Laporan KinerjaTahun 2025Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 iKATA PENGANTARAkuntabilitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Azas tersebut mengamanatkan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel. Untuk itu, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, penggunaan alokasi anggaran serta pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi bersangkutan. Dalam rangka menyelaraskan antara akuntabilitas dengan perencanaan dan penganggaran, telah diterbitkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja instansi Pemerintah. Penyelarasan ini merupakan salah satu upaya untuk mengaplikasikan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai salah satu unit eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, berkewajiban untuk menyusun LAKINyang berisi berbagai pencapaian kinerja/kegiatan dan penggunaan anggaran sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.LAKIN Tahun 2025 diharapkan dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban Kanwil DJPb Provinsi NTB kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan juga dapat digunakan oleh seluruh Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb Provinsi NTB untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.Mataram, 3 Februari 2026Kepala Kantor Wilayah,Ratih Hapsari Kusumawardani
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 iiIKHTISAR EKSEKUTIFBerdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 secara keseluruhan capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB sudah sangat baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 119,60 lebih tinggi dibanding NKO tahun 2024 yang sebesar 117,27. Sebanyak 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 telah berstatus hijau (melampaui target/ekspektasi). Disamping kinerja utama, pencapaian kinerja lainnya Kanwil DJPb Provinsi NTB juga cukup membanggakan yang berupa inovasi /manajemen layanan dan penghargaan/prestasi yang berhasil diperoleh baik dari internal maupun eksternal DJPb. Adapun rincian capaian kinerja utama dan kinerja lainnya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:A. Kinerja UtamaIndikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu organisasi terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) memiliki 16 (enam belas) IKU pada tahun 2025. Seluruh IKU tersebut telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB. Rincian capaian untuk setiap IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:1. Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L, realisasi mencapai indeks 3,75 dari target sebesar 3;2. Indeks Kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb, realisasi mencapai indeks 5dari target sebesar 4;3. Indeks efektivitas implementasi kemenkeu kewilayahan, realisasi mencapai indeks 5 dari target sebesar 4;4. Indeks kepuasan terhadap layanan Kanwil DJPb, realisasi mencapai indeks 5 dari target sebesar 4;5. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN, realisasi mencapai indeks 5 dari target sebesar 4;6. Indeks kualitas operasional Treasury, realisasi mencapai indeks 4,98 dari target sebesar 4,1;7. Persentase akurasi perencanaan kas, realisasi mencapai 98,98 dari target sebesar 82;
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 iii8. Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah, realisasi mencapai indeks 5 dari target sebesar 4;9. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program, realisasi mencapai indeks 5 dari target sebesar 4;10. Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU/BLUD dan UMKM, realisasi mencapai indeks 4,92 dari target sebesar 4;11. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi, realisasi mencapai 110,92 dari target sebesar 100;12. Nilai implementasi Learning Organization, realisasi mencapai 109,15 dari target sebesar 90;13. Nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal, realisasi mencapai 99,16dari target sebesar 80;14. Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb, realisasi mencapai 120 dari target sebesar 100;15. Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan, realisasi mencapai 120dari target sebesar 100;16. Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPb, realisasi mencapai 100 dari target sebesar 80;Dari 16 (enam belas) IKU diatas, terdapat 1 (satu) IKU baru yaitu Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPb. Sedangkan 15 (lima belas) IKU lainnya merupakan IKU lama dengan beberapa perubahan pada formula perhitungan capaiannya. Secara kesuluruhan capaian IKU pada Kanwil DJPb Provinsi NTB pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun. Namun demikian, peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh stakeholder akan terus diupayakan untuk ditingkatkan agar selalu dapat melebihi dari harapan pengguna layanan dan bersamaan dengan itu pencapaian IKU yang telah melampaui target akan terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.B. Kinerja LainnyaKinerja lainnya merupakan kinerja non IKU yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB. Selama periode tahun 2025 terdapat beberapa inovasi yang diciptakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun rincian kinerja lainnya adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 iv1. Inovasi Manajemen/Layanan1. AJIK (Aplikasi Jaga Inventaris Kantor)AJIK merupakan inovasi IT aplikasi yang bertujuan untuk menatausahakan inventaris kantor dengan cepat dan akurat. Antarmuka AJIK didesign dengan layout yang menarik, interaktif dan mudah dimengerti pengguna. Inovasi ini dikembangkan dengan berbasis web sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana saja.2. MonevPS (Monev Pembinaan dan Supervisi)MonevPS hadir sebagai platform monitoring dan evaluasi data pelaksanaan tugas KPPN yang ditampilkan secara secara visual melalui dashboard dan disampaikan secara analitis dan deskriptif melalui Nota Dinas dan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS). MonevPS dapat mendukung pelaksanaan pembinaan dan supervisi yang komprehensif dan aktual sehingga dapat meningkatkan fungsi Kanwil DJPb sebagai pembina teknis dan supervisi KPPN.2. Penghargaan/PrestasiSelama tahun 2025, Kanwil DJPb Provinsi NTB telah berhasil memperoleh berbagai prestasi/penghargaan baik dari internal maupun eksternal DJPb, antara lain:1. Peringkat Pertama Penilaian Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L2. Peringkat Pertama Penilaian Kepatuhan Internal Triwulan I.3. Peringkat Pertama Penilaian Kepatuhan Internal Triwulan II4. Peringkat Kedua Penilaian Kepatuhan Internal Triwulan IV.5. Peringkat Kedua Penilaian Indeks efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan6. Peringkat Ketiga Penilaian Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L.7. Peringkat Kedua Penilaian Learning Organization periode Triwulan I.8. Peringkat Keempat Penilaian Learning Organization periode Triwulan II.9. Peringkat Ketiga Penilaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tingkat Kanwil Kategori Sedang
