PEPERA

Belanda. Pada bulan September 1952 Kedutaan Besar Indonesia
di Belanda berusaha menjajaki perkembangan sikap
pemerintah Belanda mengenai soal Papua. Karena perbedaan
pandangan tetap masih jauh antara kedua belah pihak, usaha
untuk mendapatkan penyelesaian sengketa tersebut tetap tidak
membawa hasil.49)

Atas sikap pemerintah Belanda yang tidak mau berubah
sedikitpun atas penyelesaian masalah Papua, kemudian
pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan sikap yang agak
keras sebagai pembalasan atas sikap Belanda tersebut. Mulai
tanggal 21 April 1953 dilakukan penghapusan misi militer
Belanda. Meskipun penghapusan misi milter ini sangat terbatas,
namun sangat menarik karena pemerintah Indonesia telah
mulai keras terhadap sikap Belanda.50)

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kembali
Papua dari tangan Belanda melalui diplomasi langsung kurun
waktu 1950-1953 belum membuahkan hasil. Selanjutnya
pemerintah Indonesia mencoba mencari jalan lain untuk merebut
kembali tanah Papua dari tangan Belanda. Jalan yang ditempuh
tetap melalui perundingan, akan tetapi perundingan diusahakan
lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diharapkan melalui
forum ini pemerintah Belanda akan dapat merubah kebijakannya
tentang masalah Papua.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1954, yaitu pada masa
Kabinet Ali Sastroamijoyo, SH. I meminta perhatian dunia
internasional terhadap masalah Papua. Permintaan pemerintah
Indonesia ini kemudian berhasil membawa masalah Papua dalam

49) M. Cholil, Op. Cit, hal. 9.
50) Ibid, hal. 10.

41

Sidang Umum PBB IX pada bulan September 1954. Dalam Sidang
Umum PBB IX ini masalah Papua diperdebatkan untuk pertama
kalinya.51)

Pada sidang IX Majelis Umum PBB kedua belah pihak
menyampaikan pendiriannya masing-masing, yang juga
menjadi bahan-bahan perdebatan pada sidang umum tersebut.
Pendirian dari pihak Republik Indonesia adalah :Papua adalah
merupakan bagian integral Indonesia.

a. KMB adalah suatu kompromi sementara dalam hal
penundaan masalah kedaulatan.
b. Pada tahun-tahun 1950, 1951, dan 1952 Indonesia
telah berusaha untuk merundingkan masalah itu, tetapi
setiap kali ditolak seperti juga yang diadakan pada tahun
1954 ini dalam rangka pembubaran Uni Indonesia-
Belanda.
c. Indonesia mencari jalan pemecahan secara damai
dan tidak meminta PBB untuk pemecahan segera.
Indonesia meminta agar diadakan perundingan kembali
dengan anjuran dan dorongan PBB.
Sedangkan pendirian dari pihak Belanda tentang
masalah Papua dalam Sidang Umum PBB ini adalah:
a. Belanda tidak menyetujui interpretasi Indonesia
tentang penyerahan kedaulatan dalam KMB.

51) Disjarahad, 1985, Op. Cit, hal. 109.

42

b. Belanda merasa berkewajiban memerintah di West
Nieuw Guinea berdasarkan piagam PBB tentang
pemerintahan perwalian.

c. Dalam persoalan West Nieuw Guinea pemerintah
Belanda berulang kali menyatakan bahwa dibutuhkan
waktu secukupnya untuk dapat memberikan
kesempatan penentuan hari depannya sendiri.52)

Setelah melalui perdebatan-perdebatan yang sengit,
kemudian berhasil dirumuskan rancangan resolusi yang
berbunyi “bahwa PBB menyatakan harapan agar kedua belah
pihak antara pemerintah Indonesia dan Belanda merumuskan

52) Disbintalad, Op. Cit, hal . 9-10. Sedangkan menurut M. Cholil pendirian kedua belah
pihak yang juga menjadi bahan-bahan perdebatan pada Sidang Umum ke-IX dan ke-XII
Majelis Umum PBB tersimpul sebagai berikut : a. Pihak Indonesia : 1) Papua adalah
merupakan bagian integral Indonesia. 2) Sesuai dengan uraian Dr. van Royen di Dewan
Keamanan PBB tahun 1948, bahwa Indonesia paling tidak terdiri atas 17 golongan etnik
dan linguistik dengan ikatan persatuan nasionalisme dan persatuan bahasa, sehingga
perbedaan rasial antara penduduk Papua dengan penduduk daerah lainnya tidak dapat
dipakai sebagai ukuran. 3) Gerakan-gerakan kemerdekaan di Papua ditekan dengan
kekerasan. 4) Kekuasaan Belanda seperti juga pada masa-masa lalu tidak banyak berbuat
untuk kemajuan-kemajuan ekonomi dan social di Papua. 5) Ucapan Dr. van Mook di
konferensi Denpasar tahun 1946 yang menyatakan tidak ada niatan untuk mengeluarkan
West Nieuw Guinea dari Indonesia. 6) Persetujuan-persetujuan Linggarjati dan Renville
menerima pendirian dasar bahwa Nederlands Oost Indie secara keseluruhannya akan
dijelmakan dalam suatu negara Indonesia yang merdeka. 7) KMB adalah suatu kompromi
sementara dalam hal penundaan masalah kedaulatan. 8) Pada masa-masa tahun 1950, 1951,
dan 1952 Indonesia telah berusaha untuk merundingkan masalah itu, tetapi setiap kali
ditolak seperti juga yang diadakan pada tahun 1954 ini dalam rangka pembubaran Uni
Indonesia-Belanda. 9) Indonesia mencari jalan pemecahan secara damai dan tidak meminta
PBB untuk pemecahan segera. Ia hanya meminta agar diadakan perundingan kembali
dengan anjuran dan dorongan PBB. b. Pihak Belanda : 1) Perhatian Belanda yang terutama
ialah demi kesejahteraan penduduk asli yang primitive yang membutuhkan masa perwalian
selama diperlukan. 2) Belanda tidak menyetujui interpretasi Indonesia tentang penyerahan
kedaulatan dalam KMB. 3) Berbagai konferensi yang diadakan sejak tahun 1949 selalu
gagal berhubung ketidaksediaan Indonesia untuk berkompromi. 4) Belanda merasa
berkewajiban memerintah di West Nieuw Guinea berdasarkan piagam PBB tentang
pemerintah perwalian. 5) Dalam persoalan West Nieuw Guinea pemerintah Belanda
berulang kali menyatakan bahwa dibutuhkan waktu secukupnya untuk dapat memberikan
kesempatan penentuan hari depannya sendiri. Lihat M. Cholil, Op. Cit, hal. 11-12.

43

usaha mereka guna menyelesaikan perselisihan yang ada antara
kedua belah pihak selaras dengan azas-azas PBB”. Dalam
pemungutan suara ternyata suara mayoritas jumlah anggota
sidang menolak rancangan resolusi tersebut. Dari 60 orang
anggota PBB waktu itu hanya 34 suara yang menyatakan
persetujuannya (minimal dibutuhkan 2/3 suara menyetujui).53)

Kegagalan dalam Sidang Umum PBB IX tahun 1954,
pemerintah Indonesia kemudian menyadari adanya kesulitan-
kesulitan di forum internasional jika tidak dibantu oleh negara-
negara sahabat. Oleh karena itu selain dalam sidang-sidang
PBB, masalah Papua juga perlu dibahas dalam konferensi-
konferensi internasional lainnya.

Setelah berhasil melaksanakan konferensi Panca Negara,
kemudian Indonesia mempelopori dilaksanakannya Konferansi
Asia-Afrika. Pada tanggal 18 sampai 24 April 1955
dilaksanakanlah konferensi Asia-Afrika di Bandung.

Dalam Konferensi Asia-Afrika ini pada mulanya delegasi
Indonesia tidak mencantumkan masalah Papua secara eksplisit
kedalam agenda konferensi. Buktinya ketika Presiden Soekarno
dan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dalam pidato
pembukaan tidak menyinggung sepatah katapun tentang
masalah Papua. Hal ini sengaja dilakukan untuk menghilangkan
kesan seakan-akan Indonesia sebagai pemrakarsa, sponsor,
organisator dan tuan rumah konferensi ini “memperalat”
konferensi ini untuk kepentingan Indonesia. Pemerintah

53) M. Cholil, Ibid, hal. 12.

44

Indonesia sudah yakin bahwa masalah Papua akan diajukan
oleh negara lain peserta konferensi ini.54)

Perkiraan Pemerintah Republik Indonesia tersebut
kemudian menjadi kenyataan, karena dalam pidatonya ketua
delegasi Syria menyinggung masalah Papua. Ketua delegasi
Syria menamakan bahwa masalah Papua sebagai peninggalan
imprealisme dan kolonialisme di Asia-Afrika.

Sama halnya dengan masalah Maroko, Tunisia, Aljazair,
dan Pelestina. Semua itu adalah warisan imprealisme. Menurut
ketua delegasi Syria tersebut Papua adalah bagian mutlak dari
Republik Indonesia dan kemudian beliau mengusulkan supaya
konferensi Asia-Afrika ini mendukung sepenuhnya posisi
Indonesia dalam perjuangannya membebaskan Papua, selain
itu delegasi Syria mendesak supaya Belanda agar bersedia
membuka kembali perundingan dengan pihak Indonesia.55)

Konferensi Asia-Afrika ini berhasil mengeluarkan
keputusan tentang dukungan terhadap pemerintah Indonesia
dalam memperjuangkan Papua, bunyi keputusan tersebut
diantaranya adalah “Dalam hubungan sikap yang telah
dinyatakan mengenai penghapusan kolonialisme, konferensi
Asia-Afrika menyokong kedudukan Indonesia dalam persolan
Papua yang didasarkan pada persetujuan yang telah dicapai
antara Indonesia dan Belanda.

