LHPS Semester 1 Tahun 2017

p r o f il k p p n

* 2 0 1 3Peringkat II Penyusunan LKPP Piloting SPAN Kepala KPPN Wonosari
Tingkat Kuasa BUN KPPN Tipe A2 M.A. Djoenaedi
*2014

* 2 0 1 4 Peringkat I Penilaian Pelaksanaan
Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN

C. PETA DAN WILAYAH KERJA Peringkat I Penilaian Kualitas Pen-
gelolaan Kinerja KPPN Lingkup
Wilayah Kerja KPPN Wonosari mencakup 1 Kanwil DJPB DIY
kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan *2015
melayani sebanyak 48 satuan kerja pada tahun
2017.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 26

D. VOLUME KERJA

Pencapaian kinerja selama tahun 2017 terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam
menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara di daerah dapat digambarkan dalam beberapa
grafik berikut:

Gambar 15. Volume Kerja KPPN Wonosari Periode Semester I Tahun 2017

 @  % ? q 
PENYERAPAN KONTRAK
SDM SATKER DIPA DANA DIPA SP2D RETUR

16 48 48 517.965.693.000 45,19% 2.520 91 39

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai pada KPPN Wonosari adalah sebanyak 16 (enam belas) pegawai dengan

struktur satu orang Kepala Kantor ; satu Kepala Subbagian Umum, tiga Kepala Seksi (satu Seksi

Pencairan Dana dan Manajemen Satker, satu Seksi Bank, satu Seksi Verifikasi Akuntansi dan

Kepatuhan Internal) serta 11 orang pelaksana. Komposisi pegawai KPPN Wonosari menurut

jabatan, tingkat pendidikan, usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar dan grafik berikut:
BerdasarkanJabatan
EselonEsIeIIlon1III 1

EselonEsIeVlon IV 4Eselo4n III E1selon III 1 S1 S1 8 8

4 DIII DIII 2 S12 8 S1 8
Eselon IV Eselon4IV DI 1 DIII 1
PelaksPaenlaaksana 11 11 11 DI 5DI 5 D2III 2
D1I 1
6 10PelaksanaPelaksana 11 SMA SMA

SMA SMA 5 5

Gol. IVGol. IV1 1Grafik 6. Statistik Pegawai KPPN Wonosari Grafik 7. Statistik Pegawai KPPN Grafik 8. Statistik Pegawai KPPN Wonosari
Wonosari Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

Gol. IV G1ol. IV 1 50-5950-597 7 7
50-59 570-59
Gol. IIGI ol. III 12 12 40-4940-49 5 5 5
Gol. III Gol.1I2II 3
1320-3930-39 403-49 3 40-459
Gol. IIGol. II 33 20-2920-29 30-391 310-39 3

Gol. II Gol. II 3 3 20-29 20-29 1 1

Grafik 9. Statistik Pegawai KPPN Wonosari Berdasarkan Kepangkatan Grafik 10. Statistik Pegawai KPPN Yogyakarta Berdasarkan Usia

27 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

F. INOVASI

Inovasi secara terus menerus merupakan tindakan nyata KPPN Wonosari untuk selalu
memberikan yang terbaik kepada pegawai KPPN Wonosari itu sendiri maupun kepada para
mitra kerja yang dilayani oleh KPPN Wonosari.

Inovasi yang dilakukan tersebut telah dipastikan tidak melanggar ketentuan dan prosedur yang
telah ditetapkan. Inovasi baru yang telah dilakukan oleh KPPN Wonosari antara lain:

a. Penyediaan Mesin EDC (Electronic Data Capture)

KPPN Wonosari bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Wonosari dalam penyediaan mesin
EDC. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan bagi bendahara satker maupun masyarakat
luas dalam melakukan transaksi penerimaan negara melalui MPN G2 di KPPN.

b. Grup Whatsapp Satuan Kerja

KPPN Wonosari memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan sosial media untuk membuat
grup chat yang beranggotakan petugas satuan kerja dan pegawai KPPN Wonosari. Melalui grup
chat ini, diharapkan KPPN Wonosari dapat memberikan pelayanan konsultasi kepada satker
tanpa batasan waktu dan lokasi. Layanan ini juga sekaligus sebagai sarana silaturahmi antara
KPPN Wonosari dengan satuan kerja.

c. Loker Helm
Loker helm adalah inovasi KPPN Wonosari berupa penyediaan tempat khusus untuk menyimpan
helm milik mitra kerja yang datang ke KPPN Wonosari dengan mengendarai sepeda motor.
Helm yang disimpan di loker akan lebih aman dari kehilangan dan resiko terjatuh dari motor
yang sedang diparkir sehingga diharapkan menambah kenyamanan mitra kerja yang sedang
menyelesaikan kepentingannya di KPPN Wonosari.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 28

G. PRESTASI dan janji layanan dan telah dipahami oleh
pegawai KPPN serta sudah disosialisasikan
Prestasi merupakan penghargaan yang diraih kepada stakeholder antara lain melalui
oleh KPPN, baik atas nama pegawai maupun elektronik banner di ruang front office.
kantor di bidang pelayanan publik maupun
non pelayanan publik di tingkat internasional, VISI KPPN WONOSARI
nasional, dan regional/daerah, serta dari
Kantor Wilayah/Kantor Pusat yang diperoleh Visi KPPN Wonosari disusun sebagai landasan
dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum gerak serta panduan arah pengembangan
periode pembinaan. Prestasi yang berhasil organisasi di masa depan, yang mengacu
diraih KPPN Wonosari adalah pada visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
a. Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN Daerah Lingkup MISI KPPN WONOSARI
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan,
berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta (KPPN) Wonosari harus mempunyai misi
tanggal 16 November 2016 Nomor KEP- yang jelas. Misi merupakan pernyataan
105/WPB.15/2016. yang menetapkan tujuan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari
b. Peringkat III Penilaian Penyusunan dan sasaran yang ingin dicapai, agar tujuan
Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN organisasi dapat terlaksana dan berhasil
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan baik.
Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun
2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen MOTTO DAN JANJI LAYANAN KPPN WONOSARI
Perbendaharaan tanggal 16 November
2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016. KPPN Wonosari memiliki motto layanan
SIAP, yaitu akronim dari Sinergi, Integritas,
c. Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Amanah, dan Profesional. Sedangkan Janji
Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Layanan yang senantiasa dipegang teguh para
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta pegawai KPPN Wonosari dalam memberikan
berdasarkan SK Kakanwil Ditjen pelayanan kepada stakeholder adalah PASTI,
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta yaitu akronim dari Profesional, Akurat,
tanggal 16 November 2016 Nomor KEP- Senyum, Tanpa Imbalan. Dengan demikian
107/WPB/2016. dapat disimpulkan bahwa janji layanan KPPN
Wonosari merupakan pengejawantahan dari
H. KINERJA LAYANAN pelayanan publik yang bekerja secara serius
dan benar serta tanpa pamrih.
1. Kinerja KantorPelayananPercontohan
a. Visi, Misi, Motto Pelayanan dan Nilai-nilai LAGU MARS KPPN WONOSARI

Kementerian Keuangan KPPN Wonosari sudah mempunyai lagu mars
dengan judul “ Mars KPPN Wonosari” yang
KPPN Wonosari telah membuat visi, misi, motto diharapkan mampu memberikan inspirasi dan
motivasi dalam bekerja.

29 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Gambar 16. Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan KPPN Wonosari

VISI

MISI Menjadi Menjadi Pengelola
Perbendaharaan
Mewujudkan Yang Unggul Di
Mewujudkan Pengelolaan Kas Yang Efisien
Kabupaten Gunung
Dan Optimal; Kidul
Mendukung Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Yang Tepat Waktu, Efektif, Dan Akuntabel; Karakter dan
budaya kerja:
Mewujudkan Akuntansi Dan Pelaporan
Keuangan Negara Yang Akuntabel,
Transparan, Dan Tepat Waktu

Lagu Mars KPPN Wonosari : Karakter dan budaya kerja yang
menganut nilai- nilai utama yang
“KPPN Wonosari Gunung Kidul handayani
Kami siap melayani selaras sehingga kami dapat
berinteraksi sebaik mungkin
KPPN jujur tulus terpercaya dengan seluruh pemangku
Menjaga martabat dan berpengetahuan luas
kepentingan dan
KPPN mengembangkan inovasi menunjukkan
Kreatifitas tinggi tuk menemukan solusi
MOTTO
Kami slalu siap jalankan visi misi “SIAP” yaotu akronim dari
Kami slalu pasti dalam melayani : Sinergi, Integritas, Amanah

O Negriku Indonesia dan Profesional
Integritas kujunjung tinggi tuk persatuan
JANJI LAYANAN
Profesionalisme dalam pekerjaan Melayani dengan
Kujalin sinergi dalam kerjasama
Utamakan pelayanan tuk pemangku PASTI yaotu

kepentingan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 30

2. Standar dan Maklumat Pelayanan d. Morning Session
KPPN Wonosari telah membuat maklumat
Sebagai tindak lanjut dari langkah-langkah
pelayanan yang dipasang di ruangan perbaikan kinerja layanan, maka setiap
Front Office berisikan pernyataan sanggup hari kerja, sebelum jam layanan diadakan
menyelenggarakan pelayanan sesuai morning session. Acara tersebut digunakan
standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai sarana untuk :
dan apabila tidak menepati janji siap · Melakukan evaluasi atas kinerja layanan
menerima sanksi sesuai peraturan yang diberikan kepada stakeholders
perundang-undangan yang berlaku. KPPN pada hari-hari sebelumnya. Hasil kinerja
Wonosari juga sudah membuat standar layanan diukur dari kartu kepuasan yang
layanan dalam buku panduan praktis dan dimasukkan oleh satker ke dalam kotak
ditempatkan di ruang tunggu Front Office. kepuasan yang ada di ruang layanan
setiap kali setelah mendapatkan layanan
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dari petugas front office.
· Mengingatkanpegawaiapabilaadatugas-
Kegiatan yang dilakukan oleh KPPN tugas yang perlu segera ditindaklanjuti.
Wonosari dalam rangka meningkatkan · Sebagai sarana sharing session bagi para
kapasitas dan kemampuan pegawainya pegawai dalam rangka peningkatan
antara lain: kinerja.
· Motivational session oleh kepala
a. Diklat/Bimbingan Teknis/Seminar kantor untuk menjaga semangat dan
memberikan motivasi kepada seluruh
KPPN Wonosari selalu mengikutsertakan pegawai.
para pegawainya dalam setiap kesempatan · Kegiatan internalisasi nilai-nilai
yang ada melalui diklat/bimbingan teknis/ Kementerian Keuangan dan praktek
seminar yang diselenggarakan baik oleh service excellence.
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan · Membangun sinergi dan meningkatkan
maupun Balai Diklat Keuangan. kekompakan seluruh pegawai KPPN
Wonosari karena pada setiap akhir acara
b. Action Plan morning session diteriakkan yel-yel
KPPN Wonosari.
Agar ilmu yang didapatkan pegawai setelah
mengikuti Diklat/Bimtek bermanfaat e. Focus Group Discussion
secara optimal, maka setiap pegawai harus
melakukan transfer of knowledge kepada Masing-masing seksi secara mandiri
seluruh pegawai. menyelenggarakan grup diskusi untuk
membahas strategi atas permasalahan-
c. Gugus Kendali Mutu permasalahan yang dihadapi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya serta
Gugus Kendali Mutu (GKM) dilakukan untuk menyamakan pemahaman akan aturan-
menyamakan persepsi dan pemahaman aturan yang ada. Apabila tetap belum
seluruh pegawai terhadap ketentuan atau terpecahkan maka akan dikonsultasikan
peraturan baru maupun aplikasi terkait melalui surat ke Kanwil Ditjen
dengan pelaksanaan tugas. Kegiatan GKM
ini dilaksanakan secara rutin setiap hari
Selasa dan Kamis dan diikuti seluruh
pegawai.

31 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta atau ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
f. Kegiatan Capacity Building
Dalam rangka peningkatan kompetensi serta kerjasama antar pegawai, KPPN Wonosari telah

melaksanakan kegiatan Capacity Building pada tanggal 26 Februari 2017 di Hotel Puri Asri
Magelang sesuai surat undangan Kepala KPPN tanggal 22 februari 2017 Nomor : UND-12/
WPB.15/KP.03/2017.
g. Ruang Perpustakaan
KPPN Wonosari telah menyediakan ruang perpustakaan bagi para pegawai. Dengan
harapan agar seluruh pegawai dapat terus belajar baik mengenai peraturan-peraturan yang
telah dikeluarkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun buku
pengetahuan yang lain agar tercipta profesionalisme dalam bekerja, mempunyai pengetahuan
yang luas sehingga mampu memberikan solusi terbaik kepada mitra kerja sesuai dengan
Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
4. Sarana dan Prasarana
Dalam memberikan layanan kepada stakeholders, KPPN Wonosari telah mematuhi
standardisasi sarana dan prasarana yang ditetapkan seperti terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 17. Sarana dan Prasarana KPPN Wonosari

Gedung Kantor
KPPN Wonosari menempati gedung milik sendiri di Jalan
Taman Bhakti, Piyaman, Wonosari.