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 v10. Peringkat Ketiga Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) Tingkat Kanwil Kategori Sedang 11. Peringkat Pertama Lomba Komunitas Yuk Berkebun Kemenkeu dalam rangka Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di Kementerian Keuangan.12. Peringkat Kedua Lomba Foto Laporan Tahunan Annual Report DJPbPerbaikan terhadap organisasi Kanwil DJPb Provinsi NTB dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi/manajemen layanan, peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan pengelolaan kinerja. Berbagai keberhasilan yang dicapai oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB akan terus ditingkatkan sehingga dapat mengantarkan Kanwil DJPb Provinsi NTB untuk mewujudkan visi untuk “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional”. Akhir kata, Keberhasilan atas pencapaian seluruh kinerja diatas merupakan sinergi dari seluruh Pejabat/Pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi NTB yang terus berupaya serta gigih dalam usaha nya untuk memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 viDAFTAR ISIPengantar iIkhtisar Eksekutif iiDaftar Isi viiiDaftar Tabel ixDaftar Gambar xDaftar Grafik xiBab I Pendahuluan 1A. Latar Belakang 1B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2C. Peran Strategis 5D. Sistematika Laporan 6Bab II Perencanaan Kinerja 9A. Rencana Strategis 9B. Penetapan/Perjanjian Kinerja 101. Perjanjian Kinerja 102. Refinement Kontrak Kinerja 143. Addendum Kontrak Kinerja 15Bab III Akuntabilitas Kinerja 17A. Capaian Kinerja Organisasi 17B. Realisasi Anggaran 811. Realisasi DIPA 812. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 84C. Kinerja Lainnya 851. Inovasi Manajemen Layanan 852. Inisiatif Pemberantasan Korupsi 863. Penghargaan 874. Implementasi Pengarusutaman Gender 905. Capaian Lainnya 97Bab IV Penutup 102Lampiran 103
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 viiDAFTAR TABELTabel 2.1 Target IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025…………………..12Tabel 2.2 Inisiatif Strategis Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025……….……..…………..……14Tabel 2.3 Refinement IKU Tahun 2025………………………………….……….…..…………..……15Tabel 3.1 NKO Berdasarkan Perspektif 2020-2025……………………………………………..…...17Tabel 3.2 NKO Kanwil DJPB Provinsi NTB Tahun 2025.……………….……………………..….....18Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas operasional Treasury…………..……….....32Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah………………………………………………………………………….……..35Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan BLU dan Asistensi Pembinaan BLUD…………………………………………………………….……………………….…....40Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi ……….43Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU Nilai implementasi Learning Organization … …………….53Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi DIPA Tahun 2021 - 2025 ………………………………...…...82Tabel 3.9 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Kegiatan/Output...…………………….83
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 viiiDAFTAR GAMBARGambar 1.1 Struktur Organisasi………………………………………………………………3Gambar 2.1 Peta Strategi……………………………………..…………………….………..11Gambar 3.1 Nilai Aplikasi SMART.…………….…………………………………..………..55
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 ixDAFTAR GRAFIKGrafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdsarkan Status Kepegawaian…………………………………….…5Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia……………………..…………………………………….…5Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon..………………..…………………………………….…5Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.…………………………………….…5Grafik 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJPb Provinsi NTB 2020-2025..………………….19Grafik 3.2 Perbandngan Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L..……….…21Grafik 3.3 Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN Tingkat Kanwil DJPb.……………….……………….……………….……………….……………….………………......29Grafik 3.4 Perbandingan Capaian IKU Persentase akurasi perencanaan kas…………….…31Grafik 3.5 Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal..….………….………….………….………….………….………….………….………….…....34Grafik 3.6 Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil ….45Grafik 3.7 Perbandingan Capaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan………………………………………………………………………………………………..55Grafik 3.8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Taun 2024 - 2025………..…..…….67
Laporan Kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 xBAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANGB. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASIC. PERAN STRATEGISD. SISTEMATIKA LAPORAN
2025 1BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangSalah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas. Dalam azas ini bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatluas. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan dari LAKIN adalah 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan 2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIN adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sertapengungkapan (disclosure) secara memadai.Kanwil DJPb Provinsi NTB telah menyusun LAKIN sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas diatas dan untuk memenuhi amanat Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. LAKIN disusun berdasarkan rencana kinerja/kegiatan tahunan dan perjanjian kinerja yang ada pada Kanwil DJPb Provinsi NTB. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, LAKIN juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kanwil DJPb Provinsi NTB untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat
2025 2B. Tugas, Fungsi, dan Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya merupakan instansivertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:a. penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran; b. pelaksanaan bimbingan teknis clan supervisi atas pelaksanaan anggaran;c. penyusunan reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu pelaksanaan anggaran; d. pembinaan teknis sistem akuntansi;e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer ke daerah;f. pelaksapaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;g. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); i. pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program;j. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara; k. pelaksariaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah;l. pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);m. pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;n. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);o. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);p. pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);q. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;r. pelaksanaan kepatuhan internal; dans. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
2025 3Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi NTB periode tahun 2025 adalah sebagai berikut:Gambar 1.1Struktur Organisas Kanwil DJPb Provinsi NTB Daftar Pejabat/Pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi NTB per 31 Desember 2025 sebagai berikut:1. Kepala Kantor Wilayah : Ratih Hapsari Kusumawardani2. Kepala Bagian Umum : Sukirnoa. Kasubbag Kepegawaian : Arka Wirawani. Pelaksana I : LL Hardiman Dasafriii. Pelaksana II : Moh. Meisar Zulkarnainb. Kasubbag Keuangan : Teguh Setionoi. Pelaksana I : Agnes Novitasariii. Pelaksana II : Riandita Rizky Setyawati
2025 4c. Kasubbag TURT : Acil Novriantoi. Pelaksana I : Ajie Maulana Aryagoii. Pelaksana II : Kisman Usumagiiii. Pelaksana III : Muhamad Pangesthu Malik Fardaad. Kasubbag PK : Candra Kirana Kupang, S.T., M.Sc.i. Pelaksana I : Lalu Arya Maradewa3. Kepala Bidang PPA I : Irchama. Kasi PPA I A : Alief Tri Soesantoi. Pelaksana I : Luh Candra Hita Mahayuii. Pelaksana II : Ni Luh Putu Withari Asriningsihb. Kasi PPA I B : Harpananda Eka Sarwadhamanai. Pelaksana I : Putu Ratna Divia Saric. Kasi PPA I C : Kristonoi. Pelaksana I : Putri Permatasilad. Kasi PPA I D : Mohammad Toyyibi. Pelaksana I : Nanik Nugraha Ningrum4. Kepala Bidang PPA II : Adi Widyandanaa. Kasi PPA II A : Wisnu Agung Nugroho i. Pelaksana I : Dinda Pusparahmi Sholawatunnisaii. Pelaksana II : Wahyu Wulan Sucib. Kasi PPA II B : Indra Wahyudii. Pelaksana I : Muhammad Lutfi Azizii. Pelaksana II : Maryantoc. Kasi PPA II C : Tri Rusdiyantoi. Pelaksana I : Mia Sukmadewi 5. Kepala Bidang PAPK : Ana Sariasiha. Kasi PSAPP : Hadiono Kurniawani. Pelaksana I : Kanti Rahmawatib. Kasi PSAPD : Faruq Al Amini. Pelaksana I : Oky Salindra Dewiii. Pelaksana II : Prafitri Karuniasihc. Kasi ASPLK : Galih Pratama Putrai. Pelaksana I : Muhammad Irfan Ikhsani6. Kepala Bidang SKKI : Agus Setya Budia. Kasi SPB : Kurniawan Andri Wibowoi. Pelaksana I : Vanissa Syafina Maulidya Fitrib. Kasi STA : Bima Suryaprana Harjai. Pelaksana I : Aditya Widi Atmaja, A.Md.c. Kasi KI : Bayu Heri Wicaksonoi. Pelaksana I : Moh Almuwafiqi ImaduddinTotal jumlah pegawai Kanwil DJPb Provinsi NTB per 31 Desember 2025 sebanyak 49 orang. Data statistik Pejabat/Pegawai pada Kanwil DJPb Provins NTB berdasarkan status kepegawaian, usia, eselon dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