Konferensi Asia-Afrika mendesak pemerintah Belanda
untuk secepat mungkin memulai lagi perundingan-perundingan
untuk menepati kewajiban-kewajiban mereka seperti yang

54) Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Op. Cit, hal. 86.
55) Ibid, hal. 87.

45

ditentukan dalam persetujan tersebut di atas tadi, dan
menyatakan harapan supaya PBB mau membantu pihak-pihak
yang bersangkutan untuk mencapai penyelesaian perselisihan
ini dengan jalan damai”.56)

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 1955
dilangsungkan Kongres Rakyat seluruh Indonesia. Kongres
tersebut membicarakan pemecahan sengketa dengan Belanda
mengenai Irian Barat. Kongres tersebut berhasil mengambil
keputusan yang berupa sebuah pernyataan dan 4 (empat) buah
resolusi.

Resolusi yang dikeluarkan antara lain : Mendesak
pemerintah untuk mempercepat pembentukan Pemerintahan
Propinsi Irian Barat yang untuk sementara berkedudukan di
Maluku. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia agar
memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan
membatalkan perjanjian KMB secara unilateral, sekaligus
menyita modal Belanda yang ada di Indonesia.57)

Pada masa Sidang Umum X Majelis Umum PBB tahun
1955 diacarakan, usulan ini kemudian diajukan oleh 15 negara
Asia-Afrika. Sidang yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1955
ternyata hanya dapat membawa persoalan Papua terbatas
sebagai salah satu acara saja, tanpa dapat dilakukan

56) Keputusan konferensi Asia-Afrika ini hanya dianggap “angin lalu” saja oleh pemerintah
Belanda. Namun demikian, menurut Dr. Ruslan Abdulgani konferensi Asia-Afrika sangat
bermanfaat sekali dalam memberi “moral support” nya kepada perjuangan bangsa
Indonesia dalam pembebasan Papua. Basis simpati dan dukungan moral makin meluas dan
mendalam karena konferensi Asia-Afrika. Ibid, hal. 90.
57) Ismail dkk, Op. Cit, hal. 45.

46

pembicaraan lebih lanjut. Dalam Sidang Umum PBB X ini tidak
ada perkembangan kemajuan penyelesaian masalah Papua.58)

Setelah gagal kembali dalam Sidang Umum PBB X,
pemerintah Indonesia lalu mengambil tindakan tegas yaitu
pada tanggal 16 Februari 1956 Pemerintah Indonesia
membubarkan status Uni dengan Belanda. Selanjutnya setelah
Ali Sastroamijoyo menggantikan Burhanuddin Harahap sebagai
perdana menteri, pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Maret
1956 membatalkan seluruh persetujuan KMB dan pada tanggal
16 Agustus 1956 Pemerintah Indonesia membentuk Propinsi
Otonom Papua dengan Ibu Kota Soasiu, yang terletak di pulau
Tidore.59)

Pembentukan Propinsi Papua ini diresmikan bertepatan
dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus 1956, selanjutnya pada bulan September
1956 diangkatlah Zainal Abidin Syah sebagai gubernur dan kota
Soasiu ditetapkan sebagai ibu kota “propinsi perjuangan”
tersebut.

Diangkatnya Zainal Abidin Syah sebagai gubernur
karena ia mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat
Papua. Pembentukan Propinsi Papua mendapat sambutan dan
dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat
Papua.

Dukungan rakyat Papua tersebut terutama dari wakil-
wakil rakyat DPRGR pusat asal Papua, seperti A.D. Karubuy,
Mohammad Padang, dan H. Mahmud Rumagesang.

58) M. Cholil, Op. Cit, hal. 13.
59) Disjarahad, 1985, Op. Cit, hal. 110-111.

47

Pembentukan Propinsi Papua bertujuan untuk menangkal
tindakan politik Belanda yang secara sepihak telah
memasukkan Papua sebagai bagian/propinsi dari kerajaan
Belanda. Disamping itu juga merupakan politik diplomasi dari
pemerintah Indonesia untuk membuka mata dunia
internasional. Dengan pembentukan Propinsi Papua
membuktikan bahwa daerah dan penduduk Papua merupakan
wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia.60)

Usaha-usaha konkrit dari Propinsi Papua sebagai
“propinsi perjuangan” adalah dibangunnya stasiun radio di
Soasiu. Stasiun radio dipancarkan dari Soasiu, ibu kota propinsi
perjuangan Papua dimaksudkan untuk membendung penyiaran
propaganda-propaganda bohong dari siaran radio Belanda
yang berkedudukan di daratan Papua.

Pesan-pesan perjuangan dari stasiun radio di Soasiu
kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh
daratan Papua dipancarkan/disampaikan dalam bahasa
Indonesia dan bahasa daerah (Numfor).61)

Begitu pula pada Sidang Umum PBB selanjutnya
perjuangan Indonesia dalam masalah Papua masih belum
berhasil. Pada Sidang PBB XI tahun 1956 diajukan lagi
rancangan resolusi, yang meminta agar sidang menugaskan
kepada Ketua Umum PBB untuk membentuk suatu komisi jasa-
jasa baik dalam menyelesaikan soal Papua.

60) Bondan Soedharto dkk, Op. Cit, hal.71- 72.
61) Ibid, hal. 72.

48

Rancangan resolusi ini diajukan oleh 15 negara Asia-
Afrika, yang akhirnya juga mengalami kegagalan karena tidak
dapat mencapai 2/3 suara anggota PBB yang menyetujuinya.

Dalam Sidang Umum PBB XII pada pertengahan bulan
Agustus 1957 masalah Papua diajukan sebagai acara sidang oleh
21 negara anggotanya. Rancangan resolusi yang diajukan
hampir sama dengan rancangan tahun lalu, hanya tidak
menyebutkan lagi tentang komisi jasa-jasa baik, sehingga Ketua
Majelis Umum sendiri diminta sebagai perantara.

Sebelum pemungutan suara dimulai secara mayoritas
anggota PBB telah memihak Indonesia, tetapi dalam
pemungutan suara secara resmi rancangan resolusi tersebut
kembali ditolak oleh sebagian besar anggota sidang. Anggota
PBB yang menyetujuinya masih belum 2/3 dari jumlah suara.
Dengan demikian usaha pemerintah Indonesia dalam
memperjuangkan Papua kembali mengalami kegagalan.62)

Telah 7 tahun lamanya pemerintah Indonesia berjuang
untuk menyatukan kembali wilayah Papua dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan jalan perundingan.
Namun semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena
tidak mendapat sambutan baik dari pihak Belanda.

Kemudian timbul pemikiran untuk mencari cara lain
dalam perjuangan pembebasan Papua agar secepatnya dapat
bergabung dengan NKRI. Pemerintah Indonesia kemudian
menyatakan tidak akan membawa lagi persoalan Papua ke
Sidang PBB, untuk selanjutnya terserah kepada Belanda untuk

62) M. Cholil, Op. Cit, hal. 13-14.

49

mengambil inisiatif, akan tetapi Indonesia tetap bersedia
mencari penyelesaian secara damai.63)

Pada waktu Sidang Umum XIII PBB tahun 1958
masalah Papua tidak dicantumkan lagi dalam acara sidang.
Pemerintah Indonesia lebih menitik beratkan usahanya
mencari penyelesaian masalah Papua ini menurut cara yang
pada dasarnya menggantungkan diri kepada kekuatan
nasionalnya. Penggalangan kekuatan nasional inilah yang
kemudian menjelma menjadi politik konfrontasi
pembebasan Papua, yang setiap tahunnya dilakukan makin
intensif disegala bidang, yaitu politik, ekonomi, dan militer.

B. Konfrontasi Bersenjata

Permasalahan Papua tidak bisa didiamkan oleh bangsa
Indonesia, untuk menghadapi siasat Belanda harus disikapi
dengan lebih komprehensif. Awalnya dalam menghadapi
masalah Papua dilakukan dengan perundingan Akan tetapi
telah timbul keinsyafan bahwa bagaimanapun juga Indonesia
yang harus lebih tegas dalam penyelesaian masalah Papua.

Bangsa Indonesia tidak boleh hanya tergantung pada
Den Haag atau PBB saja tanpa ada ketegasan dan kemampuan
bertindak sendiri. Akhirnya ditemukan juga kunci penyelesaian
masalah Papua ini, yaitu Indonesia harus segera memperkuat
dirinya dalam segala lapangan kehidupan kenegaraan agar
mampu menjawab setiap tantangan dari Belanda.

Sebagai suatu sikap dan tindakan balas terhadap sikap
Belanda selama ini lahirlah istilah “konfrontasi” di bidang

63) Disjarahad, 1985, Op. Cit, hal. 111

50

politik, ekonomi, dan militer. Untuk menggalang kekuatan
nasional guna mempersiapkan diri dalam menunjang
konfrontasi terhadap Belanda dibentuklah Front Nasional
Pembebasan Irian Barat. Front ini adalah sebagai suatu wadah
penyaluran kehendak rakyat Indonesia dengan semangat
“nation state”, sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan secara
sendiri-sendiri.

Tindakan pemerintah Indonesia di bidang politik setelah
mencabut pembahasan masalah Papua di Dewan Keamanan
PBB adalah dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan
Kerajaan Belanda. Tindakan ini diambil pemerintah Indonesia
karena Belanda telah melakukan tindakan-tindakan di luar
kesepakatan bersama secara politis dalam rangka memperkuat
kekuatan militernya di Papua, antara lain dengan mengirimkan
Kapal Induk Hr. Ms. Karel Doorman ke perairan Indonesia
sebelah timur.

