PEPERA

Operasi Naga.

Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Perintah
Operasi (PO) Panglima Mandala No. 04/PO/SR/6/1962,
tanggal 2 Juni 1962. Sasaran dari Operasi Naga adalah
daerah Merauke dan dipimpin oleh Kapten L. Benny
Moerdani. Operasi dilaksanakan pada tanggal 24 Juni
1962 dengan menggunakan tiga buah pesawat Hercules.
Jumlah pasukan yang akan diterjunkan sebanyak 215
orang, terdiri dari 55 orang (satu tim) RPKAD dan 160
orang dari Kompi-2 Batalyon 530/Brawijaya dibawah
pimpinan Kapten Bambang Soepeno.177)

Pada tanggal 23 Juni 1962 pasukan
diberangkatkan dari Jakarta dan singgah di Madiun
untuk mengambil satu kompi pasukan Batalyon
530/Brawijaya. Dari Madiun pasukan menuju Makasar
dan selanjutnya ke Amahai. Pasukan tiba di Amahai
pada pukul 17.00 waktu setempat dan disambut oleh
Panglima Mandala Mayjen TNI Soeharto, Komodor
Laut Soebono serta Komodor Udara Leo Wattimena.178)

Setelah melaporkan segala sesuatu mengenai
persiapan dan kesiapan pasukan kepada Panglima
Mandala, Kapten Benny Moerdani bersama Kapten
Bambang Soepeno membawa pasukan ke suatu “camp”.
Kapten Benny selaku Komandan Operasi Naga member
brifing kepada Komandan Regu ke atas di dalam sebuah
tenda yang hanya diterangi sebuah lampu petromax.
Panglima Mandala Mayjen TNI Soeharto ikut

177) Ibid, hal. 252.
178) Ibid.

141

mendengarkan brifing yang disampaikan oleh Kapten
Benny tersebut.

Panglima Komando Mandala Mayjen TNI Soeharto sedang memberikan
petunjuk kepada Kapten Benny Murdani untuk memimpin penerjunan di
Merauke Irian Barat pada bulan Juni 1962 (Sumber : Buku 25 Tahun Trikora)

Pada brifing tersebut, Kapten Benny Moerdani
menjelaskan tentang pelaksanaan operasi. Menurut
Kapten Benny sasaran penerjunan di sekitar kota
Merauke. Tujuannya adalah untuk mengikat musuh
dengan melakukan serangan terbatas dalam rangka
menyiapkan daerah untuk menerima pasukan yang akan
didaratkan kemudian. Dengan demikian supaya
dihindari pertempuran dengan pasukan musuh yang
berkekuatan besar. Untuk itu pasukan dibagi dalam
kelompok-kelompok 10 sampai 20 orang dan selalu
berpindah-pindah tempat.179)

179) Ibid.

142

Pasukan yang akan diterjunkan tersebut baru tahu
pada waktu brifing itu kalau mereka akan diterjunkan di
Merauke. Pada saat pasukan akan naik pesawat,
Panglima Mandala Mayjen TNI Soeharto memberi brifing
dalam keadaan gelap dan hanya diterangi oleh lampu
sebuah jeep. Pada kesempatan tersebut Panglima
Mandala mengatakan bahwa pasukan yang telah
diterjunkan sebelumnya, 100 % hilang. Artinya putus
hubungannya dengan komandonya. Diperkirakan
penerjunan yang akan dilaksanakan sekarang, 60 % juga
akan hilang. Pada kesempatan tersebut Panglima
Mandala memberi waktu kepada anggota pasukan siapa
yang mau mengundurkan diri. Mendengar pertanyaan
Panglima Mandala tersebut, para anggota saling
berpandangan, tetapi tidak ada yang bersedia mundur.180)

Tim Operasi Naga ini diangkut dengan tiga buah
pesawat Hercules dengan pilot Mayor Udara (Pnb)
Muhamad Slamet, Mayor Udara (Pnb) Nayoan dan
Kapten Udara (Pnb) Pribadi. Pasukan yang dikerahkan
dalam Operasi Naga ini adalah pertama, Kelompok
Komando DPC, Tim-1/DPC RPKAD di bawah pimpinan
Letda Soedarto. Kedua, Ki-2 Yon 530/Brawijaya di
bawah pimpinan Kapten Bambang Soepeno. Sebagai
Komandan Operasinya adalah Kapten Benny
Moerdani.181)

Kapten Benny Moerdani dengan kelompok DPC,
Tim-1 DPC serta separoh dari peleton Ki-2 Yon 530 naik

180) Ibid, hal. 253.
181) Ibid. hal. 253.

143

pesawat dengan pilot Mayor Udara (Pnb) Muhamad
Slamet. Pesawat yang kedua membawa dua peleton dan
kelompok Komando Kompi-2 Yon 530 dan dipimpin
oleh Letda Legiman Darmosugito. Pesawat yang ketiga
membawa Kapten Bambang Soepeno dan sisa dari Ki-2
Yon 530.

Penerjunan pasukan dari pesawat yang pertama
dan kedua rencananya akan dilaksanakan di Boad
Miraaf, sekitar 50 Km dari Merauke. Sampai di daerah
sasaran sekitar pukul 02.00 waktu setempat pesawat
berputar-putar beberapa kali. Bagi anggota tim timbul
rasa was-was, karena melalui mikropon terdengar
percakapan antara pilot dan navigator bahwa sasaran
tidak kelihatan. Sasaran pendaratan sebenarnya adalah
sekitar desa Yanggadur, di sebelah timur sungai Maro.
Akan tetapi karena desa-desa di Irian Barat hanya terdiri
dari beberapa rumah, tanpa penerangan dan terlindung
di bawah pohon-pohon tinggi, maka sulit dilihat dari
atas. Setelah pesawat berputar beberapa kali pasukan
diperintahkan untuk terjun. Penerjunan ini dilakukan di
atas target (Tree-stop) antara 1500-2000 feet. Pesawat
melakukan droping sambil berputar dengan maksud
supaya jatuhnya pasukan tidak berpencar jauh, serta
menghindari jangan sampai jatuh ke sungai. Tetapi
dalam kenyataannya, pasukan mendarat dengan
terpencar-pencar sebagai akibat dari pengaruh patron,
yaitu tiupan angin dari putaran pesawat. Sebagian besar
pasukan bersama Komandan Operasi Naga Mayor

144

Benny Moerdani182 jatuh di sebelah timur sungai Kambe.
Sebagian lagi (9 orang) diantaranya Lettu Dr. Ben Mboy
mendarat di sebelah barat sungai Kambe.183)

Kelompok Lettu Dr. Ben Mboy pada pukl 06.00
waktu setempat sudah dapat melakukan konsolidasi
sebanyak 8 orang. Satu orang anggota kesehatan yang
bernama Serma Teguh Sutarmin kesasar, dan akhirnya
gugur dibunuh penduduk. Lettu Dr. Ben Mboy bersama
7 orang lainnya berjalan kearah utara mengikuti jalan
setapak. Setelah empat hari berjalan baru menyeberang
sungai Kambe. Setelah menyeberang perjalanan
dilanjutkan kearah utara, namun karena tidak kunjung
bertemu dengan induk pasukan, dan selalu melihat
pesawat menuju ke selatan maka perjalanan diputuskan
diteruskan kearah selatan. Dalam perjalanan kelompok
Lettu Dr. Ben Mboy ini di tengah hutan bertemu dengan
seorang pencari sagu. Orang tersebut berasal dari Jawa
yang bernama Bakri. Waktu itu pasukan sedang
memasak akar gadung. Bakri mengintip dari semak-
semak, karena ia tahun bahwa akar gadung itu
beracun dan bisa mematikan, lalu ia keluar dari semak-
semak dan mendatangi pasukan tersebut serta
memberitahukan bahayanya apabila memakan akar
gadung. Kemudian Bakri menunjukkan tempat kebun
ubi kayu.

182) Setelah diangkat menjadi Komandan Operasi Naga pangkat Benny Moerdani
dinaikkan satu tingkat dari Kapten menjadi Mayor. Ibid.
183) Ibid, hal. 253-254.

145

Pasukan Lettu dr. Ben Mboi kemudian
melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka sampai ke
sungai Maro. Mereka menyeberangi sungai Maro
dengan sebuah rakit, dan kemudian melanjutkan
perjalanan kearah selatan. Pada tanggal 22 Juli 1962
pasukan ini kontak dengan pasukan Belanda di Kelapa
Lima. Dalam pertempuran ini empat orang anggota
pasukan Lettu Dr. Ben Mboy terpisah dari pasukannya
dan satu orang yaitu Prada Supangat tertembak kakinya.
Prada Supangat kemudian ditinggalkan di tepi jalan
dengan harapan akan mendapat pertolongan dari
rakyat dan membawanya ke rumah sakit. Lettu Dr. Ben
Mboy dengan dua orang anggotanya terus menghindar
dari kejaran pasukan Belanda. Kemudian mereka
bertemu dengan pasukan Reider 503 yang dipimpin
Kapten Bambang Soepeno. Sedangkan empat orang
anggotanya yang terpisah menyasar ke PNG dan
ditawan disana. Setelah gencatan senjata, mereka
dipulangkan ke Merauke.184)

Kelompok Mayor Benny Moerdani mendarat di
sebelah timur sungai Kambe atau sebelah barat sungai
Maro (kurang lebih 50 Km dari Merauke). Mayor Benny
Moerdani memerintahkan kepada anak buahnya dalam
dua hari konsolidasi sudah harus selesai, karena menurut
perhitungannya selama dua hari itu Belanda akan
mencari. Hari kedua dan ketiga pasukan ini berhasil
melaksanakan konsolidasi. Pada hari keempat pasukan
ini benar-benar kontak dengan pasukan Belanda.185)

184) Ibid, hal. 254-255.
185) Ibid, hal. 255.

