PEPERA

b. Tempat pelaksanaan Pepera di tiap kabupaten
yang ada di Provinsi Irian Jaya.

c. Untuk menyelenggarakan Pepera di tiap
kabupaten dibentuk suatu Dewan Musyawarah Pepera
(DMP) yang merupakan perwakilan dari seluruh
kabupaten itu.

d. Jumlah anggota DMP sebanding dengan
banyaknya penduduk kabupaten tersebut.

e. Jumlah anggota DMP tiap-tiap kabupaten, paling
sedikit 75 orang dan paling banyak 175 orang.294)

Akhirnya Pemerintah Indonesia (pemerintah pusat dan
pemerintah daerah Irian Jaya) dan Sekretaris Jenderal PBB
menyetujui tata cara dan prosedur pelaksanaan Pepera yang
rencanakan oleh pemerintah Indonesia tersebut. Pelaksanaan
penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Jaya atau Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera) tidak dengan sistem one man one
vote tetapi berdasarkan perwakilan. Hal ini disebabkan karena
kondisi medan dan keprimitifan penduduk asli Irian Jaya.

294) Bondan soedharto dkk, Op. Cit, hal. 101.

241

Ali Moertopo (kiri) di Wamena pada pertengahan 1969. Ia memiliki peran besar dalam hasil
Pepera yang membuat Irian Jaya atau Papua berintegrasi dengan Indonesia (Dok. Keluarga/M.

Nurdin via Majalah Tempo)

Kondisi ini dilihat langsung oleh Fernando Ortiz Sanz
(Dubes Bolivia), mewakili Sekretaris Jenderal PBB di Irian Jaya
dalam rangka persiapan pelaksanaan Pepera. Fernando Ortiz
Sanz tiba di Irian Jaya pada tanggal 23 Agustus 1968. Setibanya
di Irian Jaya perwakilan PBB ini langsung melakukan perjalanan
ke daerah-daerah di seluruh Irian Jaya. Perjalanan
dilakukannya selama 10 hari dengan menggunakan pesawat.
Sekembalinya dari perjalanan tersebut, Fernando Ortis Sanz
membuat laporan kepada Sekretaris Umum PBB U Thant. Isi
laporan Fernando tersebut adalah :

“Pemerintah harus diberikan kredit atas kemajuan
dalam pendidikan dasar, proses pembaruan melalui
pemakaian bahasa umum (Indonesia), pembangunan

242

sekolah dan menunjukkan usaha-usaha pergaulan yang
bersahabat”.

“Kita mengetahui bahwa prinsip “satu orang satu
suara” tidak dapat dilaksanakan di semua daerah
Papua, karena kurangnya pengalaman luar dari
penduduk. Kita juga mengakui bahwa Pemerintah
Indonesia dimana memperlihatkan ketidakpastian
tentang hasil-hasil musyawarah, akan mencoba,
dengan semua maksud-maksud pembagian itu,
mengurangi jumlah orang, perwakilan-perwakilan, dan
lembaga-lembaga musyawarah”.295)

Rincian jumlah anggota DMP tiap-tiap kabupaten yang
ada di Provinsi Irian Jaya adalah :

a. Kabupaten Jayapura, jumlah penduduk 83.750
jiwa, jumlah anggota DMP 110 orang.

b. Kabupaten Teluk Cenderawasih, jumlah
penduduk 91.870 jiwa, jumlah anggota DMP 130 orang.

c. Kabupaten Manokwari, jumlah penduduk
49.874 jiwa, jumlah anggota DMP 75 orang.

d. Kabupaten Sorong, jumlah penduduk 75.474
jiwa, jumlah anggota DMP 110 orang.

e. Kabupaten Fakfak, jumlah penduduk 43.187
jiwa, jumlah anggota DMP 75 orang.

f. Kabupaten Merauke, jumlah penduduk 144.171
jiwa, jumlah anggota DMP 175 orang.

295) R. Ridhani, Op. Cit, hal. 240-241.

243

g. Kabupaten Paniai, jumlah penduduk 156.000
jiwa, jumlah anggota DMP 175 orang.

h. Kabupaten Jayawijaya, jumlah penduduk
165.000 jiwa, jumlah anggota DMP 175 orang.296)

Jumlah anggota DMP seluruhnya adalah 1.025 orang
dan mereka inilah yang akan memutuskan apakah rakyat Irian
Jaya ingin bergabung dengan Indonesia atau memutuskan
hubungan dengan Indonesia. Pepera diikuti oleh 1.025 anggota
DMP yang merupakan wakil dari 809.326 penduduk Irian
Jaya. Ke-1.025 anggota DMP tersebut terdiri atas 400 orang
mewakili unsur tradisional (Kepala Suku/Adat), 360 orang
mewakili unsur daerah dan 265 mewakili unsur organisasi
politik/organisasi kemasyarakatan/golongan. Pelaksanaan
Pepera diawasi langsung oleh masyarakat internasional,
berlangsung sesuai praktek-praktek internasional, dibawah
nasehat dan bantuan serta partisipasi PBB. Fernando Ortiz Sanz
adalah mewakili Sekretaris Jenderal PBB dalam pelaksanaan
Pepera.297)

Sebelum pelaksanaan Pepera, Pemerintah Pusat
mengadakan tahap persiapan salah satunya adalah konsultasi
dan sosialisasi kepada pemerintah daerah tingkat II. Sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan, maka mulai tanggal 24
Maret - 11 April 1969 akan diadakan konsultasi antara
Pemerintah Pusat dengan DPRD Kabupaten se-Irian Barat. Tim
Pemerintah Pusat akan didampingi oleh sebuah Tim
Pemerintah Provinsi juga Tim P.B.B. yang dikenal dengan nama
Missi Ortiz Sanz akan ikut serta hadir dan menyaksikan sidang-

296) Op. Cit, hal. 102-103.
297) Op. Cit, hal. 242-243.

244

sidang konsultasi tersebut. Ikut serta pula dalam rombongan
wartawan-wartawan dalam dan luar negeri.

Tim Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. Sudjarwo Tjondronegoro S.H, sebagai Ketua,
2. Mayor Jenderal TNI Wijono, Kepala Staf Sektor Irian

Barat
3. Brigadir Jenderal TNI. Brotosewojo, Bidang Hankam

Sektor Irian Barat,
4. Sumarmo, Bidang Penerangan Sektor Irian Barat,
5. Kolonel CPM Muljono, Staf Tim Konsultasi,
6. AKBP Das Hardjanto, Staf Tim Konsultasi,
7. Letnan Kolonel TNI Iskandar Purbaja, Staf Tim Konsultasi
8. DRS. Murdoko, Staf Tim Konsultasi.

Rombongan utusan Pemerintah Daerah beranggotakan:
1. DRS. Karsono Kramadiredja, Kepala Biro Pemerintahan

Provinsi Irian Barat,
2. Mayor TNI Djajeng Arisman, Kodam 17/Cendrawasih,
3. Satya Subagjo Brotodharsono SH. Kepala Biro Politik

Provinsi Irian Barat,
5. Ismu Suwarto, Kepala Bagian Perdagangan Provinsi Irian

Barat
6. J. Rotty, Alih Bahasa.

Missi ORTIZ SANZ terdiri atas:
1. Ali Nekunam
2. Stedlin

245

3. Michael Pellytier
4. Jamaes Lewis
5. Bennon Sevan

Sidang-sidang konsultasi diadakan di ibukota Kabupaten
dan berlangsung secara berturut sebagai berikut:

1. Tanggal 24 a/d 25 Maret 1969, Kabupaten Merauke di
Merauke.

2. Tanggal 27 s/d 28 Maret 1969 Kabupaten Jayawidjaja di
Wamena.

3. Tanggal 31 Maret s/d 1 April 1969 Kabupaten Paniai di
Nabire

4. Tanggal 3 s/d 4 April 1969 Kabupaten Fak-Fak di Fak-Fak
5. Tanggal 5 s/d 6 April 1969 Kabupaten Sorong di Sorong
6. Tanggal 8 April 1969 Kabupaten Manokwari di

Manokwari
7. Tanggal 9 April 1969 Kabupaten Teluk Cendrawasih di

Biak
8. Tanggal 11 April 1969 Kabupaten Jayapura di Jayapura.

Sidang-sidang konsultasi tersebut diadakan dalam sidang-
sidang pleno istimewa DPRD-DPRD Kabupaten dan acara
ditetapkan sebagai berikut:

1. Pidato pembukaan oleh Ketua DPRD
2. Penjelasan oleh Ketua Pemerintah Pusat yang disampaikan

oleh Ketua Tim Sudjarwo Tjondronegoro SH
3. Penjelasan Tuan Ali Nekunam mewakili Duta Besar Ortiz

Sanz

246

4. Pemandangan umum I oleh para anggota.

5. Tanggapan Ketua Tim Pemerintah Pusat.

6. Pemandangan umum babak ke II.

7. Tanggapan Ketua Tim Pemerintah Pusat.

8. Rapat khusus Dewan untuk merumuskan hasil siding.

9. Pelantikan Panitya Pembentukan Dewan Musyawarah
Pepera Kabupaten yang bersangkutan.

10. Penutup.

Tugas yang dihadapi oleh Tim Pemerintah tidaklah
semudah digambarkan semula. Jauh sebelum sidang-sidang
konsultasi tersebut diadakan, Pemerintah telah dihadapkan
pada pernyataan perorangan dan golongan golongan
masyarakat serta keputusan-keputusan DPRD Kabupaten
yang pada pokoknja Menolak diadakan Pepera, karena
dipandang sudah tidak perlu lagi. Irian Barat adalah bagian
mutlak negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak mau
dipisah-pisahkan lagi. Bahkan diusulkannya, agar biaya yang
disediakan untuk pelaksanaan Pepera sebaiknya digunakan
untuk pembangunan.