Semenjak akhir tahun 1950, yaitu setelah kegagalan
pertama dalam perundingan langsung dengan Belanda, sudah
mulai ada suara-suara yang menghendaki pemerintah
Indonesia melakukan tindakan di bidang ekonomi terhadap
Belanda. Tindakan tersebut seperti pemboikotan ekonomi dan
perdagangan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda.
Kemudian setelah rancangan resolusi tentang masalah Papua
gagal dibicarakan pada Sidang Umum ke-XII PBB tahun 1957
timbul reaksi yang keras dari rakyat dan pemerintah Indonesia.
Sehingga pada tanggal 2 Desember 1957 terjadilah pemogokan

51

umum selama 24 jam terhadap semua perusahaan-perusahaan
Belanda.64)

Tindakan-tindakan di bidang ekonomi selanjutnya yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menempatkan
semua kegiatan perusahaan Belanda di bawah pengawasan
pemerintah Indonesia. Pengesahan terhadap tindakan ini
wujudkan dalam Undang-undang Nomor 86 tahun 1958
tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.

Undang-undang ini berisi antara lain adalah mengatur
tentang hak ganti rugi kepada pemilik perusahaan-perusahaan
Belanda. Tindakan lainnya di bidang ekonomi adalah melarang
perusahaan penerbangan Belanda Koninklijke Luchvart
Matschappij (KLM) mengadakan aktivitas di Indonesia,
melarang peredaran publikasi dan media berita Belanda,
mempercepat pengeluaran warga negara Belanda yang tidak
bermata pencaharian tetap atau diperlukan lagi dari Indonesia.

Disamping itu juga telah diatur mengenai pelaksanaan
nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang bermodal
campuran Belanda-Asing lain menjadi modal campuran
Indonesia-Asing lainnya. Hal itu dituangkan dalam Keputusan
Menteri Pertama Republik Indonesia nomor 485/M.P/1959
tanggal 17 September 1959. Untuk lebih memperketat tindakan
konfrontasi di bidang ekonomi ini juga dilakukan nasionalisasi
milik warga negara Belanda yang tidak bergerak dan terdapat
di wilayah Indonesia.65)

64) M. Cholil, Op. Cit, hal. 18-22.

65) Ibid, hal. 22-23.

52

Nederlandsche Handel
Maatschppij NV tidak luput
dari pengambil alihan oleh
Pemerintah Indonesia.
Perusahaan perbankan
tersebut diambil alih pada
bulan Desember 1957 dan
kini menjadi Bank Dagang
Negara (Sumber : Buku 25
Tahun Trikora)

Tindakan di bidang militer, adalah dengan
meningkatkan Front Pembebasan Irian Barat (dibentuk pada
tanggal 31 Desember 1959) menjadi organisasi tata laksana
Sekretariat Pengurus Besar Front Nasional pada tanggal 13
Maret 1961.

Dalam organisasi ini Urusan Papua menjadi salah satu
bagian khusus pembebasan Papua, yang menyebut tentang
tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban dari organisasi
ini adalah : pertama, menyusun dan membina potensi nasional
untuk pembebasan Papua. Kedua, merencanakan aksi-aksi dan
tindakan-tindakan untuk membebaskan Papua.66)

Pemuda-pemuda Indonesia, terutama yang berasal dari
Papua mulai dikirim ke Papua untuk mengabdi di kampung

66) Ibid, hal. 23.

53

halamannya sendiri. Tujuan dan kewajiban para pemuda ini
adalah menentang setiap kekuasaan asing yang dilakukan
dengan kekerasan dan mempersiapkan kantong-kantong
gerilya sebagai inti kekuasaan de facto Republik Indonesia.

Hal ini dilakukan sebagai tindak-balas Indonesia
terhadap tindakan Belanda, dimana selama tahun 1950-1960
selalu menekan penduduk Papua yang memihak dan setuju
menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Penduduk
Papua yang memihak kepada RI diusir oleh Belanda keluar dari
daratan Papua dan sebaliknya Belanda memasukkan orang-
orang yang anti Indonesia untuk memperkuat kedudukannya.
Belanda telah menambah kekuatan 10.000 anggota
pertahanan dan kepolisian untuk menghalang-halangi
masuknya orang-orang Indonesia yang berasal dari daerah
perbatasan Papua, seperti Kepulauan-kepulauan Kei, Aru,
Seram Timur dan Gag. Daerah-daerah ini sudah sejak lama
mengadakan hubungan tradisionil dengan daratan Papua.67)

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan
wilayah Papua menjadi wilayah nasional Indonesia kemudian
mendapat perhatian dan dukungan sebagian besar bangsa-
bangsa di dunia, terutama dari negara-negara Asia-Afrika dan
negara-negara sosialis.

Secara langsung ataupun tidak langsung mereka
memberikan bantuan yang nyata terhadap Indonesia dalam
pelaksanaan konfrontasi melawan Belanda. Bantuan tersebut
seperti melarang pesawat-pesawat militer Belanda yang
membawa bantuan dan perlengkapan perang untuk mendarat

67) Ibid, hal. 24.

54

di wilayahnya, sehingga Belanda terpaksa mengirimkannya
lewat negara-negara Amerika Latin.

Begitu juga dengan negara-negara yang semulanya
bersikap pasif terhadap perjuangan Bangsa Indonesia mulai
merubah pendiriannya yang menguntungkan Indonesia,
seperti Jepang yang telah membatalkan kunjungan muhibah
kapal induk Belanda Karel Doorman ke Jepang. Malaysia
dan Singapura menyatakan kesediaannya mengirimkan
sukarelawa-sukarelawan ke Indonesia.68)

Pemerintah Indonesia dalam rangka persiapan
konfrontasi dengan Belanda ini berusaha untuk menyiapkan
kekuatan militernya melebihi kekuatan militer Belanda yang
ada di Papua. Untuk itu pemerintah Indonesia pada akhir tahun
1960 mengutus Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H.
Nasution ke Uni Sovyet untuk menanda tangani persetujuan
pembelian senjata atas dasar kredit jangka panjang.

Pembelian senjata dengan sistim ini tidak begitu
memberatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembelian
senjata tersebut adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia
yang pernah dilakukan dengan luar negeri. Karena letak
geografis Papua sebagai suatu pulau tersendiri yang terpisah
dari pulau-pulau Indonesia lainnya, maka penambahan
kekuatan militer Indonesia ini banyak dipergunakan untuk
kebutuhan armada laut dan udara.69)

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu
bahwa makin hari tindakan Belanda dalam usahanya

68) Ibid.
69) Ibid, hal. 24-25.

55

mempertahankan Papua semakin menjadi-jadi. Puncaknya
yaitu sejak akhir tahun 1960 dengan membentuk batalyon
sukarelawan Papua, membentuk partai-partai politik,
melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota-
anggota Nieuw Guinea Raad, dan lain-lainnya.

Pada awal tahun 1961 Belanda mengajukan gagasan
untuk melakukan dekolonisasi dan internasionalisasi Papua
dalam forum PBB tanpa merundingkannya lebih dahulu
dengan Indonesia dengan alasan bahwa Indonesia telah
memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.
Tindakan-tindakan Belanda mengenai status Papua tidak
hanya sampai disitu saja. Pada tanggal 5 April 1961 Belanda
melantik Dewan Papua dengan dilengkapi bendera dan lagu
kebangsaan. Kemudian tindakan ini berlanjut pada
pembentukan suatu Negara Papua, yang berarti
menempatkan kedaulatan Papua di luar Republik Indonesia.70)

Tindakan Belanda yang sudah semakin jauh itu telah
menimbulkan puncak kemarahan bangsa dan pemerintah
Indonesia. Oleh karena itu masalah perjuangan pembebasan
Papua, bangsa dan pemerintah Indonesia akan mengerahkan
segala daya dan kemampuannya.

Pada tanggal 12 April 1961 Menteri Keamanan
Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat memberitahukan
kepada Gabungan Kepala Staf (GKS), bahwa
Presiden/Panglima Tertinggi telah memerintahkan GKS untuk
menyusun rencana Operasi Gabungan Irian Barat. Pembuatan

70) Disjarahad, 1985, Op. Cit, hal. 113.

56

Rencana Gabungan Operasi Irian Barat kemudian diserahkan
kepada para wakil dari masing-masing Kepala Staf di GKS
bersama-sama dengan para ketua Panitia Tetap Operasi,
Intelijen dan Logistik dari GKS.71)

Dalam rangka penyusunan Rencana Operasi Gabungan
Irian Barat ini kemudian dibentuk suatu panitia yang diketuai
oleh Deputy II KSAD Mayor Jenderal Soeharto, Asisten I KSAU
Letkol Udara Penerbang R.I.S. Wirjosaputro, Direktur Operasi
A/B MBAU Letkol Udara Penerbang Sri Muljono Herlambang,
dan Direktur Operasi MBAL Letkol (Pelaut) Sudomo.

Pada tanggal 13 Juni 1961 panitia ini mengadakan rapat
pertama, dan menerima konsep telaah Staf yang disampaikan
oleh Kepala Staf Tjaduad Kolonel Achmad Wiranatakusumah,
sebagai ”kertas kerja”. Pemerintah meminta supaya sebelum
tanggal 1 Juli 1961 Telaahan Staf ini sudah selesai.72)

Sesuai dengan permintaan pemerintah, pada tanggal
30 Juni 1961 panitia penyusunan Rencana Operasi Gabungan
Irian Barat mengirimkan suatu Telaahan Staf mengenai ”Usaha
B (Operasi Militer) dalam rangka pembebasan Irian Barat
kepada Presiden/Pangti.

