PEPERA

(PEPERA)PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT
TAHUN 1969

Diterbitkan oleh:
DINAS SEJARAH TNI ANGKATAN DARAT

Bandung, 2022

i

PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT
(PEPERA) TAHUN 1969

Penanggung Jawab :
Kadisjarahad, Brigadir Jenderal TNI RL Simanjuntak
Penasehat :
Sesdisjarahad, Kolonel Kav Asep Ridwan, S.E., M.Si.
Koordinator :
Kabalaklisjarah, Letkol Caj (K) Dra. Siti Kholifah M.M.
Ketua Penulisan :
Kolonel Caj Drs. Irkham Santosa
Ketua Puldata :
Mayor Inf. Rochim, S.S.
Anggota :
Perwita Sari Sarjono, S.S., M. Hum, Penata Tk I-III/d
Bhekti Supriyanto, S.S Penata III/c
Mamad Abdul Somad, Penata Muda Tk I-III/b
ISBN : 978-602-7846-60-9
Diterbitkan oleh : Disjarahad
Dicetak oleh : CV. DELAPANBELAS

DITERBITKAN UNTUK LINGKUNGAN SENDIRI DAN
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Hak Cipta
Pasal 44

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu
ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun
dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja mengajarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak
Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

ii

KEPALA DINAS SEJARAH ANGKATAN DARAT

KATA PENGANTAR

PADA PENERBITAN BUKU
PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA)
TAHUN 1969

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat
Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala
limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga
Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat
(Disjarahad) dapat menerbitkan buku
sejarah peristiwa yang berjudul
“Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Tahun 1969“ sesuai waktu yang
direncanakan.

Penulisan buku ini bertujuan untuk merekonstruksi
peristiwa Pepera tahun 1969, sebagai sebuah tonggak sejarah
kembalinya wilayah Irian Barat (sekarang Papua) ke dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulisan buku
sejarah yang dilaksanakan oleh Disjarahad senantiasa
berpedoman pada metode historis (Heuristik, kritik,
interpretasi dan historiografi), sehingga setiap karya yang
dihasilkan mengedepankan objektivitas dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun batasan
temporal yang digunakan dalam penyusunan sejarah peristiwa
Pepera adalah rentang waktu tahun 1949 hingga 1969,
sedangkan batasan spasial adalah wilayah Papua.

Dengan terselesaikannya penulisan buku sejarah peristiwa
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Tahun 1969,

iii

perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga kepada para tokoh pejuang Pepera, salah satunya
adalah Bapak Ramses Ohee (Almarhum) beserta keluarga
besarnya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada
Pangdam XVII/Cendrawasih beserta Staf, yang telah membantu
dalam proses pengumpulan data sehingga buku sejarah

peristiwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Tahun
1969 dapat terwujud.

Pada akhirnya, semoga kehadiran buku ini dapat
menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Sejarah
Papua, khususnya bagi generasi penerus TNI Angkatan Darat
dan masyarakat pada umumnya.

Bandung, Oktober 2022

iv

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

SAMBUTAN

PADA PENERBITAN BUKU
PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA)
TAHUN 1969

Dengan memanjatkan puji syukur
ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah
SWT, saya mengapresiasi Dinas Sejarah
TNI AD (Disjarahad) atas terbitnya buku
sejarah peristiwa yang berjudul
“Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Tahun 1969”.

Peristiwa Pepera menjadi sebuah
tonggak sejarah penting bagi keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yaitu kembalinya Irian Barat
(sekarang Papua) ke pangkuan Ibu Pertiwi. Penyelesaian
persoalan Irian Barat telah diupayakan secara diplomatis sejak
tahun 1949 dan berakhir dengan kebuntuan, sehingga Presiden
Soekarno mengumandangkan komando “Trikora” untuk
membebaskan Irian Barat (Papua) dari cengkeraman Belanda
dalam suatu rapat umum di Yogyakarta pada tanggal 19
Desember 1961.

Komando Trikora bermuara pada Persetujuan New York
pada tanggal 15 Agustus 1962, yang mengharuskan Belanda
untuk menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA (United
Nations Temporary Executive Authority) sebagai pemerintahan
interim PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Melalui proses Act

v

of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada
tahun 1969, Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari
Republik Indonesia.

Peristiwa Pepera menjadi sebuah fakta sejarah yang tak
terbantahkan, bahwa Papua merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Republik Indonesia. Hal tersebut bersifat final
dan telah mendapatkan legitimasi oleh sidang umum PBB
melalui Resolusi 2504 (XXIV) tahun 1969.

Buku ini penting dan bermanfaat untuk dibaca oleh
seluruh prajurit TNI AD, khususnya yang bertugas di wilayah
Papua. Berkaitan dengan tugas pokok sebagai garda terdepan
dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia, setiap
prajurit TNI AD harus memiliki pemahaman terhadap aspek
historis dari medan penugasan. Paradigma tersebut bersifat
mutlak dalam pembinaan teritorial, untuk merebut hati dan
pikiran rakyat.

Pemahaman yang benar akan sejarah dapat menjadi
sarana untuk memenangkan pertempuran, teruslah berkarya
untuk selalu memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa
dan negara yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada
kita semua.

Jakarta, Oktober 2022

vi

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ...................................................................... ii
KATA PENGANTAR KADISJARAHAD ...................................... iii
SAMBUTAN KASAD ................................................................ v
DAFTAR ISI ............................................................................ vii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................... 1
BAB II DARI PROKLAMASI HINGGA PENGAKUAN

KEDAULATAN ......................................................... 5
A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam
perspektif Belanda .................................................. 5
B. Pertikaian Indonesia Belanda ............................ 6
BAB III DIPLOMASI DAN KONFRONTASI DENGAN
BELANDA ............................................................... 13
A. Diplomasi Damai .............................................. 13
B. Konfrontasi Bersenjata ..................................... 50
BAB IV KEMBALINYA PAPUA KE PANGKUAN
IBU PERTIWI ........................................................... 175
A. Penyelenggaraan Persetujuan New York ......... 175
B. Pemerintahan UNTEA ...................................... 212
BAB V PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA) ......... 229
A. Pelaksanaan Kegiatan PEPERA .......................... 229
B. Pengakuan Dunia Internasional ......................... 274
BAB VI DAMPAK KEMBALINYA PAPUA KE PANGKUAN
IBU PERTIWI ........................................................... 281
A. Taktis Militer ..................................................... 282
B. Strategis dan Politis .......................................... 283
C. Psikologis .........................................................` 285
BAB VII BEBERAPA PENDAPAT TENTANG PEPERA ............ 289
BAB VIII PENUTUP ............................................................... 301
DAFTAR PUSTAKA .................................................................. 303
DAFTAR INDEKS ...................................................................... 306

vii

viii

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang
terbentang dari Sabang yang berada di ujung utara pulau
Sumatera sampai Merauke di ujung selatan pulau Papua. Salah
satu wilayah yang berada diujung timur dikenal dengan nama
Papua. Secara historis Papua oleh para pedagang atau pelaut
bangsa Cina disebut “Tangki/Jangki”. Orang Ternate, Tidore
dan Maluku serta pelaut Portugis Don Yorge de Meneses
memberikan nama “Papua”. Setelah kembali kepangkuan ibu
pertiwi pada tanggal 1 Mei 1963 dinamakan “Irian Barat”.
Selanjutnya berdasarkan Keppres nomor 5 tahun 1973, tanggal
3 Mei 1973 nama Irian Barat diganti dengan “Irian Jaya”. Pada
tanggal 1 Januari 2000 Presiden Abdurrahman Wahid merubah
nama Irian Jaya menjadi “Papua”.1)

Bagi masyarakat Papua ada sebagian kecil penduduknya
menyatakan bahwa mereka tidak satu keturunan dengan

1) Lihat Ridhani, Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Mandala Pembebasan irian
Barat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hal. 2-3.

1

saudara-saudara mereka bangsa Indonesia yang berada di
sebelah barat. Disamping itu, sebagian kecil dari penduduk
yang mendiami Papua juga menyatakan bahwa mereka tidak
pernah bersama-sama dengan penduduk Indonesia yang ada di
sebelah barat dalam melawan penjajah kolonial Belanda dan
memproklamirkan Indonesia Merdeka. Kendati negara
Indonesia telah merdeka selama 77 tahun, permasalahan
tersebut masih berkembang dan menjadi polemik yang
menyentuh ranah politik di tengah-tengah masyarakat Papua.