146

Pasukan Kapten Bambang Soepeno diterjunkan
mendekati sasaran yang ditentukan di sebelah timur
sungai Maro (kurang lebih 30 Km dari Merauke).
Pasukan ini kemudian bergerak kearah selatan
(menuju Merauke). Dalam perjalanan Kapten
Bambang dan pasukannya sering terlibat kontak
dengan pasukan Belanda. Perbekalan yang dibawa
oleh pasukan ini hanya perbekalan perorangan untuk
survival. Keadaan alam Merauke sangat membantu
pasukan ini karena adanya menjangan, kangguru dan
burung-burung. Sesuai ketentuan, tahap pertama
pasukan melaksanakan konsolidasi, apabila keadaan
aman baru dilaksanakan droping perbekalan. Satu
minggu kemudian baru mendapat resupply yang
didrop dari udara.

Kelompok Operasi Naga merupakan satu-
satunya tim yang dapat melakukan hubungan
komunikasi radio dengan Amahai, terutama pada sore
hari. Posko Komando depan di Amahai dikendalikan
oleh Letkol Djoko Basuki dan dikoordinasikan Kapten
A.R. Ramli. Komandan Operasi Naga menggariskan
bahwa kontak dengan musuh bukan untuk mencari
kemenangan, tapi hanya untuk mencegah konsentrasi
kekuatan dan mempersibuk musuh. Dengan demikian
kekuatan pasukan Operasi Naga di Merauke hanya
terdiri dari satu kompi dan dipencar-pencar. Kemudian
kekuatan pasukan Operasi Naga ini ditembah dengan
satu kompi Marinir.186)

186) Ibid.

147

Kelompok yang dipimpin Mayor Benny
Moerdani memiliki 2 GRC-9 dan 1 RS-2, sehingga
perintah gencatan senjata telah diterimanya beberapa
hari sebelum pengumuman serupa disiarkan melalui
stasiun radio RRI, ABC, BBC, VOA, dan Hilversum.
Sedangkan kelompok lain menerima perintah
berlakunya gencatan senjata dari rakyat ataupun dari
selebaran yang dijatuhkan dari pesawat terbang. Pada
tanggal 1 September 1962 pasukan Operasi Naga telah
selesai melaksanakan konsolidasi. Semua pasukan
kemudian ditempatkan di desa Kuprik, di luar kota
Merauke. Desa ini merupakan perkampungan orang
Jawan dan Buton. Penduduk menerima kehadiran
pasukan ini dengan gembira. Penduduk banyak
membantu dalam memasak makanan serta
memvermak pakaian pasukan yang akan dipakai untuk
masuk kota. Di desa ini Lettu Dr. Ben Mboy pernah
menyunat seorang putra daerah yang sudah berumur
40 tahun yang mau kawin dengan wanita berasal dari
Jawa, dan pelaksanaannya hanya di atas meja makan.
Setelah masuk kota Lettu Dr. Ben Mboy diperintahkan
untuk bertugas di Rumah Sakit Merauke.187)

Infiltrasi laut dan udara telah memberikan hasil yang
positif pada bidang fisik dengan pendudukan pasukan di
daratan Irian Barat dan telah memberikan pengaruh pada
perjuangan diplomatik. Dunia internasional akhirnya
memberikan perhatian sepenuhnya terhadap terjadinya
ketegangan-ketegangan yang makin memuncak akibat sengketa

187) Ibid, hal. 256-257.

148

antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencoba memprakarsai
secara tidak langsung usaha-usaha perdamaian untuk
meredakan ketegangan tersebut. Pada tanggal 26 Mei 1962
pejabat Sekretaris Jenderal PBB, U Thant mengumumkan suatu
konsep perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Konsep
perdamaian tersebut diusulkan oleh Ellsworth Bunker. Isi
pokok dari usul Bunker tersebut adalah rencana penyerahan
administrasi pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia
melalui suatu Badan Pemerintahan PBB dan menjamin adanya
hak menentukan pendapat bagi rakyat Irian Barat, sebagai
usaha pendekatan antara kedua pihak yang bersengketa.188)

Pemerintah Indonesia pada prinsipnya menerima usul
dari Bunker tersebut, karena memuat pasal tentang penyerahan
administrasi pemerintahan Irian Barat kepada Republik
Indonesia. Akan tetapi pihak Belanda tidak segera memberikan
tanggapan terhadap usul Bunker itu. Ketidak-pastian pendirian
pemerintahan Belanda rupanya berhubungan erat dengan
perkembangan situasi di Irian Barat. Meskipun kekuatan
pasukan Indonesia makin menguasai keadaan pada daerah
kantong-kantong gerilya, mereka masih mengharapkan dapat
mempertahankan sebagian besar daerah yang masih dikuasai.
Dengan semua kekuatan yang tersedia, Belanda akan tetap
berusaha untuk memukul mundur dan menghancurkan
pasukan Indonesia. Dengan demikian kekuasaan Belanda tetap
berlangsung di Irian Barat, sehingga mereka menolak usul
Bunker tersebut.

188) M. Cholil, Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat, Departemen Pertahanan
Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971, hal. 77.

149

Pejabat-pejabat tinggi militer Amerika Serikat dan
Inggris juga membicarakan tentang pendaratan pasukan
Indonesia di daratan Irian Barat. Kemudian pemerintah kedua
negara tersebut mendesak kepada pemerintah Indonesia dan
Belanda untuk memulai lagi perundingan. Akan tetapi
pemerintah Belanda menjalankan politik mengulur waktu
terhadap usul Bunker dan mengharapkan simpati dunia
berpihak kepadanya. Pemerintah Belanda tidak menunjukkan
kegiatan dibidang diplomasi dan menunggu serta mempelajari
reaksi negara-negara lain, khsusnya yang tergabung dalam
persekutuan militer NATO, mengenai tindakan pendaratan
pasukan Indonesia di daratan Irian Barat. Sebaliknya
pemerintah Indonesia menganggap bahwa pendaratan
pasukan Indonesia di daratan Irian Barat merupakan jawaban
atas sikap Belanda yang selama 10 tahun terakhir selalu
merintangi usaha-usaha damai yang telah ditempuh.

Pemerintah Belanda kemudian merencanakan untuk
memperkuat unsur-unsur tempur Marine ke Irian Barat
dengan memindahkan satuan-satuan yang diperbantukan
pada NATO. Dalam keadaan yang tidak menentu dibidang
diplomasi tersebut, pemerintah Indonesia mau tidak mau
harus menggiatkan operasi-operasi militernya sampai
pemerintah Belanda mau merubah sikap untuk bersedia
berunding atas dasar usul Bunker. Kemudian pemerintah
Indonesia memutuskan untuk terus melaksanakan operasi-
operasi militer, yaitu :

a. Operasi Lumbung.

Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Perintah
Operasi Panglima Mandala No. 08/PO/SR/6/62,

150

tanggal 26 Juni 1962. Tujuan dilaksanakannya operasi
ini adalah untuk melakukan resupply logistik kepada
pasukan yang telah diterjunkan di daratan Irian Barat.
Pada tanggal 30 Juni 1962 dengan menggunakan sebuah
pesawat Hercules dilaksanakanlah resupply logistik
untuk pasukan Mayor Benny Moerdani. Pesawat
tersebut dipiloti oleh Mayor Udara (Pnb) Mhd. Slamet,
dengan co-pilot Letnan Sibun dan navigator Mayor Gan.
Sedangkan resupply logistik untuk daerah Kaimana
dilaksanakan oleh Mayor Udara (Pnb) Nayoan.189)
b. Operasi Gurita.

Operasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
sampai 30 Juni 1962. Tugas dari Operasi Gurita adalah
:

1) Mengadakan pengintaian di perairan
Teluk Kaimana untuk mengetahui kedudukan
kapal-kapal musuh, guna pelaksanaan Operasi
Badar Lumut (operasi pendaratan dengan
menggunakan kapal cepat torpedo dari unsur
ALLA).
2) Memberikan perlindungan udara pada
waktu operasi dilaksanakan, baik terhadap
serangan udara maupun serangan laut musuh.

189) Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat
(Trikora), Pusjarah TNI, Jakarta, 1995, hal. 258.

151

3) Melakukan bantuan perlengkapan dari
udara. Sasaran yang dituju ialah Teluk Kaimana,
daerah sebelah utara Kaimana dan Fak-Fak.190)

c. Operasi Rajawali.

Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Perintah
Operasi Panglima Mandala No. 14/PO/SR/7/62, tanggal
26 Juli 1962. Operasi dilaksanakan pada tanggal 31 Juli
1962. Pada operasi ini didrop 71 orang dari pasukan
Kompi Yon 328/Siliwangi dibawah pimpinan Letnan
Atma. Sasaran dari Operasi Rajawali adalah daerah
Kaimana.191)

d. Operasi Jatayu.

Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Perintah
Operasi Panglima Mandala No. 15/PO/SR/8/62, tanggal
9 Agustus 1962. Tugas dari operasi ini adalah sama
dengan Operasi Rajawali, yaitu menerjunkan pasukan
dan perbekalan di daerah Sorong, Merauke dan
Kaimana. Operasi ini dibagi atas tiga bagian, yaitu :
Elang, tujuannya adalah Sorong. Pasukan yang
diterjunkan sebanyak 134 orang, dibawah pimpinan
Kapten Psk Radix Sudarsono. Pasukan ini terdiri atas Staf
Yon-2/PGT serta satu kompi pasukan yang dipimpin
oleh Letnan Dua Udara Sujatto. Pasukan berangkat dari
Laha pada malam hari dengan dua buah pesawat

190) Ibid, hal. 260.
191) Ibid, hal. 257.

152

Hercules, yang dipiloti oleh Mayor (Pnb) Mhd. Slamet
dan Kapten (Pnb) Sukardi.

1) Gagak, dengan pasukan sebanyak 141
orang dan daerah penerjunan di Kaimana.
Pasukan yang diterjunkan ini berasal dari Yon
454/Para dibawah pimpinan Mayor Untung.
Pasukan ini didrop oleh pesawat Hercules yang
dipiloti oleh Mayor (Pnb) Mhd. Slamet dengan
navigator Mayor Gan Sing Liep/Gunadhi B.