Dalam Telaahan Staf tersebut diuraikan gambaran
tentang kemungkinan-kemungkinan mengenai Operasi Militer
Pembebasan Irian Barat. Ada tiga kemungkinan usaha

71) Ibid, hal. 42-43.
72)Ibid, hal. 43.

57

Pembebasan Irian Barat melalui Operasi Militer yang
dikemukakan dalam telaah staf tersebut, yaitu :

a. Operasi B-1, yaitu dengan merebut dan
mempertahankan seluruh Irian Barat dalam waktu
secepat-cepatnya dengan tujuan memperoleh
kekuasaan de-facto atas seluruh wilayah tersebut.

b. Operasi B-2, yaitu dengan merebut dan
mempertahankan suatu bagian di daerah Irian Barat
dengan tujuan menimbulkan suasana politik yang
menguntungkan kita, serta mendapatkan basis yang
lebih depan untuk merebut seluruh wilayah Irian Barat.

c. Operasi B-3, yaitu dengan merebut dan
mempertahankan seluruh wilayah Irian Barat atau
suatu sasaran terbatas/bagian tertentu dalam wilayah
tersebut oleh pasukan-pasukan yang didaratkan
dengan taktik infiltrasi.73)

Diantara ketiga kemungkinan Operasi Militer tersebut
yang dianggap paling baik untuk dilaksanakan adalah Operasi
B-1, akan tetapi membutuhkan persiapan-persiapan yang
matang dan butuh waktu yang lama. Untuk melaksanakan
Operasi Militer B-1 paling sedikit dibutuhkan dua divisi infanteri
dengan kekuatan laut dan udara yang dapat memberikan
bantuan secukupnya bagi gerakan-gerakan pasukan tersebut.

Dibutuhkan keunggulan di laut dan di udara untuk
melindungi dan membantu gerakan-gerakan kesatuan dalam

73)Ibid, hal. 43-44.

58

operasi dan untuk melindungi pangkalan-pangkalan depan,
garis komunikasi, dan logistik. Dalam persyaratan yang
demikian maka diperkirakan pengembangan kekuatan
Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, baru
dapat mendekati kebutuhan-kebutuhan tersebut paling cepat
pada akhir tahun 1963.74)

Keuntungan yang dapat diperoleh apabila Operasi B-1
yang dilaksanakan adalah pertama, dalam waktu yang relatif
pendek (kurang lebih satu bulan) kita sudah dapat
merebut/menduduki dan menghancurkan kekuatan militer
Belanda di Irian Barat. Kedua, bantuan militer bagi pasukan
Belanda yang akan datang dari negeri Belanda tidak diberi
waktu cukup untuk datang dengan sempurna. Ketiga, Belanda
akan kehilangan pangkalan-pangkalan operasionilnya yang
dapat dipakai untuk menganggu daerah-daerah pedalaman kita
dengan kesatuan-kesatuan Angkatan Laut dan Angkatan
Udaranya.

Sedangkan kerugian dari Operasi B-1 ini adalah pertama,
kita masih harus menunggu pengembangan Angkatan-angkatan
sampai akhir tahun 1963. Kedua, seluruh anggaran belanja
negara harus dikerahkan untuk pembiayaan operasi ini. Ketiga,
pembangunan negara secara keseluruhan akan terdesak atau
tertunda karenanya.75)

Apabila Operasi B-2 yang dilaksanakan maka
dibutuhkan satu divisi infanteri lengkap dengan unsur-unsur

74) Ibid, hal. 44.
75) Ibid, hal. 45.

59

bantuan tempur dan bantuan administrasi yang mampu
menyerang dan mempertahankan sasaran-sasaran terbatas
dalam jangka waktu 1 tahun. Keunggulan laut dan udara tetap
merupakan syarat mutlak berhasilnya operasi ini, sedangkan
bantuan-bantuan taktis dan logistik bagi kesatuan-kesatuan
darat tidak sebesar yang dibutuhkan seperti untuk keperluan
Operasi B-1.

Akan tetapi karena daerah-daerah terbatas yang harus
direbut dan dipertahankan, diperkirakan untuk 1 tahun
lamanya maka ini berarti pembiayaan yang diperlukan jadi
jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan biaya untuk
Operasi B-1.

Melihat kemampuan yang dimiliki ketiga Angkatan,
maka hanya Angkatan Darat yang dapat melaksanakan
Operasi B-2 pada akhir tahun 1962, sedangkan Angkatan
Laut dan Angkatan Udara pada waktu itu baru mencapai 60
% dan 70 % dari syarat kemampuan yang dibutuhkan untuk
memungkinkan berhasilnya operasi tersebut.76)

Keuntungan yang dapat ditarik apabila yang
dilaksanakan Operasi B-2 adalah pertama, apabila operasi ini
berhasil akan dilaksanakan kekuasaan de facto atas sebagian
dari daerah Irian Barat. Kedua, kita akan mempunyai
pangkalan yang lebih depan untuk melancarkan operasi
selanjutnya.

76) Ibid.

60

Sedangkan kerugiannya adalah pertama, musuh
mendapat kesempatan untuk memperkuat kedudukannya
dengan memperoleh bantuan kekuatan militer dari negeri
Belanda. Kedua, Belanda mempunyai basis-basis di daerah-
daerah Irian Barat. Ketiga, kesempatan lebih besar bagi
Belanda untuk kemungkinan merusak dan menghantam
komunikasi antara kepulauan kita, yang akan merusak
ekonomi dan pembangunan Indonesia umumnya.77)

Sedangkan jika Operasi B-3 yang dilaksanakan maka
kebutuhan-kebutuhan operasionil hampir sama dengan
Operasi B-1 dan B-2, dan dikurangi bantuan-bantuan taktis
dan administratif untuk kesatuan-kesatuan yang mengadakan
operasi.

Akan tetapi dilain pihak dibutuhkan komando sebesar
2 atau 3 brigade AL dan AU yang berfungsi untuk
mendaratkan secara diam-diam (silent landing) dropping
pasukan-pasukan didaerah musuh dan selanjutnya menjamin
kelangsungan dari bantuan logistik untuk pasukan di darat.78)

Keuntungan dari Operasi B-3 adalah waktu yang
dibutuhkan untuk persiapan lebih pendek. Sedangkan
kerugian dari operasi ini adalah :

a. Sedikit sekali dapat dikendalikan dan
diperhitungkan secara pasti kemenangan-kemenangan
yang akan dicapai.

77) Ibid, hal. 45-46.
78) Ibid, hal. 46.

61

b. Apabila Belanda mengetahui persiapan
pelaksanaan operasi ini, kemungkinan besar akan
timbul perang terbuka (open war), sedangkan kesiapan
militer kita belum selesai untuk beralih ke Operasi B-1
dan B-2.

Belanda akan lebih leluasa melancarkan pemboman
kepedalaman Indonesia, sehingga dapat merusak
ataupun menghambat kegiatan pembangunan kita.

c. Kegagalan Operasi B-3 akan berakibat gagalnya
seluruh Operasi yang direncanakan (seluruh Operasi B).

d. Inisiatif disegala bidang akan beralih ketangan
musuh, dan ini akan menimbulkan efek yang lebih jelek
terhadap masyarakat.79)

Kesimpulan dari perbandingan ketiga jenis rencana
operasi tersebut adalah :

a. Operasi B-1 diperkirakan dapat dilaksanakan sekitar
akhir tahun 1963. Kemungkinan besar operasi ini
berhasil apabila pengembangan-pengembangan
Angkatan sudah mendekati persyaratan kebutuhannya,
tetapi apabila dilaksanakan pada akhir tahun 1962
kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sedangkan
apabila Operasi B-2 dan B-3 yang dilaksanakan akan
sangat besar akibatnya, karena keuntungan dari operasi
ini tidak memuaskan bila dibandingkan dengan
kerugian-kerugian yang akan diderita.

79) Ibid.

62

b. Gabungan Kepala Staf (GKS) menyarankan
dilaksanakannya Operasi B-1 dengan cara merebut dan
mempertahankan seluruh wilayah Papua dalam waktu
sesingkat-singkatnya dengan tujuan memperoleh
kekuasaan de-facto seluruh wilayah Papua.80)

Penggalangan kekuatan fisik/militer terus berlangsung.
Pada ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia XVI tanggal 17 Agustus 1961, Republik Indonesia
telah merasa kuat untuk berkonfrontasi dengan Belanda
dalam segala bidang. Dengan demikian konfrontasi harus
diperhebat dan ditingkatkan volumenya, sehingga pada tahun
1962 Papua sudah harus dapat dibebaskan.81)

Pemerintah Belanda juga tidak bergeming sedikitpun
atas tindakan-tindakan balasan yang dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia dalam usaha merebut kembali wilayah
Papua. Bahkan Belanda juga semakin berusaha mempercepat
terbentuknya negara Papua.

Hal tersebut terlihat dari dibentuknya Komite Nasional
Papua pada tanggal 19 Oktober 1961. Anggota Komite ini
terdiri dari anggota Dewan Papua (20 orang) ditambah
dengan anggota lainnya dalam berbagai elemen masyarakat,
sehingga secara keseluruhan jumlahnya menjadi 80 orang.

Komite Nasional Papua ini kemudian menyampaikan
pernyataan (manifes) kepada Dewan Papua. Isi dari manifes
Komite tersebut adalah: menentukan bendera pusaka, lagu

80) Ibid, hal. 46-47.
81) Ibid, hal. 27-28.

63

kebangsaan Papua, mengganti nama West Nieuw Guinea
menjadi Papua Barat, nama bangsa adalah Papua, dan
mengusulkan bendera Papua dikibarkan pada tanggal 1
November 1961.

Sidang Dewan Papua kemudian menyetujui manifes
dari Komite Nasional Papua ini, kecuali tentang pengibaran
bendera Papua pada tanggal 1 November 1961, karena harus
menunggu persetujuan pemerintah Belanda, pemerintah
Belanda kemudian memutuskan bahwa pengibaran bendera
Papua akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1961.82)

Atas tindakan Pemerintah Belanda ini, Pemerintah
Indonesia kemudian mengambil tindakan-tindakan tegas
diantaranya dengan membentuk Dewan Pertahanan Nasional
(Depertan) pada tanggal 11 Desember 1961.

Pembentukan Depertan ini adalah berdasarkan
Keputusan Presiden nomor 618/Keppres tahun 1961.
Pertimbangan dibentuknya Depertan adalah : berhubung
dengan memuncaknya ketegangan antara Republik Indonesia
dengan Pemerintah Kolonial Belanda dalam pembebasan
Papua Tanah Air Indonesia dan untuk kebulatan tindak, perlu
membentuk Dewan Pertahanan nasional. Sedangkan tugas
dari Depertan ini adalah merumuskan bagaimana cara
mengintegrasikan seluruh potensi nasional dalam rangka
pembebasan Papua.83)

82) Ibid, hal. 28.
83) Ibid, hal. 28-29.

64

Pada tanggal 14 Desember 1961 Depertan mengadakan
sidang dan berhasil menentapkan pembentukan suatu
Komando Tertinggi (KOTI) Pembebasan Irian Barat. Susunan
KOTI terdiri atas Panglima Besar dengan dibantu oleh ketiga
Kepala Staf, sebagai Panglima Besar KOTI ialah
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik
Indonesia. Dengan terbentuknya KOTI ini diharapkan adanya
kesatuan komando yang memungkinkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan pelaksanaan pembebasan Irian Barat
dijalankan dengan bulat dan terencana.84)

Sidang Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) di bawah pimpinan Presiden
Soekarno mengambil keputusan untuk membentuk Komando Tertinggi
Pembebasan Irian Barat (Kotipemirbar), tahun 1960.
(Sumber: Buku 50 Tahun ABRI)

84) Ibid, hal. 29.

65

Depertan kemudian berhasil pula menghasilkan konsepsi
yang terkenal dengan Tri Komando Rakyat (Tri Kora). Tri Kora
ini pada tanggal 19 Desember 1961 dikumandangkan oleh
Presiden Soekarno di Alun-alun utara Yogyakarta. Isi dari Tri
Kora adalah sebagai berikut :

TRI KOMANDO RAKYAT

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia
dalam rangka politik konfrontasi dengan fihak Belanda untuk membebaskan
Irian Barat telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada
setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban
membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu Kolonialisme
Belanda.

Dan kini, oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme
di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air
Indonesia, maka kami perintahkan kepada Rakyat Indonesia, juga yang berada
di daerah Irian Barat untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut :

a. Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda
Kolonial.
b. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan
kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan Kemerdekaan
Indonesia.

Yogyakarta, 19 Desember 1961
Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia

SOEKARNO
Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/
Panglima Besar Komando Tertinggi

Pembebasan Irian Barat.85)

85) Disjarahad, Buku Sejarah Dokumenter Trikora dan Perjuangan Pembebasan Irian
Barat, “A”, Bandung, 1976.

66

Presiden Sukarno mengumumkan Trikora pada tanggal 19 Desember 1961
di Alun-Alun Jogyakarta. (Sumber : Dokumen Disjarahad)

Tri Komando Rakyat merupakan suatu perintah, pertama
kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk bersiap
siaga membebaskan Irian Barat, yang perintah pelaksanaannya
setiap waktu akan dikeluarkan. Kedua, kepada Rakyat
Indonesia untuk mengadakan persiapan mobilisasi umum guna
mempertahankan dan mengamankan negara kesatuan
Indonesia dengan jalan menggagalkan usaha pembentukan
Negara Papua yang akan dilaksanakan oleh Belanda.

67

Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membebaskan Irian Barat
dikomandokan oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta, 19 Desember 1961

(Sumber : Buku 50 Tahun ABRI)

Pemakluman Trikora tidak mengandung pernyataan
perang secara resmi dan bukan pula merupakan tujuan utama
untuk mengadakan suatu perang terbuka, tetapi kemungkinan
sampai ketaraf perang terbuka tetap ada tergantung kepada
perubahan sikap Belanda.

Sejak diputuskannya hubungan diplomatik dengan
Belanda sudah tidak ada lagi hubungan antara Indonesia
dengan Belanda. Hal ini kemudian meningkat dengan
berlakunya Trikora sehingga sudah tidak ada lagi suasana damai
antara Indonesia dan Belanda. Keadaan seperti ini diharapkan
dapat merubah pendirian Belanda tentang masalah Papua dan
Belanda mau menyerahkan Papua kepada Indonesia.

68

Taraf-taraf kegiatan yang diperkirakan akan
dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Trikora adalah :

a. Taraf I, membangun Angkatan Bersenjata yang
lebih kuat dari pada kekuatan Belanda di Papua agar
Belanda secara sukarela akan menyerahkan hak mutlak
Indonesia atas wilayah Papua. Apabila Belanda juga
masih belum mengerti maka dilanjutkan dengan Taraf
II.

b. Taraf II, mulai medaratkan pasukan sukarelawan
melalui lautan dari udara dalam rangka membentuk
kantong-kantong daerah kekuasaan de facto Republik
Indonesia. Apabila dalam hal ini belum juga ada
perubahan keadaan maka ditempuh Taraf III.

c. Taraf III, ABRI yang telah disiapkan penuh
mengadakan penyerbuan.86)

2. Komando Mandala.

Tindakan selanjutnya dari KOTI Pembebasan Irian Barat
untuk melaksanakan tugas yang dicantumkan dalam Trikora
adalah membentuk suatu Komando Pelaksana Utama, yaitu
dengan nama Komando Mandala (KOLA). KOLA mempunyai
daerah kekuasaan dengan wilayah yang terbentang antara
bujur 115 derajat timur hingga 141 derajat timur dan meliputi
Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanuddin, Kodam
XV/Pattimura, Kodam XVI/Udayana, Kodamar V, Korud II,

86) Ibid, hal. 31-32.

69

dan Korud IV. Pusat kedudukan Komando Mandala adalah
Kota Makassar, Sulawesi Selatan.87)

Markas Komando Mandala di Makasar, dari sinilah Operasi
Pembebasan Irian Barat dikendalikan. (Sumber : Dokumen Disjarahad)

Pembentukan Komando Mandala ini berdasarkan
Keputusan Presiden selaku Panglima Tertinggi/Panglima Besar
Pembebasan Irian Barat : Nomor 1, tanggal 2 Januari 1962.
Komando Mandala tersebut bersifat ”gabungan” dan meliputi
wilayah Indonesia Bagian Timur. Dalam melaksanakan tugas
untuk kepentingan kesatuan tindakan dalam daerah operasi
Irian Barat tersebut, maka Komando Mandala didampingi oleh

87) Ibid, hal. 32.

70

Staf Pemerintah Daerah Provinsi Irian Barat bentuk baru. Tugas
– tugas dari Komando Mandala adalah :

a. Melaksanakan Operasi-operasi Militer dalam
perjuangan merebut Irian Barat yang diduduki Belanda.

b. Memimpin dan mempergunakan segala pasukan
bersenjata maupun segala macam barisan perjuangan
rakyat serta unsur-unsur potensi nasional lainnya.88)

Yang dimaksud dengan istilah ”Mandala” adalah suatu
bagian wilayah gelanggang perang yang didalamnya meliputi
bagian-bagian daratan, lautan dan udara yang diperlukan
untuk operasi-operasi militer berhubung dengan tugas operasi-
operasi tersebut.

Daerah Mandala ini ditentukan oleh Panglima Tertinggi
ABRI atas saran dari Gabungan Kepala Staf (GKS). Berdasarkan
pengertian tersebut, maka Komando Mandala Pembebasan
Irian Barat merupakan suatu kekuatan gabungan dibawah
seorang Panglima Kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut,
Angkatan Udara dan Kepolisian Negara.

Komando Mandala bertanggungjawab kepada
Panglima Besar/Panglima Pembebasan Irian Barat, yang
menetapkan struktur kekuatan komando yang harus diberikan
oleh tiap-tiap angkatan. Masing-masing Angkatan
bertanggungjawab tentang administrasi dan bantuan kekuatan
tersebut, tetapi dalam operasionil berada dalam kendali
Panglima Mandala.

88) Ibid, hal. 50-51.

71

Personil Staf Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dibentuk oleh Presiden
Soekarno dengan dasar keputusan No. I/1962, tanggal 2 Januari 1962, bertujuan
untuk Irian Barat (Sumber : Buku Trikora Pembebasan Irian Barat)

Panglima Mandala disamping bertanggungjawab dalam
bidang operasionil dan strategis juga mempunyai wewenang
dan tanggungjawab koordinasi bantuan administrasi dan
logistik terhadap pasukan-pasukan tiap Angkatan yang terlibat
dalam tugas tersebut.89)

Pada tanggal 11 Januari 1962 ditetapkanlah Brigadir
Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala dan pangkatnya
dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Panglima Mandala dibantu
oleh dua orang Wakil Panglima yaitu dari Angkatan Laut dan
Angkatan Udara.