Mobil Dinas
Kegiatan Operasional KPPN Wonosari didukung dengan tiga
buah mobil dinas

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 32

Lobby Utama
Lobby Utama dilengkapi dengan taman dan gemericik suara
air mancur buatan membuat suasana KPPN Wonosari sejuk
dan nyaman.

Ruang Pelayanan
Ruang Pelayanan KPPN Wonosari dilengkapi dengan berbagai
fasilitas yang menjamin kenyamanan stakeholder.

Sajian Makanan/ Minuman Kecil
Salah satu fasilitas yang terdapat di ruang pelayanan KPPN
Wonosari

Charger HP
Terminal charger HP yang didesain sedemikian rupa sehingga
stakeholder dapat memanfaatkan dengan rasa aman.

6. Sarana Pelayanan Publik KPPN Wonosari

33 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

5. Pengelolaan Pengaduan
Dalam rangka meningkatan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja serta untuk

menjaga kualitas kinerja pegawai KPPN Wonosari, telah disediakan beberapa saluran
pengaduan masyarakat berupa:

0274-392435 ext 14

0274-394712

081392476018

[email protected]

kotak pengaduan terdapat di front office

Gambar 18. Sarana Pengaduan KPPN Wonosari

6. Sistem Informasi Pelayanan Publik
Sistem informasi pelayanan secara elektronik telah dilakukan oleh KPPN Wonosari dengan

media visual elektronik berupa banner elektronik, serta media cetak berupa brosur yang
tersedia di ruang tunggu Front Office.

7. Penilaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Survey Kepuasan Satker terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN Wonosari telah

dilaksanakan dengan responden sejumlah 25 orang dan memperoleh hasil dengan nilai
indeks sebesar 4,73 pada skala 5 pada level “sangat puas”.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 34

I. KINERJA TATA KELOLA

1. Struktur, Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan
Struktur organisasi, tugas, fungsi dan uraian jabatan pada KPPN Wonosari telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KEPALA KANTOR
M.A. Djoenaedi

KASUBBAG UMUM
Subakti

Pelaksana

Kasi PDMS Kasi Bank Kasi VeraKI
Sardju Suwarno Sri Pujiati

Pelaksana Pelaksana Pelaksana

Gambar 19. Struktur Organisasi KPPN Wonosari

2. Proses Bisnis
a. Dalam menjalankan proses bisnisnya, KPPN Wonosari telah menjalankan SOP sebagaimana
diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan;
b. Kepada para pegawai sudah diberikan uraian tugas dan kontrak kinerja secara tertulis
dan sudah diberikan pada masing-masing pegawai.
c. Pengelolaan dokumen telah dikelompokkan ke dalam arsip aktif dan in aktif dan ditata
dengan rapi dan tertib.
d. KPPN Wonosari juga melakukan pengelolaan arsip melalui electronic filling system.
e. Pelaksanaan anggaran KPPN selaku satker, meliputi pembayaran gaji, penerbitan SPM
non gaji , pembuatan SKPP, penyusunan RKA-KL, dan lain-lain sudah dilaksanakan dengan
baik sesuai dengan ketentuan;
f. Telah dibuatkan pakta integritas baik internal maupun eksternal sebagai upaya menjaga
integritas layanan dan inisiatif anti korupsi, yang selalu diperbaharui ketika terjadi
pergantian pimpinan.

35 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

3. Sumber Daya Manusia

Seluruh SDM yang dimiliki oleh KPPN Wonosari telah memiliki standar kompetensi yang
dipersyaratkan. KPPN Wonosari telah mengembangkan kapasitas SDM melalui :
a. Praktek service excellence dilakukan setiap minggu pada saat briefing pagi/morning session
dengan dibuat jadwal petugas piket setiap bulannya, dimana selain menyampaikan materi
tentang budaya organisasi, nilai-nilai kementerian keuangan juga dilakukan praktek
service excellence dengan tiga materi secara bergantian yaitu tentang etika bertelepon,
pelayanan kepada satuan kerja, grooming (standar penampilan pegawai).
b. Dalam rangka meningkatkan sinergi, kebersamaan, kekompakan dan memotivasi pegawai,
menanamkan dan internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan pada tahun 2016 telah
dilakukan kegiatan Capacity Building pada 26 Februari 2017 di Hotel Puri Asri Magelang
sesuai surat undangan Kepala KPPN tanggal 22 februari 2017 Nomor : UND-12/WPB.15/
KP.03/2017.
c. GKM telah dilaksanakan minimal seminggu sekali pada setiap bulannya.

4. Sistem Pengendalian Internal
a. Pelaksanaan pengendalian internal pada KPPN Wonosari telah berjalan sesuai dengan
ketentuan.
b. KPPN Wonosari juga telah melakukan pengujian pengendalian utama secara periodik
sesuai dengan KEP-34/PB/2013 dan membuat laporan hasil pengujian pengendalian
utama (LHPU) secara periodik dengan format sesuai ketentuan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 36

Kinerja utama KPPN Wonosari pada semester I Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IKU KPPN Wonosari Semester I Tahun 2017

Sasaran Strategis Nama IKU Target Capaian Nilai
120,00
Pengelolaan perbendahara- 1a-CP Persentase kinerja pelaksa- 75% 104,65%
an negara yang profesional, naan anggaran K/L N/A
1 114,81
transparan dan akuntabel Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang 103,09
1b-N berkualitas N/A N/A
120,00
2 Kepuasan pengguna layanan 2a-N Indeks kepuasan satker terha- 4,12 4,73
yang tinggi dap layanan KPPN 101,01
117,65
3 Kepatuhan atas pengelolaan Persentase rekonsiliasi tingkat 97% 100% 101,66
perbendaharaan yang tinggi 3a-CP UAKPA secara tepat waktu 100,81

dan andal 104,17

Indeks kepatuhan satker ter- 4 120,00
  3b-N hadap pengelolaan rekening 5 N/A
pemerintah
115,79
4 Pemenuhan Layanan Ung- 4a-N Persentase SPM Satker yang 99% 100%
gulan yang prima diproses menjadi SP2D N/A
108,57
Penatausahaan penerimaan 5a-CP Persentase akurasi rencana 85% 100% 120,00
penarikan dana satker 98,2% 99,83% 111,35
5 dan pengeluaran negara 85,69
yang andal dan akurat Persentase akurasi penyal-
5b-N uran dana SP2D 100%

6 Manajemen Satker yang 6a-N Indeks efektivitas edukasi dan 85,00 0%
berkesinambungan komunikasi N/A
110,00
7 Akuntansi dan pelaporan 7a-N Persentase penyampaian LPJ 96%
keuangan negara yang akun- Bendahara mitra kerja KPPN N/A
tabel, transparan, dan tepat secara andal dan tepat waktu 76%
waktu

  7b-CP Persentase exception report 3%
8 SDM yang kompetitif 8a-N laporan keuangan N/A
Nilai rata-rata hard compe-
tency pegawai KPPN

9 Organisasi yang kondusif Nilai hasil evaluasi penerapan 95,00
9a-N pemantauan pengendalian N/A

intern

Nilai kualitas pengelolaan
9b-N kinerja berbasis Strategy

Focused Organization

10 Pengelolaan Sarana dan TIK 10a-N Persentase pemenuhan BMN 70%
yang optimal sesuai standar

11 Pengelolaan anggaran yang 11a- Persentase kualitas pelaksa- 29% 56,15%
optimal CP naan anggaran KPPN

  Rata-rata perhitungan capaian IKU    



37 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Tabel 9. NSS KPPN Wonosari Semester I Tahun 2017 Nilai

No. Uraian Sasaran Strategis 120,00

1 Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel 114,81

2 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi 111,55
3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi 101,00
4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang prima 110,86
5 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat 100,81
6 Manajemen Satker yang berkesinambungan
7 Akuntansi dan Pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu 112,08
8 SDM yang kompetitif N/A
9 Organisasi yang kondusif
10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal 115,79
11 Pengelolaan anggaran yang optimal 108,57
120,00
Rata-rata Perhitungan Nilai SS
111,55

Tabel 10. NKP KPPN Wonosari Semester I Tahun 2017

No. Uraian Persepktif Nilai
1 Stakeholder Perspektif 30,00
2 Customer Perspektif 16,98
3 Internal Process 31,86
4 Learning and Growth Perspektif 34,44
Rata-rata Perhitungan Nilai Perspektif 28,32

Tabel 11. NKO Semester I Tahun 2017

No. Unsur Nilai NKO Nilai
1 Rata-rata perhitungan capaian IKU 111,35
2 Rata-rata Perhitungan Nilai SS 111,55
3 Rata-rata Perhitungan Nilai Perspektif 28,32
4 Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi 113,27
Evaluasi Nilai Kinerja Organisasi 91,12

Nilai Kinerja Utama yang diperoleh KPPN Wonosari
pada semester I tahun 2017 sebesar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 38

KPPN WATES Penetapan Wilayah Pembelian

A. SEJARAH KPPN WATES Kerja KPPN Wates Lahan untuk

KPPN Wates dan Mulai Beroperasi Kantor KPPN Pembangunan
Dibentuk Gedung KPPN Wates
di Jalan Adyaksa Wates
*2008
*2005 *2006 *2007

B. LETAK GEOGRAFIS

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Wates menempati gedung berlantai dua yang
beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan KM 2,2
Wates Kabupaten Kulon Progo. Di sebelah selatan,
berhadapan langsung dengan Jalan Raya Jogja -
Purworejo, sebelah utara berdekatan dengan PT
Sun Chang Indonesia, sebelah Barat merupakan area
persawahan, sedangkan sebelah timurnya merupakan
gedung perkantoran.

Letak Kabupaten Kulonprogo yang beribukota di
Wates ini memiliki luas wilayah sebesar 58.627,512
ha (586,28 km2). Terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa,
1 kelurahan yaitu Kelurahan Wates sebagai kelurahan
percontohan dan 917 pedukuhan. Secara umum
wilayah Kulonprogo membentang dari sisi paling
selatan Yogyakarta, kemudian menuju sisi paling
utara.

C. PETA DAN WILAYAH KERJA
Wilayah Kerja KPPN Wates mencakup 1 kabupaten yaitu Kabupaten Kulonprogo dan
melayani sebanyak 35 satuan kerja pada tahun 2017.

Gambar 20. Peta Wilayah Kerja KPPN Wates

39 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Gambar Error! No text of specified style in document.-1 Peta Lokasi KPPN WatesKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta*2009KHA Dahlan KM 2,2Menempati Gedung Baru di Jalan

abupaten yaitu Kabupaten Kulonprogo dan melayani sebanyak 35 satuan kerja pada Penetapan p r o f il k p p n
ext of specified style in docuAm. ePnEtT.-A2DPAeNtaWWILiAlaYyAaHh KKEeRrjJaAKPPN Wates Sebagai KPPN

Wilayah Kerja KPPN Wates mencakup 1 kabupaten yaitu Kabupaten Kulonprogo dan melayani sebanyak 35 satuan kerja pada * 2 0 1 2Percontohan
tahun 2017.
*2014 Piloting
Gambar Error! No text of specified style in document.-2 Peta Wilayah Kerja KPPN Wates
* 2 0 1 4SPAN

Kepala KPPN Wates
Mohamad Munawar

Memperoleh
Sertifikat ISO

9001:2008

40

D. VOLUME KERJA

Pencapaian kinerja selama tahun 2017 terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam
menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara di daerah dapat digambarkan dalam beberapa
grafik berikut:

Gambar 21 Volume Kerja KPPN Wates Periode Semester I Tahun 2017

 @  % ? q 
PENYERAPAN KONTRAK
SDM SATKER DIPA DANA DIPA SP2D RETUR

21 35 35 544.958.982.000 42,41% 2.387 6 75

E. SUMBERDAYA MANUSIA

Jumlah pegawai pada KPPN Wates adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) pegawai dengan struktur

satu orang Kepala Kantor ; satu Kepala Subbagian Umum, tiga Kepala Seksi (satu Seksi Pencairan
Dana dan Manajemen Satker, satu Seksi Bank, satu Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan

Internal) serta 16 orang pelaksana. Komposisi pegawai KPPN Wates menurut jabatan, tingkat

pendidikan, usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar dan grafik berikut :
Grafik 11. Statistik Pegawai KPPN Wates
EselonEsIeIIlon1III 1
BerdasarkanJabatan
EselonEsIeVlon IV 4Eselo4n III E1selon III 1 S1 S115 15

Eselon IV Eselon4IV
PelaksPaenlaaksana 15 15

6 10PelaksanaPelaksana 15
4 S1 15S1 15
D1III 1
15SMA DIII DIII 11
4DIII 4
SMA

Gol. IVGol. IV1 1 4Grafik 12. StaStiMstiAk Pegawai KSPMPNA 4Grafik 13. Statistik Pegawai KPPN Wates
Wates Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

Gol. IV G1ol. IV 1 50-5950-5912 12
50-59 5102-59 12
Gol. IIGI ol. III 17 17 40-4940-49 5 5

Gol. III Gol.1I7II 17 40-349 3 40-459 5
22 30-3930-39
Gol. IIGol. II

Gol. II Gol. II 2 2 30-39 30-39 3 3

Grafik 14. Statistik Pegawai KPPN Wates Berdasarkan Kepangkatan Grafik 15. Statistik Pegawai KPPN Wates Berdasarkan Usia

41 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

F. INOVASI

Inovasi layanan publik dapat dipetakan menjadi dua kategori yaitu Inovasi Layanan untuk
Eksternal dan Inovasi Layanan untuk Internal. Inovasi layanan untuk eksternal merupakan
inovasi layanan yang dilakukan oleh KPPN yang dinikmati secara langsung oleh stakeholder,
sedangkan inovasi layanan untuk internal dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi KPPN yang dinikmati secara internal bagi seluruh pegawai KPPN baik secara
administratif maupun sebagai bentuk layanan unggulan.

