LHPS Semester 1 Tahun 2017

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
5 Subbag/ 8 9
Seksi

7

Agar diberitahukan kepada Satker atas selisih perhitungan Seksi Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) telah Tuntas

dan dilakukan perbaikan atas Maksimum Pencairan dana PDMS ditindak lanjuti pada saat pembinaan Kanwil DJPB.

PNBP (Pada saat proses pembinaan sudah ditindaklajuti, Dokumen perbaikan (copy terlampir)

satker sudah memperbaiki MP-nya).

Sesuai PP 45 tahun 2013 pasal 57 ayat 1 bahwa dalam Seksi a. Terkait dengan uraian SPM Satker KPU yang Tuntas
melaksanakan anggaran belanja , Pejabat Pembuat PDMS mencantumkan tahun SK PPNPN tahun 2013
Komitmen membuat dan melaksanakan komitmen sesuai bahwa menurut pemahaman kami hal tersebut
karena pembayaran penghasilan PPNPN KPU
batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Pasal 59 ayat 2 untuk anggota komisioner dan SK sebagai dasar
pengangkatan sebagai komisoner diterbitkan
Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah DIPA disahkan setiap 5 tahun sekali dan akun yang digunakan
adalah akun 51 (gaji lainnya) (fotocopy
dan berlaku efektif. Sehingga untuk Perjanjian maupun tanggapan koreksi terlampir)

perikatan sebagai dasar pembayaran seharusnya tertanggal b. Untuk SPM Satker Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo (417735) nomor 00056
setelah DIPA berlaku efektif yaitu paling cepat tanggal 01 tanggal 03 April 2017 telah dilakukan koreksi/
ralat pada uraiannya (fotocopy surat tanggapan
Januari 2017. Untuk SPM yang deskripsinya belum sesuai koreksi terlampir)

dengan ketentuan agar diberitahukan kepada satker untuk c. Terkait SPK pembayaran honor PPNPN tahun
2017 diterbitkan KPPN Wates pada tanggal
melakukan koreksi atas deskripsi uraiannya. 30 Desember 2016, menurut pemahaman
kami sebagaimana PP 45 tahun 2013 pasal
59 ayat 2 bahwa SPK tersebut dibuat setelah
DIPA diterbitkan tanggal 28 November 2016
dan berlaku efektif telah tercantum pada isi/
uraian SPK yaitu dari tanggal 1 Januari s.d.
31 Desember 2017, maka tanggal pembuatan
SPK adalah sebelum atau sama dengan efektif
pelaksanaan pekerjaan (01 Januari 2017).

Untuk kedepannya akan kami perhatikan tanggal
pembuatan SPK PPNPN dimaksud.

PMK 190/PMK.05/2012 pasal 59 ayat 2 c berbunyi Seksi Telah dilengkapi Surat Setoran Pengembalian Tuntas
Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran PDMS Belanja (SSPB) sebagai lampiran SPM satker
Pajak (SSP) dan/atau bukti setor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo
lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (417735) nomor 00104 tanggal 27 April 2017
(satu) penerima. Selain Itu di SOP KEP-287/PB/2015 No (fotocopy terlampir).
SOP.KP.14.016 disebutkan bahwa dokumen pendukung SPM
antara lain SSP, SSBP dan /atau SSPB agar diberitahukan ke
satuan kerja untuk melengkapi kekurangan lampiran SSPB
tersebut.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 176

3. Ada dua SPM yang dilampiri Bukti Penerimaan Negara tetapi tidak PMK 190/PMK.05/ 2012; KEP-
dilampirkan konfirmasi penerimaan negara dari KPPN yaitu: 287/PB/ 2015 SOP.KP.019 dan
Perdirjen No 07/PB/2014.

a. SPM satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo (417734)
nomor 00045 tanggal 14 April 2017 yaitu untuk pembayaran
Belanja Modal sebesar Rp. 30.600.000, telah dipotong PPh pasal
22 sebesar Rp. 417.273,- .Pada SPM tersebut juga terlampir bukti
Penerimaan Negara atas PPh pasal 22 sebesar Rp. 417.272,- dan
PPN sebesar Rp. 2.781.818,- . sehingga terjadi doble pembayaran

b. SPM Satker Kementerian Agama kabupaten Kulonprogo (417738)
nomor 00032 tanggal 27 April 2017 LS kuitansi untuk belanja Modal
senilai Rp 9.900.000,- terlampir bukti penerimaan Negara atas
setoran PPh pasal 22 sebesar Rp 350.000,- dan PPN sebesar Rp.
900.000.

c. Penerbitan SP2D 1. SPM saker Rumah Tahanan Negara Wates (404611) nomor 00036 PMK.190/PMK.01/ 2012 dan
LS Non Gaji tanggal 10 Maret 2017 atas nama CV. Eka Bersaudara NPWP KEP-287/ PB/2015.
Kontraktual 31.415.969. 0.542.000 tidak dilampiri karwas kontrak yang dicetak
dari Aplikasi SPAN . pada potongan SPM , kode potongan PPh
pasal 22 tertulis 015.04.04.04.411122. 550481, Potongan PPN
tertulis 015.04. 04.04.411211.550481. Seharusnya PPh tertulis
015.04.04.04.411122.635794, PPN tertulis 015.04.04.04.411211.
635794 yaitu kode satker untuk KPP Sleman karena NPWP wilayah
KPP Sleman.

2. SPM Satker Balai Besar Veteriner Wates (239544) Nomor 00317
tanggal 26 April 2017 Lampiran SPM atas Potongan PPh Final
Pasal 4 ayat 2 pada SSP tertulis data Rekanan yaitu CV. Agus
Karya seharusnya data Bendahara Pengeluaran Satker Balai Besar
Veteriner Wates.

d. Pengesahan SKPP Pengesahan SKPP Satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo PMK.190/PMK.01/ 2012; KEP-
Nomor 148/Kk.12.05/1/01/2017 tanggal 12 Januari 2017 atas nama 287/PB/ 2015; S-11085/PB/
Adminarsih NIP 196411201992032002 terdapat kekeliruan penulisan 2016 tgl. 30 Januari 2016.
jumlah gaji pokok, pada SKPP tertulis Rp 3.834.900,- (namun ADK gaji
telah sesuai dengan gaji pokok yang benar) sedangkan gaji pokok pada
cetakan kartu pegawai sebesar Rp3.384.900,-.

177 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

PMK 190/PMK.05/2012 pasal 59 ayat 2 c berbunyi Seksi a.  Telah dilengkapi nota konfirmasi penerimaan
Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran PDMS negara untuk setoran PPN dan PPh pasal 22
Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar (fotocopy terlampir)
nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima. Sesuai
KEP-287/PB/2015 SOP KP.019 bahwa Dokumen pendukung b. Telah dilengkapi nota konfirmasi penerimaan
SPM diantaranya SSP, namun karena Pajak tidak dipotong negara untuk setoran PPN dan PPh pasal 22
SPM melainkan disetor sendiri kemudian dilampirkan bukti dengan nilai sebesar Rp. 135.000,- (fotocopy
penerimaan negara maka sesuai Pasal 9 disebutkan bahwa terlampir) bukan Rp. 350.000,- sebagaimana
dalam rangka memastikan setoran penerimaan negara telah bukti setor atau bukti penerimaan negara atas
diterima di Kas Negara KPPN dapat memberikan konfirmasi penerimaan pajak (fotocopy terlampir)
setoran melalui aplikasi SPAN berdasarkan permintaan dari
satker. Jadi karena pajak tidak dipotong melalui SPM LS
sebaiknya untuk memastikan bahwa setoran tersebut sudah
diterima di kas Negara maka bukti penerimaan negara yang
terlampir disertakan juga konfirmasi setoran dari KPPN

1. Sesuai KEP-287/PB/2015 nomor SOP.KP.14.020 huruf 1.d Seksi 1. Telah dilengkapi karwas kontrak dari Aplikasi Tuntas
disebutkan bahwa petugas validsi melakukan pencetakan PDMS SPAN a.n. CV. Eka Bersaudara dengan tanggal
Karwas Kontrak pada SPAN berdasarkan informsi kontrak cetak 10 April 2017 dan terhadap kesalahan
dan melampirkannya dalam dokumen SPM. Oleh sebab penulisan kode KPP pada kolom potongan pada
itu untuk SPM kontraktual yang belum dilengkapi karwas SPM telah dilakukan koreksi (fotocopy karwas
kontrak yang dicetak dari aplikasi SPAN agar dilengkapi kontrak tahunan dan surat tanggapan koreksi
dan dimasa yang akan datang agar lebih teliti terlampir).

2.  Terkait kesalahan penulisan kode potongan, KPPN agar 2.   Telah diperbaiki SSP atas potongan PPh final
menghimbau satker untuk melakukan koreksi uraian SPM. pasal 4 ayat 2 lampiran SPM Satker Balai Besar
Veteriner Wates (239544) Nomor 00317 tanggal 26
3.  Terkait kekeliruan data lampiran SSP agar April 2017 (fotocopy terlampir)
memberitahukan ke satker untuk diperbaiki.

1. KPPN agar melakukan konfirmasi kepada satker lama Seksi Berkenaan dengan SKPP pindah a.n. Adminarsih Tuntas
untuk memastikan bahwa satker baru telah melakukan PDMS NIP 196411201992032002 yang dipindahkan
pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan sesuai masih dalam satu instansi yang sama hanya
dengan gaji pokok yang benar. beda seksi (beda kode Satker) yaitu Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dari
2. Untuk selanjutnya agar lebih teliti dalam melakukan kode Satker 417734 ke kode Satker 417742, telah
pengesahan SKPP. dikonfirmasikan ke Satker dan telah dipastikan
kebenaran pembayaran gaji sesuai dengan gaji
pokok yang benar sebagaimana kartu pegawai
yang bersangkutan pada Satker baru dari hasil
cetakan aplikasi GPP. (Kartu Pegawai yang
bersangkutan pada Satker baru terlampir)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 178

2 Verifikasi dan Akuntansi Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER-03/PB/ 2014 tanggal
a. Penerbitan Daftar Pada saat dilakukan Verifikasi LPJ Bendahara Satker, terdapat 3 Februari 2014
LPJ Bendahara beberapa permasalahan sebagai berikut:

· Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Satker, Romawi III Angka 3
yang semestinya dapat dihilangkan yaitu satker:

1. Pengadilan Negeri Wates (099129)
2. MTsN Galur Kab. Kulon Progo (598482)
3. Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417734)
4.  Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417735)
5. Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417736)
6.  Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417738)

· Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Satker, Romawi IV Angka 3 Peraturan Dirjen Perbendaharaan

yang semestinya dapat dihilangkan yaitu satker: Nomor PER-03/PB/ 2014 tanggal

1. Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417734) 3 Februari 2014

2. Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417735)

· LPJ Bendahara Satker kurang dilengkapi dengan lampiran konfirmasi

penerimaan negara yaitu satker:

1. Pengadilan Negeri Wates (098061)

2. Pengadilan Agama Wates (401219)

3. Balai Besar Veteriner Wates (239544)

4.  MTsN Wates Kab. Kulon Progo (308721)

5. MAN 2 Wates Kab. Kulon Progo (417740)

6.  MTsN Sidoharjo Kab. Kulon Progo (553366)

7. Kantor Pertanahan Kab. Kulon Progo (506361)

8.  Pengadilan Negeri Wates (099129)

9.  KPU Kab. Kulon Progo (657605)

10. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kulon Progo

(049046)

