Sketsa Pengawasan Pemilu 2019

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

pemilih tersebut11.

a) Pencalonan

Bawaslu Jepara melaksanakan pengawasan
terhadap persyaratan pengajuan bakal calon
dengan memastikan bakal calon yang diajukan oleh
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan
tingkatannya, jumlah bakal calon paling banyak 100%
(seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan
pada setiap Dapil dan daftar bakal calon memuat
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) di setiap Dapil.

Bawaslu Jepara juga memastikan pengajuan
dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan
dokumen administratif Kabupaten Jepara kepada
KPU Kabupaten Jepara selama masa pengajuan
bakal calon dan hanya dilakukan 1 (satu) kali pada
masa pengajuan bakal calon. Serta memasukkan
data pengajuan bakal calon dan data bakal calon
serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan
bakal calon dan dokumen administratif bakal calon
ke dalam Silon sebelum mengajukan dokumen
persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen
administratif Anggota DPRD Kabupaten Jepara12.

Pengawasan Verifikasi dokumen pengajuan
dilakukan dengan cara memastikan Kabupaten
Jepara melakukan penelitian selama masa pengajuan
bakal calon, mengembalikan dokumen seluruh
Dapil kepada Partai Politik yang bersangkutan

11. Bawaslu Jepara (2019), Catatan Akhir Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pemilu
tahun 2019 di Kabupaten Jepara, Jepara: Bawaslu Kabupaten Jepara, hal 26.

12. Bawaslu Jepara (2019), Laporan Akhir Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 Bawaslu
Kabupaten Jepara, Jepara: Bawaslu Kabupaten Jepara, hal 40

90

Faruk Fahmi Rubeka

apabila setelah dilakukan penelitian terdapat Dapil
yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan yang
dituangkan ke dalam berita acara. Memastikan KPU
Jepara mencoret nama bakal calon dan memberikan
paraf oleh Kabupaten Jepara dan Petugas Penghubung,
dimulai dari nomor urut paling bawah.

Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Jepara

Pada tahapan ini Bawaslu kabupaten Jepara memastikan:

1. Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu (16 Partai Politik)
mengajukan dokumen persyaratan bakal calon di
tingkat DPR Kabupaten 4-17 Juli 2018pukul 23.59.2

2. KPU melakukan pemeriksaan berkas terhadap
seluruh partai politik yang mengajukan dokumen
persyaratan bakal calon.

3. Seluruh partai politik melengkapi syarat pencalonan
pada saat pendaftaran.

4. Penyempurnaankelengkapan dokumen Partai Politik
yang belum memenuhi syarat, antara lain;

a. Foto bakalcalon
b. Perbedaan nomor urut bakal calon
c. Dokumen tidak dibubuhi tanda tangan
d. Kesalahan penulisan nama jenis kelamin dan gelar
e. Pergantian bakal calon
f. SK Kemenkumham yang belum dilegalisir13.

Pada pelaksanaan pendaftaran Parpol, terdapat 16 Parpol
yang mendaftar untuk mengikuti pemilu 2019. Parpol yang

13. Data Pengawasan pendaftaran partai politik. Ibid, Hal 45

91

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

mendaftarkan Caleg dprd jepara: 14 parpol.

Parpol yang tidak mendaftarkan Caleg adalah PKPI dan
partai Garuda. Parpol yang mendaftar caleg dengan Kuota
100 persen: Nasdem, Demokrat, Gerindra, Perindo, Psi,
dan Pkb. Parpol yang mendaftar kurang dari kuota: Pks
(42 Caleg), Pan (30), Pdip (41), Golkar (49), Berkarya
(26), Hanura (16), Pbb (34) Ppp (45). Pada pelaksanaan
pencalonan seluruh Parpol yang mendaftar telah memenuhi
kuota keterwakilan perempuan. Adapun Parpol yang paling
rendah keterwakilan perempuan adalah PARTAI Perindo
dan Partai Nasdem yaitu sebanyak 32,17%, sedangkan
Parpol tertinggi keterwakilan perempuan adalah PSI yaitu
sebanyak 58,17%14.

b) Kampanye

Kampanye merupakan sarana menyampaikan
program kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk
pendidikan politik pemilih. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 35 yang
dimaksud dengan kampanye pemilu adalah kegiatan
peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh
peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri
peserta Pemilu. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh
pelaksana kampanye, diikuti oleh peserta kampanye
dan didukung oleh petugas kampanye.

Pengawasan kampanye Pemilu Anggota Pemilu
PILPRES, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten difokuskan pada kepatuhan penyelenggara
pemilu dan peserta pemilu terhadap ketentuan

14. Data keterwakilan perempuan DPRD Kabupaten. Ibid Hal 57

92

Faruk Fahmi Rubeka

peraturan perundang-undangan, meliputi:

a. Kebenaran dan ketepatan prosedur,
b. Keterbukaan prosedur,
c. Ketepatan waktu proses,
d. Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang

dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

Pengawasan kampanye oleh Bawaslu Jepara
terfokus pada potensi potensi yang bisa dilanggar
seperti kampanye di tempat ibadah, lembaga
pendidikan, dan fasilitas pemerintah15, keterlibatan
Aparatur Sipil Negara16, kampanye tak berizin17,
politik uang18, intimidasi pengawas pemilu. Adapun
jenis pelanggaran pada alat peraga kampanye (APK)
adalah terkait lokasi pemasangan APK.

Kegiatan pengawasan dan pencegahan kampanye
dilakukan berjenjang secara periodic. Adapun hasil
pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan form
A yang disampaikan secara berjenjang, mulai dari
desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga ke
Bawaslu RI. Pengawasan dibagi menjadi 13 periode,
periode pertama disampaikan ke bawaslu provinsi
pada (2/10/18), periode kedua (12/11/18), periode
ketiga (26/11/18), periode keempat (10/12/18), periode
kelima (24/12/18), periode keenam (7/1/19), periode
tujuh (21/1/19), periode kedelapan (4/2/19), periode
kesembilan (18/2/19), periode kesepuluh (4/3/19),
periode kesebelas (18/3/19), periode keduabelas

15. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf h
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 2
17. PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pasal 9 ayat 3 huruf b
18. Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

93

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

(2/4/19), periode ketigabelas (15/4/19)19.

Adapun jumlah keseluruhan yang tercatat
dalam data pengawasan Bawaslu kabupaten Jepara
adalah 19 Kampanye tatap muka, 201 kampanye
pertemuan terbatas, 85 kampanye dengan kegiatan
lain, dan 4 kampanye rapat umum. Sehingga total
ada 309 diawasi selama tahapan pemilu 2019. Selama
proses kampanye, Bawaslu kabupaten Jepara telah
melakukan penindakan pelanggaran sebanyak 8 kali,
5 kali berasal dari temuan Panwas, 3 dari laporan
masyarakat. 20

Alat Peraga Kampanye

Bawaslu Kabupaten Jepara melakukan
pengawasan melekat terhadap persiapan kampanye
dengan alat peraga Pemilu, dengan cara:

1. Melakukan koordinasi dengan KPU, Pemerintah
tingkat Provinsi Jawa Tengah terkait prosedur
dan tata cara pemasangan alat peraga beserta
penetapan lokasinya;

2. Pengawas Pemilu setiap tingkatan memastikan
tidak ada penetapan lokasi dan prosedur
pemasangan alat peraga yang diskriminatif
terhadap Peserta Pemilu; dan

3. Mendapatkan lokasi pemasangan alat peraga dan
Surat Keputusan KPU Kabupaten Jepara mengenai
penetapan lokasi pemasangan alat peraga.