Inovasi layanan KPPN Wates yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan baik secara
langsung maupun tidak langsung sudah dilakukan sampai dengan periode pembinaan dan
supervisi semester I Tahun 2017 dilaksanakan adalah:

a. Mesin EDC

Sarana untuk memberi kemudahan bagi bendahara satker maupun masyarakat luas dalam
melakukan transaksi penerimaan negara melalui MPN G2

b. Media Edukasi Publik

Media khusus sebagai tempat pemasangan spanduk dalam rangka menyampaikan informasi
yang dianggap perlu diketahui masyarakat (bersifat edukatif) secara luas yang diletakkan
ditempat yang dapat dengan mudah dibaca atau dilihat oleh masyarakat

c. Mini TLC (Treasury Learning Center)
Ruangan yang nyaman, dilengkapi dengan PC Helpdesk, buku-buku peraturan, buku penunjang

lain, yang dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran bagi satker yang membutuhkan
bimbingan teknis dari petugas KPPN Wates terutama terkait dengan aplikasi

G. PRESTASI

Beberapa prestasi yang telah diraih oleh KPPN Wates dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
terakhir sampai dengan terlaksananya Pembinaan dan Supervisi periode semester I Tahun
2017 ini adalah:

a. Peringkat enam Penilaian Kinerja Pengelolaan Kinerja KPPN Tipe A2 Tahun 2015
b. Peringkat sepuluh Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN Tahun 2015
c. Peringkat pertama Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja KPPN

Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun
2016.
d. Peringkat ketiga Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.
e. Peringkat ketiga Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
Semester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DIY.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 42

Gambar 22. Piagam Penghargaan

H. KINERJA LAYANAN VISI KPPN WATES
1. Kinerja Kantor Pelayanan
Percontohan Visi KPPN Wates disusun sebagai landasan
gerak serta panduan arah pengembangan
a. Visi, Misi, Motto Pelayanan dan Nilai-nilai organisasi di masa depan, yang mengacu
Kementerian Keuangan pada visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KPPN Wates telah membuat visi, misi, motto Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

dan janji layanan dan telah dipahami oleh MISI KPPN WATES
pegawai KPPN serta sudah disosialisasikan
kepada stakeholder berupa informasi dalam Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan,
website KPPN Wates, pada electronic banner di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
ruangan front office, dan pada banner-banner (KPPN) Wates harus mempunyai misi yang
di setiap ruangan. jelas. Misi merupakan pernyataan yang
menetapkan tujuan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates
dan sasaran yang ingin dicapai, agar tujuan

43 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

organisasi dapat terlaksana dan berhasil Ikhlas. Dengan demikian dapat disimpulkan
dengan baik. bahwa janji layanan KPPN Wates merupakan
pengejawantahan dari pelayanan yang
MOTTO DAN JANJI LAYANAN KPPN WATES dilakukan oleh pegawai secara serius, benar
serta tanpa pamrih.
KPPN Wates sangat menyadari bahwa sebagai
instansi publik adalah menjadi pelayan bagi LAGU MARS KPPN WATES
masyarakat, oleh karena itu kata MELAYANI KPPN Wates sudah mempunyai lagu mars
muncul sebagai bentuk kesadaran bersama dengan judul “ Mars KPPN Wates” yang telah
pegawai-pegawai KPPN Wates. Sementara ada sejak tahun 2013.
itu, kata PASTI merupakan akronim dari
Profesional-Akurat-Senyum-Transparan-

Gambar 23. Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan KPPN Wates

Visi

MISI Menjadi Pengelola

• Menjamin Perbendaharaan
kelancaran pencairan
dana APBN secara tepat Negara yang profesional,
sasaran, tepat waktu dan tepat
modern dan akuntabel guna
jumlah;
mewujudkan manajemen

keuangan pemerintah yang
efektif dan efisien di
Tingkat Regional

• Mengelola penerimaan negara secara
profesional dan akuntabel;

• Mewujudkan pelaporan Karakter dan
pertanggungjawaban APBN yang akurat budaya kerja:

dan tepat waktu; Karakter dan budaya kerja
• Mewujudkan profesionalisme dan yang menganut nilai- nilai utama
yang selaras sehingga kami dapat
kemandirian satuan kerja dalam
pengelolaan APBN berinteraksi sebaik mungkin
dengan seluruh pemangku
Lagu Mars KPPN Wates : kepentingan dan menunjukkan

“Kami abdi negara di KPPN Wates ciri khas kepribadian
Selalu meningkatkan semangat melayani organisasi.

Amanah, ramah dan tulus itulah motto layanan kami

Kami abdi negara di KPPN Wates Motto:
Selalu melayani dengan sepenuh hati
Senyum, sapa, salam, sopan santun SMART, yaitu
akronim dari Semangat,
Lima S itu budaya kami Melayani, Amanah, Ramah,
Reff: KPPN Wates KPPN Wates penuh integritas
Tulus.

Menjalin sinergi dengan mitra kerja hingga Kulon Progo Janji Layanan :

Profesionalisme menuju kesempurnaan Melayani dengan
Maju sejahtera menuju kesempurnaan PASTI, yaitu akronim dari
: Profesional, Akurat,
Senyum, Transparan
dan Ikhlas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 44

2. Standar dan Maklumat Pelayanan Building pada tiap semester. Pada masa
semester I tahun 2017 ini KPPN Wates telah
KPPN Wates telah membuat maklumat melaksanakan capacity building dalam upaya
pelayanan yang dipasang di ruangan Front penerapan budaya pelayanan prima pada
Office berisikan pernyataan sanggup tanggal 20 Mei 2017 di Magelang (Citra Elo
menyelenggarakan pelayanan sesuai standar Rafting Borobudur Magelang/Arung jeram
pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila Sungai Elo). Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang
tidak menepati janji siap menerima sanksi yang terdiri atas pegawai dan honorer.
sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pernyataan tersebut ditandatangani 4. Sarana dan Prasarana
oleh Kepala KPPN Wates, Bapak Mohamad KPPN Wates telah memiliki sarana dan
Munawar pada tanggal 17 Maret 2016. prasarana yang sangat mendukung tugas
pelayanan dan telah didayagunakan secara
3 Pengembangan Sumber Daya Manusia optimal sehingga cukup memberikan
kemudahan, kenyamanan dan kebersihan.
KPPN Wates telah mengembangkan kapasitas Gambaran sarana dan prasarana yang terdapat
SDM dengan cara mengikutsertakan di KPPN Wates dapat terlihat pada beberapa
pegawai dalam berbagai diklat/ pelatihan, gambar berikut:
menerapkan sistem reward and punishment,
mengadakan Gugus Kendali Mutu secara
rutin serta melaksanakan kegiatan Capacity

Gambar 24 Sarana Prasarana di KPPN Wates

Gedung Kantor
KPPN Wates menempati gedung milik sendiri di Jalan KH Ahmad

Dahlan KM 2,2 Wates

Ruang Pelayanan
Ruang Pelayanan KPPN Wates dilengkapi dengan berbagai fasilitas

yang menjamin kenyamanan stakeholder.

Fasilitas Ruang Pelayanan
Ruang Layanan pada KPPN Wates dilengkapi dengan Banner anti

Korupsi, MPN G2, bagan struktur organisasi, air minum, dll.

45 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Mini TLC
Ruang Mini TLC dioptimalkan untuk FGD dengan satker dan ruang

konsultasi satker

EDC Service Point
Mesin EDC disiapkan untuk sarana pembayaran penerimaan

negara dengan kode billing.

5. Pengelolaan Pengaduan
Sarana pengaduan berupa telepon, faksimili, sms, kotak pengaduan, email sudah dimiliki oleh
KPPN Wates, yaitu:

Gambar 25. Sarana Pengaduan KPPN Wates

0274-775302

0274-775301

082324641184

[email protected]

kotak pengaduan terdapat di front office

6. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Sistem informasi pelayanan secara elektronik, penyampaian informasi dan tingkat keterbukaan
informasi pelayanan kepada pengguna layanan sudah dilakukan dengan media visual berupa
banner elektronik, running text, dan website KPPN Wates serta media cetak berupa brosur yang
tesedia di area ruang tunggu.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 46

7. Penilaian Indeks Kepuasan Masya-rakat
Survey Kepuasan Satker terhadap layanan KPPN Wates telah dilaksanakan pada tanggal bulan
Mei 2017. Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah memantau hasil survey tersebut dan
diketahui bahwa dari 25 responden yang masuk, nilai rata-rata kepuasan satker adalah 4,75
dari target 4,12 pada skala 5.

I. KINERJA TATA KELOLA
1. Struktur, Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan
Struktur organisasi, tugas, fungsi dan uraian jabatan pada KPPN Wates telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan

Gambar 26. Struktur Organisasi KPPN Wates

KEPALA KANTOR
Mohamad Munawar

KASUBBAG UMUM
Karli Mu'amal

Pelaksana KASI BANK KASI VERAKI
Tri Atmojo Praptanto Budiarto
KASI PDMS
Sri Wulandari

Pelaksana Pelaksana Pelaksana
2. Proses Bisnis

47 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

a. Dalam menjalankan proses bisnisnya, KPPN Wates telah menjalankan SOP sebagaimana
diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor :KEP-287/PB/2015;

b. Kepada para pegawai sudah diberikan uraian tugas dan kontrak kinerja secara tertulis dan
sudah diberikan pada masing-masing pegawai.

c. Pengelolaan dokumen telah dikelompokkan ke dalam arsip aktif dan in aktif dan ditata
dengan rapi dan tertib. Sedangkan untuk pengelolaan arsip melalui electronic filling system
sudah dilakukan sejak tahun 2013

d. Pelaksanaan anggaran KPPN selaku satker, meliputi pembayaran gaji, penerbitan SPM non
gaji , pembuatan SKPP, penyusunan RKA-KL, dan lain-lain sudah dilaksanakan dengan baik
sesuai dengan ketentuan;

e. Pengelolaan pengaduan layanan telah dilaksanakan dengan menyediakan sarana pengaduan
dalam bentuk kotak pengaduan, alamat email, SMS, dan telepon.

