Sketsa Pengawasan Pemilu 2019

M. Zarkoni

pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk
kepada penyelenggara Pemilu karena mereka tidak luput dari
potensi melakukan pelanggaran.

Keberhasilan atau kegagalan Pemilu sesungguhnya
ditentukan oleh banyak faktor dan pihak. Dalam hal ini Bawaslu
adalah pihak yang menyinergikan seluruh potensi dalam
mewujudkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses
penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan melibatkan
seluruh elemen, baik unsur masyarakat, aparatur kepolisian
maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara
transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, sehingga
semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang
berlaku.

Tidak dapat dibayangkan, bagaimana pemilu tanpa
pengawasan, jika itu terjadi maka kecurangan-kecurangan akan
marak dilakukan oleh peserta pemilu. Kendati ada payung hukum
dalam penyelenggaraan pemilu baik berupa undang-undang
dan peraturan-peraturan. Semua itu tidak ada artinya tanpa
didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dari
lembaga Badan Pengawas Pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki
kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, namun
sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Posisi
Bawaslu dalam konteks ini sudah menjadi semi peradilan.
Ia berwenang mengumpulkan barang bukti, membuktikan
kesalahan dan berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti
atau tidak.

Penegakan hukum Pemilu pada dasarnya merupakan
mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Tujuannya
memastikan bahwa hak atas proses konversi suara yang adil dan

240

Regulasi Penanganan Sengketa Pemilu 2019

tidak melanggar dangan maraknya kecurangan dan tindakan
manipulatif oleh peserta Pemilu.

Sistem keadilan Pemilu dikembangkan untuk mencegah dan
mengidentifikasi ketidakberesan pada Pemilu, sekaligus sebagai
sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan
tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.
Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut
proses Pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang
termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa
ketidakberesan dalam proses Pemilu dapat menimbulkan
sengketa, sistem keadilan Pemilu berfungsi untuk mencegah
terjadinya ketidakberesan dan menjamin Pemilu yang bebas,
adil, dan jujur. Oleh karena Bawaslu sebagai penegakkan hukum
Pemilu sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi
dan kredibilitas proses Pemilu.

Selain itu Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang
berwenang menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum sengketa sangat mungkin terjadi antara peserta
Pemilu dengan peserta Pemilu, maupun peserta Pemilu dengan
penyelenggara Pemilu mengingat penyelenggaraan Pemilu
merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak elemen.

Sengketa Pemilu sendiri adalah sengketa yang terjadi
antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan
penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/
Kota, sedangkan sengketa (perselisihan) hasil Pemilu adalah
perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan
perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Atau bisa juga
dipahami bahwa sengketa adalah adanya perselisihan antara
dua pihak atau lebih karena terdapat perbedaan penafsiran antar
pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan
dengan fakta kegiatan atau peristiwa hukum maupun kebijakan

241

M. Zarkoni

di mana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak
mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, penghindaran
dari pihak lain yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Apabila sengketa tersebut terjadi berlarut larut tanpa
adanya penanganan dari suatu lembaga yang kuat maka hal
tersebut dapat mengacaukan proses demokrasi Pemilu. Oleh
karena itu Bawaslu yang telah diberi kewenangan lewat Undang-
undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam
penanganan sengketa Pemilu dapat memberi peran penting
demi terselenggaranya Pemilu yang adil dan tertib.

Adapun tugas Bawaslu dalam sengketa proses Pemilu
sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu
bertugas melakukan pencegahan dan penindakan
terhadap sengketa proses Pemilu dan mengawasi
pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas
putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu

2. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan
Dalam melakukan pencegahan sengketa proses Pemilu,
Bawaslu bertugas:

a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan
serta pelanggaran Pemilu;

b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,
memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan
Pemilu;

c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait;
dan

242

Regulasi Penanganan Sengketa Pemilu 2019

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Pemilu.

3. Sedangkan Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
menyatakan, dalam melakukan penindakan sengketa
proses Pemilu, Bawaslu bertugas:

a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu;

b. Memverifikasi secara formal dan material
permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;

d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;
dan

e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

4. Berdasarkan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan, Sengketa
proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-
Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan
keputusan KPU Kabupaten/Kota.

5. Berdasarkan Pasal 467 Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan,

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota menerima permohonan

penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai

akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan

KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/

Kota.

243

M. Zarkoni

(2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

(3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
secara tertulis dan paling sedikit memuat:

a. Mama dan alamat pemohon;

b. Pihak termohon; dan

c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,
dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang
menjadi sebab sengketa.

(4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
penetapan keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/
Kota yang menjadi sebab sengketa.

6. Berdasarkan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan,

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/
Kota berwenang menyelesaikan sengketaproses
Pemilu.

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/
Kota memeriksa dan memutus sengketa proses
Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak
diterimanya permohonan.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/
Kota melakukan penyelesaian sengketa proses
Pemilu melalui tahapan:

244

Regulasi Penanganan Sengketa Pemilu 2019

a. Menerima dan mengkaji permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan melalui mediasi atau
musyawarah dan mufakat.

(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak
yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, Bawaslu,Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses
Pemilu melalui adjudikasi.

7. Berdasarkan Pasal 469 Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan,

(1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa
proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat
final dan mengikat, kecuali putusan terhadap
sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;

b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota; dan

c. Penetapan Pasangan Calon.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak
diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan
upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

(3) Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu
wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan
dapat dipertanggungjawabkan.

245

M. Zarkoni

Terkait dengan putusan Bawaslu terhadap penyelesaian
proses sengketa maka KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/
Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama
3 hari kerja sejak dibacakan. Pemohon yang dirugikan atas
putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan/atau
Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan
Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan
Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan
kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian
sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia telah berubah sebanyak 3 kali yaitu:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas
peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum

Dalam hal ini terdapat perubahan yang memenuhi
kebutuhan dan perkembangan hukum terkait dengan
penyelesaian sengketa. Perubahan tersebut di antaranya angka

246

Regulasi Penanganan Sengketa Pemilu 2019

8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8A
yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan
Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 terjadi karena:

a. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara
langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; atau

b. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara
langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau
keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan
dan/atau berita acara.

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu
Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) yang tidak dapat dijadikan objek sengketa
antara lain:

a. Surat keputusan atau berita acara KPU,
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yang merupakan tindak lanjut dari Putusan
Pelanggaran Administratif Pemilu atau Putusan

247

M. Zarkoni

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota;

b. Surat keputusan atau berita acara KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
merupakan tindak lanjut dari penanganan
sentra penegakan hukum terpadu atau putusan
pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
atau

c. Surat keputusan atau berita acara KPU,
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yang merupakan hasil penghitungan suara,
rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan
penetapan hasil Pemilu.

(2) Permohonan yang diajukan dengan objek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tidak dapat diregister dan dituangkan menggunakan
formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan
persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses
Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan
KPU.

(2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan
sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh
adanya keputusan KPU Provinsi.

(3) BawasluKabupaten/Kotaberwenangmenyelesaikan

248

Regulasi Penanganan Sengketa Pemilu 2019

sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh
adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan
sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta
Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu
Kabupaten/Kota.

(5) Mekanisme penyelesaian sengketa antara Peserta
Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dilakukan
dengan cara:

a. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu;

b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi
materiil Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu;

c. Melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;

d. Melakukan proses Adjudikasi sengketa proses
Pemilu; dan

e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(6) Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu
yang terjadi antarPeserta Pemilu dilakukan dengan
cara:

a. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu;

b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi
materiil Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu;

c. Melakukan Mediasi terhadap para pihak yang
bersengketa; dan

249

M. Zarkoni

d. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
apabila tidak tercapai mufakat diantara para
pihak yang bersengketa

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 6A, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelesaian sengketa proses Pemilu antarPeserta
dapat dilakukan dengan acara cepat.