2025 5Grafik 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan UsiaGrafik 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan EselonIIA ♀ 1IIA ♂ 4 ♀ 1IVA ♂ 17Pelaksana ♂ 12 ♀ 14Grafik 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan157161102468101214161820-29 30-39 40-49 50-592617510 5 10 15 20 25 30PelaksanaIVAIIIAIIA
2025 6C. Peran StrategisKantor Wilayah DJPb Provinsi NTB yang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah, mempunyai peran yang penting dan strategis. Peran strategistersebut antara lain melaksanakan arah kebijakan pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabelserta mendorong penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sejalan denganperan strategis tersebut, terdapat isu-isu strategis yang ada di Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB pada tahun 2025 sebagai berikut :1. Pengelolaan treasury pemerintah yang produktif dan akuntabel secara terintegrasi;2. Implementasi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;3. Pengelolaan kas yang optimal;4. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien;5. Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas;6. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel;7. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif;8. Penguatan peran dan fungsi Kantor Wilayah sebagai Regional Chief Economist di daerah melalui:• Penguatan konsolidasi Fiskal Pusat dan Daerah;• Peningkatan Kualitas Penerimaan dan Belanja di Daerah (Spending Better);• Mendukung Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional;• Perluasan Akses Pembiayaan Infrastruktur kepada Pemerintah Daerah;• Penguatan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;• Penguatan Kebijakan Pengelolaan Kas di Daerah;• Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara;• Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Keuangan di Daerah.D. Sistematika LaporanSistematika penyajian LAKIN Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:1. Bab I PendahuluanPada bab ini disajikan tentang penjelasan umum organisasi Kanwil DJPb Provinsi NTB, dengan penekanan kepada struktur dan sumber daya manusia (SDM), peran strategis organisasi serta isu/permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Susunan pada BAB I sebagai berikut:A. Latar Belakang
2025 7B. Tugas, Fungsi, dan Struktur OrganisasiC. Peran StrategisD. Sistematika Laporan2. Bab II Perencanaan KinerjaPada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun anggaran 2025 antara Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.Susunan pada BAB II sebagai berikut:A. Rencana StrategisB. Penetapan/Perjanjian Kinerja3. Bab III Akuntabilitas KinerjaPada bab ini diuraikan tentang akuntabilitas kinerja pada Kanwil DJPb Provinsi NTB selama tahun 2025. Susunan pada BAB III sebagai berikut:A. Capaian Kinerja OrganisasiB. Realisasi AnggaranC. Kinerja Lainnya4. Bab IV PenutupPada bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi NTB selama periode tahun 2025.5. Lampiran Berisi lampiran dokumen sebagai informasi pendukung dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025.
2025 8BAB II PERENCANAAN KINERJAA. RENCANA STRATEGISB. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA
2025 9BAB II PERENCANAAN KINERJAA. Rencana StrategisBerdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 81/PB/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025-2029, Visi DJPb Tahun 2025-2029 adalah Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Tepercaya, dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan\"Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045\". Kantor Pusat DJPb beserta instansi vertikal di daerah mendukung misi Kementerian Keuangan dengan memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif melalui:1. Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak;2. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan;3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel;4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan;5. Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak;6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.Selaras dengan rencana strategis Kantor Pusat DJPb periode tahun 2025-2029, Kanwil DJPb Provinsi NTB mempunyai visi “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional”. Untuk mewujudkan visinya, Kanwil DJPb Provinsi NTB menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi DJPb yang meliputi:1. Menjamin terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel / To secure all government expenditure timely, sufficiently, and accountably;2. Mewujudkan sistem pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal/To establish prudent, efficient, and optimumcash and fund investment management system;
2025 103. Mewujudkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu/To establish accountable, transparent, and timely state finance accounting and reporting system;4. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern / To develop reliable, professional, and modern treasury system and its supporting elements.Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Kanwil DJPb Provinsi NTB dilaksanakan dengan melalui 8 (delapan) tujuan yaitu:1. Melaksanakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif;2. Mewujudkan pengelolaan perencanaan kas yang efektif dan efisien;3. Mewujudkan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran;4. Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Daerah yang fleksibel, efektif, dan akuntabel;5. Mewujudkan akuntansi keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat;6. Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomasi, dan mudah diterapkan;7. Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal;8. Meningkatkan kualitas layanan Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB kepada pemangku kepentingan.Sebagai pengelola keuangan negara di bidang perbendaharaan di daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas delivery kebijakan fiskal, Kanwil DJPb Provinsi NTB berfokus untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan best practices, transparan dan akuntabel.B. Penetapan/Perjanjian (Kontrak) Kinerja Tahun 20251. Kontrak KinerjaMengawali tahun 2025, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
2025 11Kementerian Keuangan, komponen yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB antara lain:1. Pernyataan kesanggupan;2. Peta Strategi (bagi unit pemilik peta strategi);3. Sasaran Kerja Pegawai;4. Lampiran I berupa trajectory IKU; dan5. Lampiran II berupa Inisiatif Strategis. Penetapan perjanjian kinerja diatas dijabarkan dalam 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 16(enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi DJPb tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar di bawah ini:Gambar 2.1Peta Strategi Tahun 2025Peta Strategi diatas dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:1. Stakeholder PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung
2025 12memiliki kepentingan atas output pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung. Stakeholder Perspective mempunyai 1(satu) sasaran strategis yaitu Perbendaharaan Negara yang Efisien dan Akuntabel. 2. Customer Perspective Customer perspektif mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatuorganisasi. Di dalam Customer Perspective, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Dukungan Manajemen yang Efektif.3. Internal Process PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain). Di dalam Internal Process Perspective, terdapat 4 (empat)Sasaran Strategis, yaitu: (1) Pelaksanaan anggaran yang optimal, (2) Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien, (3) Pertanggungjawaban keuangan Negara yang akuntabel, (4)Pencapaian tugas khusus yang efektif. 4. Learning and Growth PerspectivePerspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuaidengan harapan customer dan stakeholder. Learning and Growth Perspective terdapat 2 (dua)Sasaran Strategis, yaitu: (1) Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif, (2) Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas.Terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, telah diterjemahkan dalam 16(enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Kantor Wilayah dengan targetsebagaimana tecantum pada tabel berkut dibawah ini:
2025 13Tabel 2.1Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Prov. NTB Tahun 2025No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target1 Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L 3(skala 4)1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb4(skala 5)2 Dukungan manajemen yang efektif2a-CP Indeks efektivitas implementasi Kemenkeu Kewilayahan4(skala 5)2b-N Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb4(skala 5)3 Pelaksanaan anggaran yang optimal3a-N Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN4(skala 5)3b-N Indeks kualitas operasional Treasury4.1(skala 5)4 Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien4a-N Persentase akurasi perencanaan kas825 Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel5a-N Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah4(skala 5)6 Pencapaian tugas khusus yang efektif6a-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program4(skala 5)6b-N Indeks kualitas penugasan terkait BLU/BLUDdan UMKM4(skala 5)7 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif sertapengendalian internal yangefektif7a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi1007b-N Nilai implementasi Learning Organization 907c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal808 Pengelolaan keuangan yangakuntabel, BMN yangproduktif serta teknologi daninformasi yang berkualitas8a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb 1008b-N Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan 1008c-N Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPb 80
2025 14Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis dan target IKU Kanwil DJPb Provinsi NTB, pada awal tahun telah disusun Inisiatif Strategis Tahun 2025 sebagai berikut:Tabel 2.2 Inisiatif Strategis Kanwil DJPb Prov. NTB Tahun 2025Inisiatif Strategis (IS) diatas merupakan kegiatan yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mencapai target IKU yang berimplikasi pada pencapaian Sasaran Strategis organisasi yang telah ditetapkan. Sampai dengan akhir tahun 2025, Inisiatif Strategis yang telah disusunberhasil diselesaikan tepat waktu.2. Refinement IKU Dalam Perjanjian/Kontrak KinerjaDalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, pada tahun 2025Kantor Pusat DJPb melakukan penyempurnaan dan perubahan IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJPb yang tertuang dalam Perjanjian/Kontrak Kinerja. Penyempurnaan tersebut disesuaikan dengan Rencana Strategis DJPb Tahun 2025-2029 serta dinamika kebutuhan organisasi.Namun demikian masih terdapat beberapa IKU yang tidak mengalami perubahan. RefinementIKU sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
2025 15Tabel 2.3 Refinement Indikator Kinerja Utama 2025No IKU Tahun 2024 Target IKU Tahun 2025 Target Periode Keterangan1Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 90 Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L 3 Triwulan IKU Lama2Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb 4Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb 4 Triwulan IKU Lama3Tingkat kualitas implementasi kemenkeu kewilayahan 100Indeks efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan 4 Triwulan IKU Lama / Formulasi Baru4Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb 4Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb 4 Triwulan IKU Lama5Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN 90 Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN 4 Triwulan IKU Lama/ Formulasi Baru6 Indeks kualitas operasional Treasury 4Indeks kualitas operasional Treasury 4,1 Triwulan IKU Lama7 Persentase akurasi perencanaan kas 81 Persentase akurasi perencanaan kas 82 Triwulan IKU Lama8Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah 4Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah4 Triwulan IKU Lama9Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program4Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program4 Triwulan IKU Lama 10 Indeks kualitas pembinaan BLU dan asistensi pembinaan BLUD 4Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU/BLUD dan UMKM 4 Triwulan IKU Lama11 Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 100 Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 100 Semester IKU Lama12 Nilai implementasi Learning Organization 90 Nilai implementasi Learning Organization 90 Triwulan IKU Lama / Formulasi Baru13 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 86 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 80 Triwulan IKU Lama /Formulasi Baru14 Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb100 Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb 100 Triwulan IKU Lama15 Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100 Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100 Tahunan IKU Lama16 - - Nilai Kinerja TIK Kantor Vertikal 80 Tahunan IKU Baru
2025 16BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIB. REALISASI ANGGARANC. KINERJA LAINNYA
2025 17BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan Kanwil DJPb Provinsi NTB menghasilkan data yang dapat memberikan gambaran/deskripsi akan tingkat pencapaian kinerja yang telah dihasilkan selama tahun 2025. Dari pencapaian yang diperoleh tersebut dapat dilakukan suatu evaluasi tingkat keberhasilan/kegagalan Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam melaksanakan kinerja dan kegiatannya. Untuk pengukuran capaian kinerja dan kegiatan pada Kanwil DJPb Provinsi NTB tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJPb Provinsi NTB periode tahun 2025 adalah sebesar 119,60. Nilai tersebut berasal dari capaian pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:Tabel 3.1Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif 2020-2025PERSPEKTIF20252024 2023 2022 2021 2020 NILAI PERSPEKTIFBOBOT PERSPEKTIFNILAI PERSPEKTIF X BOBOT PERSPEKTIFStakeholder 120 30% 36,00 34,60 33,41 27,49 26,61 26,82Customer 120 20% 24,00 23,80 20,60 15,32 15,59 15,15Internal Process 119,93 25% 29,98 29,69 28,59 32,31 33,21 33,31Learning and Growth 118,49 25% 29,62 29,18 28,16 33,84 32,11 32,76NILAI KINERJA ORGANISASI 119,60 117,27 113,11 111,38 108,96 107,52Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas, seluruh perspektif tahun 2025 memperoleh nilai di atas 100. Total capaian NKO Kanwil DJPb pada tahun 2025 berdasarkan masing-masing bobot perspektif sebesar 119,60, merupakan capaian tertinggi dalam rentang waktu 6 (enam)tahun terakhir. Pencapaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 107,52.