19. Bawaslu Jepara, Op.Cit., hal 80
20. Bawaslu Jepara, Op.Cit., hal 91

94

Faruk Fahmi Rubeka

Total penertiban oleh Pengawas Pemilu pada
Pemilu Tahun 2019 sebanyak 26791 dari beberapa jenis
APK dan BK yaitu baliho, spanduk, umbul-umbul,
bendera, stiker/poster dan APK branding. Adapun
Baliho berjumlah 4576, spanduk berjumlah 7062,
umbul-umbul berjumlah 5269, bendera berjumlah
5210, poster/stiker 4657 dan APK branding berjumlah
17.21

Penertiban terbanyak ialah dilakukan oleh
Panwaslu Kecamatan Kalinyamatan dengan
penertiban sebanyak 3065 disusul dengan Panwaslu
Kecamatan Tahunan dengan penertiban sebanyak
3031. Adapun penertiban paling sedikit dengan jumlah
penertiban sebanyak 524 yaitu Kecamatan Karimun
Jawa yang merupakan daerah sebrang laut. Namun
jika dilihat per jenis APK dan BK non Branding maka
dapat terlihat beberapa kecamatan dengan jumlah
tertinggi dan terendah pada penertiban masing-
masing.

Dana Kampanye

Secara garis besar pengawasan pelaksanaan
Tahapan Dana Kampanye baik pada masa pembukaan
Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) hingga
masa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) mempunyai fokus dan urgensi
yang sama yaitu selain untuk memastikan kepatuhan
pada ketentuan peraturan perundangan-undangan,
juga untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan
bagi sesama pasangan calon (kandidat).

21. Ibid

95

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa
uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan
Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
Berdasarkan penggertian dana kampanye diatas
kerawanan-kerawanan dalam penggunaan dana
kampanye tersebut sangat banyak diantaranya :

1. Candidacy Buying
2. Money politic
3. Potensi money politic dalam bentuk lain
4. Konflik kepentingan
5. Penggunaan fasilitas Negara
6. Penggunaan dana publik oleh calon petahana atau yang

didukung oleh petahana
7. Dominasi sumbangan kampanye oleh cukong/Bandar
8. Kebenaran laporan

Jadwal Pelaporan Dana Kampanye

NO KEGIATAN JADWAL

AWAL AKHIR

1 Pembukaan RKDK - 22 September
2018

2 Pembukuan LADK - 22 September
2018

3 Penyerahan Laporan 23 September 23 September
Awal Dana Kampanye 2018 2018

4 Perbaikan LADK 23 September 27 September
2018 2018

5 Pengumuman LADK 28 September 28 Spetember
2018 2018

96

Faruk Fahmi Rubeka

6 Periode Pembukuan 23 September 1 Januari 2019
LPSDK 2018

7 Penyerahan LPSDK 2 Januari 2018 2 Januari 2018

8 Pengumuman 3 Januari 2018 3 Januari 2018
Penerimaan LPSDK

3 Hari setelah
penetapan
9 Pembukuan LPPDK Peserta 25 April 2019

pemilu

10 Penyerahan LPPDK 26 April 2019 2 Mei 2019

11 Penyerahan Laporan 26 April 2019 2 Mei 2019
Dana Kampanye

Audit LDK dan 31 Mei 2019
penyampaian hasil
audit LDK dari
12 KAP ke KPU, KPU 2 Mei 2019
Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/
Kota

Penyampaian Hasil 7 Juni 2019
13 audit kepada Peserta 1 Juni 2019

Pemilu

14 Pengumuman Hasil 1 Juni 2019 10 Juni 2019
audit

Pada hari rabu, tanggal 02 Januari tahun 2019
KPU Kabupaten Jepara telah menerima LPSDK
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4)
PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan PKPU No. 34 Tahun 2018.

97

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

Adapun list peserta pemilu beserta waktu
penerimaan tanda terima dan jumlah sumbangan
yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

Pada proses akhir verifikasi dana kampanye
Bawaslu mencatat besaran nominal dana kampanye
yang dikeluarkan oleh Parpol peserta pemilu yaitu
JOKOWI-MARUF AMIN Rp. 2.940.000, PRABOWO-
SANDI Rp. 20.000.000, PKB Rp. 222.247.873,
GERINDRA Rp. 65.269.500, PDI-P Rp. 218.137.200,
GOLKAR Rp. 116.355.000, NASDEM Rp. 395.613.740,
BERKARYA Rp. 128.509.000, PKS Rp. 106.724.000,
PERINDO Rp. 106.322.200, PPP Rp. 294.378.500, PSI
Rp. 30.468.000, PAN Rp. 26.192.129, HANURA Rp.
41.430.000, DEMOKRAT Rp. 217.743.999, PBB Rp.
98.937.50022.

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami
lakukan pula, kami informasikan bahwa sampai
batas akhir penyerahan LPSDK tersebut, terdapat
Dewan Pengurus Kabupaten ( DPK) Partai Kesatuan
dan Persatuan Indonesia ( PKPI ) Jepara tidak
menyerahkan LPSDK.

c) Pengadaan Logistik

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Jepara telah melakukan pengawasan logistik
mulai dari proses tahapan logistik berjalan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun aktivitas yang dilakukan pengawas beserta
jajarannya yaitu Melakukan pengawasan pengadaan

22. Bawaslu Jepara, Op.Cit., hal 137

98

Faruk Fahmi Rubeka

perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dengan
memastikan :

a. Kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam produksi
perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan
standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan
suara;

b. Ketepatan waktu pengadaan perlengkapan
penyelenggaraan pemilhan oleh perusahaan pemenang
lelang;

c. Kesesuaian jumlah perlengkapan penyelenggaraan
pemilihan yang diproduksi dengan jumlah yang
seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang
lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah
suara;

d. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan
perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;

e. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan
oleh perusahaan pemenang lelang tidak melalui
subkontrak kepada perusahaan lain selain pemenang
lelang;

f. Kelebihan pengadaan surat suara yang diproduksi tidak
disimpan oleh perusahaan pemenang lelang;

g. Perusahaan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan
Pemilihan tidak terafiliasi dengan pasangan calon
tertentu.

Informasi yang dikumpulkan Bawaslu kabupaten
Jepara pada tanggal 10 April 2019 masih ditemukan
kekurangan kotak suara sebanyak 214 kotak, bilik 3353,
dan tinta 34.

99

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

Kekurangan Logistik

KPU Kabupaten Jepara membagi penyimpanan
logistik menjadi 5 gudang yang masing masing
berlokasi di desa Wonorejo, desa Bandengan, dan
berada di gedung Dikpora, PGRI, dan belakang
kantor KPU Kabupeten Jepara. Adapun kebutuhan
logistic kabupaten Jepara adalah sebanyak 16.730
Kotak suara, 16.425 Bilik, 289080 Segel, 6570 Tinta,
dan 3285 set formulir model C. Dari kebutuhan awal,
Bawaslu mengadakan pengawasan logistic, dengan
rincian yang diterima KPU adalah sebanyak 16.516
Kotak suara, 13.072 Bilik, 340.533 Segel, 6.536 Tinta,
3.285 Formulir Model C. Informasi yang dikumpulkan
Bawaslu kabupaten Jepara pada tanggal 10 April 2019
masih ditemukan kekurangan kotak suara sebanyak
214 kotak, bilik 3353, dan tinta 34.23

Kekurangan Surat suara

Sehingga masih terdapat kekurangan pada masa
satu minggu sebelum pemungutan

Kebutuhan surat suara kabupaten Jepara adalah
surat suara Presiden dan Wakil Presiden 895.371, DPD
Jawa Tengah 895.371, DPR RI 895.371, DPRD Provinsi
895.371, DPRD Kabupaten/Kota Dapil, 895371.

Setelah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu
Kabupaten Jepara diperoleh data per 15 April 2019
surat suara yang dikirim adalah, Presiden dan Wakil
Presiden 894.020, DPD Jawa Tengah 894.020, DPR RI

23. Bawaslu Jepara (2019), Catatan Akhir Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pemilu
tahun 2019 di Kabupaten Jepara, Jepara: Bawaslu Kabupaten Jepara, hal 80.

100

Faruk Fahmi Rubeka

894.020, DPRD Provinsi 894.020, DPRD Kabupaten/
Kota 893617.

Jumlah surat suara yang disediakan di setiap
TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum
di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak
2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di
setiap TPS sebagai cadangan untuk pemilu presiden
dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota24.

Bawaslu mengadakan pengawasan terhadap
setiap logistic surat suara yang masuk di gudang KPU
Jepara. Bawaslu mencatat dan melaporkan setiap
logistik surat suara yang datang, dan melaporkannya
melalui formulir model A yang dikirimkan ke Bawaslu
provinsi Jawas Tengah.

Bawaslu kabupaten Jepara melakukan
pengawasan mengenai kebutuhan surat suara pemilu
2019. Diketahui kebutuhan surat suara kabupaten
Jepara 895.371 presiden wakil presiden, DPD Jateng
895.371, DPR RI 895.371, DPRD Provinsi 895.371, dan
DPRD Kabkot 895.371. Yang diterima presiden wakil
presiden 894.020 , DPD Jateng 894.020, DPR RI
894.020, DPRD Provinsi 894.020, dan DPRD Kabkot
893.617.25

Dari data kekurangan tersebut, dilakukan
Pengiriman kekurangan surat suara Pada hari Sabtu
tanggal 13 April 2019 pukul 23.00 WIB di kantor KPU
Kab. Jepara oleh Perum percetakan negara RI dan
Balai pustaka. Dari pengiriman tersebut diketahui

24. PKPU 15 tahun 2018 Pasal 10 ayat 1
25. Ibid, hal 82.

101

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

kekurangan surat suara yang disajikan dalam table
berikut:

JUMLAH

JUMLAH KEKURANGAN

SURAT SUARA KEKURANGAN JIKA NODA

Presiden dan Wakil Presiden SURAT SUARA TANPA NODA PLENO
DPD Jawa Tengah
DPR RI TAMBAHAN 2% TAMBAHAN TOTAL TAMBAHAN PLENO DIMASUKKAN
DPRD Provinsi
DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1355 1355 - 4 51044

  Dapil 1 1355 1.563 2918 - 1.567 1273
  Dapil 2
  Dapil 3 1355 1.500 2855 - 1.504 9993
  Dapil 4
  Dapil 5 1355 4.500 5855 - 4.504 5706
TOTAL
6852 - 5.098 26805

317 2000 2317 - 2.004 8640

269 1.500 1769 - 1.500 3592

256 500 756 - 94 3728

288 1.500 1788 - 1.500 5704

222 222 - 5141

6772 13063 26687 - 19.216 87969

Kekurangan tersebut adalah berdasarkan data
pelipatan yang dilakukan KPU Jepara. Adapun jumlah
kekurangan dibagi menjadi dua yaitu kekurangn
tanpa noda pleno dan kekurangan jika noda pleno
dimasukkan. Maksud keterangan tersebut adalah,
saat itu masih ada sejumlah 87.969 surat suara yang
tidak lolos sortir tetapi masih perlu diplenokan
(apakah dipakai atau tidak), sedangkan jumlah 19.216
adalah kekurangan surat suara apabila surat suara
yang tidak lolos sortir dipakai. Adapun data jumlah
surat suara yang layak pakai setelah dilakukan pleno,
Bawaslu kabupaten Jepara belum menerima. Pleno
sendiri dilakukan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan
menilai sampel yang dibawa KPU Kabupaten Jepara
terkait surat suara yang tidak lolos sortir tadi.

d) Pemungutan dan Penghitungan

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan
tahapan kulminatif dari serangkaian proses pelaksanaan
pemilihan. Sehingga tak heran, setelah pelaksanaan
pemungutan suara kerap menimbulkan konflik

102

Faruk Fahmi Rubeka

dan ketegangan sosial politik. Setelahpelaksanaan
penghitungan suara, sudah dapat diketahui keunggulan
perolehansuara calon bila dibandingkan dengan calon
lainnya. Maka tarik menarik kepentinganakan mulai
terlihat ketika berlangsung tahapan-tahapan setelah
pelaksanaantahapan pemungutan dan penghitungan
suara sebagai refleksi atas perbedaanperolehan suara
calon.

Persiapan Pemungutan

Bawaslu Kabupaten Jepara sebelum pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara melakukan
pendataan TPS rawan di seluruh Jepara, dengan hasil
sebagai berikut:

Sebanyak 1091 TPS dikabupaten Jepara teridentifikasi
rawan dalam pemilu 2019. Hal itu berdasarkan 10
indikator survey yang dilakukan Bawaslu Kabupaten
Jepara dengan melibatkan 3.353 pengawas TPS se-
Kabupaten Jepara.

Sebaran indikator TPS rawan terdiri dari adanya pemilih
DPTb sebanyak 368, potensi pemilih DPK sebanyak 124,
TPS dekat rumah sakit 22, TPS dekat perguruan tinggi
14, TPS dekat lembaga pendidikan 451, terdapat praktik
pemberian uang pada masa kampanye 13, terdapat
praktik isu sara 5, petugas KPPS berkampanye 10, TPS
di dekat posko DATA26

Saat pemungutan suara

Pada saat hari H pemungutan, Bawaslu beserta jajaran
pengawas melaksanakan pengawasan dengan cara:

26. Ibid, hal 113.

103

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

 Mengecek atau memeriksa pemilih yang hadir ke TPS
adalah pemilih yang terdapat dalam DPT/DPTB-1/
DPPH atau DPTB-2 sesuai ketentuan;

 Memastikan pencatatan kehadiran pemilih yang
menggunakan hak pilih ke dalam formulir C7 dan
pengawas memberi tanda pada salinan daftar pemilih
yang dibawanya;

 Jika pemilih tidak membawa C6, memeriksa
pemenuhan syaratnya (KTP dan memeriksa apakah
yang bersangkutan pemilih terdaftar atau tidak);

 Pemilih mendapatkan satu surat suara dalam keadaan
baik (tidak rusak);

 Memastikan Pemilih menuju bilik suara untuk
menggunakan hak pilihnya dengan prinsip LUBER;

 Memastikan Pemilih memasukkan satu surat suara ke
dalam kotak suara;

 Memastikan Pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta;

 Memastikan tidak ada Pemilih yang menggunkan hak
pilihnya lebih dari sekali;

 Memberi saran perbaikan terhadap proses yang tidak
sesuai prosedur dan memastikan ditindak lanjuti oleh
petugas;

 Mencatat kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama
proses pemungutan suara berlangsung;

 Melaporkan ke Panwascam melalui PPD (Panwaslu
Desa) apabila diketahui lebih dari seorang memilih
lebih dari sekali/terlanjurnya penggunaan hak pilih oleh
2 orang atau lebih yang tidak berhak memilih untuk
ditindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang;

104

Faruk Fahmi Rubeka

 Melaporkan terjadi dugaan pelanggaran (etik dan
pidana) kepada Panwacam melalui PPL untuk proses
penanganan pelanggaran.27

Adapun kejadian khusus yang terjadi saat pemungutan
adalah sebagai berikut:

PSU di Kabupaten Jepara

1. TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan

Pada 17 April 2019 ditemukan Petugas KPPS tidak
menandatangani surat suara. Digantikan ayahnya yang
bernama Sukardi yang tidak mempunyai SK KPPS. Dengan
kejadian tersebut terdapat dugaan pelanggaran Petugas
KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah
digunakan oleh Pemilih. Menindaklanjuti pelanggaran,
Bawaslu Jepara menindak lanjuti dengan rapat koordinasi
persiapan pemungutan suara ulang dalam pemilu 2019
pada Kamis, 18 April 2019 Pukul. 10. 00 WIB.

2. TPS 05 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan

Pada 23 April 2019 ditemukan pemilih atas nama
NYOMI menggunakan KTP Elektronik beralamatkan
di Desa Lengkong RT 008 RW 006 Kecamatan Geyer
Kabupaten Grobogan menggunakan hak pilihnya pada
TPS 05 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan. Pemilih
diduga tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik
dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar
pemilih tambahan. Bawaslu menindaklanjuti dengan
melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Sabtu, 27

27. Ibid

105

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

April 2019.

e) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Rekapitulasi Kecamatan

Dalam rangka rekapitulasi hasil perhitungan suara
di tingkat kecamatan, PPK membuat acara penerimaan
hasil perhitungan suara peserta pemilu. Selanjutnya
PPK melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara
peserta pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi dan
Panwaslu Kecamatan.

Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan
rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di
tingkat daerah Kecamatan dengan cara:

a. Memastikan kotak suara memuat dokumen hasil
perhitungan suara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dalam hal ini diatur oleh
Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2019 tentang
pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan
suara dan penetapan hasil pemilihan umum.

b. Memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan
tersegel

c. Memastikan PPK membuat berita acara penerimaan
kotak suara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

d. Memastikan PPK menyimpan kotak suara
oada tempat yang memadai dan dapat dijamin
keamanannya, dan

e. Mendokumentasikan hasil rekapitulasi hasil
perolehan suara.

Selanjutnya hasil pengawasan dicatat oleh Panwaslu

106

Faruk Fahmi Rubeka

Kecamatan dalam formulir laporan hasil pengawasan
dan sistem pengawasan pemilu.

Selama proses rekapitulasi Kecamatan, Panwascam
Kecamatan merekomendasikan untuk melakukan
hitung ulang apabila terjadi keberatan dan selisih
jumlah antara c1 dengan DAA1. kroscek ulang dilakukan
dengan cara membuka kotak dan melihat c1 plano yang
ada. Total Bawaslu merekomendasikan sebanyak 50
kali hitung ulang. Paling banyak di Kecamatan Pakisaji
dan Kembang yaitu 8 kali. Adapun paling sedikit ada
di kecamatan Donorojo yang Cuma sekali. Terdapat 3
Kecamatan yang tidak merekomendasikan hitung ulang,
yakni kecamatan Karimunjawa, Kedung, dan Keling.28

Rekapitulasi Kabupaten

Bawaslu Kabupaten Jepara melakukan pengawasan
rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan
penetapan hasil pada tingkat Kabupaten sebagaimana
ketentuan ketentuan peraturan perundang-undagan.
Proses pelaksanaan pengawasan proses rekapitulasi
suara di Kabupaten Jepara :

1. Bawaslu Kabupaten Jepara melakukan pengawasan
penyerahan kotak suara yang disampaikan oleh PPK
kepada KPU Kabupaten Jepara dengan cara:

a. Memastikan kotak suara memuat dokumen hasil
perhitungan suara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undagan.

b. Memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci
dan tersegel

28. Lihat data rekomendasi hitung ulang, link: https://jepara.bawaslu.go.id/
rekapitulasi-penghitungan-2/

107

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

c. Memastikan KPU Kabupeten Jepara membuat
berita acara penerimaan kotak suara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

d. Memastikan KPU Kabupaten Jepara menyimpan
kotak suara pada tempat yang memadai dan
dapat dijamin keamanannya.

2. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicatat dalam formulir laporan pengawasan.

3. Bawaslu Kabupaten Jepara memastikan KPU
Kabupaten Jepara menyusun jadwal rekapitulasi hasil
perhitungan perolehan suara dengan cara membagi
jumlah daerah kelurahan/desa di wilayah Kabupaten
Jepara.

4. Bawaslu Kabupaten Jepara memastikan pembagian
tugas dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil
perhitungan perolehan suara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bawaslu Kabupaten Jepara memastikan ketua KPU
Kabupaten Jepara menyampaikan surat undangan
kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten
Jepara dan PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil perhitungan
perolehan suara.

6. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jepara memastikan
rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara
dapat dihadiri oleh pemantau pemilu, masyarakat,
dan instansi terkait.

108

Faruk Fahmi Rubeka

Hasil Pengawasan Dan Tindak Lanjut

Bawaslu Kabupaten Jepara melakukan pengawasan
terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten yang
dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Mei 2019 di hotel Jepara
Indah. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten
Jepara Terdapat keberatan saksi dari Parti Demokrat
atas perolehan suara yang tidak sesuai anatara C1
dengan DA1. Adapun ketidak sesuaian tersebut terdapat
pada Dapil Jepara 2 (Mlonggo, Bangsri, Pakisaji). Proses
rekapilasi surat suara pada tingkat Kabupaten tidak ada
penanganan pelanggaran karena tidak ada pelanggaran
namun terdapat rekomendasi dari Bawaslu sebagai
inventaris kejadian khusus yang termuat dalam Form
DB2.29

f) Penetapan Perolehan Kursi

Penetapan Perolehan Kursi merupakan salah satu
tahapan dalam menentukan tingkat perolehan kursi
masing-masing Peserta Pemilu. Tolok ukur dalam
menentukan Perolehan Kursi adalah jumlah perolehan
suara yang diperoleh oleh Peserta Pemilu. Berdasarkan
Pasal 418 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomer 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Perolehan
kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR
ditetapkan oleh KPU, Perolehan kursi Partai Politik
Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi, dan Perolehan kursi Partai Politik
Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

29. Lihat form DB2 rekapitulasi Kabupaten Jepara tahun 2019, link: https://
jepara.bawaslu.go.id/rekapitulasi-penghitungan-2/

109

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi
ambang batas perolehan suara paling sedikit 4%
(empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional
untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi
anggota DPR, serta Seluruh Partai Politik Peserta
Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi
anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Selain itu, Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak
memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada
penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah
pemilihan. Dalam hal penghitungan perolehan kursi
DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi
ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi
1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5,
7, dan seterusnya. Dalam hal penghitungan perolehan
kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara
sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi
1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7;
dan seterusnya.30

Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Jepara telah melaksanakan
Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai
Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Pemilihan Umum
Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418
ayat (3) dan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017, yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan
Bawaslu Kabupaten Jepara serta masyarakat, bertempat
di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

30. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 414 ayat (1) dan (2) Tentang
Pemilihan Umum

110

Faruk Fahmi Rubeka

serta masyarakat, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jepara, Jl. Yos Sudarso Nomor 22,
Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten
Jepara.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2019 Pasal 4 (e) Tentang Pengawasan Penetapan
Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,
dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
Bahwa perolehan suara sah Partai Politik Pemilu anggota
DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon
anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota mengawasi proses penetapan
perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada
masing-masing Dapil oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan
memastikan :

a. Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik di
setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;

b. Pembagian suara sah setiap Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi dengan
bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai
dengan alokasi kursi terbagi habis, diurutkan
berdasarkan jumlah suara sah terbanya;

c. Pembagian suara sah sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

111

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

d. Penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk
anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/
Kota dituangkan ke dalam berita acara; dan

e. Penetapan perolehan kursi Partai Politik dengan
keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/
Kota sesuai tingkatannya berdasarkan berita acara.31

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan
pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon
terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan
memastikan :

a. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
terpilh dilakuan berdasarkan perolehan kursi Partai
Politik dan suara sah nama calon yang tercantum
dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk
setiap Dapil;

b. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud
pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat
perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua,
ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon
anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan
kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan
calon perolehan kursi partai politik dan penetapan
calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih
yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
Kabupaten/Kota, dan Saksi serta dibuuhi cap;

d. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

31. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 9 ayat (1)

112

Faruk Fahmi Rubeka

terpilih di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada
huruf b dituangkan dalam formulir daftar terpiih
anggota DPRD Kabupaten/Kota;

e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama calon
angota DPRD Kabupaten/Kota terpilih secara luas
kepada masyarakat melalui papan pengumuman,
laman KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media cetak
atau elektronik;

f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan
berita acara dan Salinan keputusan penetapan
calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
berupa naskah asli elektronik kepada KPU melalui
Situng untuk diumumkan di laman KPU pada hari
yang sama dengan penetapan calon terpilih;

g. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan
berita acara dan Salinan keputusan penetapan calon
terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berupa
naskah asli kepasa KPU paling lambat 5 (lima) Hari
setelah penetapan calon terpilih; dan

h. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud
pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.32

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Penetapan
Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pasca Putusan
Makhamah Konstitusi Tingkat Kabupaten/Kota:

1) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Paling lama 3

32. Ibid

113

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

(tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal
atau putusan Makhamah Konstitusi dibacakan.

2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Paling lama 3
(tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan
calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.33

penetapan DPRD Kabupaten, KPU mengacu pada jumlah
suara formulir DB1 DPRD Kabupaten Jepara hasil pleno
rekapitulasi suara pemilu 2019. Adapun penentuan
peringkat kursi DPRD Kabupaten menggunakan metode
Sainte Lague. Yang berbunyi, dalam hal penghitungan
perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang
memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 417 ayat 1, dibagi dengan bilangan
pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan
ganjil 3,5,7 dan seterusnya.34

Adapun hasil Pengawasan Penetapan Kursi DPRD
Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Presiden/Wakil
Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 dilakukan
dengan :

Pengawasan Penetapan Hasil Pemillihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Penetapan
Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota
didasarkan pada jumlah perolehan suara sah partai politik
anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 yang tersebar di 5
(lima) Daerah Pilihan.35

33. PKPU Nomor 10 Tahun 2019
34. UU nomor 7 tahun 2017 pasal 415 ayat 2
35. Lihat table jumlah perolehan suara sah partai anggota DPRD Kabupaten

114

Faruk Fahmi Rubeka

Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi di DPRD
Kabupaten/Kota

Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota dengan jumlah
penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan
3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh)
kursi. Jumlah penduduk di kabupaten Jepara berdasarkan data
agregat penduduk perkecamatan yang diterima KPU kabupaten
Jepara adalah 1.205.800 jiwa orang, dengan demikian total kursi
di DPRD kabupaten Jepara adalah 50 (lima puluh) kursi.36

Berikut ini adalah Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi
kursi anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2019 berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi
dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dapil 1 memiliki alokasi kursi sebanyak 12 terdiri dari 4
Kecamatan yaitu Jepara, Karimunjawa, Tahunan, dan Kedung.
Dapil 2 memiliki alokasi kursi sebanyak 10 terdiri dari 3
Kecamatan yaitu Mlonggo, Pakisaji, Bangsri. Dapil 3 memiliki
alokasi kursi sebanyak 8 terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Donorojo,
Keling, dan Kembang. Dapil 4 memiliki alokasi kursi sebanyak
10 terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Mayong, Nalumsari, dan
Welahan. Dan dapil 5 memiliki alokasi kursi sebanyak 10 terdiri
dari 3 Kecamatan yaitu Pecangaan, Batealit, Kalinyamatan.37

Jepara, link: https://jepara.bawaslu.go.id/penetapan-dprd-kabupaten/
36. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, Pasal 191 ayat

(2) huruf (g)
37. Lihat tabel penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten

Jepara tahun 2019, link: https://jepara.bawaslu.go.id/penetapan-dprd-kabupaten/

115

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara

Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di Dprd
Kabupaten Jepara

Perolehan kursi di kabupaten Jepara di dominasi oleh PPP
yakni sebanyak 20%, diikuti oleh PDIP (16%) dan Nasdem
(14%), PKB (12%) dan Gerindra (10%). Adapun perolehan
paling kecil adalah partai Berkarya dan partai Hanura masing
masing sebanyak 2%. Sementara itu terdapat 4 Parpol dengan
perolehan sama yakni (4%) yaitu Partai Demokrat, PAN,
Perindo dan PKS.38

Keterwakilan perempuan dalam DPRD kabupaten Jepara
tahun 2019 adalah sebanyak 14%, jumlah tersebut adalah
prosentase dari total anggota DPRD kabupaten Jepara yaitu 50
orang. Adapun secara keseluruhan terdapat 7 orang perempuan
yang terpilih sebagai DPRD kabupaten Jepara dalam ajang
pemilu legislative 2019

Anggota DPRD kabupaten Jepara terpilih terbanyak
berasal dari kecamatan Jepara yakni (14%), diikuti kecamatan
Kalinyamatan dan Tahunan sebanyak 12%, kecamatan Mlonggo
10%, kecamatan Donorojo ,Mayong, dan Bangsri 8%. Terdapat
5 kecamatan yang memiliki prosentase 4% yaitu Batealit,
Welahan, Pecangaan, Keling dan Nalumsari. Pakisaji terdapat
2% sedangkan Kecamatan yang sama sekali tidak terdapat
anggota DPRD adalah kecamatan Kedung dan Karimunjawa

Mayoritas anggota DPRD kabupaten Jepara berpendidikan
S1, yakni dari total 50 anggota DPRD terdapat 56%, diikuti 22%
pendidikan SMA/SLTA Sederajat, S2 16%, dan paling sedikit
berpendidikan A.Md. yaitu sebanyak 6%.

Pada Tahapan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD
Kabupaten Jepara tidak ada laporan temuan terkait pelanggaran

38. Lihat grafik analisis penetapan DPRD Kabupaten Jepara tahun 2019, link:
https://jepara.bawaslu.go.id/penetapan-dprd-kabupaten/

116

Faruk Fahmi Rubeka

pada tahapan ini. Dari hasil pengawasan Bawaslu Jepara dan
KPU Jepara menetapkan perolehan kursi Partai Politik Tingkat
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun2019 tentang
Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,
dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.39

Bahwa dalam Tahapan Penetapan Perolehan Kursi Anggota
DPRD kabupaten Jepara tidak ada laporan sengketa yang
dimohonkan kepada Bawaslu Jepara, dan Bawaslu Jepara
juga tidak menemukan pelanggaran yang dapat dikategorikan
sebagai sengketa pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Tahapan Perolehan Kursi Partai Politik
merupakan tahapan awal dalam menentukan calon terpilih
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Terkait Tahapan Perolehan Kursi Partai Politik di kabupaten
Jepara perlu adanya sosialisasi yang mendalam kepada peserta
pemilu untuk dapat mengkonversi Perolehan Suara menjadi
kursi. Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Jepara
kedepannya akan lebih mengoptimalkan pengawasan terkait
potensi-potensi kerawanan pada tahapan Penetapan Perolehan
Suara Partai Politik kepada Peserta Pemilu.

39. Ibid

117

Menguatkan Pengawasan Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu Meningkatkan Kerja Pengawas

Menguatkan Pengawasan
Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu
Meningkatkan Kerja Pengawas

Oleh: Sujiantoko*

Pengertian Pengawasan Pemilu

Kata “pengawasan” secara etimologi terdiri dari satu suku kata,
yakni: “awas” yang berarti “dapat melihat dengan jelas; hati-hati
(untuk peringatan)”, dengan imbuhan “pe” dan “an” di awal dan
akhir suku kata sehingga membentuk kata “pengawasan” yang
dapat diartikan sebagai “penilikan dan penjagaan; penilikan
dan pengarahan kebijakan”. Sedangkan secara terminologi, kata
“pengawasan” ini dalam determinan ilmu administrasi, tidak
dapat dipisahkan dari kata perencanaan, sehingga, Sondang P.
Siagian mendefinisikannya sebagai “proses pengamatan daripada
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”1.

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa kata “pengawasan”
memiliki relevansi dengan fungsi-fungsi manajemen dalam

* Ketua dan Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu
Kabupaten Jepara

1. Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, Penerbit Bumi Aksara, Tahun
2005 hal. 125

118

Sujiantoko

Sujiantoko

ilmu administrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa “tanpa
rencana tidak mungkin dapat melakukan pengawasan; dus
rencana tanpa pengawasan akan memberi peluang munculnya
penyimpangan-penyimpangan tanpa ada alat yang dapat
dipergunakan untuk mencegahnya”.

Kata “pemilu” adalah akronim dari istilah “pemilihan umum”.
Jika kata “pemilu” ini dikaitkan dengan kata “pengawasan”
sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya akan membentuk
frasa yang sangat fokus dan signifikan, yakni: “penilikan,
penjagaan, dan pengarahan kebijakan pelaksanaan pemilu” atau
dapat diartikan pula “proses pengamatan pelaksanaan seluruh
kegiatan pemilu untuk menjamin agar semua pekerjaan yang
sedang dilakukan dalam pemilu berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan”.

Menurut UU No 7 Tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan
Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya
disebut Bawaslu 2. Yang dimaksud dengan pengawasan pemilu
adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai
proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-
undangan.3

Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan
terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya
peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara
menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan
menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi
penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

2. Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, hal. 62.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemiluahn Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun
2015.

119

Menguatkan Pengawasan Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu Meningkatkan Kerja Pengawas

Peran Lembaga Pengawas Pemilu dalam Mengawal
Demokrasi

Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017,
disebutkan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut,
merupakan tugas penting untuk menjaga kualitas demokrasi,
agar terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Hal ini harus sejalan dengan visi dan
misi lembaga tersebut yaitu : Terwujudnya Bawaslu sebagai
Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu
Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Bawaslu diberi tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan
amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum adalah sebagai berikut4 :

Bawaslu bertugas:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di
setiap tingkatan;

2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap
Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;

3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu,

4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan
Pemilu,

5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas

4. Op.cit, hal. 66.

120

Sujiantoko

anggota Kepolisian Republik Indonesia;

7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang
terdiri atas Putusan DKPP; Putusan pengadilan
mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; Putusan/
keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Ihbupaten/Kota; Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang
berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil
negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia,
dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;

9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada
Gakkumdu;

10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal
retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;

12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang
berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
mengahrr mengenai Pemilu;

121

Menguatkan Pengawasan Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu Meningkatkan Kerja Pengawas

2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran,
administrasi Pemilu;

3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran
politik uarg;

4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi,
dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan
mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur
sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik
Indonesia; ‘

6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan
kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/
Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara
akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;

7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada
pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan
pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan
tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat
hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/
Kota, dan Panwaslu LN;

10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota
Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota,

122

Sujiantoko

dan anggota Panwaslu LN; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua
tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara
periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data
pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
perundangundangan.

Mengacu pada tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu
tersebut di atas, lembaga tersebut saat ini memiliki peran yang
penting dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Pengawasan pemilu sebagai kegiatan memeriksa, dapat
diartikan pula sebagai kegiatan “melihat, mencermati, dan
memperoleh” laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi
awal dugaan pelanggaran pemilu. Dalam konteks ini, pengawasan
pemilu harus bersifat fact finding, yakni menemukan fakta-
fakta yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu

123

Menguatkan Pengawasan Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu Meningkatkan Kerja Pengawas

melalui teknik pengawasan langsung, dengan cara 5:

1. Pengawas pemilu secara aktif mendapatkan informasi
dan data yang dibutuhkan dari KPU dan jajarannya,
serta dari pihak-pihak terkait lainnya;

2. Pengawas pemilu memastikan kelengkapan, kebenaran,
keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang
menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan
pemilu;

3. Pengawas pemilu melakukan konfirmasi kepada para
pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya
pelanggaran; dan

4. Pengawas pemilu melakukan kegiatan atau langkah-
langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan di atas,
pengawas pemilu memperoleh hasil pengawasan, berupa:
informasi awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan
pelanggaran; serta laporan masyarakat yang disampaikan secara
tidak langsung (dimana laporan ini dikategorikan sebagai
informasi awal untuk pengawas pemilu).

Atas informasi awal potensi pelanggaran berupa data dan
dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing
tahapan pemilu, pengawas pemilu melakukan pencermatan
terhadap kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan
data dan dokumen dimaksud. Jika informasi awal potensi
pelanggaran itu berupa laporan masyarakat yang disampaikan
secara tidak langsung, pengawas pemilu dapat melakukan

5. Pengawasan Pemilu Sebuah Definisi ; http://panwaslukabsumbawa.blogspot.
com/2013/07 /pengawasan pemilu-sebuah-definisi.html , diunduh pada tanggal 14
September 20109.

124

Sujiantoko

konfirmasi kepada para pihak terkait atas laporan dimaksud.
Dan, apabila potensi pelanggaran tersebut adalah temuan
dugaan pelanggaran, berupa bukti awal dugaan pelanggaran
yang diperoleh dari: keterangan saksi, surat atau dokumen,
rekaman foto atau video, dokumen elektronik, atau alat
peraga, pengawas pemilu dapat mengkaji bukti-bukti awal
tersebut guna menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti
temuan dugaan pelanggaran dimaksud.

Dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu kegiatan
pengawasan pemilu secara final bertujuan untuk menilai
proses dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Tujuan
sebagaimana dimaksud guna: 

1. Memastikan terselenggaranya pemilu secara Langsung,
Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), Jujur dan Adil
(JURDIL), dan Berkualitas, serta dilaksanakannya
peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
secara menyeluruh;

2. Mewujudkan pemilu yang demokratis; dan

3. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara,
transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil
pemilu.

Penilaian terhadap proses dalam seluruh tahapan
penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud di atas
dilakukan melalui laporan hasil pengawasan pemilu yang
disampaikan oleh pengawas pemilu pada setiap tahapan dan
seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan
secara berjenjang dari pengawas pemilu di tingkat bawah
kepada pengawas pemilu di tingkat atasnya. Sehingga proses
pengawasan dapat berjalan dan memberikan hasil yang baik

125

Menguatkan Pengawasan Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu Meningkatkan Kerja Pengawas

dalam pelaksanaan pemilu demi Indonesia yang lebih baik.

Peningkatan Kapasitas Kinerja Pengawas

Pemilu langsung merupakan salah satu wujud upaya
peningkatan kualitas sebuah negara demokrasi. Pemilu
langsung menjadi basis pemberian hak kepada rakyat untuk
berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik.
Tujuan pemilu langsung adalah tata kelola pemerintahan
dapat berpijak pada kehendak dan kebutuhan rakyat. Dengan
demikian, penyelenggaraan pemilu langsung bukan hanya
syarat pemenuhan demokrasi secara formal namun juga harus
sesuai dengan esensi dari demokrasi itu sendiri, yakni berdasar
pada asas luber jurdil berdasarkan kehendak hati rakyat.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan
pemilu tersebut tidak pernah ada habisnya. Pelanggaran-
pelanggaran yang sama selalu terjadi pada setiap pemilihan.
Kesamaan pelanggaran dalam setiap penyelenggaraan
pemilu menjadi tantangan tersendiri didalam pengawasan
yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga perlu dilakukan
pengembangan kapasitas Bawaslu supaya dapat menjalankan
fungsi pengawasan pemilu secara maksimal. Tujuan pengawasan
pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu adalah upaya mewujudkan
pemilu yang demokratis. Amanat rakyat yang menginginkan
pelaksanaan pemilu berjalan bersih tanpa money politic, damai
tanpa konflik dan adil tanpa kecurangan menjadi tanggung
jawab dari peran Bawaslu. Pelanggaran pemilu menjadi tugas
penting bagi Bawaslu karena pelanggaran tersebut dapat
mencederai esensi penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian,
pengembangan kapasitas Bawaslu penting dilakukan karena
sebagai lembaga pengawasan pemilu seperti Bawaslu memiliki

126

Sujiantoko

peran sentral dalam pelaksanaan pemilu.

Upaya pengembangan kapasitas Bawaslu dalam
menjalankan fungsi pengawasan pemilu senantiasa dilakukan
melalui program-program pengembangan sistem, organisasi
dan sumber daya manusia. Pengembangan kapasitas tersebut
dilakukan dalam rangka meningkatkan keefektifan fungsi
pengawasan pemilu sehingga tujuan penyelenggaraan pemilu
yang demokratis dan berasaskan luber jurdil dapat tercapai.

Penguatan struktur kelembagaan Bawaslu sudah tentu
sejalan dengan fungsi yang disematkan. Secara fungsional,
Bawaslu berfungsi melakukan pengawasan di setiap tahapan
pemilu. Fungsi yang strategis dan signifikan yang dimiliki
adalah fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran. Bawaslu
sampai pada tingkat Kabupaten/Kota bertugas melakukan
pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan
sengketa proses pemilu. Eksistensi Pengawas Pemilu menjadi
motor penggerak utama dalam mencegah dan menindak
segala bentuk pelanggaran pemilu, bahkan Bawaslu memiliki
kewenangan untuk melakukan adjudikasi, sehingga menjadi
hak privilege bagi Bawaslu untuk menjadi eksekutorial terhadap
pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu.

Wujud konkret dari tindakan Bawaslu akan dapat meretas
isu yang lagi marak berkembang terkait pembentukan
Lembaga Pemantau Internasional. Bahwa Lembaga Pemantau
Internasional bukanlah hal yang urgent dan krusial untuk
dibentuk, bahkan akan lebih strategis jika fungsi Bawaslu
diperkuat dengan kewenangan untuk dapat mengakses
lembaga lain dalam menelusuri pelanggaran pemilu, agar
lebih menguatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap
pelanggaran pemilu. Tentu ini bukan upaya untuk mengurangi
peran pastisipatif pemantau atau masyarakat, sebab UU Pemilu
dan Perbawaslu 4 Tahun 2018 telah mengakomodir kehendak

127

Menguatkan Pengawasan Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu Meningkatkan Kerja Pengawas

lembaga manapun baik nasional atau internasional untuk
menjadi Pemantau Pemilu, akan tetapi akan lebih efektif jika
fokus kita lebih mengarah pada penguatan fungsi Bawaslu dan
jangan sampai energi yang dimiliki Bawaslu habis terkuras oleh
isu yang sebenarnya tidak amat krusial untuk dibahas.

Pada akhirnya, bukan tanpa maksud, tentu saja Bawaslu
dibentuk dengan fungsi yang selalu melekat padanya. Berharap
bahwa semua elemen dapat mendukung kinerja Bawaslu
dalam mengawal pemilu agar tercipa Pemilu yang jujur, adil,
berintegritas dan demokratis. Demi terwujudnya itu maka
seluruh aparatus pengawas pemilu se Indonesia tetap menjaga
integritas, profesionalitas dan tetap menjadi pilar penting dalam
mengawal pemilu dan proses berdemokrasi yang bermartabat
demi menyongsong peradaban politik yang berkualitas demi
mencapai tujuan berbangsa dan berbegara.

Pengawas Partisipatif sebagai Solusi Alternatif

Jumlah sumber daya manusia pengawas pemilu yang ada
saat ini, dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu-pemilu
sebelumnya telah mengalami peningkatan yang signifikan.
Namun, apabila dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan kewajiban
kelembagaan maka sumber daya pengawas pemilu saat ini
masih kurang dari yang diharapkan. Terlebih jika dikaitkan
dengan objek pengawasan pemilu, maka sumber daya manusia
pengawas pemilu tidak seimbang dengan jumlah objek
pengawasan pemilu tersebut. Perlu diingat bahwa pada Pemilu
2019, Partai Politik Peserta Pemilu Nasional dan Lokal ada
sebanyak 20 partai yang akan memperebutkan 575 kursi DPR RI,
2.207 kursi DPRD Provinsi, 17.610 kursi DPRD Kabupaten/Kota
dan 136 kursi DPD. Apabila semua parpol mencalonkan sesuai

128

Sujiantoko

dengan jumlah kursi, maka ada ratusan ribu caleg.

Dengan kekurangan sumber daya manusia pengawas
pemilu tersebut, maka perlu ada strategi untuk dapat mengcover
seluruh objek pengawasan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu
adalah pengawasan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan
masyarakat secara luas dalam mengawasi jalannya tahapan
pemilu. Pengawasan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi
alternatif bagi Lembaga Pengawas Pemilu untuk menggerakkan
seluruh potensi masyarakat dalam pengawasan pemilu agar
berjalan lancar dan sukses.

Menurut Perludem6, adanya partisipasi masyarakat dalam
melakukan pengawasan pemilu adalah bentuk dari penggunaan
hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya7. Kegiatan
pengawasan/pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol
dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam
penyelenggaraan negara.

Dari sisi peraturan perundangan partisipasi masyarakat
dalam pengawasan pemilu diperlukan dalam rangka melakukan
pencegahan pelangggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses
pemilu8. Dengan demikian pengawasan partisipatif masyarakat
dijamin dan diatur dalam undang-undang. Bentuk partispasi
masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan
pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi
awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, pengawasan kampanye
pengawasan, dan bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar

6. Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi,
pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk
pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya
berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

7. Presentasi Uji Publik Rancangan PKPU : http://perludem.org/2017/12/04/
presentasi-uji-publik-rancangan-pkpu-tentang-dapil-badan-ad-hoc-dnln-dan-
sosialisasi-partisipasi-masyarakat/, diunduh pada tanggal 14 September 2019.

8. Opcit, hal. 266-267.

129

Menguatkan Pengawasan Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu Meningkatkan Kerja Pengawas

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemikiran terbatasnya sumber daya lembaga
pengawas pemilu, masih banyaknya pelanggaran pemilu dan
mandat yuridis, maka Bawaslu dengan jajarannya perlu untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
pemilu. Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah
mendorong secara aktif agar masyarakat tersadarkan untuk
terlibat dalam pengawasan pemilu; menyediakan informasi yang
memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi
tentang pengawasan pemilu; menyiapkan sarana atau fasilitas
yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi,
pengaduan, dan/atau laporan pelanggaran pemilu.

Memperkuat Pengawasan Pemilu : Sebuah
Tantangan Pengawas di Jepara

Secara konsepsi-teoritis, Pemilu dapat dinilai demokratis
jika telah memenuhi 5 (lima) syarat dasar prinsisp demokasi9.
Pertama, Universalitas (Universality). Demokrasi itu sendiri
merupakan nilai universal. Oleh karenanya pemilu yang
demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya
konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu
harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu
sendiri. Kedua, Kesetaraan (Equality). Pemilu yang demokratis
harus mampu menjamin kesetaraan peserta pemilu untuk
berkompetisi. Unsur penting yang menjadi tantangan prinsip
kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan
sumberdaya yang dimiliki peserta pemilu. Oleh karena itu,

9. Dalam sebuauh artikel “Memperkuat Pengawasan Pemilu Serentak 2019,
Sebuah Tantangan” Sumardi (Koordinator Kajian Demokrasi, Ketatanegaraan dan
Kemasyarakatan; Rumah Gana Semarang).

130

Sujiantoko

peraturan perundang-undangan terkait pemilu harus dapat
meminimalisir terjadinya political inequality (ketidaksetaraan
politik).

Ketiga, Kebebasan (Freedom). Pemilu demokratis, para
pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya
tekanan, iming-iming janji, pemaksaan, pemberian hadiah
tertentu yang yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan
pemilih. Oleh karenanya, penting dijalankan penegakan hukum.
Keempat, Kerahasiaan (Secrecy). Kerahasiaan menentukan
kebebasan pemilih dan independensinya untuk menentukan
pilihan. Asas rahasia itu sendiri, merupakan jaminan hak asasi
manusia bagi pemilih untuk menentukan sikap politiknya.
Kelima, Keterbukaan (Transparency). Salah satu unsur dari
demokrasi adalah keterbukaan. Prinsip ini penting dijalankan
oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu serta pemangku
kepentingan yang lain. Transparansi ini terkait dengan dua
hal yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. Sebagai
penyelenggara pemilu, Bawaslu harus mampu meyakinkan
kepada masyarakat bahwa Bawaslu mampu menjalankan
wewenang, tugas dan fungsinya secara profesional, independen,
adil dan tidak berpihak. Sehingga dalam menjalankan
wewenang, tugas dan fungsinya Bawaslu harus berpegang pada
prinsip free, fair and competitive.

Sebagai gambaran bahwa secara umum pelaksanaan Pemilu
Tahun 2019 berjalan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Jepara
telah melakukan berbagai langkah penguatan kapasitas sumber
daya manusia untuk melakukan tugas pengawasan. Langkah
tersebut mulai dari rapat kerja, koordinasi dan kerjasama
dengan berbagai pihak untuk persiapan pengawasan, kegiatan
pengawasan, hasil pengawasan dan mengidentifikasi dinamika
permasalahan dilapangan, serbagai langkah pencegahan dan
detiksi dini. Dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data

131

Menguatkan Pengawasan Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu Meningkatkan Kerja Pengawas

pemilih misalnya, Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut
KPU telah melakukan upaya serius untuk menghasilkan data
yang valid dan bisa di cek secara manual di desa-desa dan secara
online hal tersbut tentu berasal dari rekomendasi Bawaslu.
Namun demikian masih banyak ditemukan pemilih ganda dan
orang meninggal masih tercantum serta yang memenuhi syarat
belum terdaftar walaupun pengawas pemilu sudah berulang kali
merekomendasikan temuannya untuk perbaikan daftar pemilih
secara periodik.

Pada tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Jepara
telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan. Mulai dari
pengawasan kampanye sampai dengan pemasangan APK dan
bahan kampanye, jika tidak sesuai dengan prosedur aturan
yang ditetapkan oleh KPU dan peraturan daerah akan dialkuakn
penertiban oleh pengawas. Dilanjutkan dengan pengawasan
tahapan pengadaan logistik pada Pemilu Tahun 2019 tidak
ada masalah yang berarti dalam proses dari pendistribusian
perlengkapan, pemungutan suara, penyortiran, pelipatan, dan
pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan kegiatan yang
lain berjalan dengan baik. Hanya saja pada aspek penyiapan
logistik KPU tidak memberikan jadwal secara terperinci tentang
perencanaan distribusi, dan monitoring.

Adapun pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan
rekapitulasi suara masih ditemukan beberapa kotak suara yang
belum terdistribusi ke Tempat Pemungutan Suara selanjutnya
disebut TPS paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara
namun hal ini dilakukan karena atas dasar keamanan. Begitu
pula ada beberapa TPS yang buka lebih dari jam, 7 karena
menunggu tim sukses peserta pemilu yang belum datang.
Dari semua tahapan yang diawasi Bawaslu terdiri dari dugaan
pelanggaran administratif kemudian diteruskan kepada KPU
beserta jajarannya sesuai dengan tingkatannya. Terkait dengan

132

Sujiantoko

pelanggaran netralitas ASN rekomendasi hasil kajian Bawaslu
Jepara diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara selanjutnya
disebut KASN dan hal tersbut talah ditindaklanjuti oleh
KASN dengan memberikan sanksi teguran kepada pihak yang
bersangkutan.

Mengacu kepada beberapa kendala dan permasalahan
tersebut diatas, maka sebagai bahan evaluasi bersama, Bawaslu
Jepara menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan untuk
proses pengawasan dimasa mendatang menjadi lebih baik.
Adapun beberapa rekomendasi tersebut adalah :

a. Perbaikan Regulasi

- Perlu adanya evaluasi kembali terkait Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
yang didalamnya berisi pemilihan umum serentak
mulai dari DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten serta Presiden dan Wakil Presiden.

- Perlu perbaikan peraturan terkait penyelenggaraan
pemilu. Karena sejauh ini Undang-Undang Pemilu
yang rinci mengatur teknis Pemilu dan diputuskan
secara terlambat, sehingga menyebabkan penyusunan
peraturan turunannya menjadi sulit dan berakibat
juga pada beban kerja yang terlalu berat serta kaku.

- Perlu adanya norma aturan yang jelas bahwa
pengawas wajib diberikan akses informasi apapun
yang dibutuhkan kepada KPU dengan sanksi yang
jelas.

b. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan Perbaikan Teknis
Pengawasan

- Jumlah panwaslu desa/kelurahan kurang memadai
dikarenakan tidak seimbang dengan jumlah pemilih

133

Menguatkan Pengawasan Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu Meningkatkan Kerja Pengawas

dan jumlah TPS serta luasnya wilayah.

- Alat Kerja Pengawasan terlalu rumit dan kurang
sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

- Instruksi atau petunjuk pengisian AKP yang berubah
ubah.

- Seringkali data Daftar Pemilih yang sudah
direkomendasikan jajaran pengawas ditingkat bawah
sudah ditindak lanjuti akan tetapi ketika sampai
kecamatan masih ada data perlu perbaikan.

- Penertiban APK yang tidak serentak sehingga
timses/gabungan partai pengusung calon sering
membandingkan dengan daerah lain.

- Pengawas perlu dibekali bimbingan teknis investigasi
penyelidikan dan penyidikan sebagai anggota
Gakkumdu supaya mempunyai kesamaan pandangan
dengan kepolisian dan kejaksaan.

- Perlu diperhatikan kembali aspek keselamatan
kerja dan kesehatan petugas Pemilu, KPU maupun
Bawaslu harus mempunyai unit atau bagian yang
menangani kesehatan para petugas pemilu, sehingga
kejadian serupa (petugas ada yang meninggal dan
sakit) dapat dicegah dan segera tertangani dengan
cepat.

- Mempertimbangkan secara serius penerapan
teknologi rekapitulasi suara secara elektronik untuk
mengurangi beban pengadministrasian pemilu yang
melelahkan di TPS.

134

Sujiantoko

Daftar Pustaka

Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, Penerbit Bumi
Aksara, Tahun 2005 hal. 125

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, hal.
62.

Peraturan Badan Pengawas Pemiluahn Umum (Perbawaslu)
Nomor 2 Tahun 2015.

Pengawasan Pemilu Sebuah Definisi ; http:// panwaslu
kabsumbawa. blogspot.com/ 2013/07 /pengawasan pemilu-
sebuah-definisi. html , diunduh pada tanggal 14 September
20109.

Presentasi Uji Publik Rancangan PKPU : http://perludem.
org/2017/12/04/presentasi-uji-publik-rancangan-pkpu-
tentang-dapil-badan-ad-hoc-dnln-dan-sosialisasi-
partisipasi-masyarakat/, diunduh pada tanggal 14 September
2019.

Dalam sebuauh artikel “Memperkuat Pengawasan Pemilu Serentak
2019, Sebuah Tantangan” Sumardi (Koordinator Kajian
Demokrasi, Ketatanegaraan dan Kemasyarakatan; Rumah
Gana Semarang).

135



BAB III

137

Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu

Sistem Penanganan Pelanggaran
Pemilu

Oleh: Laili Anisah*

Pengertian Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu menurut Perbawaslu No 7 tahun
2018 adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu.1
Dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat dipastikan bahawa
prinsip dan azas-azas pemilu telah dapat dilaksanakan secara
baik dan benar, namun dalam setiap tahapan penyelengaraan
pemilu, memungkinkan terjadinya pelanggaran baik oleh
penyelenggara, peserta pemilu maupun oleh pemilih.

Jika terjadi pelanggaran pemilu maka harus melalui
mekanisme yang sudah diatur secara rinci dalam UU No 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum dan juga pada Peraturan Badan
Pengawas Pemilu (Perbawaslu). Pelanggaran Pemilu berasal dari
temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu.
Yang dimaksud dengan temuan pelanggaran pemilu adalah
hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/

* Staf Analis Hukum Bawaslu Jepara
1. Perbawaslu No 7 tahun 2018 Pasal 1 ayat 28

138

Laili Anisah

Laili Anisah

Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan laporan pelanggaran
pemilu adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang
mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu
kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu
yang dilaporkan paling lambat 7 hari sejak diketahui dan atau
ditemukannya pelanggaran.2

Kajian yang dilakukan oleh Pegawas Pemilu terhadap
suatu laporan atau temuan akan disimpulkan dalam 3 (tiga)
hal yaitu pelanggaran, bukan pelanggaran atau sengketa.
Laporan atau temuan yang masuk dalam hal bukan pelanggaran
oleh pengawas tidak akan ditindaklanjuti, dengan kata lain
prosesnya berhenti di kajian Pengawas Pemilu. Terhadap
laporan atau temuan yang dikaji Pengawas Pemilu disimpulkan
masuk dalam hal pelanggaran akan dikategorikan lagi pada 3
(tiga) jenis pelanggaran yaitu jenis pelanggaran administrasi
pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu dan atau
jenis pidana pemilu. Untuk laporan atau temuan yang tidak
masuk dalam kedua kategori di atas bisa masuk dalam kategori
sengketa.3

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah
pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu
yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum
menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.4
Oleh sebab itu setiap pelaku dalam pelanggaran kode
etik adalah pasti orang atau person yang berdiri sebagai

2. Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Perbawaslu No 7 Tahun 2018 Bab IV
4. Perbawaslu No 7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 29

139