LHPS Semester 1 Tahun 2017

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ Penyelesaian

Seksi Tuntas

Diharapkan Kepala KPPN dapat melaksanakan seluruh Kepala Telah dilaksanakan
tugas sebagaimana diamanatkan buku Panduan Kantor
Kepala KPPN

Atas survei kepuasan Pegawai tersebut agar dapat Kasubag KPPN Yogyakarta telah Tuntas
ditindaklanjuti. Umum mengajukan surat ke
Kantor Pusat terkait
Permohonan Permintaan
Barang untuk Pelaksanaan
Operasional Perkantoran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 126

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

126

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WONOSARI
SEMESTER II TAHUN 2016

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. a Penatausahaan Pengeluaran Negara

Aksesibilitas Ada beberapa dokumen yang kurang lengkap sesuai Surat Direktur
Satker Pada dengan Surat Direktorat Transformasi Perbendaharaan Transformasi
Aplikasi OM Nomor SR-7784/PB.8/2014 Tanggal 17 Nopember Perbendaharaan Nomor
SPAN 2014 mengenai Penyampaian User dan Password SR-7784/PB.8/2014
Pendaftaran OM SPAN tanggal 17 November
Data Kontrak 2014 Hal Penyampaian
user dan password
• Pendaftaran kontrak sudah sesuai dengan OMSPAN
 Peraturan Dirjen
ketentuan yang berlaku, namun setelah dilakukan PBN Nomor: PER-58/
pengecekan dokumen Kontrak dan dilihat dari PB/2013 tentang
aplikasi OM SPAN masih ada kontrak yang Pengelolaan Data
pendaftarannya melebihi 5 hari kerja dari tanggal Supplier dan Data
penandatanganan Kontrak. Selama bulan Juni Kontrak dalam SPAN
s.d 12 Oktober 2016 terdaftar 54 Kontrak yang  PMK 190/
didaftarkan. Dari 54 kontrak tersebut ada 30 PMK.05/2012 Pasal
kontrak yang terlambat tetapi sudah dilampirkan 35)
surat keterangan dari Satker, alasan keterlambatan
pendaftaran kontrak antara lain karena :
• Tertolak Aplikasi SPAN karena kesalahan perekaman
data,
• Keterlambatan rekanan dalam mengirim berkas
kontrak yang seharusnya tanggal 28 Maret 2016 ,
namun kekurangan databaru diterima pada tanggal
31 Mei 2016,
• Kurang cermatnya satuan kerja dalam memahami
peraturan.
• Hal ini diharapkan akan menjadi perhatian
satker agar ke depan tidak terlambat lagi dalam
mendaftarkan kontrak.

127 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

127

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

Agar kekurangan dokumen tersebut segera Seksi PDMS Telah ditindaklanjuti Tuntas
dilengkapi. dengan membuat
dan mengirimkan BA
Penyerahan User dan
Password OM SPAN

KPPN agar selalu menghimbau kepada satker untuk Seksi PDMS Akan menjadi perhatian Tuntas
menyampaikan data kontrak beserta ADK sesuai kami dan akan kami
dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 190/ tingkatkan pembinaan
PMK.05/2012 dan KEP-287/PB/2015 kami kepada satker agar
tidak terulang di masa
yang akan datang.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 128

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

128

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

Konversi ADK Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh petugas KEP-287/PB/2015

SPM FO Konversi KPPN Wonosari dalam melakukan

konversi ADK SPM telah sesuai dengan ketentuan

(KEP-287/PB/2015 tentang SOP pada KPPN).

Petugas FO Konversi juga selalu memastikan Satker

menyampaikan RPD sesuai ketentuan, termasuk RPD

yang diatas Rp200 juta.Namun Pada Laporan Rekap

RPD Mingguan Per KPPN bulan Agustus 2016 pada

OM SPAN pada Minggu ke 2 RPD lebih kecil dari

realisasi sedangkan di minggu ke 3 ada RPD yang tidak

ada realisasinya. Setelah di lihat aplikasi konversi

ada proses mengundurkan tanggal RPD dari tanggal

15 Agustus 2016 ke tanggal 19 Agustus 2016, namun

SP2D terbit tanggal 15 Agustus 2016 dengan Nomor

161491303001442 SPM Tanggal 15 Agustus 2016

Nomor SPM 00055T/098078/2016. Seharusnya pada

saat konversi SPM kalau RPD sudah diundur aplikasi

konversi akan menolak, tetapi ternyata SPM berhasil

dikonversi.

2 Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

a. Penerbitan • Permintaan konfirmasi dari satker ada yang tidak disertai PER-14/PB/2013
Nota Konfirmasi dengan cetakan data konfirmasi penerimaan negara
Penerimaan yang dicetak dari aplikasi Konfirmasi, seperti :
Negara • Permintaan konfirmasi penerimaan negara dari satker

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonosari
(653442) tanggal 12 Juli 2016, tidak dilengkapi dengan
cetakan data konfirmasi penerimaan negara (Cetakan
dari Aplikasi Konfirmasi)
• =>Jumlah transaksi 1
• Permintaan konfirmasi penerimaan negara dari satker
MTsN Ngawen Kab. Gunung Kidul (424559) tanggal
15 Juli 2016, tidak dilengkapi dengan cetakan data
konfirmasi penerimaan negara (Cetakan dari Aplikasi
Konfirmasi)
• => Jumlah transaksi 8
• Permintaan konfirmasi penerimaan negara dari satker
MTsN Ngawen Kab. Gunung Kidul (424559) tanggal
15 Juli 2016, tidak dilengkapi dengan cetakan data
konfirmasi penerimaan negara (Cetakan dari Aplikasi
Konfirmasi)
• => Jumlah transaksi 8
• Permintaan konfirmasi penerimaan negara dari satker
MIN Semin Kab. Gunung Kidul (597012) tanggal 23
September 2016, tidak dilengkapi dengan cetakan data
konfirmasi penerimaan negara (Cetakan dari Aplikasi
Konfirmasi)
• => Jumlah transaksi 2

129

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

129 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian
Agar lebih teliti lagi ketika menerima SPM ketegori
transaksi besar selalu di cek dengan RPD nya Seksi PDMS Akan menjadi perhatian Tuntas
kami agar tidak terulang
di masa yang akan
datang.

Kekurangan tersebut agar segera dilengkapi dan Seksi Bank • Sudah ditindaklanjuti Tuntas
kedepannya agar lebih teliti lagi dalam memproses dengan Surat Nomor
permintaan konfirmasi penerimaan Negara dari S-878/WPB.15/
satker. KP.03/2016

• Sudah ditindaklanjuti
dengan Surat Nomor
S-877/WPB.15/
KP.03/2016

• Sudah ditindaklanjuti
dengan Surat Nomor
S-878/WPB.15/
KP.03/2016

• Sudah ditindaklanjuti
dengan Surat Nomor
S-876/WPB.15/
KP.03/2016

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 130

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

130

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi SE-57/PB/2012

b. Monitoring Penyampaian LHP dan ADK dari Pos Wonosari telah
Kepatuhan disampaikan ke KPPN secara tepat waktu. Pada
Bank/ Pos bulan September telah dikenakan sanksi/ denda atas
Persepsi keterlambatan pelimpahan dari Pos Persepsi.

3 Verifikasi Akuntansi

Penerbitan Ada beberapa permasalahan terkait LPJ Bendahara Per-13/PB/2014
Daftar LPJ satker.
Bendahara

4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Budaya Sampai dengan pembinaan dan supervisi berakhir Kepdirjen
Pelayanan KPPN Wonosari telah melaksanakan sosialisasi kode Perbendaharaan Nomor
Prima etik, GKM dan Capacity/ Team Building. Namun untuk KEP-261/PB/2016 dan
kegiatan service excellence belum dilaksanakan. Perdirjen PBN Nomor
b. Petugas PER-30/PB/2012
Pelayanan Petugas layanan FO dan CSO pada KPPN Wonosari Kepdirjen
telah dibuat jadwal piket, demikian juga pada jam
istirahat. Namun pada KPPN Wonosari kadang Perbendaharaan Nomor
petugas tidak standby pada ruang FO apabila tidak KEP-222/PB/2012

ada tamu.

c. Sarana dan Terdapat 6 (enam) buah titik kamera CCTV namun ada Surat Direktur Jenderal
Prasarana 2 (dua) buah titik kamera CCTV dalam kondisi error, Perbendaharaan
Pelayanan masih dalam proses perbaikan. S-3473/PB/2016 dan
S-4082/PB/2016

131 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

131

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

• KPPN Wonosari sesuai SE-57/PB/2012 seharusnya Seksi Bank Telah ditindaklanjuti Tuntas
mengenakan sanksi/ denda terhadap kekurangan/
keterlambatan pelimpahan dari Pos Persepsi
sebesar 1‰ x jumlah hari x nilai uang yang
dilimpahkan.

• KPPN Wonosari agar selalu mengingatkan Bank/
Pos Persepsi terkait batas waktu yang telah dibuat
terkait penyetoran atas sanksi/ denda.

• Agar kekurangan dokumen tersebut segera Seksi VERA- Kami telah mengundang Tuntas
dilengkapi dan LPJ Bendahara yang salah segera KI satker dimaksud melalui
diperbaiki.
undangan nomor 66/
WPB.15/KP.03/2016 dan
telah memperbaiki LPJ
tersebut

KPPN Wonosari agar segera melaksanakan Sub Bag Sudah ditindaklanjuti Tuntas
kegiatan service excellence sesuai jadwal yang akan Umum dengan diadakan Tuntas
dilaksanakan pada bulan November 2016 sebagai internailisasi dan service
salah satu unsur Budaya Pelayanan Prima guna Seksi dan excellence pada tanggal
meningkatkan kompetensi layanan pegawai. Sub Bag 27 Oktober 2016
Seyogyanya petugas FO dan CSO selalu standby Umum Sudah ditindaklanjuti
pada jam layanan maupun jam istirahat sesuai dengan diadakan service
dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak
terdapat kekosongan petugas, meskipun tidak ada excellence
tamu.

1. Kamera CCTV agar dapat dimaksimalkan guna Sub Bag Sudah ditindaklanjuti Tuntas
sistem keamanan. Umum
2. Seyogyanya pada pos satpam juga disediakan
fasilitas monitor cctv sebagai pendukung monitor
cctv pada ruang Kepala Kantor sebagai pendukung
sistem keamanan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 132

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

132

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
No. Pembinaan dan Terkait

Supervisi

d. Keterbukaan Informasi yang disajikan KPPN Wonosari melalui Perdirjen
Informasi Publik beberapa banner cukup uptodate namun yang tersaji Perbendaharaan Nomor

pada running text dan e-Banner kurang memberikan PER-30/PB/2012

informasi yang inovative dan informative. Demikian

juga dengan papan pengumuman yang terpasang

pada pintu masuk gedung kantor kurang ditata

dengan rapi.

KINERJA DAN TATA KELOLA

Manajemen Terdapat beberapa kesalahan/kekurangan PMK-190/PMK.01/2012
Keuangan administratif yaitu :
Penyelesaian • Kuitansi/Bukti pembayaran tgl. 22 Juli 2016 No.
Tagihan

994/07/2016 tertulis jumlah uang Rp.106.300,-
terbilang Seratus enam tiga ratus rupiah.
• Kuitansi/ Bukti pembayaran tgl. 22 Juli 2016 No.
995/07/2016 untuk pembayaran foto copy dari
tgl. 14 s.d. 24 Juni 2016 tertulis jumlah uang Rp.
341.200,- terbilang : Tiga ratus empat pulus satu
ribu rupiah, dan rincian untuk membayar tertulis
bulan Juli 2016 sedangkan bukti kuitansinya bulan
Juni 2016
• Terdapat perbedaan jumlah uang antara SPBy
dengan Daftar rincian penerima honorarium
pada SPBy-601/09/K/2016/000601-01 tertulis Rp.
600.000,- pada Daftar rincian penerima jumlah
uang Rp. 250.000,-
• Nomor bukti kuitansi No.482/07 /2016 tgl. 21
Juli 2016 sejumlah Rp.750.000,- untuk pembelian
makan dalam rangka GKM tgl. 12 dan 21 Juli 2016
belum ditanda tangani oleh penerima kuitansi

133 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

133

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

Seyogyanya running text dan e- Banner dapat Sub Bag Sudah ditindaklanjuti Tuntas

memberikan informasi yang lebih inovative dan Umum

informative, karena satker/ pelanggan akan tertarik

membaca informasi yang ditampilkan secara

menarik. Demikian juga dengan papan pengumuman

agar dapat dibuat lebih rapi dan indah.