3. Sumber Daya Manusia
KPPN Wates telah mengembangkan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, GKM, Morning Call,
Sharing Session,Capacity Building, dan Service Excellence secara berkesinambungan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 48

Kinerja utama KPPN Wates pada semester I Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian IKU KPPN Wates Semester I Tahun 2017

Sasaran Strategis Nama IKU Target Capaian Nilai

1 Pengelolaan perbendaharaan 1a-CP Persentase kinerja pelaksanaan 75% 108,74% 120,00

negara yang profesional, anggaran K/L

transparan dan akuntabel 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang N/A N/A N/A

berkualitas

2 Kepuasan pengguna layanan 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap 4,12 4,75 115,29

yang tinggi layanan KPPN

3 Kepatuhan atas pengelolaan 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat 97% 100% 103,09
5,00 120,00
perbendaharaan yang tinggi UAKPA secara tepat waktu dan

  andal

3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap 4,00
pengelolaan rekening pemerintah

4 Pemenuhan Layanan Unggulan 4a-N Persentase SPM Satker yang 99% 100% 101,01

yang prima diproses menjadi SP2D

5 Penatausahaan penerimaan dan 5a-CP Persentase akurasi rencana 85% 99,99% 117,64

pengeluaran negara yang andal penarikan dana satker

dan akurat 5b-N Persentase akurasi penyaluran 98,20% 99,78% 101,61

dana SP2D

6 Manajemen Satker yang 6a-N Indeks efektivitas edukasi dan 85,00 95,19 100,22
96% 100% 104,17
berkesinambungan komunikasi

7 Akuntansi dan pelaporan 7a-N Persentase penyampaian LPJ

keuangan negara yang Bendahara mitra kerja KPPN

akuntabel, transparan, dan tepat secara andal dan tepat waktu

waktu

  7b-CP Persentase exception report 3% 0% 120,00
8 SDM yang kompetitif 8a-N laporan keuangan N/A N/A N/A
100,00
Nilai rata-rata hard competency 104,17
pegawai KPPN

9 Organisasi yang kondusif 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan 95,00
pemantauan pengendalian intern

9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja N/A N/A N/A
berbasis Strategy Focused
Organization 70%
29%
10 Pengelolaan Sarana dan TIK 10a-N Persentase pemenuhan BMN 92,00% 120,00
  60,72% 120,00
yang optimal sesuai standar
111,32
11 Pengelolaan anggaran yang 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan

optimal anggaran KPPN

  Rata-rata perhitungan capaian IKU

49 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Tabel 13.NSS KPPN Wates Semester I 2017 Nilai
120,00
No. Uraian Sasaran Strategis 115,29
1 Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel 111,55
2 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi 101,00
3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi 110,84
4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang prima 100,22
5 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat 112,08
6 Manajemen Satker yang berkesinambungan N/A
7 Akuntansi dan Pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu 105,26
8 SDM yang kompetitif 120,00
9 Organisasi yang kondusif 120,00
10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal 111,62
11 Pengelolaan anggaran yang optimal
Rata-rata Perhitungan Nilai SS

Tabel 14. NKP KPPN Wates Semester I 2017

No. Uraian Persepktif Nilai
1 Stakeholder Perspektif
2 Customer Perspektif 30,00
3 Internal Process 17,01
4 Learning and Growth Perspektif 31,81
Rata-rata Perhitungan Nilai Perspektif 34,53
28,34

Tabel 15. NKO Semester I Tahun 2017

No. Unsur Nilai NKO Nilai
1 Rata-rata perhitungan capaian IKU 111,32
2 Rata-rata Perhitungan Nilai SS 111,62
3 Rata-rata Perhitungan Nilai Perspektif 28,34
4 Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi 113,35
Evaluasi Nilai Kinerja Organisasi 91,16

Nilai Kinerja Utama yang diperoleh KPPN Wates
pada semester I tahun 2017 sebesar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 50

51 L a p o r a n K e u a n g a n T a h u n 2 0 1 6 A u d i t e d





A. UNSUR-UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

terhadap penyelesaian SP2D. Dengan kata lain, penggunaan Aplikasi OM SPAN tidak hanya
diperuntukkan bagi internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tetapi telah meluas ke seluruh
satuan kerja BA 999 dan non BA 999 yang dilayani oleh KPPN. Pengajuan user dan password
untuk mengakses Aplikasi OM SPAN pada level satuan kerja dilakukan melalui KPPN dengan
berpedoman Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2014 tanggal 24 November
2014 tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring SPAN.

Secara umum, satuan kerja dalam lingkup pembayaran KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
dan KPPN Wates telah memiliki username dan password untuk mengakses Aplikasi OM SPAN.
Namun demikian, dari hasil verifikasi terhadap dokumen surat permohonan pembuatan
username dan password Aplikasi OM SPAN oleh satker dan Berita Acara Penyerahan username
dan password Aplikasi OM SPAN, Aksesibilitas pada aplikasi OM SPAN belum menjangkau
seluruh satker karena terdapat satker yang belum memiliki user dan password untuk login ke
Aplikasi OM SPAN. Penatausahaan dan pengarsipan yang masih kurang rapi juga mengakibatkan
ketidaklengkapan dokumen pedukung, beberapa satuan kerja belum masuk dalam daftar
pengawasan satker yang telah dibuatkan username/password Aplikasi OM SPAN, dan adanya
satker yang belum dibuatkan Berita Acara Penyerahan username/password Aplikasi OM SPAN.

Tabel 16. Permasalahan Administratif Penatausahaan Dokumen Aksesibilitas pada OM SPAN

NO KPPN KODE SATKER NAMA SATKER KETERANGAN

1. Yogyakarta 418104 Stasiun Klimatologi Mlati Sleman KPPN Yogyakarta sudah menerbitkan surat
2. Yogyakarta 418340
3. Yogyakarta 419140 Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta permohonan kepada Direktur Transformasi
Perbendaharaan, namun jawaban dari DSITP yang
Sumber: Arsip KPPN
LPKA Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta berupa tabel data user dan password OM SPAN,
tidak terdapat data dari ketiga satker tersebut.

Atas permasalahan tersebut, KPPN Yogyakarta sudah menerbitkan surat permohonan kepada
Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan tanggal 28 Februari 2017 Nomor
S-832/WPB.15/KP.01/2017 dan sudah mengajukan permintaan melalui HAI DJPBN. Direktur
Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan telah mengirimkan data user/ password
melalui email kepada KPPN Yogyakarta namun dari tabel data yang dikirim tidak terdapat
data ketiga satker tersebut. Terkait permasalahan ketiga satker tersebut selalu melakukan
konfirmasi atas surat permohonan yang belum memperoleh jawaban dari KPPN.

Atas penjelasan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (tanggal 30 Mei
2017) agar segera dikirim ulang melalui HAI DJPBN. KPPN Yogyakarta telah menindaklanjuti
dengan mengirimkan ulang permohonan pembuatan user dan password Aplikasi OM SPAN
melalui Surat nomor S-2599/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 20 Juni 2017, namun sampai dengan
saat ini belum mendapatkan user dan password OM SPAN dari Direktur Sistem Informasi dan
Teknologi Perbendaharaan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 54

c. Pendaftaran Data Supplier

Proses pendaftaran data supplier pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates
telah sesuai dengan ketentuan. Penggunaan tipe supplier yang disampaikan satker telah
sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-58/PB/2013. Supplier tipe 1
untuk satker, yang digunaan untuk transaksi yang dibayarkan langsung kepada bendahara
pengeluaran satuan kerja. Supplier tipe 2 untuk penyedia barang dan jasa, tipe 3 untuk pegawai
satker yang bersangkutan dalam rangka pembayaran transaksi belanja pegawai, tipe 6 untuk
transaksi terkait penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium, dan bantuan sosial.

Untuk pengajuan SPM dengan penerima supplier tipe 3 atau tipe 6, yang di dalamnya
mengandung unsur penambahan informasi lokasi dan/atau informasi rekening akibat adanya
penerima baru, satker telah melampirkan surat penambahan supplier sesuai format lampiran
VI PER-58/PB/2013 dan KPPN telah menyatukan laporan informasi pendaftaran supplier
tersebut sebagai lampiran SPM.

d. Perubahan Data Supplier

Proses perubahan data supplier melalui user Kepala Kantor pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari, dan KPPN Wates telah dilakukan sesuai ketentuan dalam PER-58/PB/2013.
Perubahan elemen data supplier yang diproses dengan user Kepala Kantor antara lain untuk
perubahan:

· Alamat
· E-mail
· Nomor telepon
· Alamat Bank dan detail nama cabang bank
· Nama Pemilik Rekening
· Nama Pegawai/pemda/ penerusan pinjaman
· IBAN
· Mata Uang
· NPWP
· NIP
Surat permintaan perubahan data supplier dari satker telah dibuat sesuai format lampiran
VII PER-58/PB/2013. Surat permintaan tersebut telah didokumentasikan dengan baik dengan
cara disatukan dengan surat tindak lanjut serta cetakan Laporan Informasi Supplier dari
Aplikasi SPAN sebelum dan sesudah terjadi perubahan. Namun demikian terdapat beberapa
permasalahan pada KPPN Yogyakarta, antara lain:
1) Surat Satker No. W.14.PAS.PAS7.KP.04.01-253 hal permintaan perubahan nama supplier

belum diterbitkan surat persetujuannya, namun yang diterbitkan adalah surat persetujuan
penonaktifan supplier. Namun demikian perubahan data supplier telah dilakukan dalam
aplikasi SPAN, sehingga tidak menghambat proses penerbitan SP2D pada data supplier
dimaksud.
1) Hal dan isi surat persetujuan tidak sesuai. Halnya tentang penonaktifan supplier, namun
isi persetujuan perubahan NIP (S-915/WPB.15/KP.0110/2017).
2) Surat persetujuan perubahan tidak sesuai dengan surat permintaan satker, (S-823/
WPB.15/KP.01/2017 tanggal 28-2-2017).

55 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

3) Laporan informasi supplier sebelum dan sesudah perubahan tidak dilampirkan. (S-779/
WPB.15/KP.01/2017 tanggal 21-2-2017).

Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPPN Yogyakarta sesuai dengan
rekomendasi Tim Pembinaan dan Supervisi yaitu perbaikan pada surat persetujuan perubahan
data supplier disesuaikan dengan surat permintaan satker, agar lebih baku dan informatif.
Namun demikian dalam rangka program go green hanya dicetak satu halaman saja, karena telah
diarsipkan secara elektronik (softcopy pdf.)

e. Penonaktifan Data Supplier

Proses penonaktifan data supplier pada KPPN Yogyakarta telah sesuai ketentuan dalam PER-
58/PB/2013. Satker telah menyampaikan surat permintaan penonaktifan data supplier dan telah
dilampiri bukti pendukung sesuai format dalam lampiran XI PER-58/PB/2013. KPPN Wonosari
dan KPPN Wates juga telah melakukan pencetakan Laporan Informasi Supplier sebelum dan
sesudah penonaktifan dan menyimpan dokumen terkait penonaktifan data supplier dalam satu
file ordner dengan rapi.

Namun demikian masih terdapat beberapa temuan yang dapat dihimpun oleh Tim Pembinaan
dan Supervisi Kanwil antara lain:

· Pada KPPN Yogyakarta terdapat beberapa surat persetujuan yang diterbitkan oleh KPPN
dengan redaksi yang kurang sesuai dengan surat permohonan satker.

Contoh: Surat persetujuan penonaktifan tertulis “perubahan penonaktifan informasi
rekening/supplier”

· Pada KPPN Wonosari terdapat beberapa kesalahan yang bersifat administratif, sebagai
berikut:
1) Surat penonaktifan data supplier nomor S-0157/WPB.15/KP.03/2017 tanggal 7 Februari
2017 tertulis nama pegawai yang dinonaktifkan adalah Prabowo, seharusnya sesuai surat
permintaan satker nama pegawai adalah Pranowo;
2) Surat penonaktifan data supplier nomor S-0327/WPB.15/KP.03/2017 tanggal 06 April
2017 tertulis nama pegawai yang dinonaktifkan adalah Sitoresmi Wisunarni Asih,
seharusnya sesuai surat permintaan satker nama pegawai adalah Sitaresmi Wisunarni
Asih;
3) Surat penonaktifan data supplier nomor S-0148/WPB.15/KP.03/2017 tanggal 7 Februari
2017 menyatakan bahwa data telah dinonaktifkan per tanggal 6 Februari 2017 namun
pada cetakan laporan data supplier tanggal non aktif adalah 07 Februari 2017;
4) Arsip Surat penonaktifan data supplier nomor S-0043/WPB.15/KP.03/2017 tanggal 06
April 2017 tidak disertai dengan surat permohonan penonaktifan data supplier dari satker
KPPN Wonosari;
5) Tidak diketemukan surat penonaktifan data supplier dari KPPN Wonosari atas
surat permohonan penonaktfan supplier satker Pengadilan Agama Wonosari nomor
W12-A4/0378/KU.02/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 an. Arif Yudisaputro.

