Sketsa Pengawasan Pemilu 2019

Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas

3. Penyelenggara yang berintegritas

Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP)
harus melaksanakan Tugas, wewenang, dan kewajiban
sesuai UU, melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas
sebagaimana di maksud pada pasal 2 UU No. 7 tahun
2017 tentang pemilihan umum dan penyelenggaraannya
harus memenuhi prinsip prinsip mandiri, jujur, adil,
berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
professional, akuntabel, efektif dan efesien. Prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu sudah
sangat jelas dan ideal sehingga jika ingin hasil pemilu
berkualitas maka seluruh penyelenggara pemilu baik dari
pusat maupun tingkat terbawah wajib memegang dan
melaksanakan prinsip prinsip tersebut sebagai sebuah
ikatan dan kontrak moral untuk bangsa dan negaranya
karena melalui merekalah (penyelenggara pemilu) akan
dihasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas
dan berintegritas yang akan membawa perubahan lebih
baik untuk negara dan bangsa.

4. Peserta Pemilu yang Berintegritas.

Peserta pemilu yaitu partai politik wajib mencalonkan
calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/
kota yang benar-benar mempunyai rekam jejak yang baik
dalam semua aspek kehidupan, mempunyai komitmen
tinggi terhadap pengabdian kepada rakyat yang diwakilinya,
mempunyai komitment yang jelas terhadap pancasila, UUD
1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Ripublik
Indonesia serta terbebas dari korupsi. Partai politik sebagai
pilar dari demokrasi wajib mendukung perwujudan
penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi,kolusi dan
nepotisme (KKN). Demikian juga peserta pemilu dari
perseorangan yaitu calon anggota DPD wajib memiliki

40

Abd. Kalim

komitment kebangsaan yang nyata dibuktikan dengan rekam
jejak yang jelas dan diutamakan calon yang benar-benar
sudah berbuat nyata untuk daerah (propinsi) yang akan
diwakilinya serta tidak hanya mengandalkan popularitas
pribadi dan keluarga serta jaringan kelompoknya semata
untuk meraih dukungan dan kursi3.

5. Pemilih yang rasional dan cerdas

Bagian yang tidak kalah penting dari upaya menciptakan
pemilu yang berintegritas, menjadi kewajiban kita bersama
untuk melakukan pendidikan politik yang sehat kepada
pemilih sehingga pemilih mempunyai kesadaran untuk
menggunakan hak suaranya dalam pemilu, pemilih benar
benar bisa menilai program yang realistis bisa dijalankan
calon, pemilih yang mampu menolak politik uang dari
peserta pemilu, serta pemilih yang aktif ikut berpartisipasi
dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap
tahapan pemilu4.

Pemilu yang adil dan berintegritas akan terwujud jika
seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan
pemilu bisa adil dan berintegritas. Penyelenggaraannya
harus mandiri, jurdil dan professional.

Peran Bawaslu Kabupaten Jepara Dalam
Menciptakan Pemilu Yang Berintegritas

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki
kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus

3. Muhammad, Memaknai Demokrasi Pemilu Berintegritas, hlm 42
4. Achmad Baidhowi, http:// balie xpress. jawapos.com (Mewujudkan Pemilu
Beruntegriatas), diunduh pada Senin 23/9/2019

41

Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas

sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke
depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk
membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal
pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun
peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa
hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang
kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak
pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam,
dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu
yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan
hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi,
tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan
legitimasinya diragukan5.

Pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan
substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya
sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika
tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya
kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat,
dan arena berkompetisi politik yang fair. Adapun tujuan yang
ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya
pemimpin yang menjadi kehendak rakyat pemimpin amanah
yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Jepara dalam Pemilu
2019 adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan
pelanggaran pemilu serta penindakan pelanggaran. Terdapat
peran yang sangat penting, strategis dan signifikan, yaitu :

1. Melakukan kordinasi secara inten terhadap mitra kerja
yang terkait dalam rangka untuk menciptakan pemilu

5. https://nasional.kompas.com (Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas)
diunduh pada senin 23/9/2019

42

Abd. Kalim

yang berkualitas dan berintegritas.

2. Menghindari potensi pelanggaran pemilu dengan
menjalankan strategi pencegahan yang optimal dengan
banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada
peserta pemilu maupun masyarakat dan stakeholder.

3. Melakukan penindakan secara tegas, efektif, dan
menjadi hakim pemilu yang adil.

4. Mendorong dan memperkuat pengawasan partisipasi
masyarakat dengan memberikan penguatan berupa
regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, agar
berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat
lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat
ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta
mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi
potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu
dapat tercapai.

5. Bawaslu hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan
untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas
berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa
pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena
mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.

Ke depan, Bawaslu Kabupaten Jepara mendorong partisipasi
masyarakat secara optimal, bekerja sinergis bersama seluruh
elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum
pemilu secara tegas dan adil. Bawaslu bekerja secara terbuka,
profesional,imparsial, akuntabel, dan berintegritas. Dalam
melakukan upaya pencegahan, Bawaslu memiliki strategi
pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi
pelanggaran yang dipotret dengan benar6.

6. Hasil pengawasan,pencegahan dan penindakan Bawaslu Kab.Jepara Pemilu
2019

43



BAB II

Menyemai Pengawasan Partisipatif

Menyemai Pengawasan Partisipatif;
Mewujudkan Pemilu yang

Berkualitas dan Bermartabat

Oleh: Kunjariyanto*

Sejak tahun tahun 1955 sampai tahun 2014 Bangsa Indonesia
telah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebanyak 11
kali. UUD 1945 mengamanatkan Pemilu diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan
Rakyat daerah.1

Jadwal Pemilu 2019 diatur lebih lama. Sebagaimana ayat 6
pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
menyatakan tahapan Pemilu dimulai paling lambat 20 bulan
sebelum hari pemungutan suara. Semangat dari pasal ini adalah
tahapan pemilu harus direncanakan dan ditata dengan baik
untuk meminimalkan pelanggaran.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang tugas
utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu. Lebih dari
itu, Bawaslu selain memiliki tanggung jawab pengawasan, juga
mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan pelanggaran
Pemilu.

* Koordinator Divisi Penindakan dan Penangan Pelanggaran
1. UUD 1945 pasal 22 E ayat 2

46

Kunjariyanto

Kunjariyanto

Lebih lengkap sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2017
Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas ; pertama, melakukan
pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan
sengketa proses pemilu; kedua, mengawasi pelaksanaan tahapan
penyelenggaraan pemilu; ketiga, mencegah terjadinya praktik
politik uang; keempat, mengawasi netralitas semua pihak yang
dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye; kelima, mengawasi
pelaksanaan putusan/keputusan.2

Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan keterlibatan masyarakat
secara aktif dalam ikut serta mengawasi setiap tahapan pemilu
yang berlangsung di lingkungannya. Tujaun utamanya adalah
memastikan pemilu berjalan secara bersih dan demokratis,
bebas dari kecurangan maupun pelanggaran. Pengawasan
partisipatif menjadi bagian penting untuk menyambut Pemilu
2019 agar sukses, berkualitas dan bermartabat.

Untuk memperkuat dan memaksimalkan pengawasan
pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu Bawaslu
Kabupaten Jepara beserta jajaran (Panwaslu Kecamatan dan
Panwas Kelurahan/Desa) melakukan sosialisasi pengawasan
partisipatif secara terstruktur, sistematis dan massif kepada
semua elemen masyarakat, sosialisasi ini dilakukan secara
formal maupun informal. Tujuan utamanya adalah mengajak
masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif guna ikut
serta mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilu, baik
secara personal maupun kelembagaan.

Pengawasan partisipatif dalam pemilu menjadi perhatian
oleh Bawaslu. Pencegahan sejak dini menjadi bagian dari

2. UU No. 7 Tahun 2017 pasal 101

47

Menyemai Pengawasan Partisipatif

tujuan pengawasan partisipatif. Masyarakat merupakan pemilik
demokrasi. Sebab itu, pengawasan tidak hanya menjadi tugas
dari Bawaslu saja, melainkan juga tugas masyarakat secara
hakiki sebagai pemilik demokrasi.

Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka
yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat
menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif
yang dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif
dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi.

Manfaat Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif sangat bermanfaat bagi Bawaslu
dan juga masyarakat. Bagi Bawaslu pengawasan partisipatif
dapat mendorong perluasan wilayah kepengawasan, serta
memperkuat semangat dalam mengawasi, karena masyarakat
berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan juga kehadiran
pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan
mengawal dan mengingatkan kepada peserta pemilu untuk
senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan
Pemilu.

