PEPERA

PENGESAHAN PERSETUJUAN DAN RESOLUSI MAJELIS
UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

PASAL I

Setelah persetujuan antara Indonesia dan Nederland
sekarang ini ditandatangani dan disyahkan oleh kedua belah
pihak, Indonesia dan Nederland akan bersama mengajukan
rencana resolusi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
mengandung ketentuan-ketentuan bahwa Majelis Umum
mencatat Persetujuan sekarang ini, memaklumi Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tugas-tugas yang
dipercayakan kepadanya dalam Persetujuan ini.

PENYERAHAN PEMERINTAHAN

PASAL II

Setelah resolusi termaktub dalam Pasal I diterima
Nederland akan menyerahkan pemerintahan di wilayah
tersebut kepada Badan Penguasa Sementara Perserikatan
Bangsa-Bangsa (United Nations Temporary Executive
Authority : UNTEA), dibentuk oleh dan dibawah jurisdiksi
Sekretariat Jenderal, pada saat tibanya Penguasa Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang diangkat sesuai dengan Pasal IV.

UNTEA selanjutnya akan menyerahkan pemerintahan
kepada Indonesia sesuai dengan Pasal XII.

PEMERINTAHAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

PASAL III

Untuk melancarkan penyerahan pemerintahan kepada
UNTEA setelah diterimanya resolusi oleh Majelis Umum,
Nederland akan mempersilakan Sekretaris Jenderal
mengirimkan seorang wakil untuk mengadakan musyawarah

191

singkat dengan Gubernur Nederland dari wilayah tersebut
sebelum Gubernur tersebut berangkat. Gubernur Nederland
akan berangkat sebelum kedatangan Penguasa Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

PASAL IV

Seorang Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
dapat diterima oleh Indonesia dan Nederland, akan diangkat
oleh Sekretaris Jenderal.

PASAL V

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kepala
pelaksana UNTEA, akan berkuasa penuh atas petunjuk-
petunjuk Sekretaris Jenderal untuk menjalankan pemerintahan
di wilayah tersebut selama jangka waktu pemerintahan UNTEA
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan sekarang ini.

PASAL VI

Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan
selama masa Pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mengenai pengibaran Bendera Indonesia dan Bendera
Nederland telah terdapat suatu pengertian bahwa hal tersebut
akan ditentukan antara Sekretaris Jenderal dan masing-masing
pemerintah yang bersangkutan dalam suatu persetujuan
(tersendiri).

PASAL VII

Sekretaris Jenderal akan menyediakan bagi UNTEA
pasukan-pasukan keamanan yang dipandang perlu oleh
Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan-pasukan
demikian itu terutama dimaksudkan untuk memperkuat posisi

192

Irian Barat yang telah ada, dalam tugasnya menjaga keamanan
dan ketertiban umum.

Korps Sukarelawan Irian Barat, yang pada saat tibanya
Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berhenti sebagai
bagian dari pada angkatan bersenjata Nederland, dan angkatan
bersenjata Indonesia di wilayah tersebut akan ditempatkan di
bawah kekuasaan dan diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal
untuk maksud yang sama. Penguasa Perserikatan Bangsa-
Bangsa sedapat mungkin akan menggunakan polisi Irian Barat
sebagai pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
menjaga keamanan dan ketertiban umum dan atas
kebijaksanaannya mempergunakan angkatan bersenjata
Indonesia. Angkatan bersenjata Nederland akan dipulangkan
secepat mungkin dan selama mereka berada di wilayah tersebut
akan ditempatkan di bawah pengawasan UNTEA.

PASAL VIII
Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan
laporan-laporan berkala kepada Sekretaris Jenderal tentang
aspek-aspek utama mengenai pelaksanaan Persetujuan ini.
Sekretaris Jenderal akan menyampaikan laporan-laporan
lengkap kepada Indonesia dan Nederland dan atas
kebijaksanaannya, dapat menyampaikan laporan kepada
Majelis Umum atau kepada semua anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

193

TARAF PERTAMA PEMERINTAHAN UNTEA

PASAL IX

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa secepat mungkin
akan mengganti pejabat-pejabat tertinggi Nederland yang
termaktub dalam lampiran A dengan pejabat bukan Nederland
bukan Indonesia selama taraf pertama pemerintahan UNTEA,
yang akan berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Penguasa
Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berwenang memperkerjakan
untuk sementara waktu semua pejabat-pejabat tertinggi
Nederland termaktub dalam lampiran A, yang bekerja pada
UNTEA, dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang
dapat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Sebanyak mungkin orang-orang Irian Barat akan
ditempatkan pada kedudukan-kedudukan administratife dan
teknis untuk mengisi jabatan-jabatan yang diperlukan,
selebihnya UNTEA akan berwenang memperkerjakan pegawai-
pegawai yang disediakan oleh Indonesia. Skala gaji yang telah
dipakai di Irian Barat akan dipertahankan (diteruskan).

PASAL X

Segera setelah menyerahkan pemerintahan kepada
UNTEA, UNTEA akan mengumumkan dan akan menerangkan
secara luas ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, dan
akan memberitahukan kepada penduduk perihal penyerahan
pemerintahan kepada Indonesia dan ketentuan-ketentuan bagi
pelaksanaan penentuan nasib sendiri seperti tertera dalam
Persetujuan sekarang ini.

194

PASAL XI
Sepanjang ada persesuaian dengan katan dan jiwa
persetujuan sekarang ini, perundang-undangan yang telah ada
akan tetap berlaku. UNTEA akan berkuasa mengaluarkan
perundang-undangan baru atau mengubahnya dalam jiwa
dalam rangka persetujuan sekarang ini. Dewan-Dewan
Perwakilan akan dikonsultasi sebelum dikeluarkannya Undang-
undang dan Peraturan-peraturan baru atau diubahnya Undang-
undang dan Peraturan-peraturan yang telah ada.

TARAF KEDUA
PASAL XII

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi
kebijaksanaan untuk menyerahkan pemerintahan seluruhnya
atau sebagian kepada Indonesia setiap waktu sesudah taraf
pertama pemerintahan UNTEA. Kekuasaan UNTEA akan
berakhir pada saat penyerahan kekuasaan pemerintahan
sepenuhnya kepada Indonesia.

PASAL XIII
Pasukan-pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
akan diganti dengan pasukan-pasukan keamanan Indonesia
sesudah taraf pertama pemerintahan UNTEA. Semua pasukan
keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditarik mundur pada
saat penyerahan pemerintahan kepada Indonesia.

195

PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PENENTUAN
NASIB SENDIRI

PASAL XIV

Setelah penyerahan tanggung jawab pemerintahan
sepenuhnya kepada Indonesia.

Undang-undang dan Peraturan-peraturan Nasional
Indonesia sebagai dasar akan berlaku di wilayah tersebut
dengan pengertian bahwa Undang-undang dan Peraturan-
peraturan itu sesuai dengan jaminan hak-hak serta kebebasan-
kebebasan dari penduduk menurut ketentuan-ketentuan
Persetujuan sekarang ini. Undang-undang dan Peraturan-
peraturan baru atau perubahan-perubahan pada Undang-
undang dan Peraturan-peraturan yang telah ada dapat
dijalankan menurut jiwa Persetujuan ini. Dewan-Dewan
Perwakilan akan dikonsultasi sepenuhnya.

PASAL XV

Setelah penyerahan kekuasaan pemerintahan
sepenuhnya kepada Indonesia, ialah mempergiat lebih lanjut
pendidikan rakyat, pemberantasan buta huruf, kemajuan
perkembangan sosial, kebudayaan, dan ekonomi. Sesuai
dengan praktek-praktek di Indonesia dewasa ini akan dilakukan
pula usaha-usaha untuk mempercepat ikut sertanya rakyat
didalam pemerintahan daerah melalui pemilihan berkala. Tiap
aspek yang bertalian dengan perwujudan kebebasan memilih
akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Persetujuan ini.

196

PASAL XVI

Pada saat penyerahan tanggung jawab pemerintahan
sepenuhnya kepada Indonesia sejumlah pegawai ahli
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dianggap mencukupi oleh
Sekretaris Jenderal sesudah berkonsultasi dengan Indonesia,
akan ditunjuk untuk tetap tinggal dimana saja kewajiban
mereka memerlukannya. Sebelum kedatangan Wakil
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan ikut serta pada saat yang
wajar dalam mengadakan usaha-usaha penentuan nasib sendiri,
kecuali bilamana Indonesia dan Sekretaris Jenderal dapat
bersetuju bahwa mereka akan menjalankan pekerjaan ahli yang
lainnya. Mereka akan bertanggung jawab pada Sekretaris
Jenderal mengenai pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka.

