Administrasi Publik di Asia Timur

warga negara asli di Taiwan), orang Taiwan di luar negeri, dan pengusaha internasional dan
pelancong. Protokol dan media teknologi untuk e-government saat ini telah menjadi lebih
komprehensif. Selain komputer desktop dan notebook, telepon selular, PDA, dan peralatan digital
sekarang diaktifkan dengan akses ke layanan e-government berdasarkan protokol yang lebih
tersedia dan hemat biaya seperti WiFi dan WiMAX.

29.3 Aplikasi E-government untuk Layanan Masyarakat dan Efisiensi Internal

Beberapa aplikasi khusus e-government di Taiwan: portal e-government dan e-housekeeper,
antarmuka pengguna terintegrasi, dan beberapa layanan pemerintah online seperti e-taxation
(G2C), e-procurement (G2B) , dan pertukaran dokumen elektronik (G2G).

29.3.1 Portal E-government dan E-housekeeper: Antarmuka Pengguna Terpadu

Melibatkan aplikasi TIK modern yang berkaitan dengan berbagi informasi, penyampaian
layanan, dan pembayaran, serta partisipasi warga negara. Platform e-housekeeper, berfungsi
sebagai layanan pemerintah online terintegrasi dan portal satu atap aktif, selain yang sudah ada
portal e-government dan situs web untuk semua pemerintah dan lembaga pusat dan daerah.
Platform e-housekeeper dapat dipasang di komputer pengguna untuk menyediakan layanan yang
berpusat pada warga negara, dan teknologi Web 2.0 diadopsi untuk mengirimkan pemberitahuan
kepada pelanggan tentang layanan e-government.

29.3.2 E-taxation: Pengajuan dan Pembayaran Pajak Secara Online

Warga negara individu dan perusahaan menggunakan sistem perpajakan online untuk
mengajukan dokumen pajak mereka dan menyelesaikan pembayaran dalam hubungannya dengan
bank afiliasi dengan layanan kartu kredit. Dengan penyebaran lingkungan perpajakan online,
digitalisasi dan penyebaran online secara tajam biaya operasi yang lebih rendah, meningkatkan
kualitas layanan dan efisiensi administrasi lembaga pajak publik, dan membangun lingkungan
layanan perpajakan yang lebih cepat dengan hambatan yang lebih sedikit. • Pengarsipan barcode
pajak penghasilan umum. Alternatif untuk pengarsipan online dan metode pengarsipan kertas
tradisional ini bertujuan agar ramah pengguna dan lebih nyaman.

351

• Pembayaran pajak dan rabat melalui transfer rekening. Tautan online antara Kantor Perpajakan
Nasional dan berbagai kantor pemungutan pajak akan memfasilitasi saling berbagi sumber daya
dan data, mencapai layanan pajak satu atap.
Tren penetrasi e-taxation di Taiwan dari periode pajak 1998–2006. Misalnya, sekitar lima juta
rumah tangga atau wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajak penghasilan mereka pada
bulan Mei 2007 untuk penghasilan mereka pada tahun 2006.

29.3.3 E-procurement: Informasi Pengadaan dan Tender yang Transparan

Sistem e-procurement dibuat, dipelihara, dan dikelola oleh Komisi Konstruksi Publik di Taiwan,
yang membantu menghubungkan menyiapkan staf pengadaan di lembaga publik, perusahaan yang
saat ini dan berpotensi menyediakan barang dan jasa, dan pakar yang mengevaluasi kualitas
pengadaan.

• Pembentukan «Buletin Pengadaan Pemerintah.» Perusahaan dapat menelusuri buletin untuk
mendapatkan informasi penawaran dari instansi pemerintah pusat dan daerah.
• Implementasi penerbitan dan penawaran formulir penawaran secara online. Perusahaan dapat
membayar biaya secara online dan mengunduh dokumen penawaran melalui Internet dan
mengirimkan formulir penawaran yang dienkripsi dan ditandatangani secara elektronik serta
dokumentasi yang relevan ke pusat jaringan kapan pun sebelum batas waktu penawaran.
• Promosi kontrak pasokan bersama. Instansi pemerintah telah menandatangani bersamam kontrak
dengan vendor untuk barang dan jasa umum.

29.3.4 E-document: Pertukaran Dokumen Elektronik Antar Lembaga

Dibandingkan dengan aplikasi G2C dan G2B sebelumnya pada e-taxation dan e-procurement,
pertukaran dokumen antar lembaga lebih terfokus pada efisiensi administrasi. Pertukaran dokumen
elektronik mengandalkan Internet untuk mengirimkan dokumen resmi antar lembaga pemerintah
dan mitra bisnis. Agen pengirim menghasilkan dokumen resmi yang diubah menjadi dokumen
XML untuk pengiriman. Sejak Juli 2006, masing-masing 77% dan 67% dokumen resmi
dipertukarkan secara elektronik di pemerintah pusat dan daerah. Yang tidak dipertukarkan secara

352

elektronik sebagian besar disebabkan oleh keterikatan dan persyaratan yang tidak biasa seperti
ukuran dan bahan khusus.

29.4 E-goverment dan Transparansi

Dalam undang-undang, Internet ditunjuk sebagai salah satu saluran untuk memposting
informasi publik yang diperlukan, dan RDEC mengeluarkan perintah eksekutif untuk badan publik
untuk mengikuti posting informasi pemerintah di situs Web mereka. • Situs web pemerintah tidak
memiliki tujuan yang jelas.
• Lokasi-lokasi ini kekurangan anggaran dan staf pemeliharaan tindak lanjut yang memadai.
• Tanggung jawab dan hak pembaruan informasi sering dibingungkan unit tugas dan unit TI.
• Sulit untuk menempatkan publikasi surat kabar pemerintah yang ada secara online.

29.4.1 Partisipasi Warga Online

Taiwan memiliki tradisi partisipasi warga dalam urusan lokal dan publik. Misalnya, secara
tradisional, pertemuan-pertemuan di suatu yurisdiksi atau komunitas tertentu, biasanya dalam
skala yang lebih kecil, harus diadakan secara teratur untuk membahas dan memutuskan urusan-
urusan komunitas. Di antara yurisdiksi besar, kota Taipei sekarang menyediakan saluran elektronik
bagi warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kotanya. Surat elektronik walikota Taipei box
adalah forum publik dan menawarkan akses dengan kecepatan, keterusterangan, dan tanpa batas
TIK yang dengannya penduduk kota Taipei biasa dapat secara langsung dan efisien menghubungi
agen kota tanpa mediasi apa pun oleh partai, politisi, atau legislatif mendatang. Kekhawatiran juga
muncul bahwa TCME memperdalam efek kesenjangan digital di mana hanya «yang memiliki
TIK» yang dapat sepenuhnya memanfaatkan saluran baru. Ini juga menyediakan tempat untuk
saling bertanya dan berkomentar di antara pihak-pihak tersebut.

29.4.2 Menilai Kebutuhan dan Kinerja E-demokrasi

Huang menemukan bahwa pengungkapan informasi pemerintah, konsultasi online, dan
pengambilan keputusan online dipandang sebagai tiga dimensi kritis e-demokrasi di Taiwan.
Meskipun badan legislatif tingkat pusat memelihara situs Web yang mapan, badan legislatif daerah

353

memiliki situs Web yang kualitasnya relatif lebih rendah, dan beberapa tidak memiliki situs. Survei
online berskala besar terhadap pejabat publik dan warga negara di Taiwan dilakukan untuk
mengumpulkan dan membandingkan pendapat mereka tentang keinginan, kebutuhan, dan
kelayakan daftar konten dan fungsi situs Web yang berkontribusi untuk mewujudkan nilai-nilai
demokrasi. Pada tahun 2000, situs web pemerintah daerah dievaluasi, dan papan buletin, promosi,
penyampaian layanan, dan masukan dari masyarakat kurang.

29.5.1 Aksesibilitas dan Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan nonperkotaan ada di Taiwan (Lin 2003).
Meskipun perkembangan ekonomi dan lainnya Taiwan didasarkan pada TIK seperti komputer dan
Internet, banyak orang masih tertinggal dari era informasi baru. Dalam tindakan pemerintah dalam
menjembatani kesenjangan tersebut, RDEC (2008) telah melakukan upaya yang signifikan.
Sehubungan dengan promosi e-government, RDEC telah mempromosikan partisipasi elektronik
dan inovasi kebijakan yang bertujuan untuk membuat informasi pemerintah lebih mudah diakses
dan transparan dengan mendorong pembentukan situs web pemerintah di semua tingkatan.

Pada tahun 2007 dan sebagai hasil dari upaya RDEC, 140 lokasi di 35 kota terpencil di Taiwan
memiliki pusat akses Internet, dan 281 situs Web didedikasikan untuk masyarakat yang tinggal di
daerah terpencil telah ditetapkan. RDEC sekarang mempromosikan dunia maya yang dapat diakses
sepenuhnya dengan menetapkan "Pedoman Pengembangan Web yang Dapat Diakses" dan situs
Web yang menawarkan pemeriksaan aksesibilitas Web.

29.5.2 Masalah Hukum

Di Taiwan, tidak ada undang-undang yang mengatur pemungutan suara secara elektronik
atau daring . Juga tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan elektronik secara
umum, kecuali Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik. Untuk menghindari penyalahgunaan
dan pemborosan sumber daya terkait, undang-undang harus menentukan persyaratan petisi warga
negara yang diajukan melalui saluran elektronik sebelum badan publik dapat secara serius
membawanya ke dalam prosedur formal.

354

29.5.3 Keamanan
Di Taiwan, perlindungan data pribadi terkait komputer dan masalah privasi online terutama

diatur oleh Undang-Undang Pemrosesan Komputer Data Pribadi dan Perlindungannya tahun 1995
. Insiden ini mempengaruhi keamanan publik, stabilitas sosial, dan masyarakat kepentingan, dan
mereka telah menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap aplikasi e-government. RDEC
mengadopsi strategi «3E» untuk mempromosikan mekanisme manajemen yang komprehensif
untuk keamanan informasi dan komunikasi e-government .
29.5.4 Menuju E-governance

Dalam pemerintahan yang baik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terlihat
meningkatkan kesempatan untuk mencapai konsensus masyarakat dan memastikan akuntabilitas
pemerintah. Sebagai lembaga utama untuk kebijakan dan program e-government Taiwan, the
RDEC dari Executive Yuan telah memimpin upaya untuk memajukan e-government selama
bertahun-tahun. Pada akhir tahun 2007, RDEC mendirikan wadah pemikir yang berafiliasi dengan
Taiwan e-Governance Research Center untuk mengeksplorasi isu dan aktivitas terkait lebih jauh.
TEG sedang mengembangkan pedoman kebijakan untuk memajukan program e-government
Taiwan dan menjadi pusat internasional untuk berbagi pengetahuan dan basis data e-governance
dengan peneliti akademik, profesional sektor publik, dan warga dunia.

355