179 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

1. Perbaikan LPJ Bendahara Satker yang masih kurang Seksi · LPJ Bendahara Satker telah dibetulkan, BA Tuntas
benar. Apabila diperlukan, lakukan bimbingan teknis khusus Vera-KI keadaan Kas telah dibuat dan Konfirmasi
kepada satker-satker yang LPJ-nya bermasalah. Setoran Pajak sebagian besar telah dilampirkan,
2. LPJ Bendahara yang kurang dilengkapi konfirmasi setoran t.a.:
penerimaan negara, agar dilengkapi. 3. Kedepannya agar 1) Pengadilan Negeri Wates (099129) LPJ
lebih teliti dalam melakukan verifikasi atas LPJ bendahara Bulan Januari 2017.
satker. 2)  MtsN Galur (598482) LPJ Bulan Januari
2017.
3)  Kantor Kemenag Kulon Progo (417734) LPJ
Bulan Januari, Februari dan Maret 2017,
Berita Acara keadaan Kas ada, Konfirmasi
setoran pajak bulan Februari belum ada,
bulan Maret ada.
4)  Kantor Kemenag Kulon Progo (417735) LPJ
Bulan Februari dan Maret 2017, Konfirmasi
setoran Pajak Feb dan Maret 2017 ada.
5)  Kantor Kemenag Kulon Progo (417736) LPJ
Bulan Februari dan Maret 2017, Berita Acara
keadaan Kas ada, Konfirmasi setoran pajak
Februari dan Maret ada.
6)  Kantor Kemenag Kulon Progo (417738) LPJ
Bulan Februari dan Maret 2017, Konfirmasi
setoran pajak Maret ada.

· Pemenuhan dokumen data konfirmasi
penerimaan Negara lampiran LPJ, t.a.:
1) Pengadilan Negeri Wates (098061)
konfirmasi pajak bulan Januari, Maret dan
April ada.
2)  Pengadilan Agama Wates (401219)
konfirmasi pajak bulan Januari ada.
3)  Balai Besar Veteriner (239544) konfirmasi
pajak bulan Januari, Maret dan April 2017
ada.
4)  MTsN Wates (308721) konfirmasi pajak
bulan Februari 2017 ada.
5)  MAN 2 Wates (417740) konfirmasi pajak
bulan Februari 2017 ada.
6)  MTsN Sidoharjo (553366) konfirmasi pajak
bulan Maret 2017 ada.
7)  Kantor Pertanahan (506361) konfirmasi
pajak bulan Maret dan April 2017 ada.
8)  Pengadilan Negeri Wates (099129)
konfirmasi pajak bulan April ada.
9)  KPU (657605) konfirmasi pajak bulan April
2017 ada.
10)   Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
(049046) konfirmasi pajak bulan April 2017
ada.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 180

B. SUPERVISI STANDARD PELAYANAN PERBENDAHARAAN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Visi, Misi, Peta 1. Daftar hadir salam pagi KPPN, GKM dan Rapat Internal kurang KEP-247/PB/2016.
Strategi, Motto lengkap tanda tangannya.
Layanan dann
Nilai-Niilai 2. Masih ada Kode Etik lama yang ditempel pada tembok lantai 2.
Kementerian
Keuangan

C. SUPERVISI STANDARD TATAKELOLA KPPN

Sarana Prasarana 1. Ruang server yang standar (dilengkapi tabung APAR, alat pengatur Perdirjen Perbendaharaan
dan Tata Ruang suhu, alat pengatur kelembapan, temparatur ruangan ≤ 20 derajat No.PER-30/PB/2012
celsius, Tingkat kelembaban (humidity) -10 ~ 90%, tidak ada
rembesan atau tetesan air), tetapi untuk tabung APAR masih berada di
luar ruangan.

181 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

1. Agar dilengkapi dan lebih teliti lagi. Subbag 1. Tanda Tangan pada presensi Salam Pagi KPPN, Tuntas
2. Agar diganti dengan kode etik yang baru. Umum GKM, Tugas Piket Harian dan Rapat Internal telah
Ruang server agar dilengkapi dengan tabung APAR. dilengkapi. (copy terlampir)

2. Naskah Kode Etik pada dinding lantai dua telah
diganti dengan baru. (foto terlampir)

Subbag Ruang server KPPN Wates telah dilengkapi dengan Tuntas
Umum tabung APAR. (foto terlampir)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 182

183 L a p o r a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6 A u d i t e d





analisis p ermasala h an

10. Pada pengawasan jaminan uang muka terdapat sisa uang muka yang minus Peraturan
Peraturan
11. Terdapat beberapa satker dengan Dokumen pendukung berupa Daftar Rincian Transaksi Penerimaan
Negara masih mengacu pada Lampiran II SE-35/PB/2009 Tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP, Sistem
belum berpedoman pada Lampiran IV PER-16/PB/2014
Peraturan
12. Potensi masih terjadi selisih antara Saldo Akhir Kas Tahun 2016 dengan Saldo Awal Kas Tahun 2017. Peraturan
Hal ini dapat terjadi karena pada Laporan keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Tahun 2016 (Audited) Peraturan
terdapat perbedaan hasil penjumlahan dari saldo akhir Kas KPPN dari aplikasi SPAN dengan Peraturan
penghitungan yang dilakukan secara manual Peraturan
Peraturan
13. Terdapat beberapa satker yang terlambat dalam penyampaian LPJ Peraturan
Sistem
14. Terdapat arsip surat tanggapan penonaktifan data supplier dari KPPN yang tidak dilampiri dengan Administratif
surat permohonan dari satuan kerja
SDM
15. Terdapat ringkasan kontrak yang disampaikan satker ke KPPN yang tidak mencantumkan nama bank Peraturan
penerima, ketentuan sanksi dan volume kerja
Peraturan
16. Terdapat pencairan dana atas SPM yang uraian pembayarannya salah
Peraturan
17. Terdapat SPM penyelesaian retur yang tidak lengkap dokumen pendukungnya Peraturan

18. Terdapat dokumen pengesahan SKPP yang tidak dilengkapi laporan informasi supplier sebagai bukti
bahwa nama-nama pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari Aplikasi SPAN

19. Terdapat surat laporan pembukaan rekening satker yang terlambat disampaikan ke KPPN

20. Terdapat perbedaan data pada LPJ Bendahara Pengeluaran antara daftar Rekapitulasi LPJ dengan fisik
LPJ

21. Terdapat selisih kas dan selisih pembukuan pada LPJ Bendahara yang belum dijelaskan secara
memadai

22. Terdapat selisih perhitungan MP karena SPM GUP belum diperhitungkan pada perhitungan MP
berikutnya sehingga sampai MP terakhir selisih tersebut masih terbawa

23. Penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual : terdapat kesalahan dalam pencantuman deskipsi
uraian SPM, terdapat kesalahan pada pencantuman kode SSBP sebagai lampiran SPM, terdapat SPM
yang belum lengkap (kurang lampiran SSPB), terdapat SPM yang potongan SPMnya telah disetor
namun tidak dilengkapi dengan konfirmasi penerimaan negara

24. Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual : terdapat SPM yang tidak dilampiri karwas kontrak yang
dicetak dari Aplikasi SPAN, terdapat kesalahan pada SSP sebagai lampiran SPM kesalahan pada data
rekanan

25. Terdapat kekeliruan penulisan jumlah gaji pokok pada SKPP pindah

26. Penerbitan Daftar LPJ Bendahara : Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Satker yang seharusnya
bisa dihilangkan, LPJ Bendahara Satker kurang dilengkapi dengan lampiran konfirmasi penerimaan
negara

1.2 Pelayanan Perbendaharaan Keterangan
Peraturan
No Permasalahan
1. KPPN belum melakukan pemilihan pegawai terbaiknya sebagai cermin telah menerapkan sistem Lain-Lain
Administratif
reward dan punishment.
2. Terdapat printer Evolis Dualys untuk pencetakan Kartu KIPS yang rusak dan tidak dapat difungsikan
3. Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan belum dilakukan akses secara terbuka, serta belum

dilakukan tindak lanjut atas hasil survey Kepuasan Pengguna Layanan tersebut.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 186

1.3 Kinerja dan Tata Kelola Keterangan
Peraturan
No Permasalahan Lain-lain
1. Keterlambatan penonaktifan supplier terhadap SKPP yang diterbitkan oleh KPPN Yogyakarta
2. Survei kepuasan pegawai telah dilaksanakan pada KPPN Yogyakarta terhadap 37 responden pada Peraturan

semua Seksi/ Subbag saat pembinaan dan supervisi berlangsung dengan hasil yang diperoleh : Peraturan
Rata- rata nilai tingkat kepentingan adalah 4,8 (skala 5); Rata- rata nilai tingkat kepuasan adalah 4,2 Lain-lain
(skala 5). Nilai tingkat kepuasan yang lebih kecil dari nilai tingkat kepentingan menunjukkan bahwa
ketersediaan aspek dukungan operasional sebagai pendukung proses pelayanan dipandang masih
kurang memadai

3. Terkait Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu; KPPN Yogyakarta belum sepenuhnya
mengimplementasikan SE-06/PB/2017, KPPN Wonosari dalam proses penyiapan dokumen sedangkan
KPPN Wates secara keseluruhan telah melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam Sistem
Manajemen Mutu dan SE-06/PB/2017

4. Terdapat pengajuan SPM yang tidak lengkap dokumen pendukungnya
5. Sarana Prasarana dan Tata Ruang : Ruang server kurang dilengkapi dengan tabung APAR

Grafik PGerramfik 2a1s. PaelramahsaalanhaLnHLHPPSS sSemeemstereIstatheurn 2I0T17ahun 2017

9% 9%
12%
53%
17%

Peraturan = 18 Sistem = 6 SDM = 4 Administrasi = 3 Lain- lain = 3

Dari seluruh permasalahan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan
Satker maupun KPPN atas peraturan perbendaharaan dan yang terkait menempati urutan
teratas yaitu 53%, selanjutnya permasalahan sistem 17%, permasalahan SDM 12%, kesalahan
administratif 9%, dan terakhir adalah permasalahan lain-lain pada angka 9%. Meskipun
permasalahan terkait SDM hanya menduduki peringkat ke tiga dengan persentase sebesar
12%, namun dalam rangka peningkatan mutu layanan, KPPN tetap perlu mempertimbangkan
upaya peningkatan kompetensi serta keseragaman pemahaman dalam mengimplementasikan
peraturan bagi petugas front office maupun customer service officer.