Wakil Satu Panglima Mandala ditetapkan Kolonel (P)
Subono dan sebagai Wakil Dua adalah Kolonel (U) Penerbang
Leo Wattimena, sekaligus pangkat keduanya dinaikkan menjadi

89) Ibid, hal. 51-52.

72

Komodor. Untuk kelengkapan Komando Mandala maka
dibentuklah Staf Gabungan Mandala, dan pada tanggal 28
Januari 1962 Panglima Mandala menunjuk Kolonel Inf. A.
Tahir sebagai Kepala Staf Gabungan Mandala.90)

Komando Mandala berkedudukan langsung dibawah
Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat
yang dijabat oleh Presiden Soekarno. Sedangkan Wakil Menteri
Pertama (WAMPA)/Menteri Pertahanan Keamanan/Kepala
Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) menjabat sebagai Panglima
Besar Komando Tertinggi.

Staf Komando Tertinggi, yang dibantu oleh Gabungan
Kepala Staf (GKS) merupakan badan tetap yang mendampingi
Panglima Tertinggi (PANGTI) dan wakilnya dalam
menggariskan kebijaksanaan yang akan ditetapkan dalam
rangka pembebasan Irian Barat. Kepala Staf Komando Tertinggi
(KOTI) dipegang oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat.91)

Panglima Komando Mandala membawahi suatu Staf
Gabungan yang terdiri dari anggota-anggota komponen
Angkatan, yang terdiri dari Kepala Staf Komando Mandala,
Wakil Satu dan Wakil Dua Panglima/Komando Mandala.

Pada Garis Komando, Panglima Mandala membawahi
Angkatan Darat Mandala (ADLA), Angkatan Laut Mandala
(ALLA), Angkatan Udara Mandala (AULA), Komando
Pertahanan Udara Gabungan (KOHANUDGAB), dan Pasukan
Gabungan Mandala. Tugas dari tiap-tiap Panglima Angkatan
Mandala adalah memberi dan mengajukan pertimbangan-

90) Ibid, hal. 49-50.
91) Ibid, hal. 52.

73

pertimbangan serta rekomendasi kepada Panglima Mandala
dalam hal penggunaan pasukan.

Selain itu Panglima Angkatan Mandala bertugas
meminta dan mengusulkan kesatuan-kesatuan yang diperlukan
untuk tugas khusus dalam rangka kebutuhan kegiatan
operasionil Panglima Mandala. Para Panglima Mandala ini
bertanggungjawab tentang administrasi kedala, latihan-latihan
taktis dalam Angkatan masing-masing, fungsi-fungsi logistik dan
penggunaan taktik pasukan masing-masing Angkatan sesuai
dengan rencana Panglima Mandala.92)

Staf Angkatan Darat Mandala, berdiri dari kiri ke kanan; Letkol Hernomo, Letkol
Sroehardojo, Mayjen Soeharto, Kolonel Sunarjadi, Brigjen U. Rukman, Letkol
Mardanus, Letkol Wahono, Kapten Sumbodo. Di belakang kelihatan Ajudan Panglima
Mandala Kapten Kadarusman (Sumber: Buku Trikora; Pembebasan Irian Barat)

92) Ibid.

74

Staf Gabungan Mandala berfungsi membantu Panglima
Mandala dalam melaksanakan fungsi-fungsi Komandonya.
Dalam operasionalnya dilapangan Staf Gabungan ini memiliki
beberapa kewajiban diantaranya :

a. Melaporkan kepada Paglima tentang keputusan-
keputusan yang telah dituangkan dalam rencana-
rencana, perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk
pelaksanaannya.

b. Mencari dan melengkapkan segala keterangan-
keterangan yang dibutuhkan oleh Komandan.

c. Mengolah perincian dan rencana, menuangkan
keputusannya menjadi rencana-rencana dan perintah-
perintah.

d. Meneruskan kepada Komandan-komandan dari
Komponen Angkatan atau anggota-anggota staf lain
yang membutuhkan.

e. Secara terus menerus mengadakan penelitian,
mempelajari keadaan situasi, memberikan bahan-bahan
yang dibutuhkan oleh Komandan dan mempersiapkan
kemungkinan-kemungkinan masa depan.93)

Kepala Staf Gabungan Mandala berada langsung
dibawah Panglima Mandala dan dua Wakil Panglima, sebagai
pembantu dibidang operasi dan administrasi. Staf Gabungan
Mandala ini terdiri atas dua bagian, yaitu Staf Umum dan Staf
Khusus.

93) Ibid, hal. 52-53.

75

Staf Umum terdiri dari : Gabungan 1 (G-1) Intelijen,
Gabungan 2 (G-2) Operasi, Gabungan 3 (G-3)
Kepegawaian/Administrasi, Gabungan 4 (G-4) Logistik,
Gabungan 5 (G-5) Teritorial dan Perlawanan Rakyat, dan
Gabungan 6 (G-6) Perhubungan.

Staf Umum ini bertindak dalam bidang koordinasi
operasionil. Sedangkan Staf Khusus meliputi beberapa Perwira
Staf yang terdiri dari : Inspektur Jenderal, Ajudan Jenderal,
Perwira Kesehatan, Perwira Hukum, Komando Kompi Markas,
Perwira Polisi Militer, Perwira Penerangan dan Pendidikan
(kedalam), Perwira Penerangan Rakyat (keluar), Perwira
Keuangan, Perwira Angkutan, dan Perwira Rohani. Staf Khusus
ini bertindak dalam bidang koordinasi pembinaan.94)

Selain Staf Gabungan tersebut ada pula Staf Khusus
Penasehat Politik yang mempunyai tugas tersendiri. Tugasnya
adalah sebagai Perwira Penghubung dan Penasehat Soal-soal
Politik. Dalam kelompok ini terdapat Penasehat Panglima dan
Staf mengenai persoalan hubungan luar negeri. Meskipun tugas
Staf ini sangat erat sekali hubungannya dengan Staf, tetapi
kegiatannya tetap berdiri sendiri.95)

Berhubung dengan mendesaknya waktu karena
percaturan politik dunia dalam rangka sengketa Irian Barat,
maka keluarlah Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI No.
1 Tahun 1962. Instruksi Presiden tersebut diantaranya mengatur
tentang Organisasi Staf dan Komando Mandala serta
Pelaksanaan Bimbingan Perencanaan Pelaksanaan. Pelaksanaan
dari Bimbingan Perencanaan tersebut meliputi dan menyangkut

94) Ibid, hal. 53-54.
95) Ibid, hal. 54.

76

tugas-tugas umum Komando Mandala secara keseluruhan dan
tugas-tugas khusus yang telah digariskan untuk tiap-tiap
komponen, yaitu AD Mandala, AL Mandala, AU Mandala,
Komando Pertahanan Udara Gabungan (KOHANUD GAB),
dan Angkatan Tugas Gabungan.96)

Sebagai petunjuk pelaksanaan tugas Komando Mandala,
keluarlah Intruksi Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar KOTI
PEMIRBAR No. 10 Tahun 1962. Berdasarkan Instruksi Presiden
tersebut tugas Komando Mandala adalah :

a. Merencanakan, mempersiapkan, dan

menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan

tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat kedalam

kekuasaan Negara Republik Indonesia.

b. Mengembangkan situasi militer di wilayah
Propinsi Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf perjuangan
di bidang politik, supaya dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya di wilayah ini secara de facto dapat
diciptakan daerah-daerah bebas dan/atau didudukkan
unsur-unsur kekuasaan Pemerintah Daerah Republik
Indonesia.97)

Konsep telaahan yang telah dirumuskan oleh Gabungan
Kepala Staf (GKS) dijadikan oleh Komanda Mandala sebagai
bahan utama dalam pembuatan rencana-rencana operasi yang
akan dilaksanakan di Irian Barat. Langkah pertama yang
dilakukan oleh Komando Mandala adalah menyusun konsep
pelaksanaan tugas-tugas umum berupa konsep kompanye Irian

96) Ibid, hal. 47.
97) Ibid, hal. 51.

77

Barat. Kompanye-kompanye tersebut dijalankan dengan
mengikuti tahap-tahap :

a. Tahap Infiltrasi, dalam tahap ini direncanakan
bahwa selama 10 bulan atau sampai akhir tahun 1962
dilakukan infiltrasi. Diharapkan sebanyak 10 kompi inti
Angkatan harus telah berhasil masuk dan membentuk
kantong-kantong daerah bebas Republik Indonesia di
Irian Barat. Tujuan dilaksanakannya infiltrasi ini adalah
untuk menciptakan dan mempertahankan daerah bebas
serta mengikat kesatuan-kesatuan Belanda di daerah
tersebut. Dengan demikian kekuatan musuh dapat
dilumpuhkan.

b. Tahap Eksploitasi. Tahap ini paling lambat pada
awal tahun 1963 harus sudah dapat dilaksanakan,
dengan pertimbangan apabila perjuangan dibidang
diplomasi menang, maka tahap perjuangan ini selesai
dilaksanakan.

Pelaksanaan tahap ini juga tidak terlepas dari
hasil yang dicapai pada tahap infiltrasi. Secara fisik tahap
eksploitasi berjalan dengan gerakan-gerakan yang
terang-terangan melalui operasi-operasi militer secara
besar-besaran, dalam rangka merebut dan menduduki
pulau Biak sebagai pusat pertahanan strategis Belanda di
Irian Barat.

Tujuan dari tahap eksploitasi adalah untuk
melumpuhkan inti kekuatan militer Belanda, sehingga
seluruh wilayah Irian Barat dapat dikembalikan pada
kekuasaan Republik Indonesia. Dalam persiapan tahap

78

eksploitasi tiap-tiap komponen harus menyelenggarakan
dan menyiapkan pembinaan manusia, materiil, dan
pasukan yang diperlukan untuk fase eksploitasi, yaitu :

1) Untuk AD Mandala dibutuhkan kekuatan
sebesar 2 divisi infanteri dan unsur-unsur bantuan
(1 divisi cadangan).

2) Komponen Mandala yang lain
merencanakan dan menyiapkan pembinaan
materiil dan kesatuan-kesatuan AL, AU, kesatuan-
kesatuan Pertahanan Udara yang masih akan
ditentukan besarnya oleh Panglima Mandala.

c. Tahap Konsolidasi. Pada tahap ini adalah
mengadakan konsolidasi kekuasaan Republik Indonesia
di seluruh wilayah Propinsi Irian Barat. Setiap
komponen Mandala melaksanakan :

1) Merencanakan dan menyiapkan kesatuan-
kesatuan yang nantinya akan ditempatkan di
Propinsi Irian Barat sebagai bagian dari unsur-
unsur pasukan Republik Indonesia yang dapat
membantu menjamin keamanan di wilayah
Propinsi tersebut.

2) Menyiapkan diri untuk menerima
perintah-perintah selanjutnya dari Panglima
Mandala.98)

Angkatan Darat Mandala memimpin kampanye operasi
militer gabungan dan operasi militer dalam rangka merebut

98) Ibid, hal. 47-49.

79

dan menduduki pulau Biak sesuai petunjuk-petunjuk Panglima
Mandala. Sedangkan AL Mandala, AU Mandala dan
KOHANUDGAB bertugas menyiapkan penyelenggaraan usaha-
usaha operasi laut gabungan dan operasi udara gabungan
dalam rangka perebutan pulau Biak tersebut.

Kemudian Angkatan Darat Mandala merencanakan
persiapan penyelenggaraan pemerintahan militer/sipil di
daerah-daerah yang dikuasai. Sedangkan AL Mandala dan AU
Mandala menyiapkan penyelenggaraan operasi-operasi laut
dan udara untuk menjamin keamanan antar laut dan antar
udara diseluruh daerah tempur dan daerah komunikasinya.
Panglima Mandala meminta laporan tiap bulan atas segala
persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh setiap
komponen Mandala.

Tim-II/DPC/RPKAD sedang mengadakan latihan mengeluarkan dan mengembangkan
perahu karet dari kapal selam. (Sumber : Buku Trikora Pembebasan Irian Barat)

80

Menghadapi kemungkinan agresi musuh, setiap
komponen Komando Mandala :

a. Merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan
usaha-usaha pertahanan darat, laut, dan udara aktif di
daerah komunikasi masing-masing sesuai dengan
petunjuk-petunjuk Panglima Mandala.

b. Merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan
usaha-usaha pembangunan pangkalan-pangkalan darat,
laut dan udara dalam wilayah sesuai dengan petunjuk-
petunjuk strategis Panglima Mandala.

c. Merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan
usaha-usaha konsolidasi di kantong-kantong yang telah
dibebaskan sebagai hasil dari operasi-operasi dalam fase
infiltrasi.99)

Sesuai dengan keperluan-keperluan untuk tugas dan
operasi yang akan dihadapi, maka diaturlah kedudukan pos-
pos Komando. Kedudukan pos-pos ini kemudian dibagi
kedalam tiga tingkatan. Tingkatan pos-pos komando tersebut
adalah Pos Komando Belakang, Pos Komando Utama, dan Pos
Komando Taktis/Pos Komando Depan. Tujuan dari pendirian
pos-pos komando tersebut adalah agar Panglima Mandala
dapat mengendalikan operasi maupun administrasi sebaik-
baiknya.100)

Pos Komando Belakang merupakan bagian dari Staf
Komando dengan tugas dan fungsinya dititik beratkan kepada
soal-soal administrasi. Dengan demikian dapat

99) Ibid, hal. 48-49.
100) Ibid, hal. 54.

81

diselenggarakannya suatu bantuan administrasi sedemikian
rupa untuk memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan operasi
yang telah direncanakan.

Pos Komando Utama meliputi bidang Intel, Operasi,
Personel, Logistik, Teritorial dan perhubungan. Tugas dari Pos
Komando Utama adalah membuat perencanaan, baik taktis
maupun strategis.

Pos Komando Depan mengendalikan, mengawasi, serta
mengkoordinasikan semua rencana dan instruksi yang telah
dikeluarkan oleh Pos Komando Utama. Pada Pos Komando
Depan ditempatkan suatu staf taktis yang kecil dan lincah. Sifat
lincah dari Pos Komando Depan ialah dalam hal
kewenangannya untuk mengambil tindakan-tindakan sendiri
menurut perkembangan operasi yang sedang berjalan.
Pengamanan Pos Komando Depan selain dilaksanakan oleh
unsur-unsur keamanan sendiri, dibantu oleh Komando-
komando Daerah Angkatan Darat, Laut, dan Udara
setempat.101)

Tugas Pos Komando Depan adalah :

a. Memimpin operasi-operasi yang berlangsung
saat itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk operasi yang
telah dibuat oleh Pos Komando Utama.

b. Apabila keadaan situasi operasi berubah dapat
memberikan perintah medifikasi atas jalannya operasi-
operasi, akan tetapi sejauh mungkin tetap dalam garis

101) Ibid, hal. 55.

82

kebijaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
petunjuk operasi.

c. Mengendalikan rentetan-rentetan tindakan-
tindakan taktis dalam rangka batas rencana strategis
yang telah dibuat oleh Pos Komando Utama.102)

3. Penyusupan-Penyusupan ke Papua.

Jauh sebelum ada rencana dari pemerintah Indonesia
untuk mencetuskan Trikora dan membentuk Komando
Mandala dalam pembebasan Irian Barat, yaitu pada fase politik
damai, pasukan dan para sukarelawan Indonesia telah
melakukan aktifitas penyusupan secara kecil-kecilan melalui
laut ke daratan Irian Barat. Penyusupan-penyusupan yang
dilakukan selama fase politik damai tersebut diantaranya
adalah :

a. Tahun 1952 dibawah pimpinan Sersan Kalalo
M.L. dengan wakilnya Kopral B.P.Z. Sauth. Kelompok
ini mendarat di Fak-fak.

b. Tahun 1954 dibawah pimpinan J.A. Dimara.
Kelompok ini mendarat di Teluk Etna. Kelompok yang
dipimpin oleh J.A. Dimara juga berhasil menyeludupkan
uang kertas RI dalam jumlah yang besar di Irian Barat.103)

Kelompok yang melakukan penyusupan dibawah
pimpinan J.A. Dimara ini berjumlah sebanyak 42 orang.
Mereka berpakaian seragam tentara tanpa lambang kesatuan
serta bersenjata lengkap. Mereka mendarat di Teluk Etna, di

102) Ibid.
103) Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Op. Cit, hal. 59.

83

desa Etnabai, daerah Fak-fak. Dari desa ini mereka meneruskan
perjalanan ke suatu tempat, namun dalam perjalanan mereka
mendapat serangan dari Belanda dan terjadilah pertempuran
antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran itu 11 orang
anak buah J.A. Dimara gugur dan 31 orang sisanya tertangkap
oleh Belanda.104)

Anak buah J.A. Dimara sejumlah 31 orang yang
tertangkap dibawa Belanda ke Hollandia (sekarang Jayapura),
dan dipenjarakan, kemudian mereka ini dipindahkan ke Digul.
Selama dalam penjara mereka mendapat tekanan-tekanan dan
siksaan dari tentara Belanda, setelah mendekam selama empat
bulan di penjara Digul tanpa diproses, mereka dibebaskan dan
dipulangkan ke Indonesia dengan menumpang kapal ”Karosa”
milik KPM.

Kapal ini terlebih dahulu menuju Singapura, dalam
perjalanan dua orang diantaranya meninggal dunia, sehingga
mereka tinggal lagi 29 orang. Begitu sampai di Singapura
mereka tidak langsung dipulangkan ke Indonesia, tetapi
dimasukkan ke dalam penjara. Tindakan Belanda ini diketahui
oleh konsul Inggris di Singapura dan melaporkannya kepada
konsul RI di kota tersebut. Sesudah konsul RI turun tangan, ke
29 orang infiltran tersebut dipulangkan ke Indonesia, dengan
menumpang kapal ”Dengki” milik Jawatan Pelayaran Republik
Indonesia.105)

Sejak saat itu kegiatan penyusupan ke Irian Barat sempat
terhenti selama beberapa tahun, namun sejak pencabutan
persoalan Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB, luapan

104) Ibid, hal. 60.
105)Ibid.

84

hasrat rakyat Indonesia untuk memasukkan kembali Papua
kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin
kuat.

Dimana-mana terbentuk sukarelawan-sukarelawan dan
usaha-usaha penyeberangan serta pendaratan ke Papua mulai
direncanakan. Jadi sebelum dikeluarkannya Tri Komando
Rakyat dan terbentuknya Kamando Mandala penyusupan-
penyusupan ke Papua telah dilaksanakan, baik perseorangan
maupun kelompok-kelompok. Dalam rangka pelaksanaan
penyusupan-penyusupan tersebut ditentukanlah pos-pos
konsentrasi pemberangkatan, yaitu bagian utara di Pulau Gebe,
bagian tengah di Kepulauan Gorong dan bagian selatan di
Kepulauan Aru.106)

Penyusupan-penyusupan tersebut dilaksanakan oleh
Pasukan-pasukan Gerilya (PG). Komposisi Pasukan-pasukan
Gerilya kebanyakan terdiri dari pemuda-pemuda Papua. Tugas
dari Pasukan Gerilya disamping memperluas daerah-daerah
operasi, juga mengadakan penyuluhan kepada penduduk yang
dijumpai (secara mobil). Materi penyuluhan adalah
memberikan pengertian yang sebenarnya mengenai bangsa dan
negara (Trikora). Trikora bukan berarti mengempur penduduk
Papua, tetapi membebaskan mereka dari penjajahan Belanda
dan menghancurkan kolonialisme.107)

a. PG-100.