Beberapa permasalahan di atas sudah ditindaklanjuti baik oleh KPPN Yogyakarta maupun
Wonosari dengan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Tim Pembina dan
Supervisi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 56

f. Penggabungan/Merge Data Supplier

Selama masa pembinaan semester I Tahun 2017 tidak terdapat penggabungan/merge
data supplier pada KPPN Wonosari dan KPPN Wates. Namun, pada KPPN Yogyakarta terdapat
surat permintaan penggabungan/merge data supplier (NPWP Bendahara) oleh Satker Dinas
Pertanian Prov. D.I. Yogyakarta No. 22/03/TP/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang belum
dilampiri dokumen pendukungnya. Sesuai rekomendasi Tim Pembina dan Supervisi, KPPN
Yogyakarta sudah melampirkan dokumen pendukungnya yang berupa NPWP dan laporan
informasi supplier.

g. Pendaftaran Data Kontrak

Secara umum proses pendaftaran data kontrak pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
KPPN Wates telah sesuai ketentuan dalam PER-58/PB/2013 dan SOP Unggah Data Kontrak.
Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kontrak oleh Tim
Pembinaan dan Supervisi masih ditemukan beberapa permasalahan terkait pendaftaran data
kontrak.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran data kontrak oleh satker antara lain:

1. Keterlambatan penyampaian data kontrak yang secara umum disebabkan karena
ketidakpatuhan satker terhadap peraturan dan tidak terdapatnya sanksi atas keterlambatan
penyampaian data kontrak;

2. Terdapat beberapa ADK kontrak yang terlambat didaftarkan ke KPPN dan telah disetujui
pendaftarannya namun belum dilampiri surat dispensasi dari KPPN;

3. Ketidaklengkapan isian data kontrak yang dicantumkan dalam ringkasan kontrak yang
berupa nama bank penerima, ketentuan sanksi dan volume kerja;

4. Terdapat kontrak dengan tanggal kontrak sebelum DIPA 2017 ditetapkan dan berlaku efektif.
Tanda terima ADK Kontrak tidak teridentifikasi sebagai kontrak multiyears.

5. Terjadi keterlambatan penyelesaian ADK Kontrak, sedangkan penyampaian ADK kontrak
oleh satker tepat waktu, kontrak tersebut akan termonitoring dan dinilai terlambat.

Tabel 17. Perbandingan Jumlah Data Kontrak Tepat Waktu dan Terlambat

Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Terlambat Tidak Terlambat Terlambat Tidak Terlambat Terlambat Tidak Terlambat

Januari 73 24 00 43
02 17
Februari 191 56 07 38
7 10 0 23
Maret 139 167 06 37
25 0 16
April 203 232 9 30 11 64

Mei 120 246 23,08% 14,67%

Juni 78 169

Total 804 894

% Kontrak 47,35%
Terlambat

Diolah dari Aplikasi OM SPAN

57 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Tabel 18. Temuan Permasalahan Ringkasan Kontrak

No KPPN Kode Nama Satker Nomor Kontrak CAN Keterangan
1. Wonosari Satker
2. Wonosari 049162 Dinas Pertanian 02/SPK/Mulsa/III/2017 A/149.17000006 Tidak mencantumkan
450171 dan Pangan ketentuan sanksi
3. Wonosari Balai Penelitian tanggal 10 Maret 2017 Tidak mencantumkan
450171 Teknologi Bahan volume kerja
4. Wonosari Alam 021/PPK-IPT.8/SPK/ A/149.17000007
401231 Balai Penelitian Tidak mencantumkan
5. Wonosari Teknologi Bahan III/2017 tanggal 20 Maret volume kerja
401231 Alam
Rumah Tahanan 2017 Tidak mencantumkan
Negara Wonosari nama bank penerima
031/PPK-IPT.8/SPK/ A/149.17000017
Pengadilan Agama tidak mencantumkan
Wonosari III/2017 tanggal 27 Maret volume kerja dan tidak
mencantumkan nama bank
2017 penerima

W14.PAS.PAS.9. PL.06.03- A/149.17000017

01/2017 tanggal 1 Januari

2017

W12-A4/773/PL.04/ A/149.17000025

IV/2017 tanggal 17 April

2017

Sumber: Arsip KPPN

Tabel 19. Daftar Kontrak Yang terlambat tetapi sudah dilampiri Surat Dispensasi Periode Maret s.d April 2017

No KPPN No. Kontrak Tgl. Kontrak Tgl Pendaftaran No. Surat Dispensasi
1. Wates
SPK.01/WPJ.23/PPK.04/2017 16-01-2017 20-03-2017 S-259/WPB.15/KP.0220/2017 Tanggal
2. Wates 29-03-2017 16-03-2017
01/O.4.12/PBJ.03/2017 09-03-2017 30-03-2017
3. Wates S-274/WPB.15/KP.0220/2017 Tanggal 27
13007/PL.010/F.5.D/03/2017 13-03-2017 Maret 2017

S-277/WPB.15/KP.0220/2017 tanggal 27
Maret 2017

Sumber: Arsip KPPN

Atas beberapa permasalahan di atas, Tim Pembina dan Supervisi merekomendasikan
beberapa hal sebagai berikut:

1) ADK Kontrak hasil konversi agar diunggah pada hari yang sama dengan proses konversinya
serta diselesaikan pada hari yang sama pula. Apabila terdapat kendala pada jaringan atau
lainnya agar disertakan keterangan.

2) Terhadap kontrak yang terlambat didaftarkan, KPPN dapat memproses dan menyetujuinya
sepanjang telah diterbitkan surat dispensasi, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No.
S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017. Surat Dispensasi agar dilampirkan.

3) Dalam pengujian data kontrak, KPPN agar sesuai ketentuan dalam PMK-190/PMK.05/2012.
Kontrak terkait agar dilakukan perbaikan atau dilampiri keterangan dari satker apabila
kontrak tersebut tidak dapat dilakukan perbaikan karena telah terealisasi.

4) KPPN Wonosari lebih teliti dalam melakukan verifikasi terhadap data yang tercantum
dalam ringkasan kontrak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/
PMK.05/2012 Pasal 35 menyebutkan bahwa pencatatan perjanijian/ kontrak paling kurang
meliputi data sebagai berikut:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 58

a. Nama, kode satker, uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang
digunakan;

b. Nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA;
c. Nomor, tanggal, dan nilai perjanjian;
d. Uraian dan volume pekerjaan yang diperjanjikan;
e. Nama, alamat, NPWP rekanan, nama bank, nama dan nomor rekening penerima

pembayaran;
f. Jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan;
g. Ketentuan sanksi;
h. Nomor dan tanggal addendum;
i. Cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran.
5) Memberikan pemahaman kepada satker terkait pencantuman uraian volume kerja agar
disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dikontrakkan. Contoh: jumlah orang, jumlah hari,
ukuran luas, ukuran volume, ukuran berat, dll.
6) Staff Seksi Pencairan Dana agar meningkatkan pengetahuan perbendaharaan khususnya
PMK 190/PMK.05/2012 dan BAS penerimaan (potongan SPM)

h. Addendum Data Kontrak
Proses perubahan data kontrak dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah perubahan

data kontrak melalui unggah ADK, sedangkan yang kedua adalah perubahan data kontrak
melalui user kepala kantor. Sesuai ketentuan dalam PER-58/PB/2013 dijelaskan bahwa
perubahan data kontrak yang dilakukan oleh user Kepala Kantor adalah kontrak yang
mengalami:
· Perubahan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jenis cara penarikan
· Perubahan yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya frekuensi rencana

angsuran/pembayaran.
Berdasarkan monitoring Tim Pembina dan Supervisi semester I tahun 2017, tidak terdapat
perubahan/addendum data kontrak pada KPPN Wonosari dan Wates. Perubahan data kontrak
selama masa pembinaan semester I tahun 2017 hanya dilakukan oleh KPPN Yogyakarta.
Atas dasar surat permintaan perubahan data kontrak dari PPK, Kepala KPPN Yogyakarta
melakukan perekaman perubahan tersebut secara langsung pada Aplikasi SPAN dan
menyampaikan surat persetujuan perubahan data kontrak kepada satker dengan surat nomor
S-1649/WPB.15/KP01/2017 tanggal 26 April 2017.

i. Pembatalan Data Kontrak
Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi, pada masa pembinaan semester I tahun

2017 ini pembatalan data kontrak hanya dilakukan oleh KPPN Yogyakarta, sedangkan pada
KPPN Wonosari dan Wates tidak ada proses pembatalan data kontrak. Secara umum, proses
bisnis pembatalan data kontrak telah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013. Satker telah menyampaikan surat permintaan data
kontrak dan ditindaklanjuti oleh KPPN dengan surat persetujuan pembatalan data kontrak. Dari
hasil verifikasi dokumen pembatalan data kontrak tersebut, permasalahan yang ditemukan
bersifat administratif saja, yaitu kesalahan redaksi surat.

59 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

j. Penutupan Data Kontrak

Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi pada masa pembinaan semester I tahun 2017
ini, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates tidak melakukan proses penutupan
data kontrak.

k. Konversi ADK SPM

Secara umum, proses Konversi ADK SPM sudah dilaksanakan oleh petugas Front Office
Konversi KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates sesuai dengan ketentuan pada
KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN dan PMK No 277/
PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas.
Petugas Front Office Konversi KPPN Wonosari dan KPPN Wates juga selalu memastikan Satker
telah menyampaikan ADK Rencana Penarikan Dana untuk pengajuan SPM yang bernilai bersih
diatas Rp 200.000.000, serta pengajuan SPM yang bernilai bersih di atas Rp 1 Milyar pada KPPN
Yogyakarta.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan terkait proses konversi SPM pada KPPN
Wonosari antara lain:

1) Pengisian dasar pembayaran pada SPM satker tidak sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012
yaitu sekurang-kurangnya mencantumkan nomor UU APBN yang berlaku, nomor dan tanggal
DIPA satuan kerja, dan dokumen dasar penerbitan lainnya (dalam hal ini adalah Peraturan
Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara). Ketidaksesuaian tersebut antara lain terdapat pada SPM satker berikut ini:

Tabel 20. Daftar Satker Yang Salah Mencantumkan Dasar Hukum Pada SPM

No Kode Nama Satker No SPM Tanggal Temuan
Satker
Mtsn Wonosari 25 03/04/2017 Dasar pembayaran tidak mencantumkan UU APBN
1. 308738 Mtsn Wonosari 26 03/04/2017 Dasar pembayaran tidak mencantumkan UU APBN
Mtsn Wonosari 27 03/04/2017 Dasar pembayaran tidak mencantumkan UU APBN
2. 308738 MAN Wonosari 51 21/04/2017 Dasar pembayaran memakai UU 14 tahun 2015
MTsN Gubug Rubuh 40 04/04/2017 Dasar pembayaran memakai UU 14 tahun 2015
3. 308738 Balai Penelitian TBA 34 11/04/2017 Dasar pembayaran tertulis UU APBN tahun 2015
MIN Playen 22 03/04/2017 Dasar pembayaran tidak mencantumkan UU APBN
4. 308742 MIN Melikan 22 03/04/2017 Dasar pembayaran tidak mencantumkan UU APBN

5. 417771

6. 450171

7. 596989

8. 597033

Sumber: Arsip KPPN

2) Pada pembayaran SPM LS Bendahara/SPM GU, masih terdapat SPM yang penulisan nama
pada kolom “kepada” tertulis nama rekening, seharusnya ditulis nama penerima pembayaran,
contoh:
Tertulis:
Kepada : BPG 149 MTsN Gubug Rubuh
Seharusnya
Kepada : Bendahara Pengeluaran MTsN Gubug Rubuh

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 60

Tabel 21. Daftar Satker Yang Salah Mencantumkan Nama Penerima Pada SPM

No Satker Nama Satker No SPM Tanggal Keterangan
44 25/04/2017
1. 417771 MTsN Gubug Rubuh 16 25/04/2017 nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
37 27/04/2017 Bendahara Pengeluaran ….
2. 417773 Kanmenag Gunung 43 27/04/2017
Kidul 38 18/04/2017 nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
35 12/04/2017 Bendahara Pengeluaran ….
3. 417780 MTsN Banyusoco 30 25/04/2017
31 03/04/2017 nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
4. 417796 MTsN Sumbergiri 23 18/04/2017 Bendahara Pengeluaran ….
34 04/04/2017
5. 424565 MTsN Karangmojo 28 17/04/2017 nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
53 18/04/2017 Bendahara Pengeluaran ….
6. 553959 MTsN Nglipar 25 27/04/2017
5 25/04/2017 nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
7. 596930 MIN Tepus Bendahara Pengeluaran ….

8. 596951 MIN Semanu nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
Bendahara Pengeluaran ….
9. 597008 MIN Ngawen
nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
10. 597029 MIN Karangmojo Bendahara Pengeluaran ….

11. 598478 MTsN Rongkop nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
Bendahara Pengeluaran ….
12. 657626 KPU Gunung Kidul
nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
13. 098078 Pengadilan Negeri Bendahara Pengeluaran ….
Wonosari
nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
14. 099130 PN Wonosari Bendahara Pengeluaran ….

nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
Bendahara Pengeluaran ….

nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
Bendahara Pengeluaran ….

nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
Bendahara Pengeluaran ….

nama pada penerima = nama rekening, seharusnya
Bendahara Pengeluaran ….