Disamping itu ada pula surat-surat yang disampaikan
kepada Pemerintah Daerah dan Ketua Tim Pemerintah Pusat,
meskipun jumlahnya tidak banyak dan berasal dari perorangan
yang mau menerima pelaksanaan act of free choice, tetapi tidak
menyetujui cara yang akan digunakan. Ada yang menuntut
juga digunakan cara man one vote

Reaksi yang bersifat fisikpun terjadi seperti telah
berlangsung demonstrasi dan kontra-demonstrasi pada hari
tanggal 11 April 1969 beberapa jam sebelum sidang di Jayapura

247

dimulai. Memang Pepera tidak populer" kata seorang anggota
Tim Pemerintah Pusat, tetapi harus kita laksanakan.298

Sidang-sidang konsultasi dilaksanakan sesuai dengan
waktu dan tempat yang telah direncanakan. Dalam sidang-
sidang tersebut digunakan sistem musyawarah, dengan tidak
mengadakan pemungutan suara penerangan dalam mengambil
sesuatu keputusan adalah hasil yang dicapai oleh dan dengan
musyawarah tersebut. Jalan pembicaraan benar-benar
merupakan konsultasi, seperti tercermin dalam acara. Para
anggota Dewan secara demokratis dan bebas menggunakan
hak bicaranya dalam membahas dan permintaan penjelasan
mengenai apa yang diusulkan oleh Tim Pemerintah Pusat.
Suasana kekeluargaan meliputi seluruh persidangan yang
berjalan dengan aman dan tertib.

Sidang dibuka oleh Ketua yang menyampaikan maksud
kedatangan Tim Pemerintah Pusat untuk bersama-sama
mencari kesepahaman dalam cara dan prosedur pelaksanaan
Pepera. Ketau selalu menekankan dan mengharap pengertian
yang mendalam para anggota benar-benar mereka secara
demokratis dan tanggung jawab melaksanakan partisipasinya.

Ketua Tim Pemerintah Pusat dalam penjelasannya,
mengemukakan:

1. Maksud kedatangan tim yang dipimpinnya
2. Flash-back terjadinya New York agreement.

3. Pendirian Pemerintah Republik Indonesia terhadap
keseluruh Persetujuan, khususnya mengenai

298 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1, Penentuan Pendapat Rakyat
(PEPERA) Di Irian Jaya, Jayapura 1972, hal. 54.

248

pelaksanaan act of choice atau Penentuan Pendapat
Rakyat.

4. Cara pelaksanaan PEPERA

5. Pembentukan Dewan Musyawarah PEPERA,
komposisi, jumlah anggota, cara pemilihan anggota
dan persidangan.

6. Kedudukan Misi Ortiz Sanz.

Tim konsultasi Pemerintah Pusat dikirim oleh
Pemerintah Pusat ke daerah Kabupaten-kabupaten seluruh Irian
Barat guna mengadakan pembicaraan konsultasi dengan
DPRD-DPRD Kabupaten tentang bagaimana baiknya Pepera itu
dilaksanakan, pasal-pasal XVI, XVII dan XXI. Oleh karena itu
diminta dari para peserta musyawarah agar secara bebas dan
bertanggungjawab dan disertai dengan penuh pengertian untuk
dapat memberikan pendapat dan sumbangan pikiran, agar
kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk melakukan PEPERA
dapat mencapai hasil sebaik-baiknya Sidang musyawarah ini
ikut pula dihadiri dan disaksikan oleh Misi Ortiz Sant, yang
mewakili Sekretaris Jenderal PBB U Tant dan begitu pula utusan
dari Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam mengungkap secara singkat flash-back
Persetujuan New York, Ketua Tim Pemerintah Pusat Sudjarwo
S.H. mengatakan bahwa persetujuan tersebut merupakan
persetujuan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk mengakhiri
pertikaian antara kedua negara tersebut, yang telah
berlangsung bertahun tahun.

Persetujuan tersebut ditandatangani oleh kedua belah
pihak pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York dan dicatat

249

(taker note) oleh sidang umum PBB pada tanggal 21 September
1992 Kita masih ingat, bahwa dalam penyerahan kedaulatan
oleh Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia melalui
persetujuan K.M.B. pada akhir tahun 1949, daerah Irian Barat
belum ikut serta diserahkan. Sejak itu maka rakyat Indonesia
tidak henti-hentinja berusaha membebaskan Bumi Cendrawasih
ini, mula-mula dengan jalan perundingan-perundingan dan
melalui diplomasi diforum PBB. Tetapi setelah kita dalam
sidang sidang umum PBB yang ke 9, 10, 11, 12, 16, dan 17
mengalami kegagalan, maka terpaksalah kita meningkatkan
perjuangan melalui jalan lain", yang didahului dengan
pemutusan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Belanda.
Kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia kita ambil alih
Provinsi Irian Barat (Soa-Siu) kita bentuk, Tri Komando Rakyat
diperintahkan dan Komando Mandala dibentuk.

Setelah keadaan pertikaian tersebut meningkat keambang
pintu peperangan, maka muncullah apa yang kita kenal dengan
nama Bunker proposal. Dan atas dasar Bunker proposal inilah
perundingan diadakan yang berakhir dengan tercapainya
persetujuan New York. Pasal XVIII sampai dengan XXI
Persetujuan tersebut mewajibkan Pemerintah Republik
Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat, yang
harus selesai pada akhir tahun 1969 (pasal XX),

Pemerintah Republik Indonesia sudahlah jelas. Sejak
berkumandangnya Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17
Agustus 1945 Bangsa Indonesia dan Pemerintahnya tetap
berpendirian, bahwa Irian Barat merupakan sebagian dari
wajah negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipisah-
pisahkan dari daerah-daerah lainnya dan pendirian ini tidak
pernah dilepaskan. Pendirian inilah yang menjadi dasar dan

250

jiwa perjuangan membebaskan Irian Barat. Didalam kita
menghadapi persetujuan New York Adanja kita bersedia
menerima klausul yang menyebut soal pelaksanaan act of free
choice, hal ini didasarkan pada itikad yang baik. Pemerintah
kita atas modus yang dicari oleh Pemerintah Belanda tentang
self determination", yang selalu dijadikan pendata
perundingan-perundingan sebelumnya. Kita menganggap,
bahwa Pepera adalah soal kita sama kita. Kita
menyelenggarakan Pepera untuk membuktikan kepada dunia
internasional, bahwa kita sanggup pula melaksanakan apa yang
telah ditetapkan oleh suatu persetujuan internasional yang
mengikat kita, Tanggung jawab pelaksanaan Pepera adalah
sepenuhnya pada kita. Balk PBB maupun Pemerintah Belanda
tidak akan tampur tangan tentang hal ini. Persetujuan juga
tidak menentukan cara bagaimana Pepera harus dilaksanakan.
Kitalah yang menentukan caranya. Namun demikian kita telah
pula mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Belanda dan
dengan Sekretaris Jenderal PBB. U Tant. Adanya sebuah
perutusan Sekretaris Jenderal PBB yang dipimpin oleh Duta
Besar ORTIZ SANZ adalah untuk melaksanakan apa yang
diminta oleh Persetujuan tersebut, sesuai dengan pasal XVII,
guna memberi nasehat, membantu dan ikut menyaksikan (to
advise, assist and participate) penyelenggaraan Pepera tersebut.

Presiden Soeharto dalam pidatonya tanggal 17 Agustus
1968 menyatakan, bahwa penyelenggaraan Pepera tidaklah
berarti melepaskan Irian Barat. Bahkan pada waktu persetujuan
New York baru saja ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus
1962, Ketua Perutusan kita dalam pidato sambutannya
menyatakan: “For the Indonesian people this moment is
regarded as a very important national occasion since, with the

251

signing of the agreement, Indonesian Unity has been restored
and therefore, the basis for the struggle for independence
completed as part and parcel of the Indonesian revolution"
(…..sejak ditandatanganinya persetujuan ini, maka KESATUAN
INDONESIA telah tersusun kembali.....)

