2016, Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta

516

Prof. Solly Lubis 447 mengajarkan tentang ketergantungan dan
kemandirian. Semakin besar ketergantungan kita terhadap negara asing,
semakin kecil kemandirian. Kemandirian dan ketergantungan itu
berbanding terbalik. Ketergantungan Indonesia dengan negara-negara
maju dan lemahnya sistem pertahanan negara membuat Indonesia harus
ikut dengan kehendak (untuk tidak dikatakan didikte) negara maju.
Sebagai buktinya adalah Indonesia harus menyesuaikan untuk kesekian
kalinya UU Hak Cipta Nasionalnya dengan UU No. 19 Tahun 2002,
tepatnya 5 tahun setelah perubahan UU itu yakni pada tahun 1997. Tak
berhenti sampai disitu dengan alasan yang sama yakni ancaman
hukumannya terlalu rendah dan perlu penegasan tentang hak ekonomi
(economic rights) UU yang disebut terakhir itupun harus dirubah lagi
pada tahun 2014 melalui UU No. 28 Tahun 2014 yang dimuat dalam
Lembara Negara No. 266 tanggal 16 Oktober 2014. Perubahan demi
perubahan terhadap UHC Nasional dilakukan, tetapi pembajakan
terhadap hak cipta tak pernah berhenti. Bahkan instrument pembajakan
hak cipta telah memasuki teknologi modern. Jika dahulu pembajakan
hak cipta menggunakan mesin recorder menggunakan teknologi serat
optik dengan media VCD dan DVD, kini pembajakan dilakukan dengan
menggunakan instrumen internet dengan media komputer dan teknologi
IT dengan teknik mengunduh (download) hak cipta tanpa izin pencipta
dan pemegang hak.

Agaknya pada tataran law enforcement atau enactment policy
apa yang dikehendaki oleh UHC Nasional belum juga dapat terwujud.
Penegakan hukum hak cipta masih jauh dari harapan. Hak-hak para
pencipta dan pemegang hak cipta belum juga terlindungi. Pertanyaan
yang selalu bergayut di pikiran kita adalah apa yang salah dengan
penegakan hukum di negeri ini ? Ada pendapat dan pepatah lama.
Kalau yang mau ditegakkan itu mestilah kayu yang lurus, jangan
menegakkan benang basah. Hanya kebenaran yang bisa ditegakkan.
Sesuatu yang salah tak bisa ditegakkan. Siapa yang bisa menegakkan ?
Pepatah lama juga mengatakan, kalau mau membersihkan lantai,
haruslah menggunakan sapu yang bersih, jangan menyapu dengan sapu
yang kotor. Ada dua pesan yang tersirat dari pepatah itu :
Pertama, hukum yang ditegakkan itu haruslah hukum yang benar

(aspek substansi).

447 M. Solly Lubis, Kemandirian dan Ketergantungan, Bahan Kuliah Program
S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum USU, Medan, 2013. Lihat juga M. Solly Lubis, Politik
dan Hukum di Era Reformasi, Mandar Maju, Bandung, 2000.

517

Kedua, untuk menegakkan hukum yang benar itu haruslah oleh
aparatur hukum yang benar pula (aspek struktur).

Jika kedua hal tersebut tidak dipenuhi maka akan terbangun
budaya hukum masyarakat yang apatis dan skeptis. Kondisi ini dapat
kita lihat pada situasi yang dihadapi oleh Indonesia akhir-akhir ini.448

Hukum, sejak zaman-zaman dahulu kerap kali bercerita
tentang keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, kemanfaatan, keadilan
dan lain sebagainya. Kesemua perbincangan itu justeru diperuntukkan
kepada manusia dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat.
Itulah sebabnya kebutuhan masyarakat terhadap hukum secara simetris
berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia.
Rumusan-rumusan hukumpun terus berubah. Kaedah atau norma
hukum secara simultan dengan perkembangan peradaban masyarakat
terus tumbuh dan berkembang. Apa-apa yang sesungguhnya tidak
dikenal pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia,
sekarang menjadi keharusan untuk ditempatkan dalam kaedah atau
norma hukum. Rasa-rasanya baru saja sebahagian masyarakat
Indonesia mereguk kenikmatan dengan aktivitas menebang dan
membakar hutan, menangkap ikan dengan peralatan modern di semua
wilayah laut, tapi tak berapa lama muncul kaedah hukum tentang illegal
loging dan illegal fishing.

Bertahun-tahun pada masa orde baru para pejabat kepala
daerah dipegang oleh kalangan militer dan berbagai praktek
penyimpangan administrasi dan keuangan tak pernah sampai ruang
peradilan, tapi sekarang lebih dari 80% kepala daerah (yang berasal dari
kalangan sipil) terjerat kasus hukum. Masuknya kasus-kasus ini ke
ruang pengadilan tidak dapat dipungkiri, karena kaedah dan norma
hukum tentang sistem pemerintahan dan kelembagaan penegakan
hukum seperti KPK telah menjadi pilihan dalam penyelesaian kasus
korupsi, telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang
lahir pasca pemerintahan Soeharto.

Lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-
undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah beberapa
contohnya untuk menunjukkan, betapa perkembangan waktu demi
waktu, hari demi hari, dari orde ke orde, dari zaman ke zaman telah
membawa perubahan dalam pilihan politik hukum.

448 Sikap apatis masyarakat terlihat pada Pilkada serentak tahun 2015.
Partisipasi masyarakat sangat kecil untuk datang ke bilik suara. Untuk Kota Medan di
bawah 30%.

518

Suatu hari saya berdiskusi dengan sahabat-sahabat di kampus
dan di dunia praktek tentang mengapa penegakan hukum di Indonesia
pasca reformasi menjadi begitu carut marut. Perseteruan antar lembaga
penegak hukum yang dalam momen-momen tertentu muncul (sebut
saja KPK-Polri). Sengketa Pilkada, Pilpres dan Pileg yang tak pernah
habis selesai pemilihan, sengketa tanah menempati urutan pertama,
para pejabat eksekutif, judikatif dan legislatif terjerat kasus hukum
(terakhir kasus Sumatera Utara yang mengantarkan Gubernur dan
stafnya, Ketua DPR dan anggota, Ketua PTUN dan paniteranya,
advokat kondang dan timnya) adalah sederetan warna-warni penegakan
hukum di negeri ini yang cukup membuat kita prihatin, tertegun, marah,
kecewa, berduka, bersedih dan sebagian lagi tertawa, puas, sebagian
lagi diam, apatis dan sedikit sekali diantaranya yang mengambil
bahagian untuk mencari solusi guna keluar dari kemelut itu.

Bukan karena rakyat tak tahu, sebagian besar rakyat Indonesia
mengetahui tentang gerak-gerik dan perilaku para pejabat eksekutif,
legislatif dan judikatif di negeri ini. Akan tetapi, sistem yang terbangun
dalam budaya (apakah itu sistem dan budaya hukum, sistem dan budaya
ekonomi, sistem dan budaya politik, sistem dan budaya pemerintahan,
sistem dan budaya pendidikan, sistem dan budaya moral birokrasi dan
berbagai bidang lainnya) tidak membuka celah kepada rakyat untuk
merubah keadaan itu. Akhirnya semua berjalan seperti apa adanya.
Pantarei, semuanya mengalir kata Hericlitos, Filsuf Yunani. Mengalir
tanpa sekatan, mengalir tanpa panduan, mengalir tanpa tuntutan,
mengalir tanpa program, mengalir tanpa tujuan, tanpa gagasan, tanpa
cita-cita, tanpa ideologi sehingga kita tak tahu bangsa ini mau apa dan
mau dibawa kemana. Negeri autopilot, itulah jargon baru yang kerap
kali kita dengar dalam perbincangan politik di kedai kopi.

Masih sanggupkah kita lagi percaya kepada legislatif yang
hendak merumuskan berbagai kaedah, norma dan kebijakan ketika
mereka berperan sebagai calo, makelar untuk sebuah aktivitas atas
nama negara ? Masih wajibkah rakyat memilih anggota legislatif ketika
hak-hak mereka dipercayakan kepada para anggota legislatif, lalu
kemudian “hak interplasi” itu disalahgunakan dan berujung di penjara?
Masihkah rakyat diingatkan untuk pergi ke TPS-TPS untuk memilih
pemimpinnya dan setelah memimpin mereka lupa janji-janjinya dan
berakhir di meja hijau pengadilan ? Jawabnya ditemukan pada Pilkada
serentak yang dilakukan pada 9 Desember 2015, masyarakat tak lagi
antusias untuk memilih pemimpinnya. Di Sumatera Utara sangat rendah
angka partisipasi pemilih dalam Pilkada di beberapa kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Utara. Di Kota Medan hanya 38% angka partisipasi

519

pemilih dari total jumlah pemilih. Kenapa itu terjadi ? Sebagian rakyat
berkata : “Tak ada gunanya ke TPS. Kita hanya diminta ke TPS untuk
menjustifikasi agar orang-orang yang terpilih itu mendapat pekerjaan,
mendapat jabatan. Kita hanya menjadi alat untuk justifikasi. Setelah itu
mereka bekerja untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan keluarganya,
untuk kepentingan kelompoknya, untuk memperkaya diri sendiri,
keluarga, teman-temannya dan kelompoknya. Pembangunan hanya ada
6 bulan menjelang Pilkada, setelah itu rakyat harus menunggu 5 tahun
lagi (6 bulan menjelang pemilihan) baru ada pembangunan lagi. Karena
itu hemat-hematlah para pemakai jalan, celoteh sahabat saya yang jalan
menuju rumahnya baru diaspal 7 hari menjelang Pilkada.