Mencermati permasalahan yang dituangkan dalam Ringkasan Matriks Permasalahan di atas,
ketidakpatuhan Satker maupun KPPN terhadap peraturan perbendaharaan dan peraturan lain
yang terkait antara lain disebabkan oleh :

ü Baik satker maupun petugas KPPN kurang memahami terhadap peraturan perbendaharaan
yang berlaku;

ü Adanya perbedaan persepsi atau multitafsir terhadap peraturan yang berlaku antar pegawai
KPPN itu sendiri maupun antara KPPN dengan satker;

ü Baik satker maupun KPPN tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

187 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

2. Matriks USG (Urgency, Seriousness, Growth)

Menurut Kepner dan Tragoe (1981), matriks USG adalah suatu metode dalam menentukan
prioritas permasalahan dangan melihat dari tiga aspek yaitu :

ü Urgency (U), yaitu berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak, maka semakin tinggi urgensi masalah
tersebut.;

ü Seriousness (S); yaitu dampak permasalahan bagi suatu organisasi, terutama dampak
terkait produktivitas, sumber daya atau sumber dana. Semakin tinggi dampak tersebut,
maka semakin serius permasalahan yang dihadapi ;

ü Growth (G), yaitu berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang
masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya.

Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan teknik
scoring. Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan/
perkembangan suatu masalah dan memberikan score/nilai berdasarkan skala likert 1-5
(5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil). Permasalahan yang memiliki total
nilai tertinggi merupakan prioritas.

Dengan menggunakan metode tersebut, urutan prioritas permasalahan yang telah dijabarkan
dalam table ringkasan matriks permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 63. Identifikasi Permasalahan dan Tingkat USG

No Permasalahan USG Jumlah

A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

1. Terdapat 3 (tiga) satker baru yang belum memiliki username dan password OM SPAN (Sistem) 4 4 4 12

2. Surat permintaan penggabungan/ merge data supplier belum dilampiri dokumen pendukungnya 3 3 3 9

(Peraturan)

3. Terjadi keterlambatan penyelesaian upload ADK Kontrak pada Aplikasi SPAN, sedangkan 4 4 3 11

penyampaian ADK kontrak oleh satker kepada Petugas Konversi tepat waktu, kontrak tersebut

akan termonitoring dan dinilai terlambat pada Aplikasi OM SPAN (SDM)

4. Terdapat kontrak dengan tanggal kontrak sebelum DIPA 2017 ditetapkan dan berlaku efektif, 2 2 1 5

namun dalam tanda terima ADK Kontrak tidak teridentifikasi sebagai kontrak multiyears (SDM)

5. Adanya Penerbitan SPP TUP oleh satker sebelum surat persetujuan TUP nya diterbitkan oleh 4 4 4 12

KPPN (SDM)

6. Terdapat pengajuan SPM LS Kontraktual yang mencantumkan tanggal kontrak pada uraian SPM 3 2 1 6

berbeda dengan tanggal kontrak pada karwas kontrak SPAN (Administratif)

7. Proses koreksi dan penerbitan surat tanggapan koreksi telah sesuai ketentuan. Namun terdapat 2 2 1 5

beberapa koreksi yang pada hasil koreksinya tidak mengakibatkan perubahan (sebelum dan

sesudah koreksi sama), karena koreksi SPM berupa perubahan komponen atau sub komponen

(Sistem)

8. Terdapat beberapa kesalahan pencantuman kode pada SPM yang tidak bisa dilakukan 5 4 4 13

perbaikan dengan mekanisme dikoreksi yaitu kesalahan pencantuman Kode Jenis SPM (Sistem)

9. Koreksi atas deskripsi/ uraian SPM tidak dapat terbaca di OM SPAN sehingga atas SP2D 3216

berkenaan termonitoring salah (Sistem)

10. Pada pengawasan jaminan uang muka terdapat sisa uang muka yang minus (Peraturan) 3227

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 188

No Permasalahan USG Jumlah

11. Terdapat beberapa satker yang melakukan Koreksi Penerimaan Negara dengan dokumen 3227

pendukung berupa Daftar Rincian Transaksi Penerimaan Negara masih mengacu pada

Lampiran II SE-35/PB/2009 Tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP, belum berpedoman pada

Lampiran IV PER-16/PB/2014 (Peraturan)

12. Masih terjadi selisih antara Saldo Akhir Kas Tahun 2016 dengan Saldo Awal Kas Tahun 2017. 4 3 2 9

Hal ini dapat terjadi karena pada Laporan keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Tahun 2016

(Audited) terdapat perbedaan hasil penjumlahan dari saldo akhir Kas KPPN dari aplikasi SPAN

dengan penghitungan yang dilakukan secara manual (Sistem)

13. Terdapat beberapa satker yang terlambat dalam penyampaian LPJ (Peraturan) 4239

14. Terdapat arsip surat tanggapan penonaktifan data supplier dari KPPN yang tidak dilampiri 3216

dengan surat permohonan dari satuan kerja (Peraturan)

15. Terdapat ringkasan kontrak yang disampaikan satker ke KPPN yang tidak mencantumkan nama 4 3 4 11

bank penerima, ketentuan sanksi dan volume kerja (Peraturan)

16. Terdapat pencairan dana atas SPM yang uraian pembayarannya salah (Peraturan) 4 4 4 12

17. Terdapat SPM penyelesaian retur yang tidak lengkap dokumen pendukungnya (Peraturan) 4228

18. Terdapat dokumen pengesahan SKPP yang tidak dilengkapi laporan informasi supplier sebagai 4 4 4 12

bukti bahwa nama-nama pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari Aplikasi SPAN

(Peraturan)

19. Terdapat surat laporan pembukaan rekening satker yang terlambat disampaikan ke KPPN 3227

(Peraturan)

20. Terdapat perbedaan data pada LPJ Bendahara Pengeluaran antara daftar Rekapitulasi LPJ 4329
dengan fisik LPJ (Sistem)

21. Terdapat selisih kas dan selisih pembukuan pada LPJ Bendahara yang belum dijelaskan secara 3 3 3 9
memadai (Administratif)

22. Terdapat selisih perhitungan MP karena SPM GUP belum diperhitungkan pada perhitungan MP 3 3 2 8
berikutnya sehingga sampai MP terakhir selisih tersebut masih terbawa (SDM)

23. Penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual : terdapat kesalahan dalam pencantuman 3339

deskipsi uraian SPM, terdapat kesalahan pada pencantuman kode SSBP sebagai lampiran

SPM, terdapat SPM yang belum lengkap (kurang lampiran SSPB), terdapat SPM yang

potongan SPMnya telah disetor namun tidak dilengkapi dengan konfirmasi penerimaan negara

(Peraturan)

24. Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual : terdapat SPM yang tidak dilampiri karwas kontrak 3 3 2 8
yang dicetak dari Aplikasi SPAN, terdapat kesalahan pengisian data rekanan pada SSP sebagai
lampiran SPM (Peraturan)

25. Terdapat kekeliruan penulisan jumlah gaji pokok pada SKPP pindah (Peraturan) 2226

26. Penerbitan Daftar LPJ Bendahara : Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Satker yang 3317
seharusnya bisa dihilangkan, LPJ Bendahara Satker kurang dilengkapi dengan lampiran
konfirmasi penerimaan negara (Peraturan)

B. Pelayanan Perbendaharaan

27. KPPN belum melakukan pemilihan pegawai terbaiknya sebagai cermin telah menerapkan 4329
sistem reward dan punishment (Peraturan)

28. Terdapat printer Evolis Dualys untuk pencetakan Kartu KIPS yang rusak dan tidak dapat 4 4 4 12
difungsikan (Lain-lain)

29. Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan belum dapat diakses secara terbuka, serta belum 4 3 3 10
dilakukan tindak lanjut atas hasil survey Kepuasan Pengguna Layanan tersebut. (Administratif)

189 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No Permasalahan USG Jumlah

C. Kinerja dan Tata Kelola

30. Keterlambatan penonaktifan supplier atas pegawai yang diterbitkan SKPP-nya oleh KPPN 2226
Yogyakarta (Peraturan)

31. Survei kepuasan pegawai telah dilaksanakan terhadap 37 responden pada semua Seksi/ 4 4 4 12

Subbag saat pembinaan dan supervisi berlangsung dengan hasil yang diperoleh : Rata- rata

nilai tingkat kepentingan adalah 4,8 (skala 5); Rata- rata nilai tingkat kepuasan adalah 4,2

(skala 5). Nilai tingkat kepuasan yang lebih kecil dari nilai tingkat kepentingan menunjukkan

bahwa ketersediaan aspek dukungan operasional sebagai pendukung proses pelayanan

dipandang masih kurang memadai (Lain-lain)

32. KPPN Yogyakarta belum sepenuhnya mengimplementasikan SE-06/PB/2017, KPPN Wonosari 3 3 2 8
dalam proses penyiapan dokumen. (Peraturan)

33. Terdapat pengajuan SPM yang tidak lengkap dokumen pendukungnya (Peraturan) 3339

34. Sarana Prasarana dan Tata Ruang : Ruang server kurang dilengkapi dengan tabung APAR (Lain- 3 3 2 8
lain)

Berdasarkan hasil scoring permasalahan dalam matriks USG tersebut di atas, diperoleh 9
(sembilan) prioritas permasalahan yang dapat dikategorikan tinggi tingkat urgency, seriousness,
dan growth-nya, yaitu:

Tabel 64. Sembilan Prioritas Permasalahan

No Permasalahan U S G Jumlah

A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

1. Terdapat beberapa kesalahan SPM yang tidak bisa dikoreksi yaitu Kode Jenis SPM (Sistem) 5 4 4 13

2. Terdapat 3 (tiga) satker baru yang belum memiliki username dan password OM SPAN (Sistem) 4 4 4 12

3. Adanya Penerbitan SPP TUP sebelum surat persetujuan TUP nya diterbitkan (SDM) 4 4 4 12

4. Terdapat pencairan dana atas SPM yang uraian pembayarannya salah (Peraturan) 4 4 4 12

5. Terdapat dokumen pengesahan SKPP yang tidak dilengkapi laporan informasi supplier sebagai 4 4 4 12

bukti bahwa nama-nama pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari Aplikasi SPAN

(Peraturan)

6. Terjadi keterlambatan upload ADK Kontrak ke dalam Aplikasi SPAN oleh Petugas Validasi, 4 4 3 11

sedangkan penyampaian ADK kontrak oleh satker kepada Petugas Konversi telah tepat waktu,

kontrak tersebut akan termonitoring dan dinilai terlambat pada Aplikasi OM SPAN(SDM)

7. Terdapat ringkasan kontrak yang disampaikan satker ke KPPN yang tidak mencantumkan 4 3 4 11

nama bank penerima, ketentuan sanksi dan volume kerja (Peraturan)

B. Pelayanan Perbendaharaan

8. Terdapat printer Evolis Dualys untuk pencetakan Kartu KIPS yang rusak dan tidak dapat 4 4 4 12

difungsikan (Lain-lain)

C. Kinerja dan Tata Kelola

9. Hasil yang diperoleh atas Survey Kepuasan Pegawai yaitu : 1.) Rata- rata nilai tingkat kepen- 4 4 4 12

tingan adalah 4,8 (skala 5); 2.) Rata- rata nilai tingkat kepuasan adalah 4,2 (skala 5).