2) Alap-alap, dengan pasukan sebanyak 132
orang dan daerah penerjunan di Merauke.
Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Dua Udara B.
Matitaputty.192)

Pasukan yang diterjunkan pada Operasi Jatayu
berjumlah 407 orang. Seluruh anggota pasukan ini diangkut
oleh 9 buah pesawat Hercules. Hal ini menandakan bahwa
keunggulan udara saat itu telah berada sepenuhnya di pihak
Indonesia. Penerjunan pasukan dalam Operasi Jatayu ini
berjalan dengan lancar. Operasi Jatayu ini merupakan
penerjunan pasukan yang terakhir dilakukan didaratan Irian
Barat, karena sehari setelah pelaksanaan penerjunan tersebut,
yaitu pada tanggal 15 Agustus 1962 telah ditandatangani
Persetujuan New York yang berisikan usul Bunker.193)

192) Ibid, hal. 258-259.
193) M. Cholil, Op. Cit, hal. 79-80.

153

4. Operasi Jayawijaya.

Sukses-sukses kegiatan penerjunan pasukan TNI yang
semula tidak diperkirakan, menyebabkan Belanda mulai lebih
berhati-hati menggunakan pesawat-pesawat tempurnya.
Dengan demikian keunggulan angkatan udara Belanda
kemudian secara berangsur-angsur pindah ketangan Indonesia.
Keadaan ini dicapai bukan melalui pertempuran-pertempuran
udara yang berat, melainkan dengan kegiatan-kegiatan
pameran kekuatan (show of force). Keadaan yang demikian
juga yang mendorong untuk segera melaksanakan operasi
terbuka sebagaimana dimaksudkan dalam tahap eksploitasi,
yang dinamakan Operasi Jayawijaya.194)

Operasi Jayawijaya direncanakan sebagai fase ketiga
dan merupakan yang terakhir dalam rangka merebut kembali
Irian Barat dari tangan Belanda. Operasi ini merupakan Operasi
Militer Gabungan untuk merebut dan menduduki sasaran
pokok, yaitu Biak.195)

Perencanaan Operasi Jayawijaya ini telah dimulai sejak
bulan Februari 1962, yaitu di Markas Komando Cadangan
Umum Angkatan Darat (Caduad), Jl. Merdeka Timur, Jakarta.
Dalam rapat yang berlangsung di Markas Komando Caduad
tersebut telah terjadi perdebatan yang sengit dalam
memutuskan sasaran pokok dari Operasi Jayawijaya tersebut.
Sebagian peserta rapat mengusulkan supaya yang menjadi
sasaran pokok adalah daerah Sorong, dengan alasan sesuai
dengan kemampuan atau kekuatan yang kita miliki.

194) Ibid, hal. 81.
195) Fase pertama adalah infiltrasi dan fase kedua eksploitasi. Lihat Pusat Sejarah dan
Tradisi ABRI, Op. Cit, hal. 261.

154

Dilain pihak sebagian lagi mengusulkan supaya sasaran
pokok adalah Biak, dengan alasan diluar perhitungan musuh.
Apabila Sorong yang dijadikan sebagai sasaran pokok, maka
telah diperhitungkan oleh musuh (Belanda) karena berdasarkan
teks book. Sedangkan apabila Biak yang dijadikan sasaran, ini
keluar dari teks book sehingga berada diluar perhitungan
musuh. Akhirnya rapat memutuskan bahwa yang akan
dijadikan sasaran pokok dalam Operasi Jayawijaya adalah
Biak. Pemilihan Biak sebagai sasaran pokok memang agak
riskan, sehingga Operasi Jayawijaya ini disebut sebagai one
way ticket.196)

Disamping itu, selain menentukan Biak sebagai sasaran
pokok karena merupakan pusat pertahanan militer musuh
(Belanda), Komando Mandala juga menetapkan sasaran
antara, yaitu Fak-fak, Sorong, Kaimana, Kotabaru (Jayapura
sekarang) dan Merauke. Sasaran pokok dan sasaran antara
tersebut juga dapat digolongkan menjadi pertama sasaran
politik, yaitu Kotabaru dan Kaimana. Kedua sasaran militer,
yaitu Biak, Sorong dan Kaimana. Ketiga sasaran psikologis,
yaitu Merauke.197)

Operasi Jayawijaya semula direncanakan didahului
dengan suatu operasi perebutan sasaran antara, yaitu Sorong,
Fak-fak dan Kaimana. Pelaksanaan operasi tersebut
berdasarkan Petunjuk Operasi No. POPS-05, tanggal 7 April
1962. Tujuan dari operasi pendahuluan ini adalah untuk
memudahkan gerakan-gerakan militer selanjutnya dan
diperkirakan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni

196) Ibid, hal. 262.
197) M. Cholil, Op. Cit, hal. 80.

155

1962, memanfaatkan situasi yang menguntungkan dengan
berhasilnya penerjunan-penerjunan udara, untuk mendukung
perjuangan diplomasi.

Berhubung dalam melaksanakan POPS-05 seluruh
komponen Mandala mengalami kesulitan, khususnya bagi
komponen-komponen Angkatan Laut dan Angkatan Udara
untuk mencapai keunggulan laut dan udara, maka pelaksanaan
Operasi Jayawijaya diundur sampai seluruh komponen
Mandala siap untuk merebut sasaran pokok (Biak).
Berdasarkan pertimbangan politik dan militer, pada tanggal 28
Mei 1962 Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI
Permibar) memutuskan bahwa pelaksanaan operasi besar-
besaran (B-1) terhadap sasaran Biak dan Hollandia ditetapkan
pada bulan Agustus 1962. Tanggal 20 Juni 1962 keluarlah
Perintah Operasi No. 06, tentang serangan secara terbuka
terhadap sasaran Biak dan Hollandia dengan menggunakan
seluruh kekuatan, baik taktis maupun strategis.198)

Walaupun pelaksanaan Operasi Jayawijaya telah
diputuskan, tetapi perencanaan dan koordinasi antara
Komponen Satgas Operasi Mandala, baru dimulai tanggal 25
Juni 1962. Koordinasi tersebut terlaksana atas inisiatif Angkatan
Laut Mandala, dan dilaksanakan selama 10 hari bertempat di
Kesatrian Angkatan Laut Malang.

Pada rapat koordinasi tersebut berhasil diputuskan :
pertama, Kolonel (P) Soedomo, Kolonel (Pnb) Sri Moelyono
Herlambang dan Kapten (Pnb) Pribadi menyusun tentang
Naval Warfare. Kedua, Kolonel (Pnb) Leo Wattimena beserta

198) Op. Cit, hal. 262-263. Sumber lain menyebutkan bahwa Petunjuk Operasi No. 06
dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 1962, lihat M. Cholil, Ibid, hal. 81.

156

staf, yaitu Kolonel Inf. Achmad Wiranatakusumah, Letkol Czi
Sarsono, Mayor (Pnb) Mohd. Lud menyusun tentang Airborne.
Ketiga, Kolonel (P) Muljono Silam, Letkol (P) Harjono
Nimpuno, Letkol KKO Soewadji, Mayor KKO Bob Adenan
menyusun tentang Amphibious Warfare. Selain itu juga
diputuskan : pertama, Kolonel (P) Soedomo memimpin
Amphibious Task Force. Kedua, Brigjen U. Rukman memimpin
Landing Force. Ketiga, Mayjen Soeharto/Pangla memimpin
Airborne. Keempat, Kolonel (Pnb) Leo Wattimena memimpin
serangan udara.199)

Pada rapat koordinasi tersebut hal yang belum dapat
diputuskan adalah tentang hari H pelaksanaan Operasi
Jayawijaya tersebut. Semula Operasi Jayawijaya ini ditetapkan
pada awal bulan Agustus 1962, akan tetapi belum ditetapkan
tanggalnya. Dalam pokok-pokok konsep operasi, terutama
mengenai dropping zone dan landing site, ketiga Komponen
Mandala tidak berhak memutuskannya.

Pada awal Juli 1962 Panglima KOLA melaporkan hasil
revisi Operasi Jayawijaya kepada sidang KOTI di Istana Negara,
bahwa sasaran utama bukan lagi Sorong, melainkan Biak.
Sidang ini juga dihadiri oleh Menteri Penerangan Moh. Yamin,
Menteri Luar Negeri Subandrio, serta semua Kepala Staf
Angkatan Perang. Dalam sidang tersebut Panglima KOLA
menyampaikan kepada Presiden Soekarno : ”Bapak Panglima
Besar Komando Tertinggi, saya mohon kepada sidang untuk
menentukan kapan hari ”H” dari operasi ini”. Sidang KOTI
yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno tidak bisa

199) Ibid, hal. 262.

157

segera memberikan tanggapan atas keinginan Panglima KOLA
untuk mendapatkan hari pelaksanaan Operasi Jayawijaya. Hal
ini terjadi karena politisi belum percaya bahwa Angkatan
Perang Republik Indonesia mampu menghadapi Belanda pada
perang frontal dalam skala besar.200)

Kapal MH Thamrin merupakan salah satu kapal milik PT Djakarta Lloyd
yang dipersiapkan dalam Operasi Jaya Wijaya tahun 1962
(Sumber : Buku Trikora Pembebasan Irian Barat)

200) R. Ridhani, Op. Cit, hal. 196.