PASAL XVII

Indonesia akan mempersilakan Sekretaris jenderal
mengangkat seorang Wakil, yang bersama dengan Staf, yang
antara lain terdiri dari pegawai-pegawai tentara dalam Pasal
XVI, akan melaksanakan kewajiban Sekretaris Jenderal untuk
member nasehat, membantu dan ikut serta dalam usaha-usaha
untuk perwujudan kebebasan memilih yang merupakan
tanggung jawab Indonesia.

Sekretaris Jenderal pada waktu yang wajar akan
mengangkat seorang Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa agar ia
dengan Stafnya dapat menjalankan kewajiban-kewajiban
mereka satu tahun sebelum tanggal penentuan nasib sendiri.
Penambahan Staf yang sekiranya dipandang perlu oleh Wakil
Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ditentukan oleh Sekretaris
Jenderal setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia.
Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Stafnya akan

197

mempunyai kebebasan bergerak yang sama seperti yang
diberikan kepada-kepada pegawai-pegawai yang disebut
dalam Pasal XVI.

PASAL XVIII

Indonesia, dengan bantuan dan ikut sertanya Wakil
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Stafnya, akan mengadakan
usaha-usaha untuk memberi kesempatan kepada rakyat
wilayah tersebut untuk melaksanakan kebebasan memilih.
Usaha-usaha tersebut akan mencakup :

a. Konsultasi (Musyawarah) dengan Dewan-Dewan
Perwakilan mengenai prosedur dan cara-cara yang
pantas dianut untuk mengetahui kebebasan pernyataan
kehendak rakyat.

b. Penentuan tanggal yang pasti untuk pelaksanaan
kebebasan memilih dalam jangka waktu yang
ditetapkan oleh Persetujuan sekarang ini.

c. Perumusan pernyataan-pernyataan sedemikian
rupa agar penduduk dapat menentukan, pertama :
pakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia
atau, kedua : apakah mereka ingin memutuskan
hubungan mereka dengan Indonesia.

d. Hak pilih semua dewasa, pria dan wanita bukan
warga negara asing, yang merupakan penduduk pada
waktu penandatanganan Persetujuan dan pada waktu
persetujuan dan penentuan nasib sendiri, untuk ikut
serta dalam perwujudan penentuan nasib sendiri yang
akan dilaksanakan sesuai dengan praktek internasional,
termasuk penduduk-penduduk yang pergi sesudah 1945

198

dan kembali kedaerah itu untuk bertempat tinggal lagi
setelah berakhirnya Pemerintahan Nederland.

PASAL XIX

Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melaporkan
kepada Sekretaris Jenderal tentang usaha-usaha yang telah
disiapkan untuk perwujudan kebebasan memilih.

PASAL XX

Perwujudan penentuan nasib sendiri akan dilaksanakan
sebelum akhir tahun 1969.

PASAL XXI

1. Setelah pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri,
Indonesia dan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan
menyampaikan laporan-laporan terakhir kepada Sekretaris
Jenderal yang kemudian akan melaporkan kepada Majelis
Umum tentang pelaksanaan perwujudan penentuan nasib
sendiri serta hasil-hasilnya.

2. Pihak-pihak pada persetujuan sekarang ini akan
mengakui dan menanti hasil-hasil perwujudan penentuan nasib
sendiri itu.

HAK-HAK PENDUDUK

PASAL XXII

1. UNTEA dan Indonesia akan menjamin sepenuhnya hak-
hak Penduduk daerah tersebut, termasuk hak-hak bebas bicara,
bebas bergerak dan hak berkumpul dan bersidang. Hak-hak ini
akan mencakup hak-hak penduduk wilayah yang telah ada
pada waktu penyerahan dari UNTEA.

199

2. UNTEA akan mengoper janji-janji Nederland yang telah
ada mengenai konsensi-konsensi dan hak-hak milik.

3. Setelah Indonesia mengambil alih pemerintahan,
Indonesia akan mengoper janji-janji tersebut yang tidak
bertentangan dengan kepentingan dan perkembangan
ekonomi rakyat wilayah tersebut. Suatu panitia bersama
Indonesia Nederland akan dibentuk setelah penyerahan
pemerintahan pada Indonesia untuk mempelajari sifat
konsensi-konsensi dan hak-hak milik tersebut di atas.

4. Selama pemerintahan UNTEA aka nada kebebasan
bergerak bagi orang-orang sipil yang berkewarganegaraan
Indonesia dan Nederland keluar masuk wilayah itu.

PASAL XXIII

Lowongan-lowongan dalam dewan-dewan perwakilan
disebabkan keberangkatan warganegara-warganegara
Nederland atau karena sebab- sebab lain, akan diisi secara
wajar dan sesuai dengan perundang-undang yang ada dengan
jalan pemilihan atau pengangkatan oleh UNTEA. Dewan-
dewan perwakilan akan dikonsultasi sebelum pengangkatan
wakil-wakil baru.

SOAL-SOAL KEUANGAN

PASAL XXIV

1. Defisit-defisit dalam anggaran belanja dari wilayah
selama pemerintahan UNTEA akan dibagi rata antara Indonesia
dan Nederland akan dikonsultasi oleh Sekretaris Jenderal
dalam mempersiapkan anggaran belanja UNTEA, dan hal-hal
keuangan lainnya yang bersangkutan dengan kewajiban-
kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan persetujuan

200

sekarang ini, namun Sekretaris Jenderal berwenang
memberikan keputusan terakhir.

2. Kedua belah pihak dari persetujuan sekarang ini akan
membayar kembali kepada Sekretaris Jenderal semua
pengeluaran yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
berdasarkan persetujuan ini dan akan menyediakan uang muka
secukupnya untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban Sekretaris
Jenderal. Kedua belah pihak dari persetujuan ini akan membagi
rata pembayaran kembali tersebut di atas dengan pengeluaran-
pengeluaran uang muka tersebut.

PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN

PERSETUJUAN-PERSETUJUAN TERDAHULU

PASAL XXV

Persetujuan sekarang ini akan berlaku lebih kuat dari
pada setiap perjanjian terdahulu mengenai wilayah Irian Barat.
Perjanjian-perjanjian dan Persetujuan terdahulu mengenai
wilayah Irian Barat oleh karenanya dapat dibatalkan atau
disesuaikan menurut keperluan untuk diselaraskan dengan
ketentuan-ketentuan Persetujuan sekarang ini.

KELONGGARAN DAN KEKEBALAN

PASAL XXVI

Untuk pelaksanaan Persetujuan sekarang ini, Indonesia
dan Nederland akan menjalankan ketentuan-ketentuan yang
termaktub dalam Konvensi mengenai Kelonggaran dan
Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Teristimewa penguasa
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diangkat menurut Pasal IV
dan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diangkat menurut
Pasal XVII, akan mendapat Kelonggaran dan Kekebalan seperti

201

yang dicantumkan di dalam Pasal XIX dari Konvensi mengenai
Kelonggaran dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

RATIFIKASI
PASAL XXVII
1. Persetujuan sekarang ini akan diratifikasikan menurut
prosedur-prosedur konstitusionil dari pada kedua belah pihak
yang mengadakan Persetujuan.
2. Piagam-piagam ratifikasi akan ditukar selekas mungkin
di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh wakil-wakil
tetap dari kedua belah pihak di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
selanjutnya akan membuat berita acara dari penukaran piaga
ratifikasi tersebut dan akan menyampaikan turunan yang
disyahkan kepada masing-masing pihak.
WAKTU MULAI BERLAKUNYA PERSETUJUAN
PASAL XVIII
1. Persetujuan sekarang ini mulai berlaku pada tanggal
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima resolusi
sepanjang tertera di Pasal I dari Persetujuan sekarang ini.
2. Pada saat berlakunya, Persetujuan sekarang ini akan
dicatat oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
menurut Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

202

NASKAH RESMI

PASAL XXIX

Naskah resmi Persetujuan sekarang ini telah disusun
dalam bahasa Inggris. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia
dan Nederland akan dipertukarkan antara kedua belah pihak,
demi untuk penyaksian segala itu maka wakil-wakil berkuasa
penuh yang bertandatangan di bawah ini dan yang diberi
wewenang lengkap oleh masing-masing pemerintahannya
menandatangani Persetujuan sekarang ini. Dibuat di Markas
Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, pada hari kelima
belas bulan Agustus 1962 dalam tiga ganda kembar,
diantaranya satu ganda disampaikan kepada Sekretaris Jenderal
dan selebihnya disampaikan kepada pemerintah masing-masing
pihak yang mengadakan Persetujuan ini.

Ttd Ttd

Subandrio J. Herman Van Roijen
Untuk Republik Indonesia Untuk Kerajaan Nederland

ttd
C.W.A. Schurmann
Untuk Kerajaan Nederland 243)

243) Ismail dkk, Op. Cit, hal. 71-79.

203

Pokok-pokok dari isi Persetujuan New York tersebut
adalah :

a. Belanda akan menyerahkan pemerintahan di
Irian Barat kepada Badan Penguasa Sementara PBB
(UNTEA) yang dibentuk oleh dan dibawah juridiksi
Sekjen PBB.

b. Seorang penguasa PBB, yang dapat diterima
oleh Indonesia dan Belanda, akan diangkat oleh Sekjen
PBB.

c. Penguasa PBB sebagai kepala pelaksana UNTEA
akan berkuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan
di Irian Barat selama jangka waktu pemerintahan
UNTEA.

d. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum
di wilayah Irian Barat akan disediakan bagi UNTEA
pasukan-pasukan keamanan yang dipandang perlu
oleh Penguasa PBB. Korps Sukarelawan Irian Barat yang
pada saat tibanya penguasa PBB akan berhenti sebagai
bagian dari Angkatan Bersenjata Belanda. Angkatan
Bersenjata Indonesia di wilayah Irian Barat akan
ditempatkan dibawah kekuasaan dan diperuntukkan
bagi Sekjen PBB. Angkatan Bersenjata Belanda akan
dipulangkan secepat mungkin dan selama mereka
berada di wilayah Irian Barat akan ditempatkan
dibawah penguasaan UNTEA.

e. Penguasa PBB secepat mungkin akan mengganti
pejabat-pejabat tertinggi Belanda dengan pejabat-
pejabat bukan Belanda dan bukan Indonesia selama

204

taraf pertama pemerintahan UNTEA yang akan
berakhir pada tanggal 1 Mei 1963.

f. Pasukan-pasukan keamanan PBB akan diganti
dengan pasukan-pasukan keamanan Indonesia sesudah
taraf pertama pemerintahan UNTEA. Semua pasukan
keamanan PBB ditarik mundur pada saat penyerahan
pemerintahan kepada Indonesia.

g. Indonesia dengan bantuan PBB akan
mengadakan usaha untuk memberi kesempatan kepada
rakyat wilayah Irian Barat untuk melaksanakan
kebebasan memilih, dan perumusan pernyataan-
pernyataan sedemikian rupa agar penduduk dapat
menentukan ingin tetap bergabung dengan Indonesia
atau ingin memutuskan hubungan dengan Indonesia.

h. Perwujudan penentuan nasib sendiri bagi
penduduk di wilayah Irian Barat akan dilaksanakan
sebelum akhir tahun 1969.

i. Anggaran Belanja Pemerintahan UNTEA yang
akan dipikul bersama, dibagi rata antara Indonesia dan
Belanda.244)

Menindaklanjuti persetujuan tersebut, pada tanggal 16
Agustus 1962 Presiden/Panglima Tertinggi APRI/Panglima
Besar Komando Pembebasan Irian Barat mengeluarkan
perintah, yang berbunyi :

244) R. Ridhani, Op. Cit, hal. 224-226.

205

PERINTAH
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik
Indonesia, Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan
Irian Barat.

Tentang
Penghentian permusuhan Belanda Indonesia
I. Berdasarkan persejutuan Republik Indonesia dan Belanda
yang ditandatangani di New York pada tanggal 15 Agustus 1962
pukul 21.00 GMT, permusuhan dihentikan pada tanggal 18 Agustus
1962 pukul 00.01 GMT atau tanggal 18 Agustus 1962 pukul 09.31
waktu Irian Barat.
II. Perintah.
1. Hentikan tembak menembak dan permusuhan mulai
tanggal 18 Agustus 1962 pukul 09.31 waktu Irian Barat.
2. Adakan konsolidasi kedalam dan tetap waspada.
3. Siapkan diri untuk menerima perintah lebih lanjut untuk
tugas-tugas baru di Irian Barat.
III. Dengan ini disertakan kutipan perintah Belanda kepada
pasukannya.
IV. Selesai.

Jakarta, 16 Agustus 1962
Presiden/Panglima Tertinggi APRI
Panglima Besar Komando Tertinggi

Pembebasan Irian Barat

Ttd
SOEKARNO 245)

245) Dinas Sejarah Militer Kodam XVII/Cenderawasih, Op. Cit, hal. 125-126.

206

Berdasarkan perintah tersebut, pada tanggal 25 Agustus
1962 Panglima Komando Mandala Mayjen Soeharto
mengeluarkan perintah penghentian permusuhan dengan
Belanda, yang berbunyi :

KOMANDO MANDALA
PEMBEBASAN IRIAN BARAT

PERINTAH

Mengingat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi
APRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian

Barat tanggal 16 Agustus 1962
tentang :

Penghentian Permusuhan Belanda-Indonesia.
I. Diperintahkan kepada :

seluruh pasukan yang termasuk slagorde Mandala
Pembebasan Irian Barat yang berada di Irian Barat.

untuk :
a. Mentaati dan melaksanakan dengan penuh keinsyafan

dan tanggung jawab perintah Presiden/Panglima
Tertinggi APRI/Panglima Besar Komando Tertinggi
Pembebasan Irian Barat tentang penghentian
permusuhan Belanda-Indonesia.
b. Mengadakan kontak dengan perwira-perwira peninjau
PBB terdekat yang disertai perwira-perwira penghubung
dari pihak Indonesia, yaitu :

207

1. Brigjen Achmad Wiranata Kusumah.

2. Kolonel Udara Dewanto.

3. Letkol Pelaut Nizam Zachman.

II. Perbekalan akan segera diterjunkan oleh pesawat PBB di
daerah dropping zone baru setelah ada hubungan.

III. Selesai.

Dikeluarkan di :

Komando Mandala Pembebasan Irian
Barat Pada tanggal : 25 Agustus 1962

PANGLIMA

ttd

SOEHARTO

MAYOR JENDERAL TNI 246)

Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam
rangka penyelesaian Irian Barat didukung oleh lembaga-
lembaga pemerintah lainnya. Pada tanggal 25 Agustus 1962
Dewan Pertahanan Nasional mengadakan musyawarah di
Istana Bogor. Dalam musyawarah tersebut Dewan Pertahanan
Nasional secara bulat memutuskan membenarkan dan
menyetujui kebijakan yang diambil oleh Presiden dalam
penyelesaian masalah Irian Barat. Demikian pula dengan
kabinet yang melaksanakan sidang paripurna pada tanggal 28
Agustus 1962, menyetujui kebijakan Presiden Soekarno
tersebut. Pada tanggal 1 September 1962 Musyawarah

246) Ismail dkk, Op. Cit, hal. 70.

208

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR)
juga menyetujui dan memberikan kepercayaan penuh terhadap
kebijakan Presiden dalam penyelesaian masalah Irian Barat.247)

Dalam rangka penyelesaian masalah-masalah dibidang
militer, terutama tentang penarikan pasukan Belanda dari Irian
Barat, pemerintah Indonesia mengirim 3 orang personel untuk
duduk dalam Komisi Militer PBB di New York. Ketiga personel
tersebut adalah Brigjen A. Tahir, Kolonel (P) Machmud
Subarkah dan Kolonel (Pnb) Rusmin Nuryadin.248)

Walaupun persetujuan perdamaian antara Indonesia
dan Belanda telah ditandatangani, penghentian permusuhan
telah diperintahkan oleh Panglima Tertinggi APRI dan telah
ditaati oleh pasukan Indonesia, namun kenyataannya Belanda
masih tetap melakukan patrol-patroli. Dengan demikian belum
ada kepastian kapan Belanda akan menarik pasukannya dari
Irian Barat. Melihat kenyataan seperti itu, Komando Mandala
masih menganggap perlu untuk tetap siaga dan waspada guna
mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai.

Pada tanggal 28 Agustus 1962, Panglima Mandala
Mayjen Soeharto mengeluarkan gagasan strategis baru , yaitu :

a. Kebijaksanaan pelaksanaan Strategi sampai 1
Oktober 1962 adalah :

1) Menghentikan semua infiltrasi ke daratan
Irian Barat.

247) Ibid, hal. 281-282.
248) Ibid, hal. 282.

209

2) Merencanakan dan mempersiapkan
perebutan sasaran terbatas.

3) Merencanakan dan mempersiapkan
penyelenggaraan penambahan untuk pasukan-
pasukan yang telah didaratkan/diterjunkan.

4) Mengkonsolidasikan dan mempersiapkan
pasukan yang berada di daratan Irian Barat untuk
tugas penguasaan wilayah.

b. Kebijaksanaan pelaksanaan strategis setelah 1
Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963 yaitu :

1) Mengkonsolidasikan keamanan dalam
negeri untuk menghadapi offensive Belanda
dengan dalih lalu lintas bebas.

2) Merencanakan dan melaksanakan operasi
penguasaan wilayah daratan Irian Barat.

3) Mempersiapkan unsur-unsur Kodam,
Kodamar, Korud, Komisariat Kepolisian dan
Pemerintahan Sipil serta alat-alat kekuasaan RI
lain untuk mengawasi penyerahan administrasi
pemerintahan dari Pemerintahan Sementara PBB
kepada Indonesia.

c. Kebijaksanaan pelaksanaan strategis setelah
tanggal 1 Mei 1963, yaitu :

1) Menegakkan kekuasaan RI.

2) Memajukan kesejahteraan lahir dan
bathin bagi rakyat Irian Barat.

210

3) Mengamankan pelaksanaan hak
menentukan nasib sendiri sebagai hasil
persetujuan resmi yang menguntungkan
perjuangan rakyat Indonesia.249)

Panglima Mandala Mayjen Soeharto pada tanggal 3
September 1962 mengeluarkan Petunjuk Operasi Brajamusti. Isi
dari Petunjuk Operasi ini adalah :

a. Menyiapkan suatu kesatuan tempur untuk
menghadapi kemungkinan Belanda tidak mentaati
perjanjian.

b. Merebut dan menduduki sasaran terbatas atau
sasaran antara Sorong untuk dijadikan pangkalan lebih
depan.250)

Sebagai tindak lanjut dari Petunjuk Operasi Brajamusti
tersebut, pada tanggal 18 September 1962 keluarlah Perintah
Operasi Brajamusti. Berdasarkan Perintah Operasi tersebut,
sasaran terbatas adalah Sorong dan hari “H” nya adalah tanggal
28 September 1962. Sementara itu kekuatan Armada Tugas
Amphibi-17 (ATA-17) ditarik ke garis belakang untuk
konsolidasi. Sebagai pengganti satuan tersebut dibentuk ATA-
19 sebagai unsur pemukul dalam operasi. Diwaktu Komando
Mandala sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan Operasi
Brajamusti, tiba-tiba Belanda mengumumkan secara resmi
rencana penarikan pasukannya dari Irian Barat secara bertahap

249) R. Ridhani, Op. Cit, hal. 226-227.
250) Ibid, hal. 227.

211

dan akan selesai pada bulan Nopember 1962. Dengan
demikian Operasi Brajamusti tidak jadi dilaksanakan.251)

Dalam rangka pengamanan keadaan, pada tanggal 31
Oktober 1962 keluarlah Petunjuk Operasi Sadar, yang berisi :

a. Untuk pengamanan pelaksanaan persetujuan
pada 31 Desember 1962 dengan penurunan bendera
Belanda dan penaikan bendera Indonesia di daratan
Irian Barat. Ini berarti berakhirnya secara resmi
kekuasaan Belanda di wilayah Irian Barat.

b. Pengamanan unsur-unsur pemerintahan dalam
melakukan tugas pengawasan di wilayah Irian Barat.252)

Sebagai petunjuk pelaksanaan dari operasi ini keluarlah
Perintah Operasi tanggal 5 Januari 1963, yaitu tentang
persiapan menghadapi penyerahan administrasi pemerintahan
Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei
1963.Operasi ini juga bertugas melaksanakan operasi-operasi
bakti dalam rangka menanamkan kesadaran mental kepada
penduduk setempat.253)

B. Pemerintahan UNTEA (United Nations Temporary
Executive Authority )

Sesuai dengan Persetujuan New York, Belanda
menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada PBB.
Untuk maksud tersebut, PBB membentuk Badan Pemerintahan
Sementara PBB, yaitu United Nations Temporary Executive

251) Ibid, hal. 228.
252) Ibid.
253) Ibid.

212

Authority, disingkat UNTEA. Pada tanggal 1 Oktober 1962
berlangsunglah secara resmi penyerahan kekuasaan dari
Pemerintahan Belanda kepada UNTEA. UNTEA dikepalai oleh
seorang Administrator PBB yang diangkat oleh Sekretaris
Jenderal PBB dengan persetujuan dari Pemerintah Indonesia
dan Belanda. Sesuai dengan petunjuk Sekretaris Jenderal PBB,
Administrator tersebut menjalankan pemerintahan di Irian
Barat untuk jangka waktu satu tahun. Administrator UNTEA
yang pertama semula ditunjuk Ellsworth Bunker, tetapi yang
bersangkutan tidak bersedia. Kemudian Sekretaris Jenderal PBB
menunjuk Rolz Bennet sebagai Administrator UNTEA. Rolz
Bennet tidak lama menjabat sebagai Administrator UNTEA dan
kemudian digantikan oleh Dr. Djalal Abdoh, dari Iran. Dr.
Djalal Abdoh memegang jabatan ini sampai berakhirnya
pemerintahan UNTEA di Irian Barat.254)

Sementara itu di Jakarta diadakan pula persiapan-
persiapan, seperti pengangkatan Menteri Luar Negeri
Subandrio sebagai Wakil Perdana Menteri Urusan Irian Barat.
Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden No.
54/PM.PS-1962, tanggal 11 September 1962. Sebagai wakilnya
diangkat Sudjarwo Tjondronegoro, S.H., dengan kedudukan
sebagai kepala Perwakilan RI di Kotabaru.255)

254) Bondan Soedharto dkk, Op. Cit, hal. 95.
255) R.Z. Leirissa dkk, Op. Cit, hal. 58.

213

Sosok Soedjarwo Tjondronegoro S.H pembantu khusus
Menlu Urusan Irian Barat. (Sumber : Buku 25 Tahun Trikora)

214

Tugas pokok dari UNTEA adalah :

1. Menerima penyerahan pemerintahan atas
wilayah Irian Barat dari pihak Belanda.

2. Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di
Irian Jaya selama satu masa tertentu.

3. Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat
kepada pihak Republik Indonesia.256)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Irian Barat,
UNTEA wajib melaksanakan tugas-tugas :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban umum
(Maintaining Law and Order).

2. Mengumumkan dan menerangkan secara luas
ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Indonesia dan
Belanda serta memberitahukannya kepada penduduk
Irian Barat mengenai penyerahan pemerintahan kepada
pihak Indonesia dan mengenai ketentuan-ketentuan
penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam
Persetujuan New York.257)

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya UNTEA berwenang
menetapkan peraturan baru atau mengubah peraturan yang
sudah ada sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
kepadanya. Selain itu, UNTEA juga berwenang mengeluarkan
paspor bagi penduduk Irian Barat yang membutuhkannya.258)

256) Bondan Soedharto dkk, Loc. Cit.
257) R. Ridhani, Op. Cit. hal. 230.
258) Ibid.

215

Pemerintahan UNTEA di Irian Barat hanya untuk
beberapa bulan sehingga susunan organisasi dan tata kerja
UNTEA hanya meneruskan susunan organisasi dan tata kerja
Nederlands Nieuw Guinea dulu. Dengan demikian
pemerintahan pada masa UNTEA tetap seperti sebelumnya,
yaitu dibagi atas 8 departemen. Masing-masing departemen
dipimpin oleh seorang Direktur. Adapun departemen-
departemen tersebut adalah :

a. Dinas Urusan Kebudayaan/Departement of
Cultural Affairs (Including Education).

b. Dinas Urusan Ekonomi /Departement of Economic
Affairs

c. Dinas Kesehatan /of Public Health.

d. Dinas Pekerjaan Umum/Departement of Public
Works.

e. Dinas Urusan Sosial dan Justisi/Departement of
Social Affairs and Justice.

f. Dinas Lalu Lintas, Pengangkutan dan
Tenaga/Departement of Communication,
Transport and Energy.

g. Dinas-dinas Pemerintahan Umum/Governmental
Departments.

h. Dinas Urusan Dalam Negeri/Departement of
Internal Affair.

i. Dinas Urusan Keuangan/Departement of Finance.

216

j. Kantor Penerangan dan Siaran/Departement of
Informatian.

k. Gubernur/Administrator.259)

Sebagai pelaksanaan tugas sehari-hari Administrator
UNTEA dibantu oleh sebuah Goverments Secretariat, sama
seperti masa Belanda. Selain itu terdapat 6 Divisi, yang
dipimpin oleh Divisional Commisioner (Resident). Divisi terdiri
atas beberapa Sub Divisi dan Distric. Untuk keperluan
pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, UNTEA
membawa Angkatan Kepolisian peninggalan Belanda yang
mayoritas berasal dari penduduk Irian Barat (West Papua).
Untuk memperkuat Angkatan Kepolisian ini, PBB menyiapkan
suatu pasukan yang diberi nama United Nations Security Forces
(Pasukan Keamanan PBB), yang disingkat dengan UNSF.
Pasukan UNSF ini berasal dari tentara Pakistan, Angkatan
Udara Amerika Serikat dan Kanada.260) Setelah UNTEA
terbentuk pemerintah Indonesia membentuk sebuah panitia
kecil sebagai penghubung Komando Mandala dengan UNSF.
Kemudian para sukarelawan Indonesia yang telah berada
dalam kantong-kantong di Irian Barat dijadikan sebagai bagian
dari UNSF.261)

Mulai sejak 1 Oktober 1962 berlangsunglah
pemerintahan UNTEA di Irian Barat dibawah pimpinan
Administrator Jose Rolz Bennet, dan tidak lama kemudian
digantikan oleh Dr. Djalal Abdoh. Mulai hari itu pula di Irian

259) Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Op. Cit, hal. 267.
Bandingkan dengan sumber lain, R. Ridhani, Ibid, hal. 231.
260) Loc. Cit.
261) R.Z. Leirissa dkk, Op. Cit, hal. 58-59.

217

Barat bendera PBB berkibar berdampingan dengan bendera
Belanda. Secara berangsur-angsur Administrator UNTEA
mengganti pejabat-pejabat tinggi Belanda dengan pejabat-
pejabat berkebangsaan lain, seperti para Director, Divisional
Commissioner, Police Commander, dan Resident. Namun
UNTEA masih tetap memperkerjakan 11 orang Belanda dalam
bidang ekonomi, keuangan, kesehatan, dan pemerintahan
dalam negeri. Penduduk Irian Barat yang telah bekerja dibidang
administrasi dan teknis tetap dipergunakan oleh UNTEA. Untuk
mengisi berbagai jabatan pemerintahan, seperti pengadilan,
kejaksaan, perhubungan, telepon dan lain-lain, UNTEA
menempatkan tenaga-tenaga dari pemerintah Republik
Indonesia.262)

Pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda
diturunkan dan sebagai penggantinya dinaikkan bendera
Indonesia yang berdampingan dengan bendera PBB. Mulai saat
itu bendera Merah Putih berkibar bersama bendera PBB di Irian
Barat. Untuk memudahkan dan memperlancar penyerahan
Irian Barat kelak kepada pemerintahan Indonesia, pada tiap-
tiap departemen dan divisi, UNTEA menempatkan pejabat-
pejabat Indonesia sebagai Deputy Director dan Deputy
Resident. Secara berangsur-angsur pegawai bangsa Belanda
meninggalkan Irian Barat, dan pada bulan Maret 1963 semua
jabatan dalam pemerintahan UNTEA telah berada ditangan
bangsa Indonesia. Namun demikian jabatan-jabatan tertentu

262) Op. Cit, hal. 232-231. Sumber lain menyebutkan bahwa pemerintahan UNTEA
mulai di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1962. Lihat, Dinas Sejarah Militer Kodam
XVII/Cenderawasih, Op. Cit, hal. 127.

218

dan vital masih dipegang oleh petugas PBB bangsa lain sampai
berakhirnya masa tugas UNTEA di Irian Barat.263)

Pemerintahan UNTEA di Irian Barat secara umum dapat
berjalan dengan lancar, tenang dan damai. Hal ini dapat
terlaksana karena adanya kerjasama yang baik dari pihak-pihak
yang terlibat disana. Keberhasilan UNTEA tersebut dapat
dilihat dari hasil-hasil yang telah dicapai, seperti semua dinas-
dinas umum berjalan dengan lancar, keamanan dan ketertiban
terpelihara, stabilitas perekonomian tetap terpelihara dengan
tersedianya yang cukup barang-barang penting kebutuhan
masyarakat serta selesainya berbagai proyek umum (rumah
sakit, dermaga, sekolah, pusat penelitian pertanian,
penyimpanan air minum, gedung perwakilan rakyat, perluasan
jalan dan lapangan terbang).264)

Namun demikian, UNTEA sebagai pemerintahan yang
baru tidak jarang menghadapi kesulitan-kesulitan. Beberapa
insiden dan demontrasi semasa pemerintahan UNTEA ini juga
pernah terjadi. Hal ini terjadi tidak terlepas dari rencana
Belanda semasa berkuasa melaksanakan Dekolonisasi dan
Papuanisasi. Pada tanggal 1 Desember 1962 Belanda
membentuk Negara Papua, lengkap dengan Polisi Papua dan
Batalyon Papua. Sedangkan Kontingen Indonesia (Kontindo),
yang terdiri dari Angkatan Bersenjata Indonesia yang telah
hadir di Irian Barat bertugas untuk menggagalkan rencana
Belanda tersebut. Dengan demikian sering terjadi benturan-
benturan antara Polisi Papua dan Batalyon Papua dengan

263) Ibid, hal. 233.
264) Ibid, hal. 234.

219

Kontindo. Namun insiden-insiden yang serius dapat
dihindarkan.265)

Pada bulan Oktober 1962 di Sorong terjadi insiden
antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pattimura dibawah
pimpinan Letnan Satu Nusi dengan Polisi setempat dibawah
pimpinan Letnan G. Dimara. Insiden tersebut baru dapat
diselesaikan setelah pasukan UNSF-UNTEA turun tangan.
Demikian pula pada awal Desember 1962 di Manokwari,
Batalyon Papua atau PVK yang dipimpin oleh Sersan Mayor
Permenas Ferry Awom melakukan penyerangan terhadap
pasukan TNI Brawijaya. Kemudian oleh UNSF-UNTEA Sersan
Permenas Ferry Awom dan 20 temannya dipenjara selama satu
bulan dan diberhentikan dari PVK.266)

Pada awal bulan Desember 1962 suatu delegasi yang
beranggotakan 7 orang putra Irian Barat yang dipimpin oleh
Eliezer Jan Bonay mendesak agar penyerahan kekuasaan oleh
UNTEA kepada Indonesia dilakukan sebelum tanggal 31
Desember 1962. Pernyataan tersebut disampaikan Eliezer Jan
Bonay dan kawan-kawannya kepada pemerintah Indonesia,
pemerintah Belanda dan kepada Sekretaris Jenderal PBB.
Pemerintah Belanda menolak usul tersebut, yang disampaikan
oleh Perdana Menteri De Quay. De Quay menyatakan bahwa
perjanjian New York harus dihormati dan untuk itu harus
menunggu sampai tanggal 1 Mei 1963. Demikian juga dengan
Sekretaris Jenderal PBB menolak permintaan Eliezer Jan Bonay
dan kawan-kawannya karena menurut peraturan tata tertib

265) Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Op. Cit, hal. 270.
266) Op. Cit, hal. 236-237.

220

PBB bahwa suatu perutusan yang ingin menghadap harus
disponsori oleh sebuah negara anggota PBB. Delegasi itu
akhirnya kembali tanpa diterima oleh Sekretaris Jenderal PBB.
Begitu pula dengan Indonesia, biar tidak timbul penilaian yang
salah maka Indonesia bersifat netral.267)

Berbagai demontrasi pro-Indonesia terjadi diberbagai
kota di Irian Barat, seperti di Kotabaru, Manokwari, Ransiki,
Biak, Merauke, Enarotali dan Kokonao. Umumnya para
demontran tersebut menuntut perpendekan masa
pemerintahan UNTEA di Irian Barat. Pada awal bulan Januari
1963 rakyat Irian Barat yang pro-Indonesia di Kotabaru
dibagikan bendera Merah Putih, lencana Garuda Pancasila dan
gambar Presiden Soekarno. Adapun tuntutan mereka
diantaranya adalah :

a. Penggabungan dengan Republik Indonesia secara
mutlak dan tanpa syarat.

b. Perpendek masa pemerintahan UNTEA di Irian
Barat.

c. Menolak plebesit.268)

Pada tanggal 14 Januari 1963 di Kotabaru suatu delegasi
yang dipimpin oleh 18 pimpinan rakyat menyampaikan suatu
pernyataan kepada Administrator UNTEA Dr. Djalal Abdoh. Isi
pernyataan tersebut adalah : kami rakyat Irian Barat dengan ini
menyatakan :

a. Menuntut perpendekan pemerintahan UNTEA.

267) Ibid, hal. 235.
268) Ibid, hal. 236.

221

b. Menggabung segera kepada Republik Indonesia
secara mutlak dan tanpa syarat.

c. Setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945.

d. Menghendaki adanya Negara Kesatuan yang
berwilayah dari Sabang sampai Merauke.

e. Menghendaki otonomi yang seluas-luasnya
dalam Republik Indonesia bagi wilayah Irian Barat.269)

Pada tanggal 15 Januari 1963 terjadi pula demontrasi
rakyat Merauke yang menimbulkan insiden yang
mengakibatkan beberapa orang luka-luka. Polisi Irian Barat
dibawah pemerintahan UNTEA berusaha membubarkan para
demonstran yang membawa bendera Merah Putih dengan
melepaskan tembakan. Kejadian ini mendapat reaksi keras dan
protes dari pemerintah Indonesia. Aksi protes ini dilakukan
oleh Komandan Pasukan Kontingen Indonesia Kolonel
Sudarto, yang menganggap insiden tersebut bertentangan
dengan hak-hak asasi manusia.270)

Pada tanggal 3 Pebruari 1963 sebanyak 17 orang putra
asli Irian Barat yang mewakili pejuang 1945, politisi, pegawai,
buruh/tani, mahasiswa dan pemuda, Kepala Suku dan Tokoh
Agama menyampaikan pernyataan di Kotabaru (Piagam
Kotabaru). Penandatangan Piagam ini diantaranya adalah H.
Wayoi (ketua), H. Yoku (wakil ketua) dan M.M. Waromis
(sekretaris). Isi Piagam Kotabaru ini adalah :

269) Ibid. 235.
270) Ibid, hal. 236.

222

a. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat tanpa
mengenal perbedaan suku, aliran keyakinan dan
golongan, telah bersatu-padu, seia-sekata dan bahu
membahu untuk membangun wilayah Irian Barat dalam
lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya
mengakui satu Bendera Nasional, yaitu Sang Merah
Putih.

b. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat adalah
pendukung cita-cita persatuan kebangsaan Indonesia
yang adil dan beradab dan yang telah dimulai sejak
kebesaran Sriwijaya dan Majapahit. Menuntut
diakhirinya pemerintahan UNTEA.

c. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat memikul
tanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan
kesentosaan wilayah Irian Barat sebagai daerah dan
modal perjuangan rakyat dan Republik Indonesia
dengan sepenuh-penuh tenaga, jiwa dan raga.

d. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat juga
mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan
rakyat dan wilayah Irian Barat dari tangan penjajah,
mendukung cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan
mengakui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai
sumpah rakyat Irian Barat.

e. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat patuh dan
setia pada UUD 1945, penganut dan pembela filsafat
Pancasila, dan hanya mengakui satu-satunya kekuasaan
yang sah diatas wilayah Irian Barat ialah kekuasaan

223

Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai akhir
zaman.

f. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat
menyambut dengan tangan dan hati terbuka
kedatangan saudara-saudara sebangsa dan setanah air
dari wilayah Indonesia lainnya yang ingin berdiam dan
membangun wilayah Irian Barat, dan kami menganggap
wilayah Indonesia lainnya yang terbentang dari Sabang
sampai Merauke sebagai wilayah dan tumpah darah
rakyat Irian Barat.

g. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat segera
setelah wilayah Irian Barat dimasukkan dalam wilayah
kekuasaan Republik Indonesia, menganggap komando
dan ayunan cangkul pertama PYM. Presiden/pimpinan
Besar Revolusi Bapak Dr.Ir.H. Sukarno untuk memulai
pembangunan semesta Berencana Indonesia, sebagai
titik tolak menuju masyarakat adil dan makmur untuk
anak cucu turun temurun, yang bebas dari penghisapan
manusia atas manusia.271)

Pada tanggal 27 Pebruari 1963 para pemimpin rakyat
Irian Barat yang mewakili berbagai golongan, suku dan aliran
yang terdapat dalam masyarakat wilayah tersebut, menyatakan
dengan tegas kepada Pemerintah Republik Indonesia bahwa :

a. Sesuai dengan keinginan-keinginan dan kehendak
rakyat yang kami wakili telah menggunakan “hak pilih”

271) Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Op. Cit, hal. 291-293.
Bandingkan dengan sumber lain, lihat Dinas Sejarah Militer Kodam XVII/Cenderawasih,
Op. Cit, hal. 132.

224

untuk bergabung dengan Republik Indonesia yang
berjiwa Pancasila dan tidak menghendaki adanya
plebisit tahun 1969.

b. Berdasarkan keinginan-keinginan tersebut diatas
dengan menginsyafi tugas sebagai pemimpin bersumpah
bersatu padu untuk melenyapkan sukuisme dan
propinsialisme yang sentimental untuk menghadapi
pembangunan Irian Barat sesuai dengan keinginan
rakyat dan persetujuan pemerintah Republik
Indonesia.272)

Menjelang akhir masa pemerintahan UNTEA keadaan di
Irian Barat semakin tenang. Kekosongan petugas-petugas dan
pejabat-pejabat yang ditinggalkan oleh Belanda telah dapat
diisi dengan pegawai-pegawai Indonesia. Pada masa akhir
UNTEA (30 April 1963) jumlah seluruh pegawai sipil Indonesia,
termasuk petugas-petugas Kepolisian di Irian Barat sebanyak
9.189 orang, yang terdiri dari 7.625 orang berasal dari Irian
Barat dan 1.564 orang dari daerah-daerah lain di Indonesia.273)

Setelah melaksanakan tugas selama tujuh bulan, pada
tanggal 1 Mei 1963 pemerintahan UNTEA berakhir di Irian
Barat dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Tepat
pada pukul 12.30 waktu setempat dilaksanakanlah upacara
penyerahan pemerintahan dari UNTEA kepada pemerintah
Indonesia. Mulai saat itu bendera PBB diturunkan dan di
seluruh wilayah Irian Barat hanya satu bendera yang berkibar,
yaitu sang dwi warna Merah Putih. Sejak saat itu berakhirlah

272) Ibid, hal. 295.
273) Op Cit. 233.

225

masa kolonial Belanda di Irian Barat dan sejak saat itu pula Irian
Barat menjadi propinsi Indonesia yang ke-26. Gubernur
provinsi Irian Barat yang pertama adalah E.J. Bonay, putra Irian
Barat asli.274)

Sosok Gubernur Propinsi Irian Barat pertama E.J Bonay.
(Sumber : Buku 25 Tahun Trikora)

Pada Upacara penyerahan wilayah Irian Barat dari
UNTEA ke Pemerintah RI pejabat-pejabat terkait

274) Ibid, hal. 237.

226

menyampaikan sambutan. Para pejabat yang menyampaikan
sambutan tersebut adalah Sekretaris Jenderal PBB U Thant,
Penguasa UNTEA DR. Djalal Abdoh, dan wakil pemerintah
Indonesia Sudjarwa Tjonronegoro, S.H.275)

Dr. Djalal Abdoh selaku penguasa Pemerintahan Sementara UNTEA
di Irian Barat sedang memberikan pidato pada saat penyerahan
pemerintahan dari UNTEA kepada Indonesia tanggal 1 Mei 1963.
(Sumber : Buku 25 Tahun Trikora)

275) Isi sambutan para pejabat tersebut dapat dilihat dalam Yayasan Badan Kontak
Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Op. Cit, hal. 272-287.

227

Dilihat dari pernyataan-pernyataan
yang disampaikan oleh rakyat Irian
Barat sebelumnya, maka
pelaksanaan Pepera hanya
mengulangi pernyataan-pernyataan
yang pernah disampaikan tersebut.
Ketika Pepera dilaksanakan maka
hasilnya sudah dapat ditebak. Hasil
dari Pepera yang dilaksanakan di 8
Kabupaten tersebut, semuanya
memilih dan menetapkan dengan
suara bulat bahwa Irian Jaya tetap
berada dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia

228

A. Pelaksanaan Kegiatan PEPERA

Setelah daerah Irian Barat secara de jure dan de facto
berhasil dikembalikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau ke pangkuan Ibu pertiwi, maka wilayah Republik
Indonesia meliputi dari Sabang sampai Merauke, yaitu seluruh
wilayah bekas jajahan pemerintahan Belanda. Sehubungan
dengan itu, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden
(Penpres) nomor 1 tahun 1963, tentang ketentuan pokok
mengenai pemerintahan dalam masa peralihan.276)

Didalam tahap peralihan, tugas pokok pemerintahan
Provinsi Irian Barat adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban umum.
b. Mewujudkan kesejahteraan lahiriah bagi
penduduk dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan
pokok sehari-hari setidak-tidaknya seperti apa yang
telah dapat diberikan oleh pemerintah UNTEA.

276) Op. Cit, hal. 238.

229

c. Mewujudkan terselenggaranya kesejahteraan
rohaniah.
d. Melakukan usaha-usaha kearah terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan menurut susunan
ketatanegaraan Republik Indonesia.277)

Berdasarkan Penpres nomor 1 tahun 1963 tersebut,
organisasi pemerintahan pada awal setelah pengalihan
pemerintahan, masih melanjutkan organisasi UNTEA.
Administrasi pemerintahan terdiri dari Gubernur, Sekretariat
Provinsi, Departemen-departeman, Afdeling, Onderafdeling
dan Distrik. Departemen/Dinas-dinas yang ada pada waktu itu
adalah: Pemerintahan Dalam Negeri, Keuangan, Sosial,
Kehakiman, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan,
Penerangan, Perekonomian, Perhubungan dan Pekerjaan
Umum.278)

Diperkirakan jangka waktu peralihan akan berakhir
pada akhir tahun 1963. Tahap peralihan ini dimaksudkan agar
segalanya berjalan lancar, tidak timbul kegoncangan-
kegoncangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh
karena itu penyelenggaraan pemerintahan yang ditempuh
tetap berpegang berdasar tata kerja penyelenggaraan
pemerintahan yang pernah dilakukan oleh UNTEA.

Pasal 4 Penpres nomor 1 tahun 1963 menjelaskan bahwa
pemerintah Afdeling, Onderafdeling dan Distrik termasuk
badan perwakilannya yang ada menjelang penyerahan
pemerintahan seluruhnya kepada Republik Indonesia,
membantu pemerintah provinsi Irian Barat menjalankan

277) Op. Cit, hal. 289.
278) Dinas Sejarah Militer Kodam XVII/Cenderawasih, Op. Cit, hal. 128.

230

pemerintahan di daerah masing-masing menurut petunjuk
Gubernur. Sedangkan pasal 7 menyatakan bahwa Gubernur
membawahi semua pemerintahan sipil yang ada di daerah Irian
Barat serta mengadakan koordinasi antara penyelenggaraan
tugas-tugas peralatan itu.279)

Susunan pemerintahan di Irian Barat menurut Penpres
nomor 1 tahun 1963 junto (jo) Instruksi Presiden RI nomor :
02/Instr/1963 (RHS) adalah :

a. Pimpinan pemerintahan dipegang oleh Gubernur.

b. Wakil Gubernur membantu Gubernur dalam
semua tugas pemerintahan dan mewakilinya
apabila Gubernur berhalangan.

c. Gubernur mempunyai sebuah Sekretariat yang
dikepalai oleh Sekretaris Provinsi.

d. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur dan
Wakil Gubernur dibantu oleh kepala-kepala Dinas,
semua tenaga pemerintahan dalam arti luas, dibagi
dalam Dinas-Dinas yang masing-masing dikepalai
oleh seorang Kepala Dinas.280)

Berdasarkan Pasal 4 Penpres nomor 1 tahun 1963,
provinsi Irian Barat dibagi dalam 6 Keresidenan, 23 Kepala
Pemerintahan Setempat (KPS), dan 79 Distrik. Pada akhir tahun
1963 terjadi perkembangan, yaitu jumlah KPS menjadi 27 dan
Distrik menjadi 90.281)

279) Op. Cit, hal. 238-239.
280) Ibid, hal. 239.
281) Ibid.

231

Pada tahun 1963 tersebut juga keluar Peraturan Presiden
nomor 22 tentang penghapusan Keresidenan dan Kewedanaan.
Berdasarkan Pereturan Presiden nomor 22 tersebut, pada tahun
1965 Keresidenan dihapus di seluruh Indonesia, termasuk di Irian
Jaya. Khusus untuk Irian Jaya, bekas wilayah Keresidenan
dijadikan Kabupaten Administratif.282) Keenam Kabupaten
Administratif tersebut adalah :

a. Kabupaten Administratif Sukarnapura (Jayapura
sekarang).

b. Kabupaten Administratif Irian Barat Bagian Barat.

c. Kabupaten Administratif Teluk Cenderawasih.

d. Kabupaten Administratif Fak-fak.

e. Kabupaten Administratif Irian Barat Bagian
Selatan.

f. Kabupaten Administratif Pegunungan
Jayawijaya.283)

Berlakunya pemerintahan negara Republik Indonesia di
Irian Jaya telah membawa konsekuwensi perlunya dukungan
kekuatan pertahanan keamanan. Sehubungan hal tersebut
dibentuklah Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih
(Kodam XVII/Cenderawasih). Pembentukan Kodam ini
berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan
Darat nomor : Kpts-1058/8/1962 tanggal 8 Agustus 1962.
Walaupun telah terbentuk sejak tahun 1962, namun Kodam
XVII/Cenderawasih baru dapat berfungsi setelah UNTEA

282) Ibid.
283) Dinas Sejarah Militer Kodam XVII/Cenderawasih, Loc. Cit.

232

menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Indonesia. Kodam
XVII/Cenderawasih secara resmi dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagaimana mestinya mulai tanggal 17 Mei 1963.284)

Setelah UNTEA menyerahkah Irian Barat kepada
pemerintah Indonesia, rakyat Irian Barat menyampaikan
pendapat dan pernyataan kepada pemerintah tentang status
dan kedudukan wilayah Irian Barat. Pada tanggal 15 Oktober
1963 rakyat Sentani Barat (Menggei) 7 orang Ondoafi
mengikrarkan Sumpah Setia kepada Republik Indonesia.
Tanggal 17 Oktober 1963 rakyat Tanah Merah dipimpin oleh
11 orang Ondoafi juga mengikrarkan Sumpah Setia kepada
Republik Indonesia. Mereka menyatakan bahwa rakyat Tanah
Merah tidak dapat dipisahkan dari rakyat Indonesia lainnya.
Pada tanggal 17 Oktober 1963 itu juga, rakyat Remu di daerah
Sorong dibawah pimpinan Frederik Kalasoat mengeluarkan
pernyataan bahwa mereka tetap setia kepada pemerintah
Republik Indonesia. Mereka menolak plebisit yang akan
diadakan pada tahun 1969 yang akan datang.285)

Pada tanggal 1 Desember 1963 sebanyak 34 orang putra
asli Irian Barat yang mewakili tiap-tiap daerah yang ada di Irian
barat melaksanakan musyawarah di Kotabaru (sekarang
Jayapura). Pada musyawarah tersebut muncul beberapa
pernyataan dari para peserta musyawarah. Nathaniel Ohei
selaku sekretaris musyawarah menyatakan “Musyawarah
diadakan untuk mengikis habis benih-benih perpecahan dan
titik-titik hitam yang ditinggalkan kolonialis Belanda. Ide
plebisit tahun 1969 nanti adalah khayalan belaka, karena ide

284) Ibid, hal. 129.
285) Ibid, hal. 135-136.

233

tersebut adalah cetusan kaum penjajah untuk memecah belah
kesatuan Republik Indonesia dari Sabang - Merauke”. Peserta
musyawarah yang lain, yaitu H. Wayoi, F. Poana dan W. Urury
menolak ide negara Papua dan Bendera Papua bikinan
Belanda. Kemudian musyawarah memutuskan “Membubarkan
dan tidak berlakunya Front Nasional Papua”.286)

Hasil dari musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal
1 Desember 1963 di Kotabaru tersebut di atas dan
ditandatangani oleh semua peserta musyawarah (34 orang)
adalah :

a. 1) Kami hanya mengakui adanya satu negara, yaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berwilayah dari Sabang hingga Merauke.

2) Kami hanya mengakui satu lambang negara,
yaitu Sang Merah Putih.

3) Kami hanya mengakui adanya satu bangsa dari
Sabang hingga Merauke, yaitu Bangsa Indonesia.

4) Kami hanya mengakui satu front nasional, yaitu
Front Nasional yang dipimpin oleh Bung Karno
sendiri yang berpusat di Jakarta.

b. 1) Kami tidak mengakui apa yang disebut Negara
Papua Barat, karena ini adalah alat provokasi
pemerintah kolonialis Belanda untuk memecah
belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Kami tidak mengakui Bendera Papua Barat,
karena ini adalah provokasi pemerintah kolonial

286) Ibid, hal. 132.

234

Belanda untuk menipu rakyat Irian Barat dan dunia
internasional terutama PBB dengan maksud
mempertahankan kolonialisme dan imprealisme di
daerah Irian Barat sampai selama-lamanya.

3) Kami tidak mengakui adanya bangsa Papua dan
Negrito karena ini adalah merupakan alat provokasi
pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah
kesatuan bangsa Indonesia.

4) Kami tidak mengakui apa yang disebut Front
Nasional Papua yang berpusat sekarang di Negeri
Belanda, karena ini adalah merupakan alat
provokasi dari pemerintah kolonial Belanda serta
kaki tangannya untuk mengacaukan keamanan dan
ketertiban serta pembangunan Irian Barat.287)

Pada hari yang sama (tanggal 1 Desember 1963) juga
berlangsung pembubaran partai-partai politik dan organisasi-
organisasi politik lainnya yang berdiri pada masa penjajahan
Belanda. Partai-partai politik dan organisasi-organisasi politik
yang membubarkan diri tersebut adalah :

a. Komite Nasional Papua, pernyataan pembubaran
ditandatangani oleh Willem Urury.

b. Front Nasional Papua (F.N.P), pernyataan
pembubaran ditandatangani oleh Lodewijk
Ayamiseba.

287) Ibid, hal. 133.

235

c. Nasional Partij Papua (NAPPA), pernyataan
pembubaran ditandatangani oleh NMC
Tanggahma.

d. Partai Nasional (PARNA), pernyataan pembubaran
ditandatangani oleh Hermanus Wayoi.

e. Democratische Volks Partij (DVP), pernyataan
pembubaran ditandatangani oleh Manuel Waromi.

f. Partai Papua Merdeka (PPM), pernyataan
pembubaran ditandatangani oleh Moses
Rumainum.

g. Kena U Umbij (KUE), pernyataan pembubaran
ditandatangani oleh Esan Itaar.288)

Begitu pula dengan Mahasiswa Universitas
Cenderawasih, pada tanggal 22 Desember 1963 mereka
mengeluarkan kebulatan tekad. Mereka menyatakan bahwa
Mahasiswa Universitas Cenderawasih adalah bagian dari
bangsa Indonesia dan tidak mau dipisah-pisahkan. Pada tanggal
27 Desember 1963 rakyat di Pengunungan Jayawijaya yang
diwakili oleh Kepala-kepala Adat mengeluarkan pernyataan
bahwa mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia dan tidak
mau lagi dipisah-pisahkan. Demikian pula pada tanggal 10
Januari 1964 para pelajar di Kotabaru mengeluarkan
pernyataan yang sama.289)

Dalam rangka penyempurnaan aparatur pemerintahan
kabupaten, pada tahun 1967 mulai dibentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten untuk seluruh

288) Ibid, hal. 135.
289) Ibid, hal. 136.

236

wilayah Irian Jaya. Pembentukan DPRD tersebut berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 177 tahun 1967 dan
Keputusan Gubernur Irian Jaya nomor 61/GB/1967
(disempurnakan).290)

Pemekaran kabupaten di Irian Jaya terus dilaksanakan.
Berdasarkan Penpres nomor 1 tahun 1963 Gubernur Irian Jaya
selain berwenang membentuk daerah-daerah KPS dan Distrik
juga dapat membentuk Kabupaten Administratif baru
mendahului keputusan Pemerintah Pusat. Atas wewenang
tersebut, pada tahun 1965 terbentuklah Kabupaten Paniai, tahun
1967 terbentuk Kabupaten Sorong, dan tahun 1969 terbentuk
Kabupaten Yapen Waropen. Pada akhir tahun 1969 jumlah
kabupaten di Irian Jaya berjumlah 9 buah kabupaten, 36 KPS
dan 144 Distrik. Kesembilan kabupaten tersebut adalah :

a. Kabupaten Merauke.
b. Kabupaten Jayawijaya.
c. Kabupaten Fakfak.
d. Kabupaten Manokwari.
e. Kabupaten Biak.
f. Kabupaten Jayapura.
g. Kabupaten Paniai.
h. Kabupaten Sorong.
i. Kabupaten Yapen Waropen.291)

Sesuai isi Persetujuan New York bahwa pada akhir tahun
1969 pemerintah Indonesia harus memberikan kesempatan
kepada rakyat Irian Jaya untuk menentukan nasib sendiri.
Menurut Persetujuan tersebut pelaksanaan penentuan nasib

290) R. Ridhani, Op. Cit, hal. 240.
291) Ibid.

237

sendiri ini dengan pemungutan suara, satu orang satu suara
(one man one vote). Sejak awal tahun 1969 pemerintah
Indonesia dan pemerintahan daerah Irian Jaya telah mulai
menyiapkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi rakyat
Irian Jaya.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan penentuan nasib
sendiri bagi rakyat Irian Jaya, pemerintah Indonesia melakukan
konsultasi dengan PBB dan menyampaikan perkembangannya
kepada Belanda. Pada tanggal 20 dan 21 Mei 1969,
berlangsung pertemuan bilateral antara Indonesia dan Belanda.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri
Luar Negeri Adam Malik dan Belanda diwakili oleh Menteri
Luar Negeri Luns dan Menteri Kerjasama Pembangunan Udink.
Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak menyampaikan
pernyataan, sebagai berikut :

a. Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan
kembali niat pemerintah Indonesia untuk secara penuh
melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan New
York tahun 1962. Adam Malik menyampaikan kepada
delegasi Belanda secara rinci mengenai pengaturan-
pengaturan yang telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia berkenaan dengan Act of Free Choice di Irian
Jaya. Pengaturan-pengaturan tersebut dilakukan setelah
berkonsultasi secara menyeluruh dan dengan
persetujuan penuh lembaga-lembaga perwakilan daerah
di Irian Jaya serta nasehat, bantuan dan partisipasi Wakil
Sekretaris Jenderal PBB dan para pembantunya.

b. Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan
bahwa karena masalah-masalah teknis dan praktis,

238

pelaksanaan Act of Free Choice dengan sistem Indonesia
yakni musyawarah, adalah satu-satunya prosedur terbaik.
Adam Malik menjelaskan bahwa Irian Jaya tetap terbuka
bagi para pengamat dan koresponden asing.

c. Di bidang kerjasama ekonomi, Belanda
menyetujui untuk menyediakan dana yang diperlukan
dalam pembangunan proyek-proyek FUNDWI PBB.
Prioritas utama dari proyek-proyek tersebut adalah
pembangunan transportasi udara, pantai dan sungai.
Kedua negara juga segera akan menyampaikan kepada
Bank Pembangunan Asia usulan proyek bantuan reknik
berupa penyusunan daftar potensi ekonomi wilayah
Irian Jaya.292)

Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan
pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Jaya
selalu melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Perwakilan
Daerah se Irian Jaya dan dengan perwakilan PBB. Konsultasi
yang dilaksanakan membahas tentang :

a. Konsultasi dengan Dewan-Dewan Perwakilan
daerah mengenai prosedur dan cara-cara yang pantas
dilaksanakan untuk mengetahui keinginan rakyat Irian
Jaya.

b. Penentuan tanggal pelaksanaan penentuan nasib
sendiri tersebut.

c. Perumusan pernyataan-pernyataan apakah
penduduk (1) ingin tetap bergabung dengan Indonesia

292) Ibid, hal. 246-247.

239

atau (2) mereka ingin memutuskan hubungan dengan
Indonesia.293)

Menurut Persetujuan New York pelaksanaan penentuan
nasib sendiri bagi rakyat Papua diserahkan sepenuhnya kepada
Indonesia. Adapun pegawai-pegawai PBB yang diikutsertakan
dalam pelaksanaannya hanya berkedudukan sebagai pemberi
nasehat dan pembantu. Dalam persetujuan New York juga
ditegaskan bahwa kebebasan memilih dilaksanakan sesuai
dengan praktek internasional.

Berdasarkan mandat/wewenang yang diberikan oleh
PBB kepada Indonesia melalui Persetujuan New York, maka
pemerintah Indonesia mencari cara yang demokratis. Hal
tersebut dilakukan dengan mengadakan konsultasi atau
musyawarah Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD-DPRD
di Irian Jaya). Konsultasi/musyawarah tersebut dilakukan untuk
menemukan cara terbaik yang disesuaikan dengan
kondisi/keadaan di Irian Jaya.

Pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian
Jaya atau penentuan pendapat rakyat (Pepera) menjadi
tanggung jawab Indonesia, maka pemerintah Indonesia berhak
menentukan cara dan prosedur pelaksanaannya. Menurut
pemerintah Indonesia cara dan prosedur penentuan nasib
sendiri bagi rakyat Irian Jaya adalah :

a. Pelaksanaan Pepera dengan cara demokratis
musyawarah/demokrasi Indonesia.

293) Dinas Sejarah Militer Kodam XVII/Cenderawasih, Op. Cit, hal. 129-130.

240