LHPS Semester 1 Tahun 2017

Secara umum pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening
telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan PMK.252/PMK.05/ 2014. Namun
demikian, masih ditemui permasalahan yang bersifat administratif dalam proses persetujuan/
penolakan pembukaan rekening yang terjadi pada KPPN Yogyakarta, antara lain:

1. Masih terdapat beberapa surat satker yang dalam melaporkan pembukaan/penutupan
rekening tidak sesuai dengan format yang ditentukan dalam Lampiran VIII dan Lampiran
XIV PMK Nomor 252/PMK.05/2014, antara lain: tidak terdapat tembusan kepada Dirjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara apabila surat persetujuan
diterbitkan oleh KPPN; atau kepada KPPN Mitra Kerja masing-masing K/L/Satker apabila
surat persetujuan diterbitkan oleh Dirjen Perbendaharaan c.q. Dir PKN.

2. Terdapat satker yang terlambat dalam menyampaikan laporan pembukaan rekening, yaitu
Satker RSUP Dr Sardjito.

Keterlambatan penyampaian surat Laporan Pembukaan Rekening juga terdapat pada KPPN
Wonosari yaitu satker KPP Pratama Wonosari.

KPP Pratama Wonosari telah mendapat Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Menteri
Keuangan tertanggal 16 Januari 2017 dan surat tersebut juga telah ditembuskan kepada Kepala
KPPN Wonosari. Namun oleh KPP Pratama Wonosari pembukaan rekening baru dilaporkan ke
KPPN Wonosari dalam jangka waktu 31 hari kalender yaitu pada tanggal 16 Februari 2017.

Menurut ketentuan pada PMK-252/PMK.05/2014, penyampaian laporan permbukaan rekening
disampaikan paling lambat 20 hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan dari Kuasa BUN
Pusat/Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Rekomendasi

Atas dasar surat tembusan dari Menteri Keuangan, seyogyanya KPPN Wonosari dapat
berkoordinasi dan mengingatkan KPP Pratama Wonosari untuk segera melaporkan pembukaan
rekening sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.

a. Penerbitan Daftar Saldo Rekening

Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi semester I tahun 2017, KPPN
Yogyakarta, Wonosari dan Wates telah melaksanakan penerbitan daftar saldo rekening sesuai
PMK.252/PMK.05/2014. Penyampaian Daftar Saldo Rekening Kementerian Negara/Lembaga/
Satker ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY oleh KPPN Yogyakarta, Wonosari dan
Wates selalu tepat waktu.

b. Penatausahaan Penerimaan Negara

Sesuai ketentuan yang berlaku, penerimaan negara melalui sistem Modul Penerimaan Negara
(MPN) G1 sudah tidak dilakukan lagi. Seluruh penerimaan negara dilakukan melalui sistem
MPN G2 mulai 1 Januari 2017. Proses penatausahaan penerimaan negara melalui LHP Bank/
Pos Persepsi yang disampaikan setiap hari pada sistem MPN G-1 sudah tidak dilaksanakan lagi.

Berikut ini tabel setoran penerimaan negara melalui MPN G2 pada KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta periode semester I tahun 2017.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 76

Tabel 33. Setoran Penerimaan Negara MPN G2 Semester I Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Mata Uang IDR Mata Uang IDR
Mata Uang IDR Mata Uang USD
7.784.481.533 7.488.822.402
1 Januari 323.821.399.002 2.625 6.022.217.953 8.276.825.628
10.227.017.365 13.114.167.419
2 Februari 247.627.743.830 2.870 8.303.734.277 9.559.545.459
15.075.305.157 14.678.319.096
3 Maret 404.019.921.523 175 9.266.318.465 9.977.974.322
56.679.074.750 63.095.654.326
4 April 375.929.899.594 0

5 Mei 397.617.995.043 0

6 Juni 280.202.830.089 0

JUMLAH 2.029.219.789.081 5.670

Sumber: Dashboard MPN G2

Grafik 19. Perbandingan penerimaan melalui MPN G2 melalui Kanwil DJPBN Prov. DIY semester I Tahun 2017

Grafik 20. Perbandingan Transaksi penerimaan melalui MPN G2 pada KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. DIY semester I Tahun 2017

d. Rekonsiliasi Bank Melalui Bank Statement Generator

c. RekonsiliaKsPiPBNanYkoMgyealkaalrutai,BKaPnPkNStaWtoenmoesnarti GdeannerKaPtPorN Wates pasca penutupan rekening
KPPN Yogypaeknaerritmaa, KanPPmNeWlalouinoMsPaNri dGa1n tKidPaPkNlaWgiamteeslapkauskcaanppernousteuspraenkorenskielinasini gmpeelanlueiriBmaanakn

melalui MPNSGta1tetimdeanktlGageinmerealtaokr.ukan proses rekonsiliasi melalui Bank Statement Generator.
d. Pengecekan Validitas Laporan Konsolidasian Saldo Kas KPPN (LKSK/Buku Putih)

Periode penggunaan aplikasi MPN G1 berakhir selanjutnya disusun pelaksanaan penggunaan
aplikasi MPN G2 dengan demikian tidak terdapat lagi transaksi penerimaan negara yang

77 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

disetor pada rekening persepsi di wilayah KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates,
sehingga transaksi selalu Nihil. Transaksi yang terdapat pada buku putih merupakan transaksi
pembayaran gaji yang melewati BO II KPPN yaitu BPD Yogyakarta dari bulan Januari s.d. April
2017. Mulai bulan Mei 2017 transaksi pada buku putih selalu Nihil.

e. Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
Proses penerbitan nota konfirmasi penerimaan negara pada KPPN Yogyakarta, KPPN

Wonosari dan KPPN Wates telah dilakukan sesuai SOP yang tertuang dalam KEP-287/PB/2015
dan ketentuan yang berlaku.

f. Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara

Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara pada KPPN Wonosari dan KPPN

Wates telah dilaksanakan sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014

tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN, sebagai berikut:

· Koreksi atas penerimaan negara yang dilakukan merupakan koreksi elemen BAS dan tidak

merubah nilai total penerimaan,

· Koreksi dilakukan berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara

dari Satker,

· Surat Permohonan dimaksud telah dilampiri dengan Rincian Perbaikan, Bukti Setor, Nota
Konfirmasi, ADK Koreksi,

· ADK Koreksi dihasilkan dari Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara
Namun demikian, masih ditemui permasalahan dalam proses penerbitan nota perbaikan

transaksi penerimaan negara yang terjadi pada KPPN Yogyakarta, yaitu Terdapat dua satker
(MMTC dan Bidkeu POLDA DIY) dengan Dokumen pendukung berupa Daftar Rincian Transaksi
Penerimaan Negara masih mengacu pada Lampiran II SE-35/PB/2009 Tentang Tata Cara
Perbaikan Data PNBP, belum berpedoman pada Lampiran IV PER-16/PB/2014 tentang Tata
Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN.

g. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Koreksi Penerimaan

Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
KPPN Wates telah menerbitkan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

h. Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D

Pelaksanaan Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan penyelesaian retur yaitu Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan
Penatausahaan Retur SP2D dalam rangka Implementasi SPAN.

i. Penerbitan SPM Retur yang Belum Disetor ke Kas Negara

Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN
Wates telah menerbitkan SPM Retur yang belum disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 78

j. Penerbitan SPM Pengembalian Penerimaan (SPM PP)
Sampai dengan masa pembinaan Semester I Tahun 2017, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari

dan KPPN Wates belum menerbitkan SPM Pengembalian Penerimaan (SPM-PP).
k. Monitoring Kepatuhan Bank/Pos Persepsi

Monitoring dan evaluasi kepatuhan bank/pos persepsi telah dilaksanakan oleh KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates sesuai dengan Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-3473/PB/2017 tanggal 6 April 2017 hal Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi MPN G2 dan telah dilaporkan ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta untuk dilakukan rekapitulasi dan disampaikan ke
Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Gambar28. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi MPN G2

79 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

3. Verifikasi dan Akuntansi
a. Rekonsiliasi Internal

Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada periode semester I Tahun
2017, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah secara rutin melaksanakan
Rekonsiliasi Internal sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.

b. Rekonsiliasi Tingkat UAKPA

Pelaksanaan rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA pada masa pembinaan dan supervisi
semester I tahun 2017 baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2017, melalui Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5107/PB/2017 tanggal 7 Juni 2017 hal Pelaksanaan
Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN bulan Januari s.d. Mei 2017.

Rekonsiliasi Eksternal antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) /Satuan
Kerja dengan KPPN dilakukan menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK berbasis website yang dapat
diakses melalui website www.e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id. Rekonsiliasi untuk data transaksi
bulan Januari s.d Mei 2017 dilaksanakan mulai tanggal 7 s.d. 18 Juni 2017.

Secara umum, pelaksanaan rekonsiliasi pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN
Wates dengan menggunakan Aplikasi e-rekon dapat berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan
hambatan/kendala yang berarti.

c. Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah

Sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-2449/PB.6/2017
tanggal 7 Maret 2017 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun
2017, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bulanan tahun 2017 tingkat UAKBUN-
Daerah/KPPN belum dapat dilaksanakan (ditunda) sampai terdapat pemberitahuan lebih
lanjut dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Setelah terbit Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 13
Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN-Daerah
dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil, Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah/KPPN baru
dapat disusun sesuai dengan format yang tertuang dalam surat tersebut.

Pada KPPN Yogyakarta, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Keuangan
tingkat UAKBUN Daerah Semester I 2017 adalah cetakan Laporan Arus Kas (LAK), karena
berpotensi masih terjadi selisih antara Saldo Akhir Kas Tahun 2016 dengan Saldo Awal Kas
Tahun 2017. Hal ini dapat terjadi karena pada Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah
Tahun 2016 (Audited) masih terdapat perbedaan hasil penjumlahan dari saldo akhir Kas
KPPN dari aplikasi SPAN dengan penghitungan yang dilakukan secara manual, yaitu sebesar
Rp2.375.950,-. Selisih tersebut merupakan nilai jurnal manual untuk koreksi saldo awal retur
pada saat pelaksanaan stabilisasi SPAN tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2015 di Jakarta.

Atas permasalahan tersebut, KPPN Yogyakarta telah bersurat pada Direktorat SITP dengan
surat Nomor S-4949/WPB.15/KP.01/2015 tanggal 11 November 2015 dan Surat Nomor
S-746/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 20 Februari 2017. Selain itu, KPPN Yogyakarta juga

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 80

telah berkoordinasi melalui HAI DJPBN (upload permasalahan tanggal 20 Februari 2017).
Tanggapan HAI DJPBN tertanggal 21 Februari 2017 menginformasikan bahwa Data komparasi
pada LAK Tahunan yang seharusnya membandingkan nilai LAK periode berjalan dengan LAK
Audited Tahun sebelumnya sedang dilakukan perbaikan dan ujicoba pada server development,
sedangkan perbedaan nilai saldo akhir dengan rinciannya Direktorat SITP masih berkoordinasi

dengan Direktorat APK.

Meskipun selisih tersebut telah diungkapkan dengan memadai dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan (CaLK), namun apabila masih terbawa di tahun 2017, KPPN Yogyakarta agar
berkoordinasi kembali dengan Dit.SITP dan Dit APK melalui surat maupun HAI DJPBN.

d. Penerbitan Daftar LPJ Bendahara

Secara umum, pelaksanaan verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun
demikian, masih terdapat satker yang terlambat menyampaikan LPJ Bendahara pada KPPN
Yogyakarta, dan telah diterbitkan Surat Peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada KPPN Wonosari terdapat permasalahan terkait LPJ Bendahara satker sebagai berikut:

Tabel 34. Hasil Verifikasi LPJ Bendahara Satker KPPN Wonosari Semester I Tahun 2017

No Satker Bulan LPJ Keterangan
1. MTsN Semanu (424540) Januari 2017
Terdapat perbedaan data LPJ Bendahara Pengeluaran antara daftar
2. Polres Gunung Kidul Januari 2017 Rekapitulasi LPJ dan hardcopy LPJ yang disampaikan oleh satker.
(643869)
Januari 2017 Terdapat selisih kas dan selisih pembukuan pada LPJ Bendahara
3. MIN Semin (507012) Januari 2017 Penerimaan sebesar Rp.213.500.000,- yang belum dijelaskan secara
4. MIN Playen (596989) memadai
Januari 2017
5. MIN Melikan (597033) Tanda terima tidak dibubuhi tanggal.
Februari 2017
6. Polres Gunung Kidul LPJ diterima oleh KPPN Wonosari tanggal 7 Feb 2017 namun pada surat
(643869) Februari 2017 pengantar MIN Palyen bertanggal 10 Februari 2017
Februari 2017
7. MTsN Rongkop (598478) Maret 2017 LPJ Bendahara bertanggal 14 Februari 2017 dan diterima 16 Februari
8. MTsN Wonosari (308738) 2017 (terlambat).
9. Polres Gunung Kidul Maret 2017
Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Penerimaan sebesar Rp
(643869) 242.800.000,- yang belum dijelaskan secara memadai
10. Balai Penelitian Teknologi
Tanda terima tidak dibubuhi tanggal.
Bahan Alam (450171)
Tanda terima tidak dibubuhi tanggal.
Sumber: Arsip KPPN
Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Penerimaan sebesar
Rp142.000.000,- yang belum dijelaskan secara memadai

Terdapat perbedaan data LPJ Bendahara Penerimaan antara daftar
Rekapitulasi LPJ dan fisik LPJ yang disampaikan oleh satker

81 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Sedangkan pada KPPN Wates, hasil verifikasi LPJ Bendahara Satker masih terdapat beberapa
permasalahan yang ditemukan antara lain:

· Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Satker dikarenakan uang tunai di brankas belum
terisi;

· Pada LPJ Bendahara Satker masih terdapat sisa uang di brankas yang melebihi nilai 50 juta
rupiah dan belum terlampir Berita Acara yang ditandatangani oleh KPA dan Bendahara.