(2) Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan
acara cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:

a. Permohonan dari peserta Pemilu; atau

b. Pertimbangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu
Kecamatan terhadap peristiwa di tempat
kejadian.

(3) Pengajuan permohonan oleh Peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan
kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara
lisan atau tertulis.

Selain itu perubahan juga pada ketentuan Pasal 5, Di antara
Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A,
ketentuan Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 6A, Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat
yakni ayat(3) dan ayat (4), ketentuan Pasal 9 diubah, ketentuan
pasal 12 diubah, ketentuan pasal 15 diubah dan ketentuan Pasal
15A dihapus serta ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah.

Berdasarkan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan, Sengketa proses

250

Regulasi Penanganan Sengketa Pemilu 2019

Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu
dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Hanya saja di
dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur
sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu dengan
kewenangan berada di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa yang terjadi antar-Peserta
Pemilu tidak diatur secara rinci. Begitu juga Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 hanya mengatur
sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu dan
tidak mengatur tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi
antar-Peserta Pemilu.

Mengingat sengketa antar peserta ternyata banyak terjadi di
lapangan, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan aturan,
Bawaslu mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Panwascam
mendapat mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dapat
menyelesaikan sengketa antara peserta pemilu dengan peserta
pemilu secara cepat dan sederhana dengan mengutamakan
pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Meski
begitu, Panwascam sebagai pengawas Ad Hoc (sementara) tidak
mempunyai wewenang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
(PSPP) berupa ajudikasi.

251

Mediasi dan Adjudikasi Pemilu Sebuah Tantangan

Mediasi dan Adjudikasi Pemilu
Sebuah Tantangan

Oleh: Misbakhus Sholihin *

Mediasi Sebagai Tantangan Baru Bawaslu

Mediasi merupakan salah satu prosedur penyelesaian perkara
atau beda pendapat di luar pengadilan. Adapun berdasarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan,
diletakkan mekanisme baru tentang proses pra sidang yang
mewajibkan terlebih dahulu dilaksanakan mediasi yang
dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara dengan dibantu
mediator, baik mediator hakim atau mediator nonhakim1. Pada
Pemilu Tahun 2019 mediasi dapat didefinisikan berdasarkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bahwa
mediasi atau musyawarah yang selanjutnya disebut mediasi
adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan

* Staf Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten
1. Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cet.1, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 10

252

Misbakhus Sholihin

Misbakhus Sholihin

para pihak untuk memperoleh kesepakatan2.

Hal ini merupakan tugas upaya Bawaslu3 Bawaslu Provinsi4
serta Bawaslu Kabupaten/kota untuk mengimplementasikan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dalam tugas melakukan pencegahan dan penindakan
terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu5. Kemudian
dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu tersebut,
Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas melakukan mediasi
antarpihak yang bersengketa di wilayah pusat6, provinsi7 dan
kabupaten/ kota8.

Selain tugas Bawaslu dalam memediasi sengketa Pemilu,
hal tersebut juga merupakan sebuah kewenangan yang
diberikan oleh UU No. 7 Tahun 2017 sebagai lembaga permanen
negara. Hal ini dijelaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum mempunyai
kewenangan menerima, memeriksa, memediasi penyelesaian
sengketa proses Pemilu di wilayah pusat9, provinsi10 maupun
kabupaten/kota11. Adanya mediasi bermula dari adanya
permohonan sengketa dari proses Pemilu yang dilaporkan
oleh pemohon yang diakibatkan oleh hak peserta Pemilu
yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu
lain atau hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung
oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,

2. Pasal 1 angka 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)
No. 5 Tahun 2019

3. Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
4. Pasal 97 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. Pasal 101 huruf a UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
6. Pasal 93 ayat (3) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
7. Pasal 97 ayat (3) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
8. Pasal 102 ayat (3) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
9. Pasal 95 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
10. Pasal 99 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
11. Pasal 103 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

253

Mediasi dan Adjudikasi Pemilu Sebuah Tantangan

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota12.

Didalam Perbawaslu No. 5 Tahun 2019, pemohon sengketa
proses Pemilu terdiri Partai politik calon Peserta Pemilu yang
telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU, Partai
Politik Peserta Pemilu, Calon anggota DPR dan DPRD yang
tercantum dalam DCT, Bakal calon Anggota DPD yang telah
mendaftarkan diri kepada KPU, Calon anggota DPD, Bakal
Pasangan Calon; dan Pasangan Calon. Bahkan pada Perbawaslu
ini menambahkan 2 pasal dari Perbawaslu sebelumnya yakni
pemohon Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah
mendaftarkan diri, Bakal calon Anggota DPD, dan bakal
Pasangan Calon dapat mengajukan Permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan
DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan
Pasangan Calon. Pasal selanjutnya juga menyebutkan pemohon
sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu dapat
dimohonkan oleh pelaksana kampanye DPR, DPRD, DPD, dan
Pasangan Calon yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota13.

Setelah pihak pemohon melakukan permohonan sengketa
proses yang dilayangkan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/ Kota. Selanjutnya tahapan penerimaan
dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu barulah mempertemukan pihak yang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan
mufakat14. Perlu diketahui bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Mediasi terhadap

12. Perbawaslu, Op.cit., Pasal 4 ayat (1)
13. Pasal 7 ayat 1-4 Perbawaslu No. 5 Tahun 2019
14. Pasal 468 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

254

Misbakhus Sholihin

Permohonan yang telah diregister. Adapun proses mediasi telah
dijelaskan pada Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sebagaimana
berikut15

Di dalam Pasal 19 Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 ini
dijelaskan bahwa berbagai ayat yaitu ayat 1 sampai ayat 6 dengan
penjelasan sebagaimana di bawah ini:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/
Kota melakukan Mediasi terhadap Permohonan yang
telah diregister.

2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/
Kota menentukan jadwal pelaksanaan Mediasi.

3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/
Kota melakukan pemanggilan para pihak untuk
menghadiri Mediasi menggunakan formulir Model
PSPP 11.

4. Mediasi wajib dihadiri Pemohon dan Termohon.

5. Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak
menghadiri pemanggilan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
atau Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal dan
melakukan pemanggilan kembali.

6. Apabila Pemohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua
kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Permohonan
gugur dan dituangkan dalam formulir Model PSPP 24.

7. Apabila Termohon tidak menghadiri Mediasi setelah
dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu, Bawaslu

15. Pasal 19 – 24 Perbawaslu No. 18 Tahun 2017

255

Mediasi dan Adjudikasi Pemilu Sebuah Tantangan

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan
Mediasi tidak mencapai Kesepakatan dan dituangkan
dalam formulir Model PSPP 16.

Di dalam aturan yang sama aturan mediasi dijelaskan pada
Pasal 20 dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 dengan penjelasan di
bawah ini:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/
Kota menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan
sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/
Kota dalam Mediasi berpegang pada asas Pemilu dan
prinsip penyelesaian sengketa Proses Pemilu.

3. Pelaksanaan Mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua)
hari dan dilaksanakan secara tertutup.

4. Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dipimpin
oleh paling sedikit 1 (satu) mediator.

Selanjutnya aturan mediasi dijelaskan pada Pasal 21
terdiri dari beberapa point yakni dari point a sampai point e
yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/
Kota melakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu
dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka;

b. Penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak;

c. Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses
Pemilu;

d. Penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan

e. Penandatangan berita acara kesepakatan atau

256

Misbakhus Sholihin

ketidaksepakatan.

Lebih lanjut pada Pasal 22 dari ayat 1 sampai ayat 5
menjelaskan tentang peran anggota Bawaslu dalam memediasi
perkara. Adapun pasal pasl tersebut sebagaimana berikut:

1. Pimpinan Mediasi dibantu oleh tim Mediasi.

2. Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Pegawai di Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang
terdiri atas:

a. 1 (satu) orang sekretaris; dan

b. 1 (satu) orang notulen.

3. Sekretaris Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal
Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas memberikan
dukungan administrasi, operasional, dan dokumentasi.

4. Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu,
Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok-pokok
pembahasan pada saat jalannya Mediasi dengan atau
tanpa alat bukti elektronik atau aplikasi penunjang.

5. Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala
Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 23 yang terdiri dari 4 pasal menjelaskan terkait
dengan prosedur teksnis jika mediasi tercapai kesepakatan.
Adapun 4 Pasal tersebut sebagaiamana berikut:

257

Mediasi dan Adjudikasi Pemilu Sebuah Tantangan

1. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/
Kota menuangkan dalam Berita Acara Mediasi
Tercapai Kesepakatan Formulir Model PSPP 14 yang
ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan Mediasi.

2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membuat Putusan.

3. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan Formulir PSPP 16.

4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan
oleh Pimpinan Mediasi dalam forum Mediasi yang
terbuka untuk umum.

Terakhir pada Pasal 24 yang terdiri dari 3 ayat yang
menjelaskan apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan.
Adapun pasal-pasl tersebut sebagaiamana berikut:

1. Dalam hal Mediasi tidak mencapai kesepakatan,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/
Kota menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tidak
Tercapai Kesepakatan Formulir Model PSPP 14 yang
ditandatangani oleh Para Pihak dan Pimpinan Mediasi.

2. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/
Kota melanjutkan penyelesaian sengketa proses Pemilu
melalui Adjudikasi.

3. Pimpinan Mediasi memberitahukan waktu dan tempat
pelaksanaan Adjudikasi secara lisan dalam forum
Mediasi sebagai panggilan resmi.

258

Misbakhus Sholihin

Adjudikasi Tantangan baru Kewenangan Bawaslu

Dari Pasal 24 ayat 2 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 di atas
dikatakan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan Pengawas
Pemilu melanjutkan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui
Adjudikasi. Hal ini sejalan apa yang dijelaskan pada Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa setelah mempertemukan
pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui
mediasi atau musyawarah dan mufakat dalam hal tidak tercapai
kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa
proses Pemilu melalui adjudikasi16. Mekanisme penyelesaian ini
sangat berbeda dengan pengaturan di Undang-Undang Tahun
2012 maupun Undang-Undang 15 Tahun 2011. Dahulu tahapan
penyelesaian sengketa proses dilakukan dengan hanya menerima
dan mengkaji laporan, mempertemukan pihak untuk mencapai
mufakat, dan mencari alternatif lain jika tidak tercapai mufakat

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip
oleh Hardi Munte bahwa proses adjudikasi merupakan sifat dari
penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang berperkara
pada dua sisi yang berhadapan(antagionis) dan hasil putusan
yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang
untuk memutus bersifat kalah dan menang (win-lose). Proses
penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori ini adalah
peradilan (litigasi) dan arbitrase17. Pada gelaran Pemilu tahun
2019 adjudikasi dapat didefinisikan sebagai proses persidangan
penyelesaian sengketa proses Pemilu18. Pada Perbawaslu Nomor
18 Tahun 2017 menjelaskan prosedur mengenai adjudikasi
yaitu pada Bab VI tentang Adjudikasi mulai dari Pasal 25 dan

16. Pasal 468 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
17. Hardi Munte, Model Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pilkada,t.tp : Penerbit
Puspantara, 2017, hal. 57
18. Pasal 1 angka 19 Perbawaslu No. 5 Tahun 2019

259

Mediasi dan Adjudikasi Pemilu Sebuah Tantangan

perubahannya19.

Putusan Bawaslu dalam sidang ajudikasi merupakan putusan
yang bersifat final kendati demikian adakalanya putusan yang
dilakukan oleh Bawaslu tidak diterimakan oleh para pihak dan
dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha
negara. Dari aspek ini dapat dikatakan bahwa putusan Bawaslu
mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu memang
putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan
terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan20:

1) Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2) Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
3) Penetapan Pasangan Calon.
Sebelum hadirnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum tugas dan kewenangan dari Badan
Pengawas Pemilu hanya mengawasi, mengumpulkan bukti dan
melaporkan apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam proses
penyelenggaraan pemilihan umum dan hanya berwenang
memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dimana rekomendasi itu dapat dilaksanakan atau tidak
oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Muncul kebijakan pada tahun 2017 sebagai tantangan
baru Bawaslu yaitu dengan munculnya kewenangan baru
Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk meyelesaikan
pelanggaran Pemilu dan sengketa Proses Pemilu melalui proses
sidang ajudikasi, dimana Bawaslu dapat dikatakan berperan
sebagai hakim, memutuskan permohonan yang ditulis pemohon
di dalam petitum nya. Kemudian menggali kebenaran-kebenaran

19.Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum merupakan Perbawaslu yang telah diubah sebanyak 3 kali
yaitu Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 dan
Perbawaslu Nomor 5 tahun 2019

20. Pasal 469 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

260

Misbakhus Sholihin

melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi,
mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian
menyimpulkan. Itulah kewenangan baru yang dimiliki oleh
Bawaslu21.

Bukan hanya adjudikasi sengketa proses kewenangan yang
diberikan Undang-undang pada Bawaslu dimana Ini merupakan
transformasi paling krusial penambahan kewenangan ajudikasi
tidak lagi sekedar lembaga pemberi rekomendasi, melainkan
pula sebagai pemutus perkara.Berdasarkan Undang-Undang
No. 7 Tahun 2017, fungsi adjudikasi yang dimiliki Bawaslu
dapat dilaksanakan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan
memutus pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran
politik uang.

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran
terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu22.Mekanisme penyelesaian pelanggaran
administratif Pemilu ini sangat berbeda dengan ketentuan
pada undang-undang sebelumnya. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011, diatur bahwa Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi
atas hasil kajiannya terkait dengan pelanggaran adminsitratif
Pemilu. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
memberikan kekuatan lebih bagi bawaslu dengan memberikan
kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus
pelanggaran adminstratif Pemilu23.Pelanggaran administrative

21 .Anita Andriyani S dan Feni Rosalina, Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Dan Implementasinyadi Daerah, http:// repository.lppm. unila.
ac.id/11042 /1/Kewenangan%20 Ajudukasi% 20Badan% 20Pengawas %20
Pemiludocx.pdf. Diunduh pada 10 September 2019.

22. Pasal 460 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
23. Fritz Edward Siregar, Menuju Peradilan Pemilu, Jakarta: Themis Publishing,
2018, hal. 54

261

Mediasi dan Adjudikasi Pemilu Sebuah Tantangan

ini tidak termasuk tindak pidana Pemilu pelanggaran kode etik24.
Bahkan dalam pemriksaan proses adjudikasi pada peradilan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota
diharuskan untuk dilaksanakan secara terbuka25.

Dari Perbandingan ini terlihat upaya penguatan Bawaslu dari
sebelumnya hanya berujung rekomendasi menjadi kewenangan
memberikan putusan terhadap pelanggaran administratif
yang terjadi. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif
Pemilu berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara,
prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada
tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan sanksi
administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang26 .

Selain terhadap pelanggaran administratif Pemilu, Undang-
Undang juga mengamanatkan pelaksanaan fungsi ajudikasi
Bawaslu terhadap pelanggaran politik uang. Politik uang yang
dimaksud meliputi upaya menjanjikan dan/atau memberikan
uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara
Pemilu dan/atau Pemilih. Terhadap peserta yang melakukan
pelanggaran itu, berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat
dikenai sanksi adminsitratif pembatalan sebagai calon oleh
KPU. Namun perlu dicatat bahwa pemberian sanksi di atas
tidak menggugurkan keberadaan sanksi pidana terhadap politik
uang. Bagi calon yang dikenai sanksi adminstratif pembatalan,
tersedia mekanisme upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam
waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan
KPU ditetapkan. Hal lain yang menarik adalah jika KPU tidak

24. Op.cit., 460 Ayat (2)
25. Pasal 461 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
26. Pasal 461 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

262

Misbakhus Sholihin

menindak lanjuti putusan Bawaslu, maka Bawaslu mengadukan
KPU ke DKPP, dimana ketentuan ini di UU sebelumnya tidak
muncul.27

Dari berbagai penambahan kewenangan di atas, mediasi
dan adjudikasi merupakan tantangan bagi Bawaslu, Bawaslu
Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota. Hal ini karena
undang-undang telah memperkuat sisi eksekutorial dari fungsi-
fungsi Putusan layaknya pengadilan yang sebelumnya hanya
bersifat rekomendasi.

27. Fritz Edward Siregar, Opcit. hal.55

263

Mediasi dan Adjudikasi Pemilu Sebuah Tantangan

Daftar Pustaka

Andriyani S Anita dan Feni Rosalina, Kewenangan Ajudikasi Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu)DanImplementasinyadiDaerah,http://
r e p o s i t o r y. l p p m . u n i l a . a c . i d / 1 1 0 4 2 / 1 / Ke w e n a n g a n % 2 0
Ajudukasi%20Badan%20Pengawas%20Pemiludocx.pdf.
Diunduh pada 10 September 2019.

Edward Siregar Fritz, Menuju Peradilan Pemilu, Jakarta: Themis
Publishing, 2018.

Hidayat Maskur, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma
No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cet.1,
Jakarta: Kencana, 2016.

Munte Hardi, Model Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pilkada, t.tp:
Penerbit Puspantara, 2017.

Paraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan
Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan

264

EPILOG

Banwas Sebagai Jembatan Emas
dalam Praktik Berdemokrasi
(Kado untuk Banwas Jepara)

Oleh: Dr. H. Mashudi, M.Ag.*

Mukaddimah

Seperti kata orang, Pemilihan Umum adalah pengejawantahan
kedaulatan rakyat yang konstitusional dimana kedaulatan rakyat
menjadi sumber legitimasi politik yang diyakni kesahihannya.
Benar adagium klasik bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan
(Vox Populi Vox Dei).

Perjalanan praktik Pemilu serentak tahun 2019 dalam
panggung demokrasi Kabupaten Jepara baik pemilihan umum
untuk memilih anggota-anggota legislatif serta pemilihan
langsung presiden dan wakil presiden secara aman, tertib, damai
dan berkualitas serta hadirnya sosok pemimpin yang memiliki
integritas, kompeten, memegang amanah dan visioner guna
mengantarkan negara tercinta ini ke pentas dunia.

* Ketua Umum MUI Kab. Jepara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kabupaten Jepara, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Semarang, Staf
pengajar S2 UNISNU Jepara.

265

Banwas Sebagai Jembatan Emas dalam Praktik Berdemokrasi

Banwas Sebagai Jembatan Emas dalam Praktik Berdemokrasi

Meskipun semula tidak sedikit masyarakat yang harap-harap
cemas dan khawatir akan dampak negative yang ditimbulkan
seperti muncul keributan baik langsung atau tidak langsung
berpengaruh pada stabilitas nasional. Kegelisahan tersebut
disebabkan karena tata cara dan prosedur serta banyaknya
obyek yang harus dicoblos oleh pemilih. Disamping sikap
kecemasan tersebut karena keterbatasan personil yang harus
mengawasi begitu besar dan luas medannya secara independent,
profesional, transparan, bebas dari tekanan, dan humanis.

Kriteria proses penyelenggaraan Pemilu tersebut memang
penting, namun justru ada yang lebih penting lagi, yakni hadirnya
pemimpin yang sungguh-sungguh amanah, memperhatikan
kemaslahatan bangsa menepis sikap diskriminatif dilandasi
semangat religiusitas tinggi.

Etika Demokrasi dan Masyarakat Jepara

Demokrasi sebagai pilihan yang sangat tepat untuk
mengatur regulasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh
karena di daamnya terjadi hilir mudik kesepakatan, nilai-nilai
Hak Asasi Manusia, sebagai entitas forma yang mebedakannya
dengan fasisme atau Negara totalitarian yang menindas.
Indikator lain dari negara demokratis adalah wujudnya Hak
Kemerdekaan Pers, Hak menyatakan pendapat dan pikiran, hak
memilih wakil rakyat secara bebas dan rahasia, hak memlih
pimpinan daerahnya, hak kebebasan beragama hak kebebasan
berkreasi, hak berorganisasi, persamaan hak perempuan dengan
laki-laki dan lain-lain.

Hak kebebasan masyarakat yang tentunya positif dan bukan
kebebasan yang anarkis. penghormatan yang setinggi-tingginya
pada kedaulatan rakyat.

266

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

Pemilihan Umum secara langsung dan serentak merupakan
salah satu ciri masyarakat demokratis dimana dapat dibuktikan
adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih calonnya yang
dianggap mampu mengisi, mengembangkan dan memajukan
negaranya. Secara khusus Kabupaten Jepara patut mendapat
pujian karena mampu menyelenggarakan pemilihan umum
2019 serentak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil, dalam suasana transparan, etis, demokratis, aman, damai
dan berkualitas.

Dalam konteks ke-Jepara-an, secara apologik, hal tersebut
di atas dapat dibuktikan dengan parameter : Pertama, masyoritas
masyarakat Jepara telah melibatkan diri dalam pesta demokrasi
tahun 2019. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kedua, masyarakat semakin menyadari tentang
nilai-nilai demokrasi yang senantiasa berwawasan kebangsaaan
dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang
senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk
mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang
adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal
ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
Ketiga, stakeholders telah mampu berupaya mengembangkan
nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik
kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan
tanggungjawab guna mencapai kemaslahatan bersama. Keempat,
berdemokrasi harus dilakukan dengan moral, etika dan budaya
yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang
adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, ber-
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan dan ber-Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Kelima, meningkatnya kedewasaan
berdemokrasi yang dilandasi dengan semangat kejujuran
nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan

267

Banwas Sebagai Jembatan Emas dalam Praktik Berdemokrasi

peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat
mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan
masalah bersama. Keenam, atmosfir demokrasi dibangun untuk
memperkokoh konsensus-konsensus lokal, regional bahkan
nasional dan mengedepankan akhlak al-karimah. Ketujuh, secara
umum masyarakat Jepara semakin menyadari bahwa perbedaan
pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warganya tetap
berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’, dan saling
menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu
tetap terjaga persatuan dan kesatuan. Kedelapan, tegur sapa,
saling berkomunikasi, berujar dengan santun antar masyarakat
dan tokoh/pemuka agama secara utuh menjadi amunisi dalam
menciptakan iklim yang kondusif seluruh rangkaian Pemilihan
Umum 2019.

Namun demikian, demokrasi hanyalah sebagai sarana
bukan tujuan karena tujuan akhirnya adalah hadirnya Pemimpin
yang memiliki integritas, kompeten, memegang amanah dan
visioner sehingga wujudnya suatu negara yang sejahtera, adil
dan makmur dalam suasana damai dan kondusif sebagaimana
kaidah fiqhiyyah : Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi
al-mashlahah (kebijakan pemimpin terhadap masyarakat yang
dipimpinnya hendaknya mengarah kepada kemaslahatan).

Berangkat dari kondisi ideal etika berdemokrasi di atas,
menjadi bukti bahwa implementasi demokrasi Pemilu di
Kabupaten Jepara sudah cukup bagus, mesin penyelenggara
pemilu juga telah bekerja secara optimal dan progresif. Semoga
sikap baik segenap stake holders tersebut terus dipertahankan di
masa-masa yang akan datang.

268

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

Ikhtitam

Makna lain sukses besar kontribusi penyelenggaraan
Pemilu di Kabupaten Jepara adalah sukses masyarakat Jepara
secara keseluruhan. Sehingga patut disyukuri dengan cara
memanfaatkan hasil-hasilnya untuk diabdikan bagi kesejahteraan
hidup masyarakat banyak dalam mencapai kedamaian hidup.

269

Biografi Penulis

Sujiantoko, SHI., MM adalah
Bawaslu Kabupaten Jepara yang lahir
pada 15 November 1985. Lelaki yang
menikah dengan Siti Asrifah, S.Pd.I
ini dikarunia 2 buah hati yaitu Asyraf
Muayyad Abadul Hakam dan Afkar
Fayyadi Maulidil Zaidan. sekarang
Ia tinggal di Mojokulon RT 02 RW
08 Muryolobo Nalumsari Jepara Jawa
Tengah.

Sujiantoko yang baru dilantik pada 15 Desember 2017 ini
tercatat menematkan pendidikan Strata II Magister Managemen
UNISSULA ( 2015). Sebelumnya Suji Panggilan akrabnya,
menempuh pendidikan Strata I di Fakultas Syariah IAIN
Walisongo (2010), MA Darul Ulum Bandungharjo (2003), MTs.
Darul Ulum Bandungharjo (2000) dan SD Negeri I Tunahan
Keling (1997).

Setiap orang tentunya memiliki kegemaran terhadap
sesuatu tak terkecuali Sujiantoko. Suji ini senang terhadap dunia
teknologi informasi. Hal ini terlihat dari pengalaman beliau
saat menempuh pendidikan non fomal di antaranya Progam
International Training on Human Capital and Management
(ITHCAM) 2015 di University Teknologi Mara (UiTM) Melaka

270

Malaysia yaitu program training yang memberikan paradigma
baru mengenai pengembangan pendidikan tinggi berbasis
teknologj informasi guna menghadapi tantangan global saat ini.

Selain senang terhadap teknologi informasi, Suji juga
gemar terhadap dunia jurnalistik. Pelatihan dan pendidikan pun
ia ikut untuk menaikan kapasitas dan kualitasnya. Di antaranya
Pendidikan Broadchast K-Vision Kompas TV di Jombang,
Pendidikan Jurnalis Televisi LP2EI Semarang dan Pendidikan
Desain Grafis ALFABANK Semarang.

Dari kesenangan terhadap dunia teknologi informasi
dan jurnalistik beliau aplikasikan dalam dunia kerja yang
memberikan sumbangsih pendapatan dalam memenuhi
kebutuhan. Cukup banyak lembaga yang pernah dimasuki kerja
oleh Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang ini. Tercatat beliau
pernah menjadi Owner Basscom Creative Multimedia Grafika
Semarang, Wartawan TV Borobudur Semarang (2009) dan
Divisi pengembangan SDM “Capung Graphic” Semarang (2008-
2009).

Selain 3 lembaga tersebut Suji juga berjuang hidup menitih
karir sebagai Marketing Sponsorship acara ”Global Islamic
Education Expo and Book Fair” oleh MP3A Deaprtemen Agama
Wilayah Jawa Tengah (2008), Marketing dan Sirkulasi Majalah
Risalah Nusa Jawa Tengah (2007-2008) dan Marketing dan
Sirkulasi Majalah Al Mihrab (2005-2007).

Memang proses tidak membohongi hasil, Nominasi
perlombaan seperti 10 Besar Lomba Poster PEKSIMINAS (Pekan
Seni dan Ilmiah Mahasiswa Nasional) pun beliau dapatkan.
Kemudian 10 Besar Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional
di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ikut juga mewarnai koleksi
penghargaannya. Bahkan beliau juga pernah menjadi peserta

271

terbaik Pendidikan Jurnalistik Televisi LP3I Semarang tahun
2009 beliau dapatkan dari kesenangan terhadap dunia teknologi
informasi dan jurnalistik ini.

Namun bukan hanya untuk menaikan kulitas pribadi
namun juga hidupnya diwarnai dengan mengabdikan diri pada
masyarakat dengan mengikuti berbagai organisasi-organisasi
untuk kemaslahatan umat. Pengurus Lembaga Sahabat
Indonesia (2014-2017) ini, menitih karir organisasi saat beliau
di IAIN Walisongo yaitu Sekretaris HMJ Hukum Perdata Islam
(2004-2005), Sekretaris PMII Komisariat Walisongo (2005-
2006), Ketua KMJS (Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang)
(2005-2006) dan Ketua DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa)
IAIN Walisongo (2006-2007).

Pengabdian Beliau terhadap Nahdlatul Ulama tidak
diragukan lagi berbagai lembaga dalam naungan NU sebagai
sarana menuangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan NU
dan masyarakat seperti Pengurus PMII Korcab Jawa Tengah
(2010-2012) dan Pengurus PW IPNU Jawa Tengah (2007-2009)

Laki laki yang traumatic dengan ikan tongkol tersebut juga
pernah aktif sebagai Pengurus Wilayah PSNU Pagar Nusa Jawa
Tengah (2015 - 2017), Pengurus HIPSI (Himpunan Pengusaha
Santri Indonesia) (2015-2017) bahkan pernah menjadi Pengurus
Wilayah LTN NU Jawa Tengah (2015-2017)

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA
BAWASLU.

272

Arifin, S.Ag., M.S.I merupkan
Koordinator Divisi Hukum Data dan
Informasi ini lahir di Jepara pada 10
April 1977. Saat ini ia menempati rumah
yang beralamat di Sidomulyo RT. 03 Rw
03 Desa Daren Kecamatan Nalumsari
Jepara. Dilantik pada 25 Agustus 2017
Sebagai titik awal menjalan tugas
sebagai Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Jepara

Menuju kesuksesan bukanlah semudah membuka telapak
tangan, seseorang harus melewati berbagai ujian guna mencapai
hal tersebut tak terkecuali Arifin. Untuk menjadi Anggota
Bawaslu Kabupaten seperti sekarang ini ia harus melalui proses
yang panjang . Dalam hal kepemiluan ia telah melewati banyak
proses pengalaman di antaranya adalah anggota Panwascam
Kedung PILEG/PILPRES Tahun 2004, Ketua Panwascam
Kedung Tahun 2006, dan Relawan Pemantau Pemilui UNFREL
Tahun 2007. Pun Pada Tahun 2009 ia juga pernah menjadi
Koordinator JAMPI ( Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu)
Kecamatan Kedung.

Pernah beberapa kali menempati Jabatan pada jajaran
Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten. Jabatan tersebut
yaitu Sebagai Ketua Pawaskab PILBUB Jepara Tahun 2017,
Anggota Panwaskab Jepara pada PILEG/ PILPRES Tahun 2014
dan anggota Panwaskab Jepara pada PILGUB 2013.

Kerjakan yang terbaik disertai doa selebihnya pasrahkan
sama Allah SWT. Sebuah kalimat yang sering terucap oleh
Arifin yang ia jadikan Motto hidup dalam menjalani segala
aktifitas baik dalam lingkungan keluarga, Masyarakat maupun
di Panwalu Kabupaten Jepara.

273

Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kapasitas
dan kulitas diri Arifin , tercatat ia melewati Pendidikan dari
Madrasah sampai Pasca Sarjana. Dimulai dari MI Salafiyah
Wanusobo Tahun 2009, MTs. Matholiul Huda Bugel Tahun 1992
dan MA Matholiul Huda Bugel Tahun 1995. Pendidikan Strata
I ia tempuh di INISNU Jepara 2001 kemudian ia lanjutkan
pendidikan Strata II di UIN Walisongo Semarang 2008.

Tercatat ia pernah mengabdi menjadi Dosen di Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Jepara.
Dan ia juga pernah menjadi ketua Lembaga Bantuan Hukum
Nahdlatul Ulama (LBHNU) Jepara

274

Abdul Kalim atau sering dipanggil
pak Kalim lahir 10 OKTOBER
1972. Ia merupakan Koordinator
Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu
Kabupaten Jepara yang dilantik pada
25 AGUSTUS 2017. Ia adalah putra
ketiga dari Pasangan Supardi dengan
Khamsa. Suami dari Ecik Risnawati
ini dikaruniai 4 buah hati yaitu Tya
Syarifatul Hilmy, Firza Nur Fadillah,
Nurul Nihlafis Silvia dan Muhammad
Afnan Sholahudin Halim. Saat ini ia mendiami rumah yang
beralamat di Desa Sowan Kidul, Rt 02 Rw 03, Kedung Jepara.

‫إذ ا صدق العزم وضع السبيل‬

“Jika niat itu benar jalan akan nampak” merupakan sepenggal
motto sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan.

Santri Ponpes Mansyaul Huda asuhan KH. Masduki Ridwan
ini mengingatkan akan niat tujuan dan keyakinan hati. Tujuan,
niat dan keyakinan dapat menjadikan satu kekuatan, sehingga
Allah akan memberikan jalan menuju keberhasilan.

Sebelum menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Jepara,
cukup banyak pengalaman dalam kepemiluan seperti anggota
Panwascam Kedung PILBUB 2017 dan menjadi Panitia
Pemungutan Suara (PPS) beberapa kali. Yaitu PILEG/PILPRES
Tahun 2014, PPS PILGUB Tahun 2012, PPS PIlGUB Jateng Tahun
2008 dan PPS PILBUP Jepara Tahun 2006.

“Tegakkan Keadilan Pemilu dengan Strategi Pencegahan
dan Penindakan dalam Satu Nafas”.

Banyak strategi dalam melakukan pengawasan pemilu
dan setiap komisioner memiliki strategi yang berbeda. Salah

275

satu strategi yang ia miliki adalah strategi “Tegakkan Keadilan
Pemilu Dengan Strategi Pencegahan Dan Penindakan Dalam
Satu Nafas”. Dalam prakteknya pencegahan dan penindakan
dilaksanakan dalam satu kesatuan. Strategi ini efektif dalam
meminimalisasi pelanggaran pidana pemilu. Jika peserta
pemilu melakukan pelanggaran pidana pemilu, yang menangani
adalah sentra GAKUMDU yang terdiri dari Polri, Kejaksaan
dan Panwaslu. Baik akan adanya putusan hukum ataupun
tidak yang bersangkutan tetap di proses hukum. Hal itu akan
menjadikan pelajaran atau teladan sehingga memberikan efek
jera bagi masyarakat umum. Maka dari itu secara tidak langsung
dari strategi tersebut maka 2 strategi dapat terlaksana secara
bersamaan. Namun mantan Sekjen MWC NU dan Pengurus PC
MA’ARIF Jepara itu lebih mengutamakan strategi pencegahan
secara preventif sebelum melakukan penindakan.

Prestasi dalam dunia pendidikan ia mengabdikan diri
sebagin Dosen di STAIN Kudus. Namun sebelum itu dalam
meningkatkan kapasitas keilmuan ia menempuh pendidikan di
STAIN Kudus baik pendidikan Strata I pada Tahun 2007 maupun
Strata II pada Tahun 2015 serta PPG UIN Sunan Gunung Jati
Bandung. Sebelumnya ia menuntut ilmu di SMA Walisongo
Pecangaan Tahun 1991, MTS. Matholiul Huda Bugel Tahun 1988
dan MI. Raudlatul Sibyan Tahun 1986.

276

Kunjariyanto lahir di Jepara pada
07 Desember 1981, Jenjang pendidikan
ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah
Manbaul Falihin Ngabul Jepara,
Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah
Aliyah ditempuh di Madrasah yang
sama, yakni di Walisongo Pecangaan
Jepara.

Kemuadian Kunjariyanto

melanjutkan Kuliah jenjang Strata

satu diselesaikan di INISNU Jepara yang sekarang beranama

UNISNU Jepara. Sejak menjadi pelajar ia gemar berorganisasi.

Tercatat bahwa sebelum menjadi anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Jepara ia aktif berorganisasi Gerakan Pemuda
(GP) Ansor Cabang Jepara Serta di Lembaga Kajian dan
Pengembangan Sumber daya Manusia (Lakpesdam) PCNU
Jepara. Di Lakpesdam Jepara menjadi salah satu community
organizer dalam program pengembangan inklusi sosial.

Selain berorganisasi kegemaran lainnya adalah membaca
dan menulis.

Sebelum bergabung menjadi Anggota Komisioner Bawaslu
aktivitas kerja-kerja kepemiluan diawali menjadi pemantau
pemilu di Forum Rektor pada Pemilu Legislatif 2004, Pemantau
pemilu JAMPPI (Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu) pada
Pemilu Presiden 2004. Selain itu ia juga bergabung di Kelompok
Kerja Pengawasan Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab)
Jepara pada Pilbup Jepara 2007.

Ia juga beberapa kali menjadi penyelenggara pemilu dengan
bergabung menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada
Pilbup Jepara 2012, PPK pada Pilgub Jateng 2013, PPK pada
Pileg dan PIlpres 2014, dan PPK pada Pilbup Jepara 2017.

277

Dalam menjalankan tugas kepengawasan di Bawaslu Jepara
periode 2018-2023 ia mendapat tugas menjadi Koordinator
Divisi Penindakan Pelanggaran. Adapun motto hidupnya
yang dimilikinya “agar selalu berihtiar menjadi manusia yang
bermanfaat bagi sesama”.

278

M. Zarkoni, ia dilahirkan pada
tanggal 7 Mei 1973 dari pasangan
H. As’ad dan Rasminah. Pada saat
usia kurang dari setahun bapaknya
meninggal, dan kemudian disusul ibu
meninggal pada saat saya menginjak
usia 5 tahun. Akhirnya saya diasuh
oleh makde (kakak ibu) yang seorang
janda yang ditinggal mati suaminya.

ia menempuh pendidikan formal
di MI. Masalikil Huda Tahunan Jepara dan lulus tahun 1985,
kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs.
Masalikil Huda Tahunan Jepara dan lulus tahun 1989.

Setelah selesai menimbah ilmu di madrasah tsanawiyah
ia melanjutkan ke jenjang menengah atas tepatnya di MAN 1
Kudus. Selain itu juga nyantri di Pondok Pesantren Al-Mu’thi
Kudus.

Karena keterbatasan biaya laki laki lulus tahun 1992 di
madrasah aliyah ini tidak bisa langsung kuliah, baru pada tahun
1995 saya melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi tepatnya
di INISNU Jepara, yang kebetulan lokasinya hanya 100 m
dari rumah. Setelah lulus dari fakultas Syari’ah/Hukum Islam
INISNU Jepara tahun 2000, saya dapat melanjutkan di Magister
llmu Politik (MIP) Undip Semarang dan lulus tahun 2012. Selama
proses perkuliahan saya aktif dalam organisasi kampus sebagai
ketua Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Syari’ah INISNU Jepara
dan juga sekretaris di SEMA INISNU Jepara. Selain itu juga aktif
di IPNU Ranting Tahunan dan dilanjutkan di GP.Ansor Ranting
Tahunan.

Pasca lulus kuliah bersama-sama dengan teman aktivis
kampus dan pesantren di Jepara membentuk LSM Forum

279

Studi Agama dan Sosial (FSAS) Jepara, dan kemudian saya
dipercaya sebagai Direktur Eksekutif periode 2005-2008. Selain
itu Anggota Bawaslu Jepara Divisi Sengketa ini pernah menjadi
bendahara di PC.LP. Ma’arif NU Kabupaten Jepara periode 2010-
2015.

Di antaranya teman-teman di FSAS yaitu Ainun Najib dan
Muslim yang selalu memberikan motivasi dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari. Fathul Huda Ketua PC.LP. Ma’arif NU
Kabupaten Jepara 2015-2020, K.H.Masduki Ridwan pimpinan
Ponpes Safinatul Huda Sowan Kidul dan Syuriyah PCNU Jepara
yang selalu saya minta nasehat dan fatwanya tentang hukum
agama.

Orang yang pernah menjadi acuan kuat dalam karakter
dirinya hingga saat ini dan menjadi pegangan dalam kehidupan
sehari-hari yaitu Ibu tercinta dan Bude yang telah merawat,
karena dari beliaulah ia dibimbing untuk selalu sabar, tabah,
ulet, jujur dan selalu bekerja keras. Selain itu Istri bernama
Aisyah yang tidak pernah bosan untuk selalu memotivasi dalam
menjalani kehidupan ini.

Dirinya berpendapat Integritas adalah melakukan sesuatu
sesuai dengan apa yang akan dikatakan dan apa yang akan
dilakukan, satunya perkataan dan perbuatan. Integritas adalah
penempatan janji-janji. Integritas membuat seseorang dapat
dipercaya.

Menurut laki laki yang berdomisili di Desa Krasak Pecangaan
ini menyakini dan menilai bahwa tingkat integritas saya adalah
95 %. Mengapa?

“Sebagai manusia pasti saya punya kekurangan dan
kelemahan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa.
Untuk itu saya akan berusaha untuk mewujudkan integritas

280

Sketsa Pengawasan Pemilu

dengan cara : Pertama, saya selalu bertindak profesional yaitu
melakukan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kedua, dalam menjalankan tugas saya selalu taat
pada nilai moral dan etika.  Ketiga, saya menjalankan tugas dengan
keterbukaan, jujur, tidak memihak dan bertanggungjawab”

281

Dian Fatma adalah gadis kecil
kelahiran Kabupaten Jepara yang lahir
tepat pada tanggal 19 Juni 1995. Di
keluarga, dia adalah anak kedua dari
2 bersaudara. Memiliki hobi olahraga
yaitu Badminton. Susahnya ialah
ketika dia mencari lawan main dan
sering memaksa bapak / kakaknya
untuk diajak main. Sejak kecil, ia
gemar sekali membantu pekerjaan
orang tua dirumah sebagai seorang
petani. Karena memang di Desanya mayoritas pekerjaan setiap
warga ialah petani.

Ia menempuh pendidikan tidak hanya di Kabupaten Jepara
tetapi juga di Kota tetangga yaitu Kabupaten Kudus, mulai
TK, SD, SMP. Dia menghabiskan masa kanak-kanaknya di TK
Roudlotul Jannah Karangnongko, Nalumsari Jepara. Kemudian
di SD N 03 Ngetuk, Nalumsari, Jepara adalah tempat ia
menyelesaikan pendidikan dasar yang kebetulan sangat dekat
sekali dengan rumahnya jadi setiap uang saku habis bisa pulang
minta lagi, katanya. Setelah lulus, dia melanjutkan lagi ke
SMP N 02 Nalumsari, Jepara. Nah, sejak SMK ia mulai masuk
kawasan Kabupaten Kudus yaitu di SMK Grafika Besito, Gebog,
Kudus. Pada waktu SMK dia pernah menjabat sebagai wakil
ketua kelas pada waktu kelas 2 yang bisa dibilang galak dan
disiplin terhadap teman-temannya.

Kemudian dia lulus tahun 2012 dan dilanjutkan ke salah
satu perguruan tinggi swasta di Kudus yaitu Universitas Muria
Kudus Fakultas Hukum. Di kampus dia pernah menjabat
sebagai sekretaris menteri Agama BEM FH UMK periode 2013-
2014 selain itu dia juga pernah menjadi anggota paduan suara
FH UMK periode tersebut. Dian dikenal sebagai seseorang yang

282

rajin berangkat kuliah dan tepat waktu dalam pengumpulan
tugas kuliah. Selain itu masih ada kegiatan-kegiatan lain yang dia
lakukan ketika waktu luang seperti jaga warnet katanya hitung-
hitung buat nambah uang saku saat kuliah. Sampai akhirnya
lulus kuliah dia tidak menyangka bahwa ia bisa mendapatkan
piagam penghargaan terbaik II se-Fakultas Hukum Tahun
2016. Menurut dia itu moment paling mengharukan sepanjang
sejarah selama dia dibangku pendidikan yaitu ketika dia diminta
maju ke depan didampingi kedua orang tuanya untuk menerima
piagam tersebut.

Setelah lulus Kuliah tahun 2016 dia tidak serta merta
langsung mencari kerja. Dia menghabiskan waktu dulu dirumah
membantu pekerjaan orang tua sembari mencari info-info
lowongan pekerjaan di media sosial.

Kemudian pada tahun 2017 dian mengawali pekerjaannya
sebagai admin onlineshop di Kudus, karena dia ingin menunjang
pekerjaannya lebih baik lagi dan yang sesuai dengan jurusannya
dia berani mengajukan resign pada akhir tahun 2018 kemarin,
kemudian Alhamdulillah mulai tahun 2019 dia diterima bekerja
dan mengabdi di Bawaslu Kabupaten Jepara sebagai staff analis
hukum sampai sekarang.

283

FARUQ FAHMI RUBEKA, SE
adalah seorang laki-laki kelahiran
Kabupaten Jepara dan dilahirkan
tepat pada tanggal 14 Desember 1994.
Di keluarga, dia adalah anak kedua
dari 3 bersaudara. Memiliki hobi
menggambar, dan menonton anime.
Sejak SD sampai SMA buku tulis
baginya adalah buku gambar. Sejak
kecil, ia juga gemar membaca, dengan
mencuri buku pamannya yang ada di
rak buku. Bahkan sudah membaca buku biologi untuk SMA saat
masih dibangku SMP.

Menempuh pendidikan di Kabupaten Jepara sejak SD,
SMP dan SMA. SD Negeri 06 Troso adalah tempat dimana ia
menyelesaikan pendidikan dasar. Setelah lulus, dia melanjutkan
ke jenjang SMP di, MTs Matholi’ul Huda Troso, Pecangaan, Jepara.
Selepas SMP dia menempuh pendidikan di MA Matholi’ul Huda
jurusan IPA. Selepas SMA, dia melanjutkan kuliah di Universitas
Islam Nahdlatul Ulama jurusan Manajemen Ekonomi.

Di kampus aktif dalam beberapa organisasi seperti Lembaga
Pers Mahasiswa, Pecinta alam, PMII dan badan eksekutif
Mahasiswa, dan membuatnya menjadi “setengah kiri”. Diskusi,
demo, dan naik gunung menjadi hobi barunya. Ia pernah
menjadi juara I duta Mahasiswa Genre Jepara, dan mewakili
Jepara ke Jawa Tengah. Sempat nyambi nguli sebagai tukang
gambar tembok taman kanak-kanak dan buruh di percetakan
pamannya saat smester tua.

Selepas kuliah, menjadi “calon” Wartawan di sebuah media
online “Rakyat Muria” Kudus, disaat yang bersamaan iseng
iseng menaruh lamaran di KPU Jepara dan diterima. Sehingga
dalam periode tahun 2018, tepatnya saat pemilihan Gubernur

284

Jawa Tengah 2018, berkesempatan menjadi tenaga kontrak di
KPU Jepara bagian staff teknis.

Usai Pilgub, kontrak di KPU habis, dan selama sebulan
kembali menjadi wartawan surat kabar cetak lokal “Lingkar
Jateng” yang berlokasi di Kudus. Pada saat yang sama di pemilu
2019, diterima sebagai staff pengawasan di Bawaslu Jepara dan
resign sebagai Wartawan.

Saat ini masih mengabdikan diri di Bawaslu Jepara sebagai
staff pengawasan yang nyambi nulis konten di web dan sosial
Bawaslu. Selain itu juga menjadi seorang suami bagi Khoiriyatul
Nikmah, ayah dari Caka Wirabhumi Rubeka, dan membangun
keluarga kecil di Desa Bulungan, Pakis Aji, Jepara.

Meski hari harinya dihabiskan di kantor dan membesarkan
buah hati, Faruq selalu menyempatkan diri untuk mencoba
membuat karya, baik gambar maupun tulisan saat waktu luang.
Baginya sebelum mati, ingin meninggalkan sebuah karya berupa
buku bagi dunia. Semoga segera terbit.

285

KINANTI SWARI KITARA, SH
atau biasa dipanggil Kinan oleh orang-
orang disekitarnya, memiliki hobi
travelling dan berenang. Ia lahir di
Kudus pada tanggal 7 April 1995 dari
pasangan Teguh Rumekso dan Rianti
Damarina. Kinan memiliki seorang
kembaran bernama Reksa Bhakti
Teruna yang masih kuliah di salah satu
universitas swasta di Yogyakarta.

Ia pertama kali masuk sekolah di tahun 2001–2007 di SD
Kanisius. Kemudian setelah lulus melanjutkannya ke SMPN 1
Jepara dari tahun 2007-2010. Kemudian melanjutkan sekolah
lagi ke SMAN 1 Jepara. Di SMA ini, dia terpilih menjadi salah
satu anggota Paskibra dan juga aktif dalam organisasi OSIS,
teater dan paduan suara. Bahkan ia pun sempat menjabat
sebagai ketua sinematografi “KAMERA” di sekolahnya.

Setelah lulus SMA, gadis berambut pendek ini melanjutkan
kuliah di jurusan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip)
Semarang. Menghabiskan waktu 3 tahun 9 bulan untuk kuliah,
akhirnya ia mendapatkan gelar S.H. pada tahun 2017. Sempat
bekerja part time menjadi tour guide di salah satu perusahaan tour
and travel di Semarang untuk menambah uang jajan saat kuliah,
lalu mengadu nasib di Kota Pelajar, Yogyakarta sebagai customer
service di salah satu perusahaan telekomunikasi. Pada Desember
2018, ia memutuskan untuk kembali ke Jepara, sekarang ia
bekerja sebagai Analis Hukum di Bawaslu Kabupaten Jepara.

286

LALILI ANISAH, SH dilahirkan pada
tanggal 17 Desember 1995 di Jepara,
Buah hati dari pasangan Kemadi
(Almarhum) dan Sukati. Dia adalah
anak terakhir dari tiga bersaudara.
Menjadi anak terakhir yang memiliki
kakak perempuan yang bernama
Siti Suliyanik dan kakak laki-laki
bernama Muhammad Zainuddin tidak
menjadikan dia sebagai anak sekaligus
adik yang manja.

Sejak di Sekolah Dasar ia beberapa kali menjuarai Lomba
Pildacil (Pemilihan Dai Kecil) baik di tingkat desa, Kecamatan
maupun Kabupaten. Setelah lulus dari Sekolah Dasar 02
Bumiharjo tahun 2007 ia mulai belajar mandiri dengan
meninggalkan ibu dan keluarganya untuk menuntut ilmu di
Pesantren Shohibul Ummah Tunahan, Keling-Jepara. Selama di
Pesantren ia juga menempuh pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di SMP N 04 Tunahan (2007 – 2010), kemudian
melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Islam
Keling lalu ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Nahdlatul
Ulama Jepara hingga sukses meraih gelar Sarjana Hukum pada
Maret tahun 2018. Menurutnya pendidikan adalah jembatan
untuk mengeksplorasi diri, menemukan jati diri dan modal
masa depan. Ketika SMP ia aktif dalam PRAMUKA dan OSIS,
begitupun saat SMA. Selain itu kecintaanya dengan anak-anak
membuatnya menjadi pengajar Taman Pendidikan Quran (TPQ).
dan pada tahun 2016 ia bersama teman-temannya mendirikan
“Sahabat Belajar” di Desa Tunahan. Saat di perguruan tinggi
ia bergabung dalam Pers Mahasiswa Burs@, Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM), PMII, Ketua Symphoni Voice, menjadi Ketua
Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) dll. Meski demikian ia

287

tetap bekerja di tengah kesibukan jadwal kuliah dan organisasi.
Bagi wanita bertubuh mungil yang kini telah menjadi istri

Dzulfikar Ali ini, Ia menyadari pentingnya faktor pendidikan
dalam mempengaruhi jalan berpikir seseorang, dan yang ia
takuti adalah ketika ia terjebak pada pemikiran yang sempit
dan tak cukup berwawasan sehingga hal tersebut dapat
mempersulitnya menyelesaikan permasalahan dengan bijak
dikehidupan yang singkat. Meskipun banyak yang menentang,
ia membuktikan bahwa ia bisa menyelesaikan pendidikannya
dengan caranya sendiri. Satu-satunya modal yang ia miliki
hanyalah tekad besar dan kepercayaan bahwa Tuhan tak akan
henti memperhatikannya. Saat ini Anisa, begitu sebagian
teman-temannya memanggilnya, merupakan salah satu Staf
Analis Hukum di Bawaslu Kabupaten Jepara, dia memiliki cita-
cita suatu hari nanti bisa memiliki usaha dimana ia sebagai
pemiliknya dan dapat memperkerjakan orang-orang yang
memiliki tekad dalam bekerja.

288

MISBAKHUS SHOLIHIN, SH
laki laki yang lahir pada 10 Juni 1991
di Kabupaten Jepara ini bertempat
tinggal di RT. 02 RW. 03 Sowan Kidul
Kedung Jepara. Terlahir dari keluarga
sederhana ia adalah anak pertama dari
dua bersaudara. Sholikin panggilan
akrabnya memiliki kegemaran
membaca dan menonton anime
Boruto

Dari umur belia ia sudah memperlihatkan kesenangan
terhadap organisasi mulai dari sekolah dasar ia sudah masuk
Pasukan Inti Perindukan Pramuka Siaga di MI. Safinatul Huda
(Lulus 2003). Setelah itu pada jenjang sekolah lanjutan ia
dipercaya sebagai Pratama di Pasukan Pramuka Penggalang
dan juga menjabat sebagai ketua OSIS di MTs. Safinatul Huda
01 (Lulus 2006). Pada jenjang sekolah menengah ia didaulat
sebagai Ketua Pasukan Inti SMK 1 Jepara (Lulus 2009) dalam
naungan Pastissara sebuah organisasi siswa SMK di Mulyoharjo
ini .

Selang berlanjut kegemaran bekumpul dan bekerjasama
organisasi juga ia teruskan saat menempuh pendidikan Strata
I di UNISNU Jepara (Lulus 2017) dengan memasuki Organisasi
Pergerakan Mahasiswa Indonesia dan Lembaga Pers Mahasiswa
(BURS@). Terakhir ia menduduki jabatan Ketua Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syari’ah dan Hukum
yang memberikan banyak pengalaman dalam hal perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Terlebih
pengalaman hasil tempaan Organisasi NU dan Non Government
Organisation (NGO) semakin menambah pengetahuannya.

Di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jepara dengan bekal
pendidikan hukum, ia diberi kepercayaan menempati Staf

289