Secara historis bahwa Papua adalah wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dimulai pada saat masa kejayaan
Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Tidore. Pada saat Papua
masuk wilayah kerajaan tersebut, tetapi dengan masuknya
bangsa Eropa khususnya Belanda, telah mengambil alih
menguasainya, meskipun bangsa Indonesia telah
memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus
1945.

Dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) Belanda telah
mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27
Desember 1949, namun Belanda tidak mau menyerahkan Irian
Barat dalam kesatuan wilayah Republik Indonesia. Hal ini
terbukti dalam salah satu poin hasil KMB yang menyatakan
bahwa Irian Barat akan diselesaikan satu tahun kemudian.
Kenyataannya, penyelesaian secara diplomasi berlarut-larut
sampai 12 tahun tidak membuahkan hasil, sehingga pemerintah
Indonesia mencanangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada
tanggal 19 Desember 1961.

Perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam
menyelesaikan masalah Papua yang dilaksanakan lewat jalur

2

Politik dan Militer, akhirnya disetujui oleh bangsa Indonesia
dan Belanda bahwa status wilayah Irian Barat ditentukan
dengan jalan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang
diadakan pada tanggal 14 Juli - 2 Agustus 1969. Hasil dari
pelaksanaan Pepera itu maka Papua masuk dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diakui oleh dunia
internasional (PBB).

Untuk memberikan gambaran isi buku ini maka akan di
uraikan dalam beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan,
merupakan gambaran umum yang menguraikan tentang Papua
dan garis besar isi bab perbab. Bab II Dari Proklamasi Hingga
Pengakuan yang berisi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
dalam perspektif Belanda dan Pertikaian Indonesia Belanda.
Bab III Diplomasi dan Konfrontasi dengan Belanda yang berisi
Diplomasi Damai dan Konfrontasi Bersenjata Bab IV
Kembalinya Papua ke Pangkuan Ibu Pertiwi yang membahas
tentang Penyelenggaraan Persetujuan New York dan
Pemerintahan UNTEA. Bab V Penentuan Pendapat Rakyat
(PEPERA) yang membahas Pelaksanaan Kegiatan Pepera dan
Pengakuan Dunia Internasional Bab VI Dampak kembalinya
Papua ke pangkuan ibu pertiwi Bab VII Beberapa pendapat
tentang Pepera, Bab VIII Penutup.

3

Sejak Indonesia di proklamirkan
pada tanggal 17 Agustus 1945,
Belanda masih ingin berkuasa
kembali di Indonesia. Tetapi usaha
yang dilakukan oleh Belanda
mendapat perlawanan dari
seluruh rakyat Indonesia termasuk
di daerah Biak.

4

A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Dalam Perspektif
Belanda.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang
dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi puncak
dari perjuangan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Bagi
bangsa Indonesia yang telah mengalami penjajahan yang cukup
panjang ini merupakan momentum bersejarah yang harus
disyukuri. Setelah segala persiapan untuk pembacaan naskah
proklamasi maka di jalan Pegangsaan Timur no. 56 Sukarno-
Hatta dengan disaksikan oleh rakyat Indonesia membacakan
naskah Proklamasi disertai pengibaran sang saka merah putih.

Walaupun proklamasi telah dikumandangkan tetapi
Belanda masih tetap ingin bercokol di Indonesia dan belum
mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Proses untuk
pengakuan fihak Belanda terhadap kemerdekaan bangsa
Indonesia itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan
melalui berbagai macam rintangan yang banyak

5

mengorbankan jiwa, harta dan raga. Pengorbanan yang
dilakukan oleh rakyat Indonesia itu tidak bisa dihitung dengan
tangan tetapi itu bentuk kerelaan mereka berkorban untuk
bangsa dan negara.

Namun kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia
itu menyisakan masalah karena Papua sampai dengan
penyerahan kedaulatan masih belum diserahkan kepada
pemerintah Indonesia. Sehingga hal inilah menjadi ganjalan
tersendiri bagi bangsa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan
untuk menarik Papua kedalam naungan NKRI tetapi Belanda
dengan dalih apapun tetap mempertahankan kekuasaannya
di tanah Papua.

B. Pertikaian Indonesia Belanda

1. Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Tentara Sekutu
dan Belanda.

Dikala kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung,
dengan dalih misi kemanusiaan dan keamanan untuk mengurus
korban perang dan melucuti senjata Jepang di bawah bendera
Sekutu, Inggris dan Belanda kembali menjajah Indonesia dari
berbagai wilayah. Fenomena tidak baik ini ternyata mendapat
perlawanan sengit bangsa Indonesia di berbagai daerah.

Pertempuran itu terjadi dengan tujuan untuk
mempertahankan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
melawan Jepang, Sekutu, dan Belanda. Jepang yang secara de
facto sudah menyerah dari Sekutu dan Indonesia sudah
memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945,
tetapi Jepang tetap mempertahankan kedudukkannya dan tidak
mau menyerahkan senjata kepada pasukan TKR. Sedangkan
Sekutu menyalahgunakan kewenangannya dengan dalih

6

mengurus dan membebaskan tawanan perang Jepang dan
interniran Sekutu.

Akan tetapi pasukan Sekutu itu ternyata membawa serta
orang orang Belanda (NICA) yang akan kembali menguasai dan
menjajah kembali Indonesia. Dengan berselimutkan Tentara
Pendudukan Sekutu, pihak Belanda dapat dengan leluasa
mendatangkan dan menyusun unsur-unsur atau alat-alat
penjajahannya, baik berupa kekuatan militer, maupun politik,
sehingga ketika tantara Sekutu ditarik dapat mengoper
kekuasaannya dari Sekutu.2

Pertempuran ini merupakan momentum pertama yang
sangat penting bagi TNI khususnya karena pada saat itu
organisasi TKR masih sangat sederhana baik secara struktur
organisasi maupun kelengkapan persenjataan yang harus
berhadapan dengan musuh yang memiliki pengalaman dalam
Perang Dunia ke II dengan didukung persenjataan yang canggih.
Situasi tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga
bagi TNI dan dapat menjadi pengalaman perjuangan
selanjutnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pertempuran awal mempertahankan proklamasi
kemerdekaan Indonesia antara lain adalah Palagan Semarang,
Palagan Surabaya, Palagan Ambarawa, Palagan Medan Area,
Palagan Palembang, Palagan Bandung Lautan Api, Palagan
Puputan Margarana, dan Palagan Makasar. Pertempuran-
pertempuran tersebut terkenal dengan sebutan Delapan Palagan
yang menentukan dan beberapa pertempuran di daerah.

Bagi bangsa Indonesia perjuangan dalam mengusir
penjajahan dari muka bumi Indonesia menjadi tanggung jawab

2 Dinas Sejarah Militer TNI AD, Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI AD, Fa Mahjuma,
Bandung, 1972, hal.56.

7

seluruh bangsa Indonesia. Sejak Indonesia di proklamirkan pada
tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih ingin berkuasa kembali
di Indonesia. Tetapi usaha yang dilakukan oleh Belanda
mendapat perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia termasuk
di daerah Biak.

Perjuangan rakyat Indonesia untuk memasukkan kembali
Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia
selalu ditentang oleh Belanda, baik dalam forum internasional
maupun dalam propagandanya yang mengatakan bahwa
pemberontakan di Jawa, Sumatera dan Iain-lain bukanlah
perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai
Merauke. Propaganda itu tidak benar. Ini dapat dibuktikan
dengan adanya perjuangan rakyat Irian Barat yang
berlangsung sejak sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia di
Proklamasikan.3

Sebelum kemerdekaan tepatnya pada tanggal 28
Desember 1944 di hutan Parai diadakan rapat untuk menunjuk
perintis-perintis yang akan menyebarkan paham kebangsaan ke
daerah-daerah di Irian Barat. Dalam rapat itu diputuskan bahwa
beberapa tokoh antara lain S. Papare, L. Rumkorem ditunjuk
untuk tugas-tugas tersebut. Berkat keyakinan dan keuletan
mereka dalam menjalankan tugasnya, maka lambat laun
persatuan nasional tertanam dalam hati rakyat Irian Barat. Rasa
satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia, mendorong
rakyat untuk menyusun suatu perjuangan yang menghendaki
agar dalam keadaan bagaimanapun juga Irian Barat tidak
terlepas dari daerah Indonesia lainnya.4

3 Ibid, hal 129.
4 Ibid.

8

Kesadaran rakyat akan arti kemerdekaan makin
mendalam, sehingga pada tahun 1946, L. Rumkorem
mengorganisasi gerakan-gerakan rakyat Biak untuk mengadakan
perlawanan bersenjata terhadap Belanda yang akan
menanamkan kembali kekuasaannya di Irian Barat. Tetapi usaha
itu ggal, sehingga dia ditangkap dan dipenjarakan di Hollandia
(sebutan lain Jaya Pura dari tahun 1910 s.d. 1962).

Dengan dipenjarakannya L. Rumkorem tidaklah berarti
bahwa semangat rakyat pun dapat dipatahkan. Tetapi justru hal
itu menyebabkan kemarahan rakyat dan timbulnya patriot-
patriot baru. Mereka itu antara lain Stefanus Joseph, Petro
Djandi. Mereka itu antara lain Stefanus Joseph, Petro Djandi,
Hanock Rumbarar, Hermanus Rumere dan Petrus Korwa.

Puncak dari kemarahan rakyat yang berjuang menentang
penjajahan Belanda itu meletus pada tanggal 14 Maret 1948 di
Biak dan sekitarnya yang antara lain meliputi Distrik Kota
(pimpinan Stefanus Joseph), Distrik Biak Barat (pimpinan
Edward Rumbara), Distrik Biak Utara (pimpinan Frans Kasiepo),
Distrik Supiori (pimpinan Marcus Kasiepo), Distrik Biak Timur
(pimpinan Mailuhuw). Pimpinan tertinggi perjuangan bersenjata
itu berada ditangan Stefanus Joseph yang berpusat di Distrik
Kota. Kekuatan kita kira-kira 1.000 orang dengan senjata yang
berasal dari sisa-sisa persenjataan Jepang dan Sekutu.

Sasaran pemberontakan ialah:

1. Konsentrasi tentara Belanda dekat kamp 17
Sorido(daerah kuasa Hanock Rumbarar dan Petrus
Korwa).

2. Pos-pos penjagaan Belanda di lapangan terbang
Boroku, Mokmer dan pelabuhan (daerah kuasa
Hermanus Rumere dan Petro Djandi).

9

3. Pusat PHB Belanda sebelah lapangan terbang
Boroku (daerah kuasa Terianus Simbiak dan Samuel
Rumwaropen).5

Penyerbuan direncanakan tanggal 14 Maret 1948 jam
24.00. Tetapi karena adanya pengkhianatan menyebabkan
rencana itu diketahui oleh Belanda, maka penyerbuan terpaksa
dimajukan pada jam 18.00. Pertempuran yang sangat hebat itu
setelah berlangsung sehari semalam akhirnya reda, karena
pemimpin-pemimpin mereka tertangkap dan dipaksa untuk
mengeluarkan pengumuman agar mereka meletakkan senjata
dan menyerah. Maka pada tanggal 15 Maret 1948 jam 15.00
terhentilah untuk sementara waktu serangan-serangan rakyat
Biak, dan pejuang-pejuang kita yang tidak tertangkap masuk
kehutan-hutan untuk mengatur siasat dan melanjutkan
perjuangan.

Dalam pertempuran itu J. Rumwaropen gugur sebagai
kusuma bangsa dan di pihak musuh seorang Sersan Mayor PHB
Belanda mati tertembak. Adapun tokoh-tokoh pemberontakan
rakyat Biak yang tertangkap adalah:

1. Stefanus Joseph (dihukum seumur hidup di Cipinang,
Jakarta).

2. Petro Djandi (dihukum mati di Hollandia).
3. Terianus Simbiak (dihukum 15 tahun di Digul).
4. Hanock Rumbarar (dihukum 10 tahun di Digul).
5. Marcus Wattimena (dihukum 10 tahun di Digul).
6. Petrus Korwa (dihukum 8 tahun di Hollandia).
7. Hermanus Rumere (dihukum 8 tahun di Hollandia).
8. Samuel Rumwaropen (dihukum 6 tahun di
Hollandia).

5 Ibid, hal 130.

10

9. David Simbiak (dihukum 4 tahun di Hollandia).
10. Gerson Rumabar (dihukum 4 tahun di Hollandia).6

Demikianlah Perjuangan Rakyat Irian Barat yang
mencapai klimaksnya pada tanggal 14 Maret 1948 telah
membuka mata dunia bahwa perjuangan rakyat Indonesia
untuk merebut kembali kemerdekaannya dari tangan penjajah
Belanda tidak hanya di Jawa, Sumatera dan daerah-daerah
lainnya saja, tetapi juga diseluruh tanah air.

6 Ibid, hal 131.

11

12

A. Diplomasi Damai

Pada mulanya, baik secara hukum maupun dari
pernyataan-pernyataan, pemerintah Belanda mengakui bahwa
Papua adalah masuk wilayah Indonesia dan hal ini dapat dilihat
dari Undang-undang Dasar Belanda serta beberapa pernyataan
dari para pemimpin Belanda. Undang-undang Dasar Belanda
tahun 1948 dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa
Kerajaan Belanda meliputi wilayah-wilayah Nederland,
Indonesia, Suriname, dan Antillen Belanda, tanpa
menyebutkan Papua secara tersendiri dalam urutan tersebut.
Hal ini berarti bahwa secara emplisit Kerajaan Belanda
mengakui bahwa wilayah Indonesia meliputi wilayah Papua.
Selain tercantum dalam UUD-nya, penegasan serupa juga
pernah disampaikan oleh Ratu Belanda pada tanggal 3 Februari
1948. Pada saat itu Ratu Belanda menyatakan bahwa Belanda

13

akan mengakui dengan kedaulatan Indonesia atas wilayah
bekas Hindia Belanda.7)

Pengakuan demikian kemudian juga diucapkan oleh
ketua utusan Belanda, van Royen dalam sidang Dewan
Keamanan PBB pada tanggal 22 Desember 1948 (setelah Agresi
Militer Belanda Kedua dilancarkan yang mendapat kecaman
dari sebagian besar negara-negara di dunia). Dalam sidang
tersebut van Royen menyatakan “bahwa sejak semula
pertikaian antara Indonesia dan Belanda tidaklah
mempersoalkan Indonesia akan merdeka atau tidak. Semua
pihak setuju apa yang dahulunya Hindia Belanda harus menjadi
suatu negara yang merdeka secepat mungkin”.8)

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan
serangan secara serentak terhadap wilayah-wilayah Indonesia
yang terkenal dengan Agresi Militer Belanda kedua dengan
tujuan untuk menduduki seluruh wilayah Indonesia. Akan
tetapi agresi yang dilancarkan oleh Belanda tersebut mendapat
kecaman dari negara-negara di dunia dan mereka mengajukan
tuntutan atas agresi tersebut. Agresi yang dilakukan oleh
Belanda ini menjadikan martabat pemerintahan Belanda
merosot di mata dunia.

Negara-negara Timur Tengah, Australia, India, Kolumbia,
Pakistan, Amerika Serikat, dan lain-lain kemudian mensponsori
diadakannya pembicaraan-pembicaraan tentang hubungan
Indonesia dan Belanda. Kemudian di forum Dewan Keamanan
PBB berhasil mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengecam
tindakan militer Belanda dan mendesak Belanda agar segera

7) M. Cholil, Op. Cit, hal. 4.
8) Ibid.

14

membebaskan para pemimpin Republik Indonesia yang
ditahan sejak agresi militer dilancarkan. Pada masa ini
pemerintah Indonesia mendapat dukungan yang kuat dari
Amerika Serikat.9)

Pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB
menerima resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Isi dari
resolusi tersebut adalah: antara Belanda dan Indonesia supaya
segera dilaksanakan cease fire (penghentian tembak
menembak), Belanda supaya segera membebaskan pemimpin-
pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada saat Agresi
Militer Kedua dan dikembalikan ke Yogyakarta. Dengan
diterimanya resolusi tersebut berarti merupakan kekalahan
besar secara politik bagi pemerintahan Belanda di bidang
diplomasi dan politik internasional.10)

Karena desakan dari Dewan Keamanan PBB dan ancaman
dari Amerika Serikat, akhirnya Belanda mulai mengadakan
pendekatan politis kepada pemimpin-pemimpin Republik
Indonesia. Pada tanggal 26 Februari 1949 tibalah Wakil Tinggi
Mahkota Belanda, Beel di Jakarta dalam rangka pemulihan
hubungan politik.

Beel kemudian mengirim undangan kepada Ir.
Soekarno di Bangka dengan alamat “Presiden Republik
Indonesia”. Dalam surat undangannya Beel meminta Ir.
Soekarno dalam kedudukannya sebagai “Presiden RI” supaya
mengirimkan suatu delegasi untuk menghadiri Konferensi
Meja Bundar (KMB) yang telah direncanakan. KMB yang

9) R.Z. Leirissa dkk, Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta, 1992, hal. 3.
10) Ismail dkk, Op. Cit, hal. 41.

15

telah direncanakan oleh Belanda tersebut kemudian tidak
terlaksana karena para pemimpin RI tidak mau berangkat
dari Bangka. Para pemimpin RI meminta karena sebagai
pemimpin RI mereka berangkat dari Yogyakarta.11)

Karena pemerintah RI tidak mau berangkat dari
Bangka, maka pelaksanaan KMB menjadi tertunda. Pada
tanggal 22 Juni 1949 berhasil diputuskan persetujuan
pendapat (meeting of minds) antara delegasi RI, Belanda,
dan Bijzenkomst voor Federal Overleg (BFO) mengenai KMB.
Persetujuan tersebut dituangkan dalam momerandum, yang
isinya antara lain adalah: pertama, KMB bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia secara
adil dan cepat, serta cara penyerahan kedaulatan kepada
Negara Indonesia Serikat (NIS) sesuai dengan pokok-pokok
persetujuan Renville. Kedua, KMB supaya dapat dimulai pada
awal Agustus 1949. Ketiga, Pihak-pihak yang akan ikut dalam
KMB adalah wakil-wakil pemerintah kerajaan Belanda, wakil-
wakil pemerintah RI dan diluar RI yang termasuk anggota
organisasi tersebut, Komisi PBB untuk Indonesia yaitu United
Nation Comitee for Indonesia (UNCI).12)

Pada tanggal 6 Juli 1949 para pemimpin RI yang
ditangkap Belanda tiba kembali di Yogyakarta dari Bangka
dan pada bulan Juli itu juga diadakan ”Konferensi Antar
Indonesia” di Yogyakarta. Konferensi tersebut dihadiri oleh
delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO yang diwakili

11) Menurut keterangan Beel, pada tanggal 12 Maret 1949 akan diadakan Konferensi Meja
Bundar (KMB) di Den Haag yang akan dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah RI, BFO dan
Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI). Pemimpin RI tidak mau berangkat dari Bangka dan
mereka menginginkan berangkat dari Yogyakarta supaya pemerintah Indonesia berwibawa
penuh dimata rakyatnya. R.Z. Leirissa dkk, Op. Cit, hal. 4.
12) Ibid, hal. 4-5.

16

oleh Sultan Hamid dan Ide Anak Agung Gde Agung. Tujuan
dari konferensi ini adalah untuk mengadakan “Dialog Antar
Indonesia” dalam rangka memperolah kata sepakat tentang
masalah-masalah pokok yang nanti akan dibicarakan dalam
KMB.13)

Kemudian pada bulan Agustus 1949 kembali
diselenggarakan “Konferensi Antar Indonesia” di Jakarta.
Konferensi ini membicarakan soal-soal yang menyangkut
kehidupan politik, tata negara, ekonomi, keuangan,
pendidikan, dan kebudayaan. Selain itu juga dibicarakan
masalah tentang pembentukan kesatuan antara RI dan
daerah-daerah federal. Tindakan ini merupakan suatu
langkah maju untuk masa berikutnya ke arah pembentukan
negara kesatuan. Konferensi Antar Indonesia yang kedua ini
berhasil membentuk suatu delegasi RI untuk menghadiri KMB
yang diketuai oleh Moh. Hatta, dengan anggota: Mr. Moh.
Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali
Sastroamidjojo, Ir. Juanda, dr. Sukiman, Dr. Sumitro
Djojohadikusumo, Mr. A.K. Pringgodigdo, Sujono Hadinoto,
Mr. Simatupang, dan Mr. Sunardi.14) Selain itu dalam KMB ini
delegasi Indonesia juga diperkuat oleh putera asli Papua,
yaitu Silas Papare. Dalam sidang KMB tersebut Silas Papare
sangat gigih menyuarakan keinginan rakyat Papua agar
Papua tidak dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia.15)

KMB secara resmi dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 dan
berlangsung lebih kurang selama dua setengah bulan. Dalam

13) Ibid, hal. 5.
14) Ibid.
15) Bondan Soedharto dkk, Op. Cit, hal. 74.

17

KMB tersebut Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh J. H.
Van Maarseveen. Sedangkan delegasi komisi PBB untuk
Indonesia dipimpin oleh R. Herremans. Konferensi tersebut
akan membicarakan bidang-bidang politik dan ketatanegaraan,
kebudayaan, sosial/perburuhan, keuangan dan pertahanan.
Pelaksanaan KMB ini diwarnai berbagai hambatan dan
kemacetan dalam beberapa bidang, seperti bidang politik dan
ketatanegaraan, bidang keuangan dan ekonomi. Kemacetan
dalam bidang politik dan ketatanegaraan menyangkut masalah
Uni Indonesia - Nederland. Bidang ini baru dapat diatasi setelah
adanya bantuan dari komisi PBB untuk Indonesia, terutama
dari wakil Amerika Serikat Marle H. Cochran.16)

Kemacetan dalam bidang ekonomi dan keuangan
tentang pembahasan masalah penetapan jumlah hutang negara
yang akan dipertanggungjawabkan kepada Negara Indonesia
Serikat (NIS). Kemacetan baru dapat diatasi pada tanggal 2
Oktober 1949 setelah adanya campur tangan dari komisi PBB.
Kesulitan lain yang muncul adalah mengenai organisasi-
organisasi separatis “Twapro” di Minahasa serta “Persatuan
Timur Besar (PTB) di Ambon dan Timor. Pemerintah Belanda
menginginkan kedua organisasi tersebut sebagai “Badan
Gabungan” dari semua aliran di Indonesia Timur (Minahasa,
Ambon dan Timor) dipisahkan dari Negara Indonesia Timur
(NIT) untuk membentuk hubungan hukum dengan Kerajaan
Belanda. Berkat campur tangan komisi PBB akhirnya delegasi
Belanda tidak berhasil memperjuangkan hasrat golongan
separatis tersebut.17)

16) Op. Cit, hal. 6.
17) Menurut pemerintah Belanda daerah-daerah tersebut berhasrat untuk memisahkan diri
dari Negara Indonesia Timur (NIT). Ibid.

18

Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda menjadi catatan penting dalam sejarah hari ini,
23 Agustus 1949, bagi Indonesia. (Wikimedia Commons)

Perbincangan mengenai status Papua sebagai acara
terakhir dalam KMB mengalami kemacetan karena adanya
perbedaan yang mendasar antara delegasi Indonesia dengan
Belanda. Delegasi Belanda berpendapat bahwa Papua harus
mendapat suatu status yang khusus, karena tidak mempunyai
hubungan-hubungan antropogis, etnologis, sosiologis,
maupun agama dengan bagian Indonesia lainnya.

Daerahnya masih terbelakang dan tidak mempunyai
hubungan ekonomis yang esensial dengan wilayah Indonesia
lainnya. Dengan demikian Papua harus berada di luar Negara
Serikat nantinya, dan mempunyai hubungan politik secara
khusus dengan Kerajaan Belanda, yang akan diperintah sesuai
dengan piagam PBB, dengan mengusahakan kemajuan melalui
pendidikan rakyatnya dan mengembangkan ekonominya.
Keinginan delegasi Belanda ini tentu bertentangan dengan
keinginan masyarakat Papua yang tetap bersama-sama

19

masyarakat Indonesia lainnya memperjuangkan
kemerdekaan. Jika Papua kembali terpisah dari Indonesia,
maka dengan mudahnya Belanda kembali akan
menguasainya, menjajah dan mencaplok Papua.18)

Panitia bidang politik, hukum dan ketatanegaraan
sampai tanggal 30 Oktober 1949 belum berhasil mencapai kata
sepakat mengenai Irian Barat (Nieuw Guinea). Akhirnya panitia
bidang politik melimpahkan penyelesaian masalah Irian Barat
ini kepada panitia pusat KMB.

Sidang panitia pusat KMB juga tidak dapat menyelesaikan
masalah Irian Barat ini. Pemerintah Belanda tidak bersedia
menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia
Serikat (RIS) saat penyerahan kedaulatan dilakukan. Alasan
Belanda adalah penduduk Irian Barat masih sangat terbelakang,
cara hidup dan jumlah suku-suku yang belum dikenal, dan
diperlukan pimpinan dan pendidikan, kebudayaan suku-suku
Irian Barat tidak termasuk lingkungan kebudayaan Indonesia.
Menurut pemerintah Belanda, pemerintah RIS belum mampu
untuk memimpin dan mendidik rakyat Irian Barat.19)

Sedangkan menurut delegasi Indonesia Papua harus
diintegrasikan menjadi bagian Indonesia Timur di dalam
lingkungan Negara Indonesia Serikat dengan alasan-alasan
bahwa selama ini telah terjalin hubungan-hubungan etnologis,
ekonomis, dan agama dengan bagian Indonesia lainnya.

18) M. Cholil, Op. Cit, hal. 4.
19) Op. Cit, hal. 6-7.

20

Persetujuan Linggarjati 20 dan Renville 21 menetapkan bahwa
kedaulatan akan diserahkan atas seluruh wilayah yang
dahulunya bernama Hindia Belanda. Negara Indonesia Serikat
termasuk Indonesia Timur sebagai salah satu bagiannya,
dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan piagam PBB
dengan memberi hak otonomi pada daerah-daerah secara
bertahap.22)

Alasan yang disampaikan oleh pemerintah Belanda
tersebut adalah tidak masuk akal. Delegasi RI dan delegasi
“Pertemuan Musyawarah Federal” (PMF) menyanggah semua
alasan pemerintah Belanda tersebut. Moh. Hatta dan Moh.
Roem menerangkan bahwa penyerahan kedaulatan atas Irian
Barat tidak dapat didasarkan pada pertimbangan kebudayaan
dan penyerahan kedaulatan tersebut bersifat politis dan
ketatanegaraan. Selain itu menurut Moh. Hatta dan Moh.
Roem, Irian Barat sejak dahulu sudah termasuk ke dalam
kesatuan wilayah Hindia Belanda.

Saat ini yang menjadi pokok pembicaraan dalam KMB
adalah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda
kepada pemerintah RIS atas wilayah yang dahulu menjadi

20) Persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 Maret 1947 yang isinya pada
pokoknya adalah : pertama, pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik
Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, pemerintah Indonesia dan Belanda
akan mendirikan Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, Negara
Indonesia Serikat dihubungkan dengan Belanda dalam suatu Uni Indonesia-Belanda. C.S.T.
Kansil dan Julianto, Sejarah Pergerakan Perjuangan Kebangsaan Indonesia, Erlangga,
Jakarta, 1985, hal. 48-49.
21) Persetujuan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 yang isinya antara
lain adalah: pertama, pemerintah Republik Indonesia (RI) harus mengakui kedaulatan
Belanda atas Hindia Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Kerajaan Belanda
untuk mengakui Indonesia Serikat. Kedua, di berbagai daerah di Jawa, Madura, dan
Sumatera diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah daerah-daerah itu mau
masuk RI ataukah masuk Negara Indonesia Serikat. Ibid, hal. 50-51.
22)M. Cholil, Op. Cit, hal. 5.

21

daerah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, karena itu Irian
Barat tidak dapat dipisahkan. Begitu juga sebelum kedatangan
Belanda, dilihat dari aspek sejarah Irian Barat dahulunya berada
dibawah pengaruh kerajaan Majapahit yang menguasai
wilayah nusantara. Kemudian pada akhir abad ke 19 sebagian
besar wilayah Irian Barat merupakan bagian dari kerajaan
Tidore. Begitu juga setelah proklamasi, pemerintah Indonesia
tidak pernah bermaksud sedikitpun untuk memisahkan Irian
Barat. Seperti dalam perjanjian Linggarjati, dalam pasal 3
disebutkan bahwa “Negara Indonesia Serikat” akan meliputi
daerah Hindia Belanda. Ini berarti Irian Barat termasuk di
dalamnya.23)

Delegasi PMF yang diwakili oleh Ide Anak Agung Gede
Agung (NIT) dalam sanggahannya terhadap alasan Belanda
menyatakan bahwa masalah Irian Barat merupakan soal yang
sangat penting bagi seluruh rakyat Negara Indoensia Timur
(NIT). Sejak konferensi Malino, konferensi Denpasar, dan
dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sementara NIT,
masalah Irian Barat senantiasa merupakan perhatian parlemen
dan rakyat.

23) R.Z. Leirissa dkk, Op. Cit, hal. 8.

22

Salah satu suasana sidang Konferensi Malino di Sulawesi Selatan tanggal 16-22 Juli
1946 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari daerah Indonesia Timur termasuk dari Irian

Barat (Sumber : Buku 25 Tahun Trikora)

Hal ini sebagaimana dalam konferensi Malino pada
bulan Juli 1946 dan konferensi Denpasar pada bulan Desember
1948 yang membahas peraturan ketatanegaraan NIT, masalah
Irian Barat merupakan pembicaraan yang serius. Waktu itu
wakil-wakil dari Irian Barat yang hadir diantaranya adalah
Frans Kaisiepo. Contoh lain menurut Ide Anak Agung adalah
dalam konferensi Denpasar Van Mook mengusulkan untuk
memisahkan Irian Barat dari NIT.

Usul Van Mook ini tidak dapat diterima peserta
konferensi karena peraturan ketatanegaraan yang disusun tidak
diterima. Setelah Van Mook menjelaskan bahwa pemerintah
Belanda tidak bermaksud memisahkan Irian Barat dari wilayah
NIT dan NIS yang merdeka dan berdaulat yang akan diatur

23

kemudian, barulah peraturan ketatanegaraan NIT dapat
diterima peserta konferensi.24)

Berkaitan dengan alasan pemerintah Belanda bahwa
Papua tidak merupakan kesatuan wilayah dengan Indonesia
oleh karena tidak adanya persamaan kebudayaan dan etnologi
tidaklah benar. Delegasi RI dan PMF menjelaskan bahwa
sebelum pemerintahan Hindia Belanda meluaskan
kekuasaannya secara de jure dan de facto di seluruh nusantara
ini, wilayah Irian Barat sudah berada di bawah kekuasaan
kesultanan Tidore. Jadi antara kesultanan Tidore dan
rakyatnya di Irian Barat sejak dahulu sudah ada ikatan secara
politik, ketatanegaraan dan kebudayaan. Dengan demikian
dikalangan golongan politik maupun rakyat di NIT
memandang masalah Irian Barat bukan saja dari segi
ketatanegaraan tetapi telah meningkat menjadi soal yang peka
dan emosional.25)

Penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh delegasi
RI dan PMF tidak dapat disanggah oleh delegasi Belanda, akan
tetapi mereka tetap bertahan pada pendiriannya dengan
mengulang-ulangi pendapat pemerintahannya bahwa Irian
Barat tidak dapat diserahkan kepada RIS dalam acara
penyerahan kedaulatan. Namun demikian delegasi Indonesia
berprinsip untuk tetap berjuang agar Irian Barat tetap masuk
wilayah NIS sekalipun dengan mengambil resiko timbulnya
suatu “dead-lock” dalam KMB.

Ketua delegasi RI Moh. Hatta menyatakan
persetujuannya terhadap keputusan yang diambil oleh delegasi

24) Ibid, hal. 8-9.
25) Ibid, hal. 9.

24

RI untuk tetap memperjuangkan supaya Irian Barat masuk
wilayah NIS. Akan tetapi menurut Moh. Hatta dalam
menentukan pendirian akhir haruslah diperhatikan kalau
seandainya terjadi dead-lock akan membawa tanggung jawab
besar bagi kelanjutan KMB dan hasil-hasil yang telah dicapai
dalam bidang-bidang lain.26)

Delegasi RI dan PMF kemudian melakukan pendekatan
kepada Perdana Menteri Belanda Dr. W. Drees. Kedua belah
pihak masing-masing menjelaskan tentang permasalahan Irian
Barat. Delegasi RI dan PMF menjelaskan apabila Irian Barat
dipisahkan dari NIS pada penyerahan kedaulatan, akibatnya
akan sangat buruk bagi hubungan kerjasama Uni Indonesia-
Nederland.

Sedangkan Dr. W. Drees meminta pengertian dari RIS
dan PMF atas kedudukan pemerintahan Belanda dalam hal
tersebut. Menurut Drees partai khatolik dan partai-partai
agama lainnya yang merupakan kelompok mayoritas di
parlemen sepakat untuk menolak penyerahan Irian Barat
kepada NIS. Apabila pemerintah Belanda menyetujui Irian
Barat dimasukkan kedalam wilayah NIS, maka parlemen
Belanda tidak akan dapat menyetujuinya. Hal itu sudah
menjadi ketetapan Undang Undang Dasar Kerajaan Belanda,
sehingga persetujuan yang telah dicapai dalam KMB tidak
dapat disyahkan.27)

Dari penjelasan Perdana Menteri Belanda Dr. W. Drees
tersebut berarti bahwa persetujuan KMB hanya dapat
dilaksanakan apabila disyahkan oleh parlemen Belanda.

26) Ibid, hal. 9-10.
27) Ibid, hal. 10.

25

Penjelasan tersebut telah mengandaskan usaha delegasi RI dan
PMF untuk mencapai penyelesaian masalah Irian Barat. Apabila
delegasi RI dan PMF tetap pada pendiriannya maka suatu dead-
lock tentang KMB akan menjadi kenyataan. Suatu dead-lock
yang mengakibatkan bubarnya KMB karena masalah Irian
Barat, berarti semua hasil persetujuan dalam berbagai bidang
yang luas akan ikut lenyap.28)

Sehubungan hal tersebut, kemudian ketua delegasi RI
Moh. Hatta mengusulkan agar meminta bantuan komisi PBB
untuk Indonesia. Usul Moh. Hatta tersebut diterima oleh kedua
belah pihak dan dibentuklah suatu “panitia kecil” yang diketuai
oleh anggota komisi PBB untuk Indonesia Merle Cochran dari
Amerika Serikat. Anggota “panitia kecil” ini adalah Prof. Mr.
Soepomo (Indonesia), Ide Anak Agung Gde Agung (PMF), dan
Mr. Blom (Belanda). Panitia kecil ini akan merumuskan suatu
kompromi antara kedua belah pihak tentang masalah Irian
Barat.29)

Berkat kerja keras panitia kecil ini dan bantuan dari
Merle Cochran yang memprakarsai suatu naskah kompromi,
dicapai suatu rumusan tentang keresidenan Irian Barat.
Kompromi tersebut berbunyi :

a. Disebabkan persesuaian antara pendirian masing-
masing pihak tentang Irian belum dapat tercapai, maka
soal ini menjadi pokok pertikaian.

b. Disebabkan keharusan KMB diakhiri dengan berhasil
pada tanggal 2 November 1949.

28) Ibid, hal. 10-11.
29) Ibid, hal. 11.

26

c. Mengingat faktor-faktor penting yang harus
diperhatikan pada pemecahan masalah Irian.

d. Mengingat penyelidikan yang telah diadakan dan
diselesaikan perihal soal-soal bersangkutan dengan
masalah Irian.

e. Mengingat sukarnya tugas kewajiban yang akan
dihadapi dengan segera oleh panitia uni.

f. Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang
bersangkutan hendak mempertahankan azas supaya
semua perselisihan yang mungkin timbul kelak
diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka
status quo di keresidenan Irian (Nieuw Guinea) tetap
berlaku seraya ditentukan, bahwa dalam waktu
setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan
kepada RIS, masalah kedudukan kenegaraan Irian
akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara
RIS dan Kerajaan Belanda.30)

Hasil rumusan panitia kecil ini dapat diterima oleh
panitia pusat KMB. Dengan diterimanya hasil rumusan
kompromi mengenai Irian Barat, maka berakhirlah KMB yang
telah berjalan lebih kurang selama dua setengah bulan. KMB
ditutup secara resmi pada tanggal 2 November 1949 dengan
acara pembahasan dan persetujuan rencana “resolusi induk”
yang diajukan oleh panitia pusat. Resolusi induk tersebut
memuat tiga induk persoalan yang meliputi :

30) Rumusan ini kemudian dimasukkan dalam pasal 2 Piagam Penyerahan Kedaulatan.
Ibid, hal. 12.

27

a. Piagam penyerahan kedaulatan.

b. Piagam uni Indonesia-Nederland yang dilampiri
semua persetujuan mengenai kerjasama antara
pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia
Serikat dibidang tertentu.

c. Persetujuan peralihan yang memuat peraturan-
peraturan yang bertalian dengan penyerahan
kedaulatan.31)

Hasil KMB kemudian diajukan kepada Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) untuk diratifikasi dan dalam sidangnya
pada tanggal 6 Desember 1949 KNIP menerima hasil KMB
tersebut dengan komposisi 226 pro, 62 kontra dan 31
meninggalkan sidang. Begitu juga oleh Perdana Menteri Negara
Indonesia Timur (NIT) Ide Anak Agung melaporkan hasil KMB
kepada Badan Perwakilan Sementara (BPS) di Makasar pada
tanggal 15 November 1949.

Anggota BPS sebagian besar menerima hasil KMB dan
rencana Undang-Undang Dasar RIS kecuali Zainal Abidin
Alting (anggota dari Maluku Utara, yang merupakan wilayah
dari RIS), menolak rumusan kompromi yang termuat dalam
pasal 2 butir f Piagam Penyerahan Kedaulatan mengenai
masalah Irian Barat.32)

31) Ibid, hal. 12.
32) Zainal Abidin Alting tidak menerima hasil kompromi tersebut dengan alasan bahwa
sejak masa Kesultanan Tidore sampai turun temurun, Irian Barat sudah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kesultanan, oleh karena itu daerah swapraja yang dipimpinnya
mempunyai hak penuh dan sah terhadap wilayah Irian Barat. Sehubungan dengan hal
tersebut dia mengusulkan jika kemudian sengketa sudah selesai, hak sah Kesultanan Tidore
atas Irian Barat haruslah diakui. Ibid, hal. 112-13.

28

Dengan diterimanya persetujuan KMB dan terbentuknya
Negara Republik Indonesia Serikat, terpilihlah Ir. Soekarno dan
Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RIS.

Pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan
delegasi Indonesia mau menerima KMB terutama yang
bergubungan dengan masalah Papua adalah :

a. Adanya batasan waktu yang mengharuskan KMB
berakhir dengan berhasil pada permulaan November
1949.

b. Sifat toleransi bangsa Indonesia yang dengan tulus
ikhlas ingin menyelesaikan sengketa dengan pemerintah
Belanda dan sejauh mungkin menghindarkan jalan buntu
yang dapat dipakai sebagai alasan oleh Belanda untuk
menggagalkan seluruh persetujuan yang telah dicapai
selama konferensi berlangsung.

c. Masalah Papua akan dibicarakan kembali antara RIS
dan Belanda satu tahun setelah penyerahan
kedaulatan.33)

Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah upacara
penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan oleh kedua
belah pihak. Pihak Kerajaan Belanda ditandatangani oleh Ratu
Yuliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang
Lautan Mr. AMJA. Sassen. Sedangkan pihak RIS ditandatangani
oleh ketua delegasi RIS Drs. Moh. Hatta. Pada waktu yang
bersamaan di Jakarta juga dilaksanakan penandatanganan
naskah penyerahan kedaulatan yang dilaksanakan oleh Sri

33) M. Cholil, Op. Cit, hal. 6.

29

Sultan Hamengku Buwono IX dan wakil Tinggi Mahkota AHJ.
Lovink.34)

Sejak dari awal memang Belanda sudah tidak mau
menyerahkan Papua kepada Indonesia. Setelah pengakuan
kedaulatan kepada RIS dilaksanakan, Menteri Urusan Uni dan
Seberang Lautan Belanda Mr. Van Maarseveen memberikan
pernyataan di Majelis Tinggi Belanda bahwa sehabis satu tahun
perundingan Papua harus tetap di bawah Kerajaan Belanda
demi kepentingan penduduk Papua sendiri. Artinya bahwa
wilayah Papua masih tetap berada dibawah kekuasaan
Belanda, walaupun Indonesia sudah merdeka.35)

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda
pada tanggal 27 Desember 1949, maka terbentuklah
Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Ibu Kota RIS
dipindahkan kembali dari Yogyakarta ke Jakarta. Ironisnya
setelah penyerahan kedaulatan hubungan Indonesia dan
Belanda berlangsung tegang.

Hubungan antara Kerajaan Belanda dan RIS tidak
terjalin dengan baik dan tidak berjalan dengan harmonis
sebagaimana diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari masalah
Irian Barat karena adanya penafsiran yang berbeda atas
”Piagam Penyerahan Kedaulatan”.

Berdasarkan piagam tersebut diatas, pemerintah
Indonesia beranggapan bahwa wilayah Irian Barat sudah
termasuk bagian dari wilayah Indonesia dan pihak Belanda
hanya mempunyai kekuasaan sementara. Sebaliknya pihak

34) Op. Cit, hal. 13.
35) M. Cholil, Op. Cit, hal. 8.

30

Belanda menafsirkan bahwa pengakuan kedaulatan atas
wilayah Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS),
tidak termasuk wilayah Irian Barat.

Kesalahan penafsiran dan misunderstanding antara dua
negara tersebut berakibat berlarut-larutnya penyelesaian
masalah Irian Barat. Masing-masing pihak merasa berhak
memiliki, melindungi dan bahkan menguasai wilayah Irian
Barat, baik secara teritorial maupun politis. Dalam menghadapi
masalah ini, bangsa Indonesia bertekad untuk membebaskan
Irian Barat dari cengkeraman kolonialisme Belanda dengan
jalan apapun. Sebelum melakukan langkah kekerasan lewat
perang terbuka dan adu kekuatan terlebih dahulu menempuh
jalan diplomasi. Karenanya setiap kabinet yang memerintah di
Indonesia selalu mencantumkan didalam programnya tentang
kegiatan pembebasan Irian Barat ini.36)

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kembali
Papua dari kekuasaan Belanda pada mulanya dilakukan dengan
jalan diplomasi yang dapat dibagi atas beberapa periode.
Periode pertama dari tahun 1950 sampai tahun 1953, dimana
penyelesaian masalah Papua dengan Belanda dilakukan
langsung oleh pemerintah Indonesia (tanpa mediasi).

Periode kedua adalah dari tahun 1954 sampai tahun
1957, pada masa ini pemerintah Indonesia memperjuangkan
Papua supaya kembali masuk ke dalam wilayah Indonesia
melalui forum internasional. Setelah perjuangan melalui
diplomasi tidak berhasil dan mengalami jalan buntu, maka

36) Disjarahad, Sejarah TNI-AD 1945-1973 No. 3 Peranan TNI-AD Dalam
Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandung, 1985, hal. 108.

31

dilanjutkan dengan konfrontasi di bidang politik, ekonomi dan
militer.

Langkah pertama yang dilakukan dalam bidang
diplomasi melalui perundingan langsung antara Indonesia dan
Belanda adalah dalam hubungan Uni Indonesia-Belanda.
Dalam hubungan ini kedua anggotanya sama derajat dan
kedudukannya sebagai negara merdeka.

Rapat Uni Indonesia-Belanda ini direncanakan diadakan
2 kali dalam seminggu. Pada tanggal 25 Maret sampai 1 April
1950 diadakanlah suatu konferensi antara menteri-menteri Uni
kedua negara di Jakarta. Konferensi ini berhasil memutuskan
untuk membentuk komisi gabungan dengan tugas peninjauan
ke Papua.

Komisi ini diharapkan setelah 3 bulan memberikan
laporan kepada Uni sebagai bahan perundingan dalam rangka
penyelesaian masalah Papua pada rapat Uni berikutnya. Komisi
gabungan mulai mengadakan penyelidikan ke Papua pada
bulan Mei 1950. Anggota komisi dari pihak Indonesia terdiri
atas Mr. Moh. Yamin, Mr. Latuharhary, dan Mr. Makaliwe.
Sedangkan dipihak Belanda adalah Prof. Van Der Kolf, Pieters
dan Prof. Van Dijk.37)

Ketika komisi gabungan ini melakukan kunjungan ke
Papua, rakyat Papua menyatakan “pro” kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Jawaban yang diberikan oleh
penduduk Papua kepada komisi gabungan diantaranya
adalah:

37) M. Cholil, Op. Cit, hal. 6-7.

32

Pertama, Petrus Watebossy, ketika ditanya oleh misi gabungan
yang bersangkutan menjawab “ia dituduh oleh Belanda
menjadi pengikut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
sehingga dihukum pada tahun 1946”.

Kedua, Lukas Rumkorem menyatakan “ia akan berjuang untuk
mencapai kemerdekaan seluruh Indonesia termasuk Papua”.

Ketiga, Abraham Koromat, menyatakan “bahwa kemerdekaan
yang diproklamasikan pada tahun 1945 adalah kemerdekaan
bersama termasuk Papua. Keempat, Marthin Indey,
menyatakan “perjuangannya menuntut kemerdekaan tanah air
Indonesia”. Kelima, Stefanus Rumbewas, menyatakan “bahwa
pembentukan PKII di Serui adalah untuk mencapai
kemerdekaan Indonesia termasuk Papua”.38)

Setelah melaksanakan penyelidikan lebih kurang selama
3 bulan, pada tanggal 6 Agustus 1950 komisi gabungan ini
memberikan laporannya masing-masing. Laporan yang
disampaikan masing-masing pihak mencerminkan adanya
perbedaan pendapat yang sangat kentara sekali.

Dalam laporannya, pihak Indonesia menyatakan bahwa
Indonesia-lah yang paling beralasan kuat mengenai haknya atas
Papua. Tuntutan ini ditujukan untuk kepentingan penduduk
Papua sendiri, sedangkan kekuasaan Belanda atas wilayah
tersebut merupakan kekuasaan kolonial, yang dilaksanakan
semata-mata untuk kepentingan Belanda sendiri. Selain itu
keadaan alamiah Papua sebagai bagian dari Indonesia
dikuatkan dengan alasan-alasan sejarah, ekonomi, dan politik.

38) Bondan Soedharto dkk, Op. Cit, hal. 74.

33

Di lain pihak, Belanda membuat laporan bahwa
penyerahan pemerintahan Papua kepada Indonesia dianggap
bertentangan dengan kepentingan penduduk aslinya. Alasan
Belanda adalah, apabila penyerahan dilakukan demikian saja
maka hak untuk menentukan nasib sendiri penduduk asli telah
diabaikan. Pemerintah Belanda menyangsikan kalau penduduk
asli Papua akan memilih untuk bergabung dengan Indonesia.
Penyerahan demikian hanya akan didasarkan pada penyertaan
dari seperempat dari jumlah penduduk yang berada di kota-
kota saja, yang telah termasuk dalam jangkauan pemerintahan,
tetapi tidaklah dapat mewakili seluruh penduduk asli Papua.39)

Pendapat pemerintah Belanda tersebut dengan kata lain
diartikan bahwa pemerintah Belanda menganggap hadirnya
mereka di Papua adalah mutlak untuk menyiapkan penduduk
Belanda sehingga dapat menentukan pendapatnya sendiri.

Menurut Belanda hak menentukan nasib sendiri bagi
penduduk asli akan dilangsungkan setelah seluruh penduduk
Papua dimungkinkan untuk ikut serta mempergunakan haknya.
Saat tersebut Belanda menganggap bahwa tingkat budaya
penduduk asli Papua di pedalaman masih terbelakang sekali,
yang tentunya berbeda sekali dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Indonesia Lainnya. Belanda juga menganggap
bahwa Indonesia sendiri sebagai negara yang masih
terbelakang dan tidak akan mampunyai cukup biaya dan
tenaga untuk memajukan Papua.40)

Dalam sejarahnya, eksistensi negara RIS tidak
berlangsung lama karena keinginan seluruh rakyat Indonesia

39) Op. Cit, hal. 7.
40) Ibid, hal. 7-8.

34

untuk kembali ke dalam bentuk negara kesatuan. Karena
demikian besarnya tuntutan berbagai komponen bangsa, pada
tanggal 17 Agustus 1950 bangsa Indonesia kembali kedalam
bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bersamaan dengan terbentuknya NKRI, pada tanggal
7 September 1950 dilantiklah kabinet pertama dengan Moh.
Natsir sebagai Perdana Menteri. Salah satu program dari
Kabinet Natsir ini adalah memperjuangkan penyelesaian soal
Papua di hadapan dunia internasional. Menindaklanjuti
laporan komisi gabungan tersebut, pada tanggal 27 Oktober
1950 pemerintah Indonesia mengirimkan misi ke Negeri

Belanda yang terdiri atas dr. Sukiman sebagai ketua dan Mr.
Moh. Yamin sebagai juru bicara. Misi ini bermaksud untuk
mengamati sikap Belanda dalam penyelesaian masalah Papua.
Tetapi beberapa hari kemudian anggota misi ini dipanggil
kembali karena tidak menemukan suatu titik terang tentang
sikap pemerintah Belanda.41)

Walaupun pemerintah berganti dan zaman berubah,
pemerintah Indonesia tetap berusaha agar penyelesaian
sengketa tentang Papua antara Indonesia dan Belanda cepat
diselesaikan sesuai amanat dari KMB. Pada bulan November
1950 pemerintah Republik Indonesia menyusun suatu delegasi
yang akan berangkat ke negeri Belanda untuk melakukan
perundingan.

Ketua delegasi Republik Indonesia ditunjuklah Menteri
Luar Negeri Moch. Rum, SH. Konferensi dimulai pada tanggal
4 Desember 1950. Selama konferensi berlangsung pihak

41) R.Z. Leirissa dkk, Op. Cit, hal. 15.

35

Republik Indonesia telah berusaha untuk menembus kemacetan
dengan menyampaikan usul-usul baru untuk menyakinkan
penyelesaian masalah Papua. Usul-usul yang disampaikan oleh
pemerintah Indonesia terdiri dari 7 pasal, yaitu :

a. Pemerintah Indonesia dalam lingkungan kerjasama
dengan Belanda di lapangan ekonomi mengakui hak
dan konsensi yang sekarang ada dan diberi perhatian
yang istimewa kepada Belanda mengenai pemberian
konsensi baru dan penempatan kapital. Selanjutnya di
dalam mengembangkan sumber-sumber di Papua akan
diberi perhatian yang khusus kepada kepentingan-
kepentingan Belanda di sana. Kepentingan-kepentingan
tersebut antara lain dalam mengusahakan dan mengolah
kekayaan tanah. Pada umumnya pemerintah Indonesia
bersedia memajukan Papua di lapangan ekonomi,
memperhatikan dengan sepenuhnya kepentingan
Belanda di lapangan perdagangan, perkapalan dan
industri.

b. Di bidang aparat administrasi di Papua akan
dipergunakan tenaga-tenaga Belanda.

c. Pensiunan pegawai-pegawai Belanda di Papua akan
dijamin seperti dalam persetujuan KMB.

d. Pemerintah Indonesia akan memperbolehkan
imigrasi rakyat Belanda. Selanjutnya benar-benar akan
diperhatikan supaya diadakan tenaga buruh yang
diperlukan untuk Papua.

e. Pemerintah Indonesia akan mengajukan supaya
Papua dimasukkan dalam sistem perhubungan

36

pemerintah Indonesia (perhubungan laut, udara, telpon,
telegraf, dan radio). Dengan memperhatikan konsensi-
konsensi yang sudah diperoleh Maskapai Belanda atau
Maskapai campuran.

f. Kemerdekaan agama akan dijamin sepenuhnya dan
usaha-usaha Zending dan Missi dalam lapangan
kemanusiaan seperti pengajaran dan pemeliharaan
orang sakit dapat diteruskan. Dalam usaha kemanusiaan
itu jika diperlukan Missi dan Zending akan dapat
bantuan dari Pemerintah Indonesia.

g. Di Papua akan diusahakan supaya pemerintahnya
berjalan dengan cara demokrasi yang penuh. Kepada
daerah Papua akan diberikan otonomi dan hak ikut
memerintah (medebewind). Hal ini dimulai dengan
segeranya dibentuk badan perwakilan sendiri.42)

Walaupun usul yang diajukan oleh pihak Indonesia
sangat menguntungkan Belanda, tetapi pemerintah Belanda
tidak mau menerimanya, dan malah mengajukan usul balasan.
Usul yang disampaikan oleh pihak Belanda adalah supaya
Papua ditempatkan di bawah pemerintahan Uni Indonesia-
Belanda dengan syarat Belanda tetap akan menjalankan
pemerintahan.

Sedangkan untuk penyelesaian masalah Papua supaya
dibentuk suatu komisi jasa-jasa baik. Pihak Indonesia tidak
dapat menerima usul Belanda ini, sebab apabila Indonesia
menyetujuinya berarti Indonesia menyetujui penguasaan
Belanda atas wilayah Papua. Karena pihak Indonesia tidak

42) Ismail dkk, Op. Cit, hal. 44. Dan lihat juga Disbintalad, Op. Cit, hal. 6-7.

37

menerima usul dari pemerintah Belanda tersebut, kemudian
Belanda mengajukan usul supaya masalah Papua diteruskan ke
Mahkamah Internasional di Den Haag. Usul Belanda ini juga
ditolak oleh delegasi Indonesia, dengan alasan bahwa masalah
Papua bukan semata-mata soal yuridis (hukum), tetapi juga soal
politik, sehingga Mahkamah Internasional tidak berwenang
mencampurinya.43)

Perundingan yang dimulai tanggal 4 Desember 1950
tersebut akhirnya menemui jalan buntu dan tidak menghasilkan
apa-apa. Pada akhir perundingan Indonesia mengeluarkan
pernyataan bahwa Indonesia tetap menyebutkan tuntutan atas
Papua sebagai bagian wilayah Indonesia dan bahwa status
Papua seperti disebutkan dalam perjanjian KMB.44)

Berhubung gagalnya perundingan yang dilaksanakan
tersebut di atas, rasa benci rakyat Indonesia terhadap Belanda
semakin meningkat. Parlemen Indonesia mengusulkan kepada
pemerintah Indonesia supaya membatalkan Uni Indonesia-
Belanda. Akan tetapi pemerintah Indonesia masih ingin
meneruskan penyelesaian masalah Papua dengan cara damai.
Satu tahun kemudian pemerintah Republik Indonesia kembali
membentuk delegasi untuk berunding dengan Belanda.

Pada bulan Desember 1951 berlangsung kembali
perundingan antara Indonesia dengan Belanda mengenai
Papua. Dalam perundingan ini Amerika Serikat ikut memainkan
peran dengan mengusulkan agar wilayah Papua diperintah
bersama antara Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda

43) Ismail dkk, Op. Cit, hal. 44-45.
44) M. Cholil, Op. Cit, hal. 9.

38

mengurus soal-soal pertahanan dan mempunyai kebebasan
mengekploitasi sumber-sumber kekayaan, sedangkan pihak
Indonesia mengurus tugas-tugas administrasi. Walaupun usul
tersebut sangat menguntungkan Belanda, namun pihak Belanda
tetap menolak usul tersebut.45)

Sementara status Papua masih dalam persengketaan,
pemerintah Belanda telah mengambil langkah-langkah yang
sangat kontroversial, yaitu pada pertengahan bulan Agustus
1952 dengan persetujuan Parlemen Belanda, wilayah Papua
dengan resmi dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kerajaan
Belanda.

Hal ini dilakukan dengan mengubah Undang-Undang
Dasar Belanda, yang semula mencantumkan nama Indonesia
dalam urutan wilayah Kerajaan Belanda diganti dengan
Nederlands Nieuw Guinea. Berdasarkan perubahan Undang-
Undang Dasar tersebut, pada tanggal 29 Oktober 1952
pemerintah Indonesia menyatakan di depan Parlemen Belanda
bahwa pemerintah Belanda tidak melihat apapun untuk
memulai kembali perundingan dengan Indonesia mengenai
status Papua. Dengan demikian tentang hak-hak kedaulatan
atas wilayah Papua berdasarkan hukum dalam kenyataannya
adalah oleh Negeri Belanda, sama sekali tidak ada alasan
baginya untuk melepaskan.46)

Pada tahun 1954, yaitu pada masa kabinet Ali
Sastroamijoyo, S.H. ke-I Indonesia meminta bantuan perhatian
dunia Internasional terhadap penyelesaian masalah Irian Barat.

45) Disbintalad, Op. Cit, hal .8.
46) M. Cholil, Op. Cit, hal. 9.

39

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa IX tahun 1954
tersebut masalah Irian Barat diperdebatkan untuk pertama
kalinya. Tetapi hasilnya masih belum seperti yang
diharapkan.47)

Pemerintah Indonesia menyadari adanya kesulitan-
kesulitan diplomasi di forum Internasional dalam penyelesaian
Irian Barat jika tidak dibantu oleh negara-negara sahabat.
Dalam perjuangan diplomasi selanjutnya, pemerintah
Indonesia tidak hanya membawa masalah Irian Barat dalam
Sidang-Sidang PBB saja. Pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954
diadakan Konferensi Panca Negara di Bogor.

Konferensi tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri India,
Perdana Menteri Pakistan, Perdana Menteri Burma, Perdana
Menteri Sailan (Thailand sekarang) dan Perdana Menteri
Indonesia. Konferensi ini berhasil mengeluarkan komunike
bersama yang antara lain berbunyi : Para Perdana Menteri,
dalam hubungan ini sikap mereka terhadap Kolonialisme yang
sudah terkenal itu, memperhatikan soal Irian Barat, para
Perdana Menteri menyokong pendirian Indonesia dalam hal
ini.48)

Walaupun pemerintah Belanda telah memasukkan
wilayah Papua ke dalam wilayah Kerajaan Belanda, namun
pemerintah Indonesia masih mengusahakan adanya suatu
kemungkinan perundingan untuk memecahkan masalah Papua
ini. Hal ini dilakukan melalui saluran Kedutaan Besar RI di

47) Disjarahad, 1985, Op. Cit, hal. 109.
48) Disjarahad, Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI –Angkatan Darat, Disjarahad dan Fa.
Mahjuma, Bandung-Jakarta, 1972, hal. 459.

40