN Malang sesuai dengan RKAKL dan penguatan
koordinasi pejabat pengelola perbendaharaan antara lain : PPK, Pejabat pengadaan
barang dan jasa, petugas persediaan, dan bendahara.

Rencana aksi dan Tindak lanjut untuk kedua kinerja tersebut dituangkan dalam Matriks
Tindak Lanjut selanjutnya dituangkan dalam Monev Tindak Lanjut Triwulan IV Tahun
2017 (terlampir) oleh unit penanggung jawab serta pimpinan.

B. Agenda II
xi. Untuk pengelolaan rekening ada perubahan peraturan (PMK.182/2017)
mulai Januari 2018
xii. Pembinaan terhadap satker yang sering mengajukan dispensasi, baik itu
dispensasi data kontrak maupun dispensasi SPM tanpa RPD.
xiii. Action plan dalam hal memonitoring dan pendampingan kepada satker akan
ditingkatkan mulai dari sebelum masa penyampaian laporan sehingga
potensi keterlambatan bisa diminimalisir
iv. Bersama seksi MSKI melakukan koordinasi teknis dengan satuan kerja pada Bulan
Januari 2018 dengan mengadakan Sosialiasai Langkah-Langkah Awal Tahun
Anggaran 2018.


Malang, 27 Desember 2017
Kepala Kantor




Susanto
NIP 19601230 198503 1 003




4 of 4

MANAJEMEN







RISIKO





PO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSIJAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG

JALAN MERDEKA SELATAN NOMOR 1.2 MALANG 65119
)
TELEPON (0341 325 453, 327 664,324032, FAKStMtLE 362800
SITUS : trww-koDnmalanq.conl

NOTA OINAS
NOMOR ND. l? /WPB.16/KP.O32t2O't7

Yth. : Kepala Subbag Umum/ para Kepala Seksi selaku Koordinator Risiko
Dari : Kepala Kantor
'l
Lampiran . (Satu) berkas
Sifat . Sangat Segera
lrl : Penyusunan profil Risiko KppN Matang Tahun 2017
Tanggal : l? Januari 2017 -

Menunjuk surat sekretaris Ditjen perbendaharaan
Nomor : s-10463/p8.1/2016
tang_gal 21 Desember 2016 perihar Langkah-rangkah penerapan
Manajemen Risiko Tahun
2017, bersama ini kami sampaikan hal hal sebagii berikut:

1. Telah terbrt Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111lpWK.o1t2o16 tentang Manajemen
!gro, oi Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuing.n Noro,.
8451KMK.01|2016 tentang petunjuk petiksanaan Manajemen Risiko di injrrngrn
I9TT,t9rL"l Keuangan, serta Keputusan Direktur Jend-erar perbendaharaan- Nomor
KEP-7961P8I2016 tentang. pedoman penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Time frame Rencana Penerapan Manajemen Risiko di KppN Malang adalah sebagai
berikut :




Pembentukan Pengelola Risiko


Penyusunan Profil Risiko 2017 Paling lambat 31
Januari 201,7
Pengelolaan Loss Event Database

Rapat UPR (digabung dengan



Menindaklanjuti hal tersebut, diminta setiap koordinator risiko agar membuat profil risiko
g{3. p!9i masing masing pio3ps bisnis dan disampaikan ke Seksi
Jiesuei-dEngan
MSKI Paling tambat tangga|l5 Januan2b,tT itsQar tertampir).
Demikianuntukdilaksanakan-derc-anpenuhtanggung jawab.










Susanto t

NrP 1 e6012301 s8so31 oo3l