· Terdapat satker yang menyampaikan LPJ Bendahara tanpa dilampiri Nota Konfirmasi
Penerimaan Negara;

· Terdapat satker yang menuliskan jumlah uang tunai di brankas masih dalam bentuk
pecahan puluhan rupiah, seharusnya dibulatkan hingga pecahan ratusan rupiah.

e. Penerbitan Surat Pemberitahuan Atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
Pada masa pembinaan semester I tahun 2017, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN

Wates belum menerbitkan Surat Pemberitahuan Atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA.

f. Penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik
Sampai dengan masa pembinaan semester I Tahun 2017, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari

dan KPPN Wates belum menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik.

g. Penerbitan SKTB dan SKP4
Pada masa pembinaan semester I Tahun 2017, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN

Wates belum menerbitkan SKTB dan SKP4.

h. Penerbitan Surat Konfirmasi Penerbitan SKTB dan Koreksi Penerimaan Negara
Sampai dengan masa pembinaan Semester I Tahun 2017, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari

dan KPPN Wates belum menerbitkan Surat Konfirmasi Penerbitan SKTB dan Koreksi Penerimaan
Negara.

i. Penerbitan Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-BJS
Pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates, sampai dengan masa pembinaan

semester I Tahun 2017 belum menerbitkan Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-BJS.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 82

II. PELAYANAN PERBENDAHARAAN
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Visi, Misi, Peta Strategi, Motto Layanan, dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Tim Pembinaan dan Supervisi telah memastikan bahwa KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
dan KPPN Wates telah memiliki dan melaksanakan:

· Visi, Misi, yang berorientasi pada tugas fungsi organisasi serta telah disosialisasikan kepada
stakeholder KPPN;

· Visi, Misi, Peta Strategi, IKU, Motto Pelayanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan
mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik;

· Internalisasi Visi, Misi, Peta Strategi, IKU, Motto Layanan, dan Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan kepada seluruh pegawai dan pengguna layanan.

Tabel 35. Visi, Misi, Motto, Janji Layanan KPPN

KPPN Visi Misi Motto Janji Layanan

Menjadi Pengelola - Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien Kepuasan Mitra Memberi layanan
Komitmen Kami sepenuh hati, akurat,
Perbendaharaan dan optimal transparan, akuntabel,
tanpa biaya
Negara di daerah yang - Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran

profesional, modern, yang tepat waktu, efektif, dan a kuntabel
Yogyakarta transparan dan akuntabel - Mewujudkan akuntansi dan pelaporan

keuangan negara yang akuntabel,

transparan, dan tepat waktu

Menjadi Pengelola - Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien SIAP PASTI

Perbendaharaan Yang dan optimal Yaitu akronim dari Yaitu akronim dari:

Unggul di Kabupaten - Mendukung Kinerja Pelaksanaan anggaran Sinergi, Integritas, Profesional, Akurat,

Wonosari Gunung Kidul yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel Amanah, Senyum, Tanpa Imbalan
Wates
- Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Profesional

Keuangan Negara yang Akuntabel,

Transparan, dan Tepat Waktu

Menjadi Pengelola - Menjamin Kelancaran Pencairan Dana SMART PASTI

Perbendaharaan Negara APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, Yaitu akronim Yaitu akronim dari:

yang Profesional, Modern, dan tepat jumlah dari Semangat, Profesional, Akurat,

dan Akuntabel guna - Mengelola penerimaan negara secara Melayani, Senyum, Transparan,

Mewujudkan Manajemen professional dan akuntabel Amanah, Ramah, dan Ikhlas

Keuangan Pemerintah - Mewujudkan pelaporn pertanggungjawaban Tulus.

yang Efektif dan Efisien di APBN yang akurat dan tepat waktu

Tingkat Regional - Mewujudkan profesionalisme dan

kemandirian satuan kerja dalam

pengelolaan APBN

83 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

b. Standar dan Maklumat Pelayanan

Hasil pengamatan Tim Pembinaan Dan Supervisi Kanwil DJPBN Provinsi D.I.Yogyakarta,
KPPN Yogyakarta, Wonosari dan Wates telah membuat Maklumat dan Janji Pelayanan. KPPN
Yogyakarta menempatkan Maklumat dan Janji Pelayanan di halaman kantor, sedang KPPN
Wonosari dan Wates dimuat pada e- Banner pada ruangan front office.

c. Budaya Pelayanan Prima

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
KPPN Wates terkait budaya pelayanan prima diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 36. Pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima

No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Kegiatan Telah dilaksanakan secara
periodik Telah dilaksanakan secara
1 Internalisasi Telah dilaksanakan secara periodik periodik
26 Februari 2017
Kode Etik, Hotel Puri Asri Magelang 20 Mei 2017
Citra Elo Rafting Borobudur
Gugus Kendali Magelang
Informasi disampaikan melalui:
Mutu, Service 1. Website KPPN
2. E-banner
Excellence 3. Running text
4. Brosur dan Leaflet
2 Capacity 29 April 2017 5. Papan Informasi
6. Monitor televisi pada ruang FO
Building Mendut, Mungkid, Kab. Magelang
Pegawai terbaik KPPN Wates
3 Informasi Informasi disampaikan melalui: Informasi disampaikan Semester I tahun 2017 yaitu:
Pelayanan 1. Website KPPN melalui: Pegawai terbaik
KPPN 2. E-banner 1. Website KPPN 1. Ria Yoanita, Pelaksana Seksi
3. Running text 2. E-banner
4 Reward and 4. Brosur dan Leaflet 3. Running text PDMS
Punishment 5. Papan Informasi 4. Brosur dan Leaflet 2. Samija, Pelaksana Subbag
6. Buku Panduan 5. Papan Informasi
7. Monitor televisi pada ruang FO 6. Monitor televisi pada Umum
3. Imam Tri Wibowo, Pelaksana
ruang FO
Subbag Umum
Pegawai terbaik KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari belum
Semester I tahun 2017 yaitu: PPNPN terbaik:
Pegawai terbaik di Front office melaksanakan reward and Nanang Sunarsono
1. Wiji Asih Setiawati pelaksana Seksi PD punishment untuk pegawai
2. Fitriana Nugraeni petugas CSO periode semester I Tahun
3. Ngatini pelaksana seksi PD 2017. Rencana diadakan

Pegawai terbaik di Middle Office bulan Juli 2017 (semester II
1. Estining Wijayanti pelaksana Seksi PD
2. Hermanto pelaksana Seksi PD Tahun 2017)

3. Dwi Lestari pelaksana Seksi PD
Peringkat Satker Terbaik
Kategori I (Pagu < 7,5 milyar)
1. PN Bantul
2. Rupbasan Bantul
3. Bidkeu POLDA DIY
Kategori II ( Pagu >7,5 milyar)
1. Lanal Yogya
2. Ditpamobvit
3. PA Bantul
Kategori III ( 13M≤Pagu)
1. Kejati DIY
2. Lanud ADS
3. Istana Kepresidenan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 84

d. Petugas Pelayanan

Hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil, para pegawai KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari dan KPPN Wates cukup responsif dalam memberikan pelayanan kepada
stakeholder. Penunjukan petugas Customer Service Officers (CSO), Satuan Kerja Support Service
Officer (SSO) dan Petugas Front office (FO) telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
KPPN. Jadual piket pegawai Front office juga telah disusun untuk dilaksanakan pada saat jam
istirahat.

Para pegawai KPPN telah menerapkan jam layanan, termasuk kedisiplinan waktu datang/
pulang kantor serta memiliki etika yang baik, sopan, ramah dalam memberikan pelayanan dan
cukup terampil melaksanakan tugas pelayanan dan penggunaan alat bantu pada saat proses
pelayanan, serta selalu bersikap proaktif dan responsif.

e. Sarana dan Prasarana Pelayanan

KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah memiliki sarana dan prasarana
yang mendukung tugas. Pengelolaan arsip dan dokumen pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari, dan KPPN Wates telah dilakukan dengan menggunakan Electronic Filling System dan
dokumen arsip telah dipisahkan antara dokumen aktif dan dokumen inaktif. Petugas pengelola
arsip telah ditunjuk dengan SK Kepala Kantor sehingga penataan arsip dapat dikelola dengan
baik. Namun demikian untuk pengelolaan arsip tahun 2016 KPPN Wonosari belum melakukan
secara electronic filling system.

Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh KPPN dalam penyediaan dan pemanfaatan
sarana dan prasarana, antara lain:

· Berdasarkan monitoring TIK pada KPPN Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa beberapa
komputer memiliki spesifikasi yang kurang memadai sehingga kurang mendukung proses
pelayanan.

· printer Evolis Dualys pada KPPN Wonosari untuk pencetakan Kartu KIPS sudah lama tidak
dapat difungsikan, karena rusak.

f. Keterbukaan Informasi Publik

KPPN Yogyakarta telah melakukan Keterbukaan Informasi Publik melalui website, banner,
brosur, leaflet, buku panduan, dan running text yang dipasang di ruang front office, di depan
ruang tamu/ruang tunggu stakeholders. Buku Panduan Pengelola Keuangan edisi pertama
tahun 2015 telah dibagikan kepada semua satker yang isinya antara lain :

· Visi dan misi KPPN Yogyakarta.
· Standar pelayanan,motto, janji layananan.
· Informasi MPN G2
· Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
· Mekanisme Pengajuan SPM.
· Mekanisme Pencairan APBN dalam SPAN
· Konfirmasi Setoran

85 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

· Penatausahaan Rekening milik K/L.
· Mekanisme Pengembalian Penerimaan TA Berjalan.

· Rekonsiliasi.
· LPJ Bendahara.
· Analisa Laporan Keuangan.
· Analisa Hasil Rekonsiliasi.

KPPN Wonosari telah melakukan Keterbukaan Informasi Publik melalui slide/elektronik
banner dan running text yang dipasang di ruang Front office, di depan ruang tamu/ ruang tunggu
stakeholder, yang antara lain menayangkan :

· Visi dan misi KPPN Wonosari.
· Standar pelayanan,motto, janji dan maklumat layanan.
· Informasi MPN G2
· Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
· Informasi fasilitas loket pelayanan.
· Struktur Organisasi.
· Jam layanan KPPN Wonosari.
· Daftar pagu dan realisasi DIPA dan Anggaran KPPN Wonosari

g. Kepuasan Layanan

KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah melaksanakan Survey Kepuasan
Masyarakat pada Semester I Tahun 2017 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 37. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Nilai Responden Nilai Responden Nilai Responden
1 Kinerja Layanan Pencairan Dana 4,18 120 4,72 25 4,77 28
2 Layanan Bimbingan dan Konsultasi 4,18 120 4,74 25 4,70 28
3 Layanan Konfirmasi Surat Setoran 4,23 120 4,61 25 4,71 28
4 Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan 4,26 120 4,80 25 4,81 28
5 Sarana dan Prasarana 4,23 120 4,80 25 4,75 28
4,22 4,73 4,75
Nilai Rata-rata Tingkat Kepuasan Layanan

Sumber: Hasil Rekapitulasi Survey oleh KPPN

h. Pengelolaan Pengaduan

Kepala KPPN Yogyakarta telah menetapkan petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan
pengaduan sesuai SK Kepala KPPN Yogyakarta tanggal 20 Januari 2017 No.KEP-017/WPB.15/
KP.01/2017. Hasil monitoring Tim Pembinaan dan Supervisi, pada KPPN Yogyakarta selama
periode semester I Tahun 2017 tidak ada surat pengaduan yang disampaikan oleh satker.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 86

Tabel 38. Daftar Petugas Pengelola Pengaduan KPPN Yogyakarta

No NAMA/NIP Jabatan Keterangan
1 Heru Pudyo Nugroho/19721112 199803 1002 Kepala Kantor Pengarah
2 Sumarmo/196112291983101001 Kepala Seksi MSKI Pejabat yang bertanggung jawab
3 Murtasiyah/196308151985092001 Pelaksana Petugas helpdesk
4 Mizwani Rusliza/197408211999032001 Pelaksana Verifikator
5 Ria Nurmawati/198608262006022001 Pelaksana Verifikator
6 Noviati/197211101993012001 Pelaksana Pengkaji
7 Fitriana Nugraheni/197310151999032001 Pelaksana Petugas entry data
8 Rima Afintania KD/198008232002122001 Pelaksana Petugas entry data

KPPN Wonosari telah menetapkan petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan
pengaduan sesuai SK Kepala KPPN Wonosari tanggal 20 Januari 2017 No.KEP-0012/WPB.15/
KP.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan SK tanggal 23 Februari 2017 Nomor KEP-027/
WPB.15/KP.03/2017. Selama tahun 2017 ini tidak ada surat pengaduan yang disampaikan oleh
satker.