Agar bendahara dan PPSPM lebih cermat dan teliti Subbag Sudah ditindaklanjuti Tuntas
dalam melakukan pengujian SPP dan SPM termasuk Umum dengan mengganti
dokumen pendukungnya kuitansi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 134

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

134

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WATES
SEMESTER II TAHUN 2016

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

A PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
1 Penatausahaan Pengeluaran Negara
a • Pendaftaran 1. Pada karwas kontrak satker Polres Kulon Progo 1. Peraturan Dirjen
Data Kontrak (643852) nomor SP/016/II/2016/RM-Polres Perbendaharaan

Kulonprogo tanggal 12 Februari 2016 yang Nomor: PER-58/
diaddendum dengan nomor : ADD/03/IX/2016 PB/2013 tentang
tanggal 30 September 2016, NRK 16000040/0/3, Pengelolaan Data
tidak terdapat ketentuan sanksi. Supplier dan Data
2. Pada karwas kontrak satker Polres Kulon Progo Kontrak dalam Sistem
(643852) nomor SP/017/II/2016/PNBP-Polres Perbendaharaan dan
Kulonprogo tanggal 12 Februari 2016 yang Anggaran Negara
diaddendum dengan nomor : ADD/02/VI/2016
tanggal 19 September 2016, NRK 16000041/0/2 2. PMK 190/
ketentuan sanksinya kosong. pmk.05/2012 pasal 35
3. Ringkasan kontrak satker MAN 2 Wates Nomor : ayat 2 huruf g
380/Ma.12.12 /KS.01.1/07/2016 tanggal 12 Juli
2016 atas rekanan CV Dina Karya belum dibubuhi
cap dan tanda tangan PPK
4. Ringkasan kontrak satker Dinas Kelautan,
Perikanan dan Peternakan Kab. Kulon Progo
(049069) Nomor: 011/PE-APBN/VII/2016 tanggal
21 Juli 2016 atas rekanan UD Sri Katon tidak
dibubuhi cap dan tanda tangan PPK.

135 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

135

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

1. Pada PMK nomor 190/PMK.05/2012 disebutkan: Seksi PDMS 1. Terkait uraian ringkasan Tuntas
a. Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan kontrak satker Polres
dilakukan melalui SPM-LS, PPK mencatatkan Kulon Progo untuk
perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani melakukan perbaikan
ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh data kontrak melalui
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. addendum dengan
surat Ka KPPN Wates
b. Pencatatan perjanjian/kontrak dimaksud Nomor S-962/WPB.15/
paling kurang meliputi antara lain ketentuan KP.0220/2016 tanggal 14
sanksi apabila terjadi wanprestasi (pasal 35 Nov 2016 dan untuk masa
ayat (2) huruf g yang akan datang akan
kami perhatikan.
c. Dalam menerima ADK kontrak, dipastikan
syarat minimal data yang harus dicantumkan 2. Terkait ringkasan kontrak
dalam ringkasan kotrak yang disampaikan belum dibubuhi cap dan
ke KPPN telah lengkap dan sesuai dengan tanda tangan PPK, hal
ketentuan di atas. tersebut karena ringkasan
kontrak dikirim satker ke
KPPN Wates via email
2. Terkait ringkasan kontrak yang belum sebagaimana PMK 190/
ditandatangani PPK dan belum dibubuhi cap, PMK.05/2012
KPPN Wates seyogyanya di masa yang akan Pasal 36 ayat (3) dan
datang memastikan bahwa data kontrak yang karena pertimbangan
disampaikan ke KPPN adalah berupa ADK dan sebagai sarana tercepat
disertai hard copy ringkasan kontrak yang telah dalam penyampaian
ditandatangani PPK dan telah dibubuhi cap dinas, data kontrak paling
karwas kontrak, dan data register realisasi kontrak lambat 5 (lima)
hasil cetakan dari Aplikasi SAS. hari kerja setelah
Hard copy ringkasan kontrak ini berfungsi ditandatanganinya
untuk memverifikasi bahwa data kontrak yang perjanjian/ kontrak dan
disampaikan ke KPPN telah memuat data: untuk hardcopy yang
• Nama, kode satker, uraian fungsi/subfungsi, telah ditandatangani
program, kegiatan, output, dan akun yang telah dikirim kembali.
digunakan Namun demikian
• Nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA selanjutnya akan
• Nomor, tanggal, dan nilai perjanjian diperhatikan.

• Uraian pekerjaan yang diperjanjikan
• Nama, alamat, NPWP rekanan, nama
bank, nama dan nomor rekening penerima
pembayaran
• Jangka waktu dan tanggal penyelesaian
pekerjaan
• Ketentuan sanksi
• Nomor dan tanggal addendum 136

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 136

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

b • SP2D LS Non 1. SPM satker Kanmenag Kulon Progo (417736) 1. PMK.190/
Gaji Non nomor 124 tanggal 6 September 2016 untuk PMK.01/2012 dan
Kontraktual pembayaran bantuan sosial (57), format daftar
konfirmasi status rekening penerima bansos 2. KEP-287/PB/2015
tidak sesuai dengan surat Direktur Transformasi
Perbendaharaan Nomor S-751/PB-8/2014
tanggal 4 Juli 2014 yang mensyaratkan adanya
keterangan status aktif/ tidak aktif rekening
penerima bansos yang bersangkutan.

2. SPM satker Kanmenag Kulon Progo (417735)
nomor 00099 tanggal 5 September 2016 untuk
pembayaran kekurangan gaji (51), belum
dilampiri SSPB untuk akun pengembalian belanja
pembulatan (511119)

3. SPM satker Kantor Pertanahan Kabupaten
Kulon Progo (506361) nomor 00120 tanggal 1
September 2016, untuk pembayaran belanja
barang (52), pada uraian SPM tertulis ‘….sesuai SK
Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo No 169/
KEP-34.01/XII/2015 tanggal 31 Desember 2016.

4. SPM satker MTsN Donomulyo (425633) nomor
00089 tanggal 28 September 2016 untuk
pembayaran bantuan sosial (57), format daftar
konfirmasi status rekening penerima bansos
tidak sesuai dengan surat Direktur Transformasi
Perbendaharaan Nomor S-751/PB-8/2014 tanggal
4 Juli 2014 yang mensyaratkan adanya validasi
dari pihak bank.

137 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

137

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
1. Agar lebih teliti dalam memverifikasi kebenaran Seksi Penyelesaian

SPM beserta kelengkapan lampirannya. Seksi PDMS 1. Berkenaan dengan Tuntas
2. Untuk uraian yang salah, menghimbau satker daftar konfirmasi
status rekening
supaya melakukan koreksi uraian SPM penerimaan Bansos
untuk selanjutnya
akan kami perhatikan
dengan menghimbau
satker agar pembuatan
daftar konfirmasi status
rekening sesuai dengan
surat DTP No.S-751/
PB.8/2014

2. SPM Satker Kemenag
Kulon Progo (417735)
No.00099 tgl 5 Sept
2016 telah dilampiri
SSPB

3. Terkait SPM Satker
Kantor Pertanahan Kab.
Kulon Progo(506361)
No.00120 tgl 1 Sept
2016, telah kami
beritahukan kepada
satker untuk melakukan
koreksi data SPM dengan
surat Ka KPPN Wates
No.S-963/WPB.15/
KP.0220/2016 tgl. 14
Nov 2016.

4. Terkait daftar
konfirmasi status rek
penerima Bansos Satker
MTsN Donomulyo
sebenarnya validasi
dari pihak Bank sudah
ada yaitu berupa surat
keterangan Bank (BPD
DIY) yang menerangkan
nomor rek pada data/
daftar konfirmasi status
rek penerima Bansos

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 138

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

138

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

c • SP2D LS 1. SPM satker MTsN Wates (308721) nomor 97 1. PMK.190/
Non Gaji tanggal 27 September 2016 atas rekanan PT PMK.01/2012 dan
Kontraktual Wastu Widya Wasesa ( CAN 16000079/0/0)
tidak dilampiri karwas kontrak yang 2. KEP-287/PB/2015
dicetak dari Aplikasi SPAN. Pada kolom
potongan, kode potongan PPN tertulis
15.04.04.04.411211.550481, sedangkan kode
NPWP rekanan berasal dari Kota Yogyakarta yaitu
001.992.216.0-541.000 (541), maka seharusnya
kode KPP untuk potongan PPN adalah 119525.

2. SPM MIN Ngestiharjo (597054) nomor 67
tanggal 26 September 2016, rekanan CV Dipta
Yasa (CAN 16000050/0/0) untuk pembayaran
termin II pekerjaan pengawasan pembangunan
gedung laboratorium, pada karwas kontrak
tertera jangka waktu pemeliharaan selama
180 hari. Pembayaran termin II seharusnya
baru dilakukan 180 hari setelah tanggal BAST
Fisik tanggal 23 Agustus 2016, namun telah
diajukan SPMnya tanggal 26 September 2016
dan tanpa menyebutkan nomor dan tanggal
jaminan pemeliharaan pada uraian SPM maupun
melampiri fotokopi jaminan pemeliharaan.

d • Penerbitan 1. Terdapat 9 surat tanggapan koreksi yang KEP-287/PB/2015
Surat diterbitkan KPPN Wates untuk periode 1 Juli
Tanggapan
Koreksi SPM/ sampai dengan 25 Oktober 2016. Pada lembar
SP3B BLU/ kedua tanda terima ADK konversi spm koreksi,
SP2HL/ SP4HL sebagian besar belum dibubuhi jam, tanda
tangan, nama petugas validasi dan kepala seksi

PDMS
2. Terdapat tanda terima surat masuk dari FO
subbagian umum dan disposisi kepala kantor pada
setiap surat permohonan koreksi. Pada SOP Seksi
PDMS nomor KP.12 055 dijelaskan alur dokumen
SPM koreksi bahwa setelah proses konversi ADK
SPM koreksi, selanjutnya dokumen diserahkan
kepada Petugas Pengatur Dokumen Seksi PD utuk
kemudian diteruskan kepada petugas validasi
SPAN seksi Pencairan dana untuk direview dan
diproses dalam sistem SPAN. Dokumen koreksi
SPM baru diserahkan kepada Kepala Kantor
setelah diterbitkan draft surat tanggapan koreksi
oleh Kepala Seksi PDMS.

139

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

139 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
1. Melengkapi lampiran SPM kontraktual dengan Seksi Penyelesaian

karwas kontrak hasil cetakan Aplikasi SPAN. Seksi PDMS 1. SPM satker MTsN Tuntas
2. Menghimbau satker untuk melakukan koreksi Wates (308721) No.97
tgl.27-09-2016 telah
SPM terkait kesalahan pencatuman kode KPP. dilengkapi dengan
karwas kontrak.

2. KPPN Wates juga telah
bersurat kepada satker
MTsN Wates untuk
segera melakukan
koreksi data SPM

1. Melengkapi tanda terima konversi ADK dengan Seksi PDMS 1. Pada 9 berkas surat Tuntas
jam, tanda tangan, dan nama petugas validasi. tanggapan koreksi telah
Lebih teliti untuk proses SPM koreksi selanjutnya. dilengkapi

2. Melihat kembali SOP nomor KP.12 056 tentang 2. Terkait surat
Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM/SP3B permintaan koreksi
BLU/ SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS oleh petugas SPM/ SP2D satker
Validasi pada KPPN dan mempedomaninya.. selanjutnya akan selalu
sesuai SOP No.KP.12.055

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 140

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

140

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

2. Verifikasi Akuntansi

a • Rekonsiliasi • Rekonsiliasi internal pada KPPN Wates KEP-151/PB/2015
Internal telah dilaksanakan secara harian, hanya saja
pencetakan dokumen tidak dilaksanakan setiap
hari, yaitu :
• Tanggal 1 s.d 25 Juli baru dicetak tanggal 27 Juli
2016
• Tanggal 26 s.d 29 Juli baru dicetak tanggal 2
Agustus 2016
• Tanggal 11 Agustus s.d 31 Agustus baru dicetak
tanggal 30 September 2016
• Tanggal 1 s.d 29 September baru dicetak tanggal
30 September 2016

b • Penerbitan • Dalam beberapa Rekening Koran sebagai Peraturan Dirjen
Daftar LPJ lampiran LPJ Bendahara, masih ditemukan Perbendaharaan Nomor
Bendahara transaksi pendapatan bunga, sebagai berikut: PER-03/PB/2014 tanggal
• Bulan Agustus 2016 : 3 Februari 2014
• Satker Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulon
Progo (049046), Rekening Bank Mandiri Nomor
137.00.0684394-6 sebesar Rp19.494,42 yang
kemudian ditransfer ke Rekening 0700005719294

Bulan September 2016 :
• Satker Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Kab.Kulon Progo (049069), Rekening Bank
Mandiri Nomor 137.00.06843524 sebesar
Rp6.912,- yang kemudian di transfer ke Rekening
0700005719294
• Satker Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulon
Progo (049046), Rekening Bank Mandiri Nomor
137.00.0684394-6 sebesar Rp16.102,- yang
kemudian ditransfer ke Rekening 0700005719294
Sedangkan berdasarkan data pada Daftar
Rekening Pemerintah yang dikelola oleh KPPN
Wates kedua satker tersebut telah mengikuti
program Treasury Notional Pooling (TNP)

141 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

141

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

Kasie Vera Sesuai SOP KEP-287/ Tuntas
KI PB/2015 Rekonsiliasi
Internal serta Penyusunan
dan Analisa Laporan
Keuangan Harian Tingkat
Kuasa BUN, tidak diatur
tentang batas waktu
pencetakan Laporan
Rekonsiliasi Internal dan
Analisa LK Harian.

Agar berkoordinasi dengan Bank Mandiri Cabang Seksi Vera Telah ditindaklanjuti Tuntas
Wates agar tidak memberikan pendapatan bunga KI dengan bersurat kepada
pada rekening-rekening dimaksud. satker terkait dengan surat
nomor S-951/WPB.15/
KP.0240/2016 dan S-952/
WPB.15/KP.0240/2016
tgl. 10 Nov 2016 dan ke
Bank Mandiri KCP Wates
dengan surat No. S-953/
WPB.15/KP.0230/2016
TGL. 10-11-2016 dan telah
diperoleh keterangan
bahwa atas pendapatan
bunga yang tercantum
pada R/K Satker
merupakan transaksi
in-out, sehingga tidak
berpengaruh terhadap
posisi saldo rekening
satker.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 142

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

142

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

B. SUPERVISI STANDARD TATA KELOLA KPPN

1 Kinerja Organisasi

• Pengelolaan Masih terdapat ketidaktelitian dalam penuangan 1. KEP-261/PB/2016
Kinerja capaian IKU dimaksud, yaitu 2. S-7471/PB/2016
Organisasi 1. IKU “Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi” 3. ND-0768/

meskipun pada triwulan III tidak terdapat target WPB.15/2016
dan realisasi namun untuk capaian IKU sampai
dengan triwulan III tetap harus diisikan mengingat
pada periode sebelumnya telah terdapat nilai atas
capaian IKU dimaksud

2 Manajemen Keuangan

Penyelesaian 1. Kuitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2016 a.n. PMK-190/PMK.05/2012
Tagihan Rayya Agenci jumlah total tagihan tidak sesuai
dengan rincian pada bukti pembelanjaan (nota)
terlampir dan SPby atas kuitansi tersebut
pencantuman tanda tangan belum dilengkapi
dengan tanggal, bulan dan tahun.

2. Terdapat kuitansi yang tidak mencantumkan
tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan
kuitansi diantaranya kuitansi nomor 000664,
000687, 000658, dan masih banyak lagi (telah
diberikan tanda/post it pada kuitansi yang perlu
dilengkapi)

3. Kuitansi No. 000668 (pembelian pigura tempat
piagam satker terkait terbaik semester II th 2016)
tidak mencantumkan tanda tangan bendahara
yang menyatakan lunas dibayar.

4. Kuitansi No. Bukti 000693.01 tgl 5 Oktober 2016
(SPM tgl. 5 Oktober 2016 Nomor 00085 A) tidak
mencantumkan cap/tanda tangan & nama
terang dari yang mengajukan hak tagih nya.

143 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

143

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

Kepala Sub Bagian Umum selaku MMKO KPPN dalam Kasubbag 1. Atas IKU “Tingkat
pengelola kinerja organisasi agar lebih cermat Umum efektivitas edukasi
dalam: dan komunikasi” telah
1. Menyusun kompilasi hasil laporan capaian IKU diperbaiki dan dilaporkan
Kemenkeu Three KPPN ke Kanwil DJPB dengan
surat No.S-907/WPB.15/
KP.0210/2016 tgl.31-10-
2016

1. Atas kekurangan yang ada agar dilengkapi Bendahara 1. Terkait kuitansi tanggal Tuntas
2. Bendahara dan PPK agar lebih teliti dalam Pengeluaran, 25 Juli 2016 telah
PPK dilakukan perbaikan dan
menerbitkan / menyusun dokumen pembayaran telah dilengkapi

2. Kuitansi Nomor
000664,000687,000658,
dll telah dilengkapi.

3. Kuitansi No.000668
telah dilengkapi tanda
tangan bendahara

4. Kuitansi No.000693 dan
00085 A telah dilengkapi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 144

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

144

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan
dan Supervisi Terkait

3 Komunikasi dan koordinasi pimpinan

Komunikasi 1. Sosialisasi RPD kepada pihak rekanan setempat KEP-261/PB/2015
dan Koordinasi belum dilaksanakan
Eksternal

2. Menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi data
realisasi anggaran setiap triwulan belum dapat
dilaksanakan dengan alasan keterbatasan dana

3. Penyelenggaraan acara talk show atau dialog
melalui radio atau TV setempat setiap triwulan
atau semester tentang berbagai topik seputar
pelaksanaan tugas KPPN, MPN G2 dan
topik keuangan negara lainnya belum dapat
dilaksanakan dengan alasan keterbatasan dana.

145 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

145

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Penyelesaian

Untuk tahun anggaran yang akan datang agar Kepala Karena sebagian besar rekanan
dipersiapkan/disediakan dukungan dana untuk Kantor/ satker wil. Pembayaran KPPN
pelaksanaan kegiatan sesuai buku pedoman Kepala Kasie PD Wates, menurut hemat kami
KPPN serta dimasukkan dalam rencana kegiatan kurang efektif apabila dilakukan
tahun anggaran 2017. sosialisasi penyampaian RPD
kepada rekanan di Wates. Namun
KPPN Wates telah melakukan
sosialisasi RPD kepada satker pada
tanggal 19 September 2016
Terkait dengan publikasi data
realisasi anggaran perlu kami
sampaikan bahwa setiap triwulan
kami telah menyampaikan data
dimaksud kepada Sekretaris Daerah
Provinsi D.I. Yogyakarta dan
Bupati Kulon Progo dan pada saat
pembinaan surat tersebut telah
diminta dan telah kami sampaikan.
Namun apabila dikehendaki
publikasi data realisasi anggaran
melalui media, mohon hal ini
kiranya dapat dikoordinasikan oleh
Kanwil DJPB Prov. D.I. Yogyakarta
mengingatcakupan/wilayah kerja
KPPN Wates hanya Kabupaten
Kulon Progo, yang menurut hemat
kami kurang efektif apabila harus
mempublikasikan hal tersebut
ke media yang keberadaannya di
Wates sangat terbatas.
Terkait penyelenggaraan acara talk
show atau dialog melalui radio atau
TV setempat setiap triwulan atau
semester tentang berbagai topik
seputar pelaksanaan tugas KPPN,
MPN G2 dan topik keuangan negara
lainnya belum dapat dilaksanakan
karena keterbatasan dana. Namun
demikian apabila hal tersebut akan
dilaksanakan menurut hemat kami
kurang efektif karena cakupan
wilayah yang hanya meliputi
satu kabupaten dan keberadaan
media radio dan terutama TV
kebayakan berada diluar Wates,
sehingga kami mengharapkan
penyelenggaraannya dapat
dikoordinasikan oleh Kanwil DJPBN
Prov.D.I. Yogyakarta.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 146

KANWIL DITJEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

146

2. Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode
Berjalan Semester I Tahun 2017

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN YOGYAKARTA

No. Unsur Pembinaan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
dan Supervisi
12
A 34 5

1 PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
a
Penatausahaan Pengeluaran Negara

Aksesibiltas Satker Terdapat 3 (tiga) satker baru yang belum memiliki KEPDIRJEN Perbendaharaan
pada aplikasi OM
SPAN username dan password OM SPAN yaitu: Nomor KEP-287/PB/2015 dan

1. Satker Stasiun Klimatologi Mlati Sleman (418104) KEP-261/PB/2016 dan Perdirjen

2. Satker Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Perbendaharaan Nomor PER-41/

(418340) PB/2014

3. Satker LPKA Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta (419140)

KPPN Yogyakarta sudah menerbitkan surat permohonan

kepada Direktur Transformasi Perbendaharaan tanggal

28 Februari 2017 Nomor S-832/WPB.15/KP.01/2017

dan sudah mengajukan permintaan melalui HAI DJPBN.

DSITP telah mengirimkan data user/ password melalui

email kepada KPPN Yogyakarta namun dari tabel data

yang dikirim tidak terdapat data ketiga satker tersebut.

Sedangkan ketiga satker terkait selalu melakukan

konfirmasi atas surat permohonan yang belum

memperoleh jawaban dari KPPN.

Atas penjelasan DSITP (tgl.30 Mei 2017) agar segera

dikirim ulang melalui HAI DJPBN.

b Perubahan Data 1). Surat Satker No. W.14.PAS.PAS7.KP.04.01-253 hal Peraturan Dirjen Perbendaharaan
supplier
permintaan perubahan nama supplier belum diterbitkan Nomor: PER-58/PB/2013 tentang

surat persetujuannya, namun yang diterbitkan adalah Pengelolaan Data supplier dan

surat persetujuan penonaktifan supplier. Namun demikian Data Kontrak dalam Sistem

perubahan data supplier telah dilakukan dalam aplikasi Perbendaharaan dan Anggaran Negara

SPAN, sehingga tidak menghambat proses penerbitan

SP2D pada data supplier dimaksud.

2). Antara hal surat dan isi surat persetujuan tidak

sesuai. Halnya tentang penonaktifan supplier, namun

isi persetujuan perubahan NIP (S-915/WPB.15/

KP.0110/2017).

3). Surat persetujuan perubahan tidak sesuai dengan surat

permintaan satker, Persetujuannya perubahan NPWP dan

pemilik rekening, sedang surat permintaan satker untuk

perubahan NPWP dan nama pegawai. (S-823/WPB.15/

KP.01/2017 tanggal 28-2-2017)

4). Laporan informasi supplier sebelum dan sesudah

perubahan tidak dilampirkan. (S-779/WPB.15/KP.01/2017

tanggal 21-2-2017)

147 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

p ermasala h an d an rek o men d asi

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
6 Seksi 8 9

7

KPPN agar segera melakukan konfirmasi atas surat tanggal Seksi MSKI KPPN telah membuat surat Tuntas
28-02-2017 Nomor S-832/WPB.15/KP.01/2017 dan
konfirmasi atas jawaban DSITP terkait belum adanya data 3 permohonan pembuatan user
(tiga) satker tersebut
password Online Monitoring SPAN

sesuai SOP Nomor KP.13 002 Kepdirjen

Nomor KEP-287/PB/2015 dan belum

mendapatkan user password dari

DSITP kemudian KPPN Yk mengajukan

permohonan ulang sesuai dengan surat

Nomor S-2599/WPB.15/KP.01/2017

tanggal 20 Juni 2017 mengenai

Permohonan Pembuatan Username dan

Password Aplikasi Online Monitoring

SPAN namun sampai dengan saat ini

belum mendapatkan user password

dari DSITP

1). Penerbitan surat persetujuan agar sesuai dengan surat Seksi MSKI 1. Surat persetujuan sudah diperbaiki Tuntas
permintaan satkernya. Laporan sebelum dan sesudahnya sesuai dengan surat permintaan satker
agar dilampirkan, dokumentasi agar lebih ditertibkan sehingga (surat perbaikan terlampir)
tidak ada surat yang belum terselesaikan. 2 dan 3. Surat persetujuan sudah
diperbaiki sesuai dengan surat
2) dan 3). Untuk menghindari/mengurangi penafsiran yang permintaan satker dan sudah
berbeda, agar penyusunan surat persetujuan penonaktifan dibuatkan format baku penonaktifan
supplier lebih dibakukan dan informatif., sesuai dengan surat suplier (surat perbaikan dan format
permintaan satker. baku terlampir)
4. Dokumen sesudah perubahan
4). Proses perubahan data supplier agar berpedoman pada dilampirkan hanya 1 karena terlalu
KEP-287/PB/2015. banyak sejumlah 31 halaman
pemborosan kertas

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 148

c Penonaktifan data 1). Surat persetujuan penonaktifan, tertulis “perubahan Peraturan Dirjen Perbendaharaan

supplier penonaktifan info rekening/supplier”. (S-942/WPB.15/ Nomor: PER-58/PB/2013 tentang

KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke Polresta Yk; S-941/ Pengelolaan Data supplier dan

WPB.15/KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke PTUN Yk; S-946/ Data Kontrak dalam Sistem

WPB.15/KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke B2P3KS Yk; Perbendaharaan dan Anggaran

S-946/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke PTN-BH Negara; KEP-287/PB/2015 tentang

UGM; S-932/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 7-3-2017 ke Standar Operasional Prosedur pada

KPU Sleman) KPPN Tipe A1

2).a. Laporan informasi suplier sebelum penonaktifan
tidak terlampir (S-942/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 9-3-
2017 ke Polresta Yk; S-941/WPB.15/KP.01/2017 tanggal
9-3-2017 ke PTUN Yk; S-946/WPB.15/KP.01/2017 tanggal
9-3-2017 ke B2P3KS Yk; S-946/WPB.15/KP.01/2017
tanggal 9-3-2017 ke PTN-BH UGM; S-932/WPB.15/
KP.01/2017 tanggal 7-3-2017 ke KPU Sleman). b. Laporan
sebelum dan sesudah pengaktifan kembali data supplier
tidak terlampir. (S-778/WPB.15/KP.01/2016 tanggal 21-
2-2017)
3). Penerbitan surat penonaktifan supplier tidak sesuai
dengan surat permintaan dari satker. Surat Persetujuan
Penonaktifan Suplier nomor S-943/WPB.15/KP.0110/2017
tidak sesuai dengan surat permintaan dari satker No. W.14.
PAS.PAS7.KP.04.01-253 tentang perubahan nama supplier.

d Penggabungan 1). Surat permintaan penggabungan/merge data supplier Peraturan Dirjen Perbendaharaan
/ Merge Data (NPWP Bendahara) satker Dinas Pertanian Prov. D.I. Nomor: PER-58/PB/2013 tentang
supplier Yogyakarta No. 22/03/TP/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 Pengelolaan Data supplier dan
belum dilampiri dokumen pendukungnya. Data Kontrak dalam Sistem
2). Laporan penggabungan/merge data suppliernya belum Perbendaharaan dan Anggaran Negara
disampaikan ke satker berkenaan.

e Pendaftaran data 1. Terdapat keterlambatan penyelesaian proses PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan

Kontrak pendaftaran ADK kontrak/proses penyelesainnya tidak Data supplier dan Data Kontrak dalam

pada hari yang sama dengan konversinya. Antara lain pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

: Pusdiklat Regional, CAN 17000795/0 dan 17000796/0 Negara; Surat Dirjen Perbendaharaan

diterima tanggal 10-4-2017 Jam 11.17, selesai proses nomor S-2570/PB/2017 tanggal

tanggal 11-4-2017 Jam 8.47; PSPLP DIY CAN 17000797/0; 9 Maret 2017 tentang Petunjuk

BPS Prov. DIY CAN 17000807/0, diterima tanggal 11- Teknis Langkah-langkah Strategis

4-2017 Jam 10.01 dan selesai tanggal 12-4-2017 Jam Pelaksanaan Anggaran, Surat Dirjen

09.34. Perbendaharaan .No. S-3886/

PB/2017 tanggal 20 April 2017

149 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

1). Untuk menghindari/mengurangi penafsiran yang berbeda, Seksi PD 1. Sudah dibuatkan format baku surat Tuntas
agar penyusunan surat persetujuan penonaktifan supplier persetujuan penonaktifan supplier
lebih dibakukan dan informatif. (format baku surat terlampir)
2b. S-778/WPB.15/KP.01/2017
2). Proses penonaktifan supplier dan pengaktifan supplier perubahan sebelum dan sesudah
agar sesuai dengan KEP-287/PB/2015. Laporan sebelum tidak dicetak karena surat
dan sesudah maupun penonakti/pengaktifan kembali agar ditolak dikembalikan ke Satker
dilampirkan. 3. Telah diperbaiki

3). Surat Persetujuan penonaktifan supplier sesuai dengan
surat permintaan satker dimaksud.

1). NPWP dan laporan informasi supplier yang akan digabung Kepala Kantor 1. Sudah dilampirkan Tuntas
agar dilampirkan sebagai data pendukung. 2. Sesuai KEP-287/PB/2015 SOP
Permintaan Merge Supplier Pada
2). Setelah Surat permintaan penggabungan data supplier KPPN, tidak ada kewajiban untuk
mendapat jawaban dari DISTP, maka laporan penggabungan meyampaikan laporan penggabungan
data supplier agar disampaikan ke Satker. data supplier ke satker namun untuk
selanjutnya laporan penggabungan
ADK Kontrak hasil konversi agar diunggah ada hari yang sama Seksi PD data supplier akan kami sampaikan
dengan proses konversinya serta diselesaikan pada hari yang kepada satker.
sama pula. Apabila terdapat kendala pada jaringan atau
lainnya agar disertakan keterangan. 1. Tidak ada ketentuan yang Tuntas

mengatur bahwa penyelesaian proses

pendaftaran ADK kontrak/proses

penyelesainnya pada hari yang sama

dengan konversinya. Idealnya, pada

monitoring data kontrak OM SPAN

penghitungan 5 hari kerja adalah dari

tanggal pendaftaran kontrak oleh

Satker di konversi, bukan dari upload

kontrak di SPAN. Hal ini mengingat

volume kerja pada KPPN Yogyakarta

dan kecepatan akses internet

(jaringan) yang tidak mendukung untuk

waktu penyelesaiannya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 150

2. Apabila penyampaian ADK kontrak oleh satker tepat
waktu namun terjadi keterlambatan penyelesaiannya,
kontrak tersebut akan termonitoring dan dinilai
terlambat. Hal ini akan mempengaruhi nilai kinerja
terutama satker berkenaan. Antara lain pada : satker
Pusdiklat Regional CAN 17000795/0; BPDASSOP CAN
17000910 tanggal kontrak 11-4-2017, diterima tanggal
19-4-2017 Jam 13.41, selesai proses 19-4-2017 Jam
17.05

3. Terdapat beberapa ADK kontrak yang terlambat
didaftarkan ke KPPN dan telah disetujui
pendaftarannya namun belum dilampiri surat dispesasi
dari KPPN. Antara lain : SPN Polda DIY,CV Mahanani
Makmur, CAN 17000799/0, tanggal kontrak 20-3-2017
diterima konversi tanggal 11-4-2017 (terlambat 10
hari); Kopertis Wilayah V Yogyakarta, CAN 17000835/0,
tanggal kontrak 31-3-2017 diterima konversi tanggal
13-4-2017 (terlambat 4 hari).

4. Terdapat kontrak dengan tanggal kontrak sebelum DIPA
2017 ditetapkan dan berlaku efektif. Dan dalam tanda
terima ADK Kontrak tidak teridentifikasi sebagai kontrak
multiyears.Yaitu Satker Balai Taman Nasional Gunung
Merapi, CAN 17000834/0, Erlian SW, CV No Kontrak
SPK.10/BTNGM/TU/PEMB-JT/4/2017, tanggal kontrak
10-04-2016

f Addendum Kontrak Persetujuan Perubahan/adendum kontrak dengan surat PER- 58/PB/2013 dan PMK.190/
nomor S-1649/WPB.15/KP01/207 tanggal 26 April 2017 PMK.01/2012, KEP-287/PB/2015
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

g Pembatalan Data 1). Surat persetujuan pembatalan kontrak, namun tertulis PER- 58/PB/2013 dan PMK.190/

Kontrak “Perubahan pembatalan kontrak” PMK.01/2012

2). Dalam penerbitan surat pembatalan data kontrak,
KPPN Yogyakarta telah sesuai dengan PER-58/PB/2013.
Selain itu terdapat pembatalan kontrak karena
kesalahan perekaman nomor rekening, kesalahan
perekaman supplier.

h Penerbitan SP2D Penerbitan SPP TUP sebelum surat persetujuan PMK.190/PMK.01/2012 dan KEP-287/
TUP TUP nya diterbitkan.( SP2D satker Roops Polda DIY PB/2015
No. 170301302003028 tanggal 17-4-2017 sebesar
Rp47.584.000 dengan SPM No. 00025/Biro Operasi
Polda tanggal 13-4-2017 SPP tanggal 10-4-2017 Surat
persetujuan ijin TUP dari KPPN tanggal 11-4-2017).

151 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

2. Tidak ada ketentuan yang Tuntas

mengatur bahwa penyelesaian proses

pendaftaran ADK kontrak/proses

penyelesainnya pada hari yang sama

dengan konversinya. Idealnya, pada

monitoring data kontrak OM SPAN

penghitungan 5 hari kerja adalah dari

tanggal pendaftaran kontrak oleh

Satker di konversi, bukan dari upload

kontrak di SPAN. Hal ini mengingat

volume kerja pada KPPN Yogyakarta

dan kecepatan akses internet

(jaringan) yang tidak mendukung untuk

waktu penyelesaiannya.

Terhadap kontrak yang terlambat didaftarkan, KPPN dapat 3. SPN Polda DIY,CV Mahanani Makmur, Tuntas
memproses dan menyetujuinya sepanjang telah diterbitkan CAN 17000799/0, tanggal kontrak
surat dispensasi, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. 20-3-2017 diterima konversi tanggal
S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017. Surat Dispensasi 11-4-2017 (terlambat 10 hari) :
agar dilampirkan. ada penolakan kontrak oleh konversi
pada tanggal 24 Maret 2017, namun
tidak dilampirkan pada pendaftaran
berikutnya; Kopertis Wilayah V
Yogyakarta, CAN 17000835/0, tanggal
kontrak 31-3-2017 diterima konversi
tanggal 13-4-2017 (terlambat 4 hari)
: ada penolakan pendaftaran supplier
tanggal 7 April 2017

Dalam pengujian data kontrak, agar KPPN sesuai ketentuan 4. Sudah dilakukan addendum kontrak Tuntas
dalam PMK-190/PMK.05/2012. Kontrak terkait agar dilakukan sesuai Surat PPK Balai Taman Nasional
perbaikan atau dilampiri keterangan dari satker apabila Gunung Merapi Nomor S.4/BTNGM/TU/
kontrak tersebut tidak dapat dilakukan perbaikan karena telah KEU/7/2017 tanggal 24 Juli 2017
terrealisasi.

Agar dipertahankan. Seyogyanya pengarsipan dokumen per Seksi PD Akan kami pertahankan Tuntas
jenis surat dan tidak dicampur-campur (Perubahan supplier, Seksi PD
penonaktifan supplier, perubahan kontrak, pembatalan 1. Akan menjadi perhatian kami Tuntas
kontrak, dan seterusnya). Seksi PD untuk pembuatan surat persetujuan
berikutnya
1). Untuk menghindari perbedaan penafsiran, penyusunan 2, Akan menjadi perhatian kami
surat pembatalan kontrak di KPPN agar lebih dibakukan dan
lebih informatif. Sudah dilakukan koreksi (Tanggapan Tuntas
2). Pembatalan data kontrak dilaksanakan sesuai PER-58/ koreksi nomor S-3152/WPB.15/
PB/2013 dan apabila perubahan kontrak dapat dilakukan KP.01/2017 tanggal 26 Juli 2017
dengan mekanisme addendum kontrak, KPPN agar terlampir)
menginformasikan ke satker tidak mengajukan pembatalan
data kontrak.

KPPN agar meningkatkan pengujian SPM sesuai PMK-190/
PMK.05/2012, dan mengedukasi satker agar dalam proses
bisnisnya memenuhi ketentuan yang berlaku. SPM agar
dilakukan perbaikan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 152

Pengajuan SPM TUP satker Dinas Sosial Provinsi DIY PMK 190/PMK.05/2012 Pasal 59 ayat
(418949) Nomor 6004 tanggal 19 April 2017 tidak 2
ditemukan lampiran persetujuan TUP dari Kepala KPPN
Yogyakarta

i Penerbitan SP2D Terdapat pengajuan SPM yang jangka waktu penyelesaian PMK.190/PMK.01/2012 dan KEP-287/

LS Non Gaji tagihannya melebihi 17 hari kerja namun tidak PB/2015

Kontraktual melampirkan surat pernyataan sebagaimana pada

Lampiran IV Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor

S-2570/PB/2017 , antara lain:

1. SPM Satker Korem 072 nomor 216 tanggal 19 April

2017, tanggal BAST 9 Maret 2017 --> 27 hari kerja

2. SPM Satker Korem 072 nomor 168 tanggal 19 April

2017, tanggal BAST 24 Februari 2017 --> 34 hari kerja

3. SPM Satker BBWS nomor 10209 tanggal 20 April 2017,

tanggal BAST 16 Maret 2017 --> 23 hari kerja

4. SPM Satker BBWS nomor 10210 tanggal 20 April 2017,

tanggal BAST 15 Maret 2017 --> 24 hari kerja

5. SPM Satker KPP Pratama Bantul nomor 48 tanggal 19

April 2017, tanggal BAST tanggal 1 Maret 2017 --> 33

hari kerja

j Penerbitan SP2D LS Pengajuan SPM LS Kontraktual satker Balai Taman PMK.190/PMK.01/2012 dan KEP-287/

Kontraktual Nasional Gunung Merapi (574316) nomor 56 tanggal 17 PB/2015

April 2017 Tanggal kontrak pada uraian SPM berbeda

dengan karwas kontrak. Pada karwas kontrak tertulis

tanggal kontrak 10 April 2016, pada uraian SPM tertulis 10

April 2017.

k Penerbitan Surat Pada prinsipnya, proses koreksi dan penerbitan surat PER-37/PB/2009 dan PMK.190/

Tanggapan Koreksi tanggapan koreksi telah sesuai ketentuan. Namun PMK.01/2012 serta KEP-287/PB/2015

SPM/SP3B-BLU/ 1). Tterdapat beberapa koreksi yang pada hasil koreksinya

SP2HL/SP4HL tidak mengakibatkan perubahan (sebelum dan sesudah

koreksi sama), karena koreksi SPM berupa perubahan

komponen atau sub komponen.Antara lain : S-1606 s.d.

S-1607/WPB.15/KP.0121/2017 tanggal 21-4-2017 satker

Kemenag Kota Yogyakarta (417610), S-767/WPB.15/

KP.0121/2017 satker Balai Bahasa Yogyakarta

2). Terdapat beberapa kesalahan SPM yang tidak bisa

dikoreksi (Jenis SPM), sudah diterbitkan surat KPPN No.S-

480/WPB.15/KP.01/2017

3). Koreksi atas deskripsi/uraian SPM tidak dapat terbaca

di OM SPAN sehingga atas SP2D berkenaan termonitoring

salah (S-1127 s.d. 1131/WPB.15/KP.0121/2017 tanggal

22 Maret 2017 , satker RSPAU hardjolukito, koreksi tanggal

BAST yang melebihi tanggal SP2Dnya)

153 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Melengkapi SPM tersebut dengan lampiran surat persetujuan Seksi PD Pada waktu pengajuan sudah Tuntas
TUP
dilampirkan Surat Persetujuan TUP

Nomor S-1502/WPB.15/KP.01/2017

tanggal 17 April 2017, namun terbawa

pada SPM yang dikembalikan ke Satker.

Agar petugas FO Konversi lebih teliti dalam melakukan Seksi PD Sesuai S-2570/PB/2017 butir B.2.f. Tuntas
verifikasi SPM dan memastkan terdapat lampiran surat Untuk batas waktu penyelesaian
pernyataan pengajuan SPM satker yang mengalami tagihan s.d. tgl. 31 Maret 2017
keterlambatan penyelesaian tagihan diselesaikan paling lambat tanggal 27
April 2017. Selanjutnya, tagihan bulan
berikutnya diselesaikan paling lambat
17 hari kerja setelah timbulnya hak
tagih kepada negara.

Meminta surat keterangan dari satker mengenai tanggal Seksi PD Sudah dilakukan addendum kontrak Tuntas
kontrak yang benar. Surat keterangan tersebut agar sesuai Surat PPK Balai Taman Nasional
dilampirkan pada dokumen pendaftaran kontrak dan SPM Gunung Merapi Nomor S.4/BTNGM/TU/
realisasi kontrak terkait. KEU/7/2017 tanggal 24 Juli 2017

1) Seyogyanya koreksi dilakukan karena perubahan segmen Seksi PD 1. Pada petunjuk pengisian detil Tuntas
BAS, atau perubahan lain sesuai PER-16/PB/2014. Komponen permintaan koreksi terdapat
maupun sub komponen tidak termasuk segmen BAS sehingga klausul “Apabila diperlukan dapat
tidak menimbulkan perubahan pada SPM. Namun demikian, ditambah” menjadi dasar bagi Satker
untuk perbaikan pencatatan pada bendahara pengeluaran dalam pengajuan koreksi data.
koreksi ini perlu dilakukan dan tidak perlu disampaikan ke
KPPN. 2&3. Idealnya
koreksi merubah data di SPAN
2) dan 3). Agar menghimbau satker agar lebih teliti dalam
menguji SPP maupun SPMnya, juga KPPN meningkatkan
ketelitian dalam pengujian SPM. koreksi yang tidak terbaca
dalam aplikasi OM SPAN akan mempengaruhi nilai kinerja
juga monitoring lainnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 154

l Pengesahan SKPP 1). Pada SKPP Janda/duda tidak ada keterangan waktu PMK.190/PMK.01/2012; KEP-287/

meninggal dunianya, tujuan SKPP janda/duda adalah PB/2015 ; S-11085/PB/2016 tanggal

janda atau duda pegawai yang meninggal, SKPP Fakultas 30 Januari 2016, PER-43/PB/2013.

Kedokteran Hewan UGM No. 1602/J.01.I.22/KU/2017

tanggal 10 April 2017 tertera “ahli waris” bukan janda/

duda.

2). Format SKPP pensiun polri satker Ditreskrimsus Polda
DIY a.n. Dwiyono, SH NRP 59040631 No. SKPP/05/IV/2017
tanggal 4-4-2017 dengan No. SP-423/WPB.15/KP.01/2017
tanggal 4-4-2017 belum sesuai dengan Perdirjen No. PER-
43/PB/2013.
3). Pengajuan pengesahan SKPP ke KPPN tidak dilampiri
surat permintaan penonaktifan supplier dan laporan
informasi supplier (SKPP dengan pengantar Pengesahan
No. SP-438/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 6-4-2017 a.n.
Suhari NRP 59040828 pada satker Ditpolar Polda DIY; SP-
423/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 4-4-2017 a.n. Dwiyono,
SH NRP 59040631 pada satker Direskrimsus Polda DIY;
SP-413/WPB.15/KP.01/2017 tanggl 3-4-2017 a.n. Jarwani
pada satker Kodim 0729 Bantul REM 072/Pamungkas
Yogyakarta)

m Penatausahaan 1). Jaminan Uang Muka (JUM) telah ditatausahakan KEP-287/PB/2015 dan KEP-261/
Jaminan Uang dengan baik, namun terdapat beberapa berkas JUM, PB/2016
Muka yaitu Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran JUM
yang belum dibubuhi tanggal pengesahan oleh PPSPM,
antara lain : JUM dari Konsorsium Jaminan Surety Bond
No. 217001123031700052 tanggal 28-2-2017, untuk PT
Suwanda Karya Mandiri pada satker OPSDA; PT Asuransi
Umum Videi No. 03920146920117 tanggal 23-1-2017
untuk PT Tom Konstruksi pada satker Dinas PUPESDM
(049029).
2. Pada pengawasan jaminan uang muka terdapat sisa
uang muka yang minus, pada CV SEIA CONSULTANT
dengan nilai JUM Rp.109.312.500,-

2 Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

a Penerbitan Surat Masih terdapat beberapa surat satker yang dalam PMK Nomor 252/PMK.05/2014

Persetujuan/ melaporkan pembukaan/penutupan rekening tidak sesuai

Penolakan dengan format yang ditentukan dalam Lampiran VIII dan

Pembukaan Lampiran XIV PMK Nomor 252/PMK.05/2014 , antara lain

Rekening : tidak terdapat tembusan kepada Dirjen Perbendaharaan

c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara apabila surat

persetujuan diterbitkan oleh KPPN; atau kepada KPPN

Mitra Kerja masing-masing K/L/Satker apabila surat

persetujuan diterbitkan oleh Dirjen Perbendaharaan c.q. Dir

PKN.

155 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

1). KPPN agar menginformasikan ke satker agar dalam SKPP Seksi PD 1. Sudah diinformasikan kepada Satker Tuntas
janda/duda dicantumkan keterangan kapan meninggal dunia,
dan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, supaya untuk pengesahan SKPP duda/janda
ditulis”janda/duda” bukan “ahli waris”. Karena ahli waris
belum tentu janda/duda pegawai yang meninggal. selanjutnya agar menggunakan kata
2). KPPN agar memberitahukan ke satker bahwa format SKPP
agar mengacu pada peraturan terkait dan mengembalikannya “janda/duda”. Tidak ada ketentuan
apabila belum memenuhi ketentuan.
yang mengatur bahwa SKPP harus
3). Permintaan Pengesahan SKPP agar dilampiri dengan surat
permintaan penonaktifan supplier. Pengesahan dilakukan mencantumkan tanggal meninggal
setelah disertai laporan informasi supplier sebelum dan
sesudah penonaktifan. Dokumen pendukung agar berpedoman dunia. 2.
pada S-11085/PB/2016 tanggal 30 Jan 2016
Sudah diberitahukan kepada

Satker tentang format SKP

P 3. SKPP sudah

dilampiri dengan surat permintaan

penonaktifan supplier. Namun karena

tingginya volume kerja Kepala Kantor

KPPN yang tidak memungkinkan

untuk diselesaikan dalam waktu satu

hari kerja, surat tersebut dipisahkan

dari SKPP dimaksud untuk dilakukan

pengesahan di Seksi Pencairan Dana.

1). Pengesahan atas surat berkenaan agar lengkap dibubuhi Seksi PD 1. Sudah dilengkapi (terlampir) Tuntas
dengan tanggal pengesahan, format sesuai dengan PER-19/ 2. Kesalahan pada waktu rekam
PB/2013. angsuran dan sudah diperbaiki sesuai
karwas kontrak

2). Agar dilakukan perbaikan atas pengawasan JUM.

Format laporan pembukaan/ penutupan rekening agar Seksi Bank Hal dimaksud menjadi perhatian kami, Tuntas
berpedoman kepada PMK 252/PMK.05/2014 dan KPPN telah menyampaikan surat
nomor S-3143/WPB.15/KP.01/2017
tanggal 26 Juli 2017 hal Penyampaian
Laporan Pembukaan/Penutupan
Rekening ke KPPN kepada seluruh
satker mitra kerja KPPN. (copy surat
terlampir)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 156

Terdapat satker yang terlambat dalam menyampaikan PMK Nomor 252/PMK.05/2014
laporan pembukaan rekening, yaitu : RSUP Dr Sardjito
(beberapa rekening)

b Penerbitan Saldo Terdapat keterlambatan KPPN dalam menyampaikan PMK Nomor 252/PMK.05/2014

rekening Daftar Saldo rekening ke Kanwil yaitu :

Bulan Januari 2017, disampaikan tanggal 16 Februari

2017, seharusnya tanggal 15 Februari 2017 (Hari Rabu)

Bulan April, disampaikan tanggal 17 Mei 2017,

seharusnya tanggal 15 Mei 2017 (Hari Senin)

c Penerbitan Nota Terdapat 2 (dua) satker (MMTC dan Bidkeu POLDA) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER

Perbaikan Transaksi dengan Dokumen pendukung berupa Daftar Rincian 14/PB/2014

Penerimaan Negara Transaksi Penerimaan Negara masih mengacu pada

Lampiran II SE-35/PB/2009 Tentang Tata Cara Perbaikan

Data PNBP, belum berpedoman pada Lampiran IV PER-16/

PB/2014

157 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Sesuai PMK 252 apabila terjadi keterlambatan laporan dari Seksi Bank Hal dimaksud menjadi perhatian Tuntas
satker terkait pembukaan rekening maka KPPN agar segera
membuat teguran kepada satker yang bersangkutan kami, dan selanjutnya KPPN telah

menyampaikan surat pemberitahuan

kepada Kuasa Pengguna Anggaran

RSUP Dr. Sardjito dengan nomor

S - 3134/WPB.15 / KP.0130/2017

tanggal 25 Juli 2017 hal Keterlambatan

Penyampaian Laporan Pembukaan

Rekening dan surat nomor S-3143/

WPB.15/KP.01/2017 hal Penyampaian

Laporan Pembukaan/Penutupan

Rekening ke KPPN tanggal 26 Juli 2017

kepada seluruh satker mitra kerja

KPPN. (copy surat terlampir)

KPPN agar menyampaikan Daftar Saldo Rekening secara Seksi Bank Hal dimaksud menjadi perhatian kami, Tuntas
tepat waktu dan selanjutnya KPPN Yogyakarta
akan menyampaikan Laporan Daftar
Saldo paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya.

Agar dilakukan perbaikan sesuai ketentuan Seksi Bank Hal dimaksud menjadi perhatian kami, Tuntas
dan selanjutnya KPPN Yogyakarta telah
menyampaikan surat nomor : S-3135/
WPB.15/KP.0130/2017 tanggal 25
Juli 2017 hal Ketidaksesuaian Format
Surat Perbaikan Transaksi Penerimaan
Negara kepada Kuasa Pengguna
Anggaran MMTC dan Bidkeu Polda DIY
dan surat nomor S-3142/WPB.15/
KP.01/2017 tanggal 26 Juli 2017 hal
Penyampaian Permohonan Perbaikan
Transaksi Penerimaan Negara ke KPPN
kepada seluruh satker mitra kerja
KPPN. (copy surat terlampir)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 158

3 Verifikasi Akuntansi

a Penyusunan LK Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan KEPDIRJEN Perbendaharaan Nomor
UAKBUN Daerah Keuangan tingkat UAKBUN Daerah Semester I 2017 adalah KEP-287/PB/2015 dan KEP-261/
cetakan Laporan Arus Kas (LAK), karena berpotensi masih PB/2016
terjadi selisih antara Saldo Akhir Kas Tahun 2016 dengan
Saldo Awal Kas Tahun 2017. Hal ini dapat terjadi karena
pada Laporan keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Tahun
2016 (Audited) terdapat perbedaan hasil penjumlahan
dari saldo akhir Kas KPPN dari aplikasi SPAN dengan
penghitungan yang dilakukan secara manual, yaitu
sebesar Rp2.375.950,-. Selisih tersebut merupakan nilai
jurnal manual untuk koreksi saldo awal retur pada saat
pelaksanaan stabilisasi SPAN tanggal 28-30 Oktober 2015
di Jakarta. Atas permasalahan tersebut, KPPN Yogyakarta
telah bersurat pada Direktorat SITP dengan surat Nomor
S-4949/WPB.15/KP.01/2015 tanggal 11 November 2015
dan Surat Nomor S-746/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 20
Februari 2017. Selain itu, KPPN Yogyakarta juga telah
berkoordinasi melalui HAI DJPBN (upload permasalahan
tanggal 20 Februari 2017). Tanggapan HAI DJPBN
tertanggal 21 Februari 2017 menginformasikan bahwa
Data komparasi pada LAK Tahunan yang seharusnya
membandingkan nilai LAK periode berjalan dengan LAK
Audited Tahun sebelumnya sedang dilakukan perbaikan
dan ujicoba pada server development, sedangkan
perbedaan nilai saldo akhir dengan rinciannya Dit SITP
masih berkoordinasi dengan Dit APK.

b Penerbitan Daftar Terdapat beberapa satker yang terlambat dalam KEPDIRJEN Perbendaharaan Nomor
LPJ Bendahara penyampaian LPJ, sebagai berikut : KEP-287/PB/2015, KEP-261/PB/2016
Januari = 7 Satker dan PMK.162/PMK.05/2013
Februari = 1 Satker
Maret = 1 Satker
April = 4 Satker
Atas keterlambatan tersebut KPPN Yogyakarta telah
menerbitkan Surat Peringatan

B SUPERVISI STANDARD PELAYANAN PERBENDAHARAAN

1 Indeks Kepuasan Sesuai KMK 1329/KMK,01/2015, sebagai upaya KMK 1329/KMK.01/2015

Pengguna Layanan mewujudkan learning organization dan prinsip perbaikan

berkelanjutan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi

atas hasil survey.

KPPN Yogyakarta telah melaksanakan survey kepuasan

pengguna layanan dalam rangka pembangunan ZI WBK/

WBBM dan telah melakukan evaluasi atas hasil survey

tersebut namun demikian tidak hanya berhenti pada

evaluasi tapi tetap harus dilakukan pemantauan atas hasil

survey dan evaluasi tersebut.

159 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Terkait hal tersebut, meskipun selisih tersebut telah Seksi Vera Telah dilakukan pengecekan pada LAK Tuntas
diungkapkan dengan memadai dalam Catatan Atas Laporan semester I Tahun 2017 (per tanggal
Keuangan (CaLK), namun apabila selisih tersebut masih cetak 19 Juli 2017), dan berdasarkan
terbawa di tahun 2017, KPPN Yogyakarta agar berkoordinasi pada cetakan LAK Semester I Tahun
kembali dengan Dit.SITP dan Dit APK baik disampaikan 2017 saldo akhir Kas 2016 telah sama
melalui surat maupun HAI DJPBN. dengan saldo awal kas 2017 sebesar
Rp 294.793.207.632,-

KPPN agar megingatkan satker terkait batas waktu Seksi Vera KPPN Yogyakarta telah membuat surat Tuntas
penyampaian LPJ Bendahara. Penegasan Kembali Penyampaian LPJ
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
dengan surat Nomor S-2187/WPB.15/
KP.01/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan
telah disampaikan ke satker dalam
wilayah kerja KPPN Yogyakarta (surat
terlampir)

Meskipun Indeks Kepuasan Satker telah melebihi target IKU Seksi MSKI Telah dilakukan evaluasi dan Tuntas
yang ditetapkan, namun evaluasi dan pemantauan atas hasil pemantauan (notula terlampir)
survey harus tetap dilaksanakan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 160

C SUPERVISI STANDARD TATA KELOLA KPPN

1 Kinerja Organisasi

Struktur, Tugas Masih terdapat beberapa pegawai lama yang sudah mutasi PMK-262/PMK.01/2016, Perdirjen
Fungsi, Uraian namun masih tercantum dalam struktur organisasi KPPN Perbendaharaan No.PER-30/PB/2012,
Jabatan Yogyakarta, dan ada beberapa pegawai baru yang belum Kepdirjen Perbendaharaan No.287/
dimasukkan dalam struktur organisasi KPPN Yogyakarta. PB/2015 dan KEP-261/PB/2016.

2 Sistem Manajemen Mutu

Sistem Manajemen Sesuai SE-06/PB/2016 KPPN setelah menyusun SK SE-06/PB/2016
Mutu Tim AMI dan Tim SMM ISO 9001:2008 harus segera
melaksanakan kegiatan menyusun:
Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu dan
Rencana Mutu

3 Manajemen SDM

a User SPAN Terdapat satu surat penggantian user SPAN yang belum KEP-287/PB/2015 tentang SOP pada
dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan User SPAN, KPPN
yaitu penggantian user SPAN dari Sdr. Heru Pudyo Nugroho
ke Sdr. Sumarmo pada tanggal 13 s.d. 17 Maret 2017.

b Pengelolaan Arsip/ pertinggal usulan pensiun pegawai an Nana KEP-287/PB/2015 tentang SOP pada

Administrasi dan Wuryana tidak lengkap. Belum terdapat berkas berikut KPPN

Layanan SDM ini sebagai kelengkapan arsip: SK pengangkatan pertama

sebagai PNS, SK Kenaikan pangkat dan KGB terakhir,

Salinan Akta nikah/akta perkawinan dan akta kelahiran

anak

Kepala Kantor belum mencoret salah satu keterangan KEP-287/PB/2015 tentang SOP pada
menyetujui/tidak menyetujui pada Nota Rahasia sebagai KPPN
kelengkapan penerbitan KGB nomor PEM-001 s.d. Pem-
011. Tanggal penandatangan nota rahasia juga belum
dibubuhi keterangan tanggal.

4 Manajemen Keuangan

a Pengelolaan Gaji/ SKPP an Marcus Aryanto diterbitkan Suat Pengantar oleh PMK.190/PMK.01/2012 dan KEP-287/
Tunjangan Pegawai KPPN Yogyakarta (selaku Kuasa BUN) pada tanggal 10 PB/2015
April 2017, namun baru dinonaktifkan suppliernya pada
tanggal 2 Mei 2017 dan disampaikan kepada PPK KPPN
Yogyakarta melalui surat S-1709/WPB.15/KP.01/2017
tanggal 3 Mei 2017

161 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Struktur organisasi yang belum terupdate mohon segera Kasubbag Umum Struktur organisasi telah terupdate Tuntas
disesuaikan dengan kondisi terkini. (foto terlampir)

KPPN Yogyakarta telah menerbitkan SK TIM AMI dan TIM SMM KK dan Kebijakan mutu tidak mengalami Tuntas
namun belum melaksanakan tahapan kegiatan sesuai yang Manajemen ISO perubahan
ditetapkan dalam SE-06/PB/2016 Telah disusun perubahan dokumen
Sasaran mutu dan Rencana Mutu
Terlampir Form Permintaan Perubahan
Dokumen

Untuk satu surat penggantian user SPAN agar segera Kasubbag Umum BA Perubahan telah dilengkapi Tuntas
dilengkapi dengan BA Perubahan user SPAN. (terlampir) Tuntas

Agar dilengkapi Kasubbag Umum Sudah dilengkapi (terlampir)

Agar dicoret salah satu untuk menunjukkan bahwa ybs. Kasubbag Umum Nota Rahasia sudah dicoret dan Tuntas
berhak mendapat KGB tanggal penandatanganan sudah
dilengkapi.

Berdasarkan SOP Pengesahan SKPP dan sesuai surat Kasubbag Umum Untuk Jangka Waktu Penyelesaian Tuntas
Dirjen Perbendaharaan nomor S-11085, seharusnya surat
penonaktifan supplier dilakukan sebelum pengesahan SKPP Penonaktifan Supplier akan menjadi
dilakukan
perhatian untuk kedepannya (ranahnya

KPPN sebagai Kuasa BUN).

Sesuai S-11085/PB/2016 tanggal

30 Desember 2016 tentang

Penyempurnaan atas Perubahan

Standar Operasional Prosedur

Pengesahan Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran. Untuk

pengajuan SKPP berbarengan dengan

Surat Permintaan Penonaktifan

Data Supplier (sudah sesuai dengan

S-11085/PB/2016).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 162

SKPP an Heru Pudyo Nugroho diterbitkan Suat Pengantar PMK.190/PMK.01/2012 dan KEP-287/
oleh KPPN Yogyakarta (selaku Kuasa BUN) pada tanggal PB/2015
5 April 2017, namun baru dinonaktifkan suppliernya
pada tanggal 10 April 2017 dan disampaikan kepada PPK
KPPN Yogyakarta melalui surat nomor S-1415/WPB.15/
KP.01/2017 tanggal 11 April 2017

b Penyelesaian Masih terdapat SPBy yang sudah ditandatangani oleh PMK.190/PMK.01/2012 dan KEP-287/
Tagihan
penerima hak namun belum dibubuhi nama jelas, antara PB/2015

lain pada SPBy, nomor 85-01 tanggal 6 Februari 2017,

nomor 97-01, 98-01 tanggal 7 Februari 2017, nomor

105-01 tanggal 10 Februari 2017, nomor 110-01, 113-01,

112-01 tanggal 14 Februari 2017

7 Kepuasan Pegawai

a Hasil Survei Survei kepuasan pegawai telah dllaksanakan terhadap 37 KEP-261/PB/2016

Kepuasan Pegawai responden pada semua Seksi/ Subbag saat pembinaan

dan supervisi berlangsung dengan hasil yang diperoleh

sbb.: Rata- rata nilai tingkat kepentingan adalah 4,8

(skala 5); Rata- rata nilai tingkat kepuasan adalah 4,2

(skala 5). Nilai tingkat kepuasan yang lebih kecil dari nilai

tingkat kepentingan menunjukkan bahwa ketersediaan

aspek dukungan operasional sebagai pendukung proses

pelayanan dipandang masih kurang memadai.

163 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Berdasarkan SOP Pengesahan SKPP dan sesuai surat Kasubbag Umum Untuk Jangka Waktu Penyelesaian Tuntas
Dirjen Perbendaharaan nomor S-11085, seharusnya surat
penonaktifan supplier dilakukan sebelum pengesahan SKPP Penonaktifan Supplier akan menjadi
dilakukan
perhatian untuk kedepannya (ranahnya

KPPN sebagai Kuasa BUN).

Sesuai S-11085/PB/2016 tanggal

30 Desember 2016 tentang

Penyempurnaan atas Perubahan

Standar Operasional Prosedur

Pengesahan Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran. Untuk

pengajuan SKPP berbarengan dengan

Surat Permintaan Penonaktifan

Data Supplier (sudah sesuai dengan

S-11085/PB/2016).

Agar dilengkapi Kasubbag Umum Sudah dilengkapi (terlampir) Tuntas

Dalam rangka meningkatkan nilai IKP, diharapkan kepada Kasubag Umum KPPN Yogyakarta telah mengajukan Tuntas
Kepala KPPN Yogyakarta untuk dapat semaksimal mungkin usulan permintaan barang operasional
memenuhi harapan para pegawai pada KPPN Yogyakarta perkantoran ke Kantor Pusat Ditjen
terhadap pemenuhan aspek dukungan operasional dengan Perbendaharaan melalui S-857/
meningkatkan komunikasi internalnya. WPB.15/KP.01/2017 tanggal 2 Maret
2017 dan S-2168/WPB.15/KP.01/2017
tanggal 29 Mei 2017 (surat terlampir)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 164

Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
Periode Berjalan Semester I Tahun 2017

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WONOSARI

No. Unsur Pembinaan dan Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait

12 Supervisi 6
A
34 1. Peraturan Dirjen PBN Nomor:
1 PER-58/PB/2013 tentang
a PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN Pengelolaan Data Supplier
dan Data Kontrak dalam
Penatausahaan Pengeluaran Negara SPAN.

Penonaktifan data supplier Arsip Surat penonaktifan supplier nomor S-0043/WPB.15/

KP.03/2017 tanggal 06 April 2017 tidak disertai dengan

surat permohonan penonaktifan supplier dari satker KPPN

Wonosari.

2. KEP-287/PB/2015 SOP KP

12.008 tentang Inactive

Supplier Site Bank pada

KPPN

b Pendaftaran data Kontrak Dari 26 data kontrak yang disampaikan satker pada periode Peraturan Dirjen PBN Nomor:

Bulan Januari sd April 2017, terdapat 7 data kontrak yang PER-58/PB/2013 tentang

mengalami keterlambatan pendaftaran. Dari 7 data kontrak Pengelolaan Data Supplier

tersebut telah dilengkapi surat dispensasi pendaftaran data dan Data Kontrak dalam

kontrak sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan SPAN

Nomor S-2570/PB/2017 tanggal 7 Maret 2017.

Namun demikian dari hasil verifikasi dokumen ringkasan - PMK 190/PMK.05/2012 Pasal

kontrak, masih terdapat ketidaklengkapan pengisian data 35)

pada ringkasan kontrak, antara lain:

1. Karwas Kontrak satker 049162 nomor 02/SPK/Mulsa/ - Surat Direktur Jenderal

III/2017 tanggal 10 Maret 2017 an PT Mutiara Cahaya Perbendaharaan Nomor

Plastindo, nomor CAN A/149.17000006 belum tercantum S-2570/PB/2017 tanggal

ketentuan sanksi serta kota tempat tanda tangan KPA . 9 Maret 2017 hal Petunjuk

2. Karwas kontrak satker 450171 nomor 021/PPK-IPT.8/ Teknis Langkah-langkah

SPK/ III/2017 tanggal 20 Maret 2017 an PT Niaga Strategis Pelaksanaan

Bijak Lestari nomor CAN A/149.17000007 tidak Anggaran Kementerian

mencantumkan volume kerja Negara/ Lembaga TA 2017

3. Karwas kontrak satker 450171 nomor 031/PPK-IPT.8/

SPK/ III/2017 tanggal 27 Maret 2017 an CV Gravido

nomor CAN A/149.17000008 tidak mencantumkan

volume kerja

4. Karwas kontrak satker 404630 nomor W14.PAS.PAS.9.

PL.06.03-01/2017 tanggal 1 Januari 2017 an CV

Eka Bersaudara nomor CAN A/149.17000017 tidak

mencantumkan nama bank penerima

5. Karwas kontrak satker 401231 nomor W12-A4/773/

PL.04/ IV/2017 tanggal 17 April 2017 an CV Harrisma

Computer nomor CAN A/149.17000025 tidak

mencantumkan volume kerja dan tidakmencantumkan

nama bank penerima

165 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Seksi Tindak Lanjut Status
5 7 8 9

Agar arsip penonaktifan data supplier dilengkapi dan Seksi PDMS Permasalahan telah dilakukan Tuntas
ditatausahakan secara kronologis sesuai KEP-287/PB/2015 perbaikan
Nomor SOP KP 12 008 yaitu:
a. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari satker.
b. Cetakan Laporan Informasi Supplier sebelum penonaktifan
c. Cetakan Laporan Informasi Supplier setelah penonaktifan
d. Surat Persetujuan penonaktifan site bank supplier.

1. KPPN Wonosari seyogyanya di masa yang akan datang Seksi PDMS Akan menjadi perhatian KPPN Tuntas
Wonosari di masa mendatang
memastikan bahwa data kontrak yang disampaikan ke KPPN

benar dan telah memuat data:

a. Nama, kode satker, uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan,

output, dan akun yang digunakan

b. Nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA

c. Nomor, tanggal, dan nilai perjanjian

d. Uraian dan volume pekerjaan yang diperjanjikan

e. Nama, alamat, NPWP rekanan, nama bank, nama dan nomor

rekening penerima pembayaran

f. Jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan

g. Ketentuan sanksi

h. Nomor dan tanggal addendum

i. Cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran.

2. Contoh pencantuman volume kerja antara lain:
a. Jumlah orang/ jumlah hari
b. Ukuran luas
c. Ukuran volume
d. Ukuran berat
e. Satu paket
f. dll

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 166

c Penerbitan SP2D LS Non Gaji 1. Terdapat SPM Pembayaran tunjangan kinerja di 1. PMK 190/PMK.05/2012

Non Kontraktual lingkungan Kementerian Agama yang 2. SE-13/PB/2016 tanggal

a. tidak lengkap dokumen pendukungnya. 22 Februari 2016 tentang

b. mencantumkan potongan tunjangan kinerja potongan Pelaksanaan Peraturan

absen pada kolom potongan SPM Presiden Nomor 154 Tahun

c. Nilai uang pada rekapitulasi daftar pembayaran 2015 tentang Tunjangan

berbeda dengan nilai uang pada SPM Kinerja di Lingkungan

d. Akun potongngan PPh pasal 21 memakai akun Kementerian Agama

411211, seharusnya 411121 3. PER-29/PB/2015 tentang

2. Terdapat SPM Pembayaran Tunjangan Kinerja di Petunjuk Pelaksanaan

Lingkungan Badan Pusat Statistik yang tidak lengkap Pembayaran Tunjangan

dokumen pendukungnya. Kinerja Pegawai di

3. Terdapat SPM Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pusat

Lingkungan KPU yang tidak lengkap dokumen Statistik.

pendukungnya 4. SE-11/PB/2015 tentang

4. Terdapat SPM pembayaran Uang Makan yang Pelaksanaan Peraturan

menggunakan kode jenis SPM 07, seharusnya 04 Presiden Nomor 189

5. Terdapat SPM pembayaran langsung kepada pihak ketiga tahun 2014 tentang

namun pada uraiannya tidak mencantumkan nomor dan Tunjangan Kinerja Pegawai

tanggal BAST di Lingkungan Sekretariat

6. Terdapat SPM pembayaran honor namun pada uraian Jenderal Komisi Pemilihan

SPM tidak tercantum nomor dan tanggal SK Umum

7. Terdapat SPM Pembayaran Tunjangan Penyuluh namun

belum dilampiri SSP PPh pasal 21

8. Terdapat kesalahan penulisan nilai uang/ terbilang pada

SSP PPH pasal 21

d Penerbitan SP2D Retur/ 1. Dokumen penyelesaian retur MTSn Karangmojo tidak 1. PER- 30/ PB/ 2014

Pengembalian Penerimaan melampirkan surat perubahan supplier namun KPPN 2.KEP 287/PB/2015 nomor SOP

Wonosari telah mencetak Laporan Informasi Supplier KP.12.009 tentang Perubahan

dengan nama penerima retur yang telah berubah Supplier Site Bank Terkait

2. Dokumen penyelesaian retur MTsN Banyusoco tidak Retur menggunakan ADK

melampirkan SPTJM pada KPPN

3. Dokumen penyelesaian retur satker Kemenag Kab Gunung 3. Email Commad Center DTP

Kidul an Suryanti Novita Sari senilai Rp 940.000 belum kepada Duta Span Unit

menggunakan SPM Dummy Rp 1 dan tidak ditemukan tanggal 26 November 2014

bukti koversi SPM penyelesaian retur. hal Upload SPM Dummy di

4. Dokumen penyelesaian retur satker MIN Tepus an Ismail FTP

Affandi H senilai Rp 668.000 belum menggunakan SPM

Dummy dan nilai uang yang tertulis pada SPTJM adalah

Rp 704.000

5. Dokumen penyelesaian retur satker MIN Tepus an Ismail

Affandi H senilai Rp 729.600 belum menggunakan

SPM Dummy Rp 1, nilai uang yang tertera pada daftar

ralat salah/ tidak sesuai dengan nilai retur, dan tidak

melampirkan SPTJM

167 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

1. Melengkapi dokumen pendukung SPM pembayaran Tunjangan Seksi PDMS Kekurangan dokumen telah Tuntas
Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama sesuai SE-13/ dilengkapi dan akan menjadi
PB/2016 perhatian KPPN Wonosari di masa
yang akan datang
2. Melengkapi dokumen pendukung SPM pembayaran Tunjangan
Kinerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik sesuai PER-29/
PB/2015

3. Melengkapi dokumen pendukung SPM pembayaran Tunjangan
kinerja di lingkungan KPU sesuai SE-11/PB/2015

4. Agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi SPM
5. Agar uraian SPM mengacu pada PMK 190/ 2012 dan S-2570/

PB/2017 tanggal 9 Maret 2017
6. Agar memperbaiki SSP PPh pasal 21 yang masih salah
7. Agar melakukan koreksi akun potongan PPh Pasal 21 yang

masih salah

1. Petugas FO Konversi Pencairan Dana memastikan bahwa Seksi PDMS Akan menjadi perhatian di masa Tuntas
yang akan datang
dokumen penyelesaian retur yang memerlukan unggah data

supplier telah melampirkan:

a. Surat ralat / perbaikan rekening

b. Daftar Ralat

c. SPTJM

d. SPM dummy bernilai 1 rupiah yang memuat nomer rekening

penerima retur SP2D yang benar. ADK SPM Dummy

e. ADK SPM Dummy

f. Surat permintaan perubahan data supplier dalam perubahan

data supplier bukan perubahan nama bank danatau nomor

rekening

2. Memastikan bahwa nomor rekening yang tertera pada SPM

dummy, fotokopi buku tabungan/ rekening koran, dan daftar

ralat yang disampaikan oleh satker telah sama.

3. Memastikan nilai uang yang tertera pada daftar ralat sama

dengan yang ada pada SPTJM

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 168

e Pengesahan SKPP 1. SKPP belum dilengkapi surat penonaktifan supplier/ 1. PMK.190/PMK.01/2012;
rekening satker sebagai lampiran SKPP: 2. KEP-287/PB/2015 ;
a. Pengadilan Agama Wonosari an. Arif Yudisaputro, SH. 3. S-11085/PB/2016 tanggal 30
b. Polres Gunung Kidul an. Kuncoro dkk (2 orang).
c. MTsN Wonosari an. Taufik Saleh dkk (2 orang). Desember 2016
d. Polres Gunung Kidul an. Kadek Dwi Shantika dkk (4
orang).
e. Polres Gunung Kidul an. Giyoto
f. MTsN Karangmojo an. Warjono
g. Polres Gunung Kidul an. Nugrah Trihadi, SIK
h. KPU Kab. Gunung Kidul an. Sitaresmi Wisunarni

2. SKPP kolektif tidak dilengkapi cetakan laporan informasi
Supplier sebagai bukti bahwa nama-nama pegawai ybs
telah dinonaktifkan:
a. Kementerian Agama Kab. Gunung Kidul an. Ratmi S.Pd
dkk (35 orang)
b. Polres Gunung Kidul an. Hario Duta Pamungkas dkk (8
orang).
c. Polres Gunung Kidul an. Okti Purna Irawan dkk (2
orang).
d. Polres Gunung Kidul an. Sukamto dkk (2 orang).
e. Polres Gunung Kidul an. Suraji dkk (4 orang)
f. Polres Gunung Kidul an. Slamet Riyanto

2 Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

Penerbitan Surat Surat Laporan Pembukaan Rekening Satker KPP Pratama PMK-252/PMK.05/2014

Persetujuan/ Penolakan Wonosari terlambat disampaikan ke KPPN Wonosari.

Pembukaan Rekening KPP Pratama Wonosari telah mendapat Surat Persetujuan

Pembukaan Rekening dari Menteri Keuangan tertanggal 16

Januari 2017 dan surat tersebut juga telah ditembuskan

kepada Kepala KPPN Wonosari.

Oleh KPP Pratama Wonosari pembukaan rekening baru

dilaporkan ke KPPN Wonosari dalam jangka waktu 31 hari

kalender yaitu pada tanggal 16 Februari 2017 .

Menurut ketentuan pada PMK-252/PMK.05/2014,

penyampaian laporan permbukaan rekening disampaikan

paling lambat 20 hari kalender sejak terbitmya surat

persetujuan dari Kuasa BUN Pusat/Direktur Jenderal

Perbendaharaan.

169 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

1. Mematuhi SOP Pengesahan SKPP Melalui Aplikasi sesuai Surat Seksi PDMS Dokumen yang kurang telah Tuntas
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11085/PB/2016 dilengkapi
bahwa net Surat Pengantar SKPP dapat ditandatangi oleh
Kepala Seksi PDMS apabila telah lengkap dan benar dokumen
pendukungnya, antara lain:
a. SKPP dan dokumen pendukung
b. Kartu Pegawai
c. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier
d. Laporan Informasi Supplier yang dicetak oleh Kepala Kantor
setelah melakukan proses penonaktifan Site Bank Supplier
sesuai surat permintaan satker

2. Menatausahakan pertinggal Surat Pengantar SKPP besrta
dokumen pendukungnya sebagaimana disebut pada angka
1 huruf a s.d d dalam satu bendel sehingga mudah untuk
ditelusuri.

Atas dasar surat tembusan dari Menteri Keuangan, seyogyanya Seksi Bank Telah dilakukan koordinasi dengan Tuntas
KPPN Wonosari dapat berkoordinasi dan mengingatkan KPP satker yang bersangkutan agar
Pratama Wonosari agar segera melaporkan pembukaan rekening tidak terjadi lagi di masa yang akan
sebelum melampaui batas waktu yang ditentukan. datang

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 170

3 Verifikasi Akuntansi LPJ Bulan Januari 2017 Per-13/PB/2014

a Penerbitan Daftar LPJ 1. Terdapat perbedaan data LPJ Bendahara Pengeluaran
Bendahara

satker MTsN Semanu (424540) antara daftar Rekapitulasi

LPJ dan fisik LPJ yang disampaikan oleh satker.

2. Terdapat selisih kas dan selisih pembukuan pada LPJ

Bendahara Penerimaan satker Polres Gunung Kidul

(643869) sebesar Rp.213.500.000,- yang belum

dijelaskan secara memadai.

3. LPJ Bendahara satker MIN Semin (597012) tanda terima

tidak bertanggal.

4. LPJ Bendahara satker MIN Playen (596989) diterima

tanggal 7 Feb 2017 namun surat pengantar bertanggal 10

Februari 2017

5. LPJ Bendahara satker MIN Melikan (597033) bertanggal

14 Februari 2017 dan diterima 16 Februari 2017

(terlambat).

b LPJ Februari 2017
1. Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Penerimaan
satker Polres Gunung Kidul (643869) sebesar
Rp.242.800.000,- yang belum dijelaskan secara memadai.
2. LPJ Pengeluaran satker MTsN Rongkop (598478) tanda
terima tidak bertanggal.
3. LPJ Pengeluaran satker MTsN Wonosari (308738) tanda
terima tidak bertanggal

c LPJ Maret 2017
1. Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Penerimaan
satker Polres Gunung Kidul (643869) sebesar
Rp.142.000.000,- yang belum dijelaskan secara memadai.
2. Terdapat perbedaan data LPJ Bendahara Penerimaan
satker Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (450171)
antara daftar Rekapitulasi LPJ dan fisik LPJ yang
disampaikan oleh satke

171 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

1. KPPN Wonosari agar mendorong satuan kerja untuk Seksi VERA-KI 1. Rekapitulasi LPJ dicetak melalui Tuntas
menyampaikan LPJ secara tepat waktu. Aplikasi SILABUN tanggal 10
2. Munculnya selisih kas/pembukuan pada beberapa LPJ Februari 2017 dan seiring dengan
dimungkinkan terjadi karena tidak dilakukan perekaman di berjalannya waktu, Satker MTsN
aplikasi SILABI, KPPN Wonosari agar menginformasikan kepada Semanu melakukan ralat LPJ,
satuan kerja jika memang terjadi kurang rekam tersebut. sehingga terjadi selisih antara Rekap
3. Penatausahaan arsip (hardcopy) LPJ agar ditingkatkan LPJ dengan fisik LPJ yang diralat
kualitasnya. oleh satker. KPPN telah melakukan
upload ulang pada Aplikasi Silabun
atas dasar ralat LPJ dari satker
bersangkutan dan data sudah tidak
selisih lagi (printscreen terlampir)
2. Telah ditindaklanjuti dengan surat
nomor S-0485/ WPB.15 /KP.03/2017
tanggal 26 Februari 2017
3. Sudah dibubuhi tanggal
4. Telah diperbaiki
5. Berdasarkan monitoring
Aplikasi Silabun, ADK LPJ MIN
MElikan diupload tanggal 7 Feb
2017 sehingga tidak terlambat
menyampaikan LPJ Pengeluarannya

1. Telah ditindaklanjuti dengan surat
nomor S-0485/ WPB.15/ KP.03/2017
tanggal 26 Mei 2017
2. Sudah dibubuhi tanggal
3. Sudah dibubuhi tanggal

1. Telah ditindaklanjuti dengan surat
nomor S-0485/WPB.15/ KP.03/2017
tanggal 26 Mei 2017
2. Terjadinya Perbedaan data
tersebut disebabkan oleh Aplikasi
SILABUN KPPN yang bermasalah,
ADK dan hardcopy LPJ penerimaan
dari satker sudah benar, namun
pada saat KPPN melakukan upload
ADK di Aplikasi SILABUN, hasil
upload LPJ terjadi perbedaan. Hal
ini telah ditanyakan ke layanan HAI
DJPBN.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 172

B SUPERVISI STANDARD PELAYANAN PERBENDAHARAAN
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a Budaya Pelayanan Prima KPPN belum melakukan sistem reward dan punishment bagi  KEP 261/PB/2016
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada  PER-30/PB/2012
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

b Sarana dan Prasarana Printer Evolis Dualys untuk pencetakan Kartu KIPS yang Surat Direktur Jenderal
Pelayanan rusak dan tidak dapat difungsikan Perbendaharaan S-3473/PB/
2016 dan S-4082/PB/2016

c Kepuasan Layanan Survey Kepuasan Pengguna Layanan terhadap pelayanan Perdirjen Perbendaharaan

KPPN Wonosari Semester I Tahun 2017 telah dilaksanakan Nomor PER-30/PB/2012

dan dilaporkan hasilnya sesuai dengan surat Kepala

KPPN tanggal 2 Mei 2017 Nomor : S-399/WPB.15/2017.

Namun demikian, terhadap hasil survey tersebut belum

dipublikasikan dan tidak dapat diakses, serta belum

dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan

masyarakat

C SUPERVISI STANDARD TATA KELOLA KPPN

1 Kinerja Organisasi

Sistem Manajemen Mutu 1. Seluruh kegiatan catatan mutu tahun 2017 sudah SE-6/PB/2016

dilaksanakan namun belum ditatusahakan secara rapi

2. Rapat Pelaksanaan tinjauan manajemen tahun 2017

belum dilaksanakan.

3. Dokumen SMM untuk Catatan Mutu Perbaikan dan

Perawatan Sarpras belum disusun sesuai aturan yang

berlaku.

2 Manajemen Keuangan SPM tanggal 3 Maret 2017 nomor 00121 T, sebesar PMK-190/PMK.01/2012
a Penyelesaian Tagihan 69.000.000 utk penataan aula KPPN Wonosari tidak
terlampir Berita Acara Pembayaran.

173 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KPPN seharusnya melakukan sistem reward dan punishment Kasubbag Umum 1. Pemilihan Best Employee akan Tuntas
bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada dilaksanakan pada bulan Juli 2017
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, misalnya
dalam bentuk “the best employee” 2. Penghargaan kepada Satker
terbaik akan dilaksanakan pada
Semester II Tahun 2017

Segera dibuat usulan perbaikan atau penggantian printer baru. Sub Bag Umum Terkait pengadaan printer, KPPN Tuntas
Wonosari telah bersurat kepada
Kantor Pusat namun belum ada
tanggapan

1. Sebaiknya hasil survey tersebut dipublikasikan sehingga Kasubbag dan Hasil Survey telah diupload pada Tuntas
dapat dilakses secara terbuka, misalnya pada website, papan Kasi lingkup KPPN web KPPN Wonosari
pengumuman. Wonosari
2. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat tersebut.

1. Terhadap kegiatan catatan mutu tahun 2017 agar segera KK dan MR 1. Sudah dibenahi dan disusun di Tuntas
almari
ditatausahakan dengan rapi, sehingga dapat mempermudah
2. Rapat akan dilaksanakan pada
dalam pencarian bulan Agustus 2017

2. Pada setiap awal tahun agar segera disusun rencana rapat 3. Sudah dibuatkan kartu
pengawasan
pelaksanaan tinjauan manajemen yang mencakup jadwal

audit internal, pihak terkait yang akan diundang, dan rencana

pelaksanaan tersebut atas persetujuan kepala kantor

sehingga dapat digunakan sebagai acuan kegiatan dan segera

dilaksanakan pada semester I

3. Agar segera disusun catatan mutu terkait perbaikan dan

perawatan sarpras sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk lampiran SPM tanggal 3 Maret 2017 nomor 00121 T Kasubbag Umum Lampiran Pengajuan SPM telah Tuntas
berupa Berita Acara Pembayaran agar segera dilengkapi dilengkapi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 174

Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
Periode Berjalan Semester I Tahun 2017

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN wates

No. Unsur Pembinaan dan Permasalahan Peraturan/Ketentuan Terkait
Supervisi

12 3 4 6

A. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

a. Penerbitan SP2D Terdapat selisih perhitungan MP sebesar Rp32.249.750 satker Kantor PMK 190/PMK.01/ 2012;
UP/TUP/ GUP Pertanahan Kulonprogo Karena SPM GUP belum diperhitungkan pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor
perhitungan MP berikutnya sehingga sampai MP terakhir selisih 17/PB/2013.
tersebut masih terbawa.

b. Penerbitan SP2D 1. Terdapat tiga SPM yang deskripsi uraiannya belum sesuai dengan PP No 45 tahun 2013.
LS Non Gaji Non ketentuan yang berlaku yaitu :
Kontraktual a.  SPM Satker KPU Kulonprogo (657605) nomor 00024 tanggal 3
April 2017 untuk pembayaran belanja pegawai jenis SPM Gaji
lainnya, pada uraian tertulis “Pembayaran Belanja Pegawai
penghasilan PPNPN bulan Maret 2017 sesuai SK No, 214/KPTS/
KPU/DIY/X/tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 SPP Nomor
00024 tanggal 03 April 2017.
b.  SPM Satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo
(417735) nomor 00056 tanggal 03 April 2017 pada uraian
tertulis “Pembayaran belanja barang transport petugas layanan
dan bimbingan NR diluar kua kecamatan bulan Januari 2017
Sesuat ST No. B.293/KUA.12.05.11/ PW.01/12/2016 tgl 30
Desember 2016 s.d. No. Kk.12.05.10/PW.01/ 108/2017 tgl 22
januari 2017 SPP Nomor 00056 tanggal 03 April 2017”.
c.  SPM Satker KPPN Wates Nomor 00145 tanggal 31 Maret 2017
pada uraian tertulis: Pembayaran Belanja Barang Penghasilan
PPNPN bulan Maret 2017 sesuai SPK-16/WPB/15/KP.0210/2016
s.d SPK-23/WPB.15/KP.0210/2016 tanggal 30 Desember 2016
untuk 8 Pegawai sesuai SPP Nomor 00145 Tanggal 31 Maret
2017.

2.  SPM satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo(417735) PMK 190/PMK.05/ 2012 dan
nomor 00104 tanggal 27 April 2017 kekurangan gaji ada potongan KEP-287/PB/2015
pengembalian belanja pembulatan Rp 7,- akun 511119 yang belum
terlampir SSPB-nya.

175 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017