Penyusupan rombongan pertama adalah pada
tanggal 9 November 1960 dengan nama Pasukan

106)Ibid, hal. 57.
107) Op. Cit, hal. 232.

85

Gerilya 100 (PG-100) dengan kekuatan 29 orang
dibawah pimpinan Letnan Antaribana. Rombongan ini
bertolak dari Buru menuju Teluk Etna (Kaimana).108
Nama-nama ke-29 anggota PG-100 tersebut adalah :
Antaribana, Talahatu ME, Seharlatau MS, Kandang K,
Madelis AM, Burumy J, Pratasis H, Halabong J,
Rudamaga A, Amameling JJ, Ramadeg J, Sairina N,
Dawen W, Gepsoy W, Jamses H, Ramandang M,
Sawaley A, Kaliobus, Apanop, Jabumona, Ederlin,
Moeli Alitan, Kadiwarnas, Kamandey S, Imbury M,
Lajaba F, Apalem A, Suad ABD, dan Ederlin V. PG-100
ini dilengkapi dengan 15 Pistol, 13 Senapan, 13 Stengun,
2 MO 2, 116 Gr.M.36, 3 kompas, dan 1 Keyker.
Rombongan PG-100 sampai ketujuan dan terlibat
kontak senjata dengan pasukan Belanda. Dalam kontak
senjata ini beberapa orang anggota PG-100 gugur dan 2
orang ditangkap Belanda.109)

b. PG-200.

Pada tanggal 14 September 1961 berangkat
rombongan yang kedua dengan nama Pasukan Gerilya
200 (PG-200) yang berkekuatan 39 orang dibawah
pimpinan Peltu Djamaludin Nasution. Keberangkatan
PG-200 ini adalah berdasarkan Perintah Operasi No.
3/P.O.D.L/5/61. PG-200 berangkat dari pulau Gebe

108) Op. Cit, hal. 57. Pendapat lain menyebutkan bahwa PG 100 berangkat dari Buru pada
tanggal 27 November 1960 dan dipimpin oleh Letnan Antaribaba. Lihat R. Ridhani, Op.
Cit, hal. 131.
109) R. Ridhani, Ibid, hal. 131. Sumber lain menyebutkan bahwa bagaimana
perkembangan/keberhasilan dari penyusupan yang dilaksanakan oleh PG-100 ini tidak ada
beritanya. Lihat M. Cholil, Loc. Cit.

86

menuju Sorong (Vogelkop). Nama-nama ke-39 anggota
PG-200 adalah : Djamaludin Nasution, H. Kimdang, J.
Sambodo, A.K. Hamissie, A.K. Saleh, L. Rumbiak, R.
Rumaserang, Didin Bin Budi, CH. Arisoy, S. Auri, CH. L.
Loppies, J. Pariri, Gerson Esuru, J. Harewan, M. Waita,
R. Rumagesan, J. Tildjuin, J. Palaler, M. Suripatty,
Thomas Fakmik, M. Fuarada, E. Jawa, L. Wajong, R.
Warimuna, J. Bebary, S. Warinussy, A. Letsoin, J.
Kelanit, J. Lasol, P. Tapu, Rumbobiar, A. Lawang, Abd.
Puarada, J. Saikutern, S. Kapitaran, Lapian Lamushidi,
M. Abotamua, D. Kebang, dan A. Sawaky.110)

Tugas dari PG-200 adalah :

1) Mengadakan kegiatan gerilya di daerah
Sorong untuk menjamin adanya gangguan terus
menerus.

2) Membentuk kader-kader di daerah
Sorong dan sekitarnya untuk dapat digerakkan
bersama-sama menentang Belanda.

3) Membuat daerah-daerah gerilya di
Manokwari dan Steenkoal yang dapat
dipergunakan untuk menghubungi PG-100.111)

Penyusupan ke wilayah Sorong ini, PG-200
melakukan penyamaran untuk melihat medan dan
merencanakan untuk meledakkan instalasi minyak yang
ada disekitar Sorong. Untuk melaksanakan tugas

110) R. Ridhani, Op. Cit, hal. 132. Sumber lain menyebutkan bahwa PG-200 dipimpin oleh
Letnan Djamaludin Nasution dan bergerak menuju Raja Ampat. Lihat M. Cholil, Loc. Cit.
111) R. Ridhani, Ibid, hal. 132-133.

87

peledakan instalasi minyak diutuslah beberapa orang
personel yang dipimpin oleh Thomas Fakmik.

Namun dalam perjalanan menuju sasaran mereka
dipergoki oleh patroli Belanda, sehingga terjadilah
kontak senjata diantara kedua belah pihak. Thomas
Fakmik berhasil ditangkap Belanda, sedangkan beberapa
anak buahnya berhasil meloloskan diri kehutan-hutan
disekitar Sorong. Ditempat lain juga terjadi kontak
senjata antara PG-200 dengan pasukan Belanda.
Pimpinan PG-200 Djamaludin Nasution dan Gerson
Esuru gugur. Sebanyak 26 orang anggota PG-200 berhasil
ditawan Belanda, dan beberapa orang dapat meloloskan
diri. Dengan demikian berakhirlah penyusupan yang
dilaksanakan oleh PG-200.112)

Suasana tegang antara Indonesia dan Belanda
mengenai pertikaian wilayah Papua makin lama makin
meruncing. Meskipun secara resmi pernyataan perang
kedua negara belum pernah dipermaklumkan, tetapi
perbenturan bersenjata bisa saja terjadi secara terbuka
setiap saat. Baik Belanda maupun Indonesia telah
berjaga-jaga dengan mengerahkan sebagian besar dari
kemampuan tempurnya, yang dipusatkan di daerah
sekitar Papua.

Perbenturan bersenjata secara terbuka kemudian
benar-benar terjadi. Kesatuan-kesatuan Angkatan Laut
Indonesia melaksanakan tugas-tugas patroli yang intensif
terutama di perairan yang berbatasan dengan daerah

112) Ibid, hal. 133. Sumber lain menyebutkan bahwa sejak berangkat dari P. Gebe berita
tentang PG-200 tidak pernah terdengar lagi dan tidak diketahui bagaimana perkembangan
operasi yang dilaksanakan. Lihat M. Cholil, Loc. Cit.

88

pendudukan Belanda di Papua.113 Seperti di wilayah
Komando Daerah Maritim VI Maluku/Papua ditugaskan
kapal-kapal jenis Motor Terpedo Boat (MTB) Jaguar
sebanyak tiga buah, yaitu RI Macan Tutul, RI Macan
Kumbang, dan RI Macan Harimau. Kapal-kapal tersebut
dilengkapai dengan Mitraliur berkaliber 20 mm dan 40
mm.114)

Pada tanggal 15 Januari 1962 para pejabat
penting dari Markas Besar Angkatan Laut Indonesia
mengadakan inpeksi untuk mengetahui kesiap siagaan
tempur kekuatan laut Indonesia. Para pejabat Markas
Besar Angkatan Laut tersebut adalah Deputy Kepala Staf
Angkatan Laut Komodor Laut Yos Sudarso serta Direktur
Operasi dan Latihan Taktis Angkatan Laut Kolonel Laut
R. Soedomo. Dalam melaksanakan inspeksi tersebut,
Yos Sudarso di RI Macan Tutul dan R. Soedomo di RI
Macan Harimau. Saat Kesatuan patroli Angkatan Laut
Indonesia berada pada posisi 4 derajat 39 menit selatan
dan 135 derajat 2 menit bujur timur 115, sekitar pukul
21.15 waktu setempat (zone time I) Belanda
melancarkan serangan terhadap kapal-kapal patroli
Angkatan Laut Indonesia tersebut.

113) Kesatuan-kesatuan Angkatan Laut Indonesia yang melaksanakan patroli tersebut
adalah kesatuan-kesatuan patroli cepat (fast patroll units). M. Cholil, Ibid, hal. 40.
114) Ibid.
115) Posisi tersebut termasuk dalam wilayah perairan Indonesia. Ibid.

89

Panglima AL Mandala Laksamana Sudomo didampingi Kepala Staf Kolonel
Laut Toto PS, ketika pembentukan panitia operasi. Angkatan Laut belum

dapat segera menunjuk wakilnya, tetapi dengan surat No. VII/3/3/2 tanggal
31 Mei 1961 Sudomo ditunjuk sebagai wakil dari Angkatan Laut. (Sumber :

Buku Trikora Pembebasan Irian Barat)

Dalam serangan tersebut Belanda mengerahkan
pesawat lackheed P-2 neptune bermotor 2 dan pesawat
pemburu fairey firefly bermotor 1, serta mengerahkan
kapal perang destroyer (diduga HRMS Utrecht) dan
jenis fregat (diduga eversten). Kedua pesawat terbang
tersebut terbang melintasi kesatuan patroli Angkatan
Laut Indonesia pada ketinggian 3.000 kaki dengan
lampu-lampu yang dimatikan, kemudian mengadakan
penerbangan rendah mengelilingi kapal-kapal patroli
Indonesia. aSedangkan kapal laut Belanda masing-
masing berada di belakang dan lambung kanan belakang

90