Sumber: Arsip KPPN

Atas beberapa permasalahan tersebut, KPPN Wonosari telah menindaklanjuti dengan
melakukan koordinasi dengan petugas Front Office dan melakukan edukasi terhadap satker-
satker yang ditemukan terdapat permasalahan dalam mencantumkan nama penerima pada
SPM.

l. Penerbitan SP2D

1) Penerbitan SP2D Gaji Induk

Secara umum proses penerbitan gaji induk di KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN
Wates telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi
OM SPAN, selama periode Januari s.d. Juni 2017, KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DIY telah menerbitkan SP2D Gaji Induk sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

61 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Tabel 22. Data SP2D Gaji Induk Melalui BO Pusat Periode Semester I Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
12 Hand Nilai
34 Hand Nilai Hand Nilai

5678

1 Januari 247 165.449.177.200 22 8.778.599.000 28 10.303.578.200
2 Februari 247 142.693.843.500
3 Maret 246 145.653.959.300 22 8.649.261.800 28 10.083.297.400
4 April 246 145.018.936.300
5 Mei 317 179.513.116.700 22 8.610.100.100 28 10.235.796.000
6 Juni 317 178.058.641.000
22 8.553.118.300 28 10.211.503.000

43 10.680.927.100 31 10.894.059.900

43 10.575.623.900 31 10.821.033.700

Sumber: Aplikasi OM SPAN

Tabel 23. Data Gaji Induk SP2D Gaji Induk Melalui BO II Semester I Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Hand Nilai Hand Nilai Hand Nilai
1 Januari
2 Februari 69 33.296.769.600 21 1.948.911.100 3 652.261.500
3 Maret 69 33.195.237.200 21 1.932.715.600 3 631.436.200
4 April 69 33.281.008.000 21 2.091.804.700 3 637.048.000
5 Mei 70 33.175.313.700 21 2.102.272.100 3 640.900.800
6 Juni --
-- -- --
Sumber: Aplikasi OM SPAN -- --

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mulai bulan Mei 2017 seluruh pembayaran gaji induk
telah dialihkan ke rekening BO Pusat. Hal ini dikarenakan pada bulan Mei 2017 BPD DIY sudah
menjadi RPKBUNP (BPD DIY) sehingga penerbitan gaji induk melalui RPKBUNP, bukan melalui
BO II lagi.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas pengajuan SPM gaji induk di KPPN Wonosari, pada bulan
April 2017 terdapat temuan permasalahan yang bersifat administratif maupun ketidaksesuaian
dengan SOP antara lain kesalahan penulisan nilai potongan pajak antara yang tertera di SPM
dengan lampiran SSP-nya, terdapat potongan sewa rumah dinas dengan akun 423141 pada
SPM namun tidak ditemukan lampiran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak), terdapat potongan
berupa pengembalian belanja dengan akun 511111, 511121, 511122 pada SPM namun tidak
ditemukan lampiran Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Secara rinci, berikut ini
merupakan hasil verifikasi terhadap dokumen SPM Gaji Induk Bulan April 2017 pada satker
lingkup KPPN Wonosari:

Tabel 24. Permasalahan Pada SPM Gaji Induk KPPN Wonosari

No Nama Satker Nomor SPM/Tanggal Tanggal SPM Permasalahan
00013/417766/2017 14 Maret 2017
1. Kantor Kemenag Kab. 1. Nilai SSP yang dilampirkan (108.950) tidak
Gunung Kidul sesuai dengan nilai akun 411121 pada potongan
SPM (49.216).
2. Balai Penelitian Teknologi 00017/450171/2017 2 Maret 2017
Bahan Alam 2. Tidak melampirkan SSBP akun 423951 sesuai
potongan SPM.

Tidak melampirkan SSBP akun 423141 sesuai
potongan SPM.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 62

No Nama Satker Nomor SPM/Tanggal Tanggal SPM Permasalahan
00014/098078/2017 8 Maret 2017
3. Pengadilan Negeri Tidak melampirkan SSBP akun 423141 sesuai
Wonosari 00027/005676/2017 2 Maret 2017 potongan SPM.
Tidak melampirkan SSBP akun 423141 sesuai
4. Kejaksaan Negeri 00019/653133/2017 9 Maret 2017 potongan SPM.
Wonosari Tidak melampirkan SSBP akun 423141 sesuai
potongan SPM.
5. Balai Pemasyarakatan
Wonosari

6. KPPN Wonosari 00125/634792/2017 9 Maret 2017 Tidak melampirkan SSBP akun 423141 dan 423991
00014/653442/2017 8 Maret 2017 sesuai potongan SPM.
7. Rumah Penyimpanan Tidak melampirkan SSBP akun 423141 sesuai
Benda Sitaan Negara 00018/404630/2017 13 Maret 2017 potongan SPM.
Wonosari 00028/550500/2017 14 Maret 2017
00076/643869/2017 13 Maret 2017 Tidak melampirkan SSBP akun 423141 sesuai
8. Rutan Wonosari 00026/417780/2017 15 Maret 2017 potongan SPM.
00023/424540/2017 9 Maret 2017 Tidak melampirkan SSBP akun 423141 sesuai
9. Kantor Pelayanan Pajak 00014/401231/2017 8 Maret 2017 potongan SPM.
Pratama Wonosari Tidak melampirkan SSBP akun 423141 sesuai
potongan SPM.
10. Polres Gunung Kidul Tidak melampirkan SSPB akun 511111, 511121,
511122 sesuai potongan SPM.
11. MTsN Banyusoco Tidak melampirkan SSBP akun 423951 sesuai
potongan SPM.
12. MTsN Semanu
Tidak melampirkan SSBP akun 423141 dan 423991
13. Pengadilan Agama sesuai potongan SPM.
Wonosari

Sumber: Arsip KPPN

Atas berbagai permasalahan di atas, rekomendasi Tim Pembina dan Supervisi antara lain:

1) Menghimbau satuan kerja untuk memperbaiki nilai uang yang tertera pada SSP sesuai
dengan nilai uang yang terdapat pada potongan SPM;

2) Memberikan pemahaman kepada satker agar melengkapi lampiran SPM gaji induk sesuai
dengan KEP-287/PB/2015 nomor SOP KP.14 016 yang menyebutkan bahwa dokumen
pendukung SPM Gaji Induk antara lain: Laporan pendaftaran/ perubahan/informasi supplier,
Daftar nominatif, SSP PPh Pasal 21, SSBP dan/atau SSPB.

KPPN Wonosari sudah melaksakan rekomendasi dari Tim Pembina dan Supervisi yaitu
dengan memperbaiki kesalahan penulisan nominal uang pada berkas SSP dan melengkapi
kekurangan dokumen yang belum lengkap.

3) Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP

Secara umum, proses penerbitan SPM UP/TUP/GUP pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas front office telah memastikan
batas minimal revolving UP antara SPM GUP dengan Karwas UP telah sesuai. Deskripsi
pembayaran pada resume tagihan juga telah sesuai dengan jenis dokumen/sifat pembayaran
dan jenis belanja pada SPM.

Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I. Yogyakarta periode bulan Januari s.d. Juni 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

63 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Tabel 25. Data Penerbitan SP2D UP/TUP/ GUP Semester I Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
UP GUP UP GUP
1. Januari UP GUP TUP TUP TUP
2. Februari 37 16 0 26 12 1
3. Maret 185 53 5 4 120 2 5 124 0
4. April 1 174 3 - 193 3
5. Mei 100 995 22 1 167 1 1 159 1
6. Juni 1 145 2 0 192 3
30 1930 33 0 150 3 2 199 1
JUMLAH
6 1172 46 9

8 2055 46

4 1844 30

333 8.049 182 44 772 11 34 879

Sumber: Aplikasi OM SPAN

Berdasarkan hasil verifikasi berkas SP2D UP/TUP/GUP dan lampirannya pada KPPN
Yogyakarta, ditemukan permasalahan antara lain:
1. Penerbitan SPP TUP sebelum surat persetujuan TUP nya diterbitkan (SP2D satker Roops
Polda DIY No. 170301302003028 tanggal 17-4-2017 sebesar Rp47.584.000 dengan SPM
No. 00025/Biro Operasi Polda tanggal 13-4-2017 SPP tanggal 10-4-2017 Surat persetujuan
ijin TUP dari KPPN tanggal 11-4-2017).
2. Pengajuan SPM TUP satker Dinas Sosial Provinsi DIY (418949) Nomor 6004 tanggal 19
April 2017 tidak ditemukan lampiran persetujuan TUP dari Kepala KPPN Yogyakarta.
Ataspermasalahantersebut,KPPNYogyakartasudahmenindaklanjutidenganmenerbitkan
surat tanggapan koreksi yang ditujukan kepada Satker Roops Polda DIY (643681) dengan
surat nomor S-3152/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 26 Juli 2017. Sedangkan terkait tidak
ditemukannya lampiran persetujuan TUP pada satker Dinas Sosial Provinsi DIY (418949),
pada waktu pengajuan sudah dilampirkan Surat Persetujuan TUP Nomor S-1502/
WPB.15/KP.01/2017 tanggal 17 April 2017 namun dokumen tersebut terbawa pada SPM
yang dikembalikan ke Satker.
Sedangkan pada KPPN Wates ditemukan permasalahan dalam perhitungan Maksimum
pencairan Dana pada satker Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo yaitu ada selisih
perhitungan sebesar Rp 32.249.750,- atas SPM GUP tanggal 20 April 2017 yang belum
diperhitungkan pada MP berikutnya sehingga sampai MP terakhir selisih tersebut masih
terbawa.
Permasalahan tersebut sudah diberitahukan kepada Satker atas selisih perhitungan dan
telah dilakukan perbaikan pada Maksimum Pencairan Dana PNBP.

4) Penerbitan SP2D PTUP/ GUP Nihil

Secara umum proses penerbitan SP2D PTUP/GUP Nihil telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Di bawah ini data penerbitan SP2D PTUP Nihil oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
KPPN Wates:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 64

Tabel 26. Data Penerbitan SP2D PTUP Nihil Periode Semester I Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1. Januari 0 0 0
2. Februari 40 3 0
3. Maret 84 7 10
4. April 97 9 8
5. Mei 158 8 2
6. Juni 127 8 7
506 35 27
JUMLAH

Sumber: Aplikasi OM SPAN

Hasil monitoring Aplikasi OM SPAN pada Modul Pembayaran menu Karwas TUP
menunjukkan bahwa satker lingkup KPPN Yogyakarta, KPPN Wates dan KPPN Wonosari telah
mempertanggungjawabkan SP2D TUP secara tepat waktu yaitu maksimal satu bulan setelah
tanggal SP2D TUP.

5) Penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual

Secara umum, penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual telah dilakukan KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari, KPPN Wates sesuai ketentuan yang berlaku. Di bawah ini data
penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual periode Semester I Tahun 2017:

Tabel 27. SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual Semester I Tahun 2017

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

No Bulan Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jmh Nilai Ket.
SP2D SP2D SP2D
1. Januari
2. Februari 202 10.969.636.825 00 48 719.581.290
3. Maret
4. April 708 26.147.850.637 85 690.883.767 120 1.969.191.942
5. Mei
1225 80.170.442.354 103 2.935.225.859 233 6.996.122.855

1.291 183.321.177.148 100 98.902.784.052 198 78.424.922.139

1.466 98.171.806.497 118 4.316.852.198 146 2.093.948.186

6. Juni 1.561 50.707.911.944 150 2.215.921.101 171 2.092.153.377

Sumber: Aplikasi OM SPAN

Dari hasil verifikasi berkas SPM pada KPPN Wates, terdapat SPM yang deskripsi pembayarannya
belum sesuai ketentuan antara lain:

1. SPM Satker KPU Kulonprogo (657605) nomor 00024 tanggal 03 April 2017 untuk pembayaran
belanja pegawai jenis SPM Gaji lainnya, pada uraian tertulis “Pembayaran Belanja Pegawai
penghasilan PPNPM bulan Maret 2017 sesuai SK No. 214/KPTS/KPU/DIY/X/tahun 2013
tanggal 23 Oktober 2013, SPP Nomor 00024 tanggal 03 April 2017”.

2. SPM Satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo (417735) nomor 00056 tanggal
03 April 2017 pada uraian tertulis “Pembayaran belanja barang transport petugas layanan
dan bimbingan NR diluar KUA kecamatan bulan Januari 2017 Sesuat ST No. B.293/

65 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KUA.12.05.11/ PW.01/12/2016 tgl 30 Desember 2016 s.d. No. Kk.12.05.10/PW.01/108/
2017 tgl 22 januari 2017 SPP Nomor 00056 tanggal 03 April 2017”.

3. SPM Satker KPPN Wates Nomor 00145 tanggal 31 Maret 2017 pada uraian tertulis:
“Pembayaran Belanja Barang Penghasilan PPNPM bulan Maret 2017 sesuai SPK-16/
WPB/15/KP.0210/2016 s.d SPK-23/WPB.15/ KP.0210/2016 tanggal 30 Desember
2016 untuk 8 Pegawai sesuai SPP Nomor 00145 Tanggal 31 Maret 2017”.

