The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku yang berisi tentang pengawasan pemilu ditulis oleh segenap komisioner dan staf Bawaslu Jepara

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by panwaskabjepara10, 2019-12-12 02:53:59

Sketsa Pengawasan Pemilu 2019

Buku yang berisi tentang pengawasan pemilu ditulis oleh segenap komisioner dan staf Bawaslu Jepara

Sketsa
Pengawasan Pemilu 2019;

Mengawal Demokrasi
yang Bermartabat

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memper-

banyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memam­ erkan,
meng­edarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil
pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sketsa
Pengawasan Pemilu 2019;

Mengawal Demokrasi
yang Bermartabat

Sketsa Pengawasan Pemilu 2019 ; Mengawal Demokrasi yang Bermartabat
© Copyright
ISBN: 978-602-6418-54-8

Penulis : Sujiantoko dan kawan-kawan
Editor : Tedi Kholiludin
Desain Cover dan Isi : Abdus Salam

Cetakan Pertama, November 2019

Penerbit:
Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press
Perumahan Bukit Walisongo Permai, Jl. Sunan Ampel Blok V No. 11
Tambakaji- Ngaliyan-Semarang 50185 Telp. (024)7627587
CP: 085727170205 (Wahib), 082225129241 (Salam),
E-mail: [email protected]
Website: www.elsaonline.com/toko.elsaonline.com
Bekerjasama dengan
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jepara
Alamat: JL. KH. Ahmad Fauzan No. 15 Saripan Jepara
Telephone/Fax: 0291-4260488. Email: [email protected]
Website: www.jepara.bawaslu.go.id
© Hak pengarang dan penerbit dilindungi undang-undang No. 19 Tahun 2002. Dila-
rang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit.

Prolog

M. Fajar Subkhi AKA.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Pemilihan Umum tahun 2019 telah purna dilaksanakan.
Berbagai capaian yang diperoleh bangsa ini tentu perlu menjadi
pembelajaran bagi kita bersama. Pemilu tahun 2019 terasa
berbeda karena pasca diundangkannya UU No. 7 Tahun 2017
semua mata menanti dan memandang, apa kiranya yang
akan terjadi manakala pemilu presiden dan wakil presiden
dilaksanakan berbarengan dengan pemilu anggota legislatif di
pusat dan daerah?

Suara-suara pesimis diantara semangat optimis pun
menyeruak bersamaan. Bagi kalangan yang optimis mencoba
meyakinkan bahwa tidak ada permasalahan yang akan timbul
dalam perhelatan tersebut, tetapi pihak yang pesimis pun tidak
kurang-kurang menyampaikan argumentasi potensi kegagalan
maupun kekacauan teknis, politis maupun yuridis terhadap
pemilu serentak perdana yang dimulai tahun 2019.

Bahwa berikutnya kita semua telah menyaksikan, pemilu
serentak Tahun 2019 akhirnya ditutup dengan telah ditetapkannya
hasil pemilu. Secara umum kekhawatiran mengenai rumitnya
pelaksanaan pemilu 2019 memang terbukti dalam beberapa hal,

v

Kata Pengantar

Kata Pengantar

misalnya keterlambatan dan kesalahan pengiriman logistik,
kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi, kecenderungan
pemilih lebih memperhatikan pemilu presiden dan wakil
presiden, kerumitan pengaturan kampanye, dll.

Bawaslu dan seluruh jajarannya memiliki peran strategis
dalam memastikan pelaksanaan pemilu 2019 berjalan demokratis
dan sesuai aturan main. Sejak masa perencanaan Bawaslu telah
terlibat memberikan masukan dan saran pencegahan. Begitu
pula pada masa pelaksanaan seluruh tahapan Bawaslu hadir
dan menjadi penjaga kepentingan publik. Memberikan koreksi
dalam verifikasi parpol, mengirimkan ratusan rekomendasi
perbaikan data pemilih, memeriksa dan mengadili pelanggaran
administrasi maupun sengketa proses pemilu, menurunkan alat
peraga kampanye yang melanggar, bahkan terkadang hingga
menjadi juru damai gesekan antar pendukung dalam masa
kampanye.

Bawaslu Kabupaten Jepara sebagai bagian pengawasan
nasional oleh Bawaslu, tentu memiliki rekaman proses pemilu
yang menarik dan layak untuk disebarluaskan. Salah satu tugas
etik penyelenggara pemilu adalah menyampaikan informasi
kepada publik, dan hal itulah yang saat ini sedang dilakukan
Bawaslu Kabupaten Jepara dengan menerbitkan Buku sketsa
pengawasan pemilu : Mengawal Demokrasi Yang Bermartabat.

vi

Datar Isi

Prolog __________ v
Datar Isi __________ xiii

BAB I
Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif
Politik __________ 2
Oleh: Zain Musthofa Kamal

Perjalanan Bawaslu Kabupaten/Kota dari Adhoc Ke Permanen
__________ 13
Oleh: Dian Fatma

Pentingnya Peningkatan Kapasitas SDM __________ 22
Oleh: Yanu Adhi Hidayat

Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas __________ 32
Oleh: Abd. Kalim

BAB II
Menyemai Pengawasan Partisipatif; Mewujudkan Pemilu yang
Berkualitas dan Bermartabat __________ 46
Oleh: Kunjariyanto

vii

Daftar Isi

Daftar Isi

Pola Pengawasan Pemilu dan Langkah Strategis Bawaslu
Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Pemilu __________ 52
Oleh: Sujiantoko

Patroli Pengawasan sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran
Pemilu __________ 67
Oleh: Nurul Khotimatul Khusniyah, S.H.I

Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara
__________ 80
Oleh: Faruk Fahmi Rubeka

Menguatkan Pengawasan Pemilu ; Sebuah Upaya Bawaslu
Meningkatkan Kerja Pengawas __________ 118
Oleh: Sujiantoko

BAB III __________ 138
Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu
Oleh: Laili Anisah

Strategi Pencegahan, Penindakan, dan Publish (Triple P)
__________ 152
Oleh: Abd. Kalim, S.Pd.I., M.Pd.

Optimalisasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu
__________ 157
Oleh: Kunjariyanto

Capaian Kinerja Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran
Pemilu di Jepara __________ 164
Oleh: Misbakhus Sholihin

viii

DKaafttaarPIseingantar

Daftar Isi

BAB IV
Regulasi dan Supremasi Hukum Pemilu 2019 __________ 184
Oleh: Dian Fatma

Urgensi Penegakan Hukum Pemilu __________ 203
Oleh: Wahidatun Khoirunnisa

Optimalisasi dan Relevansi Penegakan Hukum Pemilu
__________ 214
Oleh: Arifin

BAB V
Bawaslu Sebagai Peradilan Pemilu __________ 222
Oleh: Kinanti Swari Kitara

Regulasi Penanganan Sengketa Pemilu 2019 __________ 237
Oleh: M. Zarkoni, S.Ag., M.Si

Mediasi dan Adjudikasi Pemilu Sebuah Tantangan __________
252
Oleh: Misbakhus Sholihin

Epilog __________ 265
Biografi Penulis __________ 266

ix



BAB I

Peluang dan Tantangan Pemilu
Serentak 2019 dalam Perspektif

Politik

Oleh: Zain Musthofa Kamal*

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan
pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini
dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk
meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu,
meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta
politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan
atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema
kerja pemerintah.1

Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan
partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat
basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi
sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi
pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia. Untuk
mewujudkan pemilihan 2019 yang simultan, ada peluang dan
tantangan yang salah satunya dapat dipelajari melalui perspektif

* Staf Analis Hukum Bawaslu Kabupaten Jepara
1. Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Prof. Dr. Ramlan Surbakti,Dr.Nico Harjanto, Dra
Sri yanuarti, Pemilu Nasional Serentak 2019 (Jakarta: juni 2019), hal. 1.