158

Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1962 diadakanlah rapat
antara Kepala Staf KOTI Pemirbar Mayjen A. Yani dengan
Panglima AL Mandala, Panglima AU Mandala dan Komandan
PASRAT-45 di MBAD. Pada rapat tersebut berhasil ditetapkan
hari H pelaksanaan Operasi Jayawijaya, yaitu pada tanggal 12
Agustus 1962. Ditetapkannya tanggal 12 Agustus 1962 sebagai
hari H dikarenakan tanggal tersebut pasang surut air laut di Biak
sangat menguntungkan bagi pendaratan amphibi. Sedangkan
landing site ditetapkan Parai.201)

Sebagai tindak lanjut dari PO No. 06, Komando
Mandala mengeluarkan beberapa Perintah Operasi sesuai
tahapan-tahapan pelaksanaan Operasi Jayawijaya tersebut.
Perintah-perintah Operasi itu adalah :

a. Perintah Operasi Jayawijaya 1 No. PO-09,
tanggal 19 Juli 1962. Operasi ini bertujuan untuk
merebut keunggulan di laut dan udara dengan cara
melakukan pemboman/penembakan dari udara, dan
penyerbuan pasukan komando serta pemburuan bebas
(free hunting) oleh Mandala Laut.

b. Perintah Operasi Jayawijaya II No. PO-10,
tanggal 20 Juli 1962. Operasi ini bertujuan untuk
perebutan sasaran Biak Biak dengan cara serangan
vertikal oleh Satgas I dan Satgas II serta serangan
horisontal oleh Satgas Amphibi.

c. Perintah Operasi Jayawijaya III No. PO-11,
tanggal 20 Juli 1962. Operasi ini bertujuan untuk

201) Ibid, Sumber lain menyebutkan bahwa rapat tersebut berlangsung pada tanggal 2 Juli
1962. Lihat Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Op. Cit, hal. 263.

159

perebutan sasaran Kotabaru (Jayapura) dengan
kesatuan tempur Gatotkaca apabila kesatuan ini tidak
dikerahkan dalam Operasi Jayawijaya II.

d. Perintah Operasi Jayawijaya IV No. PO-12,
tanggal 20 Juli 1962. Operasi ini bertujuan perebutan
sasaran Kotabaru (Jayapura) dimana satuan tempur
diperkuat oleh Divisi Lesmono. Operasi IV ini akan
dilaksanakan bila Operasi III telah selesai.202)

Disamping itu disiapkan pula Perintah Operasi Sembrani
No. 13/PO/SR/7/1962, tanggal 20 Juli 1962, tentang alternatif
untuk merebut sasaran terbatas apabila Biak gagal direbut atau
dikuasai.203)

Dalam hubungannya dengan kesiapan tempur, dibidang
pertahanan udara, AULA telah membentuk kesatuan-kesatuan
tempur yang terpencar di pangkalan-pangkalan udara, yaitu :

a. Kesatuan Tempur (KT) Parikesit, di Pangkalan
Udara Morotai dengan unsur-unsur : 2 pesawat
Albatros, 4 pesawat MIG-17, 6 pesawat TU-16 dan 6
pesawat TU-16 KS.

b. KT Antareja, di Pangkalan Udara Amahai dengan
unsur-unsur : 6 pesawat Mustang P-51, 1 pesawat
Albatros, 1 pesawat Helikopter, 4 pesawat MIG-17, 6
pesawat IL-28, 4 pesawat Hercules.

c. KT Aswatama, di Pangkalan Udara
Pattimura/Ambon dengan unsur-unsur : 1 pesawat

202) Ibid, hal. 197. Bandingkan dengan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Ibid, hal. 263 dan
M. Cholil, Ibid, hal. 82.
203) Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Loc. Cit.

160

Albatros, 1 pesawat Helikopter Mi-4, 2 pesawat MIG-
17, 1 pesawat Otter dan 2 pesawat Hercules.

d. KT Wisanggeni, di Pangkalan Udara Letfuan
dengan unsur-unsur : 4 pesawat B-25/26, 12 pesawat
Dakota, 2 pesawat Albatros, 1 pesawat Helikopter Mi-
4, 6 pesawat MIG-17 dan 1 pesawat Otter.

e. KT Wesiadji, di Pangkalan Iswahyudi Madiun
dengan unsur-unsur : 6 pesawat TU-16 dan 6 pesawat
TU-16 KS.

f. KT Anggada, di Pangkalan Udara Halim
Perdanakusuma, Jakarta dengan unsur-unsur : 4 pesawat
Avia, 6 pesawat Dakota, 3 pesawat Hercules, dan
cadangan dari Wing Garuda berupa pesawat-pesawat
transport.204)

Sementara untuk bidang pertahanan laut telah disiapkan
kesatuan-kesatuan, yaitu :

a. Kesatuan Kapal Cepat Terpedo-16, yang terdiri
dari 8 Kapal Cepat Torpedo klas Rusia, 2 Kapal Cepat
Torpedo klas Jaguar (untuk keperluan pengangkutan
bagi pendaratan/silent landing) dan 2 Kapal Tender.

b. Kesatuan Kapal Selam-15 (KKS-15), terdiri dari 4
Kapal Selam dan 2 Kapal Tender.

c. Angkatan Tugas Amphibi-17 (ATA-17)205), yang
terdiri dari 60 kapal perang berbagai jenis, yang dibagi-

204) M. Cholil, Op. Cit, hal. 83-84.
205) Angkatan Tugas Amphibi-17 (ATA-17) diresmikan berdirinya pada tanggal 1 Juli
1962 oleh Panglima Mandala Mayjen Soeharto. ATA-17 terdiri dari 40 Kapal perang dan
22 kapal niaga yang telah dilengkapi dengan peralatan militer. Misi utama ATA-17 adalah

161

bagi menjadi : Gugus Tugas Markas, Gugus Tugas
Bantuan Tembakan Kapal, Gugus Tugas Tabir, Gugus
Tugas Angkut, Gugus Tugas Awas dan Gugus Tugas
Perawatan.

d. Pasukan Pendarat-45 (Pasrat-45), terdiri dari
8.100 pasukan, termasuk didalamnya 1.400 pasukan
dari ADLA.206)

Untuk menghadapi operasi-operasi tersebut, susunan
komposisi pasukan Komando Mandala adalah :

a. Bagian pertahanan, terdiri dari :

1) Kodam XIII, XIV, XV, XVI, Kodamar V, VI,
dan Korud III, IV, dengan masing-masing pasukan
organiknya.

2) 2 Resimen Brigade Mobil dan Batalyon
508/Brawijaya.

3) 2 Batalyon Artileri Medan.

4) 14 Baterai Artileri sasaran udara dengan 5
station radar.

5) 8 pesawat udara MIG-17 dan 6 pesawat
AS-4 Gannet.

b. Bagian penipuan/pengikat, terdiri dari :

1) Sekitar 2000 pasukan gerilya yang ada di
daratan Irian Barat.

mengangkut, melindungi serta mendaratkan Pasukan Pendarat (Pasrat) satu Brigade KKO
AL dan satu Brigade Angkatan Darat Mandala di daerah sasaran Biak. Lihat R. Ridhani,
Op. Cit, hal. 206.
206) Op. Cit, hal. 84.

162

2) 1 Brigade Infanteri, Detasemen Pelopor
Brimob dan 3 kompi satuan intel.

3) 2 Kapal MTB dan Kesatuan Kapal Cepat
Torpedo KKTT-16.

c. Bagian penghubung/penyelidik, terdiri dari 6
pesawat udara Albatros, 6 pesawat udara Helikopter,
dan 2 pesawat udara Otter.

d. Bagian pengangkut, terdiri dari :

1) 20 pesawat udara Dakota dan 6 pesawat
udara Herkules.

2) 26 kapal LST.

e. Bagian perawatan/logistik, terdiri dari 9 kapal
tanker/salvage dan 3 kapal rumah sakit.

f. Bagian penyerang, terdiri dari :

1) 6 kapal selam dari Kesatuan Kapal Selam
(KKS)-13 dan 6 kapal selam dari KKS-15.

2) 20 pesawat pembom strategis TU-16 dan
TU-16 KS, 6 pesawat pembom taktis IL-28, 6
pesawat Mustang P-51 dan 6 pesawat B-25 dan
B-26.

3) 1 kapal Komando, 2 kapal perusak, 4
kapal MTB, 4 kapal fregat/korvet, 13 kapal
buruselam dan 4 kapal penyapu ranjau.

4) Unsur bantuan 1 Batalyon dari Komando
Divisi 2.

5) 2 Brigade Para.

163

6) 1 Brigade KKO Pasrat-45 dibantu dengan
Batalyon 509/Brawijaya dan 1 Kompi Tank.

7) 1 Brigade Cadangan Umum Angkatan
Darat (Caduad).207)

Pasukan yang akan dikerahkan untuk keperluan
eksploitasi dalam rencana Operasi Jayawijaya berjumlah
70.000 personel, yang berasal dari

a. Angkatan Darat, meliputi :
1) Komando Divisi-II dengan unsur Banpur
dan Banmin (TF Lesmono).
2) Brigade Para (TF-1 Seno), dibawah
pimpinan Letkol Mung Parhadimuljo.
3) Brigade Para (TF-2 Gatotkaca), dibawah
pimpinan Letkol Widjojo Sujono.
4) Brigif-1 (TF Hanoman), dibawah
pimpinan Letkol Tjipto Setiabudi.
5) Yon 509 sebagai bagian dari TF Wibisono
dibawah pimpinan Mayor Noertjahjo.
6) Brigif-2, dibawah pimpinan Letkol
Soemeru.

b. Angkatan Laut, meliputi :
1) 3 Yon KKO (TF Wibisono dpb. Letkol
KKO Soewadji).

207) Ibid, hal. 82-83.

164

2) 126 buah kapal dari berbagai jenis ( Buru
Terpedo, Kapal Selam, Fregat, Buru Selam, Kapal
Cepat Torpedo, Penyapu Ranjau, LET, AKA/APA,
Salvage, Tangker, Kapal Rumah Sakit, 33 buah
kapal angkut).

c. Angkatan Udara, meliputi :

1) 38 bomber.

2) 18 MIG-17.

3) 6 P-51/Mustang.

4) 1 Skuadron Gannet.

5) Albatros.208)

Konsep Operasi Jayawijaya pada garis besarnya adalah:

a. Embarkasi pasukan yang akan didaratkan
ditetapkan ditiga tempat, yaitu Pangkalan Awal I di
Surabaya, Pangkalan Awal II di Jakarta dan Pangkalan
Awal III di Amahai.

b. H-26, Gugus Gerak yang pertama harus
berangkat dari Pangkalan Awal I menuju Daerah
Kumpul I di Teluk Peleng, Kepulauan Banggai. Pada H-
10, seluruh kekuatan Angkatan Tugas Amphibi-17 (ATA-
17) sudah harus berkumpul ditempat tersebut. Ditempat
ini diadakan refueling dan rehearsal.