Nilai tingkat kepuasan yang lebih kecil dari nilai tingkat kepentingan menunjukkan bahwa

ketersediaan aspek dukungan operasional sebagai pendukung proses pelayanan dipandang

masih kurang memadai (Lain-lain)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 190

B. ANALISIS PEMECAHAN PERMASALAHAN

Steven Silverman dan Lori Silverman (1994) menggunakan istilah Tree Diagram dan
menyatakan diagram sistematik atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan
sebab-akibat dalam metode pemecahan masalah. Sedangkan menurut Hindri Asmoko, alat untuk
memvisualisasikan suatu masalah atau persoalan adalah Problem Tree Analysis (Analisis Pohon
Masalah). Problem Tree Analysis merupakan sebuah pendekatan/ metode yang digunakan untuk
identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola
pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah
yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi
dan penentuan prioritas masalah. Pohon masalah memiliki tiga bagian, yakni batang, akar, dan
cabang. Batang pohon menggambarkan masalah utama, akar merupakan penyebab masalah
inti, sedangkan cabang pohon mewakili dampak dari permasalahan tersebut.

Gambar35. Tree Diagram and Problem Tree Analysis

Terhadap 9 (sembilan) prioritas permasalahan yang telah ditentukan di atas, metode Problem
Tree Analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dan akibat dari masing-masing
permasalahan sebagai berikut :

1. TerdapatbeberapakesalahanSPMyangtidakbisadikoreksiyaitukesalahanpencantumankode

Jenis SPM (Sistem)

Penyebab :

1. Kode jenis SPM bukan merupakan elemen Bagan Akun Standar, sehingga secara sistem tidak dapat dikoreksi melalui
Aplikasi SPAN

2. Satker kurang cermat pada saat perekaman SPM pada Aplikasi SAS atau satker belum paham terhadap aturan pemberian
kode jenis SPM

3. KPPN kurang cermat dalam melakukan verifikasi SPM :
ü Petugas konversi tidak paham/ teliti terhadap kesalahan pencantuman kode jenis SPM yang diterima
ü Validator SPM kurang teliti / terlalu percaya dengan hasil verifikasi petugas konversi
ü Approver SPPT kurang teliti/ terlalu percaya terhadap proses validasi sebelumnya

191 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

analisis p emeca h an p ermasala h an

Akibat :

1. Untuk SPM/ SP2D pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) apabila terjadi
kesalahan pencantuman kode jenis SPM tidak akan mengurangi uang di Bendahara Pengeluaran

2. Perbaikan harus dilakukan dengan cara pembatalan oleh Direktorat SITP
3. Database berbeda dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga menghambat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan UP maupun TUP

2. Terdapat 3 (tiga) satker baru yang belum memiliki username dan password OM SPAN (Sistem)
Penyebab :

1. KPPN sudah bersurat kepada Direktorat SITP terkait pembuatan username dan password Aplikasi OM SPAN yang akan
digunakan satker baru untuk login kedalam Aplikasi OM SPAN, namun demikian sampai laporan ini dibuat satker yang
bersangkutan belum mendapatkan username dan password dimaksud dehingga tidak dapat mengakses Aplikasi OM
SPAN

Akibat :

1. Satker tidak mendapatkan kemudahan akses informasi yang dapat diperoleh melalui Aplikasi OM SPAN
2. Satker tidak dapat memperoleh informasi yang seharusnya didapatkan terkait proses bisnis pada KPPN

3. Adanya Penerbitan SPP TUP sebelum surat persetujuan TUP nya diterbitkan (SDM)
Penyebab :

1. Petugas Konversi kurang teliti dalam memverifikasi tanggal penerbitan SPP SPM TUP yang dicantumkan dalam uraian SPM
dengan tanggal penerbitan Surat Persetujuan TUP oleh KPPN

2. Petugas Validasi SPAN dan Approver SPPT kurang teliti dalam memverifikasi SPM TUP dan dokumen pendukungnya
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker masih belum memahami proses bisnis dalam penerbitan SPP

Akibat :

1. PPK Satker menerbitkan SPP tanpa memperhatikan terbitnya surat persetujuan TUP dari KPPN
2. Ketentuan terkait penerbitan SPP, SPM, dan SP2D TUP yang diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012 menjadi tidak terpenuhi
3. Resiko pembatalan SPP pada sisi satuan kerja atau penolakan substantif pada sisi KPPN

4. Terjadi keterlambatan unggah data ADK Kontrak pada Aplikasi SPAN oleh petugas Validasi,
sedangkan penyampaian ADK kontrak oleh satker kepada Petugas Konversi telah tepat
waktu. Kontrak tersebut akan termonitoring pada Aplikasi OM SPAN dengan status terlambat
(SDM)

Penyebab :

1. Petugas validasi tidak mengunggah ADK Kontrak pada hari yang sama dengan unggah data suppliernya (Sebaiknya data
supplier diunggah pada hari yang sama dengan penyampaian ADK Kontraknya)

2. Volume pekerjaan yang tinggi, ketergantungan pada kondisi kelancaran jaringan SPAN serta penyampaian ADK kontrak
yang diterima oleh FO Konversi menjelang jam 17.00 WIB

3. Aplikasi ME Budgeting dan OM SPAN menghitung ketepatan waktunya penyampaian ADK Kontrak dari upload bukan dari
tanggal penyampaian ADK Kontrak dari satker

Akibat :

1. Satker dirugikan karena dianggap terlambat menyampaikan data ADK kontrak
2. Kinerja KPPN dinilai kurang baik karena terkesan lambat dalam menyelesaikan pekerjaan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 192

5. Terdapat pencairan dana atas SPM yang uraian pembayarannya salah (Peraturan)

Penyebab :

1. Pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja kurang cermat dan belum memahami urgensi kebenaran dan ketepatan
pencantuman uraian dalam SPM

2. Petugas FO Konversi. Validasi dan Approver KPPN kurang cermat dalam verifikasi SPM

Akibat :

1. Ralat uraian pembayaran pada SPM dari sisi satker dapat berubah
2. Ralat uraian pembayaran SPM pada monitoring OM SPAN tidak berubah
3. Koreksi atas hal ini tidak dapat dimonitoring di OM SPAN sehingga menimbulkan salah tafsir, terlebih bila terkait dengan

waktu timbulnya hak tagih
4. Terkesan pembayaran tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya

6. Terdapat dokumen pengesahan SKPP yang tidak dilengkapi laporan penonaktifan supplier
sebagai bukti bahwa nama-nama pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari
Aplikasi SPAN (Peraturan)

Penyebab :

1. Satker belum memahami bahwa pengajuan SKPP harus dilampiri surat persetujuan penonaktifan supplier.
2. KPPN memproses SKPP sebelum proses penonaktifan selesai
3. Proses pengesahan SKPP di KPPN belum sepenuhnya sesuai dengan SOP
4. Ketidak rapihan dan kurang konsisten dalam penyimpanan arsip

Akibat :

1. Berpotensi menimbulkan pembayaran gaji dobel
2. Secara administratif, arsip SKPP sulit untuk dicek ulang karena ada dokumen pendukung yang tidak lengkap

7. Terdapat ringkasan kontrak yang disampaikan satker ke KPPN yang tidak mencantumkan
nama bank penerima, ketentuan sanksi dan volume kerja (Peraturan)

Penyebab :

1. Satuan Kerja kurang memahami peraturan yang mewajibkan data minimal yang harus dicantumkan dalam ringkasan
kontrak yang disampaikan kepada KPPN

2. Petugas KPPN kurang teliti dalam memverifikasi kelengkapan data yang seharusnya tercantum dalam ringkasan kontrak

Akibat :

1. Pada saat jadwal pencairan dana, potensi penolakan SPM atas kontrak tersebut menjadi besar karena ketidaklengkapan
data dan penarikan dana menjadi tertunda.

2. Informasi yang diterima KPPN terkait data kontrak tidak lengkap
3. Pada saat data kontrak dibutuhkan untuk pengawasan atau pemeriksaan, pihak terkait tidak memiliki data yang valid

193 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

8. Terdapat printer Evolis Dualys untuk pencetakan Kartu KIPS yang rusak dan tidak dapat
difungsikan (Lain-lain)
Penyebab :

1. Kondisi printer Evolis Dualys yang rusak tidak dapat diperbaiki oleh rekanan pada umumnya karena kekhususan fungsi
dari printer tersebut

Akibat :

1. KPPN tidak dapat menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) untuk satuan kerja baru ataupun sewaktu-waktu
satker yang kehilangan KIPS membutuhkan pencetakan ulang

2. Satker menggunakan KIPS cetakan kertas biasa.
3. Indeks Kepuasan Pelanggan berpotensi turun.

9. Hasil yang diperoleh atas Survey Kepuasan Pegawai yaitu nilai tingkat kepuasan yang lebih
kecil dari nilai tingkat kepentingan menunjukkan bahwa ketersediaan aspek dukungan
operasional sebagai pendukung proses pelayanan dipandang masih kurang memadai (Lain-
lain)
Penyebab :

1 Ketersediaan aspek dukungan operasional terkait dengan sarana dan prasarana yang disediakan KPPN kurang memenuhi
standar pelayanan sehingga nilai tingkat kepuasan lebih kecil dari nilai tingkat kepentingan. Hal ini antara lain disebabkan
oleh :
ü Penyediaan komputer untuk non SPAN pada middle office yang dapat diakses semua pegawai tidak memenuhi tingkat
volume kerja
ü Printer SPAN sering bermasalah karena overload (jumlah printer yang tidak sesuai dengan jumlah pemakainya)
ü Mesin scanner untuk seksi Pencairan Dana perlu yang lebih memadai
ü Sarpras terkait tempat ibadah kurang memadai, perlu diperluas

Akibat :

1 Indeks Survey Kepuasan Pegawai akan menunjukkan rating yang cenderung terus menurun apabila sarana prasarana
terkait pemenuhan standar pelayanan tidak segera dilakukan perbaikan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 194

195 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017





HASIL PEMBINA A N D A N SUPE R V I S I KPP N

b. Tiga permasalahan yang ditemukan dalam ruang lingkup pelayanan perbendaharaan,
permasalahan yang muncul masing-masing terkait pelanggaran peraturan, kesalahan
administratif dan lain-lain. Terkait temuan-temuan tersebut, semuanya telah
ditindaklanjuti oleh KPPN (tuntas)

c. Penilaian terhadap unsur-unsur pembinaan pelayanan perbendaharaan untuk KPPN
Yogyakarta memperoleh hasil 30, KPPN Wonosari memperoleh hasil 27,90, dan KPPN
Wates memperoleh hasil 28,80. Unsur-unsur penilaian tersebut terkait dengan peningkatan
kualitas pelayanan publik dan indeks kepuasan layanan. Permasalahan yang muncul karena:
ü KPPN Wonosari belum melakukan pemilihan pegawai terbaiknya dan pemberian
penghargaan sebagai cermin telah menerapkan sistem reward dan punishment.
ü Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan pada KPPN Wonosari dan Wates belum
sepenuhnya menjadi bahan review kinerja KPPN.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh masing-masing KPPN telah melampaui target
yang ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 yaitu 4,12. KPPN
Yogyakarta mendapatkan IKM 4,22, KPPN Wonosari 4,73 dan KPPN Wates 4,75. Meskipun
telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa masukan/ saran dari
responden/ satker yang perlu segera ditindaklanjuti oleh KPPN.

e. Temuan permasalahan pada Supervisi Pelayanan Perbendaharaan ini, telah ditindaklanjuti
oleh KPPN (tuntas).