Tabel 39. Daftar Petugas Pengelola Pengaduan KPPN Wonosari

No. NAMA/NIP/GOLONGAN Jabatan Keterangan

1 Sri Pujiati/196102241982092001/IIId Kasi Verifikasi, Akuntansi dan KI Penanggungjawab
2 Wahyu Purnomo/1984051720031003/IIc
3 Sutanto/196305061984021001/IIb Pelaksana Pengkaji/Helpdesk

Pelaksana Verifikator/Entry Data

Kepala KPPN Wates telah menerbitkan SK tentang penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan
KPPN Wates Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 Nomor: KEP-23/WPB.15/KP.0240/2017.
Hasil pemantauan selama melakukan pembinaan dan supervisi KPPN di Wates, pada tahun
2017 tidak ada laporan pengaduan.

Tabel 40. Daftar Petugas Pengelola Pengaduan KPPN Wates

No NAMA/NIP Jabatan Keterangan

1 Budiarto/ 195912101983111001 Kasi Vera dan KI Penanggung jawab

2 Adi Sulistyo/ 197605201996021001 Pelaksana Vera dan KI Pengkaji dan petugas helpdesk

3 Sutarno/ 196210071985031002 Pelaksana Vera dan KI Verifikator dan petugas entry data



i. Pengendalian Gratifikasi

Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah mencermati bahwa para pegawai pada KPPN

Yogyakarta, Wonosari dan Wates telah menandatangani komitmen bersama dalam hal
pengendalian Gratifikasi dan sudah menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi.

87 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KPPN Yogyakarta telah menerbitkan SK Kepala KPPN Yogyakarta tanggal 29 Januari 2017
Nomor KEP-015/WPB.15/KP.01/2017 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi.

Tabel 41. Daftar Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi KPPN Yogyakarta

No NAMA/NIP Jabatan Keterangan
1 Heru Pudyo Nugroho/19721112 199803 1002 Kepala Kantor Pengarah
2 Sumarmo/196112291983101001 Kepala Seksi MSKI Koordinator
3 Mizwani Rusliza/197408211999032001 Pelaksana Anggota
4 Noviati/197211101993012001 Pelaksana Anggota
5 Ria Nurmawati/198608262006022001 Pelaksana Anggota

KPPN Wonosari telah menerbitkan SK Kepala KPPN Wonosari tanggal 20 Januari 2017 Nomor

KEP-014/WPB.15/KP.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan SK tanggal 23 Februari 2017
Nomor KEP-029/WPB.15/KP.03/2017 tentang Perubahan pertama Unit Pengendali Gratifikasi
KPPN Wonosari Tahun 2017.

Tabel 42. Daftar Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi KPPN Wonosari

No. NAMA Jabatan Keterangan
1 Sri Pujiati / 196102241982092001 Kasi Verifikasi, Akuntansi dan KI Ketua UPG
2 Triani Widiyati / 197301181994022001 Pelaksana Anggota UPG
3 Sutanto / 196305061984021001 Pelaksana Anggota UPG

KPPN Wates telah menerbitkan SK Kepala KPPN Wates tanggal 03 Januari 2017 Nomor KEP-
24/WPB.15/KP.0240/2017 tentang Pembentukan Petugas Pengelola Gratifikasi untuk Unit

Kepatuhan Internal KPPN Wates Tahun 2017.

Tabel 43. Daftar Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi KPPN Wates

No NAMA/NIP Jabatan Keterangan
1 Mohammad Munawar/197003311997031001 Kepala Kantor Pengarah
2 Budiarto/195912101983111001 Kasi Veraki Pejabat Yang Bertanggungjawab
2 Adi Sulistyo/ 197605201996021001 Pelaksana Vera dan KI Pengkaji dan petugas helpdesk
3 Sutarno/ 196210071985031002 Pelaksana Vera dan KI Verifikator dan petugas entry data

j. Penandatanganan Pakta Integritas

Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah memastikan KPPN Yogyakarta, Wonosari dan
Wates telah menandatangani Pakta Integritas dengan mitrakerja dan Pakta Integritas pegawai
dengan atasan langsung serta telah mensosialisasikan kepada stakeholder .

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 88

4. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Pengukuran kepuasan pengguna layanan/survey kepuasan kepada satuan kerja dimaksudkan
untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan yang telah dilaksanakan oleh KPPN
dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Umum Negara di daerah dan agar dapat
melakukan perbaikan/ peningkatan apabila ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan yang
diharapkan dalam jangka waktu 6 bulan. Secara ringkas berikut ini data pelaksanaan Survei
Kepuasan Pelanggan:

Tabel 44. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Semester I Tahun 2017

1 Waktu KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates Ket
Pelaksanaan Maret 2017 25 April – 2 Mei 2017 Mei 2017 -

2 Laporan ke S-1111/WPB.15/KP.01/2017 S-339/WPB.15/KP.03/2017 Lap-07/WPB.15/KP.02/2017 -
Kanwil DJPBN tanggal 21 Maret 2017 tanggal 2 Mei 2017 tanggal 7 Juni 2017
Melampaui
Nilai Rata-rata 4,22 4,73 4,75 target 4, 12

3 Kepuasan

Layanan

2015 2015
Layanan KPPN meliputi
Penerimaan SPM, Rekonsiliasi,
Konfirmasi surat setoran,
Pengambilan SP2D serta
Bimbingan dan konsultasi

89 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

III. KINERJA DAN TATA KELOLA

1. Kinerja Organisasi

a. Pengelolaan Kinerja Organisasi

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor: 241/PB/2015 sebagaimana
ditegaskan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-1091/PB/2017 tanggal 27 Januari
2017 bahwa kontrak kinerja tahun 2017 bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan termasuk
Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
Kontrak Kinerja Tahun 2017 seluruh pegawai KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN
Wates telah ditandatangani tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan capaian IKU KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates untuk Semester I
tahun 2017 telah dikirim ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dengan data sebagai
berikut:

Tabel 45. Penyampaian Laporan Capaian IKU Semester I 2017

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

Penyampaian Laporan IKU S-2783/WPB.15/KP.01/2017 S-654/WPB.15/KP.03/2017 S-593/WPB.15/KP.0210/2017
Semester I 2017 tanggal 4 Juli 2017
tanggal 5 Juli 2017 tanggal 5 Juli 2017

Tabel 46. Capaian IKU Semester I Tahun 2017

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

IKU Target Realisasi Indeks Realisasi Indeks Realisasi Indeks
Capaian Capaian Capaian
1. Persentase kinerja pelaksanaan 75%
anggaran K/L N/A (%) (%) (%)
4,12
2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang 97% 94,76% 120,00 104,65% 120,00 108,74% 120,00
berkualitas 4,00
99,00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3. Indeks kepuasan satker terhadap 85,00%
layanan KPPN 98,20% 4,22 102,43 4,73 114,81 4,75 115,29
85,00
4. Persentase Rekonsiliasi Tingkat 96,00% 99,42% 102,49 100,00% 103,09 100,00% 103,09
UAKPA secara tepat waktu dan
andal 5,00 120,00 5,00 120,00 5,00 120,00
99,99% 101,01
5. Indeks kepatuhan satker terhadap 99,28% 101,00 100,00% 101,01 100,00% 117,64
pengelolaan rekening pemerintah 99,93% 101,61
116,80 100,00% 117,65 99,99% 100,22
6. Persentase SPM Satker yang 85,51
diproses menjadi SP2D 101,76 99,83% 101,66 99,78%

7. Persentase akurasi rencana 100,60 85,69 100,81 95,19
penarikan dana satker
99,31% 103,45 100,00% 104,17 100,00% 104,17
8. Persentase akurasi penyaluran dana
SP2D

9. Indeks efektivitas edukasi dan
komunikasi

10. Persentase penyampaian LPJ
Bendahara mitra kerja KPPN secara
andal dan tepat waktu

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 90

11. Persentase exception report laporan 3,00% 0% 120,00 0% 120,00 0% 120,00
keuangan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

12. Nilai rata-rata hard competency 95,00 109,97 115,76 110,00 115,79 100,00 104,17
pegawai KPPN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

13. Nilai hasil evaluasi penerapan 70,00% 94,00% 120,00 76,00% 108,57 92,00% 120,00
pemantauan pengendalian intern 29,00% 45,54% 120,00
120,00 56,15% 120,00 60,72% 111,32
14. Nilai kualitas pengelolaan kinerja 111,09 111,35
berbasis Strategy Focused
Organization

15. Persentase pemenuhan BMN sesuai
standar

16. Persentase kualitas pelaksanaan
anggaran KPPN

Nilai Capaian Kinerja Rata-rata (a)

Tabel 47 Nilai Sasaran Strategis KPPN Semester I 2017

Sasaran Strategis Nilai Sasaran Strategis (%)

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1. Pengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, 120,00 120,00 120,00

transparan, dan akuntabel 115,29
111,55
2. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 102,43 114,81 101,00
110,84
3. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi 111,25 111,55
100,22
4. Pemenuhan Layanan Unggulan yang prima 101,00 101,00 112,08

5. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 110,42 110,86 N/A
105,26
yang andal dan Akurat 120,00
120,00
6. Manajemen Satker yang Berkesinambungan 100,60 100,81 111,62

7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang 111,72 112,08

akuntabel, transparan, dan tepat waktu

8. SDM yang Kompetitif N/A N/A

9. Organisasi sehat yang kondusif 115,76 115,79

10. Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal 120,00 108,57

11. Pengelolaan Anggaran yang Optimal 120,00 120,00

Nilai Sasaran Strategis Rata-rata (b) 111,31 111,55

Tabel 48. NKP KPPN Semester I Tahun 2017

Perspektif Nilai Perspektif (%)

1. Stakeholder Perspektif KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
2. Customer Perspektif
3. Internal Process Perspektif 30,00 30,00 30,00
4. Learning and Growth Perspektif 17,01
Nilai Perspektif Rata-rata (c) 16,03 16,98 31,81
34,53
37,78 31,86 28,34

33,72 34,44

27,73 28,32

Tabel 49 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Semester I Tahun 2017

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
113,38% 113,27% 113,35%

91 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

· Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama tersebut dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian IKU Semester I Tahun 2017 secara umum telah melebihi target yang telah
ditetapkan.

· Untuk selanjutnya seluruh KPPN selalu berupaya mempertahankan capaian IKU tersebut
dan selalu meningkatkan kinerja selanjutnya.

b. Struktur, Tugas Fungsi, Uraian Jabatan
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN terhadap struktur

organisasi pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-169/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tugas
fungsi dan uraian jabatan yang jelas telah dibuat dan dipahami oleh masing-masing pegawai.
Terkait mutasi pejabat eselon III dan IV yang terjadi pada masa pembinaan, KPPN lingkup
Kanwil Yogyakarta akan segera melakukan update data.

c. Standar Operasional Prosedur
· Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan

KPPN Wates telah menerapkan dan melaksanakan SOP sesuai Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
· Peraturan terkait SOP tersebut telah diinternalisasikan kepada seluruh pegawai melalui
sarana brieffing pagi, di-upload di website KPPN, dan Gugus Kendali Mutu sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012
tentang Tata Kelola KPPN Percontohan yaitu KPPN Percontohan harus melaksanakan
program pengembangan pegawai salah satunya melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu paling
sedikit satu kali dalam satu minggu.

d. Sistem Manajemen Mutu

1) KPPN Yogyakarta
KPPN Yogyakarta telah membentuk Tim Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-6/PB/2016 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara, sebagai berikut:

· Penetapan Tim Penerapan SMM KPPN dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor: KEP-
0028/WPB.15/KP.01/2015 tanggal 1 Maret 2016.

· Penetapan Tim Audit Mutu Internal dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-
0029/WPB.15/KP.01/2016 tanggal 1 Maret 2016.

Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Mutu yang terdiri dari:
· SOP Internal SMM
· Kebijakan Mutu

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 92

· Pedoman Mutu
· Sasaran Mutu untuk semua Seksi/Bidang.
Enam prosedur wajib yang harus dilakukan KPPN bersertifikasi ISO adalah:
· Pengendalian Dokumen
· Pengendalian Catatan Mutu/ Arsip
· Pengendalian Layanan Tidak Sesuai (Non- Comforming Product)
· Audit Mutu Internal
· Tindakan Perbaikan/ Pencegahan
· Rapat Tinjauan Manajemen

KPPN Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam
pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, namun belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan SE-
06/PB/2016.