H-6, ATA-17 berangkat dari Daerah Kumpul I menuju
Daerah Kumpul II di Temu (60 Lintang Utara Pulau
Morotai). Pada H-4, ATA-17 melanjutkan gerakan

208)Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Op. Cit, hal. 263-264.

165

menuju sasaran. Kapal-kapal tersebut bergerak secara
konvoi besar dengan kecepatan 7 mil per jam. Dilihat
dari kemampuan air cover yang terbatas, sehingga
convoi ini terlalu rawan terhadap serangan kapal selam
maupun pesawat-pesawat musuh, sehingga diperkirakan
korban akan mencapai 40 %.

c. Mulai H-2, Angkatan Udara Mandala akan
melaksanakan pemboman terhadap semua sasaran
musuh di Irian Barat, dalam usaha mengelabui Belanda
terhadap sasaran pokok yang dipilih. Sebelum
pemboman dilaksanakan, didahului oleh pendaratan
Pasukan Komando dari Kapal Selam untuk
menghancurkan fasilitas militer penting Belanda, seperti
stasion radar, pusat perhubungan dan lain-lain.

d. Pada hari H, dilakukan penerjunan Brigade
Pasukan Para (TF Seno) dibawah pimpinan Letkol Inf.
Mung Parhadimuljo. Pasukan ini bertugas untuk
merebut lapangan terbang, kemudian memperbaiki
landasan lapangan serta merebut sumber air satu-
satunya yang ada di Biak.

e. Pada H+2, ATA-17 mendaratkan Pasrat-45 (TF
Wibisono) berjumlah 8.100 personel, dibawah
pimpinan Kolonel KKO Suwadji. Kemudian disusul 1
Brigade AD Mandala (TF Hanoman) dengan kekuatan
8.000 personel, dibawah pimpinan Letkol Inf. Tjiptono.
Pasukan tersebut langsung menuju Biak dan
mengadakan ling up dengan TF Seno. Dalam rencana
merebut Biak tersebut, didahului oleh Komando
Pasukan Katak (Kopaska) untuk melakukan pembersihan

166

pantai dari rintangan alam dan manusia. Kesatuan Kapal
Penyapu Ranjau yang dipimpin oleh Mayor (L) Adang
Sjafaat melakukan pembersihan di daerah perairan
pendaratan. Kapal Penyapu Ranjau ini kemudian
berfungsi sebagai tanda batas daerah pendaratan.
Selanjutnya disusul oleh pasukan pendarat dari Kompi
Tank Amphibi dibawah pimpinan Kapten KKO
Wibisono, untuk membuat pancangan kaki di pantai
pendaratan. Kemudian disusul oleh pasukan pendarat
dari Yon-1 KKO dibawah pimpinan Letkol KKO M.
Junus dan Yon-2 dibawah pimpinan Letkol Boy Abidin.
Sementara itu Yon-3 KKO dibawah pimpinan Mayor
KKO Anwar bertugas merebut Pulau Owe, yang berada
di depan Biak. Akan tetapi sebelum Yon-3 KKO
didaratkan di pulau itu, terlebih dahulu didaratkan 1
Kompi Intai Amphibi KKO (Kipam) dalam usaha
melumpuhkan pertahanan Belanda di pulau itu. Setelah
berhasil merebut Pulau Owe, Yon-3 KKO bertugas
memberikan bantuan tembakan kepada pasukan yang
sedang melakukan pendaratan. Pendaratan berikutnya
adalah pasukan Brigade-1 Angkatan Darat yang
dipimpin oleh Letkol Inf. Tjiptono. Pasukan tersebut
langsung menuju Biak untuk mengadakan link up
dengan TF Seno yang dipimpin oleh Letkol Inf. Mung
Parhadimulyo, yang diterjunkan pada hari H. Yon 509
dibawah pimpinan Mayor Nurtjahyo yang juga
berfungsi sebagai pasukan pendarat, tetap berada di atas
kapal untuk menunggu perintah pendaratan.

f. Pada H+3, Komando Lesmono (Komando Divisi-
2) direncanakan mendarat dan mengambil alih

167

komando terhadap semua TF di darat. Sesuai rencana
pada H+7 sasaran sudah dapat direbut dan diduduki.

g. Sebagai cadangan disiapkan 2 Brigade Para,
disiapkan di belakang untuk reinforcement dan follow
up merebut serta menduduki Hollandia dan Sorong.
Untuk merebut dan menduduki Hollandia dilakukan
oleh TF Gatotkaca dibawah pimpinan Letkol Inf.
Widjojo Sujono. Sedangkan untuk merebut Sorong
disiapkan Brigade-2 dibawah pimpinan Letkol Inf.
Soemeru.209)

Dalam pelaksanaan Konsep Operasi Jayawijaya
tersebut, gerakan ATA-17 dari Pangkalan Awal menuju Teluk
Peleng di Kepulauan Banggai, mengalami kontak baik dengan
pesawat terbang maupun dengan kapal selam. Namun pesawat
dan kapal selam tersebut tidak diketahui milik siapa. Demikian
pula halnya ketika kesatuan ATA-17 berada di Teluk Peleng,
kapal perang RI menangkap adanya gerakan kapal selam
maupun pesawat terbang asing. Melihat keadaan yang
demikian, Kepala Staf ATA-17 melapor kepada Panglima ALLA.
Oleh Panglima ALLA, ATA-17 diperintahkan untuk
memburunya. Beberapa kapal selam dibawah pimpinan
Kapten Nunung Soebandi mengejarnya. Setelah diadakan
pengejaran dan penembakan dengan bom-bom laut, kapal
selam tersebut segera menghilang.210)

Dalam biografinya, Mayjen Soeharto menuturkan
tentang pesawat terbang dan kapal selam asing yang tidak
dikenal tersebut adalah sebagai berikut :

209) Ibid, hal. 264-267.
210)Ibid, hal. 267.

168

”Sesuai dengan tugas yang telah ditentukan,
selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1962
bendera Merah putih sudah berkibar di Irian, operasi
diperkirakan memakan waktu lima hari. Karena itu,
hari ”H” ditentukan pada 12 Agustus 1962 (hari
pendaratan di Biak). ”H-8”, semua satuan armada
sudah berkumpul di Teluk Peleng. ”H-20” kapal
selam dengan membawa pasukan Komando RPKAD
sudah berangkat menuju posisi antara Biak dan
Hollandia (Jayapura sekarang), dengan
menenggelamkan kapal musuh dan mendaratkan
komando untuk menyerang kota Hollandia. Saya
sendiri dengan menggunakan kapal patroli Kepolisian
Negara, bersamaan dengan kapal penyapu ranjau dan
kapal anti kapal selam, berangkat sebagai yang terakhir
dari Ambon, menuju tempat berkumpul armada laut
kita di Teluk Peleng. Dalam perjalanan kami diikuti
oleh kapal selam asing di samping kapal selam, radar
kita juga menangkap kegiatan pesawat terbang di atas
wilayah kita, tentu pesawat terbang Amerika, karena
Belanda tidak mempunyai kemampuan untuk itu.
Mereka memata-matai dan memotret kegiatan kita.
Dari hasil pengintaiannya itu, Amerika yakin akan
kesiapan perang kita. Inilah yang menjadi kunci
bagaimana Amerika mengetahui bahwa Indonesia
sudah betul-betul siap akan menyerang”.211)

Pada saat seluruh kekuatan ATA-17 sudah berkumpul di
Daerah Kumpul-I, pada tanggal 5 Agustus 1962 Panglima
Mandala Mayjen Soeharto datang dan menyampaikan

211) R. Ridhani, Op. Cit, hal. 205-206.

169

keputusan. Keputusan tersebut adalah bahwa hari H Operasi
Jayawijaya diundur menjadi H+14. Penundaan ini disebabkan
oleh karena Belanda secara tiba-tiba besedia menyelesaikan
sengketa tentang Irian Barat melalui meja perundingan.
Kesediaan Belanda untuk berunding dengan Indonesia tentang
penyelesaian Irian Barat tidak terlepas dari persiapan-persiapan
yang dilakukan oleh Komando Mandala di interior zone dan
pemusatan armada di Teluk Peleng. Persiapan-persiapan yang
dilakukan di interior zone dan pemusatan armada di Teluk
Peleng dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk meyakinkan
Belanda bahwa Indonesia telah benar-benar siap untuk
melakukan serangan secara besar-besaran.212)

Penundaan Operasi Jayawijaya yang sedang berjalan
menimbulkan berbagai masalah, seperti pengamanan pasukan
yang sangat besar, penambahan perbekalan dan pemeliharaan
moril pasukan. Debarkasi pasukan terpaksa dilakkan dan ini
menimbulkan problema baru, yaitu penyediaan barak-barak
baru untuk penampungan pasukan. Disaat-saat demikian, pada
tanggal 15 Agustus 1962 ditandatanganilah Persetujuan New
York antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 18
Agustus 1962, pukul 09.31 WIT, datanglah perintah
Presiden/Panglima Besar KOTI Pemirbar Ir Soekarno untuk
menghentikan tembak menembak. Dengan demikian Operasi
Jayawijaya sebagai Operasi Gabungan terbesar yang pernah
direncanakan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia
terpaksa dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan
persiapan Operasi Jayawijaya mempunyai nilai strategis dan
politis yang tinggi sekali. Hal ini terlihat dari kemampuan
menekan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada
Indonesia melalui jalan damai. Operasi Jayawijaya dapat

212) Op. Cit, hal. 269.

170

menerobos kemacetan diplomasi dan berhasil memasukkan
Irian Barat kedalam pangkuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.213)

Pengumuman gencatan senjata berlaku efektif sejak 20
Agustus 1962. Lima hari kemudian, tepatnya tanggal 25 Agustus
1962 Panglima Mandala Mayjen Soeharto dengan resmi
mengumumkan berlakunya gencatan senjata. Menanggapi
keputusan gencatan senjata ini, Mayjen Soeharto melukiskan :

”Ditengah-tengah kita telah siap meninggalkan garis
awal di Teluk Peleng, untuk melakukan operasi dengan
kode Jayawijaya menuju sasaran Biak, kita
diperintahkan menunda operasi. Suatu tugas yang
tidak ringan, karena tidak ditentukan batas
penundaannya. Karena itu merupakan putusan politik,
tidak ada jalan lain kecuali harus melaksanakan.
Apalagi setelah mengetahui bahwa keputusan politik
itu karena perjuangan kita berhasil. Belanda menyerah
melalui PBB. Selanjutnya saya panjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Operasi
Jayawijaya tidak sampai kita jalankan. Saya tahu,
bahwa operasi ini akan meminta korban jiwa dan harta
yang amat besar”.214)

Jumlah infiltran yang berhasil masuk ke wilayah Irian
Barat, baik melalui laut maupun udara selama Operasi
Pembebasan Irian Barat tercatat sebanyak 1. 592 orang.
Infiltrasi melalui laut sebanyak 438 orang dan lewat udara
sebanyak 1.154 orang. Sedangkan jumlah anggota yang gugur
sebanyak 153 orang, hilang sebanyak 64 dan ditawan musuh
sebanyak 296 orang. Anggota yang mendapat tanda

213) Ibid.
214) R. Ridhani, Op. Cit, hal. 207-208.

171

penghargaan dalam rangka pendaratan di Irian Barat adalah :
memperoleh Bintang Sakti sebanyak 1.165 orang, Satyalencana
Bhakti sebanyak 20 orang dan Lencana Satya Dharma sebanyak
1.402 orang.215)

Disisi lain partisipasi rakyat Irian Jaya dalam
pelaksanaan Trikora tidak terlepas dari keikutsertaan rakyat
Irian Jaya dalam mendukung, menegakkan, dan
mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Bahwa jauh
sebelum Trikora diumumkan, secara terang-terangan pada
tahun 1961, telah diadakan infiltrasi-infiltrasi oleh pasukan-
pasukan dan sukarelawan ke Irian Jaya, diantara
sukarelawan-sukarelawan itu terdapat juga putra-putri Irian
Jaya, seperti J.A. Dimara yang memimpin infiltrasi untuk
mendarat di Teluk Etna pada tahun 1954.

Begitu juga menjelang diumumkannya Trikora, tepatnya
pada tanggal 17 Januari 1957 di Biak dibentuk sebuah organisasi
bersifat militer yang diberi nama Markas Besar Pejuang
Republik Indonesia Divisi Tentara Cadangan Cenderawasih
(TCC). Latar belakang kelahiran organisasi ini analog dengan
latar belakang pemakluman Trikora. Pemakluman Trikora
adalah merupakan tekanan militer terhadap pemerintah
kolonial Belanda, demikian pula halnya dengan TCC lahir
sebagai jawaban kepada organisasi-organisasi politik yang tidak
berdaya dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda di
Irian Jaya. Begitu juga dengan tujuan dari TCC analog dengan
tujuan Trikora yaitu memperjuangkan secepat mungkin Irian
Jaya masuk Republik Indonesia.216)

215) Ibid, hal. 208-209.
216) Bondan Soedharto dkk, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di Irian Jaya, DHD-45
Propinsi Irian Jaya, Jayapura, 1995, hal. 87.

172

TCC digerakkan oleh kaum muda karena kaum tua
terlalu lamban dalam menghadapi pemerintah kolonial
Belanda di Irian Jaya. TCC mempunyai cabang-cabang di
hampir seluruh Irian Jaya, yaitu Yapen, Waropen, Manokwari,
Sorong, Raja Ampat, Fak-fak, Kaimana, Jayapura, Sarmi dan
Merauke. Tokoh-tokoh yang menonjol dalam TCC ini
diantaranya adalah David Woisiri (ketua), Yonathan Saroi
(wakil ketua), Sem Harry Uy (sekretaris).217)

Perjuangan TCC dititik beratkan dalam bidang
bersenjata dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda,
sehingga para anggotanya diberikan latihan fisik. Latihan-
latihan itu bersifat “ilmu kebal” dan dilaksanan pada malam
hari, yaitu berupa teknik memotong, menikam tubuh orang
dengan benda-benda tajam seperti pisau, parang dan
sebagainya. Pelatihnya adalah Rafel Maselkosu. Menurut Sem
Harry Uy, TCC berniat untuk mengangkat senjata terhadap
pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi niat itu tidak jadi
dilaksanakan karena pemerintah pusat di Jakarta mengirim
berita bahwa masalah Irian Jaya sedang dibahas di forum
internasional sehingga tidak boleh mengadakan apa-apa.218)

Setelah Trikora diumumkan dan para sukarelawan
diterjunkan di Irian Jaya, TCC mempunyai peranan yang sangat
besar dalam membantu para sukarelawan tersebut. Anggota
TCC menyembunyikan para sukarelawan di rumahnya dari
kejaran pasukan Belanda, mengumpulkan bahan makanan dan
memberikannya kepada sukarelawan, dan lain sebagainya.219)

217)Ibid, hal. 88-89.
218) Ibid, hal. 89.
219) Ibid, hal. 90-91.

173

174

A. Penyelenggaraan Persetujuan New York

Trikora hanya mengandung pernyataan, bukan perang
secara resmi dan bukan merupakan tujuan utama untuk
mengadakan suatu perang terbuka. Meskipun demikian, arti
penting Trikora adalah sengaja menumbuhkan/menciptakan
keadaan panik bagi Belanda dan sekutu-sekutunya agar mau
mengubah pendiriannya terhadap tuntutan Indonesia.

Walaupun Trikora telah diumumkan pada akhir tahun
1961, pemerintah Indonesia tetap membuka diri untuk
mengadakan perundingan dengan Belanda tentang
penyelesaian masalah Irian Barat. Tujuan pemerintah Indonesia
mengumumkan Trikora ternyata benar-benar mendapat
respon dari Amerika Serikat. Memuncaknya konfrontasi antara
pemerintah Indonesia dan Belanda mengenai sengketa Irian

175

Barat telah menimbulkan keprihatinan pemerintah Amerika
Serikat. Amerika Serikat menilai bahwa Belanda belum siap
menghadapi Indonesia apabila Indonesia menyerang Irian
Barat.220)

Perubahan sikap Amerika Serikat ini menunjukkan
bahwa Trikora mulai menimbulkan kecemasan dunia
internasional. Tokoh-tokoh politik dunia khawatir bahwa
masalah Irian Jaya lambat laun dapat berkembang menjadi
“trouble spot” di Asia Tenggara. Dalam menghadapi situasi
yang demikian, pemerintah Amerika Serikat segera memainkan
peranan agar pihak-pihak yang bersengketa bersedia
menyelesaikan masalah ini melalui jalan perundingan. Sebagai
tindak lanjutnya, Amerika Serikat tidak mengijinkan pesawat-
pesawat angkut militer Belanda yang mengangkut personel dan
perlengkapan militer menggunakan fasilitas pangkalan udara
Amerika Serikat.221)

Kebijaksanaan ini diambil oleh Pemerintah Amerika
Serikat juga berkaitan dengan laporan Duta Besar Amerika
Serikat untuk Indonesia Howard P. Jones. Dubes Amerika
Serikat ini melaporkan kepada Presiden John F. Kennedy
bahwa semangat rakyat Indonesia sudah meluap-luap untuk
membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Howard juga
menyampaikan bahwa ia juga menghadiri rapat Trikora di
Yogyakarta dan rapat samudera Trikora di Makasar. Dari
penglihatannya Dubes Howard P. Jones berpendapat bahwa

220) Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat
(Trikora), Pusjarah TNI, Jakarta, 1995, hal. 269.
221) Bondan Soedharto dkk, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di Irian Jaya, DHD-45
Propinsi Irian Jaya, Jayapura, 1995, hal. 92.

176

penyelesaian masalah Irian Barat yang terbaik adalah dengan
mengembalikan daerah sengketa itu kedalam wilayah
kekuasaan Republik Indonesia.222)

Sejalan dengan itu, pemerintah Australia juga
mendukung kebijaksanaan pemerintah Amerika Serikat ini.
Sikap Australia itu tercermin dari penegasan Perdana Menteri
Australia yang menyatakan bahwa Australia tidak bertanggung
jawab bila Belanda menyatakan perang terhadap Indonesia,
begitu pula sebaliknya apabila Irian Barat diserang
Indonesia.223)

Menindak lanjuti kebijaksanaannya, presiden Amerika
Serikat John F. Kennedy menunjuk Jaksa Agung Robert F.
Kennedy (adik kandung presiden John F. Kennedy) sebagai
utusan khusus presiden Amerika untuk mengadakan
serangkaian pertemuan dengan kedua negara yang sedang
bertikai. Pada tanggal 12 Pebruari 1962 Robert F. Kennedy
beserta sekretaris pribadinya tiba di Jakarta untuk melakukan
perundingan dengan pemerintah Indonesia. Sebelumnya pada
saat berada di Singapura, Robert F. Kennedy memberikan
keterangan pers, bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sama-
sama menginginkan tercapainya suatu penyelesaian secara
damai, melalui jalan perundingan antara Indonesia dan
Belanda mengenai masalah Irian Barat. Dalam hal ini Amerika
Serikat akan berusaha menempuh semua cara untuk

222) Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Op. Cit, hal. 272.
223) Ibid, hal. 270.