4. SPM Satker Kejaksaan Negeri Wates (005697) nomor 00020 tanggal 03 April 2017 lampiran
Surat Setoran Bukan Pajak atas potongan SPM BPJS sebesar Rp 88.000,00 Tertulis kode
kementerian 006 seharusnya 999, Kode Unit eselon satu 01 seharusnya 99 kode satker
005697 seharusnya 440780 dan kode lokasi 0404 seharusnya 01.51 disesuaikan dengan
kode pada potongan SPM.

5. SPM Satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo (417735) Jenis Belanja 51 akun
511522 tertulis jenis SPM Langsung seharusnya Gaji Lainnya.

6. SPM satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo (417735) nomor 00104 tanggal 27
April 2017 kekurangan gaji ada potongan pengembalian belanja pembulatan Rp 7,- akun
511119 yang belum terlampir SSPB-nya.

7. SPM satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo (417734) nomor 00045 tanggal 14
April 2017 yaitu untuk pembayaran Belanja Modal sebesar Rp30.600.000, telah dipotong
PPh pasal 22 sebesar Rp 417.273,-. Pada SPM tersebut juga terlampir bukti Penerimaan
Negara atas PPh pasal 22 sebesar Rp417.272,- dan PPN sebesar Rp 2.781.818,- sehingga
terjadi dobel pembayaran PPh namun lampiran Bukti Penerimaan Negara tidak disertakan
konfirmasi penerimaan negara dari KPPN.

8. SPM Satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo (417738) nomor 00032 tanggal 27
April 2017 LS kuitansi untuk belanja Modal senilai Rp9.900.000,- terlampir bukti penerimaan
Negara atas setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp350.000,- dan PPN sebesar Rp 900.000,- namun
belum dilampiri konfirmasi penerimaan negara dari KPPN.

Dari hasil verifikasi berkas SPM pada KPPN Wonosari, terdapat beberapa SPM yang belum
sesuai ketentuan antara lain, terdapat SPM Pembayaran Tunkin di Lingkungan Kemenag yang;

1. Masih mencantumkan potongan absebsi pada kolom potongan SPM

2. Potongan PPh pasal 21 memakai akun 411211 seharusnya 411121

3. Terdapat SPM pembayaran uang makan yang menggunakan kode jenis SPM 07 seharusnya 04
4. Terdapat SPM LS kepada pihak ketiga namun tidak mencantumkan nomor dan tanggan BAST

Atas beberapa permasalahan tersebut, Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan
rekomendasi sebagai berikut:

1. Sesuai PP 45 tahun 2013 pasal 57 ayat 1 bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja,
Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan melaksanakan komitmen sesuai batas anggaran
yang ditetapkan dalam DIPA. Pasal 59 ayat 2 Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah
DIPA disahkan dan berlaku efektif. Sehingga untuk Perjanjian maupun perikatan sebagai
dasar pembayaran seharusnya tertanggal setelah DIPA berlaku efektif yaitu paling cepat
tanggal 01 Januari 2017. Untuk SPM yang deskripsinya belum sesuai dengan ketentuan agar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 66

diberitahukan kepada satker untuk melakukan koreksi atas deskripsi uraiannya.

2. Sesuai Ketentuan PMK 190/PMK.05/2012 PMK pasal 59 ayat 2 c berbunyi Penyampaian SPM-
LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setorannya, dan/atau daftar
nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima. Sesuai KEP-287 Tahun 2015 SOP Nomor
KP.12.054 bahwa Petugas konversi melakukan pengujian SPM persyaratan pencairan dana
sesuai ketentuan pelaksanaan APBN sehingga pengisian lampiran potongan SPM seharusnya
sesuai dengan kode potongan SPM yang bersangkutan. Agar KPPN Wates memberitahukan
Satker bersangkutan untuk melakukan perbaikan lampiran tersebut.

3. Sesuai petunjuk Pengisian SPM pada PMK 190/PMK.05/2012 bahwa jenis SPM Untuk jenis
belanja 51 selain gaji induk Gaji susulan dan Gaji terusan adalah gaji lainnya. Agar kedepan
lebih teliti lagi karena jenis SPM bukan unsur SPM yang bisa dikoreksi sesuai Perdirjen
Nomor 16 tahun 2014.

4. PMK 190/PMK.05/2012 pasal 59 ayat 2 c berbunyi Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan
Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk
yang lebih dari 1 (satu) penerima. Selain Itu di SOP KEP-287 No SOP.KP.14.016 disebutkan
bahwa dokumen pendukung SPM antara lain SSP, SSBP dan/atau SSPB agar diberitahukan ke
satuan kerja untuk melengkapi kekurangan lampiran SSPB tersebut.

5. PMK 190/PMK.05/2012 pasal 59 ayat 2 c berbunyi Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan
Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk
yang lebih dari 1 (satu) penerima. Sesuai KEP-287/PB/2015 SOP KP.019 bahwa Dokumen
pendukung SPM diantaranya SSP, namun karena pajak tidak dipotong SPM melainkan disetor
sendiri kemudian dilampirkan bukti penerimaan negara maka sesuai Pasal 9 disebutkan
bahwa dalam rangka memastikan setoran penerimaan negara telah diterima di Kas Negara,
KPPN dapat memberikan konfirmasi setoran melalui aplikasi SPAN berdasarkan permintaan
dari satker. Jadi karena pajak tidak dipotong melalui SPM LS sebaiknya untuk memastikan
bahwa setoran tersebut sudah diterima di Kas Negara maka bukti penerimaan negara yang
terlampir disertakan juga konfirmasi setoran dari KPPN.

Atas permasalahan tersebut, baik KPPN Wonosari maupun KPPN Wates telah memperbaiki
dan melengkapi kekurangan dokumen sebagai lampiran SPM.

6) Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual

Secara umum, penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual telah dilakukan KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari, KPPN Wates sesuai ketentuan yang berlaku. Di bawah ini merupakan data
penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual periode Semester I Tahun 2017:

Tabel 28. Penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual Periode Semester I Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
SP2D Nilai SP2D Nilai SP2D Nilai
1. Januari
2. Februari 31 17.458.697.298 00 00
3. Maret 207 78.492.773.495
4. April 280 68.499.692.463 1 50.760.000 8 2.529.606.845
5. Mei 430 84.002.585.099 2 181.195.002 10 4.549.325.095
6. Juni 649 113.913.810.934 10 1.275.158.302 18 9.745.415.239
564 148.870.527.779 10 1.276.313.227 16 1.043.190.568
JUMLAH 2161 511.238.087.068 19 2.503.824.920 13 1.840.513.251

Sumber: Aplikasi OM SPAN 42 5.287.251.451 65 19.708.050.998

67 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Grafik 16 Perbandingan Penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual Antar KPPN

4% 3%

93%

KPPN Yogyakarta = 2.161 SP2D
KPPN Wonosari = 42 SP2D
KPPN Wates = 65 SP2D

Dari hasil verifikasi dokumen SPM pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates
masih ditemukan permasalahan dalam penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual sebagai berikut:
· Pengajuan SPM LS Kontraktual, tanggal kontrak pada uraian SPM berbeda dengan karwas

kontrak.
· Terdapat pengajuan SPM yang jangka waktu penyelesaian tagihannya melebihi 17 hari kerja

namun tidak melampirkan surat pernyataan sebagaimana pada Lampiran IV Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan nomor S-2570/PB/2017.
· Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual, terdapat SPM yang tidak dilampiri karwas
kontrak yang dicetak dari Aplikasi SPAN, terdapat kesalahan pada SSP sebagai lampiran SPM
kesalahan pada data rekanan.
· Terdapat SPM Kontraktual yang salah dalam penulisan tanggal kontrak pada uraian SPM.
· Terdapat SPM LS kontraktual yang salah dalam mencantumkan kode potongan pajak, yaitu
pada kode satker KPP.
· Terdapat SPM LS kontraktual yang salah dalam mencantumkan data rekanan.

Atas beberapa permasalahan tersebut Tim Pembinaan dan Supervisi telah memberikan
rekomendasi sebagai berikut:
· Petugas Konversi maupun Validasi agara lebih teliti dalam melakukan pengujian SPM
· Menghimbau satker agar mengecheck kembali dokumen SPM sebelum diajukan ke KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 68

7) Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM dan SPM KPBB

Pelaksanaan penerbitan SP2D atas SPM-KP telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,
serta telah mematuhi SOP KEP-287/PB/2015. Para periode Semester I Tahun 2017 SP2D
atas SPM-KP yang diterbitkan oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates dapat
dilihat pada tabel di bawah, sedangkan SP2D atas SPM IB, SPM KBC, SPMKBM, SPM KPBB
selama periode tersebut belum pernah diterbitkan.

Tabel 29/ Penerbitan SP2D atas SPM KP Periode Semester I Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
SP2D Nilai SP2D Nilai SP2D Nilai

1 Januari 11 1.155.369.203 2 29.341.816 0 0

2 Februari 38 3.855.072.191 3 31.456.340 0 0

3 Maret 48 3.906.970.353 6 148.825.943 4 9.568.523

4 April 51 6.808.781.106 0 0 2 2.785.075

5 Mei 84 4.211.854.655 3 4.393.400 11 36.002.583

6 Juni 80 25.392.331.235 2 0 5 10.069.185

JUMLAH 312 45.330.378.743 16 214.017.499 22 58.425.366

Sumber: Aplikasi OM SPAN

8) Penerbitan SP2BLU

Berdasarkan monitoring Tim Pembinaan dan Supervisi, satker BLU hanya ditemukan dalam
wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta, sehingga SP2BLU hanya diterbitkan oleh KPPN

Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Tabel 30. Data SP2BLU Periode Semester I Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

SP2BLU Nilai SP2BLU Nilai SP2BLU Nilai

1 Januari 0 0 0 0 00
0
2 Februari 0 0 0 0 00
0
3 Maret 29 18.701.817.756 0 0 00
0
4 April 84 0 0 00

5 Mei 90 0 00

6 Juni 183 71.996.078.841 0 00

JUMLAH 386 71.996.079.024 0 00

Sumber: Aplikasi OM SPAN

9) Penerbitan SPHL

Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi pada masa pembinaan semester I tahun 2017,
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates tidak menerbitkan SPHL.

10) Penerbitan SP3HL

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada masa pembinaan semester I tahun 2017,
tidak terdapat penerbitan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
(SP3HL) pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari maupun KPPN Wates.

11) Penerbitan SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan

69 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Secara umum penerbitan SP2D Retur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 Tentang
Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur SP2D dalam rangka Implementasi
SPAN. Berdasarkan monitoring Aplikasi OM SPAN yang dilakukan pada bulan Januari s.d.
Juni 2017, di bawah ini data retur SP2D yang terdapat di KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari,
dan KPPN Wates:

Tabel 31. Data SP2D Retur Periode Semester I Tahun 2017

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

No Bulan SP2D Status Proses SP2D Status Proses SP2D Status Proses
1 Januari
Hand Nilai Belum Hand Nilai Sudah Belum Hand Nilai Sudah Belum

5 33.707.200 5 - - - -- - - - --

2 Februari 21 312.940.111 21 - 3 52.989.600 3 - - - --

3 Maret 24 1.157.039.521 24 - 2 1.608.800 2 - 1 7.151.050 1 -

4 April 36 313.711.133 35 1 21 7.875.000 21 - - - --

5 Mei 212 1.098.052.259 208 4 12 28.981.100 12 - 2 1.000.000 2 -

6 Juni 58 343.244.632 41 17 53 165.847.055 3 - 3 6.776.700 3 -

Jumlah 356 3.258.694.856 334 22 91 257.301.555 41 - 6 14.927.750 6 -

Sumber: Aplikasi OM SPAN

Secara singkat, status penyelesaian retur SP2D periode Semester I Tahun 2017 pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates dapat dilihat pada grafik berikut:

GrSafTikA17T. SUtaStusPPEenNyelYesEaiLanERSetAurISAP2ND RETUR

5%

Sudah proses = 431 95%
Belum proses = 22

Dari hasil monitoring dan pengelompokan data pada Aplikasi OM SPAN dapat diketahui
permasalahan yang menyebabkan terjadinya retur SP2D dapat dilihat pada grafik berikut:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 70

PenGyraefikb18a. PbenyTebeabrjTaerjdadiinnyayRaetuRr etur

No Dokumen SP2D Duplikat = 1 50
Dormant Cr = 120

Account Cr is closed = 64
0

100 150

Account Cr is closed = 64 Account Cr Not Found = 138
Dormant Cr = 120 Invalid bank account name/ number = 130
No Dokumen SP2D Duplikat = 1