2) KPPN Wonosari
Dalam rangka implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-06/

PB/2016 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan, KPPN Wonosari belum melaksanakannya secara keseluruhan, masih sebatas
penyiapan dokumen sebagai berikut:
· Penetapan Tim Penerapan SMM KPPN dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor: KEP-

0029/WPB.15/KP.03/2016 tanggal 2 Mei 2016.
· Penetapan Tim Audit Mutu Internal dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-

0030/WPB.15/KP.03/2016 tanggal 2 Mei 2016.
· Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Mutu yang terdiri dari:

~ SOP Internal SMM
~ Kebijakan Mutu
~ Pedoman Mutu
~ Sasaran Mutu untuk semua Seksi/Bagian.

3) KPPN Wates
Setelah dilakukan review terhadap dokumen ISO 9001 : 2008 diperoleh hasil sebagai berikut:
KPPN Wates telah membentuk dan menetapkan Tim Penerapan SMM KPPN Wates dengan

Surat Keputusan Kepala Kantor tanggal 3 Januari 2017 nomor KEP-11/WPB.15/KP.02/2017
dan Tim Audit Mutu Internal (AMI) KPPN dengan Surat Keputusan Kepala Kantor tanggal 3
Januari 2017 nomor KEP-013/WPB.15/KP.02/2017
· KPPN telah menetapkan dan melaksanakan Pedoman Mutu KPPN serta melaksanakan

seluruh SOP Internal SMM wajib yang terdiri dari delapan SOP internal SMM.
· Sosialisasi hasil perancangan dan penyusunan dokumen SMM kepada seluruh pegawai telah

dilaksanakan
· KPPN Wates telah menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan SMM

93 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

2. Manajemen SDM
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah membuat rencana kebutuhan
pegawai sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.

Tabel 50. Data kebutuhan pegawai sesuai ABK

Uraian Yogyakarta KPPN Wates
41 Wonosari 16
Kebutuhan pegawai sesuai ABK 55 20
Jumlah Pegawai yang ada 14
16

Namun demikian dengan memperhatikan perbandingan jumlah pegawai dengan kebutuhan
pegawai sesuai ABK seiring dengan berjalannya proses bisnis pada KPPN dapat dilakukan
evaluasi atas kinerja para pegawai yang ada. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui hasil
survei kepuasan pengguna layanan.

b. Pola Mutasi Internal

1) KPPN Yogyakarta

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-30/PB/2012 tanggal 28
September 2012 tentang Tata Kelola KPPN Percontohan Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan bahwa dalam menjalankan pengelolaan mutu layanan, KPPN Percontohan harus

melakukan rotasi pegawai paling sedikit satu (1) kali dalam setahun, dengan memperhatikan

kebutuhan dan mekanisme pengelolaan kinerja.

Kepala KPPN Yogyakarta telah melaksanakan penempatan pegawai dengan Surat Keputusan
Nomor KEP-022/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 6 Februari 2017 dalam rangka pelaksanaan
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-33/PB/UP.9/2016 dan KEP-31/PB/
UP.9/2016 tentang Mutasi Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan sebagai berikut:

Tabel 51. Mutasi Pegawai KPPN Yogyakarta

No. Nama/NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru

1 Budi Astuti,S.AP/197607151999032001 Pelaksana pada KPPN Tipe A1 Jakarta Pelaksana pada Seksi PD

II

2. Teguh Widodo,SE./197704211999031002 Pelaksana pada Kanwil DJPBN Prov. Pelaksana pada Seksi MSKI

Kalteng

3. Wening Puspitasari,A.Md/199006152012102001 Pelaksana pada DSITP Pelaksana pada Subbag Umum

2) KPPN Wonosari

Kepala KPPN Wonosari telah melaksanakan mutasi internal dengan menerbitkan Surat
Keputusan Nomor KEP-0006/WPB.15/KP.03/UP.9/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang
Mutasi dan Penetapan Pegawai pada KPPN Wonosari.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 94

Tabel 52. Mutasi Pegawai KPPN Wonosari

No. Nama/NIP Kedudukan Lama Kedudukan Baru
Pelaksana pada Seksi Vera & KI Pelaksana pada Seksi PD & MS
1. Niken Satya Rini
NIP 197308161993012001

3) KPPN Wates
Untuk periode semester I Tahun 2017 KPPN Wates tidak melaksanakan rotasi/ mutasi internal.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada periode Semester II
Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates
telah melaksanakan kegiatan Capacity Building dan Transfer Knowledge.

Tabel 53. Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

No Uraian Kegiatan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Transfer Knowledge
Telah dilaksanakan secara Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan secara
periodik setiap ada pegawai yang secara periodik setiap periodik setiap ada pegawai
selesai melaksanakan diklat ada pegawai yang selesai yang selesai melaksanakan
melaksanakan diklat diklat

2 Capacity Building 29 April 2017 26 Februari 2017 20 Mei 2017
di Mendut, Mungkid di Hotel Puri Asri di Citra Elo Rafting Borobudur
Magelang Magelang Magelang

Setiap pegawai pada KPPN juga memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti diklat.

d. Penetapan Kinerja Individu

Seluruh pegawai KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah memiliki penilaian
dan pengukuran kinerja individu melalui penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh masing-masing pegawai. Atas hasil capaian IKU
masing- masing pegawai dan hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar dalam pemberian
reward dan penentuan Best Employee of The Year.

1) KPPN Yogyakarta
KPPN Yogyakarta telah melaksanakan pemberian reward kepada pegawai yang mendapat

Penetapan sebagai Pegawai Teladan KPPN Yogyakarta Periode Triwulan I Tahun 2017 melalui
SK Kepala Kantor Nomor KEP-34/WPB.15/KP.01/2017.

Pegawai Teladan Periode Triwulan I 2017 Kategori Front Office adalah:
a. Wiji Asih Setiawati
b. Fitriana Nugraheni
c. Ngatini

95 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Pegawai Teladan Periode Triwulan I 2017 Kategori Back/Middle Office adalah:
a. Estining Wijayanti
b. Hermanto
c. Dwi Lestari

2) KPPN Wonosari
Sampai dengan pelaksanaan pembinaan kanwil Semester I 2017 belum dilaksanakan

pemberian reward terhadap penilaian kinerja individu.

3) KPPN Wates
Pemberian reward telah dilaksanakan terhadap pegawai berprestasi melalui best employee

sesuai dengan SK Kepala KPPN Wates tanggal 17 Meil 2017 Nomor KEP-37/WPB.15/KP.02/2017
tentang penetapan the best employee ( pegawai terbaik) semester I tahun 2017 pada KPPN yaitu:
Pegawai Teladan Periode Triwulan I 2017 Kategori Front Office adalah:
a. Ria Yoanita
b. Samija
c. Imam Tri Wibowo

PPNPN Teladan Periode Triwulan I 2017 Kategori Front Office adalah:
Nanang Sunarsono

e. User SPAN
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Kepala KPPN melakukan Penunjukkan
Petugas Pemegang User Lisensi Aplikasi SPAN sebagai berikut:

Tabel 54. Petugas Pemegang User SPAN pada KPPN Yogyakarta

No Nama/NIP Ditunjuk Sebagai

1. Heru Pudyo Nugroho / 197211121998031002 Kepala Kantor

2. Nurhadi / NIP. 196408241985031002 Kepala Seksi Pencairan Dana

3. Puji Hartanto / NIP. 197107151992011002 Kepala Seksi Bank

4. Harsono / NIP.196208131983122001 Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

5. Estining Wijayanti / NIP. 198311222006022001 Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas Konversi

6. Sri Hardini / NIP. 197510311996032001 Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas Konversi

7. Basuki Rahmat / NIP.196511181985031001 Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas Konversi

8. Nadhiroh Yumna / NIP. 19766141996022001 Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas Konversi

9. Hermanto / NIP. 197208181994021002 Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas Pengatur

Dokumen

10. Sulistyo Joni Ilham / NIP. 196206211985031015 Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas Pengatur

Dokumen

11. M. Nur Fahrudin / NIP. 196506041985091001 Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas Pengatur

Dokumen

12. Marcus Aryanto P / NIP. 195904251983111001 Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas Pengatur

Dokumen

13. Wiji Asih Setiawati / NIP. 197706241999032001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 96

14. B. Dewi Ratnasari / NIP. 197202271992012001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan

15. Ngatini / NIP. 197710161999032001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan

16. Supriyanti / NIP. 197010231992032001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan

17. Sri Mulyani / NIP. 196307181985032002 Petugas Pengatur Dokumen (PPD) Cadangan Petugas Reviu Tagihan

18. Dwi Lestari / NIP. 196312311985032008 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan

19. Wiharso Surman / NIP. 196309081983111001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan

20. Nana Wuryana / NIP. 195908181980022001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan

21. Teguh Raharjo / NIP. 198302062003121001 Operator Seksi Bank

22. Heni Purwandari / NIP. 197401271994022001 Cadangan Operator Seksi Bank

23. Sri Pamungkas / NIP. 198404052003122001 Operator Seksi Verifikasi dan Akuntansi

24. Sudarmi / NIP. 197601191996022001 Cadangan Operator Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Tabel 55. Petugas Pemegang User Aplikasi SPAN pada KPPN Wonosari

No Nama Jabatan/ Posisi
1. M.A. Djoenaedi / NIP 196012191982101001
2. Sardju / NIP 195909171982031002 Kepala Kantor
3. Suwarno / NIP 195910311985031001 Kepala Seksi Pencairan Dana
4. Sri Pujiati / NIP 196102241982092001 Kepala Seksi Bank
5. Triani Widayati / NIP 197301181994022001 Kepala Seksi Vera dan KI
6. Niken Satya Rini / NIP 197308161993012001 Operator Seksi Bank
Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas
7. Masyudi / NIP 196206161985031003 Konversi
Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas Pengatur
8. Wahyu Purnomo / NIP 198405172003121002 Dokumen
Operator Seksi Vera KI

Tabel 56. Petugas Pemegang User Aplikasi SPAN pada KPPN Wates

No Nama/ NIP Jabatan/ Posisi

1 M. Munawar / NIP Kepala Kantor

197003311997031001

2 Sri Wulandari / NIP Kepala Seksi Pencairan Dana

196904231989122001

3 Tri Atmojo Praptanto / NIP Kepala Seksi Bank

196311051985031003

4 Budiarto / NIP 195912101983111001 Kepala Seksi Vera dan KI

5 Nur Inna Farida / NIP Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas Konversi
197504241996022002
Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas Pengatur
6 Wahyu Rena Utami / NIP Dokumen
197105051990122001 Operator Seksi Bank

7 Kristya Arindra H / NIP Operator Seksi Vera KI
198401262006021003

8 Adi Sulistyo / NIP
197605201996021001

e. Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, seluruh pegawai pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah memiliki Kartu Pegawai, Karis/Karsu, Kartu
BPJS dan Kartu Taspen.

97 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Seluruh pegawai yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan
Pegawai Negeri (LHKPN) dan LP2P telah melaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Usulan Pensiun, usulan KGB dan usulan kenaikan pangkat juga telah disusun sesuai peraturan
yang berlaku.

f. Penatausahaan Laporan Kepegawaian
Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, Data pegawai pada aplikasi

kepegawaian pada seluruh KPPN wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
telah ter-update dan penyusunan laporan kepegawaian serta penatausahaan dan pengarsipan
telah dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan tepat waktu.

3. Manajemen Keuangan
a. Penyusunan Rencana Anggaran

Secara umum penyusunan RKA-KL pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates
telah sesuai dengan rencana kerja KPPN dan Daftar Perhitungan Anggaran telah direkam dalam
Aplikasi SAKURA. Seluruh KPPN juga telah menyusun POK sesuai dengan DIPA yang diterima
seta telah membuat rencana kegiatan pada setiap awal tahun anggaran.

b. Pengelolaan Gaji/ Tunjangan Pegawai
Berdasarkan review terhadap dokumen pengelolaan gaji/ tunjangan pegawai pada KPPN

Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates diperoleh hasil sebagai berikut :

· Penerbitan daftar gaji telah sesuai dengan daftar perubahan pegawai termasuk kebenaran
perhitungan tagihan negara.

· Proses pembuatan SKPP dan pengiriman telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta
data pegawai telah dinonaktifkan, namun demikian proses penonaktifan site data supplier
kadang terlambat dilakukan;

· Daftar perhitungan uang makan telah sesuai dengan rekap daftar hadir pegawai namun
masih ada Bendahara Pengeluaran yang belum menandatangani daftar perhitungan uang
makan. Terhadap temuan ini, bendahara telah melengkapi kekurangan tersebut pada masa
pembinaan.