177

menyelesaikan masalah tersebut. Sedang usul penyelesaian itu
harus datang dari pihak Indonesia dan Belanda.224)

Pada tanggal 14 Pebruari 1962 Presiden/Pangti APRI Ir.
Soekarno dan Robert F. Kennedy mengadakan perundingan
selama satu seperempat jam di Istana Merdeka. Dalam
perundingan itu dibicarakan hal-hal mengenai penyelesaian
masalah Irian Barat secepat mungkin. Perundingan kemudian
ditunda beberapa hari, karena Presiden Soekarno merasa perlu
meninjau kembali beberapa masalah tentang perjuangan Irian
Barat. Pada tanggal 16 Pebruari 1962 Presiden/Pangti APRI
selaku Panglima Besar Pembebasan Irian Barat mengadakan
pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio di Istana
Negara. Pertemuan tersebut membicarakan beberapa masalah
yang akan dirundingkan dengan Robert F. Kennedy. Presiden
Soekarno berpendapat bahwa perundingan dengan Robert F.
Kennedy tidak merugikan Indonesia, bahkan sebaliknya
mengandung harapan baru kearah penyelesaian Irian Barat
secara damai. Pada tanggal 17 Pebruari 1962 utusan pribadi
Presiden Amerika ini memberikan keterangan pers di Istana
Negera. Isi dari keterangan pers tersebut adalah bahwa
sengketa Irian Barat akan dapat diselesaikan secara damai,
sekalipun belum dapat dibayangkan apakah dapat diwujudkan
dalam waktu dekat. Pada kesempatan itu Robert F. Kennedy
juga mengatakan bahwa dia akan mengunjungi Negeri Belanda
sesudah dari Indonesia.225)

224 ) Ibid.
225 ) Ibid, hal. 271.

178

Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan
utusan khusus presiden Amerika ini kemudian dilanjutkan pada
tanggal 18 Pebruari 1962 di Istana Negara. Perundingan
tersebut, dari pihak Indonesia dihadiri oleh Presiden Soekarno,
Wakil Perdana Menteri Ir. Djuanda, dan Menteri Luar Negeri
Dr. Subandrio. Dari pihak Amerika Serikat dihadiri oleh Robert
F. Kennedy, Siegen Thaler (sekretaris pribadi Robert F.
Kennedy), dan Howard P. Jones (Duta Besar Amerika Serikat
untuk Indonesia). Pada saat itu Robert F. Kennedy
menyampaikan sikap pemerintah Amerika Serikat tentang
masalah Irian Barat. Robert F. Kennedy minta kepada
Indonesia agar bersedia berunding dengan Belanda untuk
menyelesaikan sengketa secara damai. Amerika Serikat akan
bersikap netral dan bersedia menjadi penengahnya.226)

Sehubungan dengan usul yang diajukan oleh Robert F.
Kennedy tersebut, pemerintah RI pada saat itu belum
memberikan jawaban dan berjanji akan mempelajari usul-usul
tersebut. Disamping itu pemerintah RI menyatakan pendirian
bahwa RI bersedia berunding dengan Belanda tanpa syarat.
Selain itu Indonesia menyatakan bersedia berunding secara
informal dengan Belanda, yang dihadiri oleh wakil dari
Amerika (bukan dihadiri oleh U Than sebagaimana yang
diusulkan Amerika Serikat). Mengenai usul Indonesia ini,
Robert F. Kennedy berjanji akan menyampaikan kepada
pemerintahnya dan pemerintah Belanda.227)

226) Ibid.
227) Ibid, hal. 271-272.

179

Robert F. Kennedy kemudian melaporkan hasil
kunjungan dan pembicaraannya dengan Pemerintah Indonesia
kepada Presiden John F. Kennedy. Pada tanggal 19 Pebruari
1962 utusan khusus presiden Amerika Serikat meninggalkan
Indonesia dan melanjutkan misinya ke Negeri Belanda.
Setibanya di Negeri Belanda Robert F. Kennedy mengadakan
pembicaraan dengan Ratu Juliana selama 30 menit. Kemudian
Robert F. Kennedy mengadakan pembicaraan dengan Perdana
Menteri Belanda De Quay serta Menteri Luar Negeri Belanda
Dr. J. Luns. Inti pembicaraan Robert F. Kennedy dengan
pemerintah Belanda ini adalah mengenai masalah penyelesaian
sengketa Irian Barat. Utusan khusus presiden Amerika Serikat
ini meminta kepada Belanda untuk menyelesaikan masalah
Irian Barat melalui perundingan yang dilakukan tanpa
syarat.228)

Pada waktu itu, pemerintah Belanda belum memberikan
jawaban atas usulan Robert F. Kennedy dan mereka berjanji
akan mempelajari terlebih dahulu serta segera akan
memberikan jawaban. Sebelum pemerintah Belanda
menyatakan kesediaannya untuk melakukan perundingan
dengan Indonesia, kabinet Belanda terlebih dahulu
mengadakan sidang istimewa untuk membahas usul yang
dibawa oleh utusan khusus presiden Amerika Serikat tersebut.
Sidang kabinet Belanda meminta kesediaan Amerika Serikat
untuk menjadi penengah dalam perundingan antara Belanda
dengan Indonesia. Sidang kabinet tersebut juga memutuskan
untuk mengirim Menteri Luar Negeri Dr. J. Luns ke Amerika

228) Ibid, hal. 272.

180

untuk menemui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Dean
Rusk untuk membicarakan proses perundingan tersebut dan
minta segera diadakan perundingan dalam waktu dekat.229)

Perkembangan selanjutnya

adalah pada tanggal 12 Maret

1962 pemerintah Belanda secara

resmi mengumumkan bahwa

Belanda bersedia berunding

dengan Indonesia mengenai

sengketa Irian Barat. Kemudian

Presiden Soekarno juga

mengeluarkan pernyataan

bahwa Indonesia menerima usul

Amerika tentang penyelesaian

Irian Barat. Kesediaan dari kedua

belah pihak ini segera

disampaikan kepada pemerintah

Amerika Serikat melalui Duta

Besarnya masing-masing. Begitu

juga dengan Sekretaris Jenderal

Sosok Dr. Joseph Luns Menteri Luar (Sekjen) PBB menyambut baik
Negeri Kerajaan Belanda. (Sumber:
Buku 25 Tahun Trikora) kesediaan Indonesia dan Belanda

untuk berunding.230)

Menindaklanjuti kesediaan Indonesia dan Belanda
untuk berunding, pemerintah Amerika Serikat kemudian segera
melakukan persiapan-persiapan dengan memanggil Duta Besar

229) Ibid, hal. 272-273.
230) Ibid, hal. 273.

181

kedua negara. Dalam pertemuan tersebut Indonesia dan
Belanda setuju bahwa sebelum perundingan resmi dimulai,
terlebih dahulu dimulai dengan pertemuan pendahuluan yang
bersifat rahasia.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut,
dilangsungkanlah perundingan di Hotland Estate Middleburg,
30 Km dari Washington DC. Pada pertemuan itu delegasi
Indonesia dipimpin oleh Adam Malik (Dubes RI untuk Uni
Sovyet). Sedangkan anggotanya adalah Mr. Sudjarwo
Tjondronegoro, Mr. Surjo Tjondro, Mr. Nugroho dan Mr.
Zairin Zain (Duber RI untuk Amerika Serikat). Pihak Belanda
diketuai oleh Dr. Van Royen (Dubes Belanda untuk Amerika
Serikat). Dalam perundingan itu, Amerika Serikat bersedia
menjadi penengah yang diwakili oleh Ellsworth Bunker (Duber
Amerika Serikat untuk India dan Italia).231)

Pada tanggal 20 Maret 1962 dimulailah perundingan
antara Indonesia dengan Belanda mengenai penyelesaian
masalah Irian Barat. Dalam perundingan itu Ellsworth Bunker
mengajukan usulan tentang penyelesaian masalah Irian Barat.
Pokok-pokok isi usul Bunker tersebut adalah :

a. Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Belanda
masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama akan
menandatangani suatu persetujuan yang diajukan
kepada Pejabat Sekretaris PBB.

b. Pemerintah Belanda menyetujui penyerahan
pemerintahan di Irian Barat kepada suatu Badan
Eksekutif Sementara dibawah PBB yang akan

231) Ibid, hal. 273-274.

182

mengangkat Kepala Pemerintahan Sementara tersebut
dan disetujui oleh kedua belah pihak. Penyelenggaraan
pemerintahan tersebut akan berlangsung tidak kurang
dari 1 tahun, tetapi tidak lebih dari 2 tahun. Tugasnya
adalah mengurus berakhirnya pemerintahan Belanda.
Dalam waktu singkat pemerintahan akan digantikan dari
pejabat-pejabat Belanda dengan pejabat-pejabat yang
bukan Belanda dan bukan Indonesia yang bekerja atas
dasar perjanjian pendek 1 tahun.

c. Pada tahun kedua pemerintahan mulai diganti
oleh pejabat-pejabat Indonesia, sehingga pada akhir
tahun kedua kekuasaan telah berada ditangan
Indonesia, kecuali tenaga-tenaga teknik khusus dari PBB
akan tetap pada kedudukannya selaku penasehat.

d. Indonesia menyetujui untuk memberikan
kesempatan rakyat di Irian Barat menyatakan pilihannya
secara bebas, selambat-lambatnya 7 tahun setelah
pemerintahan berada ditangan Indonesia. Pelaksanaan
kegiatan ini dibantu oleh PBB.

e. Indonesia dan Belanda menyetujui untuk
memikul bersama biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
pembentukan Pemerintahan Sementara PBB.

f. Sesudah persetujuan ditandatangani, kedua
pemerintah Indonesia dan Belanda membuka kembali
hubungan diplomatiknya.232)

232) M. Cholil, Op. Cit, hal. 86-87.

183

Kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda pada
prinsipnya dapat menerima usul Bunker tersebut. Akan tetapi
dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan pendapat, terutama
mengenai masa pemerintahan sementara selama 2 tahun
karena pemerintah Indonesia tidak dapat menerima sebab
terlalu lama. Akibatnya terjadilah perdebatan-perdebatan yang
menjemukan dan menyita waktu. Pada waktu istirahat,
delegasi Indonesia berusaha melakukan pendekatan-
pendekatan secara pribadi kepada delegasi Belanda, namun
tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Untuk melunakkan
sikap delegasi Belanda, ketua delegasi Indonesia Adam Malik
melakukan siasat dengan menghadirkan Dubes Indonesia untuk
Amerika Serikat Zairin Zain ditempat perundingan. Akan tetapi
kehadiran Dubes RI ini menambah hangatnya perdebatan yang
memberikan pengaruh psikologis terhadap delegasi Belanda.
Kesepakatan yang diharapkan membuahkan hasil dalam
perundingan ini ternyata tidak tercapai sama sekali.233)

Berhubung tidak tercapainya kesepakatan tersebut,
ketua delegasi Indonesia segera melaporkannya ke Jakarta.
Peristiwa ini membuat para pemimpin di Jakarta, seperti
Presiden Soekarno, Djuanda, Subandrio dan Jenderal A.H.
Nasution sepakat untuk mejalankan suatu siasat “memacetkan
perundingan”. Siasat tersebut adalah dengan mengajukan suatu
tuntutan supaya penyerahan Irian Barat harus sudah
dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1963. Pada saat itu
Indonesia menjelaskan sikapnya, yaitu :

233) Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Op. Cit, hal. 274-275.