2025 18Perbandingan NKO untuk periode 2020-2025 ditunjukkan dalam grafik dibawah ini:Detil NKO Kanwil DJPB Provinsi NTB Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:Tabel 3.2 NKO Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025KodeSS/IKUSasaran Strategis/IKU Target Realisasi Indeks CapaianIKU/NSS/NpStakeholder (30.00) 120.00Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel 120.001a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L 3 3.75 120.001b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb 4 5 120.00Customer (20.00) 120.00Dukungan manajemen yang efektif 120.002a-CP Indeks efektivitas implementasi kemenkeu kewilayahan 4 5 120.002b-N Indeks kepuasan terhadap layanan Kanwil DJPb 4 4.94 120.00Internal Process (25.00) 119.93Pelaksanaan Anggaran yang optimal 120.003a-NIndeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN 4 5 120.003b-N Indeks kualitas operasional Treasury 4,1 4,97 120.00Pengelolaan kas negara yang prudent, efektif dan efisien 119.724a-N Persentase akurasi perencanaan kas 82.00 98.17 119.72Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel 120.005a-NIndeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah 4 5 120.00Pencapaian Tugas Khusus yang Efektif 120.006a-NIndeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program 4 5 120.006b-NIndeks Kualitas Penugasan terkait BLU/BLUD dan UMKM 4 4.98 120.00107,52 108,96111,38113,11117,27119,61001051101151201252020 2021 2022 2023 2024 2025Grafik 3.1 NKO Kanwil DJPb Provinsi NTB 2020 - 2025
2025 19Learning and Growth (25.00) 118.49Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif serta Pengendalian Internal yang Efektif 116.977a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 100.00 110.92 110.927b-N Nilai implementasi Learning Organization 90.00 109.15 120.007c-N Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 80.00 99.16 120.00Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas 120.008a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb 100.00 120,00 120.008b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100.00 120,00 120.008c-N Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPb 80.00 100.00 120.00NILAI KINERJA ORGANISASI 119.60Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2 diatas, realisasi seluruh IKU Kanwil DJPb Provinsi NTB 2025 telah mencapai bahkan melebihi target/ekspektasi yang telah ditetapkan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :1. Sasaran Strategis (1) : Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabelPerbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel diwujudkan melalui pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, dan penyaluran dana yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan biaya yang minimal serta risiko yang terkelola. Efisiensi dalam pengelolaan perbendaharaan dilakukan dengan mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, optimalisasi likuiditas kas negara, serta penerapan proses bisnis yang sederhana dan berbasis teknologi informasi. Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan internal yang kuat, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DJPb berperan dalam mendukung pelaksanaan APBN secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.1.Indikator Kinerja Utama (IKU) 1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/LDalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalisperubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai Pasal 248 PMK 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan indikator
2025 20kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satker diukur paling sedikit atas 3 (tiga) aspek, yaitu:1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut: a. Revisi DIPA b. Deviasi Halaman III2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator: a. Penyerapan anggaran b. Belanja kontraktual c. Penyelesaian tagihan d. UP dan TUP e. Dispensasi3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator: a. Capaian output Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L = Hasil penilaian IKPA tingkat Kanwil (sebagai BUN) pada Aplikasi OMSPAN. Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA. Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Nilai IKPA K/Lmencapai 3,75 dari yang ditargetkan sebesar 3. Nilai realisasi tersebut sesuai dengan target renstra organisasi sebesar 3,75. Perbandingan capaian dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Tahun 2021 2022 2023 2024 2025Target 94 89 90 90 3Realisasi 99,4 93,43 95,8 97,36 3,75Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.
2025 21Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui antara lain: 1. Cut off capaian IKPA TA 2025 pada tanggal 23 Januari 20262. Periode RPATA, Caput dan Penyesuaian IKPA yang masih berjalan3. Penambahan pagu dan pembukaan blokir di akhir tahun anggaran setelah adanya masa open period Revisi Halaman III DIPA di awal triwulan4. Beberapa satker mengalamai reorganisasi5. Beberapa situasi dan kondisi khususnya di akhir TA menyebabkan satker harus mengajukan permohonan dispensasi SPMUpaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Ngopi Pagi Anggaran bersama KPA satker terpilih pada Desember 20252. Diseminasi SR TW I, II dan III kepada seluruh satker mitra kerja pada 11 Desember 20253. Penyampaian Realisasi Mingguan kepada KPPN setiap minggu di hari Senin4. Koordinasi Caput dan RPATA secara intensif khususnya pada akhir tahun anggaran 20255. Monev dengan satker strategis pada KPPN Mataram, KPPN Bima, KPPN Sumbawa Besar dan KPPN Selong pada 12 sd 20 November 2025 dengan puncaknya mengadakan FGD bersama KPPN Mataram dengan satker strategis mitra KPPN Mataram pada tanggal 20 November 2025 di aula Tambora Kanwil DJPb Prov NTB.6. FGD Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai pada 4 November 2025 dengan satker mitra kerja yang memiliki pagu minus belanja pegawai dan potensi pagu minus belanja pegawai.Untuk memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker di wilayah NTB, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran. Implikasinya akan terlihat pada peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran K/L di lingkup Kanwil DJPb yang terwujud dari
2025 22tingginya nilai capaian IKPA Satker. Untuk itu ke depan Kanwil DJPb Provinsi NTB akan terus melaksanakan beberapa rencana aksi yang terbukti berhasil dalam menjaga nilai IKPA Satker lebih baik, seperti:Melakukan koordinasi dengan KPPN dan satker mitra kerjanya terkait kinerja anggaran melalui berbagai sarana yang dimiliki ( grup WA, media social dll) termasuk penyampaian informasi melalui ND terkait kebijakan2 yang berlaku.Dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Kanwil DJPb Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya tambahan (extra effort) yang bersifat strategis, terarah, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai respons atas berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menjaga kualitas capaian kinerja.Upaya extra effort yang dilakukan antara lain melalui penyusunan dan pelaksanaan inisiatif strategis yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Inisiatif tersebut dirancang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, pemetaan risiko, serta kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaannya dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi internal dan sinergi dengan KPPN di wilayah kerja melalui forum komunikasi, pendampingan, dan monitoring berkala. Kanwil DJPb Provinsi NTB juga mendorong optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja agar lebih akurat, tepat waktu, dan akuntabel.Melalui berbagai upaya extra effort tersebut, diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, sekaligus menjadi landasan dalam mendorong perbaikan kinerja yang berkelanjutan pada periode berikutnya.Dalam penilaian Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi NTB sepanjang tahun 2025 mampu meraih predikat yang sangat memuaskan yaitu:Peringkat Ketiga Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025.