Secara panjang lebar dan terperinci Sudjarwo
Condronegoro SH menjelaskan rencana Pemerintah tentang
cara pelaksanaan Pepera, yang didahului dengan Pembentukan
Dewan Musyawarah Pepera tiap Kabupaten untuk
pembentukan Dewan Musyawarah tersebut. DPRD tiap
Kabupaten diminta membentuk Panitia Pembentuk Dewan
tersebut. Panitia beranggotakan 5 sampai 6 orang. Anggota
Dewan akan ditetapkan melalui pemilihan sesuai dengan
golongannya, hingga kira kira 800 orang akan mempunyai
seorang wakil. Jumlah Dewan tiap Kabupaten disesuaikan
dengan perimbangan penduduk dengan minimal 75 dan
maksimal 175 orang, Musyawarah Pepera akan dilaksanakan
ditiap Kabupaten dan hasil seluruhnya akan menjadi keputusan
Dewan seluruh Irian Barat. Cara yang akan digunakan adalah
sistem musyawarah untuk mufakat, hingga tidak akan ada
pemungutan suara orang seorang. Terhadap orang-orang yang
mengatakan bahwa sistem musyawarah itu tidak demokratis,
Sudjarwo berkata, bahwa pernyataan ini tidak benar. Didalam
musyawarah tiap anggota berhak berbicara dan berhak pula
mempertahankan pendiriannya.

Sistem apa yang disebut “one man one vote" itupun juga
salah satu cara melaksanakan demokrasi, seperti halnya dengan
sistem musyawarah. Kita memilih yang sesuai dengan
kepribadian kita dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerah
Irian Barat, dimana terutama daerah-daerah pedalaman yang

252

didiami oleh sebagian besar penduduk Irian Barat itu, baik
mengenai taraf pengetahuan, maupun yang mengenal alat-alat
komunikasi dan pengangkutan itu tidak akan memungkinkan
pelaksanaan one man one vote"

Perihal kedudukan Missi Ortiz Sanz. Adanya kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam
persoalan Irian Barat ini bersumber pada persetujuan New
York, ialah persetujuan bilateral antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, persetujuan mana
dicatat (taken note) oleh sidang umum P.B.B, jadi bukan karena
keputusan sidang umum itu sendiri. Bahkan pembiayaan
kegiatan-kegiatan tersebut tidak dipikul oleh PBB. tetapi
sepenuhnya ditanggung oleh kedua penandatangan
persetujuan tersebut, ialah Indonesia dan Belanda seperti jelas
dinyatakan dalam memorandum persetujuan sebagai berikut:

“Although the U.N. has a vital role to play in
implementing the Agreement the general membership of
the organization will not be required to meet additional
financial burdens, as the entire cost of the UN operations
will be borne by Indonesia and the Netherlands in equal
proportitions".299

Demikian pula hadirnya utusan Sekretaris Jenderal PBB
sekarang ini adalah atas permintaan Pemerintah Republik
Indonesia, sesuai dengan bunyi pasal XVII persetujuan New
York Tugas perutusan tersebut yang dipimpin oleh Duta Besar
Ortiz Sanz, dan sudah berada di Indonesia sejak bulan Agustus
1968, satu tahun sebelum pelaksanaan Pepera (pasal XVII),
adalah sesuai dengan pasal XVI dan XVII Persetujuan, untuk

299 Ibid , hal 58.

253

atas nama Sekretaris Jenderal PBB. memberikan nasehat,
membantu dan ikut serta menyaksikan pelaksanaan PEPERA
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia.
Jadi berbeda dengan anggapan sementara orang di Irian Barat,
perutusan tersebut tidak mempunyai wewenang apapun dalam
bidang pemerintahan.

Acara ketiga tiap sidang merupakan pemberian
kesempatan kepada Misi Ortiz Sanz, yang didalam sidang-
sidang konsultasi ini dipimpin oleh Tuan Ali Nekunam,
mewakili Duta Besar Ortiz Sanz, guna memberikan penjelasan
langsung kepada sidang tentang tugas dari Misinya. Penjelasan
tersebut disampaikan dalam bahasa Inggris yang kemudian
diterjemahkan sebagai berikut:

1. Tugas misi kami adalah untuk membantu,
memberikan nasehat dan ikut serta menyaksikan dalam
rangka pelaksanaan Pepera

2. Mengenai pelaksanaan Pepera, tanggungjawab
sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Indonesia,

3. Para anggota Dewan yang mewakili rakyat Irian Barat
mempunyai tugas penting, oleh karena itu kami harap
para anggota Dewan akan bertindak bijaksana dan
adanya pengertian sepenuhnya atas kedudukannya.
Sekali mengambil keputusan tentang cara Pepera dalam
musyawarah dengan Tim Pemerintah Pusat, keputusan
tersebut adalah mengikat semua orang yang berhubungan
dengan Pepera.

254

POKOK-POKOK PEMBICARAAN TIAP KABUPATEN

1. KABUPATEN MERAUKE

Sidang istimewa DPRD dihadiri 23 dari 25 orang anggota.
Dalam babak pertama Pemandangan umum berbicara 4 orang:
B. Komokapinus, EDS. Imcota, Petrus F Sembor dan M.J.Fofid
dan dalam babak kedua 7 orang: David Uco, Efraim Tomy, M.
Ali Mukmin, NJ Rosa Tambaib, M.J. Fofid, Surya Hadi Subrata
dan B.Mbicen

Pada umumnya ke 11 pembicara menyatakan:

a. Pada prinsipnya menolak diadakan Pepera, karena
Irian Barat sudah bersatu sejak dan karena Proklamasi 17
Agustus 1945.

b. DPRD Kabupaten cukup mewakili rakyat di
Kabupaten Merauke dan sudah menyatakan
pendapatnya, ialah tidak mau dipisah-pisahkan lagi dari
daerah-daerah Indonesia lainnya

c. Dalam alam merdeka sejak tahun 1963 selama 6
tahun saja kita sudah mencapai kemajuan-kemajuan yang
pesat dibandingkan dengan masa panjajahan;

d. Adanya kekhawatiran jangan sampai Pepera
mengganggu pelaksanaan Repelita

Setelah diadakan penjelasan oleh Ketua Tim Pusat
Sudjarwo, maka tercapailah kesesuaian pendapat antara
Pemerintah Pusat dan DPRD Kabupaten Merauke, yang
kemudian dirumuskan menjadi Keputusan Kabupaten Merauke
no. 01/KPTS/DPRD-Mrk/1969 tertanggal 24 Maret 1969
tentang pelaksanaan Pepera, yang berintikan bersedia
melaksanakan Pepera dalam waktu singkat dengan pedoman-

255

pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dengan tata
cara yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah Kabupaten
Merauke"300

2. KABUPATEN JAYAWIJAYA

Sidang istimewa DPRD Kabupaten Jayawijaya
berlangsung dan dihadiri 16 orang anggota, 9 anggota karena
pindah dan belum diganti serta alasan-alasan sakit dan tugas
luar daerah tidak dapat menghadiri sidang.

Telah berbicara dalam pemandangan umum babak
pertama 9 orang: Ane Clemens, Nicolas Igibalon, Th
Wanimbo, NJ. A.Komboy, J.P. Tellusa, M Kagoya, J. Okaka
dan Z. Meage. Dalam babak kedua berbicara 7 orang anggota:
J. Okaba, M. Meage, M. Kogoya, N. Igibalon, J.P.Tellusa, A.
Clemens, dan TH.Wanimbo.

Suara ‘Lembah Baliem", yang dengan lantang dibawakan
oleh wakil-wakilnya menyatakan dengan tegas:

a. Menolak Pepera, karena berpendapat bahwa Irian
Barat adalah bagian mutlak Negara Kesatuan RI

b. Kita sudah diambang pintu pelaksanaan Pelita dan ini
jauh lebih penting dari pada Pepera:

c. Tuhan telah menciptakan bangsa Indonesia dari
Sabang sampai Merauke dan oleh karenanya lebih
baik mati dari pada terpisah dari induk: Negara
Republik Indonesia:

d. Pemerintah bersama rakyat supaya lebih tegas
bertindak terhadap para pengacau dan separatis.

300 Ibid, hal. 59.

256

Setelah diadakan penjelasan dan tanyajawab dengan Tim
Pemerintah Pusat, maka DPRD Kabupaten Jayawijaya
merumuskan tanggapannya atas rencana pelaksanaan Pepera
dalam Keputusan No. 1/KPTS, DPRD-PD/W/1969 bertanggal
27 Maret 1969, yang berisikan:

1. Menyetujui pelaksanaan Pepera yang diusulkan
Pemerintah Pusat berdasarkan Musyawarah sesuai
dengan pedoman yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat

2. Memberikan mandat kepada ketua Dewan untuk
membentuk Panitia Pembentukan Dewan
Musyawarah Pepera Kabupaten Jayawijaya

3. KABUPATEN PANIAI.

Sidang diadakan pada tanggal 31 Maret 1968 di Nabire
dihadiri oleh 24 dari 25 orang anggota. Dalam pemandangan
umum babak pertama berbicara 11 orang anggota dan dalam
babak kedua 8 orang. Dalam babak pertama telah berbicara:
W.C. Aronggear, J. Masahery, BS Danomira, J Pikai, Rasyid
Ibrahim Bsc, Amos Mote, M. Mote, F. Tarege, L. Joweni, , M.
Tebay dan J. Sembor.

Dalam babak kedua berbicara: L.Zonggonou, Udi Utarno,
H. Mambrisaro, Nn M Gial, J. Masaberi J. J. Jeimo, M. Arifin,
B.S. Danomira.