184

a. Pembebasan Irian Barat tetap dilaksanakan
dalam waktu 6 bulan lagi.

b. Untuk mencegah salah pengertian dalam
melaksanakan usul Bunker, disertai tahap-tahap
pembagian waktu.

c. Hal rakyat Irian Barat untuk menetapkan hari
kemudian, akan dilaksanakan setelah Belanda
menyerahkan Irian Barat secara mutlak kepada
Indonesia.234)

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar
Negeri Subandrio di depan delegasi Belanda di Meddleburg.
Menlu Subandrio datang khusus ke Amerika Serikat bersama-
sama Deputy Menteri Pertahanan Letnan Jenderal R. Hidayat
dalam rangka mengikuti perundingan. Mendengar tuntutan
delegasi Indonesia tersebut, delegasi Belanda mengeluarkan
reaksi dan menyatakan mereka tidak lagi bersedia melanjutkan
perundingan.235)

Sementara perundingan antara delegasi Indonesia dan
Belanda mengalami jalan buntu, Menlu Subandrio
mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat John
F. Kennedy di Gedung Putih. Dalam pertemuan itu Menlu
Subandrio mengulangi kembali tuntutan Indonesia. Selain itu
Menlu Subandrio mengatakan bahwa setiap waktu dapat
terjadi konflik bersenjata antara kedua belah pihak.
Kemungkinan penyelesaian damai sekarang terletak ditangan
Presiden John F. Kennedy. Perang akan melibatkan seluruh

234) Ibid, hal. 275.
235) Ibid.

185

kekuatan nasional, dan keadaan ini hanya akan
menguntungkan golongan komunis.236)

Tuntutan Menlu Subandrio ini kemudian membuat hati
Presiden John F. Kennedy tergerak untuk mendesak Belanda
supaya menyetujui tanggal 1 Mei 1963 sebagai tanggal
penyerahan administrasi Irian Barat kepada Indonesia.
Penyerahan ini didahului oleh suatu peralihan selama 6 bulan,
dimana administrasi Irian Barat dipegang oleh PBB. Disamping
itu Kongres Amerika Serikat ikut berperan untuk menekan
Belanda agar bersedia menerima usul Bunker dan pokok-pokok
pikiran yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam
pertemuan-pertemuan rahasia tersebut.237)

Perkembangan selanjutnya ketua delegasi Belanda
menemui Menlu Amerika Serikat untuk membicarakan hal
tersebut. Pada pertemuan itu, Menlu Amerika Serikat
menyampaikan sikap pemerintahnya dan konggres Amerika
Serikat kepada ketua delegasi Belanda Dr. Van Royen mengenai
masalah penyelesaian Irian Barat. Pemerintah Amerika Serikat
meminta agar Belanda segera menyetujui usul Bunker yang
merupakan satu-satunya cara penyelesaian terbaik. Dalam
menanggapi usul Menlu Amerika Serikat tersebut, Dr. Van
Royen menyatakan akan segera mengadakan konsultasi
dengan pemerintahnya di Den Haag.238)

Pada tanggal 17 Juli 1962, Dr. Van Royen
menyampaikan hasil konsultasinya dengan pemerintah Belanda
kepada pemerintah Amerika Serikat dan kepada Sekjen PBB U.

236) Ibid.
237) Ibid, hal. 275-276.
238) Ibid, hal. 276.

186

Than di Markas PBB. Dr. Van Royen menyatakan bahwa
pemerintah Belanda menerima usul Bunker. Keesokan harinya,
yaitu pada tanggal 18 Juli 1962 berhasil dibuat rumusan hal-hal
yang menyebutkan bahwa Belanda menerima urutan-urutan
dari pokok-pokok yang tercantum dalam usul Bunker. Dalam
rumusan tersebut dicantumkan syarat bahwa pemerintah
Belanda mendapat jaminan bagi hak-hak dan kepentingan
rakyat Irian Barat. Karena dalam urutan usul Bunker tercantum
penyerahan pemerintah Irian Barat dari Belanda kepada
Indonesia, meskipun terlebih dahulu melalui Badan
Pemerintahan Sementara PBB. Dengan demikian berarti
Belanda bersedia melepaskan kekuasaannya di Irian Barat dan
Indonesia dapat menerima penafsiran Belanda tersebut.239)

Desakan Amerika Serikat kepada Belanda untuk
merubah sikapnya tentang penyelesaian Irian Barat ini
kemungkinan didasarkan pada :

a. Aktifitas gerilya pasukan TNI dan para
sukarelawan di daratan Irian Barat sulit untuk diatasi
oleh Belanda.

b. Kesibukan di Jawa dalam pergeseran pasukan ke
depan, menyakinkan Amerika Serikat bahwa Indonesia
benar-benar telah siap dengan gerakan militernya.

c. Hasil pengintaian U.2 dan kapal selam di daerah
Mandala atas segala kegiatan Indonesia.240)

Berhubung telah dicapainya kesepakatan antara kedua
belah pihak untuk menerima usul Bunker, maka kemudian

239) M. Cholil, Op. Cit, hal. 88.
240) R. Ridhani, Op. Cit, hal. 221.

187

dilakukan perundingan-perundingan lanjutan dibawah
pengawasan PBB. Pembicaraan-pembicaraan tetap bersifat
tertutup untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan
adanya pihak luar yang akan menganggu kelancaran
penyelesaian masalah Irian Barat secara damai. Pada tanggal 31
Juli 1962 berhasil pula disepakati Persetujuan Sementara
(Preliminary Understanding). Pokok-pokok isi Persetujuan
Sementara tersebut adalah :

a. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia
dan Belanda, maka selambat-lambatnya tanggal 1
Oktober 1962 penguasa dari Badan Pemerintahan
Sementara PBB United Nation Temporary Executive
Authority (UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk
melakukan serah terima pemerintahan dari tangan
Belanda. Saat itu juga bendera Belanda diturunkan, yang
berarti kekuasaan atas daerah tersebut diserahkan
kepada UNTEA.

b. Pemerintah Sementara PBB akan memakai
tenaga-tenaga Indonesia, baik sipil maupun alat-alat
keamanan bersama-sama dengan alat-alat keamanan
putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai
Belanda yang masih diperlukan.

c. Pasukan-pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian
Barat yang berstatus dibawah kekuasaan Pemerintahan
Sementara PBB.

d. Angkatan Perang Belanda mulai saat itu secara
berangsur-angsur dikembalikan. Yang berangkat akan

188

ditempatkan dalam pengawasan PBB dan tidak boleh
dipergunakan untuk operasi-operasi militer.

e. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lain
berlaku lalu lintas bebas.

f. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia
mulai berkibar disamping bendera PBB.

g. Pemulangan anggota-anggota Sipil dan Militer
Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan
selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963
pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di
Irian Barat dari Pemerintah Sementara PBB.241)

Persetujuan Sementara ini oleh masing-masing wakil-
wakil yang berunding diajukan kepemerintahannya untuk
mendapatkan persetujuan. Kemudian kedua pemerintahan
tersebut menyetujui persetujuan sementara itu. Setelah
pokok-pokok persetujuan sementara yang dilandasi oleh usul
Bunker disetujui oleh kedua pemerintah, maka dilanjutkan
dengan penyelesaian persoalan-persoalan teknis yang
menyangkut bidang finansiil dan militer. Pada pelaksanaan
perundingan-perundingan tingkat terakhir ini masih ada
kesulitan-kesulitan yang dihadapi, pemerintah Belanda
melakukan protes karena Indonesia masih melakukan
penerjunan-penerjunan pasukannya di Irian Barat.
Sementara pihak Indonesia mengatakan bahwa aksi-aksi
pendaratan dan penerjunan di daratan Irian Barat harus
tetap berlangsung sebelum Belanda secara resmi

241) M. Cholil, Op. Cit, hal. 88-89.

189

membubuhkan tanda tangan diatas perjanjian. Protes
pemerintah Belanda ini kemudian dapat diatasi oleh Sekjen
PBB U. Thant, sehingga perundingan dapat berjalan terus.242)

Setelah persoalan-persoalan teknis dapat diselesaikan,
kemudian dilanjutkan ketaraf perundingan formil secara
terbuka. Pada tanggal 7 Agustus 1962 dimulailah perundingan
langsung antara Indonesia dan Belanda di Markas Besar PBB di
New York. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 berhasil
ditandatangani persetujuan antara Indonesia dan Belanda,
yang kemudian terkenal dengan Persetujuan New York.
Persetujuan New York tersebut ditandatangani oleh Menlu
Subandrio mewakili pemerintah Indonesia dan Duta Besar
Belanda untuk PBB mewakili pemerintah Belanda. Persetujuan
ini mendapat pengesahan dari Sidang Umum PBB XVII tanggal
17 September 1962. Isi Persetujuan New York tersebut adalah :

PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KERAJAAN NEDERLAND MENGENAI IRIAN BARAT

(Pemerintah) Republik Indonesia dan (Pemerintah)
Kerajaan Nederland, Mengingat kepentingan-kepentingan dan
kesejahteraan rakyat wilayah Irian barat, yang selanjutnya
disebut “Wilayah”.

Berhasrat menyelesaikan persengketaan mereka
mengenai wilayah tersebut, maka sekarang bersetuju seperti
tersebut dibawah ini :

242) Ibid, hal. 89.

190