2025 232. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPbBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU. KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUNDaerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK UAKBUN-D, KPPN harus memastikan akurasi data pada aplikasi SPAN melalui kegiatan analisis yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Wilayah dan pedoman lainnya terkait analisis data yang diterbitkan oleh Direktur APK. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam kertas kerja dan matriks tindak lanjut.Formula:• Capaian IKU Triwulan 1 .s.d. 3 = Indeks Monitoring data SPAN oleh KPPN• Capaian IKU Triwulan 4 = (Indeks Monitoring data SPAN oleh KPPN + Indeks Kualitas LK BUN tingkat Kanwil)/2Pada tahun 2025, realisasi IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN Tingkat Kanwil DJPb mencapai 5 dari target yang ditetapkan sebesar 4. Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra
2025 24organisasi sebesar 4,5. Perbandingan capaian dalam empat tahuntahun terakhir adalah sebagai berikut:Grafik 3.3 Perbandingan Capaian IKU 2022 – 2025Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui antara lain:1. Belum maksimalnya peran pembinaan Bidang PAPK dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen KPPN/Satker dalam melaksanakan transaksi secara benar.2. Belum maksimalnya peran Bidang PAPK dalam melakukan pendampingan dan koordinasi terhadap penyelesaian matriks tindak lanjut KK analisis yang dialami KPPN.Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Koordinasi penyelesaian KK Analisis UAKBUN-Daerah lingkup Kanwil DJPb NTB Sept, Okt, Nov 2025 dan seluruh KPPN telah menyampaikan lebih cepat dari batas waktu (ND75/WPB.234/2025 tgl 16 Des 2025).2. Penyelesaian rekonsiliasi periode September, Oktober, dan November 2025, 100% terbit SHR (ND-3/WPB.2343/2025).3. Kegiatan Rapat Koordinasi UAKBUN Daerah lingkup Kanwil.Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan beberapa rencana aksi yaitu:1. Memantau dan menindaklanjuti data anomali/selisih pada MonSAKTI/to do list.2. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan & koordinasi kepada Satker/UPPAW3 34 4 4 45 52022 2023 2024 2025Target Realisasi
2025 253. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi kualitas KK Analisis LK BUN (KPPN).4. Penyelesaian rekon triwulanan5. Optimalisasi Inovasi Plat DR6. Optimalisasi Inovasi SEPAT.2 Sasaran Strategis (2): Dukungan manajemen yang efektifDJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan infomasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)2a-CP Indeks efektivitas implementasi Kemenkeu kewilayahanRegional Chief Economist (RCE) merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan agar Kantor Vertikal Kemenkeu dapat berperan sebagai intellectual fiscal leader di daerah. Hal ini dicerminkan melalui kemampuan dalam membaca, menganalisis, dan menelusuri output dan outcome dari APBN, serta melakukan regional economic surveillance, untuk mengetahui dampak APBN terhadap perekonomian. Program RCE melibatkan seluruh Kantor Vertikal Kemenkeu, dengan asistensi dan arahan dari para Unit Eselon I Kemenkeu.Melalui program RCE ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus mampu menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal, melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, juga memiliki sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja. Kanwil DJPb diharapkan tmemiliki kerangka berpikir sebagai policy maker yang mewakili Kementerian Keuangan di daerah, dengan cara menjalin kerja sama dengan para stakeholders, memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah/ Lembaga di daerah, serta
2025 26menangkap feedback dan aspirasi dari masyarakat di daerah sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang.Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2023 Tentang Program Penguatan Regional Chief Economist dan dalam hal standardisasi dan simplifikasi output RCE, dan dalam rangka efektivitas kebermanfaatan laporan, Kanwil DJPb perlu menyusun laporan RCE yang dapat didetailkan sebagai berikut:1. RCE Weekly Report.2. RCE Monthly Report.3. RCE Quarterly Report.4. RCE Yearly Report.Kualitas Implementasi RCE diukur dari komponen/variabel sebagai berikut:1. Kualitas Laporan RCE (70%)2. Kebermanfaatan RCE di Daerah (30%)Pada tahun 2025, realisasi Indeks efektivitas implementasi Kemenkeu kewilayahan mencapai 5 dari yang ditargetkan sebesar 4. Nilai realisasi tersebut sesuai target renstra organisasi sebesar 4.Perbandingan capaian dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Tahun 2021 2022 2023 2024 2025Target N/A N/A N/A 100 4Realisasi N/A N/A N/A 117,49 5Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui antara lain: 1. Masih terbatasnya jurnal yang disusun oleh pihak eksternal yang menjadikan KFR Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai referensi. Hal ini disebabkan belum tersosialisasinya secara luas informasi mengenai ketersediaan data KFR Kanwil DJPb NTB yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penulisan jurnal terkait APBN dan APBD
2025 272. Kemampuan analisis SDM masih terbatas pada analisis dasar karena masih terbatasnya pelatihan yang diikuti.Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Telah disusun Laporan Quarterly Report Triwulan III 2025.2. Telah disusun Laporan Kebermanfaatan KRF Triwulan III 2025.3. Telah diselenggarakan Diseminasi KFR Triwulan III 2025.4. Telah dilakukan Kerjasama dengan Local Expert dan Akademisi Universitas Mataram serta Mata Garuda dalam pemanfaatan data KFR sebagai referensi penyusunan jurnalnya.Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan prestasi pada pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain:1. Melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan lintas instansi, akademisi, dan praktisi.2. Pendekatan yang lebih intensif kepada kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.3. Diseminasi mengenai ketersediaan data dan lokasi publikasi KFR2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2b-N Indeks kepuasan terhadap layanan Kanwil DJPbSurvei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder sebagai pengguna layanan dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).DJPb terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja di DJPb. Hal itu tercermin dari peningkatan target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait indeks kualitas layanan pada perjanjian kinerja masing-masing unit kerja setiap tahunnya. Setelah survei dilaksanakan, unit kerja kemudian membuat Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM.Sementara itu, kepuasan stakeholder juga dinilai atas efektivitas edukasi yang diukur dari peningkatan pemahaman peserta atas edukasi/materi yang diberikan dalam suatu pelatihan teknis dan
2025 28evaluasi atas kepuasan pelaksanaan kegiatan bimtek/sosialisasi tersebut. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb. Total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada semester tersebut dibobot sebagai berikut: hasil test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.Indeks kepuasan terhadap layanan Kanwil diukur dari komponen berikut:1. Indeks Kepuasan Layanan (50%)• Penyelesaian rekomendasi (15%)• Hasil Survei (85%)2. Indeks Edukom (50%)• Hasil Test (60%)• Kuesioner(40%)Pada tahun 2025, Indeks kepuasan terhadap layanan Kanwil DJPb Provinsi NTB mencapai 5 dari yang ditargetkan sebesar 4. Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra organisasi sebesar 4,5.Perbandingan capaian dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Tahun 2021 2022 2023 2024 2025Target N/A N/A N/A 4 4Realisasi N/A N/A N/A 4,94 5Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui antara lain: 1. Terdapat potensi risiko menurunnya nilai SKPL berkaitan dengan perubahan proses bisnis layanan konsultasi karena mengharuskan satker melalui mekanisme HAI CSO terlebih dahulu2. Tingkat pemahaman pembawa materi serta dukungan sarana prasarana yang kurang maksimal, sehingga capaian nilai edukom kurang optimal.