Bagi masyarakat pengawasan partisipatif dapat membentuk
karakter dan kesadaran politik masyarakat serta meningkatkan
kualitas demokrasi. dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu
secara langsung, masyarakat dapat mengikuti dinamika
politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang
penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Semua elemen masyarakat perlu menyatukan komitmen
bersama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi, agar
Pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

48

Kunjariyanto

Bentuk Pengawasan Partisipatif

Peran pengawasan partisipatif masyarakat dapat diwujudkan
dengan cara memberikan informasi awal kepada jajaran Bawaslu,
mencegah pelanggaran, ikut memantau dan mengawasi jalannya
tahapan pemilu, serta melaporkan pelanggaran pemilu kepada
jajaran Bawaslu.

Selain itu pengawasan partisipatif juga dapat berupa
melaksanakan sosialisasi pemilu, melaksanakan pendidikan
pemilih, memilih calon atau pasangan calon partai politik
dan membahas rencana visi, misi dan program partai dalam
pemilu, memberikan suara sebagai pemilih, menyiarkan berita
tentang pemilu, menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu,
menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu,
melaksanakan dan menyebarluaskan hasil perhitungan cepat
pemilu.

Banyak Informasi awal dari masyarakat yang disampaikan
kepada jajaran Bawaslu baik via telepon maupun masyarakat
datang langsung ke kantor Bawaslu ataupun Panwaslu
Kecamatan. Informasi awal ini mempunyai arti yang sangat
penting bagi jajaran Bawaslu, karena dapat menjadi salah
satu dasar bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan
pencegahan pelanggaran. Sebagai misal pada saat tahapan
kampanye Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan banyak melakukan
pencegahan kepada Caleg ataupun parpol karena saat akan
kampanye caleg/ parpol tersebut belum mengantongi STTP.

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 Bawaslu Jepara
menangani pelanggaran pemilu sejumlah 10 kasus yang terdiri
dari 4 kasus pelanggaran administratif, 3 kasus pelanggaran
pidana, 2 kasus dugaan pelanggaran yang tidak diregistrasi
karena syarat formil dan materiil tidak terpenuhi, serta 1 kasus
pelanggaran diluar perundang-undangan pemilu yakni terkait

49

Menyemai Pengawasan Partisipatif

netralitas Aparatur Sipil Negara. Dari data diatas temuan
pelanggaran sebanyak 7 kasus, sedangkan laporan pelanggaran
dari masyarakat sejumlah 3 kasus.

Di Kabupaten Jepara hadir Yayasan Perempuan Mandiri
Jepara (YPMJ) yang menjadi satu satunya pemantau yang ada
di Kabupaten Jepara. YPMJ resmi menjadi pemantau dengan
akreditasi dari Bawaslu RI No 095/BAWASLU/IV/2019.

Yayasan Perempuan Mandiri Jepara mendedikasikan
dirinya untuk pemilu yang jujur adil, transparan dan akuntable.
YPMJ merekrut relawan sebanyak 21 orang untuk melakukan
proses pengawasan pemilu di Kabupaten Jepara dengan
menitiktekankan pada proses pemungutan suara di TPS. Dalam
pemantauan YPMJ memfokuskan pada tiga kecamatan yaitu
Kecamatan Mayong Kecamatan Kedung dan Kecamatan Jepara.

Menyemai Pengawasan Partisipatif

Munculnya laporan dari masyarakat terkait dugaan
pelanggaran serta hadirnya Yayasan Perempuan Mandiri Jepara
memberikan sinyal bahwa peran partsipatif masyarakat dalam
ihtiar mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis
di Kabupaten Jepara telah muncul, meskipun secara kuantitatif
masih kecil akan tetapi semangat untuk menjadikan pemilu
yang bersih, jujur dan adil, semakin mendekati kenyataan.

Menyemai peran partisispatif masyarakat dalam pemilu
harus terus digiatkan dan dikolaborasikan agar dalam
penyelenggaraan pemilu selanjutnya dapat berjalan lebih baik,
melalui program pendidikan pemilih pemilu, dan sosialisasi
tentang kepemiluan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan
menggadeng lembaga pendidikan, perguruan tinggi serta

50

Kunjariyanto

organisasi kemasyarakatan.
Selain itu diperlukan sinergitas dengan semua elemen

tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membangun
kesadaran kepada masyarakat, bahwa masyarakat mempunyai
kewajiban untuk mengawal pemilu. Dengan sinergitas dan
kolaborasi dengan semua stakeholders diharapkan kesadaran
masyarakat terkait pentingnya pengawasan partisipatif semakin
tinggi dan meningkat.

51

Pola Pengawasan Pemilu dan Langkah Strategis Bawaslu

Pola Pengawasan Pemilu dan
Langkah Strategis Bawaslu
Sebagai Upaya Penegakan Keadilan

Pemilu

Oleh: Sujiantoko*

Metode Pengawasan Tahapan Pemilu oleh Bawaslu

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi serta dalam
konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik
secara sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan
secara struktural dan fungsional dan kokoh akan berpotensi
besar menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya
terjadi politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak
sesuai aturan perundang-undangan. Sehingga dampak lanjutan
pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan
gugatan hasil pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 tahun 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya
disebut Bawaslu saat ini telah memiliki kewenangan besar, tidak
hanya sebagai pengawas, namun sekaligus sebagai eksekutor
hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang
tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan
eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas

* Ketua dan Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu
Kabupaten Jepara

52

Sujiantoko

Sujiantoko

bagi kemajuan bangsa.

Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi,
tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu
sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/20171, di mana
Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki
wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan
pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika
tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum
mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut. Termasuk
makin “canggihnya” modus dan bentuk pelanggaran serta
kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan
kampanye hitam, kampanye negatif dan “penyiasatan aturan”
pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam
pelanggaran pemilu. Tingginya biaya pesta demokrasi di
negara ini menambah rentetan persoalan, dan hal tersebut
akan berdampak menghasilkan pemimpin yang legalitas dan
legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah
tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan.

Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya
didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat
menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas
melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan
berkualitas. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan
rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar” hal ini tentu menggariskan enam kriteria pemilu
demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil2. Bawaslu kedepannya senantiasa mendorong partisipasi

1. Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 pasal 461. hal 274
2. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

53

Pola Pengawasan Pemilu dan Langkah Strategis Bawaslu

masyarakat secara optimal. Bawaslu harus mampu bekerja
sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan
menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Keadilan
pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka,
profesional,imparsial, akuntabel, dan berintegritas. Dalam
melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki
strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan
potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar. Bawaslu juga
harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses
pelaksanaan Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pilpres 2019.

Dari rangkaian pemilu dan pilkada yang pernah digelar
selama ini, belum seluruh problematika pemilu dapat
dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara pemilu
termasuk Bawaslu. Masih terdapat beragam persoalan,
misalnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik
uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil
negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan
pilpres. Keberhasilan atau kegagalan pemilu, pilkada, dan
pilpres sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor.
Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang
menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang
demokratis dan bermartabat. Maka dari itu Bawaslu harus hadir
menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan
pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu
yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara
pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan
pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu
mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai
pihak. Disiniliah terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan
signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran

54

Sujiantoko

pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan
yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan
penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil.

Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat
mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan
memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber
daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar
berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam
dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai
mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek
jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga
tujuan keadilan pemilu dapat tercapai. Namun dalam proses
penyelenggaraannya Bawaslu tidak dapat sendirian namun
membutuhkan support dari semua pihak, khususnya dalam
pengawasan, senantiasa melibatkan seluruh elemen, baik
unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses
itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan
partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai
koridor aturan yang berlaku. Terbentang ke depan tantangan
akan eksistensi dan peran strategis bagi Bawaslu berdasarkan
UU No 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan besar,
tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan
pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya
mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.
Tentu, peran konstruktif dan aktif dari kita semua diperlukan
demi terwujudnya pemilu berintegritas.

Langkah Strategis Bawaslu

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di
dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga

55

Pola Pengawasan Pemilu dan Langkah Strategis Bawaslu

negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, melakukan
rapat umum, dan/atau kampanye politik. Sementara salah satu
dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik
warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah
politik yang berdimensi luas, seperti isu alokasi dan distribusi
kekuasaan, serta masalah pembelahan politik berupa konflik
politik berdasar primordialisme. Isu dan masalah itu seringkali
justru menguat pada saat penyelenggaraan pemilu, sehingga
menghambat pelaksanaan prinsip dan asas pemilu demokratis.
Hal itu juga tidak terlepas dari persepsi yang menilai kekuatan-
kekuatan politik strategis tertentu, pemilu merupakan satu-
satunya tempat untuk memperoleh legitimasi politik dalam
mendudukkan orang-orangnya pada jabatan politik strategis
tertentu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah
melalui agenda strategisnya tahun 2015-2019 melakukan
reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi yang mencakup:
(1) restorasi UU partai politik; (2) pengaturan pembiayaan partai
politik; (3) inisiasi reformasi pengaturan pembiayaan kampanye;
(4) reformasi pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemilu;
dan (6) komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih3.

Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai
lembaga pengawas pemilu dituntut untuk menghasilkan pemilu
yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat, yaitu pemilu
yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel,
kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima
oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan
kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan

3. Reformasi itu mengacu pada Buku I Agenda Pembangunan Nasional RPJMN
2015-2019 yang memuat prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan, yang dirumuskan ke dalam sembilan agenda prioritas disebut Nawa
Cita.

56

Sujiantoko

pendukung yang bersifat fasilitasi. Dengan peningkatan kualitas
pengawasan penyelenggaraan pemilu tersebut, diharapkan
hasil pengawasan pemilu semakin baik atau lebih berkualitas,
dalam arti: terukur dari tahun ke tahun dan sinkron dengan
struktur/bidang lainnya. Sebagai salah satu bagian atau fungsi
dari manajemen pengawasan pemilu, peningkatan kualitas
pengawasan pemilu tersebut harus terkait dengan fungsi-fungsi
lainnya, yaitu: pengembangan regulasi, sistem dan prosedur
pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta
penyelesaian sengketa.

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi
internal dan strategi eksternal pada periode 2015-20194.

(1) Strategi internal, yaitu:

a. meningkatkan kinerja lembaga dan kinerja individu/

pegawai;

b. menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

(good governance) di Bawaslu;

c. meningkatkan kompetensi SDM Bawaslu: Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota, Panwas

Kecamatan, PPL/PPLN dan Pengawas TPS;

d. mengelola anggaran secara efektif dan efesien;

e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

dan pengelolaannya dalam rangka mendukung

peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; dan

f. meningkatkan penggunaan sistem informasi,

kualitas data dan informasi pengawasan pemilu.

(2) Strategi eksternal, yaitu:

a. meningkatkan kualitas kerjasama dan

koordinasi dengan para pemangku

kepentingan (stakeholders) pemilu;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan
Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

57

Pola Pengawasan Pemilu dan Langkah Strategis Bawaslu

b. meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi
pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan,
serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi
kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan
pemilu; dan

c. meningkatkan layanan informasi.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga
pengawas pemilu, Bawaslu sesuai status kelembagaannya
menetapkan dua program sesuai RPJMN periode 2015-2019,
yaitu: program utama (program teknis) dan program pendukung
(program generik), sebagai berikut:

(a) Program Utama Bawaslu Program utama (teknis/
subtansi) Bawaslu adalah pengawasan penyelenggaraan
pemilu. Program ini dimaksudkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas pengawasan: pencegahan dan
penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai
tugas utama Bawaslu.

(b) Program Pendukung Bawaslu Program
pendukung (generik/ fasilitasi) Bawaslu
adalah  dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya. Program ini dimaksudkan untuk
mendukung pelaksanaan tugas-tugas pendukung
Bawaslu. Kedua program tersebut terkesan kurang
dan bersifat sangat umum, namun masih relevan
karena tetap mencerminkan pelaksanaan tugas,
fungsi, dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga
pengawas pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri.

Selain itu kedua program Bawaslu tersebut cakupannya
sangat luas dan fleksibel, karena dapat menampung semua
kegiatan utama dan kegiatan pendukung Bawaslu yang
berorientasi pada: (1) peningkatan kualitas pengawasan

58

Sujiantoko

pemilu; (2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur; (3)
peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur;
(4) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur; (5)
penataan kelembagaan dan ketalaksanaan; (6) penerapan
prinsip-prinsip  good governance. Secara subtansial, kedua
program itu tidak berbeda dengan program dalam Renstra
Bawaslu 2010-2014. Program dalam Renstra Bawaslu 2015- 2019
ini hanya lebih diadaptasikan pada substansi tugas, fungsi, dan
kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta lebih berorientasi
pada pengawasan pemilu partisipatif. Kedua program tersebut
kemudian dijabarkan dalam kegiatankegiatan prioritas Bawaslu,
sebagai berikut:

(a) Kegiatan utama untuk melaksanakan Program
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, yaitu: 1). Kegiatan
teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu; 2).
Kegiatan pengembangan produk hukum, litbang,
pengelolaan kehumasan dan pengawasan internal;
3). Kegiatan penegakan kode etik penyelenggara
pemilu; 4). Kegiatan teknis penyelenggaraan
pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan
Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.

(b) Kegiatan utama untuk melaksanakan

program  Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya, yaitu: 5). Kegiatan Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas

Pemilihan Umum; Khusus kegiatan Penegakan Kode

Etik Penyelenggara Pemilu yang merupakan ranah

tupoksi DKKP tetap dimasukkan ke dalam Renstra

Bawaslu ini mengingat —anggaran, staf dan lain-

lain— DKPP masih berada di bawah Sekretarian

Jenderal Bawaslu.

59

Pola Pengawasan Pemilu dan Langkah Strategis Bawaslu

Capaian Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten
Jepara

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan
amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan
Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempatan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemlihan Umum Tahun
2019. Bawaslu Kabupaten Jepara bersama jajarannya mulai
tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) 48 orang, Desa/
Kelurahan (Panwaslu Desa/Kelurahan) 195 orang dan tingkat
TPS (Pengawas TPS) 3.285 orang senantiasa mengawal jalannya
tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

Daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten
Jepara temasuk dalam wilayah Darah Pemilihan 3 Provinsi
Jawa Tengah bersama dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten
Demak dengan jumlah 10 alokasi kursi. Jumlah penduduk
Kabupaten sejumlah 1.158.182 jiwa berdasarkan hal tersebut
Kabupaten Jepara mempunyai alokasi kursi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 50 alokasi
kursi dan dibagi menjadi 5 (lima) Daerah Pemilihan.

Peyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten
Jepara secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan
pendaftaran peserta pemilu sampai dengan penetapan calon
anggota DPRD Kabupaten Jepara. terkait dugaan pelanggaraan
pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Jepara menangani 10
dugaan pelanggaran terdiri dari 7 (tujuh) temuan dari pengawas

60

Sujiantoko

dan 3 (tiga) laporan dari Warga. Dari 10 (sepuluh) dugaan
pelanggaran tersebut yang diregister 8 (delapan) kasus dan 2
(dua) kasus tidak dapat diregister dikarenakan tidak memenuhi
syarat formil dan materil. Selain dugaan pelanggaran tersebut di
Kabupaten Jepara juga terdapat 2 (dua) kasus Pemungutan Suara
Ulang (PSU) yang terdapat di TPS 16 Desa Welahan Kecamatan
Welahan dan TPS 5 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan. Dari
semua dugaan pelanggaran dan PSU tersebut telah ditangani
dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara.

Terhitung sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 telah
genap 1 (satu) tahun Bawaslu Kabupaten Jepara menjadi lembaga
permanen. Lembaga publik yang diberikan mandat undang-
undang untuk melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran
dan menyelesaikan sengketa pemilu ini tentu memiliki lika-liku
perjalananan panjang pengawasan sehingga dapat menuai hasil
dan prestasi bagi Bawaslu Jepara dalam gelaran Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten dan Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Jepara
khususnya. Sejak terbentuk menjadi lembaga permani (bukan
adhoc lagi) Bawaslu Kabupaten Jepara senantiasa melakukan
langkah-langkah pencegahan dan penindakan di wilayah
kabupaten terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses
pemilu serta mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan
pemilu sebagaimana Pasal 101 UU.NO 7/2017 tentang Pemilihan
Umum5. Diantarannya Bawaslu kabupaten Jepara mencoba
memaksimalkan sosialisasi melalui media cetak maupun
elektronik agar output setelah kegiatan pertanggungjawaban
lembaga diakses oleh publik serta dibantu oleh media lokal se-
Jepara secara menyeluruh.

5. Op.cit, pasal 101. hal 74.

61

Pola Pengawasan Pemilu dan Langkah Strategis Bawaslu

Pada setiap tahapan Bawaslu Kabupaten Jepara telah
melakukan berbagai pengawasan pemutakhiran data pemilih.
Pengawasan pemutakhiran data pemilih ini melalui proses
yang panjang sesuai dengan dinamisasi perubahan. Tercatat
Bawaslu telah merekomendasikan 5 kali data pemilih untuk
dilakukan perubahan atau menindaklanjuti. Pengawasan juga
dilakukan di antaranya Pendaftaran atau pencalonan peserta
pemilu, kampanye, logistik, pemungutan dan perhitungan
suara. Dikoordinatori oleh divisi PHL Bawaslu Jepara juga
melakukan berbagai upaya sosialisasi pengawasan partisi patif
kepada masyarakat pada tahun 2018 dan 2019. Pada Tahun 2019
mulai 22 Februari 2019 – 30 Maret 2019 Bawaslu Jepara telah
melaksanakan 13 kegiatan. Di antaranya Sosialisasi Pengawasan
Pemilu Melalui Car Free Day, Njagong Pengawasan Bersama
Nelayan, Sosialisasi Pendidikan 100 Agen Bawaslu untuk Anti
Money Politic, Anti Hoaks, Anti SARA, Gelar Budaya Sosialisasi
Pengawasan Pemilu (Parade Musik dan Pagelaran Ketoprak)
dan lain sebagainya.

Disi yang lain Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jepara
juga telah melakukan 10 penanganan dugaan pelanggaran yang
terdiri dari 4 pelanggaran administrasi, 3 pelanggaran pidana,
1 Pelanggaran perundang-undangan lain serta 2 kasus tidak
teregister. Serta terdapat 4 pelanggaran adminitrasi terdiri dari 2
Pelanggaran Kampanye tanpa STTP, Petugas KPPS merusak lebih
dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih dan
pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik
dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih
tambahan (Pemilih bukan warga setempat tidak membawa A5
/Surat Pindah memilih). Selain itu juga pelanggaran pidana
terdiri dari 2 penyalahgunaan fasilitas pemerintah dan menghina
seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta
pemilu lain. Dari ke-3 dugaan pelanggaran diduga melanggaran

62

Sujiantoko

Pasal 521 Jo Pasal 28 UU. No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum
dengan hukuman pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp 24.000.000,-6.

Disamping itu terdapat pula 1 pelanggaran perundang-
undang lain yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral
karena menghadiri kegiatan deklarasi Relawan paslon nomor
urut 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin) yanvg tegabung dalam “Santri
Mlandang”. Melalui berbagai mekanisme penanganan
pelanggaran Terlapor diberikan sanksi disiplin tingkat sedang
olerh pihak terkait setelah Bawaslu Jepara melakukan penerusan
hasil putusan pelanggaran tersbut kepada Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) sebagaimana pasal 455 Ayat (1) huruf c angka
1 dan 2 UU. No. 7/2017 menyatakan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran
Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu
diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/
Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan
masing-masing; dan/atau diteruskan kepada instansi atau pihak
yang berwenang;7 Dari ke-10 dugaan pelanggaran yang ditangani
oelh Bawaslu Jepara tersebut hanya 3 yang berasal dari laporan
masyarakat selebihnya yaitu 7 pelanggaran berasal dari temuan
pengawas Pemilu.

Dalam melakukan tugas dan wewenang Bawaslu Jepara
sebagaimana Pasal 103 dan Pasal 101 UU. No. 7/2017 dibantu
Personil Pengawas guna memaksimalkan tugas kepengawasan8.
Terdiri dari 48 Panwaslu Kecamatan, 195 Pengawas Pemilu
Desa/Kelurahan dan 3.285 Pengawas Tempat Pemungutan Suara
(PTPS). Mereka semuanya masa tugasnya telah berakhir pada

6. Ibid, pasal 521 hal 298.
7. Ibid, pasal 455 hal 270.
8. Ibid, pasal 103 hal 78.

63

Pola Pengawasan Pemilu dan Langkah Strategis Bawaslu

bulan sebagaimana amanat Perbawaslu Nomor. 19 tahun 2017
sebagaimana telah diubah pada Perbawaslu Nomor. 10 tahun
2018 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian
Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara9.

Sementara itu santunan juga diberikan kepada pengawas yang
mengalami kecelakaan kerja dalam melaksanakan tugas-tugas
pengawasan10. Sebagai langkah tindaklanjut perihal santunan
tersebut bawaslu Kabupaten Jepara senantiasa berkoordinasi
dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan mengirim surat
sebagai wujud melaksanakan sebagaimana amanat Keputusan
Baswaslu Nomor 0130/K. Bawaslu/HK.01.00/IV/2019 tentang
Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Bagi
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelaurahan/Desa, Pengawas Tempat
Pemungutan Suara, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Dalam hal tersbut Bawaslu Jepara telah mengusulkan kepada
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12 orang Panwas yang
mengalami kecelakaan kerja dalam menjalkan tugas pengawasan
untuk selanjutnya mendapatkan santunan. Dari 12 orang yang
diajukan oleh Devisi SDM dan Oganisasi Bawaslu Jepara tersebut
hanya terdapat 8 orang disetujui oleh Bwaslu Provinsi Jawa
Tengah yakni terdiri 3 orang luka berat dan 5 orang luka sedang.
Luka berat mendapatkan santunan sejumlah Rp. 16.500.000,-

9. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu.

10. Hal tersebut sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S- 317/
MK.02/2019 perihal Usulan Satuan Biaya Masukan lainnya Santunan Kecelakaan
Kerja bagi Penyelengara adhoc.

64

Sujiantoko

dan luka sedang mendapatkan Rp. 8.250.000,-. Sebagai langkah
strategis kedepan Bawaslu sebagai Lembaga permanen akan
senantiasa melakukan Sosialisasi Pemilu, Pendidikan politik
melalui Bawaslu Mengajar, Sekolah Pengawasan Pemilu yang
akan dikerjasamakan dengan Perguruan dan kelompok atau
organisasi eksternal serta kegiatan lain yang diinstruksikan
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Sejak terbitnya UU Nomor 7/2017 tentang pemilu Bawaslu
memiliki kewenangan baru dibanding dengan Pemilu 2014
yakni Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu bertugas melakukan
pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu
dan mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri
atas putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu.11 Namun pada pelaksanaan Pemilu 2019 serentak di Jepara
tidak terdapat permohonan sengketa proses yang layangkan
ke Bawaslu Jepara. Sehingga Bawaslu Jepara tidak menangani
sengketa proses tingkat Kabupaten. Tidak adanya sengketa
ini tdak terlepas dari usaha Bawaslu Jepara dalam melakukan
pencegahan sehingga peserta Pemilu memahami regulasi
secara baik sehingga tidak terdapat permohonan sengketa dari
partai polotik peserat pemilu. Sedangkan Pada devisi Hukum,
Informasi dan Data Bawaslu Jepara telah melakukan upaya
Hukum, Informasi dan Data terutama implementasi dalam
mendorong keterbukaan publik. Terakhir Bawaslu Jepara turut
memberikan keterangan tertulis atas permohonan sengketa
Pemilu Legislatif yang diajukan Partai Berkarya ke Mahkamah
Konstitusi.

11. Loc.cit, pasal 93 hal 65.

65

Pola Pengawasan Pemilu dan Langkah Strategis Bawaslu

Daftar Pustaka

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
UUD 1945
Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana

Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 –
2019.
Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu.
Surat Menteri Keuangan Nomor S- 317/MK.02/2019 perihal
Usulan Satuan Biaya Masukan lainnya Santunan Kecelakaan
Kerja bagi Penyelengara adhoc

66

Patroli Pengawasan sebagai Upaya
Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Oleh: Nurul Khotimatul Khusniyah*

Esensi pelaksanaan demokrasi adalah penegakan sepenuhnya
kedaulatan rakyat dalam bernegara. Rakyat adalah penentu
setiap kebijakan negara bagi dirinya. Kedaulatan rakyat tersebut
dimanifestasikan dalam penyelenggaraan pemilu. Rakyat sendiri
yang menentukan pemimpinnya dalam menjalankan Negara.

Badan Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam
mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai
lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan
dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya
tahapan pemilu yang berintegritas.

Sebagai sebuah mekanisme pemilihan para wakil rakyat dan
Presiden Wakil Presiden yang dijamin oleh konstitusi, pemilu
harus berlangsung secara adil dan berkualitas. Bawaslu sejak awal
berkehendak mengawal pemilu agar adil dan berkualitas. Dalam
berbagai kesempatan ketua dan anggota Bawaslu seringkali

* Staf Analis Hukum Bawaslu Kabupaten Jepara

67

Nurul Khotimatul Khusniyah, S.H.I

Nurul Khotimatul Khusniyah, S.H.I

menyampaikan fokus Bawaslu dalam hal penindakan namun
tetap mendahulukan pencegahan. Komitmen ini merupakan
bentuk dari pelaksanaan tugas Bawaslu yang tercantum dalam
Pasal 94 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu
dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu. Dalam klausul tersebut terkandung makna, masyarakat
adalah mitra terbesar Bawaslu dalam melakukan pencegahan
pelanggaran dan sengketa pemilu. Semangat agar masyarakat
menjadi pusat upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan
sengketa pemilu harus digiatkan.1

Masyarakat sipil dari setiap golongan, baik pemilih awam,
pegiat pemilu, partai politik dan lembaga pemangku kepentingan
pengawasan pemilu dapat menuangkan aspirasi, partisipasi dan
ekspresinya mengenai pengawasan pemilu. Di sisi lain, Bawaslu
dapat menampung partisipasi dan kebijakan tersebut untuk
ditindaklanjuti sebagai masukan atas kebijakannya.

Menurut UU No 7 Tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan
pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Pengawasan pemilu adalah
kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses
penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan

Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan
terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya
peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara
menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan
menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi

1. Team Penulis Bawaslu RI, “Panduan Pojok Pengawasan”, https://www.
bawaslu.go.id/id/publikasi/panduan-pojok-pengawasan, hal. 7, diunduh pada
Senin pukul 10:03 WIB 09/09/19.

68

Patroli Pengawasan sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Patroli Pengawasan sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.2

Langkah Pencegahan Yang Dilakukan Bawaslu
Kabupaten Jepara

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai
lembaga publik penyelenggara pemilu yang bergerak
dipengawasan penyelanggaraan pemilu, sesuai Undang-Undang
No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu
diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap
tahapan Pemilu 2019, pencegahan, penindakan pelanggaran,
dan penyelesaian sengketa.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan
penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan
pelaksanaan pemilu yang adil.

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus
mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu.
Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam
undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang
dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan
penyusunan undang-undang.3Misalnya: “Setiap upaya tindakan
pencegahan pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik
ilegal di pemilu; dan aturan tentang gugatan pemilu.”

2. UU no. 7 Tahun 2017, tentang “Pemilihan Umum”, Pasal 4, hal.4.
3. Team Penulis Bawaslu,” Penanganan Pelanggaran Pemilu”, Kemitraan: Juli 2011,
hal. 8.

69

Nurul Khotimatul Khusniyah, S.H.I

Pemilu Tahun 2019 merupakan pemilu serentak untuk
memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu
terus berkomitmen untuk mengotimalkan fungsi pencegahan
terhadap potensi pelanggaran tahapan pemilu sebagai fungsi
awal sebelum fungsi penindakan. Hal ini dilakukan Bawaslu
Jepara dengan berkoordinasi dan konsolidasi pihak pihak terkait.

Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif
dengan lembaga Penyelenggara Pemilu serta stakeholder
Pemilu terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah,
Perguruan Tinggi, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat,
untuk mendapatkan data dan informasi serta mengefektifkan
kerja kolaboratif untuk pencegahan pelanggaran Pemilu;
terutama terkait dengan antisipasi penggunaan isu-isu Suku,
Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA), politisasi birokrasi,
politik identitas, dan politik uang yang akan berimplikasi pada
terganggunya tahapan dan Integritas Pemilu4

Sebagai bentuk nyata pergerakan Bawaslu Kabupaten dalam
melakukan pengawasan terhadap Pemilu 2019 mengambil
langkah pecegahan pelanggaran pemilu dengan berkoordinasi
dan konsolidasi dengan Polres secara intensif melakukan
komunikasi dengan jajaran kepolisian.

Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan informasi publik,
dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye,
relawan, serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi
maupun menggunakan media massa (media cetak, media
elektronik maupun media sosial) untuk mengefektifkan
pencegahan pelanggaran serta menumbuhkembangkan
pengawasan partisipatif.5

4. Team Penulis Bawaslu. “IKP (Indeks Kerawanan Pemilu)”, Bawaslu ; 2018.
Hal. 239.

5. Ibid .

70

Patroli Pengawasan sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan
kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental
dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis
masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan
Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan
transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu
dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara
Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang
memberikan perhatikan besar terhadap pelaksanaan Pemilu
yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif
dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu
dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci
peningkatan partisipasi bersama masyarakat.6

Giat Patroli Pengawasan Pemilu Bersama Bawaslu
dan jajarannya

“You can have election without demoracy, but you can not have
democray without election.”

Kalimat tersebut menunjukkan betapa pemilu sangat
penting bagi negara yang menjalankan sistem demokrasi.
Proses penyelenggaraan pemilu akan berjalan secara demokratis
apabila memenuhi sejumlah indikator. Pertama, sistem
pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem
politik demokrasi yang hendak diwujudkan. Kedua, payung
hukum seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu harus
menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas
pemilu yang demokratis.

6. Team Penulis Bawaslu, “Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif ”, Bawaslu;
2017, hal. 3.

71

Nurul Khotimatul Khusniyah, S.H.I

Ketiga, kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil.
Keempat, penyelenggara pemilu yang profesional dan
independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Kelima, proses pemungutan dan penghitungan suara yang
dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Keenam, sistem penegakan hukum pemilu yang
dilakukan secara adil dan tepat waktu. Ketujuh, partisipasi
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sebagai
salah satu bentuk partisipasi masyarakat, pemantauan pemilu
merupakan hal penting dalam proses penyelenggaraan pemilu.
Rakyat tidak hanya sekedar berhak menggunakan hak pilihnya,
tetapi juga berhak mendambakan proses dan hasil pemilu yang
baik. Untuk itu perlu dibuka seluas-luasnya ruang bagi publik
untuk memantau jalannya proses tahapan pemilu, dari awal
hingga akhir.7

Di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu
dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu). Disamping itu, terdapat juga pengawasan yang
dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan
pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu.
pemantau dan pengawas pemilu sama-sama diperlukan untuk
terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaan di
antara keduanya antara lain, pemantau pemilu hanya memantau
pelanggaran, sementara pengawas pemilu memiliki peran yang
lebih luas, yaitu menyelesaikan pelanggaran dan sengketa
pemilu. Selain itu pemantauan sebagian besar hanya terlibat
pada hari pemungutan suara, sementara pengawasan terlibat
untuk seluruh tahapan pemilu.8

7. Simanjuntak, N.Y, “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”,
Jurnal Bawaslu. ISSN 2443-2539, 2017, hal. 2. Dibaca pada Senin pukul 13:05 09/09/19.

8. Ibid. hal. 3

72

Patroli Pengawasan sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Di Indonesia, pemantau pemilu telah menjadi bagian dari
struktur resmi dalam sebuah sistem pemilu. Latar belakang
dilakukannya pemantauan adalah untuk meminimalisir
kecurangan pemilu agar transisi demokrasi berjalan aman,
damai, sesuai dengan prinsip pemilu free and fair. Komite
Independen Pemantau Pemilu mengakui salah satu keinginan
besar untuk ikut terlibat aktif dalam mengawal pemilu 1997
untuk memastikan rezim orde baru tidak berkuasa kembali.
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam
perkembangan demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi
adalah bahwa setiap orang mengetahui diri dan dunianya secara
lebih baik daripada orang lain termasuk para ahli elit politik
yang membuat keputusan. 9

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi
politik seseorang yaitu, pertama, kesadaran politik dan
kepercayaan kepada pemerintah. Kedua, menyangkut
pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan
politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang terhadap
lingkungan masyarakat dan politik dia hidup. faktor lain yang
mempengaruhi, yaitu: status sosial, status ekonomi, afiliasi
politik orangtua dan pengalaman berorganisasi.

Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi penting karena
akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah
pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi adalah syarat mutlak
yang secara politik turut menentukan kuat atau lemahnya
sebuah pemerintahan. proses penyelenggaraan pemilu
untuk memastikan pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan
demokratis. Partisipasi politik tidak sekadar persoalan dari sisi
pemilih menggunakan hak pilihnya saat pemilu di bilik suara,
tetapi juga bagaimana publik berperan dalam menciptakan
proses pemilu yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan

9. Ibid, hal. 4.

73

Nurul Khotimatul Khusniyah, S.H.I

dalam pengawasan pemilu sebagai bagian kontrol terhadap
penyelenggaraan pemilu itu sendiri.10

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan kampanye
Pemilu 2019 dilakukan dengan cara:

1. Mendorong secara aktif peran masyarakat untuk
melakukan Pengawasan Pemilu;

2. Menyediakan informasi, sarana dan fasilitas yang
memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses
informasi tentang Pengawasan Pemilu;

3. Melakukan pelatihan pengawasan kepada masyarakat;

4. Membuat kelompok kerja pengawasan;

5. Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi
masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan
dan/atau laporan pelanggaran Pemilu; dan

6. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan
SH (1992) adalah

“Control is to determine what is accomplished evaluate it,
and apply corrective measure, if needed to result in keeping
with the plan”.

Dalam pengertiannya, pengawasan menitik beratkan
pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang
dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan
rencana. Sementara itu Newman berpendapat bahwa “control
is assurance that the perfomance conform to plan”. Ini
berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha
untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai

10. Ibid, hal. 5.

74

Patroli Pengawasan sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

dengan rencana. Sementara itu Siagian (1989) mengambarkan
pengawasan sebagai berikut: “Proses pengamatan pelaksanaan
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan
yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan.” Donnelly (1996) mengelompokkan
pengawasan menjadi tiga tipe yaitu, pertama, pengawasan
pendahuluan (preliminary control). Kedua, pengawasan pada
saat kerja berlangsung (cocurrent control). Ketiga, pengawasan
feed back (feed back control). 11

Lima pertanyaan yang perlu dipahami dalam pengawasan.
Pertama, siapa yang melakukan, melakukan apa?. Kedua, siapa
yang bertanggung jawab, kepada siapa?. Ketiga, siapa yang
berinteraksi, dengan siapa?. Keempat, pola komunikasi yang
bagaimana yang berlaku didalam organisasi?. Kelima, jaringan
informasi apa yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para
anggota organisasi yang bersangkutan?.

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu
kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai
dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan
yang ada. Pengawasan pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat
yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan
dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan.

Pengawasan pemilu semestinya melibatkan banyak
pihak secara luas, mulai dari tokoh masyarakat, budayawan/
seniman/artis, dan kalangan media massa. Hal ini dikarenakan
pemantauan dan pengawasan pemilu punya tugas yang sama
beratnya, yakni penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
Pengawasan dalam pemilu dilakukan dalam seluruh tahapan,
baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan

11. Ibid , hal. 6 .

75

Nurul Khotimatul Khusniyah, S.H.I

untuk memastikan terciptanya pemilu yang fair.

Perhelatan Pemilu 2019 lalu tak hanya diawasi oleh jajaran
Bawaslu Kabupaten Jepara , tapi juga ada kiprah pemantau.
Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, pemantau harus
terdaftar di Bawaslu. Di Kabupaten Jepara, ada satu lembaga
pemantau yang mendaftar ke Bawaslu Jepara, dengan nama
Yayasan Perempuan Mandiri Jepara (YPMJ). Yayasan Perempuan
Mandiri Jepara (YPMJ) sebagai pemantau Pemilu berdiri tahun
2019 dengan nomor SK : No.095/BAWASLU/IV/2019.

13 Kegiatan Bawaslu Kabupaten Jepara dan 1 pagelaran
ketoprak dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu 2019
seperti : Sosialisasi Pengawasan Pemilu melalui Grebeg Pasar
Bawaslu di Pasar Mlonggo, Sosialisasi Pengawasan Pemilu
melalui Grebeg Pasar Bawaslu di Pasar Mlonggo di Pasar
Kalinyamatan, Njagong pengawasan Bersama Petani mayong,
Njagong pengawasan Bersama nelayan donorojo, Sarasehan
Pengawasan Pemilu Bersama Tokoh Muhammadiyah di Masjid
Muhammadiyah Jepara, Seminar Pengawasan Pemilu Damai
Bersama Tokoh Kristen di GITJ Jepara, Sarasehan Pengawasan
Pemilu Bersama Kiyai NU di Gedung NU Jepara, Sosialisasi
Pengawasan Pemilu Melalui Car Freeday di alun-alun Jepara,
Pendidikan 100 Agen Bawaslu untuk Anti Money Politik, Anti
Hoaks,Anti SARA di Unisnu Jepara, Sosialisasi Pengawasan
Pemilu melalui Panggung Rakyat di Halaman Radio Kartini,
Monolog/Stand Up Komedi Pengawasan Pemilu di gedung
Kesenian Jepara, Pengajian dan Do’a Bersama Menuju Pemilu
Damai dan Bermartabat di Masjid Busrollathif Saripan Jepara,
Parade Teater Pengawasan pemilu (Pelajar dan Mahasiswa) di
SMK N3 Jepara, serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu melalui
Festival Budaya (Parade Band Melenial dan Pagelaran ketoprak
kontemporer) di lapangan desa Ngabul Kec. Tahunan Jepara.

76

Patroli Pengawasan sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Capaian pencegahan yang telah dilakukan oleh
bawaslu dan jajarannya

Pengawasan pemilu merupakan kehendak yang didasari
perhatian luhur demi pemilu berkualitas. Kontribusi utama
pengawasan pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya
pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga
merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan
demokratisasi di Indonesia.

Perwujudan Pemilu yang baik melalui asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan dengan salah
satu pilarnya, yaitu pengawasan Pemilu. Proses pengawasan
Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum memberikan mandat kepada Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memastikan tegaknya asas-
asas Pemilu yang luber dan jurdil. Kontribusi utama pengawasan
pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan
pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian
yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim
pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses
pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan terutama
dalam proses Pemilu. Hal itu membuat Pemilu kehilangan
legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya
tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.

Salah satu fungsi kelembagaan Bawaslu adalah pencegahan.
Banyak kegiatan sosialisasi melalui berbagai medium maupun
forum. Hal ini sebagai wujud pendidikan politik maupun
pencegahan terhadap adanya pelanggaran Pemilu.

Selama satu tahun, sudah puluhan kegiatan sosialisasi

77

Nurul Khotimatul Khusniyah, S.H.I

dihelat, baik melalui forum resmi maupun tak resmi. Sejumlah
segmentasi yang disasar diantaranya aparatur sipil negara
(ASN), pegiat media sosial, seniman, pendidik, blogger, tokoh-
tokoh agama, pelajar, penyandang difabel, petani, nelayan, dan
masyarakat umum.

Bentuk kegiatannya mulai dari sekolah pengawasan, grebek
tempat wisata, seminar, lukisan pengawasan, pengajian umum,
wayangan, diskusi, dan lainnya. Selain itu, Bawaslu Rembang
juga memberikan pendidikan politik melalui penyebaran buku
khotbah empat agama di tempat-tempat ibadah, bulletin,
majalah, website, dan media sosial. Bawaslu Jepara juga
melakukan upaya pencegahan terkait aturan kampanye Pemilu
2019 dengan melakukan pencegahan baik dalam bentuk lisan,
tertulis maupun dalam bentuk sosialisasi

Adapun hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk
laporan form A yang disampaikan secara berjenjang, mulai
dari desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga ke Bawaslu
RI. Pengawasan dibagi menjadi 13 periode, periode pertama
disampaikan ke bawaslu provinsi pada (2/10/18), periode kedua
(12/11/18), periode ketiga (26/11/18), periode keempat (10/12/18),
periode kelima (24/12/18), periode keenam (7/1/19), periode
tujuh (21/1/19), periode kedelapan (4/2/19), periode kesembilan
(18/2/19), periode kesepuluh (4/3/19), periode kesebelas
(18/3/19), periode keduabelas (2/4/19), periode ketigabelas
(15/4/19).

78

Patroli Pengawasan sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Daftar Pustaka

Bawaslu RI,team. “Panduan Pojok Pengawasan”. https://www.
bawaslu.go.id/id/publikasi/panduan-pojok-pengawasan.
hal. 7. diunduh pada Senin pukul 10:03 WIB 09/09/19.

Bawaslu, Team. 2018. “IKP (Indeks Kerawanan Pemilu)”.
Bawaslu.

Bawaslu, team. Juli 2011. “Penanganan Pelanggaran Pemilu”.
Kemitraan:

N.Y, Simanjuntak. 2017 “Pemantauan Dalam Proses
Penyelenggaraan Pemilu”. Jurnal Bawaslu. ISSN 2443-2539.
hal. 2. Dibaca pada Senin pukul 13:05 09/09/19.

Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun
2017, No. 60. Jakarta: Sekretariat Negara.

79

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

Problematika dan Dinamika
Pengawasan Pemilu di Jepara

Oleh: Faruk Fahmi Rubeka*

Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2019 menjadi tantangan
tersendiri bagi Badan Pengawas Pemilu, pasalnya baru kali ini
Bawaslu sebagai badan resmi mengawasi jalannya pemilu yang
diselenggarakan secara serentak. Mulai dari pemilu Legislatif,
pemilihan presiden dan wakil presiden, dan anggota DPD
dilaksanakan dalam satu hari. Hal ini ditambah penggunaan
surat suara yang mencapai 5 jenis surat suara tentu memiliki
kesulitan tersendiri dalam tugas pengawasan. Untuk itu,
Bawaslu sebagai badan yang memiliki fungsi pengawal, dituntut
untuk bekerja secara maksimal melakukan fungsi pengawasan.

Menjadi sejarah tersendiri bagi Bawaslu yang telah mampu
mengawal jalannya semua tahapan. Sehingga dalam bab ini,
penulis akan menguraikan dinamika dan permasalahan yang
terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019. Sebab
pelaksanaan pemilu serentak semacam ini, belum tentu terulang
kembali dalam sejarah kepemiluan Indonesia, maka sajian data
dan rangkaian pengalaman bisa dijadikan bahan evaluasi dan

* Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Jepara

80

Faruk Fahmi Rubeka

Faruk Fahmi Rubeka

cermin dalam menentukan demokrasi Indonesia yang lebih baik
kedepannya.

Pengawasan Sebagai Kebutuhan Dasar Keadilan Pemilu

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan
suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (ultimate
concern), demi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi
utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong
terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis,
juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan
demokratisasi di tengah tengah bangsa yang terus bangkit dari
krisis dimensional ini.

Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses
sadar, sengaja dan terencana dari hakekat filosofi demokratisasi.
Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim
pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjadikan
Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sarat
dipenuhi segala kecurangan. Dalam situasi yang demikian
itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan
yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak akan terwujud.

Berangkat dari pemahaman inilah yang menjadikan
pengawasan itu merupakan suatu kebutuhan dasar (basic
an obejective needs) dari tiap tiap Pemilu, baik nasional
maupun Pilkada.

Pengawasan, merupakan keharusan, bahkan merupakan
elemen yang melekat pada tiaptiap Pemilu. Dari berbagai
pengalaman penyelenggaraan Pemilu ke Pemilu di Indonesia,
dapat dikatakan juga adanya bermacammacam model dan
bentuk pengawasan Pemilu. Di antaranya adalah pengawasan
berbasis kontestan, pengawasan berbasis pemerintah,
pengawasan berbasis lembaga penyelenggara, dan pengawasan
berbasis pemantau atau masyarakat.

81

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

Pada kesempatan kali ini penulis akan menyajikan jenis
pengawasan berbasis lembaga penyelenggara . Dimana fokus
pengawasan berada pada jajaran pengawas pemilu secara resmi
yang berasal dari jajaran Bawaslu mulai dari Bawaslu, Pengawas
Kecamatan, sampai Pengawas Desa dan TPS.

Gambaran Umum Pengawasan Pemilu di Jepara
dari Tahapan ke Tahapan

Pengawasan Pemilu di Jepara dilaksanakan dengan tiga cara
yaitu pengawasan secara langsung di lapangan (Observasi),
yang kedua melalui olah data yang dilaksanakan secara digital
(Misal pengecekkan data ganda dalam daftar pemilih). Hasil
pengawasan dikirimkan secara berjenjang ke atas mulai dari TPS
ke desa ke Kecamatan dan seterusnya. Adapun seluruh batas
batas dan tatacara pengawasan diperoleh dari surat intruksi
dan bimbingan teknis yang diberikan secara berjenjang pula.
Fokus Pengawasan Bawaslu kabupaten Jepara ada pada tahapan
pemilu 2019. Diantaranya adalah:

1. Tahapan Pemutakhiran data pemilih
2. Tahapan Pencalonan
3. Tahapan Kampanye
4. Tahapan Logistik
5. Tahapan Penghitungan
6. Tahapan Rekapitulasi
7. Tahapan Penetapan

Pemutakhiran daftar pemilih

Salah satu hal penting harus dijaga dalam penyelenggaraan
pemilu adalah integritas, independensi dan profesionalitas

82

Faruk Fahmi Rubeka

penyelenggara (KPU & Bawaslu). Para penyelenggara
pelaksanaan pemutakhiran data wajib mentaati aturan dan
prosedur pengawasan sebagaimana aturan yang berlaku.
Kualitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan
salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemilu 2019.
Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara bertanggung jawab
atas keakuratan daftar pemilih dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum juga bertanggung jawab mengenai hal tersebut.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baik, adalah daftar pemilih
yang dapat menjamin setiap warga negara mempunyai hak pilih
tercatat sebagai pemilih dan tidak terdapat banyak pemilih yang
memenuhi syarat tidak masuk daftar pemilih atau sebaliknya
tidak memenuhi syarat masuk daftar pemilih. Adapun aspek-
aspek kerawanan dalam daftar pemilih antara lain

a. Pemilih Memenuhi Syarat Tetapi Belum Terdaftar

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah
17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang
terdaftar dalam pemilihan.

b. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih Tetapi
Masih Terdaftar

1) Belum genap 17 tahun dan belum kawin
2) Pemilih telah meninggal dunia
3) Pemilih yang telah pindah domisili
4) Pemilih yang berubah status menjadi anggota TNI/

polri
5) Pemilih hilang ingatan
6) Pemilih dicabut hak pilihnya

Pada pemilu 2019, pelaksanaan pemutakhiran data
pemilih di Kabupaten Jepara dibagi menjadi 10 tahapan

83

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

yaitu:

1) Penetapan DPS Pemilu 2019
2) Penetapan DPSHP Pemilu 2019.
3) Penetapan DPT Pemilu 2019
4) Penetapan DPTHP Pemilu 2019
5) Penetapan DPTHP-1 Pemilu 2019
6) Penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019
7) Penetapan DPTb 1 Pemilu 2019
8) Penetapan DPTb 2 Pemilu 2019
9) Penetapan DPTHP-3 Pemilu 2019
10) Penetapan DPTb 3 Pemilu 2019

Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara)

Daftar Pemilih Sementara pemilu didapatkan dari
pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten Jepara
pada pemilukada Gubernur Jawa Tengah 2018, bukan melalui
proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian). Sehingga dalam
pelaksanaannya, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap
DPT yang terindikasi tidak memenuhi syarat dan masih masuk
dalam DPS. Setelah ditetapkan DPS pada tanggal 17 Juni 2018
di KPU Jepara, Bawaslu masih menemukan sebanyak 581 daftar
pemilih yang terindikasi TMS. Data ini lalu direkomendasikan
kepada KPU melalui surat rekomendasi No. 135/BAWASLU-
PROV.JT-10/PM.05.02/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 untuk
dilakukan perbaikan pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan
penetapan daftar pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)1.

1. Lihat Data rekomendasi DPS pemilu 2019, link: https://jepara.bawaslu.go.id/
dps/.

84

Faruk Fahmi Rubeka

Penetapan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan)

Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan merupakan
daftar pemilih yang diperoleh dari DPS yang telah diuji
publican di desa desa. Bawaslu beserta masyarakat memberikan
rekomendasi apabila terdapat data yang tidak sinkron. Biasanya
masih terdapat pemilih TMS yang masih tercantum dalam
DPS. Pada tahapan ini, Bawaslu hanya menemukan pemilih
meninggal yang belum dicoret sebanyak 4 orang dari Kecamatan
Pecangaan. Sehingga Bawaslu tidak mengajukan rekomendasi
kepada KPU pada tahapan ini. DPSHP ditetapkan melalui rapat
pleno pada tanggal 22 Juli 20182.

Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Daftar Pemilih Tetap merupakan daftar pemilih yang
diperoleh dari DPSHP yang telah diujipublikkan dan telah
disepakati melalui rapat pleno terbuka, DPT pemilu 2019
kabupaten Jepara ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2018.
Hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Jepara beserta
jajaran ditemukan Jumlah Pemilih yang tidak dikenali 1, Pemilih
Meninggal dunia 332, Jumlah Pemilih Ganda 95 dan Ganda Lintas
Kecamatan 148. Temuan ini disampaikan kepada KPU Jepara
melalui surat rekomendasi nomor 176/BAWASLU-PROV.JT-10/
PM.05.02/IX/2018 tanggal 08 September 2018. Rekomendasi
ini akan ditindak lanjuti KPU melalui pelaksanaan rapat pleno
terbuka DPTHP3.

2. Lihat Data rekomendasi DPSHP pemilu 2019, link:https://jepara.bawaslu.
go.id/dpshp/.

3. Lihat Data rekomendasi DPT pemilu 2019, link:https://jepara.bawaslu.go.id/
dpt/.

85

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

Penetapan DPTHP

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan merupakan perbaikan
atas DPT melalui proses uji public dan menerima masukan
masyarakat apabila masih ditemui pemilih TMS yang tercantum
dalam DPT, maupun pemilih memenuhi syarat yang belum
masuk dalam DPT. DPTHP ditetapkan pada 13 September 2018
di kantor KPU. Pada tahapan ini Bawaslu menemukan Pemilih
ganda: 1412, Pemilih meninggal dunia : 502, Pemilih dibawah
umur: 7, Pemilih tidak dikenal: 3 Pemilih pindah domisili:
162, Pemilih invalid: 662, Pemilih Baru: 31. Jumlah tersebut
direkomendasikan kepada KPU melalui surat nomor 211/
BAWASLU-PROV.JT-10/PM.01.02/X/2018 tanggal 25 Oktober
20184.

Penetapan DPTHP-1

Daftar pemilih tetap hasil perbaikan-1 merupakan daftar
pemilih atas perbaikan DPTHP yang telah melalui proses uji
public dengan menambahkan pemilih yang belum masuk
DPTHP dan mengurangi pemilih yang tidak memenuhi syarat.
DPTHP-1 ditetapkan pada 12 November 2018. Pada tahap ini
terdapat penambahan TPS di kabupaten Jepara semula 3.268
TPS menjadi 3.285 TPS. Pada tahapan ini Bawaslu beserta
jajaran masih menemukan Ganda 1412, Invalid 662, Pemilih baru
31, dan TMS lainnya 675. Temuan ini direkomendasikan pada 12
November 2018melalui surat nomor 247/BAWASLU-PROV.JT-
10/PM.01.02/XI/20185.

4. Lihat Data rekomendasi DPTHP pemilu 2019, link: https://jepara.bawaslu.
go.id/dpthp/

5. Lihat Data rekomendasi DPTHP-1 pemilu 2019, link: https://jepara.bawaslu.
go.id/dpthp-1/

86

Faruk Fahmi Rubeka

Penetapan DPTHP-2

Daftar pemilih tetap hasil perbaikan-2 merupakan daftar
pemilih atas perbaikan DPTHP-1 yang telah melalui proses
uji public dengan menambahkan pemilih yang belum masuk
DPTHP dan mengurangi pemilih yang tidak memenuhi syarat.
DPTHP ditetapkan pada 9 Desember 2018. Pada tahapan ini
Bawaslu kabupaten Jepara tidak melakukan rekomendasi
kepada KPU karena belum ada temuan yang berarti. DPTHP-2
merupakan daftar pemilih yang tidak bisa diubah lagi. Dalam
proses selanjutnya, proses pemutakhiran terfokus pada daftar
pemilih tambahan yang di kawal secara berjenjang pula6.

Penetapan DPTB

Setelah penetapan DPTHP-2, fokus pengawasan adalah
pemutakhiran daftar pemilih tambahan (DPTB) dan Daftar
pemilih khusus (DPK). DPTB adalah pemilih yang pindah
domisili maupun pindah datang, syarat pemilih ini adalah
menggunakan formulir pindah memilih (A5). Sedangkan DPK
adalah pemilih yang belum masuk di DPT tetapi memiliki hak
memilik, syarat memilih harus menggunakan E-KTP. Kedua
pemilih tersebut semakin bertambah mendekati hari H. untuk
itu Bawaslu perlu memastikan pemilih yang memiliki hak pilih
memenuhi syarat untuk memilih. DPTB pertama ditetapkan
pada 18 Februari 2019. Pada tahap ini Bawaslu menemukan
sebanyak Pemilih ganda: 96, Pemilih meninggal dunia : 1.169,
Pemilih dibawah umur: 0, Pemilih tidak dikenal: 4 Pemilih
pindah domisili: 132, Pemilih invalid: 15, Pemilih Baru: 7. Dan
merekomendasikan kepada KPU pada tanggal 18 Februari 2019
melalui surat rekomendasi no.035/BAWASLU-PROV.JT-10/

6. Lihat Data rekomendasi DPTHP-2 pemilu 2019, link:https://jepara.bawaslu.
go.id/dpthp-2-2/.

87

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

PM.01.02/II/2019. Rekomendasi ini akan ditindak lanjuti pada
tahap selanjutnya yaitu pleno DPTB-27.

Penetapan DPTB-2

Setelah dilaksanakan pleno terbuka DPTb-2 pada 20 Maret
2019, Bawaslu kabupaten Jepara melaksanakan pencermatan
dan mengidentifikasi pemilih TMS. Dari hasil pencermatan
ditemukan sebanyak pemilih ganda sebanyak 14, Pemilih
meninggal dunia 382, Pemilih TNI/Polri 0, Pemilih Di Bawah
Umur 0, Pemilih tidak dikenal 1, Pemilih pindah domisili 28,
Pemilih Invalid 0, dan Pemilih baru 0. Tetapi dalam tahapan
ini Bawaslu tidak melakukan rekomendasi karena telah
berkoordinasi dengan KPU8.

Penetapan DPTHP-3

DPTHP-3 merupakan tahap pemutakhiran DPT terakhir.
Pada tahap ini daftar pemilih sudah tidak bisa berubah
jumlahnya. Adapun perubahan hanya pada DPTB dan DPK.
Hal ini dikarenakan pada tanggal penetapan DPTHP-3 yakni 2
April 2019, logistic mulai dikirim yang artinya jumlahnya sudah
tidak bisa diubah. Bawaslu kabupaten Jepara mengadakan
pengawasan Rapat Pleno terbuka DPTHP-3 dilaksanakan pada 2
April 2019 dimulai pukul 10.00 WIB dengan dihadiri komisioner
KPU Jepara, Bawaslu Jepara, Sekda Jepara, Perwakilan Parpol
serta PPK dan Panwascam se-Kabupaten Jepara. DPTHP-3 tidak
mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan

7. Lihat Data rekomendasi DPTB pemilu 2019, link:https://jepara.bawaslu.
go.id/dptb/.

8. Lihat Data rekomendasi DPTB-2 pemilu 2019, link:https://jepara.bawaslu.
go.id/dptb-2/.

88

Faruk Fahmi Rubeka

(DPTHP-2) yang ditetapkan 9 Desember 2018, yaitu dengan
pemilih sebanyak 876.490 pemilih9.

Penetapan DPTB-3

DPTB-3 merupakan DPTB yang terakhir, hal ini menandai
waktu terakhir pemilih mengurus pindah memilih menggunakan
formulir A5. Selain itu potensi DPK sudah tidak dilakukan
identifikasi oleh KPU, sehingga pemilih cukup membawa E-KTP
saat memilih, dengan syarat TPS sama dengan alamat yang
tertera di E-KTP. Pleno penetapan dilaksanakan pada 11 April
2019 di kantor KPU Jepara. Hal ini mendai proses berakhirnya
pemutakhiran data pemilih pemilu 201910.

a. Pengawasan Verifikasi faktual keberatan BPN 02
terkait data pemilih.

Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Jepara

Nomor 286/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2019

tanggal 16 Maret 2019 terkait tindak lanjut masukan

dari Badan Pemenangan Nasional Pasangan Calon 02

terhadap data pemilih pemilu 2019 di kabupaten Jepara.

Bawaslu melakukan pengawasan verifikasi faktual data

pemilih. Dimana terdapat daftar pemilih unik yang

menjadi keberatan BPN 02 yaitu daftar pemilih dengan

tanggal lahir 1 juli, pemilih lahir, 1 Januari, tanggal lahir

31 Desember, pemilih diatas 90 tahun, pemilih dibawah

15 tahun. Setelah dilakukan pengawasan verifikasi

faktual didapati tidak ada permasalahan dalam data

9. Lihat Data rekomendasi DPTHP-3 pemilu 2019, link:https://jepara.bawaslu.
go.id/dpthp-3/.

10. Lihat Data rekomendasi DPTB-3 pemilu 2019, link:https://jepara.bawaslu.
go.id/dptb-3/.

89