3. Supervisi Kinerja Tata Kelola

a. Berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016
Tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN, Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil
telah melaksanakan survei Kepuasan Pegawai. Adapun Indeks Kepuasan Pegawai yang
diperoleh adalah :
ü KPPN Yogyakarta sebesar 84,47% dengan rata-rata tingkat kepentingan 4,8 dan rata-rata
tingkat kepuasaan 4,2;
ü KPPN Wonosari sebesar 97,82% dengan rata-rata tingkat kepentingan 4,9 dan rata-rata
tingkat kepuasan 4,9;
ü KPPN Wates sebesar 93,74% dengan rata-rata tingkat kepentingan 4,8 dan rata-rata
tingkat kepuasan 4,7.

b. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa tingkat kepuasan lebih kecil dari tingkat kepentingan,
hal ini berarti bahwa aspek dukungan operasional yang mendukung pelaksanaan pelayanan
dipandang masih kurang memadai.

c. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada semua KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DIY pada semester I Tahun 2017 menunjukkan peningkatan dari semester
sebelumnya yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 65.Perbandingan NKO pada KPPN

No KPPN NKO Semester II 2016 NKO Semester I 2017
1 Yogyakarta 108,59% 113,38%
2 Wonosari 109,09% 113,27%
3 Sates 109,66% 113,35%.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 198

Hal ini menggambarkan capaian IKU di semua level tercapai dengan baik.
d. Dari5(lima)permasalahanyangditemukanterkaitKinerjaTataKelola,dapatdiidentifikasikan

bahwa permasalahan yang muncul masing-masing terkait dengan peraturan dan lain-lain.
Sebagai contoh: rapat Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Tahun 2017 belum dilaksanakan
serta ruang server yang belum dilengkapi dengan tabung APAR.
e. Temuan permasalahan pada Kinerja dan Tata Kelola ini telah ditindaklanjuti oleh
KPPN (tuntas)

B. INOVASI DAN PRESTASI KPPN

1. Inovasi
Berdasarkan hasil pengamatan Tim pembinaan dan Supervisi pada Semester I Tahun 2017,

berikut inovasi yang telah dibangun oleh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I.Yogyakarta:

ü KPPN Yogyakarta
a. Dropbox Whistleblowing System
Penyediaan alternative sarana penyampaian pengaduan secara tidak langsung dalam rangka

pelaksanaan Whistle Blowing System Kementerian Keuangan
b. Pendopo Jogja
Aplikasi berbasis web (app.kppnjogja.net/home) sebagai sarana bagi satuan kerja lingkup

pembayaran KPPN Yogyakarta untuk mengirimkan ADK surat permohonan, mendapatkan
verifikasi awal, sekaligus alat monitoring status tindak lanjut surat permohonan yang
memerlukan tanggapan dari KPPN Yogyakarta.
c. Taman Anti Gratifikasi
Taman kawasan hijau kecil dalam ruangan yang dilengkapi dengan monitor yang berisikan
tulisan berjalan dan diagram alur tentang proses pengaduan apabila ada indikasi
penyimpangan pada proses bisnis di KPPN

ü KPPN Wonosari
a. Mesin EDC
Sarana untuk memberi kemudahan bagi bendahara satker maupun masyarakat luas dalam

melakukan transaksi penerimaan negara melalui MPN G2
b. Grup Whatsapp Satker
Sarana untuk memberikan pelayanan konsultasi kepada satker tanpa batasan waktu dan lokasi

serta sarana silaturahmi.
c. Loker Helm
Tempat khusus untuk menyimpan helm milik mitra kerja yang datang ke KPPN Wonosari

199 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

IN OVASI D A N P R E S T A S I KPPN

ü KPPN Wates
a. Mesin EDC
Sarana untuk memberi kemudahan bagi bendahara satker maupun masyarakat luas dalam

melakukan transaksi penerimaan negara melalui MPN G2
b. Media Edukasi Publik
Media khusus sebagai tempat pemasangan spanduk dalam rangka menyampaikan informasi

yang dianggap perlu diketahui masyarakat (bersifat edukatif) secara luas yang diletakkan
ditempat yang dapat dengan mudah dibaca atau dilihat oleh masyarakat
c. Mini TLC
Ruangan yang nyaman, dilengkapi dengan PC Helpdesk, buku-buku peraturan, buku penunjang
lain, yang dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran bagi satker yang membutuhkan
bimbingan teknis dari petugas KPPN Wates terutama terkait dengan aplikasi

Selain beberapa inovasi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing KPPN,
untuk meningkatkan kinerja internal, KPPN telah mengimplementasikan berbagai inovasi yang
telah dibangun dan dikembangkan Kanwil bersama-sama KPPN. Inovasi tersebut antara lain
terkait dengan:
~ Upaya peningkatan kompetensi pegawai
~ Implementasi pengelolaan kinerja yang lebih baik
~ Percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi Kanwil melalui Tindak

Lanjut KPPN
~ Mitigasi Risiko
~ Dan lain-lain

Adapun inovasi tersebut antara lain:
1) PIA (Performance Information Application)
Inovasi yang dirancang dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan

kinerja
2) e-Revisi
Inovasi yang dirancang untuk penyelesaian proses usul revisi anggaran dengan kewenangan

yang diberikan pada Kanwil.
3) e-Dispensasi
Inovasi yang dirancang untuk memberi kemudahan petugas dalam melakukan verifikasi

dokumen satker atas pengajuan permohonan dispensasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 200

4) e-LHP
Inovasi yang dirancang untuk memberi kemudahan Tim Pembinaan pada proses penyelesaian

permasalahan berdasar tindak lanjut dari KPPN.
5) Monitoring Exception Report
Inovasi yang dirancang untuk mendeteksi lebih awal terhadap potensi terjadinya transaksi

tidak normal pada KPPN.
6) MonJali
Inovasi yang dirancang untuk alat monitoring Apa/Siapa/Berapa lama diklat/pelatihan/

kegiatan dilaksanakan oleh setiap pegawai.
7) e-Risk
Inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas manajemen risiko.
8) MAKeR
Inovasi yang dirancang untuk alat monitoring kegiatan oleh seluruh pejabat/ pegawai serta

sebagai sarana sharing ilmu atas hasil pelaksanaan tugas tersebut.
9) LifE In
Inovasi yang dirancang untuk memonitoring distribusi penyimpanan dan peminjaman

buku pustaka.
10) MiTRa
Inovasi yang dirancang untuk memberi kemudahan dalam melakukan monitoring dan

penyelesaian tugas CSO dan SSO.
11) SMARTER
Inovasi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas Seksi STA Bidang SKKI Kanwil

dalam rangka memonitoring perangkat TIK baik di Kanwil maupun KPPN.
12) Buletin INTRO
Inovasi yang dirancang untuk memonitor peranan Pemda dalam melakukan input data

debitur KUR pada aplikasi SIKP.
13) APPLE
Inovasi yang dirancang untuk membantu seluruh bagian dalam melakukan monitoring

distribusi surat masuk maupun surat keluar.
14) Labeling Dosir Kepegawaian
Inovasi yang dilakukan dalam rangka penataan dosir kepegawaian secara rapi dan indah.

2. Prestasi
Dalam pembinaan dan supervisi KPPN periode Semester I 2017, prestasi yang telah diraih

oleh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta :

201 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

ü KPPN Yogyakarta
a. Memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dengan nomor seri FS 643095.
b. Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 15 November 2016 Nomor KEP-102/

WPB.15/2016.
c. Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN Lingkup Kanwil

Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016

Nomor KEP-105/WPB.15/2016.
d. Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kanwil

Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan

SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-106/

WPB.15/2016.
e. Peringkat II Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.

ü KPPN Wonosari
a. Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah Lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-105/
WPB.15/2016.
b. Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.
c. Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.

ü KPPN Wates

a. Peringkat enam Penilaian Kinerja Pengelolaan Kinerja KPPN Tipe A2 Tahun 2015

b. Peringkat sepuluh Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN Tahun 2015

c. Peringkat pertama Nilai Kinerja Organisasi tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I Yogyakarta Tahun 2015

d. Peringkat pertama Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja KPPN
Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun
2016.

e. Peringkat ketiga Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.

f. Peringkat ketiga Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
Semester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DIY.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 202

C. PENILAIAN KINERJA KPPN LINGKUP KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI DIY PERIODE SEMESTER I 2017

Hasil penilaian kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY periode
Semester I 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 66. Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Semester I Tahun 2017

KPPN Total Penilaian Kinerja Nilai Inovasi Nilai Prestasi Peringkat
KPPN
KPPN Yogyakarta 150 250 1
KPPN Wonosari 97,14 150 150 3
KPPN Wates 145 230 2
95,21

96,15

a. Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Penilaian Kinerja KPPN tertinggi
diperoleh KPPN Yogyakarta dengan nilai 97,14, disusul oleh KPPN Wates dengan nilai 96,15,
dan terakhir KPPN Wonosari dengan nilai 95,21.

b. Sedangkan untuk penilaian inovasi, capaian seimbang diperoleh KPPN Wonosari dan KPPN
Yogyakarta dengan nilai masing-masing 150 dan disusul KPPN Wates dengan nilai 145.
Dari sisi penilaian prestasi, yang tertinggi diperoleh KPPN Yogyakarta dengan nilai 250,
selanjutnya KPPN Wates dengan nilai 230 dan terakhir KPPN Wonosari dengan nilai 150.

203 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

D. ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam Pembinaan dan Supervisi KPPN periode
Semester I 2017, dengan menggunakan metode Matriks USG (Urgency, Seriousness, Growth)
dan 5 (lima) kategori unsur-unsur permasalahan, Tim Pembina dan Supervisi KPPN melakukan
identifikasi untuk menentukan prioritas temuan mana yang dianggap harus segera diselesaikan.
Berdasarkan hasil matriks USG tersebut dipilih 9 (sembilan) permasalahan dengan score tingkat
USG lebih dari 10. Urutan prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang berhubungan dengan sistem
a. Terdapat kesalahan pencantuman kode pada SPM yang tidak bisa diperbaiki dengan
mekanisme koreksi yaitu kesalahan pencantuman kode jenis SPM (Sistem)
b. Terdapat 3 (tiga) satker baru yang belum memiliki username dan password OM SPAN
(Sistem)

2. Permasalahan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Adanya penerbitan SPP TUP oleh satker sebelum surat persetujuan TUP nya diterbitkan
oleh KPPN (SDM)
b. Terjadi keterlambatan penyelesaian upload ADK Kontrak ke dalam Aplikasi SPAN oleh
petugas validasi dimana proses penyampaian ADK kontrak kepada Petugas Konversi oleh
satker telah tepat waktu sehingga berakibat kontrak tersebut akan berstatus terlambat
dalam Aplikasi OM SPAN (SDM)

3. Permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan
a. Terdapat pencairan dana atas SPM yang uraian pembayarannya salah (Peraturan)
b. Terdapat dokumen pengesahan SKPP yang tidak dilengkapi laporan informasi supplier

sebagai bukti bahwa nama-nama pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari
Aplikasi SPAN (Peraturan)
c. Terdapat ringkasan kontrak yang disampaikan satker ke KPPN yang tidak mencantumkan
nama bank penerima, ketentuan sanksi dan volume kerja (Peraturan)

4. Permasalahan yang berhubungan dengan Lain-lain
a. Terdapat printer Evolis Dualys untuk pencetakan Kartu KIPS yang rusak dan tidak dapat

difungsikan (Lain-lain)
b. Survey Kepuasan Pegawai yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan menunjukkan bahwa rata-

rata nilai tingkat kepentingan adalah 4,8 pada skala 5 dan rata-rata nilai tingkat kepuasan
adalah 4,2 pada skala 5. Nilai tingkat kepuasan yang lebih kecil dari nilai tingkat kepentingan
menunjukkan bahwa ketersediaan aspek dukungan operasional sebagai pendukung proses
pelayanan dipandang masih kurang memadai (Lain-lain)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 204

Candi Sambi Sari Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

205





rek o men d asi

b. Permasalahan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
ü Terhadap penerbitan SPP TUP oleh satker sebelum surat persetujuan TUP nya diterbitkan oleh

KPPN, permasalahan tersebut teridentifikasi oleh Tim Pembinaan berdasarkan ketentuan
yang tertuang pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017.

Dilihat dari sisi petugas KPPN, dapat terlihat permasalahan ini terjadi karena ketidaktelitian
dalam melakukan verifikasi uraian SPM dengan dokumen pendukungnya. Kesalahan serupa
semestinya dapat dihindari atau diminimalisir apabila KPPN senantiasa menjalankan
program-program pengembangan kompetensi pegawai. Pegawai yang diserahi tanggung
jawab sebagai petugas konversi SPM, petugas validasi tagihan, maupun approver tagihan
seyogyanya juga memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran pekerjaan yang diampunya
sehingga apabila terjadi kesalahan akan berusaha untuk memperbaiki dan tidak mengulangi
di masa yang akan datang.

Dilihat dari sisi satuan kerja, dapat terlihat bahwa permasalahan ini terjadi karena
kekurangpahaman pengelola keuangan terhadap proses bisnis penerbitan SPM. Seksi
Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker yang
memiliki tugas antara lain untuk melakukan pembinaan dam bimbingan teknis pengelolaan
perbendaharaan serta melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan
dapat berperan dalam mengatasi permasalahan ini dengan upaya memberikan edukasi
kepada satker melalui berbagai media, baik formal maupun informal, antara lain: sosialisasi
peraturan perbendaharaan, broadcast whatsapp group, berkirim surat resmi, dan sebagainya.

ü Terhadap keterlambatan penyelesaian upload ADK Kontrak ke dalam Aplikasi SPAN yang
penyampaian ADK kontrak kepada Petugas Konversi oleh satker telah tepat waktu sehingga
berakibat kontrak tersebut akan berstatus terlambat dalam Aplikasi OM SPAN, secara formal
Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan rekomendasi agar petugas validasi berupaya
mengunggah ADK Kontrak ke Aplikasi SPAN pada hari yang sama dengan diterimanya ADK
kontrak oleh petugas konversi.

Terkait kondisi volume kerja yang relatif tinggi, khususnya pada KPPN Yogyakarta,
Kepala Seksi Pencairan Dana dapat berupaya meningkatkan komunikasi dan sinergi serta
mengoptimalkan kekuatan sumber daya manusia yang ada sehingga mempunyai beban kerja
yang relatif seimbang. Dari hasil wawancara dan observasi pada KPPN Yogyakarta diketahui
bahwa petugas validasi SPAN berjumlah 4 orang dengan volume penerimaan berkas SPM dan
berkas pendaftaran data kontrak yang bervariasi setiap harinya. Apabila terdapat satu petugas
validasi SPAN yang menerima berkas pendaftaran data kontrak dalam jumlah yang relatif banyak
dan diperkirakan tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan proses konversinya,
petugas validasi tersebut dapat berkomunikasi dan bersinergi dengan petugas validasi yang
lain untuk memproses upload data kontrak yang penyelesaiannya harus segera dilakukan pada
hari tersebut.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 208

Sedangkan dalam kondisi koneksi jaringan SPAN yang tidak selalu stabil sehingga membuat
ADK kontrak tidak dapat diupload pada hari yang sama dengan proses konversinya, KPPN dapat
membuat kebijakan dengan membuat surat keterangan/ penjelasan singkat/ catatan terkait
penyebab keterlambatan upload ADK kontrak dan dilampirkan dalam arsip laporan pendaftaran
data kontrak. Surat keterangan tersebut juga dapat dipergunakan dalam penyusunan rapor
satker sehingga tidak mengurangi nilai kinerja satker dari sisi kepatuhan waktu penyampaian
data kontrak.

c. Permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan
ü Terhadap pencairan dana atas SPM yang uraian pembayarannya salah, permasalahan ini

dapat diatasi dengan rekomendasi pemecahan yang sama dengan poin b, yaitu peningkatan
kompetensi baik dari sisi SDM KPPN maupun SDM satuan kerja. Hal lain yang perlu dicermati
adalah upaya KPPN selaku Kuasa BUN di tingkat daerah agar seluruh pegawai dan stakeholder
dalam wilayah kerjanya memahami peraturan perbendaharaan secara komprehensif,
memahami proses bisnis secara holistik, serta mengetahui resiko yang mungkin timbul
apabila suatu tagihan negara tidak dibayarkan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat
sasaran.
ü Terhadap arsip pengesahan SKPP pada KPPN yang tidak dilengkapi laporan informasi
supplier sebagai bukti bahwa nama-nama pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan
dari Aplikasi SPAN menunjukkan bahwa KPPN belum sepenuhnya menjalankan Standar
Operasional Prosedur terkait pengesahan SKPP serta belum melakukan penatausahaan
arsip pengesahan SKPP dengan baik. Dari hasil observasi dan wawancara selama masa
pembinaan, diketahui bahwa kendala utama dalam pengesahan SKPP adalah proses bisnis
penonaktifan data supplier oleh user Kepala Kantor. Apabila terdapat permintaan pengesahan
SKPP dari satker POLRI/TNI dengan jumlah pegawai mutasi/pensiun yang relatif banyak,
maka proses penonaktifan data supplier akan memakan waktu yang relatif lama. Hal ini
menjadi hambatan bagi KPPN untuk menyelesaikan pengesahan SKPP sesuai norma waktu
yaitu 3 hari kerja sehingga terkadang surat pengantar pengesahan SKPP telah diterbitkan
sebelum proses penonaktifan data suppliernya selesai dilakukan. Menjadi hal yang dilematis
bagi KPPN antara mematuhi SOP yang berlaku atau memberikan pelayanan yang cepat dan
memuaskan kepada satuan kerja.

Seyogyanya KPPN melihat permasalahan ini sebagai peluang untuk melakukan review SOP
terkait SKPP secara mendalam dan mengusulkan perubahan peraturan yang relevan kepada
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sementara usulan perubahan peraturan/
SOP tersebut berjalan, semestinya KPPN senantiasa berupaya untuk mematuhi SOP dan
peraturan yang berlaku.

ü Terhadap ringkasan kontrak yang disampaikan oleh satker kepada KPPN yang tidak
mencantumkan nama bank penerima, ketentuan sanksi dan volume kerja seyogyanya
KPPN senantiasa meningkatkan ketelitian dalam melakukan verifikasi terhadap data yang
tercantum dalam ringkasan kontrak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK-190/PMK.05/2012 Pasal 35 menyebutkan bahwa pencatatan perjanijian/ kontrak
paling kurang meliputi data sebagai berikut:
1. Nama, kode satker, uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang
digunakan;

209 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

2. Nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA;
3. Nomor, tanggal, dan nilai perjanjian;
4. Uraian dan volume pekerjaan yang diperjanjikan;
5. Nama, alamat, NPWP rekanan, nama bank, nama dan nomor rekening penerima

pembayaran;
6. Jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan;
7. Ketentuan sanksi;
8. Nomor dan tanggal addendum;
9. Cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran.
Selain itu, KPPN juga perlu memberikan pemahaman kepada satker terkait pencantuman

uraian volume kerja agar disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dikontrakkan. Contoh:
jumlah orang, jumlah hari, ukuran luas, ukuran volume, ukuran berat, dll.

d. Permasalahan yang berhubungan dengan Lain-lain
ü Terhadap printer Evolis Dualys untuk pencetakan Kartu KIPS yang rusak dan tidak dapat

difungsikan, selain pro aktif bersurat kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan terkait
kondisi sarana dan prasarana, dalam hal ini KPPN Wonosari, dapat berkoordinasi dengan
KPPN lain di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY yang kondisi Evolis
Dualys-nya masih dalam kondisi baik untuk melakukan peminjaman. Selain itu, apabila
dimungkinkan, KPPN Wonosari dapat melakukan revisi DIPA untuk melakukan pengadaan
printer Evolis Dualys secara mandiri.
ü Survey Kepuasan Pegawai yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan menunjukkan bahwa
rata- rata nilai tingkat kepentingan adalah 4,8 pada skala 5 dan rata-rata nilai tingkat
kepuasan adalah 4,2 pada skala 5. Formulasi terhadap nilai tingkat kepuasan dan nilai
tingkat kepentingan tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Pegawai sebesar 84,47%. Nilai
IKP 80% atau lebih tinggi mengindikasikan bahwa para pegawai merasa sangat puas atas
dukungan operasional KPPN dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Namun demikian, yang
perlu dicermati adalah rata-rata tingkat kepuasan yang lebih rendah daripada rata-rata
tingkat kepentingan menunjukkan bahwa para pegawai memandang dukungan operasional
yang tersedia belum selaras dengan harapan. Indeks Kepuasan Pegawai ini semestinya
menjadi bahan masukan yang berharga bagi pimpinan untuk peka terhadap kebutuhan
pegawai dalam hal pemenuhan sarana prasarana, pengembangan kompetensi pegawai serta
penghargaan terhadap kinerja pegawai. Tim Pembinaan dan Supervisi berkeyakinan bahwa
apabila dukungan operasional telah mencapai keseimbangan antara nilai kepentingan dan
kepuasaan, kinerja pelayanan KPPN kepada stakeholder pada umumnya akan ikut mengalami
peningkatan yang signifikan pula.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 210

2. Rekomendasi kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian
Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan.

a. Permasalahan yang berhubungan dengan sistem
ü Terhadap kesalahan pencantuman kode pada SPM yang tidak bisa diperbaiki dengan

mekanisme koreksi yaitu kesalahan pencantuman kode jenis SPM, Tim Pembinaan dan
Supervisi mengusulkan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan agar menyusun
peraturan dan aplikasi pendukungnya yang dapat mengakomodir koreksi kesalahan dalam
pembuatan SPM yang selama ini tidak dapat dilakukan perbaikan.
ü Terhadap 3 (tiga) satker baru yang belum memiliki username dan password untuk login ke
dalam Aplikasi OM SPAN, Tim Pembinaan dan Supervisi mengusulkan kepada Direktorat SITP
untuk melakukan monitoring ulang database penerbitan username dan password Aplikasi
OM SPAN yang permintaannya telah disampaikan oleh KPPN namum belum ditindaklanjuti
tersebut. Apabila memungkinkan, Tim Pembinaan dan Supervisi juga mengusulkan agar
proses pembuatan username dan password Om SPAN dapat didelegasikan ke KPPN;

b. Permasalahan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
ü Terhadap keterlambatan penyelesaian upload ADK Kontrak ke dalam Aplikasi SPAN yang

penyampaian ADK kontrak kepada Petugas Konversi oleh satker telah tepat waktu sehingga
berakibat kontrak tersebut akan berstatus terlambat dalam Aplikasi OM SPAN, tim Pembinaan
dan Supervisi mengusulkan agar perhitungan norma waktu yang dicantumkan dalam
monitoring kontrak pada Aplikasi SPAN adalah menggunakan data waktu diterima ADK
kontrak oleh petugas Konversi dan bukan sejak di-upload pada Aplikasi SPAN sehingga status
keterlambatan ADK Kontrak yang disebabkan karena petugas validasi tidak mengupload
data kontak pada hari yang sama dengan pro

c. Permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan
ü Terhadap ketidakpatuhan KPPN dalam menjalankan SOP pengesahan SKPP, Tim Pembinaan

dan Supervisi mengusulkan agar Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melakukan review
terhadap proses penonaktifan data supplier yang berkaitan dengan penyelesaian pengesahan
SKPP. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat memberi petunjuk agar
proses penonaktifan data supplier yang melibatkan data supplier yang relative banyak dapat
dilakukan dengan efisien dan efektif dalam waktu yang tidak terlalu lama.

d. Permasalahan yang berhubungan dengan Lain-lain
ü Terhadap printer Evolis Dualys untuk pencetakan Kartu KIPS yang rusak dan tidak

dapat difungsikan, Tim Pembinaan dan Supervisi mengusulkan agar Kantor Pusat dapat
mempertimbangkan penggantian sarana prasarana pada kantor vertikal yang telah rusak
dan telah diajukan usulan penggantiannya.

211 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 212

Gambar 38. Candi Plaosan. Candi ini merupakan sebuah kompleks bangunan kuno yang terbagi menjadi dua, yaitu kompleks Candi Plaosan
Lor (utara) dan kompleks Candi Plaosan Kidul (selatan). Letak antar kompleks berdekatan, yakni berjarak sejauh 100 meter. Pahatan yang

terdapat di Candi Plaosan sangat halus dan rinci, mirip dengan yang terdapat di Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Sari.

213 L a p o r a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6 A u d i t e d





FORM VI

CHECKLIST PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA
KPPN YOGYAKARTA

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan*)
SESUAI : √
Gedung Bangunan TIDAK : X

1. √
Standar luas gedung kantor telah memenuhi ketentuan √
√
2. Gedung dilengkapi sarana keamanan terhadap bahaya √
kebakaran (Hydrant, Tabung APAR) √
√
3. Gedung dilengkapi sarana dan prasarana keamanan
fisik yang memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga √
security yang memadai)
√
4. Gedung dilengkapi penangkal petir (ground) dan tangga
darurat (bagi gedung tinggi) √

5. Gedung memiliki akses penyediaan air bersih yang
cukup (PAM)

6. Gedung memiliki drainase yang standar (Saluran air
hujan, pembuangan air kotor, pembuangan kotoran,
resapan)

7. Fasilitas Gedung yang memberi kemudahan, keamanan
dan kenyamanan bagi customer (mushola, lahan parkir,
toilet customer, smoking area)

8. Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau

9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang standar (6-
10% bukaan) untuk menjamin adanya penerangan
alam dan tata udara alam bila listrik padam.

10. √
Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk akses publik √

11. Gedung dilengkapi generator listrik yang sesuai dengan
kapasitas perangkat kantor serta memiliki suplai listrik
yang cukup disesuaikan dengan kapasitas perangkat
kantor (minimal 11 KVA)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 216

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan*)
SESUAI : √
Tata Ruang Kantor TIDAK : X
1. Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan dengan
alur proses bisnis KPPN √

2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office dipasang sesuai √
dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana √

3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan pedoman √
standardisasi sarana dan prasarana

4. Papan nama kantor yang melekat pada bangunan
dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana
dan prasarana

5. Signage/neon box dipasang sesuai dengan pedoman √
standardisasi sarana dan prasarana √
√
6. Adanya informasi pelayanan dalam bentuk
spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada satker yang
dipasang dengan rapi dan lebih informatif

7. Ruang kerja yang nyaman bagi begawai (memberi
keleluasaan gerak, suhu yang nyaman, penerangan
yang memadai)

8. Ruang server yang standar (dilengkapi tabung APAR, alat Untuk ruang
pengatur suhu, alat pengatur kelembaban, kelengkapan standar
temperatur ruangan ≤ 20derajat celsius, Tingkat

kelembaban (humidity) -10 ~ 90%, tidak ada rembesan keamanan ruang server

atau tetesan air) sebagian besar telah

√ dipenuhi, namun belum

terdapat alat pengukur

kelembaban karena

belum tersedianya

belanja modal

9. Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi customer √
(tempat duduk memadai dan nyaman, suhu ruangan
yang nyaman, fasilitas CCTV)

*) : kolom ini digunakan untuk menjelaskan kondisi sarana prasarana apabila tidak sesuai dengan standardisasi.

217 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

FORM VIII

PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
KPPN YOGYAKARTA

*yang diinput hanya kolom ungu

No. Uraian Formula Data input Hasil Hasil Sumber Data /
Perhitungan Nilai Nilai Tools

A. EFEKTIVITAS PEMBINAAN SATKER 20 Monitoring GUP

1 GUP Frekuensi GUP tepat waktu x 100% 8689 100% a. ≥ 91% a. 20
8689 100% b. 81% - 90% b. 15
Frekuensi GUP yang seharusnya diajukan 97,80% c. ≤ 80% c. 10
182 a. ≥ 91% a. 20
2 PTUP *) Frekuensi PTUP tepat waktu x 100% 182 b. 15 20 Monitoring PTUP
Frekuensi PTUP yang seharusnya diajukan b. 81% - 90% c. 10
2,20% c. ≤ 80% a. 15
3 Akurasi RPD Harian 100% -(rata-rata deviasi RPD Satker a. ≥ 85% b. 10 15 Tingkat Deviasi RPD
Satker 516 c. 5 dari aplikasi OMSPAN
516 b. 71% - 84% pada Modul Renkas
c. ≤ 70%
292
4 Ketertiban Rekening ∑Rekening Satker dengan Nama Rekening sesuai ketentuan x 100% 298 100% a. ≥ 95% a. 15 15 Monitoring Rekening
Satker ∑Rekening Satker 98% b. 91% - 94% b. 10 Satker
N/A N/A c. ≤ 90% c. 5
5 Ketertiban Waktu ∑Bendahara yang menyampaikan LPJ tepat waktu x 100% N/A a. ≥ 96% a. 15 15 Monitoring LPJ
Penyampaian LPJ ∑Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ b. 91% - 95% b. 10 Bendahara
Bendahara Satker c. ≤ 90% c. 5
∑Satker yang rekon tepat waktu x 100% 15 Aplikasi OMSPAN pada
6 Ketepatan Waktu ∑Satker yang wajib rekon a. ≥ 97% a. 15 Modul Rekonsiliasi -
Rekonsiliasi laporan b. 91% - 96% b. 10 Monitoring
Keuangan c. ≤ 90% c. 5 Rekonsiliasi dan BAR

Nilai A 100
Bobot Nilai A = 10% x Nilai A 10

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 218

No. Uraian Formula Data input Hasil Hasil Sumber Data /
Perhitungan Nilai Nilai Tools

B. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENCAIRAN DANA

1 Tingkat Penyelesaian ∑SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 26361 100% a. ≥ 99% a. 30 30 Data penolakan PMRT
SPM menjadi SP2D ∑SP2D yang diterbitkan dan Jumlah Penolakan SPM secara 26363 b. 91% - 98% b. 25 secara substantif
c. ≤ 90% c. 20 terdapat pada menu
Substantif Rekap Penolakan

PMRT pada aplikasi
OMSPAN

2 Akurasi Penyaluran ∑Penerima SP2D – Jumlah Penerima SP2D yang Diretur x 100% 477134 100% a. ≥ 98% a. 20 20 Aplikasi OMSPAN pada
Dana SP2D ∑Penerima SP2D 477490 b. 91% - 97% b. 15 Modul Bank Menu
c. ≤ 90% c. 10 Monitoring SP2D –
Bank dan Monitoring
SP2D – Retur

3 Tingkat Penyelesaian ∑Retur diproses lebih dari 1 bulan x 100% 7 2% a. < 3% a. 20 20 Aplikasi OMSPAN pada
Retur SP2D ∑Rekening Retur SP2D 356 Modul Bank –
b. 3% - 5% b. 15 Monitoring Retur

c. > 5% c. 10 SP2D

4 SP2D Void ∑SP2D Void x 100% 0 0% a. < 3% a. 15 15 Aplikasi OMSPAN pada
5 SP2D Backdate ∑Rekap SP2D 26361 Modul Bank – SP2D
b. 3% - 5% b. 10 Void
∑SP2D Backdate x 100% 0
∑Rekap SP2D 26361 c. > 5% c. 5

0% a. < 3% a. 15 15 Aplikasi OMSPAN pada
Modul Bank – SP2D
b. 3% - 5% b. 10 Backdate

c. > 5% c. 5

Nilai B 100

Bobot Nilai B = 20% x Nilai B 20
C. LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN
1 Nilai Kualitas LK 99 a. ≥ 93 a. 100 100 Hasil Penilaian LK
b. 85 - 92 b. 85 UAKBUN-D
UAKBUN-D c. ≤ 85 c. 70
100
Nilai C 10
Bobot Nilai C = 10% x Nilai C 40
Nilai Kinerja Kuasa BUN = Penjumlahan Bobot Nilai A s.d C

*) tidak termasuk PTUP yang diterbitkan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP oleh KPPN

219 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

FORM IX

FORMULIR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
KPPN YOGYAKARTA

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
25
A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 25%)

1 Visi, Misi, Peta (1.1) Adanya visi dan misi yang Visi dan Misi a. Visi dan misi 25
Strategi, IKU, Motto berorientasi pada tugas dan fungsi berorientasi pada 0
Pelayanan, dan Nilai- organisasi serta pelayanan publik tugas dan fungsi
Nilai Kementerian organisasi serta
Keuangan pelayanan publik
(1.1 – 1.4)
b. Visi dan misi tidak
berorientasi pada
Nilai Maksimum: 100 tugas dan fungsi

organisasi serta
pelayanan publik

(1.2) Visi,Misi, Motto, Peta Strategi, IKU, Visi,Misi, Motto, Peta a. Ada, dipahami, dan 25
Motto Pelayanan, dan Nilai- Nilai Strategi, IKU, Motto b. memotivasi
Kementerian Keuangan yang Pelayanan, dan Nilai- pelaksana 15
mampu memotivasi pegawai untuk Nilai Kementerian Ada, tidak dipahami 0
memberikan pelayanan terbaik pelaksana
Keuangan Tidak ada

25

c

(1.3) Visi,Misi, Motto, Peta Strategi, Sosialisasi a. Diumumkan 25
Motto Pelayanan, dan Nilai- Nilai b. Tidak diumumkan 0
Kementerian Keuangan
diumumkan secara luas kepada 25
pengguna layanan

(1.4) Internalisasi Dokumen a. Diumumkan melalui 25
Visi,Misi, Motto, Peta Strategi, internalisasi berbagai media
Motto Pelayanan, dan Nilai- Nilai (banner, pamflet,
Kementerian Keuangan kepada website, atau
seluruh pegawai ditempel ditempat
strategis) 25

b. Tidak 0 100
diinternalisasi 80 2
60
Nilai A.1 80

Bobot Nilai A.1 = 2% x Nilai A.1

2 Standar dan (2.1) Penyusunan, Standar Pelayanan a. Standar pelayanan
Maklumat Pelayanan Penetapan, dan Penerapan untuk semua jenis
(2.1 – 2.2) Standar Pelayanan yang mengacu pelayanan mengacu
Undang- Undang Nomor 25 UU 25/2009
Nilai maksimum : 100 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik
b. Standar pelayanan
tidak semua jenis
atau tidak
sepenuhnya mengacu
UU 25/2009

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 220

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai

c. Standar pelayanan 40 20
sama sekali tidak 100
d. mengacu UU 0
Maklumat pelayanan a. 25/2009 20 2
0 40
b. Tidak ada standar
pelayanan

(2.2) Penyusunan Disusun dan
Maklumat pelayanan dan dipublikasikan
dipublikasikan
Tdak ada maklumat
pelayanan

Nilai A.2

Bobot Nilai A.2 = 2% x Nilai A.2 0
40
3 Budaya Pelayanan (3.1) Sosialisasi/pelatihan berupa kode Sosialisasi a. Sosialisasi telah
Prima (3.1 – 3.3) etik, estetika, capacity building dilakukan
dalam upaya penerapan budaya
Nilai Maksimum: 100 pelayanan prima b. Sosialisasi belum 0
dilakukan

(3.2) 3S, berpakaian rapi sesuai Penampilan pegawai a. 3S dan berpakaian 30
ketentuan b. sesuai ketentuan 20

c. 3S namun pakaian 0
tidak sesuai
ketentuan
30
Tidak melakukan 3S 30
dan pakaian tidak
sesuai ketentuan

(3.3) Sistem reward and punishment Sistem reward and a. Ada, dan sudah 30
bagi pelaksana layanan (misal: diimplementasikan 20
best employee ) serta pemberian punishment 0
kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai b. Ada, namun belum
standar diimplementasikan

c Belum ada

Nilai A.3 100
2
Bobot Nilai A.3 = 2% x Nilai A.3 0 10
10
4 Petugas Pelayanan (4.1) Penetapan dan penerapan Kode etik a. Ada, dan diterapkan 5 10
(4.1 – 4.7) pedoman kode etik pegawai b. Ada, dan tidak
0 20
Nilai Maksimum: 100 diterapkan 10
0
(4.2) Internalisasi kode etik pegawai Pelaksanaan c. Tidak ada
melalui berbagai sarana Internalisasi a. Ada 20
b. Tidak ada 10
0
(4.3) Tingkat kedisiplinan pegawai Kedisiplinan a. Disiplin
dalam memberikan pelayanan b. Kurang disiplin
kepada pengguna layanan c. Tidak disiplin

(4.4) Tingkat keterampilan pegawai Keterampilan a. Terampil 20
dalam memberikan pelayanan b. Kurang terampil 10
kepada penguna layanan c. Tidak terampil 0 20

(4.5) Sikap dan perilaku pegawai dalam Sikap dan perilaku a. Baik 20
memberikan pelayanan kepada b. Cukup
pengguna layanan c. Kurang 10 20
0

221 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
(4.6) 10
Tingkat kepekaan/ respon pegawai Responsivitas a. Responsif 10
dalam memberikan pelayanan b. Kurang responsif 5
kepada pengguna layanan c. Tidak responsif 0

(4.7) Pembagian kerja pegawai yang Pembagian Kerja a. Ada 10
standby saat jam istirahat b. Tidak ada 0
10
Nilai A.4 100

Bobot Nilai A.4 = 5% x Nilai A.4 5
30
5 Sarana dan Prasarana Sarana dan Sarana dan prasarana a. Dipergunakan secara 30
Pelayanan (5.1 – 5.3) prasarana yang optimal dalam b. optimal 30
Nilai Maksimum: 100 mendukung tugas pelayanan 20
Dipergunakan, tidak
Kenyamanan dan kebersihan Kenyamanan c. secara maksimal 0
(perhatikan: kebersihan, kebersihan a. 30
kesederhanaan, kelayakan, dan b. Tidak dipergunakan 20
kemanfaatan) c. Nyaman dan bersih 0
Kurang nyaman/bersih
Tidak nyaman/bersih

Sarana dan Sarana dan Prasarana a. Dengan electronic 40 40
prasarana pengelolaan arsip Pengelolaan arsip filling system 20 100
b. Manual 0
c. Tidak ada 3
20 20
Nilai A.5 Ada, berfungsi dan di- 10
update 20
Bobot Nilai A.5 = 3% x Nilai A.5 Ada, berfungsi 0
sebagian dan 20 20
6 Keterbukaan Informasi (6.1) Sistem informasi publik berbasis Sistem informasi a. sebagian di-update 10
Publik (6.1 – 6.5) web (website) b. Tidak ada 20
Nilai Maksimum: 100 Ada, berfungsi dan di- 0
(6.2) Sistem informasi publik melalui Media Informasi c. update 20
media lainnya (papan a. Ada, berfungsi
(6.3) pengumuman, media sosial, media sebagian dan
cetak, televisi, radio, dsb) b. sebagian di-update
Tidak ada
Tingkat efektivitas customer Efektivitas customer c. ≥ 50% permasalahan
service/ helpdesk/callcenter dalam service/ a. satker diselesaikan
penyampaian informasi publik melalui customer
helpdesk/callcenter service /helpdesk/
call center

b. < 50% permasalahan 10
satker diselesaikan
melalui customer

service /helpdesk/

call center

(6.4) Tingkat efektivitas update Update a. ≥ 8/bulan 20
berita/informasi melalui website berita/informasi
KPPN b. < 8/bulan 10
c. Tidak update 0

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 222

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
(6.5) 20
Ketersediaan a. Tersedia dan 20 100
informasi publik yang wajib diumumkan 10 2
tersedia setiap saat yaitu realisasi diberbagai media 40
APBN
b. Tersedia namun tidak 30
diumumkan
30
Nilai A.6
100
Bobot A.6 = 2% x Nilai A.6 2
30
7 Kepuasan Layanan (7.1) Dilakukan survey kepuasan Survey a. Dilakukan secara 40
(7.1 – 7.3) masyarakat terhadap pelayanan berkala 20 10
Hasil survey dapat diakses secara 0 30
Nilai Maksimum: 100 terbuka b. Tidak berkala 30 20
(7.2) c. Belum ada survey
Akses hasil survey a. Diakses melalui 20 10
100
berbagai media (≥5 0
media) 3
30
b. Diakses melalui
beberapa media (<5 20
media) 10
0
c. Sulit diakses melalui
berbagai media 30

(7.3) Tindak lanjut atas hasil survey Tindak lanjut a. Dilakukan atas 20
seluruh hasil survey 0
10
b. Sebagian besar hasil 0
survey (≥80%)
30
c. Sebagian kecil hasil 20
survey (<80%) 0
20
d. Belum dilakukan 0

Nilai A.7

Bobot Nilai A.7 = 2% x Nilai A.7

8 Pengelolaan (8.1) Telah tercantum/ terpasang Saluran pengaduan a. Ada, dan dikelola
Pengaduan (8.1 – 8.5) saluran pengaduan (internal dan b. dengan baik
eksternal) bagi pengguna layanan
Nilai Maksimum: 100 Ada, tidak dikelola
dengan baik
(8.2) Petugas khusus/unit yang SK Penunjukan c. Tidak ada
menangani pengelolaan Petugas pengaduan a. Ada
pengaduan b. Tidak Ada

(8.3) Persentase jumlah pengaduan Jumlah pengaduan a. 0%
(8.4) yang belum ditindaklanjuti Sosialisasi b. 1% s.d 10%
Sosialisasi c. > 10%
mekanisme pengaduan a. Ada
b. Tidak Ada

(8.5) Hasil penanganan pengaduan Laporan bulanan a. Dilaporkan 10
telah dilaporkan secara berjenjang pengaduan seluruhnya dan tepat
dan tepat waktu waktu 5
0
b. Dilaporkan sebagian

c. Tidak dilaporkan

Nilai A.8
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8

223 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penandatanganan Pernyataan
9 Pengendalian (9.1) Komitmen Penerapan Dokumen Pernyataan a. Seluruh pegawai 30 30
Gratifikasi (9.1 – 9.5) Pengendalian Gratifikasi Komitmen Penerapan menandatangani
Pernyataan 20
Nilai Maksimum: 100 Pengendalian Komitmen Penerapan 30
Gratifikasi Pengendalian 10
Gratifikasi 10

b. Kurang dari 90% 20
pegawai
menandatangani
Pernyataan
Komitmen Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi

c. Tidak ada 0
Penandatanganan
Pernyataan
Komitmen Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi

(9.2) Dilakukan public campaign Public campaign a. Dilakukan secara 20
tentang pengendalian gratifikasi berkala
(9.3) b. 10
Pengendalian Tidak dilakukan
(9.4) gratifikasi telah Implementasi c. secara berkala 0
(9.5) diimplementasikan Pengendalian a. 30
Belum dilakukan
Penetapan Unit Pengendali gratifikasi b. Dilakukan secara 20
Gratifikasi berkala
Laporan c. 0
pengendalian gratifikasi telah Tidak dilakukan 10
disampaikan secara semesteran SK UPG a. secara berkala 0
10
b. Belum dilakukan 0
Ada
Laporan Pengendalian a. Tidak Ada
gratifikasi Ada
b. Tidak Ada

Nilai A.9 100
2
Bobot Nilai A.9 = 2% x Nilai A.9
50
10 Penandatanganan (10.1) Penandatanganan Pakta Integritas Dokumen Pakta a. Seluruh satker telah 50
Dokumen Pakta dengan mitra kerja Integritas eksternal menandatangani 30
Integritas pakta integritas 0
( 4.1 – 4.3)

Nilai Maksimum: 100 b. Kurang dari 90%
satker telah
menandatangani
pakta integritas

c. Tidak ada Pakta
Integritas eksternal

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 224

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
40
(10.2) Penandatanganan Pakta Integritas Dokumen Pakta a. Seluruh pegawai 40 10
(10.3) pegawai dengan atasan langsung Integritas Internal menandatangani
pakta integritas 20
b. Kurang dari 90%
pegawai 0
c. menandatangani 10
pakta integritas 0
Sosialisasi atas kewajiban Pelaksanaan a.
penandatanganan Dokumen Pakta sosialisasi kepada b. Tidak ada Pakta
Integritas internal dan eksternal Integritas Internal
Ada
Tidak Ada

Nilai A.10 100
Bobot Nilai A.10 = 2% x Nilai A.10 2
Total Nilai A = Bobot Nilai A.1 s.d A.10
25

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Bobot 5%) Nilai IKM a. 81% – 100% 100
1 Indeks Kepuasan (1.1) Nilai IKM yang diperoleh b. 66% – 80% 80 100
Pengguna Layanan c. < 66% 60
(1.1)
100
Nilai Maksimum: 100 5

Nilai B 5

Bobot Nilai B = 5% x Nilai B 30

Total Nilai B = Bobot Nilai B

NILAI KINERJA PELAYANAN = NILAI A + NILAI B
(Nilai Maksimum = 30)

225 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017