2025 40Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Tahun 2021 2022 2023 2024 2025Target N/A N/A N/A 4 4Realisasi N/A N/A N/A 5 5Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui yaitu:• Laporan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program belum dianalisis secara komprehensif. • Kualitas penyajian analisis dan rekomendasi dalam Laporan Monev KUR masih perlu ditingkatkanUpaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:• Telah dilaksanakan Bimtek Aplikasi SIKP pada Biro/Bagian Ekonomi Prov/Kab/Kota serta OPD Dinas Koperasi dan UKM.• Telah dilaksanakan Rekonsiliasi Outstanding Kredit Program pada KAPP Nusawangi.• Telah dilaksanakan FGD Kredit Program bersama OJK, dan Bank• Telah mendapatkan laporan dari kanwil lain yang mendapatkan nilai lebih baik.Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan rencana aksi berupa pembelajaran melalui penelaahan dan benchmarking terhadap laporan dari kantor wilayah yang memperoleh capaian kinerja lebih tinggi. Praktik-praktik baik yang relevan akan diidentifikasi dan diadaptasi sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan wilayah, sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam penyusunan laporan di Tahun 2026.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)6b-N Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU/BLUD dan UMKMKanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki beberapa amanat yang harus dilaksanakan terkait pembinaan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 48/PB/2016 tentang perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 7/PB/2015 tentang
2025 41Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Sasaran pembinaan oleh Kanwil DJPb menurut aturan tersebut ada 2 (dua), yaitu pembinaan internal dan pembinaan eksternal. Pembinaan secara internal mencakup instansi lingkup DJPb sedangkan eksternal mencakup BLU, BLUD, Kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, dan instansi pemerintah lainnya. Kemudian pada tahun 2023, amanat Kanwil DJPb ditambah dengan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini memiliki maksud dan tujuan untuk Mendorong belanja pemerintah untuk UMKM, Mendorong inklusi keuangan UMKM, Mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas sesuai dengan kriteria dalam keputusan dimaksud.Indikator Kinerja ini akan mengukur 3 (tiga) komponen yaitu:• kualitas pembinaan BLU, • asistensi BLUD,• pemberdayaan UMKM secara periodik triwulananFormula capaian IKU:50% x (?????? ???????? ????????? ??????? ???) + 50% x (?????????????? ????????? ????+?????? ???????? ???????????? ????).Pada tahun 2025, realisasi IKU Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU/BLUD dan UMKM mencapai 4,92 dari target yang ditetapkan sebesar 4. Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra organisasi sebesar 4,5. Perbandingan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Tahun 2021 2022 2023 2024 2025Target N/A 93 3,25 4 4Realisasi N/A 98,27 3,98 4,97 4,92Adapun perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:
2025 42Akar masalah yang ditemui antara lain:1. Masih rendahnya pemahan satker dalam pelaksanaan self maturity rating sehingga terjadi gap yang agak besar terhadap hasil penilaian sendiri dengan hasil nilai maturity yang dikeluarkan oleh Dit PKBLU2. Kurang supportnya pemerintah daerah dalam membina BLUD seperti kurangnya anggaran untuk sosialisasi tata cara kelolaBLUD, kurangnya dukungan regulasi, dan kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan.Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Telah dilaksanakan profiling regulasi pada RSUD wilayah Nusa Tenggara Barat.2. Telah dilaksanakan FGD Asistensi Pembinaan BLUD Triwulan IV 2025.3. Telah dilaksanakan Monev Koordinasi asistensi pembinaan BLUD pada RSUD Kab. Lombok Utara4. Telah mendapatkan Laporan Keuangan dan Kinerja Layanan RSUD Provinsi NTB sebagai bahan kajian policy brief.Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain:1. Akan disusun sebuah policy brief yang memuat rekomendasi strategis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pengelola BLUD dalam melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan2. Peningkatan kompentensi SDM Pembina BLU di bidang PPA 1 dengan melaksanakan GKM/ transfer knowledge3. Membuat forum sharing session dengan satker BLU4. Melaksanakan FGD Asistensi Pembinaan BLUD RSUD.7 Sasaran Strategis (7) : Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektifPelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Pengelolaan organisasi dan proses bisnis menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.
2025 431. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7a-N Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja OrganisasiKualitas pengelolaan kinerja organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien.yang mencakup berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masingmasing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkahlangkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sebagai best practices pengelolaan kinerja yang merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan berbagai action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).Kanwil DJPb selaku koordinator wilayah juga perlu memastikan tercapainya pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayahnya yang selaras dengan visi dan misiDirektorat Jenderal Perbendaharaan. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023 tentang Perubahan atas PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah DJPb wajib melakukan pembinaan dan supervisi pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun. Komponen dalam pelaksanaan pembinaan dan supervisi antara lain Treasury, Pengelola Fiskal, Representasi Kemenkeu di Daerah, dan Special Mission 3. Financial Advisor, dan Tata Kelola Internal.Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi diukur dari komponen berikut:1. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (50%)• Nilai SFO Kanwil (70%)• Rata-rata nilai SFO KPPN (30%)2. Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN (50%)Pada tahun 2025, realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi memperoleh nilai 110,92 dari target yang ditetapkan 100. Nilai realisasi tersebut melampaui target Renja DJPb tahun 2025 sebesar 100 dan target renstra organisasi sebesar 105. Perbandingan capaian dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:
2025 44Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Tahun 2021 2022 2023 2024 2025Target N/A N/A N/A 100 100Realisasi N/A N/A N/A 108.24 110,92Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui antara lain:1. Kertas Kerja Pembinaan dan Supervisi sesuai dengan Perdirjen Nomor Per-01/PB/1/2023 tidak selaras dengan pedoman IKI pada KPPN2. Deskripsi action plan pada Matriks LLPKPK masih belum disusun secara lengkap dan rinci.Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Penyusunan dan penggunaan kertas kerja penilaian kinerja KPPN sesuai dengan Perdirjen 01/PB.1/2023.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja KPPN melaluai Dashboard MonevPS.3. Pendampingan kepada KPPN dalam penyelesaian isu teknis.4. Penguatan koordinasi dengan KPPN untuk menjaga kesinambungan capaian kinerja sepanjang periode penilaian;5. Memenuhi dokumen sesuai dengan matriks LLPKPK secara optimal.Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain:1. Mempertahankan model pembinaan dan supervisi yang telah terbukti efektif dalam melampaui target kinerja2. Mengarahkan pembinaan berikutnya pada indikator yang bersifat high risk–high impact, seperti akurasi RPD, ketepatan waktu SP2D, dan SLA layanan CSO.3. Mengembangkan pendekatan pembinaan berbasis tren dan early warning system untuk mencegah penurunan nilai pada periode berikutnya.4. Memperkuat peran Kanwil sebagai quality assurer dalam memastikan keberlanjutan kinerja KPPN di atas target yang ditetapkan;
2025 455. Senantiasa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung LLPKPK secara berkala.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-N Nilai implementasi Learning OrganizationTingkat akulturasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan level pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Learning organization (organisasi pemelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017). Aktivitas implementasi LO diukur melalui 11 (sebelas) subkomponen, sebagai berikut:a. Pendokumentasian dan Pengorganisasian:b. Rencana Aksi Pembelajaran: c. Individual Development Pland. Evaluasi pembelajaran:e. Hard Competency Pegawaif. Pembelajaran terstruktur:g. Belajar dari pengalaman kerja:h. Pemenuhan Jam Pembelajarani. Kinerja organisasi:j. Leaders as a Teachers:k. Leaders as a Role ModelsPanduan implementasi LO tahun 2025 dapat berpedoman pada tautan berikut: https://linktr.ee/LODJPb. Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2025 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPbFormula Capaian IKU:Nilai Tingkat Implementasi Learning Organization = (∑????????????????)/11Pada tahun 2025, realisasi IKU mencapai 111,35 dari target yang ditetapkan sebesar 90. Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra organisasi sebesar 110. Perbandingan capaian lima tahun terakhir sebagai berikut:
2025 46Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Tahun 2021 2022 2023 2024 2025Target N/A N/A 85 90 90Realisasi N/A N/A 92,09 111,35 109,15Adapun perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui antara lain:1. Perubahan rumusan formula perhitungan capaian IKI LO.2. Nilai CnC pejabat/pegawai Mutasi antar Eselon I, tidak terbawa sehingga dianggap belum melakukan CnC 3. Permintaan peserta pelatihan/diklat oleh Kantor Pusat waktunya tidak dapat di prediksi.Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas yaitu:1. Berkoordinasi dengan bagian SDM terkait penyusunanknowledge captured maupun artikel, essai dan/ atau prosiding;2. Berkoordinasi dengan PIC wilayah terkait verifikasi dokumen CnC3. Menyelesaikan IDP pada bulan November 20254. Melaksanakan pendampingan kepada pegawai dalam pemenuhan dokumen learning organization, khususnya sub komponen desain pembelajaran (IDP)Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain:1. Analisa guidance pelaksanaan LO Tahun 2026 apakah ada perubahan rumusan maupun formula2. Persiapan IDP bagi seluruh pegawai dengan menyarankan pelaksanaan T-LEGO pada semester I Tahun 20263. Melaksanakan GKM untuk pemenuhan capaian sub komponen leaders as teachers3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7c-N Nilai Evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internalNilai evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN. Penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh:
2025 47a. Unit Kepatuhan Internal Tingkat I (UKI-I) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal pada Direktorat dan Kantor Wilayah lingkup Ditjen Perbendaharaan Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb u.p. Bagian Kepatuhan Internal;b. Unit Kepatuhan Internal Tingkat II (UKI-II) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal lingkup KPPN di wilayah kerjanya.Pada tahun 2025, mulai diterapkan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 Tahun 2024 dengan juknis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1/KMK.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Atas penerapan ketentuan baru tersebut, akan dilakukan penyesuaian unsur-unsur penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 melalui Lembar Kerja Penilaian (LKP) Transisi yang disampaikan dalam Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan dilanjutkan dengan pembaruan Kepdirjen Perbendaharaan.Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI yang ditetapkan dalam Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan (Triwulanan) dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Tahunan).Formula capaian IKU sebagai berikut:Periode laporan/dokumen yang dinilaiTriwulan I Triwulan IV 2024Triwulan II Triwulan I Tahun 2025Triwulan III Triwulan II Tahun 2025Triwulan IV Triwulan IV 2024 s.d. Triwulan III 2025Pada tahun 2025, realisasi IKU Nilai evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal mencapai nilai 99,16 dari target yang ditetapkan 80. Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra organisasi sebesar 95. Perbandingan capaian dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:Grafik 3.5 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 202583 85 86 86 80 86,63 95,77 97,46 97,85 99,162021 2022 2023 2024 2025Target Realisasi
2025 48Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui adalah:- Terdapat perubahan peraturan terkait sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.- Pemahaman Unit Kepatuhan Internal terkait dengan peraturan sistem pengendalian intern terbaru belum optimalUpaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Menyusun Piagam Risiko pada aplikasi Incrima2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan KEP-6 terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan3. Koordinasi dengan Bagian Kepatuhan Internal Sesditjen Perbendaharaan dengan hasil sementara yaitu akan diterbitkan ND terkait penilaian tugas KI yang sesuai dengan peraturan terbaru serta dilanjutkan dengan pembaharuan KepdirjenDalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan terus melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain:1. Koordinasi terkait pedoman penilaian tugas KI dengan Bag KI Sesditjen Perbendaharaan dan KPPN;2. Membuat sharepoint untuk penyimpanan dokumen pelaporan yang selanjutnya akan di upload ke sharepoint penilaian yang dibuat oleh KI Pusat;3. Mempelajari pelaksanaan dari peraturan terkait Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal.8 Sasaran Strategis (8) : Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitasPengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola secar efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas
2025 49pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)8a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPbDana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan capaian dan bobot atas komponenkomponen tersebut mengacu pada peraturan tentang PetunjukTeknis penilaian IKPA kementerian/Lembaga yang berlaku.Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan
2025 50kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan.Formula perhitungan IKU sebagai berikut:(60% x IKKPA) + (40% x LK UAKPA dan UAKPB)Pada tahun 2025, realisasi capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb memperoleh nilai 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100. Nilai realisasi tersebut melampaui target Renja DJPb tahun 2025 sebesar 100 dan target renstra organisasi sebesar 115. Perbandingan capaian iku dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui antara lain:1. Penyerapan uang makan dan uang lembur tergantung dari kehadiran pegawai dan adanya pekerjaan yang mendesak2. Adanya blokir di awal tahun yang masih terdapat sisa pagu sebesar Rp13.000,- yang tidak dapat dilaksanakan.Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara rutin.Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan terus melaksanakan beberapa rencana aksi antara lain:1. Melakukan Review dan pengawasan sisa dana jika tidak dilaksanakan sebaiknya dilakukan revisi2. Melakukan monitoring aplikasi SMART95,5 95,5 95,5 99,13 99,09 99,73 100 100115,64 1202021 2022 2023 2024 2025Target Realisasi
2025 512. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan PengadaanDalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam pengelolaan BMN dan Pengadaan terdapat dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tatakelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.Pengukuran indeks Diukur dari 3 komponen: a. Indeks Pengelolaan Aset (dengan skala 100, bobot 60%)b. Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100, bobot 20%)c. Penggunaan Produk Dalam Negeri (dengan skala 100, bobot 20%) Realisasi = ( a x 60%) + (b x 20%) + (c x 20%) = 82,30Keterangan:Self asessment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan KMK Nomor 39/KM.6/2025 (untuk perhitungan IPA) dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP)Pada tahun 2025, realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan mencapai 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100. Nilai realisasi tersebut melampaui target Renja DJPb tahun 2025 sebesar 84,1 dan target renstra organisasi sebesar 115. Perbandingan capaian iku dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU 2021 – 2025100 100 100 100 100112116120 119 1202021 2022 2023 2024 2025Target Realisasi
2025 52Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Akar masalah yang ditemui adalah:- Kurangnya koordinasi pada batas akhir penyampaian laporan.- Proses lelang telah dilaksanakan dan telah ada pemenang namun pemenang lelang tidak melunasi pembayaran.Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Mengelola BMN secara professional dengan menggunakan sistem yang ada2. Mengajukan lelang ulang ke KPKNL, lelang ulang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 20263. Meningkatkan koordinasi dalam penyampaian laporan BMN.Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan terus melaksanakan beberapa rencana aksi yang terbukti berhasil antara lain:1. Penyelesaian target IKU sebelum batas waktu untuk memperoleh capaian IKU yang maksimal2. Perekaman realisasi pelaksanaan PDN pada aplikasi Simpel dan SPSE memenuhi target capaian.3. Berkoordinasi dengan KPKNL dan eselon I terkait penyelesaian pemenuhan capaian IKU4. Memperhatikan arahan dan pemberitahuan terkait komponen penilaian capaian IKU baik dari unit eselon I maupun Biro Manajemen BMN dan Pengadaan melalui WA maupun ND.5. Segera mengajukan permohonan lelang ulang ke KPKNL6. Melakukan penyesuaian kondisi BMN sesuai hasil sensus;7. Membentuk tim tindak lanjut untuk BMN tidak diketemukan.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)8c-N Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPbIndeks Implementasi SMKI adalah indikator yang merupakan sebuah tolak ukur sasaran strategis dan kinerja dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh keamanan informasi yang telah diterapkan pada kantor vertikal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 411 Tahun 2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2019 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2025 53Formula perhitungan IKU sebagai berikut:80% (Capaian SMKI Kanwil) + 20% (Rata-rata Capaian SMKI KPPN)Pada tahun 2025, realisasi capaian IKU Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPb memperoleh nilai 100 dari target yang ditetapkan sebesar 80.Nilai realisasi tersebut melampaui target renstra organisasi sebesar95. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis tahun tahun sebelumnya.Perhitungan capaian realisasi IKU sebagai berikut:Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan salah satu komponen perhitungan IKU, yaitu “Melaksanakan kegiatan sosialisasi Security Awareness kepada pihak eksternal”, adalah bahwa Bidang SKKI tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak eksternal. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan unit terkait agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara optimalHal-hal yang telah dilakukan untuk dapat mencapai realisasi dan mengatasi masalah tersebut diatas diantaranya:1. Melakukan monitoring progres implementasi SMKI pada KPPN secara berkelanjutan 2. Berkoordinasi dengan KPPN terkait perkembangan SMKI melalui Nota Dinas.3. Penguatan keamanan perangkat TIKDalam rangka terus meningkatkan kinerja dan realisasi pencapaian IKU, Kanwil DJPb Provinsi NTB akan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terkait keamanan informasi.2. Penguatan keamanan perangkat TIK.3. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan KPPN untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan pihak eksternal.4. Membuat Non-Disclosure Agreement (NDA) terkait pekerjaandengan pihak ketiga untuk menjamin kerahasiaan data.
2025 54Analisis dukungan IKU terhadap Program Prioritas PresidenProgram Prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat merupakan intervensi fiskal langsung negara untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ekonomi rakyat. Keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kualitas pengelolaan anggaran, efektivitas koordinasi pusat–daerah, dan kelancaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD). Dalam konteks ini, terdapat tiga IKU utama DJPb yang menjadi policy enabler utama, yaitu:1. Indeks Kualitas Nilai IKPA K/LIKPA mengukur kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja K/L. Program seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan pendampingan Koperasi Merah Putih adalah belanja yang bersifat massal, lintas satker, dan sangat sensitif terhadap keterlambatan dan kesalahan administrasi. Oleh karena itu, capaian nilai IKPA yang tinggi berperan strategis dalam mendorong pelaksanaan Program Prioritas Presiden agar dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat sasaran, serta meminimalkan terjadinya dana menganggur (idle money), sehingga manfaat anggaran dapat segera dirasakan oleh masyarakat.2. Indeks Efektivitas Implementasi Kemenkeu KewilayahanProgram Presiden tidak dijalankan oleh pusat saja, tetapi oleh Pemda, Satker daerah, BLU, dan mitra lokal. IKU ini mengukur tingkat efektivitas Kanwil DJPb dalam mengorkestrasi sinergi APBN dan APBD di daerah, serta kekuatan peran DJPb dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat dapat diterjemahkan secara konsisten menjadi aksi nyata di tingkat daerah.3. Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke DaerahDana Transfer ke Daerah (TKD) memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden di daerah, khususnya dalam memperkuat pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui penyaluran TKD yang tepat sasaran, pemerintah daerah didorong untuk mengakselerasi implementasi program nasional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.Berdasarkan data Sintesa, total SPPG aktif berjumlah 504 dari target 701 atau sebesar 93%. Petugas SPPG berjumlah 23.226 orang, total supplier yang didaftarkan sebanyak 1.961. Penyerapan anggaran Program MBG di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
2025 55tercatat sebesar Rp1.975,8 miliar. Nilai ini menempatkan Prov. NTB di 10 besar realisasi anggaran tertinggi secara nasional. MBG sudah dilaksanakan di 10 kab/kota di Provinsi NTB, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1,38 juta orang atau 93,24% dari target sebanyak 1,48 juta orang, lokasi terbanyak pada Kab. Lombok Timur (256.057 orang) dan Lombok Tengah (149.884 orang). Penerima manfaat terdiri dari Balita, Siswa PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, SLB, