Laporan Ca
TW
apaian IKU
WI
LAPORAN CAPAIAN IND
NAMA UNIT : KPPN GUNUNGSITOLI
JABATAN : KEPALA KANTOR
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN I TAHUN 2021
No Uraian IKU Q1 Q2 Ta
1 Nilai LK Kuasa BUN KPPN Target Realisasi Target Realisasi
--
2 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,64 4
99,40% 99,
Persentase penyelesaian SP2D secara tepat 99,40%
3 waktu
4 Indeks efektivitas edulcasi dan komunikasi - 87,5 - 8
Persentase Tingkat Implementasi Standarisasi - 15% - 1
5 Kompetensi Pejabat Perbendaharaan
6 Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI 13% 40% - 4
7 Persentase Akurasi Perencanaan Kas 82% 100 82% - 8
8 Indeks Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas 3,13 4 3,15 - 3
9 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L 89 97,01 89 -
Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer Ke 9() 100 90
10 Daerah dan Dana Desa
11 Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian 89 00 89 -
Output Satker
Lampiran I
Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : ND-9999/PB/2018
Lampiran II.b
Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : ND-111/PB/2021
Tanggal :30 Maret 2021
DIKATOR KINERJA UTAMA
Sml Q3 s.d. Q3 Q4 Y-20
arget Realisasi Target Realisasi
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
- 94
- - 94 -
4,64 - - - 4,64 - - 4,64 -
,40% 99,40% - 99,40% - 99,40% - 99,40% -
87,5 - -- 87,5 - 87,5
15% - 30% 30%
40% - 70% - 70% - 100% - 100% -
- 82% -
82% - 82% - 82% 82% - 3,15
- 89
3,15 - 3,15 - 3,15 - 3,15 - 90
89 - 89 - 89 - 89
_ -
90 90 - 90
90
89 - 89 - 89 89 89
12 Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Secara 98,1% 98,1% 98
Tepat Waktu dan Andal
13 Persentase LPJ Bendahara yang Andal dan 98% 98% - 9
Tepat Waktu - --
- --
14 Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis --
Strategy Focused Organization
15 Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas
Kepatuhan Internal
16 Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai -
17 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,5% 95,5% - 95
KPPN
18 Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB
19 Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN 30% - 3
In - 3
20 Persentase Penyelesaian Implementasi Rencarta
Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Mengetahui,
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara
Tiarta Sebayang
NIP. 196111211988101001
Keterangan :
17 Perhitungan IKU PKPA sebesar 91,02 belum sepenuhnya Fix
Karena masih ada capaian LPJ &Ilan Maret yang belum masuk dalam perhitungan IKPA tersebut
(Periode perhitungan IKU LPJ hanya Januari dan Februari) sementara bulan Maret masih diproses
masuk di periode bulan April
8,1% - 98,1% 98,1% - 98,1% - 98,1%
98% 98% - 98% - 98% - 98% -
-
- - - 84 - 84 -
-
- - - 83 - 83 -
- - - 78 78 -
55% - 95,5% - 955% - 95,5% - 95,5%
- 82 - 82
30% - - - 100% - 100°/0
30% -
- 80% - 80%
Gunungsitoli, pril 2021
Pemilik I
Mahindun Dhiani Melda Harahap
NIP. 197208271998032001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPN GUNUNG SITOLI
INDIKATOR PEL
Kode Satker : 527687 Sampai Dengan : MARET
Kesesualan Perencanaan Kepatuhan Terha
dengan Pelaksanaan
No Kode Kode Uralan Satker Keterangan
KPPN Satker
Revisi Deviasi Pagu Data Pengelolaan B
DIPA Halaman Minus Kontrak UP dan TUP
III DIPA
KANTOR Nilai 100.00 000 100.00 0.00 100.00
0 8
PELAYANAN Bobot 5 05
0.00 8.00
1 007 527687 PERBENDAHARAAN 89.00
NEGARA GUNUNG Nilai Akhir 5.00 0.00 5.00
SITOLI Nilai Aspek 200.00
Disclaimer:
Sesuai PER-411.81202 , untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi H
hal
LAKSANAAN ANGGARAN
adap Regulasl Efektivitas Pelaksanaan Keglatan Efislensi NIlal Akhlr
Pelaksanaan (NIlal
Keglatan Total/Konversi
Bobot)
NIlal Konversl
Total Bobot
LPJ Dispensasi Penyerapan Penyelesaian Capaian Retur Renka Kesalahan
s SPM
Bendahara SPM Anggaran Tagihan Output SP2D
67.00 10000 85.93 0.00 0.00 100.00 000 80.00 53% 91.02
5 5 15 0 05
05
3.35 5.00 12.89 0.00 0.00 5.00 48.24
0 92.97
0.00 4.00
80.00
Halaman III DIPA dan Capaian Output
l 1 dani 1 halaman
tanggal cetak : 07-04-21 04:11:23 oleh '007
KPPN SS: Pengelolaan Perbendaharaan Yang Akuntabel
GUNUNGSITOLI
IKU: Nilai LK Kuasa BUN KPPN Sm.I Q
T/R Q1 Q2 -
Target -- -
Realisasi --
Capaian -- -
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya) ‐M
Isu Utama : w
1. Setip tahun selalu terjadi Pagu Minus di beberap satker. ‐M
2. Adanya Jurnal Tidak Lazim yang muncul disetiap tahun. A
3. Ketertiban penggunaan akun yang masih rendah.
Re
Implikasi:
1. Kualitas LK BUN KPPN menjadi tidak maksimal. ‐M
2. Kualitas LKPP yang juga menjadi pertaruhan saat audit d
oleh BPK. b
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi) ‐M
‐ Kebijakan Revisi Anggaran yang terkadang melampaui d
batas waktu setelah tutup periode
‐ Ketidaksinkronan antara Perencanaan, dan Pelaksanaan
Anggaran yang menyebabkan banyak revisi.
‐ Dinamika perubahan Akun yang sangat dinamis.
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
1
Q3 s.d Q3 Q4 Y‐19 Pol/KP
- - 94 94
- - - - MAX/TLK
-- --
Tindakan yang Telah dilaksanakan
Melakukan sosialisasi/memberikan informasi kepada satker, melalui grup
whatsapp KPPN, dan mengoptimalkan penggunaan HAI‐CSO .
Memberikan edukasi kepada satker setiap ada dinamika update/perubahan
Akun.
ekomendasi Rencana Aksi Penanggung Jawab Periode
Melakukan koordinasi Seksi Vera KI Semesteran, dan
akhir tahun
dengan KPA, PPK dan (setiap
penyusunan LK)
bendahara satker.
Membuat forum diskusi
dengan para operator.
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
KPPN GUNUNGSITOLI SS : Birokrasi dan layanan publik yang agile, ef
T/R IKU : Indeks kepuasan satker terhadap layanan
Target Q1 Q2 Sm.I
- 4,64 4,64
Realisasi - --
Capaian - --
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya)
Isu Utama :
‐ Ekspektasi stakeholder yang senantiasa meningkat
‐ Perubahan konsep layanan dari tatap muka menjadi daring akibat
pandemic.
Implikasi :
‐ Tingkat kepuasan atas layanan KPPN bisa jadi cenderung menurun
‐ Reputasi KPPN yang dipertaruhkan.
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi)
‐ Kebijakan yang masih belum dapat dipastikan dari akibat pandemi.
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
2
fektif, dan efisien
n KPPN
Q3 s.d Q3 Q4 Y‐19 Pol/KP
- - 4,64 4,64
- - - - MAX/TLK
- --
-
Tindakan yang Telah dilaksanakan
‐ Memaksimalkan layanan kepada stakeholder melalui media
daring
‐ Memberikan pemahaman yang komperhensif atas perubahan
t konspe layanan
‐ Senantiasa menjaga baik komunikasi dengan stakeholder melalui
berbagai forum.
Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
Setiap
‐ Melakukan Survei kepuasan Seksi PDMS Triwulan
layanan kepada stakeholder
‐ Melakukan evaluasi atas
hasil survei layanan
‐ Menindaklanjuti dan
memperbaiki atas hasil
survey kepuasan layanan
pelanggan.
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
KPPN SS : Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredi
GUNUNGSITOLI
IKU : Persentase penyelesaian SP2D secara tepat w
T/R
Q1 Q2 Sm.I Q
Target
99,40% 99,40% 99,40% 99
Realisasi
Capaian 100% - -
100,60% - -
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya) ‐
Isu Utama : ‐
Seluruh SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat
waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker Re
yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan
diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk 1. P
selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank. p
Kategori SPM tersebut antara lain adalah SPM se
UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji, SPM yang masuk ke SPAN
diatas pukul 12.00 siang 2. M
fr
Implikasi : p
Sejauh ini, komunikasi dengan Seksi Bank sudah berjalan m
dengan cukup baik. Hanya ada beberapa SPM yang p
penyelesaiannya diatas 1 jam, yang disebabkan adanya
gangguan jaringan LAN tetapi sudah dibuatkan Berita Acara. 3. M
p
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi) se
Masih ada sedikit miskomunikasi antara Seksi PDMS dan
Seksi Bank
Terjadinya gangguan jaringan LAN yang disebabkan oleh
kurang baiknya kabel patch chord.
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
3
ibel s.d Q3 Q4 Y‐19 Pol/KP
99,40% 99,40% 99,40% MAX/AV
waktu
Q3 - - -
9,40% - - -
-
-
Tindakan yang Telah dilaksanakan
Melakukan pembagian tugas secara merata sesama petugas penerima SPM
dan validator
Melakukan koordinasi dengan seksi Bank setelah melakukan upload data
terakhir pada modul MO.
ekomendasi Rencana Aksi Penanggung Jawab Periode
Triwulanan
Pembuatan jadwal Seksi PDMS dan Bank
perbantuan petugas dari
eksi lain pada masa tertentu
Menentukan jadwal dan
rekuensi upload adk oleh
petugas validasi agar
menyesuaikan dengan
petugas MO yang tersedia
Menghimbau kepada setiap
pegawai Seksi PDMS untuk
elalu berada di tempat
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
Layanan tatap muka tidak diadakan selama masa covid dan sa
menerima SPM melalui e‐SPM sehingga masih terkendala
dengan banyaknya SPM yang masuk.
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
4
ampai waktu istirahat
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
KPPN SS : Komunikasi, edukasi, dan standardisasi
GUNUNGSITOLI
IKU : Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
T/R
Q1 Q2 Sm.I Q
Target
- 87,5 87,5
Ralisasi
Capaian -- -
-- -
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya) 1.
Isu Utama : 2.
Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya Re
tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang 1.
diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang
dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis
didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi
yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang
lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan
yang diselenggarakan oleh KPPN. Untuk bimtek diukur dengan
post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner
Implikasi :
KPPN Gunungsitoli telah melaksanakan Bimbingan Teknis
Pelaporan Data Capaian Output Tahun 2021 bagi Satker
Pengguna Aplikasi SAS pada tanggal 12 Maret 2021
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi) 2.
‐ Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaporan Data Capaian
Output Tahun 2021 bagi Satker Pengguna Aplikasi SAS pada
tanggal 12 Maret 2021 dilakukan melalui Zoom. Bimbingan
teknis belum dapat dilaksanakan dengan tatap muka
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
5
yang berkesinambungan
Q3 s.d Q3 Q4 Y‐19 Pol/KP
87,5 MAX/TLK
‐ ‐ 87,5
-
-- - -
-- -
Tindakan yang Telah dilaksanakan
KPPN Gunungsitoli telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaporan Data
Capaian Output Tahun 2021 bagi Satker Pengguna Aplikasi SAS pada tanggal
12 Maret 2021 dengan Nilai hasil 90
Menggiatkan komunikasi dan sharing knowledge kepada stakeholder melalui
sistem daring dan tanpa tatap muka.
ekomendasi Rencana Aksi Penanggung Jawab Periode
Semesteran
Meningkatkan kompetensi/
pengetahuan pembicara/ Seksi PDMS
narasumber sebelum
melakukan/menyampaikan
materi
sosialisasi/bimbingan teknis
dengan adanya
diskusi/rapat pembahasan
materi;
Meningkatkan persiapan
pelaksanaan
sosialisasi/bimbingan teknis
seperti penunjukan panitia,
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
karena masih dalam masa pandemi Covid‐19. Pelaksanaan
bimbingan teknis melalui zoom sangat riskan terhadap
kurangnya pemahaman satker terhadap materi yang
disampaikan, kurangnya perhatian/fokus peserta pada
materi yang disampaikan, dan lain sebagainya.
‐ Selain itu terdapat pula kendala lain yaitu adanya gangguan
koneksi pada PC/Laptop yang digunakan oleh pembicara
sehingga ada potensi materi tidak tersampaikan dengan
sempurna dan demo aplikasi SAS dan OMSPAN secara
langsung tidak dapat dilakukan
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
6
narasumber, moderator,
dan petugas lainnya serta
melakukan uji coba koneksi
jaringan jika
sosialisasi/bimbingan teknis
dilakukan melalui zoom.
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
KPPN SS : Komunikasi, edukasi, dan standardisasi
GUNUNGSITOLI
IKU : Persentase tingkat implementasi standardisa
T/R Q1 Q2 Sm.I Q
- 15% 15%
Target
Realisasi -- -
Capaian -- -
Isu Utama dan Implikasi ‐K
(Apa yang Terjadi dan Implikasinya) s
Isu Utama : d
Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu m
pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada
satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor ‐K
211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi d
Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat m
Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Tingkat implementasi diukur Rek
berdasarkan persentase jumlah PPK dan PPSPM (termasuk
calon PPK dan PPSPM) yang mengikuti pelaksanaan penilaian ‐M
kompetensi sampai dengan tahap selesai diverifikasi oleh KPPN u
sebagai Unit Pelaksana penilaian kompetensi dibandingkan s
dengan target yang ditetapkan. Ruang lingkup pengukuran IKU d
ini di tahun 2021 adalah jumlah sisa pejabat perbendaharaan m
K/L yang belum melaksanakan penilaian kompetensi sampai P
dengan tahun 2020 (sebagaimana keterangan terlampir) serta
para pejabat perbendaharaan yang baru ditetapkan pada tahun ‐M
d
m
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
7
yang berkesinambungan Y-19 Pol/KP
asi kompetensi pejabat perbendaharaan 30% MAX/AV
Q3 s.d Q3 Q4
‐ ‐ 30%
-- --
-- --
Tindakan yang Telah dilaksanakan
KPPN Gunungsitoli telah mengirimkan surat dan/atau pengumuman ke
satker terkait adanya penilaian kompetensi PPK dan PPSPM dan telah
dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penilaian PPK dan PPSPM
melalui aplikasi SIMASPATEN pada tahun 2020.
KPPN Gunungsitoli juga telah mendaftarkan admin simaspaten 44 satker
dan tinggal menunggu pengajuan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM
melalui Simaspaten.
komendasi Rencana Aksi Penanggung Jawab Periode
Seksi PDMS Semesteran
Mendorong seluruh satker
untuk mendaftarkan admin
simaspaten dan menginput
data PPK dan PPSPM serta
membuat user PPK dan
PPSPM di simaspaten
Mendorong seluruh PPK
dan PPSPM untuk
mengajukan usul penilaian
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
2021 k
m
Implikasi :
Telah dilaksanakan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM
melalui mekanisme konversi dan refreshment dan telah
diterbitkan 1 sertifikat kompetensi PPK/PPSPM pada
tahun 2020 dan 7 sertifikat sampai dengan bulan Maret
2021
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi)
Kurangnya pemahaman dan keinginan satker terkait
penilaian kompetensi PPK dan PPSPM
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
8
kompetensi PPK dan PPSPM
melalui Simaspaten
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
KPPN SS : Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang
GUNUNGSITOLI
IKU : Persentase tingkat implementasi Aplikasi SA
T/R
Q1 Q2 Sm.I Q
Target
13% 40% 40% 7
Realisasi
Capaian 10% - -
76,92% - -
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya)
Meng
Isu Utama : Tahap
IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi Perbe
SAKTI pada tahun 2021 oleh satuan kerja‐satuan kerja lingkup Pelak
Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan DJPb
melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan
menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses,
infrastruktur, dan teknologi SAKTI. Re
Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun
2021, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut : Akan
a. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan imple
SAKT
yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II Direk
tahun 2021 secara tepat waktu; Tekno
b. Pencapaian atas jumlah satker yang Nomo
mengimplementasikan SAKTI tahun 2021 secara nasional. tangg
Implikasi : Pand
KPPN Gunungsitoli telah melaksanakan tahapan implementasi Perse
SAKTI, yaitu: Tahap 1: Penunjukan Trainers Modul SAKTI KPPN Aplika
(Kelompok Modul Pelaksanaan dan Pelaporan) (3%); Tahap 2: dan K
Sosialissi SAKTI Web Full Module kepada Satker Non Piloting denga
(7%) April
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
9
berkesinambungan
AKTI s.d Q3 Q4 Y-19 Pol/KP
MAX/AV
Q3 70% 100% 100%
70% - -
- -
--
--
Tindakan yang Telah dilaksanakan
gikuti tahapan implementasi pemenuhan IKU SAKTI KPPN untuk Tahap 1 dan
p 2 sesuai Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi
endaharaan Nomor ND‐313/PB.8/2021 tanggal 09 Maret 2021 hal Panduan
ksanaan IKU Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI pada Kanwil
dan KPPN
ekomendasi Rencana Aksi Penanggung Jawab Periode
n melaksanakan tahapan Seksi PDMS Sepanjang tahun
2021
ementasi pemenuhan IKU
TI KPPN sesuai Nota Dinas
ktur Sistem Informasi dan
ologi Perbendaharaan
or ND‐313/PB.8/2021
gal 09 Maret 2021 hal
duan Pelaksanaan IKU
entase Tingkat Implementasi
asi SAKTI pada Kanwil DJPb
KPPN mulai tahap 3 sampai
an Tahap 13 mulai bulan
sampai dengan Desember
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
2021
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi)
Target IKU belum tercapai karena Pendaftaran Pengguna SAKTI
bagi Satker Non Piloting belum dapat dilaksanakan karena
sesuai Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan Nomor ND‐397/PB.8/2021 tanggal 26 Maret
2021 hal Pelaksanaan Aktivitas Tahap Keempat dan Penjelasan
Aktivitas Tahap Ketiga IKU Persentase Tingkat Implementasi
Aplikasi SAKTI pada Kanwil DJPb dan KPPN Tahun 2021,
pendaftaran user/pengguna SAKTI satker non piloting (tahap 4)
baru dapat dilaksanakan mulai bulan April 2021 sementara pada
bulan Maret 2021 baru dapat mendaftarkan email kedinasan
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
10
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
KPPN SS : Pengelolaan kas yang optimal Q
GUNUNGSITOLI
IKU : Persentase akurasi perencanaan kas 8
T/R Q1 Q2 Sm.I
Target 82% 87% 82%
Realisasi 100% - -
Capaian 120% - -
Isu Utama dan Im plikasi ‐M
(Apa yang Terjadi dan Implikasin ya) R
Isu Utama :
Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan ‐M
Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan S
Pendapatan mingguan tingkat Satker serta
pemutakhirannya disampaikan kepada Kepala KPPN oleh ‐P
KPA. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila n
deviasi Rencana Penarikan Dana Satker berada dalam
batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target Rek
IKU. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun
waktu, tetap diperhitungkan sebagai penarikan dana yang ‐P
akurat dalam formulasi akurasi RPD Satker. Berdasarkan b
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-23/PB/2021, untuk m
SPM dengan nilai bersih di atas Rp1.000.000.000,00 dan di n
bawah Rp5.000.000.000,00 masih mendapatkan dispensasi R
selama belum ada update aplikasi terkait RPD Harian (a.l.
SAKTI / SAS / Konversi) ‐T
d
Implikasi : m
CSO telah melakukan koordinasi dengan satker yang akan R
mengajukan SPM dengan RPD/Renkas dan memberikan
solusi kepada satker agar mengajukan RPD bersamaan
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
11
Q3 s.d Q3 Q4 Y-19 Pol/KP
MAX/AV
82% 82% 82% 82%
- - - -
- - - -
Tindakan yang Telah dilaksanakan
Melakukan koordinasi dengan satker yang akan mengajukan SPM dengan
RPD/Renkas
Memberikan solusi kepada satker agar mengajukan RPD bersamaan dengan
SPM‐nya agar lebih mengurangi risiko tidak tepat waktu SPM dan RPD‐nya.
Petugas FO Konversi lebih berhati-hati dalam memproses SPM dengan
nilai bersih di atas Rp1.000.000.000,00
komendasi Rencana Aksi Penanggung Jawab Periode
Seksi PDMS
Petugas FO Konversi lebih Sepanjang Tahun
berhati‐hati dalam 2021
memproses SPM dengan
nilai bersih di atas
Rp1.000.000.000,00
Tetap melakukan koordinasi
dengan satker yang akan
mengajukan SPM dengan
RPD/Renkas .
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
dengan SPM-nya agar lebih mengurangi risiko tidak tepat
waktu dan jumlah antara SPM dan RPD-nya, serta Petugas
FO Konversi lebih berhati-hati dalam memproses SPM
dengan nilai bersih di atas Rp1.000.000.000,00.
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi)
Terkadang ada nilai SPM yang diajukan satker tidak
sesuai dengan nilai RPD-nya sehingga menyebabkan
deviasi jumlah penarikan dana. Selain itu, satker yang
memiliki SPM gaji induk dengan nilai lebih dari
Rp1.000.000.000,00, dapat saja SPM nya gagal validasi. Jika
terjadi seperti itu, seharusnya dispensasi yang telah dibuat
harusnya dihapus untuk menghindari terjadi dua kali
dispensasi saat nantinya satker mengajukan SPM
perbaikan. Namun, pada manual IKU K3, pada poin f
tertera bahwa Sepanjang belum ada update aplikasi terkait
RPD Harian (a.l. SAKTI / SAS / Konversi), deviasi atas
pengajuan SPM dengan nilai di atas 1 miliar rupiah
sampai dengan di bawah 5 miliar rupiah dihitung 0%.
Namun, dalam hal ini tetap harus ditanyakan kepada Hai
DJPB
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
12
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
KPPN SS : Pengelolaan kas yang optimal
GUNUNGSITOLI
IKU : Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran k
T/R Q1 Q2 Sm.I Q
Target 3,15 3,15 3,15 3
Realisasi 4 - -
Capaian 120% - -
Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan
Implikasinya)
Isu Utama :
Rek
Virtual Acoount merupakan terobosan baru dalam
pengelolaan keuangan negara
Adaptasi dan perubahan supplier baru yang
serempak/berbarengan secara massive
Implikasi :
Potensi Retur menajdi lebih tinggi
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi)
‐ Proses perubahan dari rekening biasa menjadi Virtual
Account di setiap satker dengan keterbatasan dan kesiapan
SDM yang berbeda‐beda;
‐ Satker ketika mengajukan SPM yang memuat suplier baru
(ada pegawai baru) tidak memberitahukan kepada petugas
penerima SPM dan tidak melampirkan surat pendaftaran
suplier baru ke KPPN sehingga petugas tidak memeriksakan
kembali data yang ada di SPM dan langsung melakukan
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
13
kas s.d Q3 Q4 Y-19 Pol/KP
Q3 MAX/AV
3,15 3,15 3,15
3,15
- - -
- - - -
-
Tindakan yang Telah dilaksanakan
Komunikasi dan edukasi secara rutin
Bimtek dan sosialisasi secara kontinu
Petugas FO dan CSO KPPN Gunungsitoli selalu mengingatkan satker untuk
melakukan validasi rekening sebelum mengajukan SPM terkhusus apabila ada
pendaftaran suplier baru
komendasi Rencana Aksi Penanggung Jawab Periode
Triwulanan
Membuat Monitoring dan Seksi Bank
Evaluasi atas
kebenaran/validitas
Rekening melalui
rekonsiliasi rekning
Melakukan sosialisasi
kepada satker untuk
melampirkan surat
pendaftaran supplier jika
ada supplier baru agar
petugas fo validasi dapat
memeriksa kembali data
021\Kemenkeu‐Three\I I A A_TW_I_2021.docx
pendaftaran supplier (BCSR) yang menyebabkan SPM
tersebut terindikasi akan retur. Karena jika tidak
dilanjutkan dengan BCSR, proses pencairan dana akan lebih
lama lagi jika menunggu surat pendaftaran supplier
D:\Iqbal_2021\3. KEPEGAWAIAN & PENGELOLAAN KINERJA\PENGELOLAAN KINERJA\Laporan IKU 20
14