Kecuali 2 orang (J. Pikey dan L. Zonggonou, 16 orang
pembicara lainnya telah menyatakan:

a. Pada prinsipnya menolak Pepera, dan hanya bersedia
menerima sebagai formalitas belaka, dengan tidak

257

mengganggu kesatuan dan persatuan Bangsa
Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

b. Pepera adalah sisa dari kolonialisme Belanda dan
nasib rakyat Irian Barat tidak dapat ditentukan oleh
Pepera. Perbaikan hidup adalah tergantung dari sukses
tidaknya Repelita.

Johanes Pikey dan Louis Zonggonou mengharap agar
Pepera benar-benar dilaksanakan dengan menjunjung tinggi
persetujuan New York tahun 1962, agar rakyat Irian Barat
mendapat kesempatan mencapai kemajuan seperti Bangsa-
bangsa yang lain. Cara yang di usulkan adalah one man one
vote (L. ZoscoosoU).

Setelah diadakan pembicaraan lebih lanjut dengan Tim
Pemerintah Pusat, sidang merumuskan, Keputusan DPRD no.
01/KPTS/ DPRD/4/1969 yang pada pokoknya berbunyi:
Meskipun secara prinsipiil menolak pelaksanaan Pepera, tetapi
tunduk kepada kebijaksanaan Pemerintah Pusat, dengan
permintaan jaminan bahwa Irian Barat harus tetap merupakan
bagian mutlak RI. Setelah itu dengan Keputusannya no.
02/KPTS/DPRD/4/1969 tertanggal 1-4-1969 sidang
mengesahkan susunan Panitia pembentukan Dewan
Musyawarah Pepera Kabupaten Paniai.

4. KABUPATEN FAK-FAK

Ketua DPRD Kabupaten Fak-Fak membuka sidang
istimewa itu pada tanggal 3 April 1969 dengan dihadiri oleh 19
dari 25 orang anggota. Pemandangan umum babak pertama
digunakan oleh 15 orang pembicara, dan 5 orang berbicara
dalam babak kedua.

258

Di Kabupaten ini Tim Pemerintah Pusat menghadapi tugas
yang berat untuk meyakinkan sidang, apa sebabnja Pemerintah
bersedia melaksanakan Pepera.

Pembicara-pembicara dalam babak pertama: Galim
Reasa, M.E. Warasaka, Ismail S. Bauw, Frans Rumaseuw, J.
Sarar, J. Aikawe, Abu Bakar Kumasau, CJ. Ngutra, P.F. Hipon,
Joesoef Moy, N. Warjenti Z. Hegemur, dengan gaya dan
bahasanya sendiri-sendiri menyatakan keheranannya, mengapa
Pemerintah RI masih bersedia melaksanakan Pepera: Apakah
Pemerintah tidak tahu atau tidak mau tahu, bahwa rakyat Irian
Barat sudah menentukan pendapatnya sendiri untuk tetap
bersatu dengan daerah-daerah dalam lingkungan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pada tanggal 13 Agustus 1945 nama Irian diciptakan.
Nama ini kita jadikan semboyan perjuangan Ikut Republik
Indonesia Anti Nederland. Karena kita merasa dan
berpendirian, bahwa baik secara yuridis, politis maupun historis
perjuangan Irian Barat adalah termasuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dalam menyongsong lahirnya Rapublik,
pada tanggal 14 Agustus 1943 lagu Indonesia Raya sudah
dekumandang dan dibeberapa tempat Sang Merah Putih sudah
berkibar di Irian Barat. Badan-badan perjuangan pro Republik
kemudian bermunculan. Kita beranggapan bahwa Pepera
adalah salah satu bentuk kelanjutan politik kolonial Belanda
dan oleh karenanja kita tolak. Kalau hal ini telah menjadi
keputusan kebijaksanaan Pemerintah pusat, maka jumlah
anggota DMP cukup 45 orang saja dan hanya bersidang sebagai
formalitas semata-mata.

Setelah diadakan penjelasan-penjelasan dan tukar pikiran
dengan Tim Pemerintah Pusat, dirumuskanlah Keputusan

259

DPRD Kabupat Fak-Fak no 07/KPTS/ DPRD/ FF/1969 yang
berisikan antara lain: dapat menyetujui maksud Pemerintah
untuk melaksanakan Papera dengan cara demokrasi
musyawarah seperti diuraikan oleh Ketua Tim Pemerintah
Pusat, dan Pepera hendaknya jangan sampai mengganggu
pelaksanaan Repelita dan hanya sebagai formalitas politik
belaka. Disamping itu diputuskan juga pemberian mandat
kepada Ketua sidang untuk membentuk Panitia Pembentukan
DMP Kabupaten Fak-Fak.301

5. KABUPATEN SORONG

Sidang istimewa DPRD Kabupaten Sorong pada 5 April
1969 dihadiri oleh 23 dari 15 anggota. Dalam pemandangan
umum babak pertama 7 orang: A.J Inanosa, D Mausasafe, SM
Imbiri, J. Salosa, Yusuf Umar, DS David dan A Fonanthau.
Babak kedua dipergunakan oleh 4 Orang Anggota : G. Janis, J.
Seso, EM Nabora dan Usman Saad. Tidak berbeda dengan
pembicara-pembicara daerah lain, maka para pembicara
menyatakan:

- pada prinsipnya menolak Pepera

- kalau Pepera harus dilaksanakan maka
pelaksanaannya tidak boleh berakibat tepisahnja Irian
Barat dan tidak boleh menghambat rencana
pembangunan

Menjelang penutupan sidang diambillah dua keputusan,
keputusan No 2/KPTS/DPRD- SRG/1969 tentang kesediaan
Kabupaten Sorong melaksanakan Pepera sesuai dengan cara
dan prosedur yang diusulkan Pemerintah pusat dan keputusan

301 Ibid, hal 62.

260

pemberian mandat kepada Ketua Dewan untuk membentuk
Panitia Pembentukan Dewan Musyawarah.

6. KABUPATEN MANOKWARI

Sidang Manokwari dipimpin oleh Ketua S.D. Kawab
dikunjungi oleh 23 dari 25 anggota dan berlangsung pada
tanggal 8 April 1969. Dalam babak pertama berbicara 6 orang:
K. Kafiafn, A. Warisio, B.J Choilolin, Nn. J. Momogin dan
M.J.Sopacua. Dalam babak kedua berbicara 4 orang anggota:
D.K. Manibuy, B.G. Tanely. Meidogda dan G. Djopari. Juga di
Manokwari para wakil Rakyat tersebut hanya dapat menerima
Pepera sebagai formalitas politik saja, dan bahwa pelaksanaan
rencana Pembangunan 5 Tahun adalah lebih penting dan perlu
diutamakan.

Demikianlah jiwa keputusan DPRD Manokwari yang juga
sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Dewan untuk
membentuk Panitia Pembentukan DMP Kabupaten Manokwari
Keputusan No. 1/KPTS/DPRD-M'Wari/1969

7. KABUPATEN TELUK CENDRAWASIH

Didalam sidang DPRD di Biak yang diselenggarakan pada
tanggal 9 April 1969 dan dihadiri oleh 22 dari 25 orang
anggota, Tim konsultasi menghadapi pidato-pidato sebelas
pembicara yang berapi-api. Kesemuanya menolak
dilaksanakannya Pepera, karena didalam sejarah perjuangan
kemerdekaan Irian Barat sudah banyak ikut serta memberikan
saham.

Kesebelas pembicara adalah: H. Sawaki, Ch. Mamori, Ch.
Kawer, E. Akobearek, F. Kurni, A. Msen, Junus Kendi, S. Jowan,
Th Baran Sano, H. Tr. Thamrin Dan C. Arfjan.

261

“Rakyat Irian demikian Haji Thamrin dari Biak ini, telah
menyatakan pendapatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan
bukan sesudah Persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962.
Dalam mempertahankan pendirian tersebut kita mengenal
pemberontakan - pemberontakan menentang Pemerintah
Belanda, diantaranya: Pemberontakan di Biak tanggal 14 Maret
1948, yang dipimpin oleh Josef dan Petro".302

Kesebelas pembicara itu hanya bersedia menerima
pelaksanaan Pepera dengan syarat hanya sebagai formalitas
belaka. Kesatuan wilayah Sabang Merauke dan pelaksanaan
Repelita tidak boleh terganggu oleh karenanya. Di Biak tidak
diadakan babak kedua, karena sidang berpendapat bahwa
sudah cukup jelas pendirian DPRD Teluk Cenderawasih.

Keputusan dirumuskan dalam Keputusan DPRD Teluk
Cenderawasih no. 4/KPTS/DPRD-TT/69 dan susunan Panitia
Pembentuk Dewan Musyawarah Pepera disyahkan dengan
Keputusan no. 5/KPTS/ DPRD-TT/69 kedua-duanya tertanggal
9 April 1969.

8. KABUPATEN JAYAPURA.

Sidang di Jayapura dihadiri oleh 22 dari 25 orang
anggota. Berbicara dalam babak pertama 4 orang: H. Napo,
F.S. Rumbiak, S.J. Rettob dan J.I. Dakeniap. Ketiga pembicara
pertama menyatakan dengan alasan yang berbeda, hanya
bersedia menerima pelaksanaan Pepera, dengan cara syarat
Irian Barat tidak boleh terpisah dari kesatuan Republik
Indonesia dan Rencana Pembangunan 5 tahun tidak boleh
terganggu pelaksanaannya.

302 Ibid , hal 63

262

Tanggapan J.I. Dakeniap lain, dalam analisa politiknya ia
menyangsikan sahnya pendudukan Belanda, begitu pula
kekuasaan Republik Indonesia dan sekaligus Persetujuan New
York dari sudut yuridis formilnya. Karenanya ia minta supaya
persoalan status Irian Barat selanjutnya ditanyakan kepada
rakyat Irian Barat melalui cara one man one vote.

Suara Dakeniap ini menimbulkan reaksi yang cukup
tegang dalam babak kedua yang dipergunakan oleh 8 orang:
H. Napo, M. Upara H. Nawjagir, Ds. O. Hokojoku S. Th., P.
Japansabra, Fs. Rumbiak N. Renwarin dan S. Essue

Ds. O. Hokojoku, yang menamakan dirinya berbicara
atas nama Gereja Protestan dan S. Essur yang mengakui dirinya
seorang pejuang 45" mendukung ucapan-ucapan J.I. Dakeniap,
sedang 6 pembicara yang lain, setelah menelanjangi ucapan-
ucapan J.I. Dakeniap Cs tetap berpendirian, bahwa Irian Barat
adalah secara sah dan mutlak wilayah Negara Republik
Indonesia. Saudara N. Renwarin, seorang guru Sejarah, dengan
tenang dan jelas mengupas kesesatan pandangan Dakeniap dan
kawan-kawannya.

Didalam tanggapannya Ketua Tim Pemerintah Pusat
Sudjarwo, menegaskan pula, bahwa apa yang dikemukakan
oleh Dakeniap itu adalah alasan-alasan yang pernah digunakan
oleh Belanda dimasa yang lampau, yang sudah usang dan tidak
benar

Terhadap Ds. Hokojuku, yang mengaku berbicara atas
nama Gereja Protestan, ditanyakan bagaimana tentang DS
Prawar, yang kedudukannya dalam Gereja lebih senior dan
juga menyatakan berbicara atas nama Gereja, tetapi
pendiriannya lain sekali. Juga amat diherankan S. Easue, yang

263

mengaku dirinya pejuang Angkatan '45, mengemukakan
pendirian yang bertentangan dengan semangat '45 itu sendiri.

Kemudian setelah diadakan pembahasan lebih lanjut,
sidang istimewa DPRD Jayapura merumuskan keputusannya
no. 2/KPTS/DPRD-Djp/69 yang berisikan: Bersedia menerima
PEPERA dengan cara dan prosedur seperti dijelaskan oleh Ketua
Tim Konsultasi Pemerintah Pusat. Setelah Pemerintah Pusat
berkonsultasi dengan DPRD-DPRD se Irian Barat yang
keputusan-keputusannya telah membenarkan dan memperkuat
Rencana dan Konsepsi Pemerintah untuk melaksanakan
musyawarah PEPERA, hasil konsultasi tersebut kemudian
dilaporkan kepada:

1. DPRD-GR Provinsi Irian Barat.

2. Pemerintah Pusat dan DPRD-GR

3. Pemerintah Belanda dan Sekjen PBB

Tanggapan DPRD GR terhadap Laporan Ketua Tim Konsultasi
Pemerintah Pusat Sudjarwo Condronegoro S.H

Dalam sidang Istimewa DPRD-GR Provinsi Irian Barat
tanggal 18 April 1969 Ketua Tim Konsultasi Pemerintah
Soedjarwo S.H. telah menyampaikan laporan yang sifatnya
pemberitahuan kepada DPRD-GR Provinsi Irian Barat tentang
hasil-hasil musyawarah dari Tim Konsultasi Pemerintah Pusat
dengan DPRD-DPRD Kabupaten di Irian Barat dalam rangka
penyelesaian Persetujuan New York tahun 1962

Secara terperinci Ketua Tim melaporkan kepada anggota
DPRDGR Provinsi Irian Barat sebagai Perwakilan Rakyat
seluruh Provinsi Irian Barat bahwa sesuai dengan pasal XVIII
Persetujuan New York Pemerintah Pusat telah mengadakan

264

Konsultasi dengan DPRD-DPRD Kabupaten untuk
memusyawarahkan cara dan prosedur pelaksanaan Pepera.

Pemerintah telah menyampaikan saran agar cara
demokrasi musyawarah melalui DMP adalah cara yang sesuai
dengan demokrasi bangsa Indonesia serta sesuai dengan
kondisi-kondisi yang nyata, yang realistis masyarakat Irian
Barat.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sudjarwo S.H. sekitar DMP
tersebut, penjelasan mana sesuai dengan penjelasan-penjelasan
didepan DPRD-DPRD Kabupaten. Tidak pula ketinggalan
dilaporkan oleh Ketua Tim Konsultasi betapa sulitnya Tim
menghadapi oposisi dan kritik-kritik, karena rakyat sebenarnya
telah tegas-tegas menyatakan menolak Pepera. Suara-suara
yang bernada lain pun seperti yang terdapat di Paniai dan
Jayapura dilaporkan secara terang, namun bahwa keputusan
sebagai konsensus dari musyawarah, dapat diterima oleh
mereka pula dengan tidak mengurangi pendapat dan pendirian
mereka masing-masing. Dan akhirnya ditekankan bahwa
dengan diterimanya secara musyawarah dan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Persetujuan New York konsepsi tentang
cara pelaksanaan PEPERA ini oleh semua DPRD Kabupaten
diseluruh Provinsi Irian Barat, maka dengan resmi dan final
telah dapat ditetapkan sesuai dengan Persetujuan New York.

Setelah DPRD-GR Provinsi Irian Barat

mendengar/mempelajari serta membahas laporan tersebut

maka Sidang DPRD-GR Provinsi Irian Barat mengambil

keputusan :

1. Menerima sepenuhnya Keputusan-keputusan dari
pada DPRD-DPRD Kabupaten seluruh Irian Barat
sebagai hasil-hal yang telah dijaga oleh Tim Konsultan

265

Pemerintah Pusat dan yang memberikan laporan
pemberitahuan kepada DPRD GR Provinsi Irian Barat
tanggal 18 April 1969

2. Menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat
kepada Tim Konsultasi Pemerintah Pusat dibawah
pimpinan Sudjarwo S.H. yang telah menyelesaikan
tugas dengan sebaik-baiknya dengan tekad bahwa
rakyat Irian Barat akan membantu sepenuhnya
mensukseskan pelaksanaan PEPERA untuk
kemenangan dan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai
Merauke yang telah diproklamirkan pada tanggal
17 Agustus 1945.

3. Agar pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun
(PELITA) khususnya di Irian Barat tidak terganggu
oleh pelaksanaan PEPERA demi masa depan
kehidupan dan kesejahteraan generasi-generasi yang
akan datang.

4. Agar yang berwajib mencegah dan mengambil
tindakan yang tegas terhadap setiap usaha
penyelewengan dan perongrongan yang dilakukan
oleh oknum-oknum yang membahayakan
pelaksanaan PEPERA dan Pembangunan Lima Tahun
(PELITA) khususnya di Irian Barat

Keputusan tersebut dituangkan dalam Pernyataan DPRD-
GR Provinsi Irian Barat tentang laporan Pemberitahuan Tim
Konsultasi Pemerintah Pusat tanggal 24 April 1969.

266

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong no.
29/ DPR GR IV/1968-1969 tentang pernyataan Pendapat
tentang Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG
ROYONG

(NO. 29/DPR-GR/IV/1968-1969)

mengenai

PERNYATAAN PENDAPAT TENTANG
PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT DI IRIAN BARAT
Dengan Rahmat Tuhan YME

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dalam
sidang paripurna terbuka ke 76 pada tinggal 30 Mei 1969,
setelah mendengar keterangan Pemerintah dalam rapat Pleno
tertutup Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada
tanggal 24 Mai 1969, bahwa Pemerintah pada dewasa ini
sedang giat mempersiapkan pelaksanaan Persetujuan antara
Republik Indonesia dan Karajaan Nederland mengenal Irian
Barat (New York Agreement).

MENIMBANG:

a. bahwa Proklamasi 17 Agustus 1948 adalah pernyataan
kemerdekaan Bangsa Indonesia yang meliputi seluruh
bangsa dan tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai
Merauke.

b. bahwa sebagai realisasi dari pada Persetujuan antara
Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland mengenai Irian
Barat tertanggal 15 Agustus 1962, telah melaksanakan
Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat.

267

c. bahwa pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat tersebut
bagi Pemerintah Indonesia adalah suatu tindakan untuk
menghormati Perjanjian New York dan demi tercapainya
perdamaian dunia yang merupakan aspirasi Bangsa
Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.

d. bahwa untuk terlaksananya Penentuan Pendapat Rakyat
sistem musyawarah untuk mufakat adalah merupakan cara
yang cocok dengan kondisi masyarakat di Irian Barat dan
sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan yang pimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan.

e. bahwa turut sertanya anggota-anggota Perwakilan Daerah
dalam musyawarah tersebut sebagai wakil-wakil dari
berbagai partai politik, golongan adat dan golongan
fungsionil dalam masyarakat di Irian Barat adalah memenuhi
syarat-syarat untuk melaksanakan sistem musyawarah untuk
mufakat, khususnya untuk melaksanakan Penentuan
Pendapat Rakyat di Irian Barat.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara no.
XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan
Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia;

3. Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan
Nederland mengenai Irian Barat;

4. Peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong:

268

MEMUTUSKAN

Menyatakan:

1. Mendukung sepenuhnya segala usaha Pemerintah untuk
melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat
dalam rangka perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia
sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-
Undang Dasar 1945:

2. Menyetujui sepenuhnya prosedur dan cara-cara persiapan
dan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat
yang ditempuh oleh Pemerintah;

3. Berkeyakinan penuh bahwa hasil Penentuan Pendapat
Rakyat Irian Barat akan berupa ketentuan tetapnya wilayah
Irian Barat dalam lingkungan kekuasaan Republik Indonesia
sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Jakarta, 30 Mei 1960,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
GOTONG ROYONG PIMPINAN

Sekretaris Jenderal, Ketua,
ttd. ttd.

(Djoko Soemarjono SH) (H.A. Sjaichu)

269

Pada permulaan bulan Juni 1960, setelah dengan berhasil
memimpin Tim Konsultasi Pemerintah Pusat di Irian Barat,
Sudjarwo Condronegoro S.H. mengadakan perjalanan dinas ke
New York untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal P.B.B. U
Thant. Dalam rangka perjalanan tersebut ia singgah di Negeri
Belanda dan bertemu antara lain dengan Menteri Luar Negeri
Belanda Josep Luns.

Seperti halnya kepada Sekretaris Jenderal PBB U.Thant,
juga kepada Pemerintah Belanda diberitahukan mengenai
perkembangan terakhir di Irian Barat, tekad Pemerintah
Republik untuk melaksanakan PEPERA dalam bulan Juli 1969,
beserta rencana prosedur dan caranya. Baik Pemerintah
Belanda maupun Sekretaris Jenderal PBB menunjukkan adanya
cukup pengertian tentang rencana Pemerintah Republik
Indonesia dalam usaha melaksanakan Pepera beserta kesulitan-
kesulitannya yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Pemerintah Republik Indonesia.

Keterangan-keterangan yang diberikan oleh Sudjarwo
kepada Pemerintah Belanda amatlah penting, karena
Pemerintah Belanda pada waktu itu sedang menghadapi
pertanyaan-pertanyaan di Parlemen.

Setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan
persiapan penyelenggara Pepera rampung seluruhnya maka
dimulailah penyelenggaraan pelaksanaan Pepera di Irian Jaya.
Pepera dimulai tanggal 14 Juli 1969 di Kabuapten Merauke,
kemudian berturut-turut dilaksanakan di Kabupaten
Jayawijaya tanggal 16 Juli 1969, di Kabupaten Paniai tanggal 19
Juli 1969, di Kabupaten Fakfak tanggal 23 Juli 1969, di

270

Kabupaten Sorong tanggal 26 Juli 1969, di Kabupaten
Manokwari tanggal 29 Juli 1969, di Kabupaten Teluk
Cenderawasih tanggal 31 Juli 1969 dan berakhir pada tanggal
2 Agustus 1969 di Kabupaten Jayapura.303)

Proses pengambilan suara dalam Pepera (Penentuan Pendapat rakyat) tahun 1969
di Papua. (Sumber : Buku Trikora Pembebasan Irian Barat)

Dilihat dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan
oleh rakyat Irian Barat sebelumnya, maka pelaksanaan Pepera
hanya mengulangi pernyataan-pernyataan yang pernah
disampaikan tersebut. Ketika Pepera dilaksanakan maka
hasilnya sudah dapat ditebak. Hasil dari Pepera yang
dilaksanakan di 8 Kabupaten tersebut, semuanya memilih dan
menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Jaya tetap berada

303) Pelaksanaan Pepera secara lengkap lihat Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar
Perintis Irian Barat, Op. Cit, hal. 315 – 342 dan Bondan Soedharto dkk, Op. Cit, hal 104 –
113.

271

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil tersebut
disepakati dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan
semua yang hadir dalam rapat Pepera tersebut. Hasil Pepera ini
kemudian dibawa ke Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Irian Barat dan ke Sidang Umum PBB.304)

Tampak rakyat Irian Barat mendukung dilaksanakannya
Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969
(Sumber : Buku Trikora Pembebasan Irian Barat)

Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian
Barat pada tanggal 5 Agustus 1969 menerima Keputusan
Dewan Musyawarah Pepera. Keputusan sidang DPRD Provinsi
Irian Barat berisi :

304) Op. Cit, hal. 243.

272

a. Menerima baik dan menyambut gembira
penjelasan Menteri Dalam Negeri di muka Sidang
Istimewa DPRD Provinsi Irian Barat tentang hasil
pelaksanaan Pepera beserta follow up nya dibidang
otonomi pemerintahan dan pembangunan di Irian
Barat.

b. Mendukung dan memperkuat serta
mempertahankan keputusan sidang-sidang Dewan
Musyawarah Pepera yang menyatakan bahwa Irian
Barat merupakan bagian mutlak dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai
Merauke dan tidak dapat diganggu oleh siapapun.

c. Membersihkan tubuh pemerintahan dan lembaga
negara lainnya dari orang-orang yang akan
menggagalkan dan menyelewengkan kemenangan
Pepera serta menindak tegas mereka itu menurut hukum
yang berlaku agar pembangunan di Irian Barat segera
dilaksanakan sesuai dengan rencana pemerintah.305)

Pada Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969
dibicarakan tentang pelaksanaan dan hasil Pepera di Irian Jaya.
Akhirnya Sidang Umum PBB ini berhasil mengeluarkan
Resolusi, yaitu Resolusi nomor 2504. Resolusi ini menerima
hasil pelaksanaan Pepera di Irian Jaya dengan suara 84 setuju
dan 30 abstain, sedangkan yang menolak tidak ada. Dengan
keluarnya Resolusi nomor 2504 maka dunia internasional
(PBB) mensyahkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, termasuk Irian Jaya didalamnya.306

305 ) Dinas Sejarah Militer Kodam XVII/Cenderawasih, Op. Cit, hal. 131.
306) Op. Cit, hal. 244-245.

273

B. Pengakuan Dunia Internasional.

1. Resolusi PBB Nomor. 2504.

Sidang Umum PBB tanggal 19 Nopember 1969
membicarakan pelaksanaan hasil Pepera di Irian Jaya.
Akhirnya dalam Sidang Umum PBB tersebut berhasil
mengeluarkan Resolusi nomor 2504 atas pelaksanaan di
Irian Barat, dengan suara 84 setuju dan 30 abstain307).
Dalam Resolusi 2504 tersebut disebutkan bahwa: “Takes
note of the report of the Secretary General and
acknowledges with appreciation the fulfillment by the
Secretary General and his representative of the tasks
entrusted to them under the agreement of 15 August 1962
between the Republic of Indonesia and The Kingdom of
the Nederlands concerning West New Guinea (West
Irian)”308).

Terjemahan bebas : Hasil Rapat Paripurna ke-
1813, 19 Nopember 1969 sebagai berikut:
“..Mengamati/memperhatikan laporan Sekretaris Jenderal
dan mengakui dengan penuh penghargaan Sekretaris
Jenderal dan perwakilannya atas tugas-tugas yang
dipercayakan kepada mereka, di bawah persetujuan
tanggal 15 Agustus 1962 di antara Republik Indonesia dan
Kerajaan Belanda mengenai West Guinea (Irian Barat).

307) Lihat: UNTEA and UNRWI: United Nations Involvement in West New Guinea
During the 1960’s. Diakses pada 20 September 2008. Kutipan: Indonesia’s final
preparation for the assembly meetings have been described by several people, including
assemblly member. They allege that members were isolated beforehand in camps for
several weeks. Forbidden to contact friends and relatives and often under armed guard,
they were then subjected to a series of threads and bribes by the authorities to do exactly
as they were told.
308) Information Office Republic of Indonesia, op. cit., hlm. 54.

274

Menghargai bantuan apapun yang diberikan melalui Bank
Pembangunan Asia, melalui lembaga-lembaga PBB atau
melalui cara lain kepada pemerintah Indonesia dalam
upaya meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial di
Irian Barat”309).

Dengan demikian Resolusi Nomor 2504 merupakan
salah satu bukti dukungan dunia internasional (PBB)
terhadap kedaulatan, termasuk Irian Barat sebagai bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia310). Dapat
dipahami bahwa, pelaksanaan Pepera diterima oleh Sidang
Majelis Umum PBB dengan catatan. Artinya bahwa
masyarakat internasional menerima hasil Pepera yang
memutuskan bergabungnya Irian Jaya dalam NKRI.
Pembatalan terhadap Resolusi PBB adalah tidak mungkin,
karena apa yang dihasilkan sudah merupakan keputusan
yang bersifat final311).

Hakekatnya Resolusi PBB No. 2504 merupakan
penegasan pengakuan PBB atas yuridiksi Irian Jaya sebagai
bagian dari wilayah Indonesia. Oleh sebab itu setiap
kegiatan baik bersifat politik ataupun militer untuk
memisahkan Irian Barat (Papua) dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia, hal tersebut merupakan pengingkaran
terhadap hukum internasional yang berlaku312). Apalagi bila
ada sekelompok orang yang secara terorganisir
mengusulkan untuk melakukan jajak pendapat atau

309) United Nations Official Document, http://www.un.org.
310) Opcit, hal. 244-245.
311) Disjarahad, Bookleat, Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat 1969, Bandung,
2013, hal. 35.
312) R. Ridhani, Opcit, hal. 245.

275

referendum ulang di wilayah Irian Barat, maka ide tersebut
sungguh inskonstitusional, sangat tidak berdasar dan jelas
tidak mungkin dilakukan, karena secara de facto dan de
jure pada tahun 1969 rakyat Irian Barat telah
melaksanakan jajak pendapat/referendum melalui Pepera
dan telah memilih serta menetapkan dengan suara rakyat
Irian Barat secara bulat bahwa Irian Barat merupakan
bagian integral dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia313).

Akhirnya Sidang Umum PBB tanggal 19 November
1969 menyetujui hasil-hasil Pepera tersebut sehingga Irian
Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik
Indonesia314).

2. Joint Comimmunique Roma.

Resolusi PBB 2504 merupakan penegasan
pengakauan PBB atas kedaulatan Indonesia, termasuk Irian
Jaya di dalamnya. Karena itu setiap upaya untuk
memisahkan wilayah papua dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan penentangan terhadap
hukum internasional yang berlaku. Penentangan itu tentu
berkaitan dengan ide separatisme di Papua, yang nota
bene tidak satupun negara menyetujui gerakan
separatisme, dukungan dan persetujuan terhadap
seperatisme adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip
dan tujuan PBB.

313) Lebih jauh lihat: R. Ridhani, Opcit, hal. 243-247.
314) Sumberz; http://andreprikitiew.wordpress.com/2012/10/21/sejarah-indonesia-dan-
belanda/

276

Argumen yang dapat di tarik tentang penolakan
tuntutan pengulangan Pepera adalah : Pertama segi proses
Pepera secara administratif dijalankan sesuai dengan
prosedur yang di sepakati PBB, sesuai isi yang di sepakati.
Kedua Sejak resolusi PBB No.2504 (XXIV) Papua bukan
lagi wilayah sengketa dengan demikian tidak ada lagi pihak
manapun mencampuri kedaulatan Indonesia atas Papua.
Dan ketiga forum Majelis Umum PBB yang menyetujui
hasil Pepera merupakan state partis, keputusan yang telah
di ambil dalam forum tersebut315).

Oleh sebab itu terhadap Resolusi PBB Nomor 2504,
tindak lanjutnya yang dilakukan Indonesia tidak hanya
konsultasi dengan PBB dalam pelaksanaan Pepera dan
hasilnya tetapi juga selalu menyampaikan perkembangan
pelaksanaannya berdasarkan isi Persetujuan New York
kepada Belanda.

Dalam rangka itu suatu pertemuan bilateral antara
Indonesia dan Belanda telah di diselenggarakan di Roma
pada tanggal 20 dan 21 Mei 1969, kedua belah pihak
sepakat untuk mengeluarkan suatu Joint Communique
(Pernyataan Bersama) yang menggambarkan kesepakatan
yang dicapai oleh Indonesia dan Belanda mengenai Irian
Barat (Papua).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh
Menteri Luar Negeri Adam Malik dan mewakili
pemerintah Belanda adalah Menteri Luar Negeri Luns dan

315) Sumber: http://korem172.wordpress.com/2012/05/02/kembalinya-irian-barat-
kepangkuan-nkri/

277

Menteri Kerjasama Pembangunan Udink. Isi Pernyataan
Bersama tersebut antara lain menyatakan bahwa :

a. Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan kembali
niat Pemerintahnya untuk secara penuh melaksanakan
ketentuan-ketentuan Persetujuan New York 1962.
Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan kepada
Menteri-Menteri Belanda secara rinci mengenai
pengaturan-pengaturan yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia berkenaan dengan Act of Free
Choice di Irian Barat sesudah konsultasi secara
menyeluruh dan dengan persetujuan penuh lembaga-
lembaga perwakilan daerah di Irian Barat dan dengan
nasehat, bantuan, serta partisipasi Wakil Sekretaris
Jenderal PBB Duta Besar Ortiz Sanz dan para
pembantunya.

b. Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan kembali
posisi Pemerintah Indonesia bahwa karena masalah-
masalah teknis dan praktis, pelaksanaan Act of Free
Choice dengan sistim Indonesia yakni musyawarah,
adalah satu-satunya prosedur terbaik. Menteri Luar
Negeri Indonesia menjelaskan bahwa Irian Barat tetap
terbuka bagi para Pengamat dan Koresponden Asing.

c. Di bidang kerjasama ekonomi, disetujui bahwa Belanda
akan menyediakan dana yang diperlukan untuk
pelaksanaan proyek-proyek FUNDWI PBB. Proyek-
proyek transportasi udara pantai dan sungai di kawasan
Irian Barat harus menjadi prioritas utama. Kedua
negara juga akan menyampaikan segera kepada Bank
Pembangunan Asia suatu usulan proyek bantuan teknik

278

bagi Irian Barat berupa penyusunan suatu daftar
potensi ekonomi wilayah tersebut316).

Dengan demikian adanya pernyataan bersama
tersebut sudah kuat dan mengikat, serta mempunyai
jaminan hukum yang tetap dalam kerangka hubungan
internasional khususnya persahabatan RI dan Belanda.
Lebih-lebih setelah tahun 1965, hubungan RI-Belanda
sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari Belanda
kepada Indonesia baik melalui IGGI (Inter Governmental
Group for Indonesia) atau di luarnya.

316) R. Ridhani, Ibid,

279

280

Pelaksanaan penentuan nasib sendiri di Irian telah
dilakukan secara demokratis dan transparan dengan
melibatkan masyarakat Irian Barat melalui proses konsultasi
mengenai cara dan pemberian suara dalam Pepera tersebut.
Seluruh proses Pepera tersebut juga melibatkan partisipasi,
nasehat, dan bantuan PBB yang pada gilirannya mendapatkan
pengesahan dari masyarakat internasional.

Dengan demikian maka Pepera sebagai suatu
pelaksanaan penentuan nasib sendiri tidak cacat hukum.
Penafsiran Persetujuan New York secara sepihak dan keliru
serta upaya berbagai pihak untuk memutarbalikkan persepsi
Persetujuan New York mengharuskan penggunaan sistem
one man one vote jelas tidak berdasarkan hukum dan fakta
yang ada317).

317) Sumber: http://www.acehtraffic.com/2011/11/koordinator-tentara-opm-
tunggu-pk-pbb.html.

281

Terdapat kelompok-kelompok tertentu di dalam
maupun luar negeri yang tidak sepaham dengan hasil
persetujuan New York, Pepera maupun Resolusi PBB Nomor
2504. Ketidak sepahaman bukan hanya secara emosional akan
tetapi sudah mengarah kepada kegiatan politik dan separatis
bersenjata. Dalam berbagai kegiatannya sangat merugikan
Indonesia, di antaranya dalam bidang :

A. Taktis Militer.

Secara taktis militer kelompok yang tidak setuju Irian
Barat menjadi bagian dari Indonesia, berdampak pada lahirnya
TPN/OPM. Gerakan separatis OPM sejak tahun 1960-an aktif
menentang Indonesia. Namun ada sebagian aktivis OPM yang
telah sadar. Sebagaimana disampaikan oleh Lambertus Pekikir,
Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional OPM,
Rabu, 30 November 2011.

“Kami akui Papua masih milik Indonesia, jadi tidak
mungkin seseorang membuat gerakan atau melawan
negara. Menurut Lambertus, dengan masih berstatus
bagian dari NKRI, Papua tidak mudah digoyang atau
dijadikan negara sendiri318)”.

Hal senada disampaikan oleh Nick Messet, tokoh OPM
yang telah kembali kepangkuan Ibu Pertiwi, mengatakan
Berdasarkan Resolusi PBB Nomor 2504 yang menetapkan
Papua bagian dari Negara Indonesia. Oleh sebab itu
“Perlawanan bersenjata (OPM) akan sia-sia, tapi bila resolusi
ini tidak diubah, akan sama saja hasilnya. Saya bertemu dengan
petinggi di PBB, saya berjuang selama puluhan tahun, tapi apa

282

yang didapat, tidak ada, Papua itu sudah final di dalam
republik ini, perjuangan Papua menuju kemerdekaan hanya
menguras energi”319).

B. Strategis dan Politis.

Sementara itu belakangan ini tengah muncul kembali
permasalahan Irian Barat (Papua) di forum internasional, dan
tragisnya meminta bantuan negara-negara asing melalui LSM
dan lembaga-lembaga non pemerintahan lainnya. Mereka
menghendaki pembatalan hasil Pepera. Sedangkan secara
yuridis konstitusionil hal tersebut tidak mungkin.

Tuntutan mereka dengan alasan pada saat
penyelenggaraan Pepera prosedur yang dilakukan menyalahi
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian New York.
Kenyataan di Timor Timur dalam jajak pendapatnya
menunjukan bahwa walaupun terjadi keberatan tentang
penyelenggaraan jajak pendapat, ternyata PBB tetap pada
pendiriannya bahwa rakyat Timor-Timur telah memilih
untuk berpisah dengan Indonesia. Lebih lanjut pilihan ini
diakui oleh masyarakat internasional walaupun ada
keberatan-keberatan yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Hasil Pepera telah diterima oleh Majelis Umum PBB
dengan Resolusinya Nomor 2504 (XXIV) tertanggal 19
Nopember 1969, walaupun terdapat penyimpangan dari
Perjanjian New york. Penyimpangan yang dilakukan dalam
menentukan sistem act of free choice sah-sah saja mengingat
amandement terhadap perjanjian tidak harus selalu dalam

319). Ibid.

283

bentuk tertulis. Amandement terhadap perjanjian dapat
dilakukan secara lisan.

Kehendak atas pembatalan hasil Pepera yang dilakukan
oleh beberapa gelintir orang di Papua maupun di luar negeri
tidak dapat dilakukan pada saat ini. Apa yang dihasilkan
sudah merupakan keputusan final. Adalah mustahil untuk
meminta Pepera dibatalkan oleh Majelis Umurn PBB. Apa
yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB, terutama tentang
pengakuan terhadap wilayah suatu negara, tidak dapat
dibatalkan.

Harus juga dipahami, bahwa secara teknis yang dapat
meminta untuk meninjau kembali terhadap resolusi adalah
negara anggota atau alat-alat perlengkapan yang ada dalam
PBB. PBB merupakan organisasi dimana anggotanya adalah
negara. Tidak mungkin sebuah movement atau lembaga
swadaya masyarakat meminta peninjauan kembali atas
putusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Bahkan
untuk melakukan judicial review terhadap resolusi yang
dikeluarkan oleh PBB tidak dikenal.

Seorang ahli hukum internasional dari Inggris, ND
White, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa "There is
no established procedure in the UN Charter or in the Statute
of the ICJ for decisions of the organs of the UN to be
reviewed by the Court ..."7 Resolusi Majelis Umum PBB
mempunyai peran penting untuk menentukan berdiri
tidaknya sebuah negara atau penggabungan wilayah pada
suatu negara. Dalam konteks tersebut di atas resolusi yang
dikeluarkan oleh PBB untuk mengakui hasil Pepera harus

284

dianggap sebagai dokumen yang menentukan bahwa act off
ree choice telah dilakukan (walaupun dengan sistem
perwakilan) dan hasil Pepera diterima dengan baik sebagai
suatu hal yang final320)

Dalam perspektif hukum internasional Pepera yang
diselenggarakan pada tahun 1969, walaupun dalam
pelaksanaanya menyimpang dari yang diamanatkan dalam
New York Agreement, tetap mempunyai kekuatan hukum.
Pepera yang dihasilkan pada tahun 1969 tidak dapat
dibatalkan pada saat sekarang. Keinginan pihak-pihak
tertentu di Papua untuk memisahkan diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan mengatakan bahwa
Pepera yang dilakukan tidak sah tidak mempunyai argumen
yang kuat menurut hukum internasional .321) Kalaupun ada
keinginan untuk menjadikan Papua negara yang merdeka,
maka hal itu tidak dapat dilakukan dengan
mengargumentasikan bahwa Pepera harus dianggap batal
demi hukum.

C. Psikologis.

Dampak lainnya dengan kembalinya Irian Barat (Papua)
ke pangkuan ibu pertiwi, menimbulkan sejumlah
permasalahan sosial politis dan sejarah yang komplek dia
antaranya bersifat politis-etnologis, antropologis dan
sejarah.

320)http://underlaw98.tripod.com/status_yurldis_penentuan_pepera_dlm_hi.htm
320) Ibid.

285

Apabila ditinjau dari segi politis-etnologis, bahwa
berdasarkan perjanjian international 1896 yang diperjuangkan
oleh Prof. Van Vollen Houven (pakar hukum adat Indonesia)
di sepakati bahwa ”Indonesia” adalah bekas Hindia Belanda.
Sedangkan Irian Barat walaupun dikatakan oleh Belanda secara
kesukuan berbeda dengan bangsa Indonesia, tetapi secara sah
merupakan wilayah Hindia Belanda. Terdapat beberapa warga
negara asing yang aktif mempengaruhi gerakan-gerakan
separatisme melalui organisasi OPM, seolah mengingkari
dictum wilayah Hindia Belanda include Irian Barat sebagai
bagian dari Hindia Belanda. Permasalahan ini sangat
mempengaruhi baik secara politis-etnologis maupun psikologis
suku-suku di Irian Barat.

Ditinjau dari segi antropologi, bahwa bangsa Indonesia
yang asli adalah Homo Wajakensis dan Homo Soloensis yang
mempunyai ciri-ciri: kulit hitam, rambut keriting (ras
austromelanesoid) yang merupakan ciri ciri suku bangsa
Aborigin (Australia) dan ras negroid (Papua). Ciri-ciri fisik
tersebut memang demikian, namun dapat kita lihat dari ciri-
ciri fisik di Nusa Tenggara Timur dan Barat, bahwa
sinyalemen kesamaan ras austromelanesoid masih nampak.

Sedangkan dari segi sejarah , bahwa Konferensi Meja
Bundar tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda yang
dilakukan untuk mengatur penyerahan kedaulatan Indonesia,
ternyata diwarnai dengan usaha licik Belanda yang ingin terus
mempertahankan Irian Barat (Papua) dengan alasan
kesukuan. Akhirnya KMB memutuskan penyelesaian Irian
Barat akan ditentukan dalam masa satu tahun setelah
penyerahan kedaulatan melalui perundingan antara RIS

286

dengan Kerajaan Belanda322). Pengingkaran segi sejarah ini
merupakan benang merah terhadap lahirnya Trikora tanggal
19 Desember 1961. Sebab sejak tahun 1949 Belanda selalu
berupaya menghindari penyelesaian diplomasi terhadap
penyerahan Irian Barat.

322) Sumber: http://www.geschool.net/radenbagus/blog/post/view?id=19448
287

Pelaksanaan Penentuan
Pendapat Rakjat di daerah
Irian Barat sebagai realisasi dari
Persetudjuan New York
tanggal 15 Agustus 1962,
sebagai bentuk penjelesaian
dari perdjuangan TRIKORA
jang dilantjarkan oleh seluruh
rakjat Indonesia

Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri 1970)

288

1. AMIR MACHMUD (MENTERI DALAM NEGERI

1970)

Pelaksanaan Penentuan Pendapat
Rakyat di daerah Irian Barat sebagai
realisasi dari Persetujuan New York
tanggal 15 Agustus 1962, sebagai bentuk
penjelesaian dari perjuangan TRIKORA
yang dilantjarkan oleh seluruh rakyat
Indonesia, adalah peristiwa Nasional
yang besar dan patut dicantumkan dalam
lembaran sejarah kiranya usaha lanjutan perjuangan Bangsa
Indonesia untuk menegakkan dan mempertahankan keutuhan
Bangsa dan Negara seperti dikehendaki oleh Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, melalui
PEPERA yang dilaksanakan atas tanggung jawab Pemerintah

289

Indonesia sesuai dengan article XVII Persetujuan New York
serta huruf (e) dari Point of Understanding antara Pemerintah
Indonesia, Belanda dan pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa,
telah dapat diwujudkan dengan hasil yang baik.

Hasil yang telah dicapai secara bulat dan final itu, dimana
kehendak seluruh rakyat Irian Barat telah secara bulat
memutuskan untuk tetap dalam lingkungan Republik
Indonesia, adalah sesuai dengan kondisi-kondisi objektif yang
mempengaruhi, sesuai dengan tata-tertib pelaksanaan, prinsip
Demokrasi Pancasila musyawarah mufakat", serta tidak
bertentangan dengan Persetujuan New York. Ini berarti bahwa
dengan pelaksanaan PEPERA di Irian Barat dari tanggal 14 Juli
sampai dengan 2 Agustus 1969 yang berjalan dengan bebas,
tertib dan demokratis, serta selama itu dihadiri oleh wakil
Sekjen PBB, maka Republik Indonesia telah menghormati
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan
Nederland.

Oleh karena itu hasil Pelaksanaan PEPERA tersebut yang
merupakan sumbangan penting bagi terpeliharanya
perdamaian di Asia Tenggara yang merupakan syarat mutlak
bagi pelaksanaan pembangunan di Irian Barat, telah mendapat
dukungan dan diterima secara aklamasi Sidang Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Djakarta, Nopember 1970
Menteri Dalam Negeri

Amir Machmud

290