· Daftar Tunjangan Kinerja sesuai dengan daftar hadir pegawai, jumlah dropping sesuai dengan
permintaan dana,

c. Penyelesaian Tagihan
Berdasarkan review terhadap dokumen penyelesaian tagihan pada KPPN Yogyakarta, KPPN

Wonosari dan KPPN Wates diketahui bahwa secara umum telah dilakukan sesuai ketentuan yang
berlaku. Namun demikian masih ditemukan beberapa kesalahan yang bersifat administratif
seperti: kekurangan tanda tangan pada dokumen/ bukti pembayaran; kesalahan penulisan
terbilang pada kuitansi/ bukti pembayaran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 98

d. Pembukuan Bendahara
Berdasarkan review dokumen pembukuan bendahara , LPJ Bendahara dan Laporan Pajak

pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates dapat diambil kesimpulan bahwa
pelaksanaan pembukuan bendahara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Penatausahaan Laporan Keuangan
Berdasarkan review dokumen Laporan Keuangan tingkat UAKPA pada KPPN Yogyakarta,

KPPN Wonosari dan KPPN Wates diperoleh hasil sebagai berikut :

· Rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA telah dilakukan dengan bukti BAR Internal.
· Nilai persediaan laporan keuangan semesteran dan tahunan pada aplikasi persediaan,

SIMAK-BMN, dan aplikasi SAIBA telah sama.
· Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN telah dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang

berlaku.
· Laporan capaian output belanja telah disampaikan secara bulanan melalui aplikasi Monev

Kinerja Penganggaran.

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga
a. Tata Usaha

Berdasarkan review terhadap surat masuk/keluar dan aplikasi persediaan serta pengelolaan
arsip pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates diperoleh hasil sebagai berikut :

· Penatausahaan surat masuk/ keluar telah dilaksanakan menggunakan aplikasi.
· Barang persediaan tercatat pada aplikasi persediaan serta barang persediaan sesuai

dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan, hal ini dilaksanakan dengan opname fisik
yang dilakukan rutin setiap bulan.
· Pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian
Keuangan yaitu dengan menggunakan e-filling system

b. Pengadaan Barang/ Jasa
Berdasarkan hasil Pembinaan dan Supervisi:
· Pada KPPN Yogyakarta, barang hasil pengadaan telah tercatat dalam aplikasi persediaan/

aplikasi SIMAK BMN, serta dokumen pengadaan dan penerimaan jasa juga telah
ditatausahakan sesuai ketentuan.
· Pada KPPN Wonosari, Perikatan PPK dengan pihak ketiga telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, yaitu penataan aula dalam rangka belanja penambahan nilai gedung dan
bangunan KPPN Wonosari. Kontrak kerja telah ditandatangani pada tanggal 14 Pebruari
2017 dengan SPK nomor SPK-01/WPB.15/KP.03/SPK/2017. Jangka waktu penyelesaian
pekerjaan adalah tanggal 14 s.d 27 Pebruari 2017. Pihak penyedia barang menyelesaikan
pekerjaan pada tanggal 22 Pebruari 2017 dan diserah terimakan kepada KPPN pada tanggal
27 Februari 2017.
· Pada KPPN Wates, untuk periode pembinaan semester I tahun 2017, dalam penggunaan

99 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

dana DIPA pada KPPN Wates telah dilaksanakan perikatan oleh PPK sesuai ketentuan yang
berlaku.
c. Pengelolaan Aset

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari dan KPPN Wates telah melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN sesuai
Pedoman Pengamanan BMN.

d. Sarana Prasarana dan Tata Ruang

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari dan KPPN Wates secara umum penataan ruang dan fasilitas yang ada telah
sesuai dengan Pedoman Standar Tata Ruang yang telah ditetapkan. Dalam upaya pencanangan
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta peningkatan
pelayanan terhadap pelanggan, KPPN Yogyakarta selalu berkoordinasi dengan pihak Gedung
Keuangan Negara Yogyakarta sehingga dapat terpenuhinya standar pelayanan sesuai ketentuan/
pedoman yang berlaku pada proses penataan ruangan guna memberikan kenyamanan kepada
pelanggan.

5. Pengendalian Internal
a Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari dan KPPN Wates terkait Sistem Pengendalian Internal dapat diambil kesimpulan
bahwa:

· KPPN telah membangun lingkungan pengendalian yang mampu menimbulkan perilaku
positif dan kondusif untuk penerapan pengendalian internal dan manajemen yang sehat
melalui kegiatan GKM.

· Pemantauan pengendalian internal telah dilaksanakan secara periodik untuk kegiatan:
o Penerbitan SP2D LS Non Gaji
o Persetujuan permintaan TUP
o Laporan Konsolidasi Saldo Kas (Buku Putih)
o Penyusunan laporan BMN lingkup KPPN
o Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah
o Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan/jasa melalui
pengadaan langsung dengan mekanisme LS

· Laporan pemantauan pengendalian internal telah disampaikan sesuai Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian
Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian
Keuangan.

b. LHP Aparat Pengawas

Pada Semester I Tahun 2017 baik KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun KPPN Wates
tidak dilakukan audit oleh pengawas fungsional APIP/ BPK.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 100

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
a. Komunikasi dan Koordinasi Internal

Dalam rangka melaksanakan tugas selaku Kepala KPPN, melaksanakan kegiatan komunikasi
dan koordinasi internal, Kepala KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun KPPN Wates telah
melaksanakannya sesuai SOP KEP-287/PB/2015 dan Buku Pedoman Kerja KPPN, antara lain
dalam bentuk sharing session, FGD dan Gugus Kendali Mutu .

b. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal
Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada Semester I Tahun 2017, terdapat beberapa

kegiatan yang belum dapat dilakukan oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun KPPN
Wates terkait koordinasi eksternal, antara lain:

KPPN Yogyakarta
Beberapa kegiatan yang melibatkan KPPN Yogyakarta dalam melaksanakan komunikasi

eksternal sebagai berikut:
1. Penelitian atas Pelaksanaan Dana Desa pada Desa Jogotirto, Berbah, Sleman dan Desa

Wirokerten, Bantul;
2. Mengunjungi SMA Negeri 1 Kalasan dalam rangka Hari Bhakti Perbendaharaan Tahun 2017

dengan misi mengenalkan Tugas dan Fungsi KPPN;
3. Menindaklanjuti surat S-17/PB/2017 dalam rangka percepatan penyampaian data NPWP

Bendahara SKPD
4. Menghadiri Pengarahan Wakil Gubernur DIY dan Penjelasan terkait Pelaopran Pelaksanaan

Program / Kegiatan Tahun 2017 pada tanggal 29 Maret 2017
5. Menghadiri undangan Asosiasi Perhotelan untuk memberikan penjelasan mengenai

mekanisme pembayaran tagihan secara LS dalam pencairan dana APBN.
6. Liputan TVRI pada saat acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada KPPN

Yogyakarta tanggal 27 Februari 2017
7. Liputan Koran Kedaulatan Rakyat terbitan tanggal 1 Maret 2017.

Gambar 29. Pelaksanaan komunikasi eksternal pada KPPN Yogyakarta
1.

101 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KPPN Wonosari

Beberapa kegiatan yang melibatkan KPPN Wonosari dalam melaksanakan komunikasi
eksternal sebagai berikut:

1. Membangun forum koordinasi secara rutin dengan satker melalui group media sosial
Whatsapp dengan nama group “Forum KPPN Wonosari” yang beranggotakan sekitar 103
orang;

2. Melaksanakan kegiatan bersama Pemda setempat baik formal maupun informal;

3. Melaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat setempat dalam rangka mendukung
pelaksanaan “Go Green”

4. Selalu menjalin komunikasi yang berkelanjutan dengan Jajaran Muspida setempat dengan
secara aktif mengikuti kegiatan ataupun menghadiri undangan.

5. Forum koordinasi secara rutin dengan satker dilakukan setiap ada peraturan baru dengan
mengundang satker atau dilakukan pendampingan.

6. Layanan Billing Corner telah disediakan di ruang Layanan Front Office.

KPPN Wates
1. Forum koordinasi secara rutin dengan satker dilakukan setiap ada peraturan baru dengan

mengundang satker atau dilakukan pendampingan.

2. Nomor kontak Bupati, Kepala DPPKAD, pimpinan bank/pos mitra kerja, KPA yang menjadi
mitra kerja dan daftar alamat satker, beserta nomor telepon dan alamat email telah
didokumentasikan dengan baik di sekretaris kepala kantor.

3. Melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka menjalin keakraban melalui event formal
maupun informal melalui kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan pada bulan Januari 2017
dengan mengadakan kerja bakti di sekeliling kantor dengan mengakrabkan dengan
masyarakat setempat.

4. Kepala Kantor aktif menghadiri undangan-undangan dari Pemda, atau satker dalam rangka
hari nasional atau HUT satker/Pemda.

5. Profil KPPN telah disusun dalam leaflet yang dapat dibawa dan dibagikan saat bertemu
dengan para pimpinan daerah atau satker.

6. Semua sarana publikasi berjalan dengan baik, seperti: website, sms center, majalah dinding,
buletin, spanduk, banner atau baliho.

7. Layanan Billing Corner telah disediakan di ruang Layanan Front Office.
8. Sosialisasi terkait prosedur pencairan dana dan penyampaian RPD (renkas) minimal satu

kali dalam setahun, kepada para rekanan setempat melalui forum asosiasi pengusaha jasa
pengadaan barang/jasa belum dilaksanakan.

9. Menjalin hubungan dengan media setempat yang memungkinkan untuk melakukan publikasi
data realisasi anggaran setiap triwulan belum dilaksanakan.

10. Menyelenggarakan acara talk show atau dialog melalui radio atau TV setempat setiap triwulan
atau semester tentang berbagai topik seputar pelaksanaan tugas KPPN, MPN G2 dan topik
keuangan negara lainnya telah dilakukan dengan bekerja sama dengan harian Kedaulatan
Rakyat dalam acara kegiatan pencanangan/Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM pada KPPN Wates pada tanggal 27 Februari 2017.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 102

7. Kepuasan Pegawai

Penilaian kepuasan pegawai dilakukan melalui survey kepuasan pegawai terhadap tata kelola
KPPN. Survey ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai
terhadap dukungan teknis operasional KPPN.

Survey dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dengan responden pejabat/pegawai yang
melaksanakan tugas fungsi berkaitan dengan pelayanan perbendaharaan, yaitu pejabat/
pegawai pada Seksi Pencairan Dana/PDMS, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi/VeraKI,
serta pegawai front office Subbagian Umum. Teknik survey yang dapat dilakukan antara lain
melalui penyebaran kuesioner maupun wawancara.

Kriteria Survey Kepuasan Pegawai meliputi :
1. Sarana dan Prasarana

2. SDM dan Pengembangan Kompetensi

3. Penghargaan terhadap kinerja pegawai

Tabel 57. Kriteria Penilaian Kepuasan Pegawai :

Nilai IKP Persentase Nilai IKP Kriteria IKP

0,81-1,00 81%-100% Sangat Puas

0,66-0,80 66%-80% Puas

0,51-0,65 51%-65% Cukup Puas

0,35-0,50 35%-50% Kurang Puas

0,00-0,34 0% - 34% Tidak Puas

Hasil survey kepuasan pegawai terhadap tata kelola pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari,
maupun KPPN Wates adalah sebagai berikut:

Tabel 58. Hasil Survey Kepuasan Pegawai

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 Jumlah Responden 37 12 12
2 Rata-rata tingkat kepentingan (skala 5) 4,8 4,9 4,8
3 Rata-rata tingkat kepuasan (skala 5) 4,2 4,9 4,7
4 Indeks Kepuasan Pegawai 84,47% 97,82% 93,74%

Dari Indeks Kepuasan Pegawai yang merupakan hasil survey pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari, dan KPPN Wates dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pegawai terhadap
dukungan teknis operasional KPPN secara umum adalah sangat puas.

103 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

B. INOVASI DAN PRESTASI

B. INOVASI DAN PRESTASI

1. Inovasi KPPN

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan baik yang berupa gagasan/
ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik merupakan suatu
pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak
ada kemudian muncul gagasan dan praktek inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari
perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Pembinaan dan supervisi
terkait inovasi diharapkan mampu memberikan motivasi KPPN agar terus membangun dan
menumbuhkembangkan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah proses, mekanisme
pelayanan serta peningkatan kapasitas Sumber daya manusia aparatur pelayanan. Target yang
ingin dicapai adalah:
a. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
c. Mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik pada KPPN.

Terkait Inovasi akan diulas lebih lanjut pada Sub Bab B Bab III ini.

2. Prestasi KPPN

Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terdapat beberapa prestasi yang
diraih baik oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates. Terkait prestasi akan
dibahas pada Sub Bab C Bab III ini.

A. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
Atas hasil pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.

Yogyakarta Periode Semester I Tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan yang telah
dituangkan dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Laporan Penilaian Kinerja masing-masing
KPPN dan telah mendapat tindak lanjut dan umpan balik dari KPPN.

Tabel berikut merupakan ringkasan dari rangkaian kegiatan pembinaan, mulai dari
pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pembinaan, penyampaian
tanggapan/ tindak lanjut dari KPPN serta hasil penilaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait
tanggapan/ tindak lanjut dari KPPN:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 104

Tabel 59. Matriks Pembinaan dan Supervisi Semester I Tahun 2017

Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

Tanggal Pelaksanaan Pembinaan 23 s.d. 30 Mei 2017 16 s.d. 22 Mei 2017 8 s.d. 15 Mei 2017

LHPS S-1662/WPB.15/2017 S-1591/WPB.15/2017 S-1647/WPB.15/2017 tanggal
Tanggapan/Tindak Lanjut KPPN Tanggal 01 Agustus 2017
tanggal 21 Juli 2017 31 Juli 2017
S-3154/WPB.15/KP.01/2017
Tanggal 14 Juli 2017 SP-170/WPB.15/KP.03/2017 S-535/WPB.15/KP.02/2017

tanggal 2 Juni 2017 tanggal 19 Juni 2017

Penilaian Kanwil terhadap Tindak Dari 16 Rekomendasi, dinilai Dari 12 Rekomendasi, dinilai Dari 8 Rekomendasi, dinilai 8
12 point sesuai dan tuntas point sesuai dan tuntas
Lanjut KPPN 16 point sesuai dan tuntas

Penyelesaian Akhir KPPN terhadap Dari seluruh rekomendasi Dari seluruh rekomendasi Dari seluruh rekomendasi
telah ditindaklanjuti KPPN telah ditindaklanjuti KPPN
Penilaian Kanwil telah ditindaklanjuti KPPN Wonosari dan tuntas Wates dan tuntas

Yogyakarta dan tuntas



B. INOVASI DAN PRESTASI

1. Inovasi KPPN

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan baik yang berupa gagasan/
ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik merupakan suatu
pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak
ada kemudian muncul gagasan dan praktek inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari
perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Pembinaan dan supervisi
terkait inovasi diharapkan mampu memberikan motivasi KPPN agar terus membangun dan
menumbuhkembangkan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah proses, mekanisme
pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan. Target
yang ingin dicapai adalah:
a. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
c. Mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik pada KPPN.

Berdasarkan hasil pengamatan Tim pembinaan dan Supervisi pada Semester I Tahun 2017,
berikut ini inovasi yang dilakukan oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates:

105 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Gambar 30. Inovasi pada KPPN INOVASI

KPPN Yogyakarta

a. e-Billing

Dalam rangka penyediaan alternative sarana
penyampaian pengaduan secara tidak langsung
dalam rangka pelaksanaan Whistle Blowing System
Kementerian Keuangan, KPPN Yogyakarta telah

1 menyediakan dropbox Whistle Blowing System (WiSe)
yang ditempatkan di ruang pelayanan KPPN Yogyakarta.
Pengaduan tertulis yang disampaikan pada dropbox
WiSe akan diteruskan kepada Unit Kepatuhan Internal
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/
atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

b. Pendopo Jogja

Pendopo Jogja merupakan aplikasi berbasis web (app.
kppnjogja.net/home) sebagai sarana bagi satuan
kerja lingkup pembayaran KPPN Yogyakarta untuk

2 mengirimkan ADK surat permohonan, mendapatkan
verifikasi awal, sekaligus alat monitoring status tindak
lanjut surat permohonan yang memerlukan tanggapan
dari KPPN Yogyakarta.

c. Taman Anti Gratifikasi

Inovasi ini dibuat dalam rangka membangun KPPN
Yogyakarta menuju Kantor Layanan ber Zona Integritas
WBK/WBBM. Inovasi ini merupakan taman kawasan
hijau kecil dalam ruangan yang dilengkapi dengan

3 monitor yang berisikan tulisan berjalan dan diagram
alur tentang proses pengaduan apabila ada indikasi
penyimpangan pada proses bisnis di KPPN. Dalam
inovasi ini KPPN berusaha mengajak stakeholder untuk
mendukung gerakan anti gratifikasi dan anti korupsi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 106

Gambar 31. Inovasi pada KPPN Wonosari

KPPN Wonosari INOVASI

a. Penyediaan Mesin EDC (Electronic Data Capture)

KPPN Wonosari bekerja sama dengan Bank BRI Cabang
Wonosari dalam penyediaan mesin EDC. Tujuannya
1 adalah untuk memberi kemudahan bagi bendahara

satker maupun masyarakat luas dalam melakukan

transaksi penerimaan negara melalui MPN G2 di KPPN.

b. Grup Whatsapp Satuan Kerja

KPPN Wonosari memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi dan sosial media untuk membuat grup chat

yang beranggotakan petugas satuan kerja dan pegawai

2 KPPN Wonosari. Melalui grup chat ini, diharapkan KPPN
Wonosari dapat memberikan pelayanan konsultasi

kepada satker tanpa batasan waktu dan lokasi. Layanan

ini juga sekaligus sebagai sarana silaturahmi antara

KPPN Wonosari dengan satuan kerja.

c. Loker Helm

Loker helm adalah inovasi KPPN Wonosari berupa
penyediaan tempat khusus untuk menyimpan helm
milik mitra kerja yang datang ke KPPN Wonosari dengan

3 mengendarai sepeda motor. Helm yang disimpan di
loker akan lebih aman dari resiko terjatuh dari motor
yang sedang diparkir sehingga diharapkan menambah
kenyamanan mitra kerja yang sedang menyelesaikan
kepentingannya di KPPN Wonosari.

107 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Gambar 32. Inovasi pada KPPN Wates

KPPN Wates INOVASI

a. Mesin EDC (Electronic Data Capture)

Mesin EDC yang disediakan oleh KPPN dapat
digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan transaksi

pembayaran pajak, bukan pajak dan cek saldo. Mesin

1 EDC ini disediakan sebagai tindak lanjut dari penyediaan
e-Billing Corner yang sudah lebih dulu dilakukan oleh

KPPN Wates. Setelah membuat e-billing, satker dapat

langsung melakukan penyetoran pajak maupun bukan

pajak pada mesin EDC di KPPN Wates sehingga tidak

harus melakukan setor tunai ke bank.

b. Media Edukatif Publik
Dalam rangka menyampaikan informasi yang dianggap

perlu diketahui masyarakat secara luas dan lebih

2 memasyarakatkan eksistensi KPPN khususnya di
Kabupaten Kulonprogo, perlu dibuat media khusus

sebagai tempat pemasangan spanduk yang diletakkan

ditempat yang dapat dengan mudah dibaca atau dilihat

oleh masyarakat.

c. Mini TLC (Treasury Learning Center)

Mini TLC merupakan ruangan yang nyaman, dilengkapi
dengan PC Helpdesk, buku-buku peraturan, buku

3 penunjang lain, yang dapat dimanfaatkan untuk
sarana pembelajaran bagi satker yang membutuhkan
bimbingan teknis dari petugas KPPN Wates terutama
terkait dengan aplikasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 108

2. Prestasi

a. KPPN YOGYAKARTA

Prestasi yang diraih oleh KPPN Yogyakarta selama beberapa tahun ini antara lain:
· Memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dengan nomor seri FS 643095.
· Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 15 November 2016 Nomor KEP-102/
WPB.15/2016.
· Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor
KEP-105/WPB.15/2016.
· Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.
· Peringkat II Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.

b. KPPN Wonosari

Prestasi yang berhasil diraih KPPN Wonosari antara lain
· Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah

Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November
2016 Nomor KEP-105/WPB.15/2016.
· Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat
Satker KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil
Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-
106/WPB.15/2016.
· Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-107/
WPB/2016.

109 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

c. KPPN Wates
Prestasi yang berhasil diraih KPPN Wates antara lain

· Peringkat enam Penilaian Kinerja Pengelolaan Kinerja KPPN Tipe A2 Tahun 2015
· Peringkat sepuluh Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN Tahun 2015
· Peringkat pertama Nilai Kinerja Organisasi tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

D.I Yogyakarta Tahun 2015
· Peringkat pertama Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja KPPN

Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun
2016.
· Peringkat ketiga Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.
· Peringkat ketiga Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
Semester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DIY.

Gambar 33. Piagam Prestasi pada KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 110

C. PENIL A I A N K I N E R J A KPPN

C. PENILAIAN KINERJA KPPN

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.01/2012 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan dan
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tanggal 28 April 2016
tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kriteria
penilaian kinerja KPPN terdiri dari:
1. Penilaian Kinerja Pelayanan Perbendaharaan;
2. Penilaian Kinerja Pelayanan Tugas Kuasa BUN;
3. Penilaian Kinerja dan Tata Kelola ;
4. Penilaian Inovasi;
5. Penilaian Prestasi.

Berdasarkan mapping kinerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I
Yogyakarta, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 60 Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Semester I Tahun 2017 Berdasarkan Tipe

Penilaian Kinerja KPPN Nilai Nilai
Inovasi Prestasi
No KPPN Kinerja Pelayanan Kinerja Pelaksanaan Kinerja dan Jumlah
Perbendaharaan Tugas Kuasa BUN Tata Kelola 150 250
1 YOGYAKARTA 97,14
1 WONOSARI KPPN TIPE A1 PROVINSI 150 150
2 WATES 95,21 145 230
30 40 27,14 96,15
96,17
KPPN TIPE A2

27,90 40 27,31

28,80 40 27,35

Rata-rata

Tabel 61. Mapping Kinerja KPPN Periode Semester I Tahun 2017

UNSUR PENILAIAN KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Perhitungan Nilai
Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai

A. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 25,00 30,00 22,90 27,90 23,80 28,80
2 Indeks Kepuasan Layanan 5,00 5,00 5,00

B. Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

1 Pembinaan Satker 10,00 10,00 10,00
20,00 40,00
2 Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana 20,00 40,00 20,00 40,00 10,00

3 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 10,00 10,00 5,00
4,85
C. Kinerja dan Tata Kelola 4,75
2,93 27,35
1 Kinerja Organisasi 5,00 4,55 3,00
2,82
2 Manajemen SDM 4,25 5,00 4,00

3 Manajemen Keuangan 5,00 4,85 96,15
145,00
4 Tata Usaha dan Rumah Tangga 2,89 27,06 3,00 27,31 230,00
471,15
5 Pengendalian Internal 3,00 3,00

6 Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 3,00 2,91

7 Kepuasan Pegawai 4,00 4,00

Nilai Kinerja KPPN = Jumlah A s.d. C 97,14 95,21

NILAI INOVASI 150,00 150,00

NILAI PRESTASI 250,00 150,00

TOTAL NILAI 497,14 440,21

111 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

D. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

D. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Permasalahan Rekomendasi
4
No. Unsur Pembinaan dan 5
Supervisi

1 2 21PAa..ekp nsl ac(bRRiaektsSa..a.ieesbuKeiKiKslkkOtaamMhPPsPaaa3SSaPppPPPeanAtPkNiiNsNNeettrntuugpeWYeaWlllduroaaaaaroIssganItiinyTy1eN23eKPasTuM.dM.me.raoPeuissdSitgSSkrPdueeaaaabakaisalN:rrprtaaeta/tihkahkamknkaaYepeetutdmotrarrukt3agrrrsriSeLaLyhds(ntaiaPntiaanitawgpPkiKrkkasgkkaaaaoEAiaotjursarLuens)2dtsYnnAakrPfosdiKmaeKtrga0sHaamnSHrylteupeinkAamldpam1aaegkNaaestragalapuArihatd6brmuisoaAtlsaamaaeltNi2otrain)mnaieuP8gstlTnliaraKkyUFoseMaieePaelvuGrPntlnblbkaiirAanggaieermsttSeasutpkibiIeaaampSIKseDmlBrndeaalUlie.uarltIY2Asmumk.moYbu0KSeibogaor1rHAPmgyanh7itPAaytioBeen(aNkInNprnm4UaksDaeo1YNareaiJrnmotl8arbPmiatgk1yuaBaoyioaa0trNauh.((n4nSk44s.oSng)a1-en1De8rbr9a8dStdn3ea1n3adIal2T44unnmkaP/0m0geaWa)ke)ptmnaePmandlnuBdaaen.ahknSm1eSd5Dmpptua/iiaegeurKrserianPposkt.gps0alwteiuarb1ehoirte/merk2jlTdreakr0drrawaOv1antnaMv7tesabirdfdkaiSosyaaanrPastnmiiaAntdigNasaKesrKiliaPluPPPNNKPaSadPtP-taaaPe8tssaN3ers2j3aau/riwgWr(aoatiaiPtrgobBtadsaa.)en1dngse5gDeag/erStKaakSIPleT.m20rBPe81ette-/lebea2r0rsk02keure1a-bk2i7jutal0atnbdu1ea7kllnoumaNnmkofonimrnanmfdoiraarymnsiyaaasi KPPN telah memb
A user password On
1 SOP Nomor KP.13
a PB/2015 dan belu
DSITP kemudian K
ulang sesuai deng
KP.01/2017 tangg
Permohonan Pem
Aplikasi Online M

dengan saat ini b
dari DSITP

(Semester I Tahun 2017)KPPN. (tgl.30 Mei 2017) agar segera dikirim ulang melalui HAI DJPBN.
Atas penjelasan
bca... KKKPPPPPPNNN WYWoaogtnyeaosksaarritab DSITP 1). sPssdseaeeoesntskhkueuuieanrdmrbiganidegthyaaneannnt.ytagiasdsLauiaaanrakpgasgaotauarrdparrdaaenlitrelssasbpuemeiehrtbruapmedtjiulriuiyktaneamantrnantgadia,bganbkanearlnum 1. Surat persetu
terselesaikan. surat permintaa
Perubahan Data supplier 1). sSpdpuueialprradsapkaetluiteSdkuraaajubttnkaaeednlsuraupmNlapeompnd.loiiWtenaerap.r1dbkli4tkiimti.afkPasaaAninkSSss.sPPuuuAAdprSN.pa7lt,i.espKree.Phr.N0sinea4gtm.u0gjua1un-at2indd5nea3ymkahim,kanileaanpnmgephrumeanrmiunybbtaaaanahtgnapdnrpiotedseraerubtsbaitapksheauannpneparnbldiaeiatrmalantaehlSasPhu2rDat 2 dan 3. Surat
dengan surat p
idsai npeisrsi estuurjautapneprseerutubjauhaanntiNdIaPk(sSe-s9u1a5i./WHaPlBn.y1a5t/eKnP.t0a1n1g0p/e2n0o1n7a)k.tifan format baku pe
format baku te

2). Antara hal surat 1122) dmapdageaenannnr3ogi)npun.aerfoankUrntynmiugftaisuanupktinefsm.nau,anepsfnpessgsliuirhuerairaanntildeydpabaeerinnhri/sggdeabtinbueajrsubkuaeurndkaaat,n 4. Dokumen se
supplier, namun permintaan satker. 1 karena terla
PSJseauertrsnkaeetdtrpueuejurnrsatauenlktnuypPjaueearpunrebbrpaueehbranaunhbdaaNanhPhaNWnaPPtrWidadPaaakndnasnneaPsmpureaaomipvdieleiigknnagrsweaikaneiD.ns(uinS.rIga-,.8t s2pYe3edo/ramWgnPiygnBatsa.1kuar5ana/rtKstapP.ate0kr1em/r,2in0t1a7an pemborosan k

Kantor Wilayah D i re k t o r 3).
at

tanggal 28-2-2017)

1. Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
Periode Sebelumnya Semester II Tahun 2016

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN YOGYAKARTA

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

 A PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
1 Penatausahaan Pengeluaran Negara

a Penerbitan/ Pelaksanaan Penerbitan /penggantian KIPS pada Perdirjen
penggantian KPPN Yogyakarta secara umum telah sesuai dengan Perbendaharaan
KIPS ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-41/
Nomor PER-41/PB/2011 Tentang Perubahan Atas PB/2011 dan
b Aksesibiltas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- KEPDIRJEN Nomor
Satker pada 57/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah 287/PB/2015
aplikasi OM Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana
SPAN (SP2D). Namun demikian, berdasar hasil monitoring
terhadap database KIPS diketahui bahwa terdapat dua
KIPS dari Dishutbun DIY (049093) dengan NIP sama
namun nama berbeda,yaitu KIPS atas nama:
Sumihasih dan Tambeng Sayuti
BA Penyerahan Username dan password OM SPAN KEPDIRJEN
atas satker Disperindagkop dan Pertanian Kota Perbendaharaan
Yogyakarta (401770) yang telah dimintakan oleh KPPN Nomor KEP-287/
Yogyakarta dengan surat nomor S-2546/WPB.15/ PB/2015 dan KEP-261/
KP.01/2016 tanggal 04-08-2016 belum terlampir. PB/2016

c Penerbitan SPM satker Balai Tamnas Gunung Merapi (548316) PMK.190/
SP2D LS Non tgl.27-10-2016 No. 139 untuk pembayaran tunjangan PMK.01/2012 dan KEP-
Gaji Non kinerja jenis SPM tertulis 07 (Langsung), seharusnya 287/PB/2015
Kontraktual 04 (Gaji Lainnya)
SPM satker Lanud Adisutjipto tgl.26-10-2016 No.445
dan 446 untuk pembayaran belanja barang, jenis SPM
tertulis 04 (Gaji Lainnya) seharusnya 07 (Langsung)

113 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

113

D. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian

Seksi

KPPN agar lebih teliti dalam melakukan perekaman Seksi Telah diperbaiki Tuntas
data pegawai yang akan diterbitkan KIPS nya MSKI

KPPN Yogyakarta agar segera menerbitkan BA Seksi MSKI KPPN Yogyakarta Tuntas
Penyerahan Username dan password OM SPAN atas belum menerbitkan BA Tuntas
satker Disperindagkop dan Pertanian Kota Yogyakarta Penyerahan Username
dan password OM
SPAN atas satker
Disperindagkop dan
Pertanian Kota Yogya
karena belum ada
permohonan dari satker
ybs.
KPPN Yogyakarta agar lebih teliti dalam menguji Seksi PD Untuk jenis SPM tidak
kebenaran SPM. bisa dilakukan koreksi
data. Namun hal ini akan
menjadi perhatian kami
dan akan lebih teliti
dalam menguji kebenaran
SPM

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 114

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

114

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi PMK.190/
PMK.01/2012 dan KEP-
d Penerbitan Dari hasil pencocokan SPM dengan karwas kontrak 287/PB/2015
SP2D LS SPM satker Yanma Polda DIY (643695) tgl.26-10-
Non Gaji 2016 no.95 untuk pembayaran atas rekanan CV
Kontraktual Senang Jaya, seharusnya untuk pembayaran termin
terakhir pekerjaan, namun pada uraian SPM belum
mencantumkan tanggal dan nomor BAST

   Dari hasil pencocokan SPM dengan karwas kontrak  PMK.190/
SPM satker Satbrimob (643791) tgl.27-10-2016 no.182 PMK.01/2012 dan KEP-
untuk pembayaran atas CV Bintang Nusantara, uraian 287/PB/2015
SPM belum mencantumkan tanggal dan nomor
addendum. Sedang pada karwas kontrak terdapat
masa pemeliharaan 14 hari. Jika BAST tgl.16-10-2016
maka pengajuan SPM paling cepat tgl.31-10-2016
namun KPPN Yogyakarta telah menerbitkan SP2D tgl.
28-10-2016

e Penerbitan Berdasarkan, Daftar ralat/ perbaikan data rekening PER-37/PB/2009 dan
SP2D Retur/ penerima (Lamp surat Kopertis Wil V/ 400059) PMK.190/PMK.01/2012
Pengembalian No.2766/K5/KU/2016 tgl.29-09-2016; SPM Kopertis serta KEP-287/PB/2015
Penerimaan Wil V No.35/400059/2016 tgl.04-10-2016; Fotocoppy
butab BCA an.Fiqri Rozi dengan norek.0580595413;
SPM Retur KPPN Yogyakarta no.00291A/999098/2016
tgl.10-10-2016;
Terdapat perbedaan penulisan norek an.Fiqri
Rozi: pada daftar ralat (0580595413); SPM Satker
(058059413); pada butab (0580595413); pada SPM
Retur KPPN (058059413). Ketidaksesuaian tersebut
menyebabkan terjadinya retur kembali atas dana yang
seharusnya ditujukan kepada Fiqri Rozi dengan alasan
Rekening Supplier Tidak Aktif/ Salah/ Tidak ditemukan.
Data pada OMSPAN tgl.10-11-2016 penyelesaian atas
SP2D Retur KPPN Yogyakarta masih dalam status”
belum proses”

115 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

115

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
KPPN Yogyakarta agar melakukan koreksi uraian SPM Subbag/ Telah dilakukan Penyelesaian
dengan menambahkan tanggal dan nomor BAST. konfirmasi ke satker
Selanjutnya KPPN Yogyakarta agar lebih teliti dalam Seksi Yanma POLDA DIY untuk Tuntas
melakukan pengujian SPM Seksi PD mengajukan koreksi SPM Tuntas
KPPN Yogyakarta agar melakukan konfirmasi  Seksi PD ke KPPN, sesuai surat
kepada satker SATBRIMOB Polda terkait jaminan Kepala KPPN Yogyakarta Tuntas
pemeliharaan dan melakukan koreksi uraian SPM Seksi Bank Nomor S-4695/WPB.15/
dengan menambahkan tanggal dan nomor jaminan KP.01/2016 tanggal 14
pemeliharaan Desember 2016
Telah dilakukan
KPPN Yogyakarta agar lebih teliti dalam melakukan konfirmasi sesuai surat
pengujian kebenaran surat ralat rekening Satker, SPM Kepala KPPN Yogyakarta
Retur. tanggal 9 Desember
KPPN Yogyakarta agar segera menyelesaikan SP2D 2016 Nomor S-4620/
Retur dimaksud. WPB.15/KP.01/2016 ke
Satbrimob terkait jaminan
pemeliharaan atas CV
Bintang Nusantara dan
jika memang terdapat
jaminan pemeliharaan
namun belum
dicantumkan pada uraian
SPM, akan diminta untuk
segera melakukan koreksi
SPM
Selanjutnya terhadap
pengujian penulisan
nomor rekening pada
daftar ralat dan pada
fotocopy buku tabungan
akan menjadi perhatian
kami, sehingga tidak
terjadi retur kembali.
Terkait retur a.n. Fiqri
Rozi, telah diterbitkan
daftar SP2D tanggal
16 Nov 2016 Nomor
1603014110001,
sebesar Rp.2.100.000,-
pada rek.BCA Nomor
0005539403541000

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 116

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

116

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

f Penerbitan Surat tanggapan koreksi no.S-3316/WPB.15/ PER-37/PB/2009 dan
Surat KP.0121/2016 tgl.03-10-2016 sebagai tindak lanjut PMK.190/PMK.01/2012
Tanggapan surat permintaan koreksi data SPM/SP2D Polresta serta KEP-287/PB/2015
Koreksi SPM/ Yogyakarta (643831) tgl.30-09-2016 tidak ada lampiran
SP3B-BLU/ SPM sebelum koreksi. Nilai uang pada kolom nilai
SP2HL/SP4HL semula dan nilai koreksi pada lamp. detail permintaan
koreksi tidak sesuai dengan lamp.tanggapan koreksi.

g Pengesahan  Penulisan nama pegawai an. Dra.Nuryatie Ahmad PMK.190/PMK.01/2012
SKPP pada surat pengesahan SKPP no.SP-1302/WPB.15/ dan KEP-287/PB/2015
KP.01/2016 tgl.31-10-2016 tidak sama dengan SK;
h
i  Aplikasi  Arsip Surat Pengantar SKPP No.SP-1277/WPB.15/
KP.0121/2016 tgl.17-10-2016 an. Seto Budi Waluyo
Konversi tidak dilampiri SK Mutasi; dan

 Surat Pengantar SKPP no.SP-1219/WPB.15/KP.0121
tgl.06-10-2016 an.Suprijono menurut routing slip
diterima tgl. 04-10-2016 namun baru disampaikan
Pelaksana Pencairan Dana tgl.05-10-2016. Hal ini
menyebabkan SKPP diproses lebih dari 1 hari tidak
sesuai dengan SOP KP.12.065

 KPPN Yogyakarta telah membuat scanning dokumen  KEP-287/PB/2015 dan
asli JUM, asli Surat Kuasa dari PPK dan asli konfirmasi KEP-261/PB/2016
dari penerbit JUM, namun sebagian besar coppy
digital belum dilengkapi hasil scanning tanda tangan
PPSPM

 Berdasar hasil monitoring pada database konversi  KEP-287/PB/2015 dan
dapat disimpulkan bahwa masih terdapat data KEP-261/PB/2016
pegawai KPPN yang masih terdaftar sebagai User

117 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

117

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
KPPN Yogyakarta agar melengkapi tanggapan koreksi Subbag/ Telah disampaikan Penyelesaian
dengan SPM sebelum koreksi; Agar menghubungi melalui surat tanggal 9
satker bersangkutan untuk memperbaiki detail Seksi Des 2016 Nomor S-4621/ Tuntas
permintaan koreksi sesuai dengan akun pada SPM Seksi PD WPB.15/KP.01/2016
sebelum koreksi dan SPM setelah koreksi; KPPN ke Polresta Yogyakarta Tuntas
agar lebih teliti dalam menguji kebenaran surat untuk melengkapi surat
permohonan koreksi. permintaan koreksi
dengan mengirimkan
KPPN Yogyakarta agar lebih teliti dalam membuat Seksi PD SPM sebelum koreksi dan
pengantar SKPP; Untuk tertib administrasi arsip Surat detail permintaan koreksi
Pengantar SKPP agar dilengkapi dengan SK; Petugas yang telah disesuaikan
KPPN agar selalu berpedoman pada SOP. dengan lampiran
tanggapan koreksi.
 Surat pengesahan

a.n.Dra. Nuryatie
Achmad telah diperbaiki
 Arsip SP SKPP a.n.Seto
Budi Waluyo telah
dilengkapi
 Akan lebih teliti dan
berpedoman pada SOP

 Pembuatan coppy digital selanjutnya agar Seksi PD  Selanjutnya keabsahan  Tuntas
dilengkapi dengan hasil scanning tanda tangan Jaminan Uang Muka
PPSPM yang mengesahkan surat konfirmasi akan selalu dilakukan
penerbit JUM. scanning

 Untuk tertib administrasi KPPN Yogyakarta agar Supervisor  Telah diperbaiki  Tuntas
segera memperbaiki database konversi dan
menghapus data pegawai yang sudah bukan lagi
berstatus pegawai KPPN Yogyakarta.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 118

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

118

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi  KEPDIRJEN
Perbendaharaan
2 Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara Nomor KEP-287/
PB/2015 dan KEP-
 Penerbitan  Laporan Pembukaan Rekening Satker SNVT 261/PB/2016
Surat Penyediaan Perumahan Prov DIY No.UM.03.02.20/
Persetujuan/ SNVT-PnP/VI/2016 tgl.30-06-2016 sebagai tindak
Penolakan lanjut atas surat persetujuan pembukaan rekening
Pembukaan oleh KPPN Yogyakarta No.S-1819/WPB.15/
Rekening KP.01/2016 tgl.10-06-2016 tidak sesuai dengan
format Lampiran VII PMK No.252/PMK.05/2014

   Laporan Pembukaan Rekening Satker Disperindagkop  KEPDIRJEN
dan Pertanian No.900/604 tgl.14-07-2016 sebagai Perbendaharaan
tindak lanjut atas surat persetujuan pembukaan Nomor KEP-287/
rekening KPPN Yogyakarta No.S-1825/WPB.15/ PB/2015 dan KEP-
KP.01/2016 tgl.14-06-2016 terlambat dan tidak 261/PB/2016
sesuai dengan ps 21 ayat (1) PMK.252/PMK.05/2014
yaitu: “KPA/ pemimpin BLU harus menyampaikan
Laporan pembukaan rekening kepada Kuasa
BUN Pusat/ Daerah paling lambat 20 (duapuluh)
hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan
pembukaan rekening”

3 Verifikasi Akuntansi

Penerbitan  LPJ Bendahara Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil KEPDIRJEN
Daftar LPJ DIY bulan Juli 2016 belum dilampiri Nota Konfirmasi Perbendaharaan
Bendahara Penerimaan Negara; Nomor KEP-287/
PB/2015 dan KEP-261/
 Satker MTsN Yogyakarta I belum menyampaikan LPJ PB/2016
Bendh bulan September 2016. Atas keterlambatan
tersebut telah diterbitkan surat sanksi penundaan
penerbitan SP2D atas SPM UP, TUP, GUP dan LS

119 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

119

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian

Seksi

 Format surat agar disesuaikan  Seksi  Format Laporan  Tuntas
Bank Pembukaan Rekening  Tuntas
satker sebagai tindak
 KPPN Yogyakarta agar membuat surat teguran atas  Seksi lanjut persetujuan
keterlambatan penyampaian Laporan pembukaan Bank pembukaan rekening
rekening satker. dari BUN (KPPN
Yogyakarta) akan
disesuaikan format
lampiran VII PMK Nomor
252/PMK.05/2014 dan
telah diberitahukan
kepada satker terkait.

 KPPN Yogyakarta
secara intensif telah
menegaskan kepada
seluruh satker agar
menyampaikan Laporan
Pembukaan Rekening
ke KPPN paling lambat
20 hari kalender
sejak diterimanya
surat permohonan
persetujuan pembukaan
rekening

 LPJ Bendh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil DIY Seksi Vera  LPJ Bendahara Tuntas
agar segera dilengkapi Nota Konfirmasi Penerimaan satker Pelaksanaan
Negara sedang Jalan Nasional telah
dilengkapi
 terkait surat sanksi penundaan penerbitan SP2D
terhadap satker MTsN Yogyakarta I agar dibuat surat  Sesuai PMK Nomor 162/
pencabutan. PMK.05/2013 diatur
tentang pengenaan
sanksi namun tidak
diatur tentang surat
pencabutan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 120

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

120

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

 B SUPERVISI STANDARD PELAYANAN PERBENDAHARAAN  

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a  Visi, Misi,  Berdasar surat Setditjen Perbendaharaan no.S-4827/  Berdasar surat
Peta Strategi, PB.1/2016 tgl.14-06-2016 tentang Pengarsipan Setditjen
Motto Dokumen Pengelolaan Kinerja Tahun 2016 pada Perbendaharaan
Layanan, dan point 4 tertulis: “ Diminta kepada Saudara (Para no.S-4827/PB.1/2016
Nilai-Nilai Kakanwil/ Para Kepala KPPN) untuk melakukan tgl.14-06-2016
Kementerian internalisasi kepada seluruh pejabat/ pegawai di tentang Pengarsipan
Keuangan unit masing- masing melalui GKM, brieffing pagi, Dokumen
distribusi leaflet (template terlampir), digital banner, Pengelolaan Kinerja
serta media lainnya dengan antara lain terkait: Tahun 2016
Urgensi pengarsipan dokumen pengelolaan kinerja;
Konsolidasi persiapan survey SFO ( di dalam contoh
leaflet lamp. S-4827 tersebut telah dibuat template
Visi dan Misi Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil/
KPPN. Berdasar penjelasan dari Kantor Pusat ( Bag.
OTL), Visi dan Misi Kanwil/ KPPN merupakan “ given “
dari Pusat.
b  Sarana dan  KPPN Yogyakarta telah memiliki sarpras yang bagus  UU No.25 tahun
Prasarana dalam mendukung tugas pelayanan, namun demikian tahun 2009
Pelayanan berdasarkan monitoring TIK dapat disimpulkan dan KEPDIRJEN
bahwa beberapa komputer memiliki spesifikasi yang PERBENDAHARAAN
kurang memadai sehingga kurang dapat mensupport Nomor KEP-222/
proses pelayanan. Terkait pengelolaan arsip, KPPN PB/2012
Yogyakarta telah melakukan dengan baik, namun
berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan terdapat
beberapa ruangan penyimpanan arsip yang rusak
berat.

C SUPERVISI STANDARD TATA KELOLA KPPN  
1 Kinerja Organisasi

Sistem Sesuai SE-06/PB/2016 terdapat enam prosedur wajib SE-6/PB/2016
Manajemen yang harus dilakukan KPPN ISO yaitu:
Mutu Pengendalian Dokumen; Pengendalian Catatan Mutu/
Arsip; Pengendalian Layanan Tidak Sesuai; Audit Mutu
Internal; Tindakan Perbaikan/ Pencegahan dan Rapat
Tinjauan Manajemen (RTM). Terkait Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM) sesuai SE-06/PB/2016 KPPN
Yogyakarta seharusnya melaksanakan RTM minimal
dua kali dalam setahun. Namun KPPN Yogyakarta baru
melaksanakan RTM satu kali untuk Tahun 2016 yaitu
pada bulan Juni 2016

121 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

121

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
 KPPN Yogyakarta agar menyesuaikan. Subbag/ Penyelesaian

Seksi  

Kasubbag  Telah dilaksanakan  Tuntas
Umum

 Guna kelancaran proses pelayanan, agar dapat  Kasubbag  Telah bersurat ke  Tuntas
dipertimbangkan pembaruan komputer dengan Umum Kantor Pusat dengan  
spesifikasi yang lebih memadai. KPPN Yogyakarta surat tanggal 9
agar dapat berkoordinasi dangan Pengelola GKN November 2016 Nomor
terkait perbaikan ruangan penyimpanan arsip, S-3828/WPB.15/
untuk keamanan arsip milik KPPN Yogyakarta. KP.01/2016. Pada
surat tersebut KPPN
Yogyakarta memohon
penambahan PC Unit
untuk mendukung tugas
pelayanan

KPPN Yogyakarta agar segera melaksanakan RTM KK dan KPPN Yogyakarta tidak Tuntas
sesuai SE-06/PB/2016 MR menggunakan SE-06/
PB/2016 sebagai dasar
penerapan ISO. Sehingga
RTM akan dilaksanakan
setelah auditor
surveilance menanggapi
jawaban dari KPPN atas
temuan minor pada audit
surveilance.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 122

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

122

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

2 Manajemen Keuangan
a Pengelolaan Pada SPTPL tgl.28-10-2016 no.203/WPB.15/ PMK.190/PMK.01/2012
Gaji/ Tunjangan KP.01/2016 tertulis perintah lembur an. Tukijan selama dan KEP-287/PB/2015
Pegawai 2 jam dan daftar hadir lembur tertulis 3 jam sedang
dalam SPM tgl.03-10-2016 no.00086T ybs dibayar 3
jam

b Penyelesaian  Bendahara Pengeluaran belum membubuhkan PMK.190/PMK.01/2012
Tagihan tanda tangan pada daftar perhitungan uang makan dan KEP-287/PB/2015
bl.Oktober 2016;
 SPP tgl.02-09-2016 No.00071T untuk keperluan
pembayaran belanja pegawai uang makan bulan
Agustus 2016 sebesar Rp 34.750.000,- belum
ditandatangani penguji SPP/ Penerbit SPM

3 Tata Usaha dan Rumah Tangga

Sarana Sesuai laporan SIMAK BMN terdapat 10 alat pemadam Kepdirjen
Prasarana dan kebakaran pada KPPN Yogyakarta yang seluruhnya Perbendaharaan
Tata Ruang dalam kondisi rusak berat, namun 7 buah telah Nomor KEP-261/
dilakukan penghapusan PB/2016

123 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

123

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Agar dilakukan perbaikan dan dibayarkan sesuai Subbag/ Penyelesaian
peraturan yang berlaku (SE-34/Th 2013)
Seksi
Agar dilengkapi
Kasubbag Telah dilakukan perbaikan Tuntas
Umum dan pembayaran telah
sesuai dengan daftar
hadir lembur

Kasubbag  Telah dilengkapi daftar Tuntas
Umum perhitungan uang
makan bl.Oktober
2016 yang sudah
ditandatangani
Bendahara
Pengeluaran;

 Telah dilengkapi SPP
Uang makan bulan
Agustus 2016 yang
telah ditandatangani
PPK

KPPN Yogyakarta agar berkoordinasi dengan GKN Kasubbag KPPN Yogyakarta telah Tuntas
terkait pengadaan tabung pemadam kebakaran Umum berkoordinasi dengan
atau merencanakan pada DIPA berikutnya guna GKN terkait pengadaan
pengadaan tabung pemadam kebakaran, mengingat tabung pemadam
pentingnya penggunaan tabung pemadam kebakaran.
kebakaran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 124

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

124

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

4 Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

  Komunikasi Dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi  Kepdirjen
dan Koordinasi eksternal terdapat beberapa hal yang belum Perbendaharaan
Eksternal terlaksana, diantaranya adalah: Nomor KEP-261/
Sosialisasi prosedur pencairan dana dan penyampaian PB/2016
RPD minimal satu kali dalam setahun, kepada rekanan
setempat melalui forum asosiasi pengusaha jasa
pengadaan barang/ jasa; Pembuatan buku saku
atau leaflet terkait profil KPPN yang dapat dibawa
dan dibagikan saat bertemu dengan para pimpinan
daerah atau satker; Penyelenggaraan talkshow
tentang berbagai topik seputar pelaksanaan tugas
KPPN, MPN G-2 dan topik keuangan Negara lainnya;
Menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi dan
realisasi anggaran tiap triwulan.

5 Kepuasan Pegawai

  Hasil Survei Dari kuesioner yang disebarkan pada waktu  Kepdirjen
Kepuasan pelaksanaan survei kepuasan pegawai pada KPPN Perbendaharaan
Pegawai Yogyakarta dengan Responden sebanyak 15 petugas Nomor KEP-261/
FO, CSO/SSO dan sebagian pegawai pada Sub Bag PB/2016
Umum masih terdapat beberapa pegawai yang
menyatakan kurang puas terhadap point pertanyaan
terkait: Ketersediaan komputer yang digunakan dalam
mendukung layanan telah sesuai kebutuhan dan
terkait Mutasi internal (rotasi) pegawai KPPN sesuai
dengan kompetensi pegawai. Disebutkan pada kritik
dan saran bahwa: Komputer yang tersedia lamban,
beberapa pegawai minta penggantian komputer dan
printer sedang terkait penempatan petugas CSO agar
dapat diutamakan yang muda- muda serta dibekali
dengan kemampuan aplikasi yang memadai.

125 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

125