2

Zain Musthofa Kamal

Zain Musthofa Kamal

politik, yang dalam makalah ini dilakukan melalui kajian pustaka
dan dokumentasi. Menurut hasil penelitian, dalam mewujudkan
pemilihan umum 2019 antara pemilihan legislatif dan pemilihan
presiden, ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan
dalam perspektif politik, baik untuk parpol, pemerintah,
pemilih, dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan
upaya-upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang
serentak dalam perspektif politik, yakni dengan mereformasi
sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan
dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki
tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif.2

Dengan melihat gambaran kompleksitas pemilu serentak,
Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyebut bahwa pemilu
serentak 2019 merupakan pemilu paling rumit di dunia.
Meski demikian, kita berharap KPU tetap tegak kokoh
menyukseskannya. KPU tidak tumbang diterpa hantaman kritik
politik serta tidak muntah dengan menumpuknya tugas yang
diemban. Dengan melihat track record KPU yang bisa lepas dari
lubang jarum verifikasi parpol, meski disertai hujan berbagai
kritikan, sebagai bukti awal KPU dapat melewati rumitnya
penyelenggaraan pemilu serentak ini.

Latar Belakang dan Landasan Dasar Pemilu
Serentak

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
umum bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan

2. Ratna Solihah, Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif
Politik, Vol.3/No. 1, 2018, hal. 73.

3

Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota adalah
lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan
umum di seluruh wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017.
Badan ini untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah
kabupaten Jepara meliputi Penyelenggaraan Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden 2019, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten.

Bawaslu Jepara beserta jajaranya telah melaksanakan
tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan di wilayah
Kabupaten Jepara terhadap seluruh tahapan pemilu serta
sengketa proses pemilu dengan penuh tanggungjawab demi
terwujudnya pemilu yang jujur adil dan berintegritas. Bawaslu
Jepara telah melakukan pengawasan di 16 Kecamatan dengan
jumlah TPS total 3285 TPS. Dalam menjalankan tugas Bawaslu
dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu
Kecamatan) untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di
wilayah kecamatan Sejumlah 48 personil. Selain itu Bawaslu
juga dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan
(Panwaslu Desa/Kelurahan) sejumlah 195 personil untuk
mengawasi penyelenggaraan pemilu di kelurahan/desa serta
ditambah dengan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
sejumlah 3285 personil.

4

Zain Musthofa Kamal

Selain petugas pengawas “resmi”, Pengawas Pemilu
Kabupaten Jepara juga terbantu dengan masyarakat yang
tergabung dalam Pengawas Partisipatif. Upaya merekrut
Pengawas Partisipatif senantiasa dilakukan oleh Bawaslu karena
dimaksudkan agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif, dan ikut
serta mengawal jalannya proses demokrasi di Kota Ukir Jepara.

Dalam penyusunan laporan akhir pengawasan Pemilihan
Umum Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dan Presiden Tahun 2019 Bawaslu
Jepara memberikan beberapa hasil pengawasan di antaranya
mulai dari Persiapan Pengawasan, Kerawanan-Kerawanan , dan
Perencanaan Pengawasan. Selain itu juga terdapat pemaparan
kegiatan pengawasan, pencegahan, aktivitas pengawasan,serta
memberikan hasil-hasil pengawasan mulai dari temuan,
rekomendasi, tindaklanjut rekomendasi dan dinamika serta
permasalahan selama proses pengawasan.

Objek dari pengawasan adalah seluruh tahapan proses
pemilihan dari hal hal di atas terkait dengan Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten dan Presiden Tahun 2019. Pengawasan
dilakukan dengan upaya optimal mulai dari pencegahan
sejak dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi
awal pelanggaran. Sedangkan penindakan dilakukan dengan
serangkaian proses penanganan serta meneruskan hasil kajian
atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur
Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang telah
ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna

5

Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik

DPR pada 21 Juli lalu kini sudah resmi bisa diberlakukan.
Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 telah mengesahkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Pemilu). Undang-Undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan,
dan 4 lampiran.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar
hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres
tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu
dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan pemilu,
penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan
pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya
harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian
hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel,
efektif, dan efisien

Perbedaan Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019

Pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak
11 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997,
1999, 2004, 2009, 2014. Pemilihan umum (pemilu) merupakan
sebuah cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-
wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan, pemilu juga
merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia
di bidang politik. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas
langsung, umum, bebbas, rahasia, dan jujur.3 Pemilihan umum
mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan
pemerintahan),

3. Santoso, Topo, dkk. Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu
2009-2014. (Jakarta: September 2006). hal. 6.

6

Zain Musthofa Kamal

2. Sarana pertanggungjawaban pejabat public, serta

3. Sarana pendidikan politik rakyat.

Rabu, 17 April 2019 akan menjadi babak baru bagi Indonesia
dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Lebih
dari 187 juta pemilih baik di dalam negeri atau luar negeri untuk
pertama kalinya akan memilih secara serentak calon anggota
legislatif (Pileg) dan capres-cawapres (Pilpres).

Dengan diselenggarakan secara serentak, Pemilu tahun
2019 memiliki beberapa perbedaan dengan Pemilu tahun 2014.
Mulai dari penyelenggaraan, jumlah parpol peserta pemilu,
hingga metode penghitungan suara parpol. Perbedaan itu
ditandakan dengn digabungkannya UU Pileg, UU Pilpres, dan
UU Penyelenggaraan Pemilu menjadi hanya UU Pemilu.

Berikut Rangkumanya4

1. Pileg dan Pilpres Digelar Serentak

Pemilu serentak 2019 merupakan yang pertama
kalinya di Indonesia,tidak hanya akan memilih presiden
dan wakil presiden, termasuk juga memilih anggota
legislatif, dan ada juga yang memilih kepala daerah.

2. Dana Kampanye Bertambah

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, juga ada
perubahan yakni bertambahnya jumlah maksimal
sumbangan dana kampanye. Pada pemilu 2014,
sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 1 miliar,
sedangkan pada Pemilu 2019 dinaikkan menjadi Rp 2,5
miliar. Sementara, sumbangan dari badan hukum atau
korporasi pada Pemilu 2014 paling banyak Rp 7,5 miliar,

4. Artikel “7 Perbedaan Pemilu 2014 dan 2019” https://kumparan.com/@
kumparannews/7-perbedaan-pemilu-2014-dan-2019-1542626775313123571 diunduh
pada tanggal 13 September 2019.