Lepasnya gagasan untuk membangun negara yang terintegrasi
dalam satu sistem, telah membuat rakyat kehilangan kepercayaan
kepada siapapun yang bertugas menjalankan misi kenegaraan. Tidak
saja kepada lembaga atau institusi negara, tapi kepercayaan itu hilang
juga kepada person aparatur negara. Tak banyak lagi orang mencari
keadilan pergi ke lembaga peradilan formal. Jika kehilangan seekor
kambing untuk mencari keadilan harus mengeluarkan biaya seekor sapi,
tentu saja lembaga peradilan formal tidak lagi menarik dikunjungi
sebagai tempat mencari keadilan. Ketika perkara perdata dimenangkan
pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, kemenangan itu
menjadi sirna dan pupus ketika peradilan pada tingkat kasasi di
Mahkamah Agung harus mengalahkannya. Bahkan ada yang
memenangkan pada tingkat PN, PT dan kasasi, tetapi dinyatakan kalah
pada satu kali proses saja di Tingkat Peninjauan Kembali.449 Proses
peradilan perdata di Indonesia lebih banyak bermain di ranah “abu-abu”
ketimbang di ranah “hitam-putih”. Intervensi di ranah peradilan
- meskipun tidak semuanya begitu – saat ini belum sepenuhnya
terbebaskan.

449 Tentu pembaca bertanya, apa yang salah dengan uraian itu. Yang salah
adalah, kebanyakan hakim yang mengadili di tingkat PK tak pernah melihat fakta
lapangan. Kasus lepasnya tanah konsesi Kesultanan Deli yang hanya diteruskan kepada
PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) ke tangan pengembang yang dari dahulu diketahui
oleh seluruh warga Medan adalah lokasi Gedung Medis, atau dikenal dengan Gedung
Testak, adalah salah satu contoh bagaimana para hakim yang menyidang perkara
Peninjauan Kembali itu, tidak pernah faham dan mengetahui fakta hukum yang
sesungguhnya. Dengan bermodalkan dokumen-dokumen yang tidak pernah dapat
dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya, tanah lahan itu berpindah atas
nama Putusan PK Mahkamah Agung. Kini di atas lahan itu berdiri bangunan Hotel J.W.
Marriott. Sebuah proses peradilan yang sarat dengan muatan “persekongkolan jahat”
telah mengikis sebuah harapan yang terukir dalam cita-cita negara hukum.

520

Dalam kondisi hukum seperti itu, begitulah sulitnya para
seniman film, para musisi, para komponis untuk melindungi karya cipta
mereka. Sepertinya ada “sisi hukum” yang hilang. Hukum tak cukup
hanya menyempurnakan normanya saja (substantif), tetapi juga pada
struktur dan didukung oleh kultur masyarakatnya.

Pada tataran struktur, adalah yang paling rentan. Rentan untuk
melahirkan pemimpin yang memiliki komitmen terhadap cita-cita
kemerdekaan yang dirumuskan sebagai tujuan negara. Dari waktu ke
waktu struktur ketatanegaraan dengan sistem presidential belum
membuahkan hasil yang optimal. Bentuk negara kesatuan dengan
sistem distribusi kekuasaan campuran antara sentralisasi, desentralisasi
dan medebewind dengan meletakkan sistem pemerintahan di daerah di
bawah konsep negara kesatuan juga belum efektif. Perimbangan
kekuasaan (termasuk keuangan) antara pusat-daerah justeru
menciptakan kesenjangan antara pusat-daerah yang semakin hari
semakin tajam. 450

Tidak efektifnya pada penataan hubungan pusat-daerah telah
mempengaruhi sendi-sendi struktur pemerintahan yang meliputi
lembaga-lembaga resmi negara lainnya. Pengaturan hak-hak atas tanah
yang masih mengacu pada kebijakan yang tersentralisir, begitu juga
tentang investasi dan berbagai izin impor-ekspor yang masih
bergantung pada kebijakan Pusat. Pemaknaan kata persatuan Indonesia
pada konsep negara kesatuan dimaknai sebagai “uniform” bukan
“unity”. Dampaknya akan begitu kental pada tataran struktur
kenegaraan dan struktur pemerintahan. Sebuah negeri yang luas dan
beragam kultur, ras dan agama yang terbentang dari Barat sampai ke
Timur dengan panjang garis rentang 99.180 km dengan jumlah 5 pulau
besar dan 13.466 pulau-pulau kecil. Luas wilayah darat 1.922.570 km2
dan wilayah laut 3.257.483 km2.

Agaknya perlu dikaji ulang pandangan tentang bentuk negara
Kesatuan Republik Indonesia yang sudah dianggap final itu dengan
sistem pemerintahan yang diterapkan sekarang. Tetaplah bentuk negara
itu dalam bentuk Negara Kesatuan tetapi dengan sistem pemerintahan
federasi. Melalui sistem federal, rentang birokrasi akan menjadi
pendek, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan bisa lebih

450 Banyak keberatan diajukan oleh kalangan akademisi tentang distribusi
kekayaan yang berasal dari daerah yang diangkut ke pusat. Daerah kemudian menunggu
tetesan distribusi dari pusat melalui DAU dan DAK yang diserahkan kepada kepala
daerah. Pemerintah daerah kemudian dalam banyak kasus melakukan korupsi berjamaah
atas dana-dana yang diteteskan dari pusat itu. Ini yang terpapar dari pertnyaan peserta
seminar yang diselenggarakan oleh skkmigas di UI pada tanggal 25 November 2015.

521

transparan karena lebih kecil lingkup kekuasaan pusat yang ada di
daerah, kebocoran anggaran akan dapat diperkecil, karena bentuk
birokrasinya lebih ramping. Yang disebutkan terakhir ini juga akan
menghindari pemborosan anggaran, untuk kegiatan yang tidak perlu.
Khusus dalam praktek penegakan hukum orang-orang di daerah akan
dapat memantau praktek law enforcement, di samping kaedah-kaedah
hukum (lokal) adat dapat diterapkan secara efektif mengacu pada
budaya hukum (legal culture) masyarakat setempat.

Sejarah perjalanan bangsa ini telah mencatat, hiruk pikuk, riuh
rendah praktek bernegara, termasuk praktek penegakan hukum.
Meskipun sistem otonomi daerah ini belum termasuk dalam kategori
gagal akan tetapi potensi perlambatan pembangunan dan pemerataan
kian hari kian terasa. Tentu saja jika ini terus berlanjut jurang pemisah
antara pusat dan daerah akan semakin tajam. Muaranya adalah
munculnya antipati ”daerah” terhadap ”pusat” meskipun tidak
menimbulkan pemberontakan separatis. Akan tetapi yang perlu
diwaspadai adalah, bahwa potensi terpecah belahnya Indonesia ke
depan, bukan karena faktor ekonomi politik semata, tetapi lebih pada
persoalan ketidak adilan. Ketidak adilan antara pusat dan daerah.
Kecintaan kita terhadap negeri ini tidak cukup hanya dengan
mengatakan NKRI, Pancasila, UUD ’45 dan Bhinneka Tunggal Ika
adalah harga mati. Tetapi siapapun yang mencintai Indonesia perlu
memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD ’45
dalam bingkai negara. Bentuk dan sistem pemerintahan federasi akan
jauh lebih menjamin itu dari pada bentuk otonomi daerah yang
sekarang ini. Mengacu pada konsep Friedman disinilah diperlukan
perbaikan pada tatanan struktur hukum. Organisasi tata pemerintahan
harus direformasi guna melalui sistem pemerintahan federasi.

Transplantasi Undang-undang Hak Cipta Nasional dan
penerapannya terhadap perlindungan karya sinematografi diwarnai
dengan dinamika sejarah pilihan politik hukum dalam kurun waktu
yang cukup panjang, yakni dari tahun 1912 sampai dengan 2012.
Kurun waktu 100 tahun pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta di
negeri ini memperlihatkan sisi politik dengan dinamikanya masing-
masing pada tiap-tiap babakan atau periode sejarah berdasarkan
pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta tersebut.

Politik hukum yang setengah hati, turut mewarnai pembabakan
sejarah perumusan Undang-undang Hak Cipta Nasional. Bahkan tidak
jarang tampak dengan jelas pilihan politik yang bermuka dua yang
sangat ambivalen ketika menghadapi tekanan-tekanan negara asing
terutama pasca ratifikasi WTO/TRIPs Agreement 1994. Pertarungan

522

ideologi Pancasila melawan ideologi liberal-kapitalis tampak begitu
nyata dan secara sadar atau tanpa sadar telah mewarnai materi Undang-
undang Hak Cipta Nasional yang dituangkan secara normatif terutama
pada 2 (dua) undang-undang terakhir yang pernah diberlakukan dan
yang sedang berlaku di negeri ini.

Dalam praktek legislasi nasional pada tataran basic policy
kecuali pada waktu pembentukan Undang-undang No. 6 Tahun 1982,
setelah itu tidak pernah lagi terlihat konsistensi dalam mempertahankan
ideologi Pancasila. Pilihan politik hukum pragmatis dari waktu ke
waktu terus menjadi pilihan nyata lembaga legislatif dalam melahirkan
undang-undang Hak Cipta Nasional.

Situasi kekinian pada tataran empiris atau anactment policy
memperlihatkan sisi hukum yang tidak menggembirakan manakala
diukur dari aspek penegakan hukum (law enforcement). Aspek budaya
hukum masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukum turut
mendukung lemahnya penegakan hukum bersamaan dengan substansi
hukum yang memang tidak konsisten dengan the original paradigmatic
value of Indonesian culture and society.

Secara gamblang dapat digambarkan tekanan dunia
internasional dan tuntutan ekonomi global telah cukup banyak
mewarnai pilihan politik hukum transplantasi hukum asing ke dalam
undang-undang Hak Cipta Nasional. Melalui pendekatan sistem,
sebahagian dari norma undang-undang hak cipta nasional tidak lagi
utuh berterima dalam sistem hukum nasional. Seumpama transplantasi
organ tubuh manusia ke dalam sistem biologis manusia, ketika
dicangkokkan terjadi resistensi terhadap sub sistem organ tubuh itu
karena mungkin ketidak sesuaian golongan darah atau sub sistem
jaringan organ tubuh lainnya. Transplantasi hukum asing ke dalam
undang-undang hak cipta nasional meskipun tidak sempurna, secara
substabtif telah berhasil membuahkan rumusan normatif, akan tetapi
wadah tempat hukum itu ditransplantasikan yakni struktur dan kultur
masih terasa asing. Beberapa hal yang dapat dicatat dalam kasus pilihan
politik hukum transplantasi hukum asing ke dalam Undang-undang
Hak Cipta Nasional adalah :
Pertama, Pilihan politik transplantasi hukum asing ke dalam

Undang-undang hak cipta nasional semula telah dirancang
secara sistematis melalui kebijakan politik Pembangunan
Hukum Nasional yang mengacu pada ideologi Pancasila
sebagai sumber hukum kpribadian bangsa pada kurun tiga
setengah dasawarsa setelah kemerdekaan, akan tetapi
pengaruh Kolonial tidak dapat dilepaskan sama sekali

Kedua, 523
Ketiga,
ketika Pemeritah Hindia Belanda menerapkan politik
hukum konkordansi dengan memberlakukan Auteurswet
1912 Stb.No.600 di wilayah jajahannya. Dengan segala
dinamikanya Auteurswet Stb1912 No.600 yang
belatarbelakang hukum asing inilah yang kemudian
menjadi kerangka acuan transplantasi undang-undang hak
cipta pertama kali dilahirkan Indonesia dan secara sadar
pula (pilihan politik hukum pragmatis) dilanjutkan pada
era globalisasi dengan mentransplantsikan TRIPs
Agreement ke dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional
pasca ratifikasi GATT/ WTO tahun 1994 dengan segala
dinamikanya. Dinamika sejarah politik hukum
transplantasi Undang-undang Hak Cipta di negeri ini
memperlihatkan pilihan politik hukum yang beragam pada
tiap-tiap babakan sejarah. Pada masa Hindia Belanda
menyamakan pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta di
negerinya dengan Undang-undang Hak Cipta di negeri
koloninya dengan menerbitkan Auteurswet 1912 Stb. No.
600 wet (undang-undang) ini berlaku selama 70 tahun,
melalui pilihan politik hukum konkordansi.
Babakan sejarah berikutnya setelah Indonesia merdeka –
lepas dari cengkeraman kolonial Belanda meskipun setelah
37 tahun pasca kolonial Belanda auteurswet 1912 stb, No.
600 itu diberlakukan – Indonesia menegaskan bahwa
secara ideologis/filosofis auteurswet 1912 Stb No. 600
tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional oleh karena
itu wet ini harus dicabut dan bersamaan dengan itu lahirlah
Undang-undang No. 6 Tahun 1982, akan tetapi undang-
undang ini hanya berusia 5 tahun melalui pilihan politik
hukum transplantasi.
Hiruk pikuk dan berbagai tudingan terhadap Indonesia oleh
Negara-negara maju sebagai Negara pembajak karya cipta
asing, dengan berbagai tekanan (asing) Indonesia harus
menerima ide dan gagasan asing tersebut dan berujung
pada revisi Undang-undang yang baru berusia 5 tahun
tersebut diikuti dengan kelahiran Undang-undang No. 7
Tahun 1987 melalui pilihan politik hukum pragmatis.
Pada saat undang-undang ini berjalan selama 7 tahun
tepatnya pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh
(Maroko), Indonesia meratifikasi Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement

524

Keempat, Establishing the Worl Trade Organization), berikut semua
lampirannya yang berisikan berbagai-bagai persetujuan
Kelima, antara lain salah satu di dalamnya terdapat TRIPs
Keenam, Agreement yang sarat dengan muatan ideologis/filosofis
kapitalis-liberalis.
Tiga tahun setelah ratifikasi GATT 1994/WTO yang di
dalamnya memuat TRIPs Agreement itu, Indonesia
kembali merubah undang-undang hak ciptanya pada tahun
1997, dengan pilihan politik hukum pragmatis berhasil
dincangkokkan 3 pasal TRIPs Agreement ke dalam
Undang-undang No.12 Tahun 1997. Undang-undang
inipun oleh dunia Internasional dinyatakan tak mampu
menyahuti tuntutan GATT/WTO, hingga akhirnya 5 tahun
kemudian, tepatnya tahun 2002 terulang lagi pilihan politik
hukum pragmatis dengan melahirkan Undang-undang
No.19 Tahun 2002 dengan mencangkokkan 4 pasal TRIPs
Agreement.
Undang-undang yang disebut terakhir inipun, hanya
mampu bertahan selama 12 tahun. Tekanan asing dan
tuntutan globalisasi dalam bidang ekonomi memaksa
Indonesia harus membuat aturan yang setara dengan
keinginan negara maju. Dengan menekankan pentingnya
perlindungan hak ekonomi (economic rights) Undang-
undang No. 19 Tahun 2002 itupun dirobah dengan
Undang-undang No. 28 Tahun 2014.
The original paradigmatic value of Indonesian culture and
society yang di kemudian hari dikenal dengan Pancasila
yang diterima sebagi ideologi bangsa, sebagai sumber
hukum kepribadian bangsa dalam penempatannya sebagai
landasan filosofis/ideologis dalam penyusunan undang-
undang hak cipta nasional sebahagian mampu diserap
dalam kebijakan legislasi undang-undang hak cipta
nasional, sebagian lagi luput dari Nilai-nilai filsafati
Pancasila dan cenderung memperlihatkan peberubahan dan
persgeseran ; Perubahan dan pergeseran Nilai Ketuhanan
ke nilai sekularisme, nilai kemanusiaan yang adil dan
beradab ke nilai individualis dan dehumanisasi, nilai
Persatuan atau nilai kebangsaan ke nilai imperalisme
tersembunyi, nilai Kerakyatan dan nilai musyawarah
mufakat ke nilai demokrasi liberal, nilai Keadilan Sosial

525

Ketujuh, dan nilai kesejahteraan dalam bidang ekonomi ke nilai
kapitalis
Secara empirik penegakan hukum hak cipta dalam bidang
perlindungan karya sinematografi memperlihatkan sisi
kegagalannya, ini terjadi karena kesalahan awal dalam
pilihan politik hukum nasional yakni kebijakan yang
ditempuh pada tataran basic policy keluar dari sistem
hukum nasional dan tercerabut dari akar budaya bangsa,
akibatnya banyak nilai-nilai yang hilang yang tidak sesuai
dengan struktur pemerintahan dan kultur bangsa Indonesia
yang pada gilirannya cenderung mengabaikan the original
paradigmatic value of Indonesian culture and society (nilai
ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai
musyawarah dan mufakat dan nilai keadilan) dan berujung
pada kegagalan pada tataran anactment policy (law
enforcement) nya, yakni menumbuhkan kesadaran hukum
dari dalam yang bersumber dari kepribadian bangsa.

Tidaklah terlalu pagi untuk mengatakan bahwa negeri ini tidak

sepenuhnya berhasil menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis -

ideologis dalam pembentukan Undang-undang Hak Cipta Nasional.

Pilihan politik hukum transplantasi hukum asing ke dalam Undang-

undang Hak Cipta Nasional setidak-tidaknya telah diungkapkan dalam

penelitian ini, bahwa lembaga legislatif telah gagal

mentransformasikan sebahagian nilai-nilai Pancasila ke dalam Undang-

undang Hak Cipta Nasional tersebut.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum keperibadian bangsa telah

tergerus oleh tangan-tangan anak bangsa sendiri. Tergerusnya ideologi

Pancasila diiringi dengan munculnya ideologi kapitalis di Indonesia

patut dicermati dan disikapi oleh siapapun yang cinta negeri dan bangsa

ini. Undang-undang hak cipta yang menjadi obyek studi ini adalah

sebahagian kecil dan salah satu contoh saja terhadap pilihan politik

transplantasi hukum asing ke dalam undang-undang nasional, di

samping undang-undang nasional lainnya seperti; undang-undang

lingkungan hidup, undang-undang perlindungan konsumen, undang-

undang perbankan, undang-undang penanaman modal, undang-undang

perpajakan dan sederetan undang-undang lainnya adalah undang-

undang yang lahir dari pilihan politik hukum transplantasi hukum asing

ke dalam undang-undang nasional. Dalam kebijakan legislasi nasional

hendaknya dihindari pilihan politik yang pragmatis yang

mengorbankan ideologi negara dan bangsa, mengorbankan nilai-nilai

526

yang hidup dalam masyarakat Indonesia (act locally), dan telah
mematikan serta mengubur nilai sosio-kultural the original
paradigmatic value of Indonesian culture and society. Setiap kaedah
atau norma hukum yang berlandaskan pilihan politik pragmatis tersebut
lambat laun akan ditinggalkan dan dilupakan oleh masyarakat karena
tidak ada yang perlu diingat dan dikenang dari pilihan politik yang
seperti itu, maka agar tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari,
penyesalan yang membawa dampak pada nasib anak bangsa dan negeri
ini maka perlu kiranya untuk menginsafi, oleh siapapun yang cinta dan
saying kepada bangsa ini. UU Hak Cipta Nasional yang menjadi obyek
kajian yang dibahas dalam buku ini, adalah sebuah contoh saja untuk
dapat dijadikan rujukan terhadap bidang-bidang hukum lain.
Begitupun untuk bidang Hak Cipta secara substansi dirubah atau
disempurnakan Undang-undang Hak Cipta Nasional dengan nilai the
original paradigmatic value of Indonesian culture and society dan
tidak membiarkan diberlakukannya undang-undang yang bertentangan
dengan nilai the original paradigmatic value of Indonesian culture and
society yang pelaksanaannya tertolak dengan sendirinya secara
sosiologis dan kultural, untuk menghindari dampak yang lebih luas
terhadap masyarakat, karena masyarakat tidak akan pernah merasa
bersalah bila melanggar undang-undang dengan substansi yang
demikian itu dan jika ini terus dibiarkan akan berlangsung proses
kriminalisasi masyarakat oleh undang-undang (commit nationally).
Perubahan ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang
Hak Cipta Nasional yang telah ada namun sebelumnya dapat dilakukan
uji materil terhadap undang-undang Hak Cipta Nasional Undang-
undang No. 19 Tahun 2002, diikuti dengan uji materil terhadap
beberapa undang-undang nasional lainnya, agar bisa kembali ke dasar
filosofi bangsa yakni Pancasila dengan mengembalikan jati diri bangsa
yang terejawantah dalam undang-undang yang memuat secara
substantif the original paradigmatic value of Indonesian culture and
society. Ketentuan yang perlu dirubah antara lain adalah ketentuan
pasal 2 ayat (1) dan (2) dan ketentuan tentang penjelasan pasal 2 ayat
(1), Pasal 49 dan ketetntuan tentang jenis delik dari delik biasa diubah
ke jenis delik aduan, serta menempatkan hukum tentang Hak Cipta
dalam sistem Hukum Nasional secara tepat.
Selanjutnya secara struktur perlu diambil langkah-langkah percepatan
untuk menyelamatkan “perahu bangsa” yang saat ini berada dalam
situasi penegakan hukum yang sangat kritis dalam skala yang lebih
besar dan dalam skala kecil adalah penegakan hukum hak cipta karya
sinematografi dengan memperbaiki tatatan struktur pemerintahan

527

antara lain dengan memulai mengembangkan wacana federasi, karena
hanya dengan demikian hukum-hukum asing yang akan
ditransplantasikan ke dalam hukum nasional sebagai tuntutan
globalisasi dapat ditampung dan dilaksanakan secara konkrit dalam
bentuk perumusan undang-undang yang dapat menyaring masuknya
ideologi asing yang pada gilirannya undang-undang yang dilahirkan
dapat diterima dalam tatanan global (think globally). Hal ini
dimaksudkan agar nilai-nilai hukum adat serta konsep penegakan
hukum adat dihidupkan kembali dalam proses peradilan, bahwa apa
yang sesungguhnya pernah dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan
Ter Haar pada masa lalu tidaklah terlalu buruk untuk diteruskan pada
masa sekarang ini sebab teori keputusan yang dikenal dalam hukum
adat “beslissingen leer“ sebenarnya telah menawarkan prinsip yang
sama dengan model peradilan yang digunakan oleh negara-negara yang
menganut sistem anglo saxon yakni “the law is judge made law” dan
ini akan dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat dan dengan
demikian pula hukum yang bersumber dari hukum asing dapat
menyahuti tuntutan globalisasi (think globally).
Demikian pula secara kultural perlu dilakukan upaya-upaya untuk
menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat guna terbentuknya
budaya hukum yang lebih bermoral Pancasila melalui penyuluhan
hukum kepada masyakat melalui pendidikan yang terstruktur dan
nontsruktur, melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap tiap-tiap
perbuatan pidana seperti pembajakan karya sinematografi. Untuk itu
wacana pendidikan hukum dibuka seluas-luasnya dan di dalam
kurikulumnya dimasukkan studi hukum empirik seperti : sosiologi
hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum dan
perbandingan hukum, sebab pendekatan studi ilmu hukum selama ini
sekalipun studi-studi di atas telah ditampung dengan baik, akan tetapi
dominasi terhadap studi hukum normatif yang beraliran positivis masih
dirasakan terlalu kental dalam kurikulum pendidikan hukum di
Indonesia.

528

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdullah, Taufik, Misbah Y. Biran dan S.M. Ardan, Film Indonesia,
(1900-1 950), Jakarta, Dewan Film Nasional, 1993.

Abdurrasyid, Priyatna, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa,
PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.

Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik dan
Masa Depannya, Qalam, Yogyakarta, 2004,

Ali, Rafat Rizvi dan Hesham Al Warraq, Skandal Bank Century
Lolosnya Pemegang Saham Pengendali, Pusat Pengkajian
Hukum Acara dan Sistem Peradilan, FH-UI, Jakarta, 2012.

Alkostar, Artidjo dan M. Shaleh Amin, Pembangunan Hukum Dalam
Perspektif Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1987.

Aminy, Aisyah, Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004, Yayasan
Pancur Siwah, Jakarta, 2004.

Andreski, Stanislav, Max Weber : Kapitalisme, Birokrasi dan Agama,
PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989

Arief, Sritua & Adi Sasono, Indonesia Ketergantungan dan
Keterbelakangan, Mizan, Jakarta, 2013.

Arkenbout E.J., Mr. P.G.F.A. Geerts, Mr. P.A.C.E. van der Kooij,
Rechtspraak Intellectuele Eigendom, koninklijke vermande,
Den Haag, 1997.

Asshiddiqie, Jimly, (ed) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indoensia
Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

----------------, dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,
Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
Jakarta, 2006.

529

Atmadja, Hendra Tanu, Hak Cipa Musik atau Lagu, Universitas
Indonesia Press, Jakarta, 2003.

Bachtiar, Harsya W., Sistem Budaya Indonesia, Budaya dan Manusia
di Indonesia, Hanidita, Yogyakarta, 1985.

Badrulzaman, Mariam Darus, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,
Alumni, Bandung, 2010.

---------, Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Nasional Alumni,
Bandung, 2010.

Bainbridge, D David, Intellectual Property, Pearson Education
Limited, England, 2002.

Balkin, Jack M., The Laws of Change, Sybil Creek Press, Toronto-
Canada, 2009.

Baswir, Revrisond, Dilema Kapitalisme Perkoncoan, IDEA Kerjasama
dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Baumol, William J., Robert E. Litan, Carld J. Schramm, Good
Capitalism Kapitalisme Baik, Kapitalisme Buruk dan
Ekonomi Pertumbuhan dan Kemakmuran, (Terjemahan
Rahmi Yossinilayanti), Gramedia, Jakarta, 2010.

Bentham, Jeremy, The Principles of Morals and Legislation, Oxford
University Press, Oxford, 1823.

Black, Donald,The Behavior Of Law, New York, Academic Press, 1976.

--------, Sociological Justice, Oxford University Press, New York,
1989.

Bouchoux, Deborah E., Protecting Your Company’s Intellectual
Property, Broadway, New York, 2001.

Biran, Misbach Yusa, Perkenalan Selintas Mengenai Perkembangan
Film di Indonesia Asia University, Tokyo, 1990.

530

Bremmer, Ian, The End of The Free Market Who Wins the War
Between States and Corporations?, Portofolio, USA, 2010.

Budiyoni, Tri, Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi
Benturan Studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan
dari Tradisi Common Law pada UU PT, Griya Media,
Griya Media, Salatiga, 2009.

Burke, Peter, Sejarah dan Teori Sosial, Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, Jakarta, 2011.

Capra, Fritjof, The Turning Point (Titik Balik Peradaban) Terjemahan,
M. Thoyibi, Jejak, Yogyakarta, 2007.

Carlyle, Thomas, The French Revolution a History, The Modern
Library, New York, 2002.

Christie, Andrew & Stephen Gare, Blackstone’s Statutes on Intellectual
Property, Oxford University Press, New York, 2004.

Colston, Catherine, Principles of Intellectual Property Law, Cavendish
Publishing Limited, London, Sydney, 1999.

Cooter, Robert dan Thomas Ulen, Law And Economics, Wesley
Educational Publishers Inc., California, 1997.

Cornish & Llewelyn, Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade
Marks and Allied Rights, Thomson, Sweet & Maxwell,
2003.

Chow, Gregory C., Interpreting China’s Economy, Terjemahan
Rahmani Astuti, Memahami Dahsyatnya Ekonomi China,
Metagraf, Solo, 2011.

Creswell, John W., Research Design Qualitative, Quantitative and
Mixed Methods Approaches, SAGE Publications Ltd,
London, 2009.

Damian, Eddy, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2002.

Davies, Gillian, Copyright and The Public Interest, Thomson Sweet &
Maxwell, London, 2002.

531

De Soto, Hernando, The Mystery of Capital Why Capitalism Triumphs
in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, New
York, 2000.

Dicey, A.V. Introduction to the Study of the Law the Constitution,
Macmillan Press, London, 1971.

Dierckxsens, Wim, The Limits of Capitalism an Approach to
Globalization Without Neoliberalism, Zed Books, New
York, 2000.

Djojodigoena, Reorientasi Hukum dan Hukum Adat, Gajah Mada,
Yogyakarta, 1958.

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa
Ketiga Abad ke-21, Alvabet, Jakarta, 2012.

Dwiyanto, Djoko, dan Ignas G. Saksono, Ekonomi (Sosialis) Pancasila
Vs Kapitalisme Nilai-nilai Tradisional dan Non Tradisional
Dalam Pancasila, Keluarga Besar Marhenisme, Yogyakarta,
2011.

Endah, Alberthiene, Panggung Hidup Raam Punjabi, Gramedia,
Jakarta, 2005.

Erawaty, Elly, dkk, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem
Hukum Nasional Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2011.

Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma, Sebuah Kesaksian Aceh
Menggugat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Frederik, Willem Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Transisi :
Studi Perubahan Sosial, Penerjemah Misbah Zulfa Elizabeth,
Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999.

Friedman, Lawrence M., The Legal System A Social Science
Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975

532

--------, American Law An Invaluable Guide to The Many Fface of the
Law, and How it Affects Out Daily Lives, WW. Norton &
Company, New York - London, 1984.

--------, A History of American Law, Simon & Schuster, New York,
2005.

Frieden, Jeffry A., Global Capitalism Its Fall and Rise in The
Twentieth Century, W.W. Norton & Company Inc, New York,
2007.

Fukuyama, Francis, The End of History and The Last Man, Penguin
Books, London, 1992.

Ganguli, Prabuddha, Intellectual Property Rights Unleashing the
Knowledge Economy, Tata McGraw-Hill Publishing
Company Limited, New Delhi, 2001.

Gautama, Sudargo, Pembaharuan UUHC 1997, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1997.

Gerrard, Michael, B., (ed), Global Climate Change and US Law, ABA
Publishing, Chicago, 2007.

Giddens, Anthony, The Constitution of Society Teori Strukturasi Untuk
Analisis Sosial, (Terjemahan : Drs. Adi Loka Sujono),
Pedati, Pasuruan, 2003.

-----------, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya
Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, UI Press, Jakarta,
2007.

Gilissen, John dan Frits Gorgle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar,
(Terjemahan Drs. Freddy Tengker, SH, CN), PT. Refika
Aditama, Bandung, 2005.

Gilpin, Robert, Global Political Economy Understanding The
International Economic Order, Princeton University Press,
New Jersey, 2001.

533

Groves, Peter J., Source Book on Intellectual Property Law, Cavendish
Publishing Limited, London, 1997.

Hamzah, Fahri, Kemana Ujung Century ? Penelusuran dan Catatan
Mantan Anggota Pansus Hak Angket Bank Century DPR-
RI, Yayasan Faham Indonesia, Jakarta, 2011.

Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

Harvey, David, Imperialisme Baru Genealogi dan Logika Kapitalisme
Kontemporer, Resist Book, Yogyakarta, 2010.

Hart, H.L.A., The Concept of Law, Clarendon Law Series, At The
Clarendon Press, Oxford, New York, 1982.

Hasibuan, Otto, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta
Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society, Alumni,
Bandung, 2008.

Hatta, M, Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia,
Djambatan, Jakarta, 1967.

Hawin, M., Intellectual Property Law on Parallel Importation, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta, 2010.

Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Henry, Horst Geerken, A Magic Gecko Peran Cia Di Balik Jatuhnya
Soeharto, (Terjemahan Tingka Adiati), Kompas, Jakarta,
2011.

Heywood, Andrew, Political Ideologies An Introduction, Palgrave,
New York, 2007.

Hirst, Paul & Grahame Thompson, Globalisasi Adalah Mitos,
(Terjemahan P. Soemitro), Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta, 2001.

Horwitz, Morton, J., The Transformation of American Law, 1780-1860,
Harvard University Press, Cambridge, 1977.

534

Hornby, A.S., Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current
English, University Press Oxford, New York, 2000.

Hong, Xue & Zheng Chengsi, Chinese Intellectual Property Law in The
21 st Century, Sweet & Maxwell Asia, Hong Kong, 2002.

Huntington, Samuel P., Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan
Politik Dunia, Qalam, Yogyakarta, 2003.

Husaini, Adian, Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke
Dominasi Sekular-Liberal, Gema Insani, Jakarta, 2005.

Hussein, Muhammad Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, (Penerjemah
: Ali Audah), Litera Antar Nusa, Jakarta, 2008.

Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Ihromi, T.O., Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Iman Toto K. Rahardjo, Herdianto WK, Bung Karno dan Ekonomi
Berdikari, Grasindo, Jakarta, 2001.

Irawan, Candra, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia,
Mandar Maju, Bandung, 2011.

Irianto, Sulistyowati, Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi
Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

----------- & Antonius Cahyadi, Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana
Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

------------, & Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan
Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Jakob, Sumardjo, Dari Kasanah Sastra Dunia, Penerbit Alumni,
Bandung, 1985.

535

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi UMAR bin Al-Khathab,
(Terjemahan H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc), Khalifa,
Jakarta, 2006.

Javier, A. Trevino, The Sociolgy of Law Classicl acnd Contemporary
Pspectives, ST. Martin’s Press, New York, 1996.

Juwana, Hikmahanto, Hukum Internasional Dalam Perspektif
Indonesia Sebagai Negara Berkembang, PT. Yarsif
Watampone, Jakarta, 2010

Jenkins, David, Soeharto & Barisan Jenderal Orba Rezim Militer
Indonesia 1975-1983, Komunitas Bambu, Jakarta, 2010.

Jessup, Philip C., A Modern Law Nations (Pengantar Hukum Modern
Antar Bangsa), Terjemahan Fitria Mayasari, Nuansa,
Bandung, 2012.

John & Doris Naisbitt, China’s Megatrends 8 Pilar Masyarakat Baru,
(Terjemahan Hendro Prasetyo), Gramedia, Jakarta, 2010.

Ka’bah, Rifyal, Indonesian Legal History, Program Pascasarjana FH-
UI, Jakarta, 2001.

Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis,
Yuridis dan Aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta, 2013.

Kartadjoemena, H.S., GATT WTO dan Hasil Uruguay Round, UI
Press, Jakarta, 1997.

Kartodirdjo, Sartono, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi
Sejarah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Kathleen, Newland dan Kemala Candrakirana Soedjatmoko,
Menjelajah Cakrawala, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1994.

Kelly, Eamonn, Agenda Dunia Powerful Times Abad 21, Bangkit
Menghadapi Tantangan Dunia Yang Penuh Ketidakpastian,
Index, Jakarta, 2010.

536

Kelsen, Hans, Essays in Legal and Moral Philosophy Hukum dan
Logika (Terjemahan B. Arief Sidharta), Alumni, Bandung,
2006.

---------, Dasar-dasar Hukum Normatif Prinsip-prinsip Teoretis Untuk
Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum dan Politik,
(Terjemahan Nurulita Yusron), Nusa Media, Bandung, 2009.

Kencana, Inu, Syafiie, Manajemen Pemerintahan, Pustaka Reka Cipta,
Bandung, 2011.

Kleden, Ignas, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3ES, Jakarta,
1987.

Kobben, Andre J.F., Law at the Village Level : The Cottica Djuka of
Surinam, dalam Laura Nader (ed), Law in Culture and Society,
University of California Press, London, 1997.

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta,
1986.

-----------, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, PT. Gramedia,
Jakarta, 1987.

Kompas Media Utama, India Bangkitnya Raksasa Baru Asia Calon
Pemain Utama Dunia di Era Globalisasi, Kompas, Jakarta,
2007.

Krugman, Paul R. and Maurice Obstfeld, International Economics
Theory and Policy, Pearson Education Inc, Boston, 2003.

Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions Peran
Paradigma Dalam Revolusi Sains, (Terjemahan Tjun
Surjaman), Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.

Kurniawan, Nanang Indra, Globalisasi dan Negara Kesejahteraan :
Perspektif Institusionalisme, Laboratorium Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009.

Kusasi, Rahayu, Meracik Globalisasi Melalui Secangkir Kopi, Kepik
Ungu, Jakarta, 2010.

537

Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum Dalam
Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.

Laski, Harold, J., Studies in Law and Politic, Transaction Publisher,
New Jersey, 2010.

--------, Reflections on The Revolution of Our Time, Transaction
Publishers, New Brunswick (USA) and London (UK), 2012.

Latif, Yudi, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan
Aktualitas Pancasila, Gramedia, Jakarta, 2011.

Lesmana, Tjipta, Dari Soekarno Sampai SBY, Gramedia, Jakarta, 2008.

Lev., S., Daniel. Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan
Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990

Lubis, M. Solly, Sistem Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002.

--------, Serba-Serbi Politik & Hukum, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta,
2011.

--------, Manajemen Strategis Pembangunan Hukum, Mandar Maju,
Bandung, 2011.

--------, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju,
Bandung, 2009.

--------, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju,
Bandung, 1995.

--------, Pembahasan UUD 1945, Alumni, Bandung, 1997.

--------, Reformasi Politik Hukum : Syarat Mutlak Penegakan Hukum
Yang Paradigmatik, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Ulang Tahun
ke-80 Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Guru Besar Emeritus,
Februari 2010.

--------, Hukum Tatanegara, Mandar Maju, Bandung, 2008.

538

--------, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, Dalam
Rangka Ultah ke-80 Prof. Solly Lubis, PT. Sofmedia, Jakarta,
2010.

--------, Ilmu Negara, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1989.

Mahbubani, Kishore, Asia Hemisfer Baru Dunia Pergeseran Kekuatan
Global ke Timur yang Tak Terelakkan, Kompas, Jakarta,
2011.

Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers,
Jakarta, 2009.

--------, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali
Pers, Jakarta, 2010.

Mahpudi, dkk, Pak Harto The Untold Stories, Gramedia, Jakarta, 2013.

Makmur, Andi Makka, Jejak Pemikiran B.J. Habibie Peradaban
Teknologi Untuk Kemandirian Bangsa, Mizan, Yogyakarta,
2010.

Marijan, Kacung, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi
Pasca-Orde Baru, Kencana, Jakarta, 2011.

Margolis, Joseph, Pragmatism Without Foundations¸ Continium
International Publishing Group, New York, 2007.

Marcos, Subcomandante, Atas dan Bawah : Topeng dan Keheningan
Komunike-komunike Zapatista Melawan Neoliberalisme,
Resist Book, Yogyakarta, 2005.

Marzuki, Peter, Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group,
Jakarta, 2009.

Masdoeki, Moh. O., Pengaturan Paten di Dunia Internasional dan
Masalah Pengalihan Teknologi, BPHN, Binacipta, Jakarta,
1978.

539

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, Hukum Perdata : Hukum Benda,
Liberty, Yogyakarta, 1981.

Maulana, Zain, Jerat Globalisasi Neoliberal Ancaman Bagi Negara
Dunia Ketiga, Penerbit Biak, Yogyakarta, 2010.

Mayo, George Elton, The Social Problem of an Industrial Civilization,
Roodledge Publishing, New York, 2000.

May, Christopher, The Global Political Economy of Intellectual
Property Rights, The new enclosures Second Edition,
Routledge, London, 2010.

McKeough, Jill, Kathy Bowrey & Philip Griffith, Intellectual Property
Commentary and Materials, Lawbook Co, Australia, 2002.

Menski, Werner, Comparative Law in a Global Context The Legal
Systems of Asia and Africa, Cambridge University Press,
New York, 2009.

Mertokusumo, Soedikno, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 2004.

Michel, Paul Munoz, Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia
dan Semenanjung Malaysia Perkembangan Sejarah dan
Budaya Asia Tenggara (Jaman Pra Sejarah – Abad XVI),
(Terjemahan Tim Media Abadi), Penerbit Mitra Abadi,
Yogyakarta, 2009.

Miller, H. Lynn, Agenda Politik Internasional, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2006.

Montesquieu,., The Spirit of Laws Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu
Politik, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007.

Morgenthau, Hans J., Politik Antarbangsa, (Terjemahan S. Maimoen
dkk), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

540

Mudatsir, Arief Mandan, Mendung di Atas Senayan Refleksi Empat
Belas Bulan DPR RI 1 Oktober 2004 – 31 Desember 2005,
Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2005.

Nafis, M. Daniel, Indonesia Terjajah Kuasa Neoliberalisme Atas
Daulat Rakyat, Inside Press, Jakarta, 2009.

Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1987.

Nasution, Adnan Buyung, dkk, Federalisme Untuk Indonesia, Kompas,
Jakarta, 1999.

---------, Demokrasi Konstitusional, Kompas, Jakarta, 2011.

Navaratnam, V. Ramon, Malaysia’s Economic Recovery Policy
Reforms for Economic Sustainability, Pelanduk
Publications, Malaysia, 2001.

Norberg, Johan, Membela Kapitalisme Global, (Terjemahan Arpani),
The Freedom Institute, Jakarta, 2001.

Nonet, Philippe, Philip Selznick, Toward Responsive Law & Society in
Transition, Transaction Publishers, USA & London, 2009.

Northrop, F.S.C., Cultural Values, dalam Sol Tax, ed., Antropological
Today : Selections Chicago University Press, Chicago, 1962.

Orucu, Esin, Critical Comparative Law : Considering Paradoxes for
Legal System in Transition, Deventer, 1999, Nederlandse
Vereniging voor Rechtsvergelijking, 1959.

--------, The Enigma of Comparative Law, Martinus Nijhoff Publishers,
Leiden/Boston, 2004.

-------- dan Elspeth Attwooll & Sean Coyle, Studies in Legal Systems :
Mixed and Mixing, Kluwer Law International,
London/Boston, 1996.

Otje, H.R., Salman S, dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum Mengingat,
Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama,
Bandung, 2008.

541

Perry, Marvin, Peradaban Barat Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman
Global, Kreasi Wacana, Bantul, 2013.

Polinsky, A.Mitchell, An Introduction To Law and Economics, Little
Brown and Company, Boston and Toronto, 1989.

Popper, Karl R., The Open Society and Its Enemies, Princeton
University Press, Princeton, New Jersey, 1971.

Posner, Eric A. Law and Economics, Foundation Press, New York,
2000.

Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, Fourth Edition, Little,
Brown and Company, Boston, Toronto, London, 1992.

Purba, Achmad Zen Umar, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs,
Alumni, Bandung, 2005.

Puspoyo, Widjanarko, Dari Soekarno Hingga Yudhoyono, Pemilu
Indonesia 1955-2009, Era Adicitra Intermedia, Solo, 2012.

Radbruch, Gustav, Rechts-Philosophie, K.F. Koehler Verlag Stuttgart,
Germany, 1956.

Rahardjo, Satjipto, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,
Genta Publishing, Jakarta, 2009.

--------, Hukum Progrresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta
Publishing, Jakarta, 2009.

--------, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah
Pendekatan Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta,
2009.

--------, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu
Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

--------, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas Jakarta, 2003.

Rahman, Fazlur, Tema Pokok Al-Qur’an, Pustaka, Bandung, 1996.

542

Rajagukguk, Erman, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi
1, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.

--------, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi 2, Universitas
Sumatera Utara, Medan, 2003.

Rand, Pierre Leg and Roderick Munday, Comparative Legal Studies :
Traditions and Transitions, Cambridge University Press, New
York, 2011.

Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard University Press, London,
2005.

------, Justice As Fairness A Restatement, Harvard University Press,
USA, 2003

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori
Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

---------, dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remadja
Rosdakarya, Bandung, 1993.

Ratna, Nyoman, Kutha, SU, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan
Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2010.

Reid, Anthony, Asal Mula Konflik Aceh, Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta, 2005.

Rien, CM. Kuntari, Timor-Timur Satu Menit Terakhir Catatan Seorang
Wartawan, Mizan, Bandung, 2009.

Riggs, Fred W., Administration in Developing Countries : The Theory
of Prismatic Society, Boston, Houghton Mifflin Company,
1964.

Ringer, Fritz, Max Weber’s Methodology The Unification of The
Cultural and Social Sciences, Harvard University Press,
London, 2000.

Robinson, Richard, Indonesia The Rise of Capital, Equinox Publishing,
Jakarta, 2008.

543

Rosidi, Ajip, Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang
Awam, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984.

Rostow, W.W., Theorists of Economic Growth from David Hume to
the Present With a Perspective on the Next Century, Oxford
University Press, New York, 1990.

Runciman, David, Politik Muka Dua Topeng Kekuasaan dari Hobbes
hingga Orwell, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

Saidin., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Right), Rajawali, Jakarta, 2007.

Sardjono, Agus, Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia
Antara Kebutuhan dan Kenyataan, Pidato Pengukuhan
Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan, pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Seidman, Ann, Robert B. Seidman, State and Law in The Development
Process Problem-Solving and Institutional Change in the
Third World, St. Martin’s Press, 1994.

Seidman, Robert B., The State, Law and Development, St. Martin's
Press, New York, 1978.

Sen, Amartya, The Idea of Justice, Allen Lane, New York, 2009.

Seno, Indriyanto Adji, dan Juan Felix Tampubolon, Perkara H.M.
Soeharto, Politisasi Hukum ?, Multi Media Metrie, Jakarta,
2001.

Sherry, Corynne Mc, Who Owns Academic Work ? Battling for Control
of Intellectual Property, Harvard University Press, London,
2001.

Smith, Adam, The Theory of Moral Sentiments ; To Which Is Added a
Dissertation on The Origin of Languages, General Books,
USA, 2010

--------, The Theory of Moral Sentiments, Cambridge University Press,
New York, 2009.

544

--------,, Lectures on Jurisprudence, Oxford University Press, New
York, 1978.

Smiers, Joost Marieke Van Schijndel, Imagine There is No Copyright
and No Cultural Conglomerates Too : An Essay (Amsterdam :
Institute of Network Cultures, 2009) Terjemahan Hastini
Sabarita, Dunia Tanpa Hak Cipta, Penerbit Insist Press,
Jakarta, 2012.

Siahaan, Pataniari, Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca
Amandemen UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Sills, David L., ed. International Encyclopedia of the Social Sciences,
Mac Millan, New York, 1972.

Simorangkir, J.C.T,. Serba-Serbi LPHN/BPHN, Binacipta, Jakarta,
1980.

Slapper, Gary & David Kelly, The English Legal System, Routgedge,
Belanda, 2011.

Soedjatmoko, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan, LP3ES, Jakarta,
1983.

Soekanto, Soerjono, Metode Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,
1984.

--------, Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris, IND-HILL-Co, Jakarta,
1988.

--------, Pengantar Sejarah Hukum, Alumni, Bandung, 1979.

--------, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

--------, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, Rajawali, 1988.

Soemantri, Sri, Hak Menguji Materiil di Indonesia, Alumni, Bandung,
1977.

545

Soetriono, dan Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian,
Andi, Yogyakarta, 2007.

Soulthwood, Julie - Patrick Flanagan, Teror Orde Baru Penyelewengan
Hukum & Propaganda 1965-1981, Komunitas Bambu,
Jakarta, 2012.

Stephen, D., E. Ambrose and Douglas G. Brinkley, Rise to Globalism,
American Foreign Policy Since 1938, Penguin Books,
London, 2011.

Stewart, Thomas A., Intellectual Capital The New Wealth of
Organizations, Broadway, New York, 1997.

Stoll, Peter Tobias, Jan Busche and Katrin Arend, WTO – Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights, Martinus
Nijhoff Publishers, Leiden – Boston, 2009.

Stoler, Ann Laura, Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan
Sumatra, 1870-1979, KARSA, Yogyakarta, 2005.

Stone, Julius, Legal Change Essays in Honour of Julius Stone,
Blackshield, Butterworths Pty Limited, Australia, 1983.

Suryo, Tomi Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global
Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Sumardjo, Jakob, Mencari Sukma Indonesia Pendataan Kesadaran
Keindonesiaan di Tengah Letupan Disintegrasi Sosial
Kebangsaan, AK Group, Yogyakarta, 2003.

Sumardjono, Maria S.W., Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,
Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Utama, Jakarta, 1996.

Tan, Poh Ling, Asian Legal Systems Law, Society and Pluralism in
East Asia, Butterworths, Sydney, 1997.

Tanya, Bernard L. (et.all), Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas
Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

546

Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie, Hand Book Of Mixed Methods
In Social & Behavioral Research, (Terjemahan Daryatno),
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Terjemahan K.
Ng. Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Tezel, Yahya Sezai, Transformation of State and Society in Turkey
From The Ottoman Empire To The Turkish Republic, Turkiye
Bankasi, Istambul, 2010.

Thalib, Sajuti, Politik Hukum Baru Mengenai Kedudukan dan Peranan
Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional,
Binacipta, Jakarta, 1987.

Tirtosudarmo, Riwanto, Mencari Indonesia Demografi-Politik Pasca-
Soeharto, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

Torremans, Paul dan Jon Holyoak, Holyoak and Torremans,
Intellectual Property Law, Butterworths, London, 1998.

Upham, Frank K., Law And Social Change in Postwar Japan, Harvard
University Press, Cambridge, England, 1987.

Valdes, Mario J. (ed), Reflection and Imagination : A Ricour Reader,
Harvester Wheatsheaf, New York, 1991.

Waskito, AM, Republik Bohong Hikayat Bangsa Yang Senang Ditipu,
Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011.

Watson, Alan, Legal Transplants An Approach to Comparative Law,
Scottish Academic Press, America, 1974.

--------, Legal Transplants and European Private Law, University of
Belgrade School of Law, Pravni Fakultet, Belgrade, 2006.

--------, The Evolution of Western Private Law, The Johns Hopkins
University Press, Baltimore and London, 2001.

Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism with
other Writings on the Rise o the West, Oxford University Press,
New York, 2009.

547

--------, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Pustaka Promethea,
Surabaya, 2000.

--------, Sosiologi, (Terjemahan Noorkholish), Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2009.

Wahjono, Padmo, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983.

---------, Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila,
Rajawali, Jakarta, 1983.

Widjaja, Gunawan, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD
dan Undang-undang Pasar Modal Indonesia, Rajawali,
Jakarta, 2008.

Wilson, Scott, Cultural Materialism, Theory and Practice, Blackwell,
Oxford UK, 1995.

Wignjosoebroto, Soetandyo., Dari Hukum Kolonial ke Hukum
Nasional Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan
Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.

--------, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,
ELSAM & HUMA, Jakarta, 2002.

--------, Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal
dan Dogmatikal, Dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta
(ed), Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Winarno, Budi, Melawan Gurita Neoliberalisme, Erlangga, Jakarta,
2010.

William C. Revelos, Patent Enforcement Difficulties in Japan : Are
There Are There Any Satisfactory Solution for the United
States, Goerge Washington Journal of Internatioal Law and
Economy, Vol. 29, 1999.

Wolf, Martin, Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan, (Terjemahan :
Samsudin Berlian), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

548

Wong, Kenny K.S. and Alice, A Practical Approach To Intellectual
Property Law In Hong Kong, Sweet & Maxwell Asia,
Hongkong, 2002.

Usman, Syafaruddin & Isnawita, Neoliberalisme Mengguncang
Indonesia, Narasi, Yogyakarta, 2009.

Utrecht, E dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.

Yanto, Oksidelfa, Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan
Manipulasi Hukum di Indonesia, Penebar Swadaya, Jakarta,
2010.

Yuda, AR, Hanta, Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke
Kompromi, Gramedia, Jakarta, 2010.

Yunus, Muhammad, Bisnis Sosial Sistem Kapitalisme Baru Yang
Memihak Kaum Miskin, (Terjemahan Alex Tri Kantjono),
Gramedia, Jakarta, 2011.

2. Laporan Penelitian

Ikhsan, Edy, Antan Patah Lesungpun Hilang : Pergeseran Hak Tanah
Komunal dan Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Sosio-
Legal (Studi Pada Etnis Melayu Deli di Sumatera Utara),
Disertasi, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum – Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Mahadi., Suatu Perbandingan Antara Penelitian Masa Lampau
Dengan Sistem Metode Penelitian Dewasa Ini Dalam
Menemukan Asas-Asas Hukum, Makalah, Kuliah pada
Pembinaan Tenaga Peneliti Hukum, BPHN, Jakarta, 1980.

549

3. Makalah Seminar/Penataran

Alantin S., Persepsi Anggota Polri Terhadap Sistem Pembinaan Karier
Personil Polri, Makalah, disampaikan pada Seminar yang
dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, 1 Agustus
2013.

BPHN, Seminar Hak Cipta, Binacipta, Jakarta, 1976.

Gielen, Charles, Undang-Undang Hak Cipta Baru Indonesia, Implikasi
Untuk Penanaman Modal Asing, Makalah Pada Seminar
Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights),
FH-USU, Medan, 10 Januari 1989.

Juwana, Hikmahanto, Politik Hukum Undang-undang Bidang Hukum
Ekonomi di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Vol. 01 No. 1
Tahun 2005, Sekolah Pascasarjana USU, 2005.

---------, Orasi Ilmiah Hukum Sebagai Instrumen Politik : Intervensi
atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia,
Disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara Ke-50, 12 Januari 2004.

---------, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development :
Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indoensia, Pidato
Ilmiah, Disampaikan pada Acara Dies Natalis Ke-56
Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 4 Februari 2006.

---------, Hukum Sebagai Instrumen Politik : Intervensi Atas
Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia, dalam
Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI, Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan
Hukum Nasional, Volume III, Jakarta, 2004.

Sirait, Ningrum Natasya, Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan
Internasional, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam
Bidang Ilmu Hukum Internasional, pada Falultas Hukum
USU, tanggal 2 September 2006

550

Suhaidi, Perlindungan Lingkungan Laut : Upaya Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Laut Dengan Adanya Hak
Pelayaran Internasional di Perairan Indonesia, Pidato
Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum
Internasional, pada Falultas Hukum USU, tanggal 1 April
2006.

Wignjosoebroto, Soetandiyo., Hukum dan Metode-Metode Kajiannya,
Kumpulan Karangan (tidak dipublikasikan), Makalah pada
Penataran Lanjutan Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Kajian
Hukum, FH-UI, Jakarta, 15-26 Oktober 1993.

4. Lain-lain

Busyroh Muqoddas, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan melalui
siaran persnya, Jumat, 19 Juli 2013 di Gedung KPK Jakarta,
dalam Koran Sindu, Jumat, 2 Agustus 2013.

Ishak, Syamsuddin, Keindonesiaan : Persatuan yang Terhenti,
Kesatuan yang Asimetris, Prisma, Volume 30, 2011, LP3ES,
Jakarta, 2011.

Harian Rakyat Merdeka, Mahfud : Pembuat UU Tidak Profesional,
Kamis, 3 Januari 2013.

Harian Kompas, Pembajakan Film Nasional Ditengarai Industri
Rumahan, Jumat, 23 Oktober 2009.

http://kunci.or.id/victorI.htm, Viktor C. Mambor, “satu abad” “Gambar
Idoep” di Indonesia, diakses pada tanggal 5 Februari 2013.

http://dunia-sinematografi.blogspot.com, diakses tanggal 12 Februari
2013.

indosiar.com, Negara Dirugikan Triliunan Rupiah Pembajakan Hak
Intelektual, Februari 2013.

Journal University of British Colombia Low Review, Vol 26 :
(Summer 1992).

Koran Tempo tanggal 8 Maret 2003.

551

Koran Sindu, tanggal 9 November 2013.

Lubis, M. Solly, Materi Kuliah selama kurun waktu semester Ganjil
pada Program Pendidikan S3 Ilmu Hukum TA 2011-2012.

Reading Material Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia,
Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2007.

Saidin, OK, 42 Tahun UUPA: Hak Ulayat, Keberpihakan Setengah
Hati, dalam harian Republika, tanggal 26 September 2002.

Sekretariat UNCTAD, The Trips Agreement and Developing Countries,
New York and Geneva, 1996.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Metode Penelitian, Bahan Kuliah Bagi
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas
Sumatera Utara, 2009, Medan.

Wiston, Kenny dan Toto S. Mondong, Optical Disc-Sarana
Mempermudah Perbanyakan Karya Cipta Tantangan Bagi
Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta, Buletin HAKI Volume
4 No. 1 Juli 2003.

552

Riwayat Hidup Penulis

Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum, dilahirkan di Kisaran, 13
Februari 1962. Beliau menyelesaikan studi S-1 pada tahun 1987,
Program Pascasarjana diselesaikan pada tahun 1995 dan Program
Doktor diselesaikan pada tahun 2013 pada Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara.

Sejak menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum USU, beliau
aktif mengajar di almamaternya sampai saat ini, sebagai pengasuh
dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah Hukum dan
Perbandingan Hukum di Program Studi S1, S2, Kenotariatan dan S3
pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Beliau juga
termasuk salah seorang yang memprakarsai berdirinya Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Muhammadiyah di Kisaran. Selain itu, beliau juga saat ini
tercatat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga menjabat sebagai
Sekretaris Umum Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah yang
didirikan pada tahun 1980 di Medan.

Beliau juga aktif mengikuti Seminar dan pelatihan dalam
bidang HAKI di antaranya, The Intellectual Property Teaching of
Teachers, Program diselenggarakan (Jakarta, 15 Juli - 2 Agustus 1996),
kerjasama FH-UI-UNDIP dan Sekretariat Negara RI, sebagai Instruktur
pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Konsultan Hukum
Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Perdagangan dengan materi
Antisipasi Hukum Positif Indonesia Pasca GATT/WTO (12 Oktober
1999), yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, mengikuti program TOT Pengelola Gugus HAKI, Jakarta,
24-28 September 2001, kerja sama Departemen Kehakiman Republik
Indonesia dengan Ditjen Dikti dan menjadi peserta Training Program
on Industrial Property Rights - The Expert Course for the IP
Practitioner, pada (6 Februari - 26 Februari 2002) di Tokyo, kerja sama
AOTS, JPO, JIII dan APIC.

Diantara sekian banyak karya tulis beliau yang tersebar di
berbagai media, jurnal satu diantaranya telah diterbitkan oleh Penerbit
PT. RajaGrafindo Persada dengan judul : Aspek Hukum Hak Kekayaan
Intelektual (Intellectual Property Rights, 2015). Beliau juga aktif
menulis di media massa dan journal diantaranya tulisan beliau dalam
Journal of Intellectual Property Rights, National Institute of Science
Communication and Information Resources, CSIR, New Delhi, India,

553

Juli 2015 dengan judul “Transplantation of Foreign Law Into
Indonesian Copyright Law : The Victory of Capitalism Ideology on
Pancasila Ideology”. Beliau juga tercatat sebagai Member of
Copyrights Society of the USA, Member of Indonesian Association of
Comperative Law dan Anggota Ikatan Sosiologi Indonesia, Anggota
Assosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual.

Pada tanggal 2 Desember 2015, beliau menjadi presenter pada
acara 1st World Islamic Social Sciences Congress (WISSC 2015) di
Putra Jaya International Convention Center, Malaysia dengan judul
Intellectual Property Rights Regime Regarding Traditional Knowledge
is Islam Perspective.

Pada tanggal 11-13 Februari 2016, beliau mengikuti Seminar
pada acara Mid-Winter Meeting the Copyright Society of the USA di
New Orleans – L. Armstrong USA.