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penyelesaian retur pada KPPN Wonosari
masih ditemukan permasalahan dan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, antara lain:

Tabel 32. Daftar Permasalahan Pada Dokumen SPM Penyelesaian Retur Periode Sesemster I Tahun 2017

No Nama Satker No.SP2D Jumlah Nilai Permasalahan
1. Kemenag 171491301000414 Penerima
171491301000567 940.000 - Belum menggunakan SPM Dummy Rp 1
Kab. Gunung Kidul 171491303000218 1 - Tidak ditemukan bukti konversi SPM
penyelesaian retur
2. MTsN Banyusoco 171491303000296 21
Kab. Gunung Kidul 7.875.000 - Tidak dilampiri SPTJM
171491506000012
3. MIN Tepus 1 729.600 - Belum menggunakan SPM Dummy Rp 1
Kab. Gunung Kidul - Nilai uang yang tertera pada daftara ralat
salah/ tidak sesuai dengan nilai retur
4. MIN Tepus - Tidak dilampiri SPTJM
Kab. Gunung Kidul
1 668.800 - Belum menggunakan SPM Dummy Rp 1
5. MTsN Karangmojo - Nilai uang yang tertulis pada SPTJM
Kab. Gunung Kidul sebesar Rp 704.000, seharusnya Rp
668.800
Sumber: Arsip KPPN
3 11.996.500 - Tidak ditemukan surat perubahan supplier,
namun KPPN Wonosari telah mencetak
laporan informasi supplier dengan nama
penerima retur yang telah berubah

Atas permasalahan di atas perlu diambil langkah-langkah untuk penyelesaian retur pada
KPPN, antara lain:

· Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-30/PB/2014 tentang
Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur SP2D dalam rangka Implementasi SPAN
serta KEP-287/PB/2015 nomor SOP KP.12.009 tentang SOP Perubahan Supplier Site Bank
terkait menggunakan ADK pada KPPN menyebutkan bahwa petugas FO Konversi memastikan
bahwa dokumen penyelesaian retur yang memerlukan unggah data supplier telah dilengkapi
dengan:
a. Surat Ralat/ perbaikan rekening

71 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

b. Daftar Ralat
c. SPTJM
d. SPM Dummy bernilai Rp 1 yang memuat nomor rekening penerima retur SP2D yang benar
e. Surat pemintaan perubahan data supplier dalam hal perubahan data supplier bukan

merupakan perubahan nama bank dan/atau nomor rekening
· Memastikan bahwa nomor rekening yang tertera pada SPM Dummy dan daftar ralat yang

disampaikan oleh satker telah sama.
· Memastikan nilai uang yang tertera pada daftar ralat sama dengan yang tertulis pada SPTJM.
· Meminta satker terkait untuk memperbaiki/ melengkapi dokumen penyelesaian retur.

Pada Periode Semester I Tahun 2017, tidak terdapat penerbitan SP2D Pengembalian
Penerimaan yang dilakukan baik oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun KPPN Wates.

m. Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL

Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun
KPPN Wates sudah dilakukan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara.

Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi dokumen surat permintaan koreksi dan
lampirannya pada KPPN Yogyakarta, masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

1) Terdapat beberapa koreksi yang pada hasil koreksinya tidak mengakibatkan perubahan
(sebelum dan sesudah koreksi sama), karena koreksi SPM berupa perubahan komponen
atau sub komponen. Berikut surat dimaksud :
· S-1606 s.d. S-1607/WPB.15/KP.0121/2017 tanggal 21-04-2017 Satker Kemenag Kota
Yogyakarta (417610),
· S-767/WPB.15/KP.0121/2017 Satker Balai Bahasa Yogyakarta.

2) Terdapat beberapa kesalahan SPM yang tidak bisa dikoreksi (Jenis SPM), sudah diterbitkan
surat KPPN No.S-480/WPB.15/KP.01/2017.

3) Koreksi atas deskripsi/uraian SPM tidak dapat terbaca di OM SPAN sehingga atas SP2D
berkenaan termonitoring salah (S-1127 s.d. 1131/WPB.15/KP.0121/2017 tanggal 22 Maret
2017, Satker RSPAU Hardjolukito, koreksi tanggal BAST yang melebihi tanggal SP2D-nya).

Atas permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi antara lain:

1) Seyogyanya koreksi dilakukan karena perubahan segmen BAS, atau perubahan lain sesuai
PER-16/PB/2014. Komponen maupun sub komponen tidak termasuk segmen BAS sehingga
tidak menimbulkan perubahan pada SPM. Namun demikian, untuk perbaikan pencatatan
pada bendahara pengeluaran koreksi ini perlu dilakukan dan tidak perlu disampaikan ke
KPPN.

2) Menghimbau satker agar lebih teliti dalam menguji SPP maupun SPM-nya, juga KPPN
meningkatkan ketelitian dalam pengujian SPM. Koreksi yang tidak terbaca pada aplikasi OM
SPAN akan mempengaruhi nilai kinerja juga monitoring lainnya.

n. Pengesahan SKPP

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 72

Secara umum, proses pengesahan SKPP pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN
Wates, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam KEP-287/PB/2015. Dari hasil
verifikasi arsip terkait pengesahan SKPP, dapat diketahui bahwa proses pengesahan SKPP
dilakukan setelah adanya surat penonaktifan supplier site bank oleh Kepala KPPN Wates. Surat
penonaktifan supplier tersebut telah dilampirkan pada arsip Surat Pengesahan SKPP sehingga
mudah dalam melakukan verifikasi dan cross check data. Jangka waktu penyelesaian Surat
Pengesahan SKPP juga telah sesuai norma waktu yang ditentukan dalam SOP Nomor KP.12 065
yaitu paling lambat 1 hari kerja sejak SKPP diterima lengkap dan benar.

Dari hasil verifikasi arsip terkait pengesahan SKPP, dapat diketahui bahwa masih terdapat
proses pengesahan SKPP pada KPPN Wonosari yang tidak sesuai dengan Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-11085/PB/2016 tentang Penyempurnaan atas Standar Operasional
Prosedur Pengesahan SKPP. Ketidaksesuaian tersebut antara lain:

1) Dokumen Pengesahan SKPP belum dilengkapi dengan surat penonaktifan supplier, yaitu
SKPP dari satker:
a. Pengadilan Agama Wonosari an. Arif Yudisaputro, SH.
b. Polres Gunung Kidul a.n. Kuncoro dkk (2 orang).
c. MTsN Wonosari a.n. Taufik Saleh dkk (2 orang).
d. Polres Gunung Kidul a.n. Kadek Dwi Shantika dkk (4 orang).
e. Polres Gunung Kidul a.n. Giyoto
f. MTsN Karangmojo a.n. Warjono
g. Polres Gunung Kidul a.n. Nugrah Trihadi, SIK
h. KPU Kab. Gunung Kidul an. Sitaresmi Wisunarni

2) Dokumen Pengesahan SKPP Kolektif tidak dilengkapi cetakan laporan informasi supplier
sebagai bukti bahwa nama-nama pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari
Aplikasi SPAN, yaitu SKPP dari satker:
a. Kementerian Agama Kab. Gunung Kidul an. Ratmi S.Pd dkk (35 orang)
b. Polres Gunung Kidul a.n. Hario Duta Pamungkas dkk (8 orang).
c. Polres Gunung Kidul a.n. Okti Purna Irawan dkk (2 orang).
d. Polres Gunung Kidul a.n. Sukamto dkk (2 orang).
e. Polres Gunung Kidul a.n. Suraji dkk (4 orang)
f. Polres Gunung Kidul a.n. Slamet Riyanto

Dari permasalahan tersebut rekomendasi Tim Pembina dan Supervisi antara lain:

1) KPPN Wonosari agar mematuhi SOP Pengesahan SKPP Melalui Aplikasi sesuai Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11085/PB/2016 bahwa net Surat Pengantar SKPP
dapat ditandatangani oleh Kepala Seksi PDMS apabila telah lengkap dan benar dokumen
pendukungnya, antara lain:
a. SKPP dan dokumen pendukung
b. Kartu Pegawai
c. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier
d. Laporan Informasi Supplier yang dicetak oleh Kepala Kantor setelah melakukan proses
penonaktifan Site Bank Supplier sesuai surat permintaan satker

2) Menatausahakan pertinggal Surat Pengantar SKPP dan dokumen pendukungnya sebagaimana

73 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

disebut pada angka 1 huruf (a) s.d. (d) dalam satu kesatuan sehingga mudah untuk ditelusuri.

Sedangkan pada KPPN Wates, atas hasil verifikasi SKPP dan lampirannya ditemukan
permasalahan sebagai berikut:

1. Pengesahan SKPP Satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo Nomor
148/Kk.12.05/1/01/2017 tanggal 12 Januari 2017 atas nama Adminarsih NIP
196411201992032002 terdapat kekeliruan penulisan jumlah gaji pokok, pada SKPP tertulis
Rp 3.834.900,- sedangkan gaji pokok pada cetakan kartu pegawai sebesar Rp 3.384.900,- .

2. Pengesahan SKPP Satker Kementerian Agama Kab. Kulonprogo (417735) Nomor SKPP 695/

Kk.12.05/1/03/2017 tanggal 08 Maret 2017 ada lampiran setoran SSPB dengan rincian:

a. Belanja Gaji Pokok (511111) : Rp 176.100,00

b. Belanja Tunjangan Umum PNS : Rp 5.000,00

c. Belanja Pembulatan Gaji PNS : Rp 10,00

Pada SKPP tidak mencantumkan ada hutang kelebihan pembayaran gaji. Besaran gaji pada
kartu pegawai sudah sama dengan gaji terakhir yang tercantum pada SK Pensiun.

Setelah dilakukan konfirmasi kepada petugas, gaji terakhir yang dibayarkan sudah sesuai
dengan SK Kenaikan Pangkat pengabdian, akan tetapi setelah itu ada permintaan kekurangan
gaji atas kenaikan pangkat pengabdian. Sehingga kekurangan gaji yang dibayarkan
dikembalikan oleh satker dengan melampirkan bukti setor tersebut diatas.

Pada waktu pencetakan kartu pegawai posisinya sebelum kekurangan gaji dimintakan.
Pada saat dilakukan konfirmasi kepada petugas yang menangani SKPP, petugas mencetak
kartu pegawai yang sudah ada pembayaran kekurangan gajinya kemudian dilampirkan pada

pertinggal pengesahan SKPP.

o. Rencana Penarikan Dana

Secara umum, KPPN Yogyakarta telah melaksakan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan
dan Perencanaan Kas dengan baik. Petugas Front office Konversi KPPN Wonosari dan KPPN
Wates juga selalu memastikan Satker telah menyampaikan ADK Rencana Penarikan Dana untuk
pengajuan SPM yang bernilai bersih diatas Rp 200.000.000, serta pengajuan SPM yang bernilai
bersih diatas Rp 1 Milyar pada KPPN Yogyakarta paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal
pengajuan SPM.

p. Penatausahaan Jaminan Uang Muka

Secara umum, penatausahaan Jaminan Uang Muka pada KPPN Yogyakarta telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013
tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, namun pada KPPN Yogyakarta terdapat beberapa berkas JUM, yaitu Surat
Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran JUM yang belum dibubuhi tanggal pengesahan oleh
PPSPM, antara lain : JUM dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No. 217001123031700052
tanggal 28-2-2017, untuk PT. Suwanda Karya Mandiri pada satker OPSDA; PT. Asuransi Umum
Videi No. 03920146920117 tanggal 23-1-2017 untuk PT Tom Konstruksi pada satker Dinas

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 74

PUP ESDM (049029). Terdapat sisa uang muka yang minus pada pengawasan jaminan uang
muka atas nama CV. SEIA CONSULTANT dengan nilai JUM Rp.109.312.500,- Pengesahan atas
surat berkenaan perlu dilengkapi dan dibubuhi tanggal pengesahan sesuai dengan PER-19/
PB/2013. Terkait dengan jaminan uang muka yang masih terdapat sisa uang muka minus agar
dilakukan perbaikan atas pengawasan JUM.

KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah membuat pencatatan dan penyimpanan dokumen
jaminan uang muka dengan baik untuk mempermudah pengawasan dan pengamanan. KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates juga telah membuat copy digital/ scanning
dokumen asli Jaminan Uang Muka, Asli Surat Kuasa, dan Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan
Penerbit Jaminan Uang Muka.
q. Penerbitan SP2D atas SPM yang Diterima melalui Jasa Pengiriman Surat

Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi Semester I Tahun 2017, tidak
ada SPM yang diterima oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates melalui jasa
pengiriman surat.
2. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
a. Penerbitan Surat Persetujuan/ Penolakan Pembukaan Rekening

75 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017