7

Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik

tetapi pada Pemilu 2019 dinaikkan menjadi Rp 25 miliar.
Aturan itu termaktub dalam Pasal 327 UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu
3. Penambahan Dapil dan Kursi

Daerah pemilihan (dapil) yang akan menjadi
area bagi para caleg untuk berebut kursi DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2019
juga berubah. Jumlah dapil pada Pemilu 2019 meningkat
dibandingkan jumlah dapil pada Pemilu 2014.
4. Jumlah Parpol Bertambah

Pemilihan umum pada tahun 2014 diikuti oleh 10
partai politik sedangkan pemilihan umum pada tahun
ini diikuti oleh 14 partai politik.
5. Metode Penghitungan Jumlah Kursi

Metode penghitungan jumlah kursi pada Pemilu
2019 juga berbeda dengan Pemilu 2014. Jika Pemilu 2014
memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) atau
Quote Harre dalam menentukan jumlah kursi, maka
pemilu kali ini akan menggunakan teknik Sainte Lague
untuk menghitung suara.

Metode tersebut diperkenalkan oleh seorang
matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte
Lague pada tahun 1910. Caranya, parpol yang memenuhi
ambang batas parlemen empat persen suaranya akan
dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara
berurutan dengan bilangan ganjil 3,5, 7 dan seterusnya.

8

Zain Musthofa Kamal

Kekurangan dan Kelebihan Pelaksanaan Pemilu
Serentak

Pemilu Serentak 2019 yang berlangsung 17 April lalu dinilai
masih banyak kekurangan. penyelenggaraan pemilu kali ini
dinilai banyak hal yang tidak terantisipasi dengan baik salah
satunya terkait dengan efisiensi anggaran. Banyak hal yang tak
terantisipasi. Bayangan kita Pemilu Serentak ciptakan efisiensi
karena tiap segmen apakah Pilkada, Pileg di Pilkada, dan
menciptakan ongkos-ongkos politik dan ekonomi yang besar

Pemilu serentak juga membuyarkan perhatian masyarakat
kebanyakan masyarakat lebih fokus pada Pemilu presiden dan
membuka peluang kecurangan karena minimnya pengawasan.
Pada akhirnya akan membuat kekaburan perhatian di
masyarakat. Pada akhirnya fokus pada Pilpres. Seharusnya
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bisa
mengantisipasi masalah yang terjadi di Pemilu Serentak kali
ini. Serta belajar dari negara lain untuk bisa menyelenggarakan
Pemilu lebih baik lagi.

Akan lebih baik dalam bicarakan undang-undang pemilu
kita undang banyak pihak dan berbagai negara. Sehingga bisa
berikan masukan bahwa jika opsi yang kita pakai untuk buat
prosedur pemilu maka ini yang kita harus antisipasi. Dengan
banyaknya perdebatan-perdebatan kita harap bisa hasilkan
sistem elektoral yang efisien. Pemilu kali ini memang sangat
rumit dan mahal. Terutama dalam pembagian daerah pemilihan
dan mahal karena ada penambahan Tempat Pemungutan Suara
(TPS) sehingga memerlukan dana yang lebih banyak untuk
membayar panitia penyelenggara Pemilu.

Berkaitan dengan proses pemungutan dan perhitungan
meskipun simulasi sudah dilakukan oleh KPU, faktanya lebih
rumit. Terdapat juga petugas penyelenggara Pemilu Serentak

9

Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik

2019 yang meninggal dunia terbesar di dalam sejarah pemilu
di Indonesia. Hal ini diakibatkan banyaknya beban tugas yang
ditanggung oleh petugas KPPS maupun dari pihak kepolisian,
dari tugas penghitungan yang banyak dimulai dari suara
Penghitungan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, DPRD,
dan DPR, menjaga kotak surat suara, serta pengantaran logistik
pemilu

Salah satu dampak positif yang dirasa adalah adanya
peningkatan partisipasi pemilih. Berdasarkan penghitungan
real count, KPU Jateng mencatat perhatian masyarakat Jateng
atas coblosan Pemilu serentak meningkat sekitar 5 persen. Dulu
di Jawa Tengah 75 persen dan 76 persen untuk Piplres dan Pileg
2014. Artinya meningkat 5 persen dibanding Pemilu 5 tahun lalu.

Capaian partisipasi pemilih ini juga melampaui target
yang dicanangkan KPU RI. Dimana KPU di seluruh Tanah Air
diharapkan mampu menggaet 77,5 persen pemilih. Adanya lima
pemilu yang dijadikan satu, yakni Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota, membuat efek positif di tingkat kehadiran masyarakat di
Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Faktor keserentakan ini membuat perhatian dan partisipasi
masyarakat lebih besar beberapa keuntungan jika pemilu
dilakukan serentak. Pertama, pemilu serentak perlu dilakukan
untuk mengefisiensikan sejumlah hal. Baik dari sisi anggaran
maupun waktu. “Spiritnya kan mereka berpikir bahwa untuk
efisiensi, maka pileg dan pilpres disatukan,

Selain efisiensi ada keuntungan lain dari pemilu serentak
Dengan sistem penyelenggaran pemilu yang sekarang, presiden
selalu ‘tersandera’ dengan koalisi yang dibangun dalam
dukungan saat pencalonannya. Untuk biaya pelaksanaan Pemilu
2019 pemerintah menganggarkan Rp 25,59 triliun. Pada persiapan

10

Zain Musthofa Kamal

awal pada 2017 sekitar Rp 465,71 miliar dan pada 2018 Rp 9,33
triliun. Selanjutnya pada 2019 dianggarkan Rp 15,79 triliun.
Semua itu dialokasikan untuk penyelenggaraan, pengawasan,
dan kegiatan pendukung seperti keamanan.

Dengan pola serentak, pelaksanaan Pemilu 2019 dapat
menekan biaya signifikan. Terkait dengan biaya honor petugas
pemilu saja, terjadi efisiensi anggaran 50%. Biaya pemutakhiran
data pemilih juga dapat dipangkas karena hanya dilakukan
satu kali pada awal persiapan pemilu. Lalu biaya pengadaan
logistik dapat dihemat oleh KPU dari pagu yang ada, lantaran
dilaksanakan secara elektronik melalui Katalog Nasional.

Selain itu, penggunaan kotak suara berbahan karton
kedap air mampu memangkas biaya hingga 70%. Belum lagi
penghematan dari biaya fasilitasi kampanye para calon anggota
parlemen. Dalam hal ini, KPU membatasi pemberian fasilitasi
hanya tiga kali dari sepuluh kali fasilitasi kampanye yang
diperbolehkan undang-undang5

5. Artikel “Pemilu serentak 2019: Irit Biaya Boros Nyawa” https://news.
detik.com/kolom/d-4521161/pemilu-serentak-2019-irit-biaya-boros-nyawa?_
ga=2.93367129.578403437.1569290390-936361375.1568078713 diunduh pada tanggal 13
september 2019.

11

Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik

Daftar Pustaka

Haris, S., Surbakti, R., Harjanto, N., & Yanuarti, N. (Juni 2019).
Pemilu Nasional Serentak 2019. Jakarta.

Perbedaan Pemilu 2014 dan 2019. (t.thn.). Diambil kembali dari
https://kumparan.com/@kumparannews/7-perbedaan-
pemilu-2014-dan-2019-1542626775313123571

Pemilu Serentak 2019: Irit Biaya Boros Nyawa. (t.thn.). Diambil
kembali dari ” https:// news.detik.com/ kolom/ d-4521161/
pemilu- erentak- 2019- irit- biaya- boros- nyawa?_ga=
2.93367129. 578403437. 1569290390- 936361375. 1568078713

Santoso, T. (September 2006). Penegakan Hukum Pemilu, Praktik
Pemilu 2014, Kajian Pemilu 2009-2014. Jakarta.

Solihah, R. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019
dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 73.

12

Perjalanan Bawaslu Kabupaten/Kota
dari Adhoc Ke Permanen

Oleh: Dian Fatma*

Dalam bentangan sejarah ketatanegaraan Negara Kesatuan
Republik Indonesia secara khusus pengaturan setingkat
Undang-Undang Dasar,1 pemilihan umum baru dinyatakan
secara eksplisit dalam Pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara
1950 (UUDS NKRI, UU No. 7/1950) yang menyebutkan:

“Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa;
kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang
djudjur dan jang dilakukan menurut hak pilih jang sedapat
mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan
pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang
djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.”2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945) tidak mengatur pengisian jabatan melalui
prosedur pemilihan umum. Akan tetapi, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

* Staf Analis Hukum Bawaslu Kabupaten Jepara
1. Fritz Edward Siregar, Menuju Peradilan Pemilu, (Jakarta: Themis Publishing,
2019), Cet. 2, hal. 4.
2. Ibid.,Hal. 4.

13

Dian Fatma

Dian Fatma

dipilih dengan cara pemilihan umum dalam praktiknya. Sebelum
diadakan pemilihan umum, sesuai pasal IV Aturan Peralihan UUD
1945, seluruh kekuasaan DPR, MPR dan Dewan Pertimbangan
Agung (DPA) dijalankan oleh Presiden yang dibantu oleh sebuah
komite nasional. Oleh karenanya, dibentuklah Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP). Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden
Nomor X (eks) tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berperan sebagai
lembaga legislatif yang terlibat menetapkan Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN). Tidak genap tiga minggu, pemerintah
melalui Maklumat Pemerintah 3 November 1945 merencanakan
mengadakan pemilihan umum pada bulan Januari 1946.

Namun pemilihan umum tidaklah terlaksana meski
undang-undang dasar telah diganti dengan Konstitusi Republik
Indonesia Serikat (KRIS) dan UUDS NKRI.3 Pemilihan umum
yang dilakukan secara nasional baru dapat terlaksana pada
tahun 1955 dengan landasan hukum yang digunakan ialah
Undang-Undang No. Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota
Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun
salah satu yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang
ini ialah peristiwa 17 Oktober 1952 pada era kabinet Wilopo.

Akan tetapi, sebelum pemilihan umum nasional dilaksankan,
telah dilakukan beberapa pemilihan umum pada tingkat lokal.
Pemilihan umum tingkat lokal, telah berhasil dilaksanakan pada
tahun 1946 di Residen Kediri dan Surakarta, begitu juga pada
awal tahun 1952 dilangsungkan pemilihan anggota parlemen di
Sulawesi (Minahasa, Sangihe Talaud dan Kota Makassar) dan
daerah istimewa Jogjakarta.4

Pemilihan pertama ini dinilai sebagai pemilihan umum yang
terlaksana paling “luber” dan “jurdil” dan paling demokratis di
Indonesia Negara-negara asing pun memberikan pujian akan

3. Ibid., Hal. 5.
4. Ibid., Hal. 6.

14

Perjalanan Bawaslu Kabupaten/Kota dari Adhoc Ke Permanen

Perjalanan Bawaslu Kabupaten/Kota dari Adhoc Ke Permanen

penyelenggaraan pemilihan umum ini. Pada satu sisi hasil
dari pemilihan umum ini tidak dengan serta merta membawa
stabilitas politik namun dari sisi berbeda pemilihan umum
pertama ini membawa pendidikan politik yang sangat besar
serta membuka sejumlah mitos politik dan sosiologis yang
sedari awalnya ditangkap oleh para perencana sosial dan para
politisi di Jakarta.

Dalam konteks Indonesia, Pemilu diselenggarakan
oleh beberapa lembaga yang dibentuk khusus untuk
menyelenggarakan pemilu. Salah satunya ialah lembaga
pengawas pemilu. Awal mula penyelenggaraan pemilu pada
tahun 1995 yang saat itu diperuntukkan memilih Dewan
Konstituante, Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus
dibentuk untuk mengawasi proses tahapan penyelenggaraan
pemilu.

Pelaksanaan Konsensus di Indonesia sebagai Negara yang
demokratis tercermin dengan terselenggaranya Pemilu sebagai
indikator mutlak yang harus dijalankan. Bagi Indonesia, Pemilu
sudah menjadi bagian integral historis dari pelaksanaan sistem
ketatanegaraan. Setelah proklamasi 1945, tepatnya tahun
1955 Indonesia sudah melangsungkan pemilu pertama yang
demokratis. Kemudian berlanjut pada Pemilu pada era Orde
Baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Selanjutnya pada
masa reformasi telah berlangsung empat kali pemilu, yakni
tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014.5

Lembaga yang khusus melakukan pengawasan pemilu
baru muncul di Indonesia pada Pemilu 1982, yang disebut
panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslak Pemilu).
Pembentukan Panwaslak dikarenakan oleh banyaknya

5. Teguh Purnomo, Juhanah, Sadhu Sudiyarto, Disti Kumalandari, dan
Widiantoro, Catatan Pengawasan Pemilu di Jawa Tengah, (Semarang: Bawaslu Jateng,
2017), hal. 63.

15

Dian Fatma

kecurangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun
1971 dan 1977.

Panwaslak lahir pada Pemilu tahun 1982, namun dalam
perannya sebagai pengawas Pemilu masih banyak kekurangan
dan kelemahan. Dalam perjalanannya, keberadaan Panwaslak
tetap dipertahankan bahkan mengalami penguatan secara
kelembagaan hingga saat ini. Hal tersebut ditandai dengan
transformasi bentuk Panwaslak menjadi Panwaslu pada Pemilu
1999 hingga Pemilu 2004. Kemudian, Panwaslu mengalami
penguatan pada Pemilu 2009 dan 2014, yang menjadikan
Panwaslu menjadi Bawaslu. Kemudian penguatan terhadap
kelembagaan Bawaslu terus berlanjut, hal tersebut ditandai
dengan lahirnya UU No. Tahun 2017 yang menjadikan
kelembagaan dan fungsi Bawaslu semakin kuat.6

Pada awalnya Indonesia tidak memiliki lembaga yang
khusus bertugas mengawasi proses tahapan penyelenggaraan
pemilu. Pemilu yang pertama kali dilakukan Indonesia di tahun
1955 belum dikenal lembaga pengawasan pemilu. Lembaga
yang khusus melakukan pengawasan Pemilu baru muncul di
Indonesia pada Pemilu 1982, yang disebut Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Selama Pemilu era
Orde Baru sejak tahun 1982 sampai Pemilu 1997 Panwaslak selalu
dibentuk untuk mengawal pemilu sekaligus menjadi legitimasi
Orde Baru bahwa Pemilu yang dilaksanakan merupakan Pemilu
demokratis di bawah pengawasan Panwaslak. Runtuhnya
rezim Orde Baru tidak serta merta menunjukkan niat untuk
membubarkan Panwaslak, namun Panwaslak bertransformasi
menjadi Panwaslu pada Pemilu 1999. Kemudian, pada Pemilu
2004, 2009 dan 2014 berubah menjadi Bawaslu. Dalam bab ini
akan dibahas mengenai sejarah kelembagaan lembaga pengawas
Pemilu dalam kepemiluan Indonesia, yang secara singkat

6. Ibid, Hal. 29 - 30.

16

Perjalanan Bawaslu Kabupaten/Kota dari Adhoc Ke Permanen

menunjukkan penguatan dalam setiap periode penyelenggaraan
pemilu.7

Pemilu 1971 dan 1977 menjadi awal mula lahirnya
desakan untuk membentuk lembaga pengawas Pemilu dalam
penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan
pada Pemilu 1971 dan 1999 telah terjadi kecurangan dalam
proses penyelenggaraan pemilu. Pada saat itu hasil pemilu
telah menandai lahirnya era baru yang disebut sebagai Orde
Baru dengan Soeharto sebagai ikon era baru Indonesia.
Dengan platform stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan
pemerataan pembangunan, Soeharto memaksa partai-partai
politik untuk berfusi ke Partai Demokrat Indonesia (PDI),
sedangkan partai yang berhaluan nasionalisme religius berfusi
ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Golongan
Karya adalah tempatnya para masyarakat yang non-partai.
Dengan demikian, penyederhanaan partai pada masa Orde Baru
ditempuh dengan jalan yang tidak demokratis.8

Pada saat itu, lahirnya Panwaslak bukan tanpa kelemahan
dan kecurigaan, jika dilihat komposisi keanggotaan dan skema
pertanggungjawaban Panwaslak, kebijakan pembentukan
Panwaslak hanya terkesan formalitas untuk meredam desakan
masyarakat saja. Dilihat lebih dalam, keanggotaan Panwaslak
dari pusat sampai ke daerah jika dilihat dari komposisinya
merupakan aparatur pemerintah yang memiliki loyalitas tunggal
yakni pada Golkar, terlebih komposisi tersebut diperkuat
dengan kehadiran PNS (Birokrasi), ABRI, dan Golkar dalam
Panwaslak yang bisa dikatakan hal tersebut untuk memuluskan
kekuasaan pemerintahan Orde Baru dan Golkar. Sehingga
ketika hendak membahas suatu kecurangan yang terjadi dalam

7. http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/154793-%5B_
Konten_%5D-Konten%20D622.pdf diunduh pada tanggal 17 September 2019 pukul
11.05

8. Fritz Edward Siregar. Op Cit. Hal. 31.

17

Dian Fatma

penyelenggaraan pemilu selalu menjadi hal yang sia-sia atau
dapat dikatakan menguntungkan penguasa saja, hal tersebut
dikarenakan postur pengisian anggota didalam tubuh Panwaslak
yang didominasi oleh kekuatan yang pro kapada pemerintah
Orde Baru pada saat itu, yakni kejaksaan, Depdagri, ABRI, dan
Golkar. Bandingkan dengan kekuatan yang kontra hanya terdiri
dari dua, PDI dan PPP. Maka jika diperlukan voting, jelas kalah
jumlah suara.

Perdebatan apakah Bawaslu harus diperkuat atau dibentuk
sebagai lembaga adhoc yang terjadi pada saat menjelang Pemilu
2009 kembali terulang pada saat menjelang Pemilu 2014.

Perdebatan tersebut tidak terlepas dari kinerja Bawaslu
vang tidak efektif pada Pemilu 2009. Sehingga upaya penguatan
yang dilakukan pada Pemilu 2009, sekali lagi berujung pada
kegagalan. Menjelang Pemilu 2014, DPR membahas RUU
Penyelenggara Pemilu, pada pembahasan tersebut lagi-lagi
memunculkan dua kutub wacana perihal status Bawaslu.

Perdebatan yang terjadi dalam Pansus RUU Penyelenggara
Pemilu mengerucut pada dua alternatif yakni, pertama:
kedudukan Bawaslu bukan menjadi subordinasi dari KPU,
kedudukannya setara dengan KPU. Kedudukan Bawaslu harus
bersifat “permanen”. Kedudukan Bawaslu dianggap penting
untuk diperkuat eksistensinya, karena dengan menguatnya
Bawaslu maka akan tercipta pengawasan yang melekat
kepada penyelenggaraan pemilu. Alternatif kedua: berpijak
pada argumentasi bahwa kedudukan Bawaslu adalah bagian
dari KPU dan struktur Bawaslu tidak bersifat “permanen”
melainkan “ad hoc”. Pendapat tersebut merujuk pada UUD
NRI 1945 yang memang mengatur KPU sebagai penyelenggara
pemilu, sedangkan Bawaslu adalah bagian yang integral dari
penyelenggaran pemilu, oleh sebab itu tidak mungkin bagi
Bawaslu setara atau bahkan melampaui kewenangan KPU

18

Perjalanan Bawaslu Kabupaten/Kota dari Adhoc Ke Permanen

yang pembentukannya telah diamanatkan oleh UUD NRI
1945. Berikutnya pansus yang mendukung alternatif ini, juga
menganggap membuat Bawaslu menjadi lembaga permanen
adalah hal yang tidak realistis. Karena memiliki konsekuensi
anggaran yang besar, di sisi lain kinerjanya terbukti tidak
maksimal dari pemilu ke pemilu.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata
masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan
kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu
Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal
disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah
dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan
pelanggaran dan proses sengketa pemilu.9

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas
Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu
dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU
yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas
Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan
pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya
sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu).

Setelah perdebatan yang panjang dalam pansus RUU
Penyelenggara Pemilu, keputusan politik yang dihasilkan oleh
Pansus cukup mengejutkan. Keputusan politik tersebut tidak
saja telah berhasil mempertahankan bentuk Bawaslu yang

9 . h t t p s : / / w w w. k o m p a s i a n a . c o m / a q e e l 0 9 / 5 b 0 1 2 2 d b a b 1 2 a e 7 d f c 4 c 8 c b 4 /
perubahan-status-ad-hoc-panwas-kabupaten-kota-menjadi-bawaslu-kabupaten-
kota-permanen?page=all# diunduh pada tanggal 17 September 2019 Pukul 10.20
WIB

19

Dian Fatma

permanen, lebih dari itu Pansus RUU penyelenggaran Pemilu
juga semakin memperkuat kelembagaan Bawaslu. Upaya untuk
memperkuat Bawaslu masuk pada babak selanjutnya, yakni
setelah berhasil menjadi lembaga yang bersifat permanen dan
mandiri di tingkat nasional, pada Pemilu 2014 Bawaslu menjadi
semakin kuat dengan diperkuatnya Panwaslu provinsi yang pada
awalnya bersifat ad hoc menjadi permanen. Sehingga Panwaslu
Provinsi berubah menjadi Bawaslu Provinsi.10 Begitupun
Bawaslu Kabupaten/Kota yang semula ad hoc, mulai 2018 sudah
menjadi permanen.

10. Fritz Edward Siregar. Op Cit. Hal. 43.

20

Perjalanan Bawaslu Kabupaten/Kota dari Adhoc Ke Permanen

Daftar Pustaka

Fritz Edward Siregar, cetakan kedua 2019, Menuju Peradilan
Pemilu, Jl. M. kahfi I No. 8A Cilandak, Jakarta Selatan :
Themis Publishing

Dr.H. Teguh Purnomo, Juhanah, Sadhu Sudiyarto, Disti
Kumalandari, dan Widiantoro, 2017, Catatan Pengawasan
Pemilu di Jawa Tengah, Semarang : Badan Pengawas Pemilu

http:// perpustakaan. bappenas.go.id/ lontar/ file?file= digital/
154793-%5B_ Konten_%5 D Konten%20D622. pdf diunduh
pada tanggal 17 September 2019 pukul 11.05

h t t p s : / / w w w. ko m p a s i a n a . c o m / a q e e l 0 9 / 5b0122dbab
12ae7dfc4c8cb4 / perubahan- status-ad- hoc-panwas-
kabupaten- kota- menjadi- bawaslu- kabupaten- kota-
permanen? page=a ll# diunduh pada tanggal 17 September
2019 Pukul 10.20 WIB

21

Pentingnya Peningkatan Kapasitas SDM

Pentingnya Peningkatan Kapasitas
SDM

Oleh: Yanu Adhi Hidayat*

Perubahan SDM dari Panwaslu Kabupaten menjadi
Bawaslu Kabupaten

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang
sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah
organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga
merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan.
Pada hakikatnya,1 SDM berupa manusia yang dipekerjakan di
sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana
untuk mencapai tujuan organisasi itu, begitu pula di Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kualitas SDM sangat
menentukan masa depan lembaga Bawaslu oleh karena
itu perlu peningkatan hal tersebut, baik dijajaran Anggota
Bawaslu maupun di Sekretariat Bawaslu di antaranya dengan
meningkatkan jiwa kepemimpinan, kesadaran sosial, efektifitas,
efisiensi, kemampuan merencanakan, kesadaran organisasi,
integritas, inisiatif, kepercayaan diri, serta perhatian terhadap

* Staf Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Jepara
1. Artikel berjudul “Sumber Daya manusia” https://id.wikipedia.org/wiki/
Sumber_daya_manusia, diunduh tanggal 10 September 2019 Pukul 11.21 WIB

22

Yanu Adhi Hidayat

Yanu Adhi Hidayat

kejelasan tugas, kualitas dan ketelitian kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus
2017. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut, maka
terjadi perubahan struktur lembaga pengawas khususnya di
tingkat Kabupaten yang dahulu masih adhoc dengan nama
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berubah
menjadi permanen dengan nama Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dengan demikian, berubah pula jumlah
anggota komisioner maupun sekretariat Panwaslu Kabupaten.
Pada Pemilu Tahun 2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara, anggota komisioner sejumlah 3 (tiga)
orang dan personil sekretariat sejumlah 13 (tiga belas) orang,
sedangkan pada Pemilu Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Jepara, anggota komisioner sejumlah 5
(lima) orang dan personil sekretariat sejumlah 20 (dua puluh)
orang dengan rincian 4 (empat) PNS yang diberbantukan dan 16
(enam belas) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.2

Selain adanya perubahan jumlah personil dari Panwaslu
Kabupaten Jepara menjadi Bawaslu Kabupaten Jepara, terdapat
pula perubahan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban
Bawaslu. dimana Panwas Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2014 diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum3, sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota pada
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 diatur dalam Pasal 101,
102, 103, dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Secara garis besar tugas, wewenang dan
kewajiban antara Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101,
102, 103, dan 104, Hal. 74-79

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, Pasal 77 dan 78, Hal 63-65

23

Pentingnya Peningkatan Kapasitas SDM

2014 dengan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019
sama, akan tetapi pada kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota
pada Pemilu Tahun 2019 ada penambahan kewenangan yaitu
sebagai eksekutor dan pengadil perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan
ajudikasi untuk memutus pelanggaran Adminstrasi Pemilu
sedangkan ayat (3) memberikan kewenangan bagi Bawaslu untuk
mengadili sengketa proses pemilu. Itulah yang membedakan
antara Panwaslu Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/
Kota saat ini.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang diatas,
Bawaslu Kabupaten/Kota didukung dengan adanya Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tugas Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam Pasal 221, 222, 223,
dan 224 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Atas dasar Peraturan Bawaslu tersebut, Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok yaitu memberikan
dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah
dan instansi terkait.4

4. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat
Bawaslu, Pasal 221, 222, 223, dan 224, Hal 97-98

24

Yanu Adhi Hidayat

Peningkatan Kapasitas SDM

Untuk mewujudkan pemilu yang baik melalui asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta untuk
mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas,
secara teknis merupakan bagian penting bagi keberlanjutan
demokratisasi di Indonesia. Maka perlu adanya penguatan
dan peningkatan kapasitas SDM di jajaran Bawaslu Kabupaten
maupun jajaran pengawas ditingkat kecamatan baik untuk
komisioner maupun staf. Dengan adanya kegiatan peningkatan
SDM tersebut dapat menjadi bekal pengetahuan ataupun bahan
evaluasi pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan
dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Bawaslu Kabupaten Jepara telah mengikuti kegiatan
peningkatan kapasitas SDM yang telah diselenggrakan oleh
Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah sejumlah 96 (Sembilan puluh enam) kali dan Panwaslu
Kecamatan Se-Kabupaten Jepara telah mengikuti kegiatan
peningkatan kapasitas SDM sejumlah 61 (enam puluh satu) kali
yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara.

Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas
SDM tersebut, dilakukan dengan berdasarkan tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum yang akan berlangsung.
Maka dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan juga
dengan landasan hasil diskusi ataupun kesepatakan bersama
dikarenakan dalam hal yang dimuat dalam Undang-Undang
Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum ataupun Peraturan
Badan Pengawas Pemilu seringkali masih ada ketidaksesuaian
di atara peraturan perundang-undangan tersebut. Atas dasar
itu pentingnya peningkatan kapasitas SDM untuk dilakukan
oleh Bawaslu secara berjenjang guna mewujudkan demokrasi
Indonesia yang bermartabat dan meningkatkan integritas
struktur kelembagaan Pengawas Pemilu.

25

Pentingnya Peningkatan Kapasitas SDM

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang profesional,
spesialis, dan berintegritas, transparan, akuntabel, kredibel dan
partisipatif dalam melaksanakan pengawasan pemilu juga perlu
meningkatkan dukungan layanan administrasi, organisasi,
dan manajemen salah satunya dalam hal pelaporan keuangan.
Pelaporan keuangan Bawaslu Kabupaten di Jawa Tengah sudah
menggunakan aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Satker (SAS).
Aplikasi tersebut digunakan untuk menginformasikan secara
real time posisi pengendalian anggaran, dan ketika pimpinan
bertanya ketersediaan jumlah anggaran, maka petugas pengelola
keuangan dan bendahara bisa langsung menjawab menggunakan
aplikasi SAS. Informasi data keuangan tersebut sesuai dengan
ketersediaan anggaran yang sudah di otorisasi5.

Penggunaan aplikasi SAS merupakan kebutuhan teknologi
perbendaharaan terkait anggaran yang menjawab kebutuhan
pekerjaan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. Penggunaan aplikasi SAS tersebut bertujuan untuk
meningkatkan tertib administrasi di lingkungan Bawaslu.

Capaian Kinerja

Upaya pencapaian sasaran strategis Bawaslu sangat
ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur
organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan
status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi
keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi
pengawasan pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur

5. Berita Bawaslu dengan judul “Bawaslu Sosialisasikan Aplikasi SAS Modul
SILABI dan SPTB Online” https://bawaslu.go.id/en/berita/bawaslu-sosialisasikan-
aplikasi-sas-modul-silabi-dan-sptb-online, diunduh tanggal 2 September 2019 Pukul
10.15 WIB

26

Yanu Adhi Hidayat

(pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta
peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Bawaslu
membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi
terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur
organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu. Untuk
dapat mencapai sasaran strategis Bawaslu diatas perlu kerja
maksimal yang dilakukan lembaga Bawaslu Jepara yang baru
berusia 1 (satu) tahun pada tanggal 15 Agustus 2019. Usia
yang terbilang muda untuk lembaga penyelenggara pemilu,
dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanahkan
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum kepada Bawaslu. Adapun capaian Bawaslu Kabupaten
Jepara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagai berikut.

Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Salah satu fungsi kelembagaan Bawaslu adalah pencegahan.
Banyak kegiatan sosialisasi melalui berbagai medium maupun
forum. Hal ini sebagai wujud pendidikan politik maupun
pencegahan terhadap adanya pelanggaran pemilu.

Selama satu tahun, sudah puluhan kegiatan sosialisasi
dihelat, baik melalui forum resmi maupun tak resmi. Sejumlah
segmentasi yang disasar diantaranya aparatur sipil negara
(ASN), pegiat media sosial, seniman, pendidik, wartawan,
tokoh-tokoh agama, pelajar, penyandang difabel, komunitas
perempuan, petani, nelayan, dan masyarakat umum.

Bentuk kegiatannya mulai dari sekolah pengawasan, grebek
tempat wisata, seminar, lukisan pengawasan, pengajian umum,
wayangan, diskusi, dan lainnya. Selain itu, Bawaslu Jepara juga
memberikan pendidikan politik melalui website, dan media

27

Pentingnya Peningkatan Kapasitas SDM

sosial serta penyebaran buku pengawasan partisipatif agama
di tempat-tempat ibadah. Selain itu Bawaslu Jepara salah
satu pelopor adanya bulletin Bawaslu, hal tersebut ditandai
dengan penerbitan bulletin Bawaslu edisi 1 periode Agustus s.d
Desember 2018, dan dilanjutkan penerbitan bulletin Bawalsu
edisi 2 periode Januari s.d Juni 2019.

Tidak berhenti disitu, Bawaslu Jepara juga menerbitkan
antologi monolog pengawasan Pemilu 2019, yang bertujuan
untuk menggugah para seniman dalam bidang sastra atau yang
lainnya untuk dapat mensosialisasikan pentingnya pengawasan
penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya dilakukan oleh jajaran
pengawas juga dapat dilakukan khususnya oleh masyarakat
umum.

Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di
Kabupaten Jepara secara keseluruhan berjalan dengan lancar akan
tetapi masih terdapat temuan dan laporan oleh jajaran pengawas
di Kabupaten Jepara. Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2019 Bawaslu Jepara telah menangani
10 dugaan pelanggaran terdiri dari 7 Temuan dan 3 Laporan.
Temuan tersebut berasal dari 4 pelanggaran administrasi, 2
pelanggaran pidana, 1 pelanggaran perundangan-undang lainnya
sedangkan laporan merupakan 1 kasus pidana dan 2 kasus yag
dilaporkan ke Bawaslu Jepara tidak dapat teregistrasi.

Pendaftaran Pemantau Pemilu

Perhelatan Pemilu Tahun 2019 yang lalu tak hanya diawasi
oleh jajaran Bawaslu Jepara, tapi juga terdapat kiprah pemantau

28

Yanu Adhi Hidayat

Pemilu. Sesuai dengan Pasal 435 ayat (1) Undang-Undang nomor
7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, bahwa pelaksanaan
pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu. Atas dasar
peraturan perundang-undangan tersebut, di Kabupaten Jepara,
ada 1 (satu) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan
yang mendaftar ke Bawaslu Jepara untuk menjadi pemantau
Pemilu yaitu Yayasan Perempuan Mandiri Jepara (YPMJ). YPMJ
secara resmi mendaftarkan sebagai pemantau Pemilu di Bawaslu
Jepara pada tanggal 30 Maret 2019 dan diverifikasi langsung
kelengkapan administrasinya oleh Bawaslu Jepara dan resmi
diakreditasi oleh Bawaslu dengan nomor akreditasi No.095/
BAWASLU/IV/2019.

Prestasi Lainnya

Peran Bawaslu Jepara beserta jajarannya dalam pengawasan
penyelenggaraan pemilu tidak hanya terfokus pada pengawasan
tahapan pemilu itu sendiri, akan tetapi dilakukan melalui sarana
publik lainnya, salah satunya pada peringatan hari ulang tahun
Bawaslu ke-10 mengadakan beberapa lomba, salah satunya
yaitu lomba vlog pengawasan pada peringatan 1 Dasawarsa
Bawaslu RI yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin
(9/9/2018). Pada lomba vlog pengawasan tersebut Panwaslu
Kecamatan Keling turut berpartisipasi mengikuti lomba,
dengan diwakili atas nama Zaqiyuddin Athoulah (Staf Panwaslu
Kecamatan Keling). Dari partisipasi itu, saudara Zaqiyuddin
Athoulah meraih penghargaan menjadi pemenang lomba vlog
juara III dengan tema dukung Bawaslu. 6

6. Berita Bawaslu dengan judul “Inilah Pemenang Lomba HUT 1 Dasawarsa
Bawaslu” https:/ /bawaslu.go.id/ en/ berita/ inilah-pemenang- lomba- hut-1-
dasawarsa- bawaslu, diunduh tanggal 2 September 2019 Pukul 13.37 WIB, Link
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=9hYutvhSbGU

29

Pentingnya Peningkatan Kapasitas SDM

Evaluasi dan Rekomendasi

Menelisik hasil dari penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 yang sudah berlangsung ditandai dengan
dilaksanakannya pencoblosan serentak pada hari Rabu,
tanggal 17 April 2019 di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2019 ini secara keseluruhan berlangsung
dengan baik seusai amanat perundang-undangan, meskipun
begitu masih ada sejumlah permasalahan yang membayangi
penyelenggaran pemilu serentak ini. terkait dengan dasar
hukum penyelenggaraan pemilu serentak ini yaitu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
perlu juga diperhatikan juga mengenai sumber daya manusia,
khususnya bagi lembaga Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota.
Adapun rekomendasi yang perlu kami sampaikan terkait hal
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan
kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang
telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Diperlukan pemantapan dukungan kesekretariatan
untuk menunjang kewenangan penyelesaian sengketa
proses pemilu yang dilakukan oleh pengawas Pemilu
di setiap tingkatan baik pejabat struktural, tenaga ahli/
tim asistensi, dan petugas penerima melalui penguatan
kualitas dan kuantitas sdm kesekretariatan secara
proporsional.

30

Yanu Adhi Hidayat

Daftar Pustaka

Anastasia. (2017, Agustus 25). Berita. Retrieved September
2, 2019, from bawaslu: https://bawaslu.go.id/en/berita/
bawaslu-sosialisasikan-aplikasi-sas-modul-silabi-dan-sptb-
online

Pemerintah Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kementerian
Sekretariat Negara RI. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun
2011.

Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Kementerian Sekretariat Negara RI.
Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2017.

Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata kerja Sekretariat Bawaslu. Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia: Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019.

Putri, P. E. (2018, September 21). Berita. Retrieved Agustus 29,
2019, from bawaslu: https://bawaslu.go.id/id/berita/ketua-
bawaslu-pentingnya-penguatan-kapasitas-sdm-pengawas-
pemilu

Sudrajat, h. (2018, April 8). Berita. Retrieved September 2, 2019,
from bawaslu: https://bawaslu.go.id/en/berita/inilah-
pemenang-lomba-hut-1-dasawarsa-bawaslu

Wikipedia. (2019, September 7). Artikel. Retrieved September 10, 2019,
from wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_
manusia

31

Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas

Peran Bawaslu dan Pemilu yang
Berintegritas

Oleh: Abd. Kalim*

Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota.

Eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu
dalam setiap gelaran pemilu senantiasa diperkuat. Dalam
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kedudukan dan
kewenangan Bawaslu semakin diperkuat serta diperjelas, baik
secara kelembagaan maupun secara fungsi dan tugas sebagai
penyelenggara pemilu. Penambahan tugas dan kewenangan
ini dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pemilu
dilakukan secara jujur, adil, demokratis dan berkepastian
hukum. Berdasarkan Undang-undang Pemili No. 7 Tahun 2017
Pasal 101, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah
kabupaten/kota terhadap :
1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses pemilu.

* Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Jepara

32

Abd. Kalim

Abd. Kalim

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan
Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas ;
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar
pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan
dan tata pencalonan anggota DPRD kabupaten/
kota;
3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. PengadaanlogistikPemiludanpendistribusiannya;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitugan
suara hasil pemilu;
7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara
di wilayah kerjanya;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan
suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara
dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh
KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
10. Pelaksanaanpenghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD
kabupaten/kota;

c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah
kabupaten/kota;

d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut
serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur

33

Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas

dalam Undang-Undang ini;

e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di
wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Putusan DKPP;

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan
sengketa Pemilu;

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota; dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas
pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang
ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana
diatur di dalam Undang-Undang ini;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta
melaksankan penyusutan berdasarkan jadwal retensi
arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota; dan

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 102 disebutkan bahwa dalam
melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan
sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101

34

Abd. Kalim

huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran
pemilu di wilayah kabupaten/kota;
b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing,
memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah
dan pemerintah daerah terkait; dan
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas:

a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah
kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu
Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan
pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administrasi Pemilu; dan

d. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas
pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

35

Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas :

a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;

b. Memverivikasi secara formal dan materiel
permohonan sengketa proses pemilu di wilayah
kabupaten/kota;

c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di
wilayah kabupaten/kota;

d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu
di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum
menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di
wilayah kabuoaten/kota.

Pada pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang :

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang
berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pemilu;

b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di
wilayah kebupaten/kota serta merekomendasikan
hasil pemeriksaan dan pengkajianya kepada pihak-
pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c. Menerima, memeriksa memediasi atau
mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa
proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota;

36

Abd. Kalim

d. Merekomendasikan kepada instansi yang
bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah
kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak
yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang,
dankewajiban Panwaslu Kecamatan setelah
mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi
apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara
akibat dikenai sanksi atau akibat lainya sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan
kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan
penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat
serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan
dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;
dan

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan1.

Salah satu penambahan wewenang yang mencolok adalah
mengadjudikasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Kewenangan
tersebut menjadi satu terobosan hukum yang digunakan oleh
peserta pemilu, sehingga dapat dimaknai sebagai kewenangan
mahkota Bawaslu dan jangan sampai disalahgunakan.

1. Undang-undang Pemilu No.7 Tahun 2017

37

Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas

Pemilu yang Berintegritas

Demokrasi memberi kesempatan bagi setiap individu
untuk tumbuh dan berkembang sesuai cita-citanya, pun
dalam konteks negara, demokrasi melalui pemilihan umum
melegitimasi seseorang mendapatkan kewajiban yang lebih
dari warga negara biasa. Pemilihan umum selalu diidentikkan
sebagai pesta demokrasi, mengatur seseorang untuk meraih,
mempertahankan, bahkan merebut kekuasaan secara
konstitusional. Terkadang seorang individu melancarkan
berbagai strategi politik untuk memenangkan pemilu. Tak
jarang strategi politik tersebut jauh dari cara-cara yang beradab.

Pemilu melambangkan kewibawaan negara karena kualitas
demokrasi suatu negara terlihat pada dinamika penyelenggaraan
pemilunya. Komitmen dalam menjaga serta merawat Indonesia
harus tercermin pada perilaku warga negara yang merupakan
kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia2.

Etika kebangsaan menyepakati bahwa politik uang,
kampanye hitam, terutama hoaks akan berakibat pada
disintegrasi bangsa, merusak tatanan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Karena Indonesia merdeka merupakan hasil
dari perjuangan kolektivitas, rela berkorban demi kepentingan
negara, jelas berbeda dengan kepentingan oknum politik, serta
aktor hoaks, yang selalu membawa Indonesia pada isu suku,
agama, ras, dan antar-golongan.

Pemilu Yang adil dan berintegritas akan terwujud jika
seluruh komponen yang terlibat dalam penyelnggaraan pemilu
bisa adil dan berintegritas, penulis menawarkan 5 (lima) unsur
utama yaitu :

2. Redaksi AyoBandung.Com, Pemilu Berintegritas (https://www.ayobandung.com)
diunduh pada 10/09/2019

38

Abd. Kalim

1. Regulasi yang jelas

Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas sehingga proses
pelaksanaan pemilu berjalan tanpa ada keraguan dan akan
memperkecil perbedaan pemahaman regulasi yang ada,
seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain
regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika
tinggi tersebut. Termasuk makin “canggihnya” modus dan
bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak
sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye
negatif dan “penyiasatan aturan” pelanggaran pemilu yang
berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu.
Regulasi-regulasi yang masih kabur ini salah satu penyebab
munculnya berbagai masalah, sehingga proses perbaikan
regulasi selalu berjalan untuk mencapai kesempurnaan.

2. Birokrasi ASN yang netral

Kenetralan birokrasi ini sangat diperlukan, ASN
(Aparatur Sipil Negara) sebagai penggerak utama birokrasi
dituntut untuk bersikap netral pada tahapan pemilu
maupun pilkada karena ASN berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan public secara
adil kepada masyarakat, menghindari terjadinya konflik
kepentingan , dan mempererat persatuan dan kesatuan
bangsa. Banyak kasus gugatan yang diakibatkan karena
ketidak netralan birokrasi. Khususnya dalam pemilukada
yang ada peserta dari incumbent. Banyak langkah dan cara
yang dilakukan untuk membuat birokrsi terpaksa harus
mendukungnya untuk meraih kemenangan, sehingga
birokrasi yang seharusnya netral secara terselubung
menjadi team sukses dari incumbent tersebut. Hal ini
jelas merupakan kendala dalam mewujudkan pemilu yang
berintegritas.

39


Click to View FlipBook Version