2025 29Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Meningkatkatkan pengetahuan pegawai di bidang PPAI khusunya dengan pelaksanaan GKM ataupun sharing knowledge.2. Menyiapkan, mempelajari, dan mendiskusikan materi serta sarana-prasarana sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek.IKU Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kanwil DJPb telah mengintegrasikan perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) melalui penerapan prinsip layanan yang inklusif dan berkeadilan, yang diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:1. Penyelenggaraan layanan yang responsif gender dan nondiskriminatif, yaitu pemberian layanan kepada seluruh masyarakat secara setara tanpa membedakan gender, kondisi sosial, maupun kelompok tertentu;2. Penyediaan sarana dan prasarana yang ramah perempuan dan penyandang disabilitas, antara lain tersedianya ruang laktasi bagi ibu menyusui, toilet terpisah sesuai gender, toilet khusus difabel, serta fasilitas aksesibilitas berupa ramp disabilitasDalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain:1. Pemberian layanan secara langsung kepada Satker dengan menekankan kecepatan respon dan solusi yang jelas atas permasalahan yang dihadapi. 2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/FGD terkait pelaksanaan anggaran disertai penjelasan tujuan survei dan pentingnya umpan balik bagi perbaikan layanan3. Penyampaian pre test sebelum kegiatan pelatihan/sosialisasi agar memberikan gambaran awal kepada satker terkait hal-hal penting yang perlu dipahami pada materi pelatihan.3 Sasaran Strategis (3): Pelaksanaan anggaran yang optimalPelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan,dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder. Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas
2025 30pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)3a-N Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPNDalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel Nilai Kinerja Penyaluran sebagai berikut :1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT);2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI);3. Ketepatan dan keakuratan penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (AKURASI);4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV);5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA);6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL).Formula IKU = [0,15 (SYARAT) + (0,15 (PROYEKSI) + 0,20 (AKURASI) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,20 (REAL)] x 100Pada tahun 2025, Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN mencapai 5 dari yang ditargetkan sebesar 4.Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra organisasi sebesar 4,75. Perbandingan capaian dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Tahun 2021 2022 2023 2024 2025Target 90 90 90 90 4Realisasi 99,43 99,47 99,55 99,68 5
2025 31Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui antara lain: 1. Pergantian kepala daerah yang berdampak pada perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).2. Keterlambatan pelaksanaan proses tender serta adanya sanggahan.3. Keterlambatan penyampaian laporan capaian output oleh K/L teknis kepada BPKAD.Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Telah dibuat inovasi aplikasi MANDALIKA (Monitoring Transfer ke Daerah Milik Kita) yang akan memudahkan pemerintah daerah melakukan monitoring realisasi transfer ke daerah.2. Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Penyaluran DAK Fisik bersama-sama dengan KPPN dan BPKAD Kab/Kota NTB.3. Telah dilaksanakan Monev TKD ke beberapa daerah yang realisasi penyaluran DAK Fisiknya masih rendah.Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain:1. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dini dan penyiapan dokumen penyaluran TKD sejak awal tahun anggaran, termasuk antisipasi perubahan pejabat.2. Mengingatkan pemda secara berkala mengenai tenggat waktu penyaluran, khususnya menjelang batas akhir penyaluran DAK Fisik2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N Indeks kualitas operasional TreasurySesuai dengan Kepdirjen Nomor 2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu tugas dan fungsi Kanwil DJPb adalah sebagai operasional Treasury, yaitu melaksanakan tugas-tugas Kanwil DJPb di bidang layanan operasional perbendaharaan dan standardisasi internal dan pengguna layanan. Shadow organization memetakan tugas dan fungsi unit vertikal yang bersifat supporting, layanan operasional dan advisory sehingga penguatan dari sisi proses bisnis dan SDM diharapkan akan menjadi lebih fokus dan terarah.
2025 32Dalam pelaksanaannya, operasional Treasury pada Kanwil DJPb dikelompokkan menjadi dua komponen utama dan diukur kinerjanya, yaitu :A. Layanan Operasional Perbendaharaan, yaitu: - Revisi dokumen pelaksanaan anggaran - Penetapan MP PNBP Tidak TerpusatB. Laporan Operasional Perbendaharaan, yaitu: - Reviu Pelaksanaan Anggaran - Spending ReviewAspek laporan/kajian operasional treasury menggunakan pendekatan historical basis, yaitu:• Triwulan II : menggunakan hasil penilaian RPA SMT II 2024• Triwulan IV : menggunakan hasil penilaian RPA SMT I 2025,SR TA 2025.Formulasi perhitungan capaian IKU mengacu ketentuan berikut:(Indeks Kualitas Layanan Operasional Perbendaharaan + Indeks Kualitas Laporan Operasional Perbendaharaan) / 2Pada tahun 2025, realisasi IKU Indeks kualitas operasional Treasury mencapai 4,98 dari target yang ditetapkan sebesar 4,1.Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra organisasi sebesar 4,5. Perbandingan capaian dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Tahun 2021 2022 2023 2024 2025Target N/A N/A 3,5 4 4Realisasi N/A N/A 4,32 4,77 4,98Adapun perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui antara lain:• Belum meratanya pengetahuan SDM kanwil sehingga perlu waktu untuk memberikan sharing knowledge pada pegawai yang baru ditempatkan di bidang PPA I.• Pada akhir tahun anggaran, terdapat deadline yang bersamaan untuk beberapa penugasan sesuai juknis dari pusat (Dit.PA, Setditjen, Tenaga Pengkaji, dll) untuk pekerjaan Layanan
2025 33Operasional, Laporan Operasional maupun Layanan Konsultasi serta beberapa kegiatan teknis sehingga perlu manajemen waktu dan strategi penyelesaian pekerjaan untuk menjaga dan menjamin kualitas penyelesaian pekerjaan Operasional TreasuryUpaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Management project dan pembagian tugas serta strategi penyelesaian pekerjaan dalam penyusunan laporan-laporan operasional perbendaharaan sebelum batas waktu maupun pelaksanaan Layanan Operasional Bidang PPA I2. Menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada satker mitra kerja (layanan rutin: Revisi DIPA, MP PNBP, Hibah dan layanan konsultasi) 3. Menjaga koordinasi dengan satker mitra kerja dan KPPN di wilayah NTB khususnya pada akhir tahun anggaran 20254. Penyusunan Laporan EPA, RPA & SR sesuai juknis serta pengiriman laporan-laporan tersebut sebelum deadline (max H3)5. Penggunaan Tools Project Management (Excel, Microsoft Planner) dalam penyelesaian pekerjaan di Bidang PPA I.Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain:1. Review Pelaksanaan Kinerja khususnya terkait Operasional Treasury baik Layanan Operasional, Laporan Operasional maupun Layanan Konsultasi pada TA 2025 sebagai benchmark untuk pelaksanaan Operasional Treasury 20262. Menjaga layanan yang diberikan kepada stakeholder dengan meningkatkan kompentensi dengan cara sharing knowledge antar personal khususnya di bidang PPA I ataupun dengan Gugus Kendali Mutu;3. Menjaga koordinasi dengan mitra kerja;4 Sasaran Strategis (4) : Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisienPengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien dilakukan DJPb dengan melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengelolaan kas dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), agar setiap pemgeluaran kas selaras dan berfokus pada prioritas APBN dan tepat sasaran. Pengelolaan kas yang efektif dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam
2025 34kondisi yang tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-N Persentase akurasi perencanaan kasPerencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date.Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode. Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.Akurasi Perencanaan Kas Kanwil DJPb merupakan rata-rata akurasi perencanaan kas KPPN di wilayah kerjanya. Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date.Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode.Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata -rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.
2025 35Formula IKU:(((100% - ((Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode*0,2) + ((Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode*0,8))) - (Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode))Keterangan :1. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki RPD Harian2. RPD Harian manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan.3. Perhitungan IKU diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI4. Nilai rasio dispensasi RPD Harian yang diperhitungkan maksimal 0,01 (1%)\"Pada tahun 2025, IKU Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil DJPb Prov. NTB mencapai 98,98% dari target yang ditetapkan sebesar 82%. Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra organisasi sebesar 95%. Perbandingan capaian dalam limatahun terakhir adalah sebagai berikut:Grafik 3.4 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui adalah Probis Perencanaan Kas (Renkas) adalah renkas KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date.Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:82 83 80 81 82100 100 98,12 97,56 98,982021 2022 2023 2024 2025Target Realisasi
2025 36• Secara aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPPN lingkup kanwil DJPB NTB guna memitigasi rendahnya akurasi perencanaan kas di satker.• Monitoring dan Evaluasi Renkas secara rutinDalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan rencana aksi dengan menjadikan pelaksanaan renkas tahun 2025 sebagai benchmark pelaksanaan renkas untuk tahun 2026.5 Sasaran Strategis (5): Pertanggungjawaban Keuangan Negara Yang AkuntabelAkuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK. .1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-N Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayahGovernment Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian-TW dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah-TW merupakan laporan yang disusun berdasarkan wilayah, yaitu wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. LKPK-TW mengkonsolidasikan LK unitunit Kementerian Negara/ Lembaga pada wilayah tertentu, LK Kuasa BUN pada wilayah tertentu, dan LK pemerintah daerah, baik provinsi dan kab/kota pada wilayah tertentu. LSKP-TW laporan yang berisi data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah, yang disusun sesuai dengan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah pada wilayah tertentu. Penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW berpedoman pada Perdirjen-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW pada Kanwil DJPb. Batas waktu penyampaian LKPK dan LSKP berdasarkan ND yang disampaikan dari Direktorat APK.
2025 37Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan GFS diukur berdasarkan komponen berikut:a. Indeks penyampaian Laporan GFS tingkat wilayah periode preliminary tahun sebelumnyab. Indeks penyampaian Laporan GFS Tingkat Wilayah periode Unaudited tahun sebelumnyac. Indeks penyampaian Laporan GFS Tingkat Wilayah periode triwulan Id. Indeks penyampaian Laporan GFS Tingkat Wilayah periode Triwulan IIe. Indeks penyampaian Laporan GFS Tingkat Wilayah periode Audited tahun sebelumnyaf. Indeks penyampaian Laporan GFS Tingkat Wilayah periode Triwulan IIIg. Kualitas GFS tingkat wilayah diperoleh dari KepDirjen tentang hasil penilaianFormula IKU:Periode FormulaTriwulan I Indeks komponen ATriwulan II Rata-rata Indeks komponen A, B dan CTriwulan III Rata-rata Indeks komponen A, B, C, D dan ETriwulan IV 30% (Rata-rata Indeks komponen A, B, C, D, E dan F) + 70% (Indeks komponen G)Pada tahun 2025, realisasi IKU Indeks kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah mencapai 5 dari target yang ditetapkan sebesar 4. Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra organisasi sebesar 4,5.Perbandingan capaian dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 2021 - 2025Tahun 2021 2022 2023 2024 2025Target 79 79 3 4 4Realisasi 87.15 89.59 3.75 5 5Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:
2025 38Akar masalah dalam pencapaian target IKU, antara lain:1. Kualitas data keuangan Pemda yang meliputi validitas data, kelengkapan data dan ketepatan waktu belum maksimal akibat kurangnya pemahaman pegawai dan frekwensi pembinaan2. Kegiatan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan kepada Pemda belum optimal.Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Diseminasi data GFS kepada Stakeholder (Laporan: (ND71/WPB.234/2025)). 2. Mengikuti kegiatan APK online dan Pemda online yang diadakan oleh Direktorat APK periode Oktober, November, Desember 2025. 3. Melakukan pengumpulan, Analisa, dan telaah LKPD triwulan III tahun 2025 (ND-8/WPB.2342/2025, 21 Oktober 2025).Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain:1. Melaksanakan Pembinaan kualitas data keuangan pada Pemda periode triwulanan tahun 2025.2. Melakukan pengumpulan, Analisa, dan telaah data laporan keuangan Pemda setiap periodenya.3. Mengikuti kegiatan APK online dan Pemda online yang diadakan oleh Direktorat APK setiap bulan4. Optimalisai inovasi Plat DR dan SEPAT.6 Sasaran Strategis (6) : Pencapaian tugas khusus yang efektifKementerian Keuangan mendapatkan beberapa tugas tambahan yang disebut dengan special mission. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas efektivitas penggunaan anggaran, Kemenkeu melakukan pemantauan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan dalam peraturan terkait Special Mission Vehicle (SMV) yang ada di Kemenkeu serta pengawasan terhadap efektivitas BUN.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit programKantor Wilayah DJPb selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu melakukan tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah agar kewajiban Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum Lainnya kepada
2025 39Pemerintah dapat dipenuhi.Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb dimaksudkan untuk menjamin peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, peningkatan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.Untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas pelaksanaan pembinaan diukur dari dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan.Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara perencanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan pelaksanaan pembinaan dan monitoring yang berupa :a. Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjamanb. Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktuc. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit ProgramKetepatan waktu laporan dimaksudkan sebagai salah satu alat early warning system (EWS) yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam menghadapi permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah. Penilaian IKU bersifat historical report, yaitu untuk Nilai IKU Semester I Tahun 2025 merupakan hasil penilaian laporan Monitoring Evaluasi Penerusan Pinjaman dan Kredit Program Lainnya Semester II Tahun 2024, dan Nilai IKU Semester II Tahun 2025 merupakan hasil penilaian laporan Monitoring Evaluasi Penerusan Pinjaman dan Kredit Program Lainnya Semester I Tahun 2025.Formula perhitungan IKU ini diperoleh dari Hasil Ketepatan waktu penyampaian laporan dihitung berdasarkan aturan di dalam PER19/PB/2017 dan Hasil penilaian kualitas pembinaan kredit program oleh Kantor Pusat DJPb.Pada tahun 2025, realisasi IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Programmencapai 5 dari target yang ditetapkan sebesar 4. Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra organisasi sebesar 4,5.Perbandingan capaian dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: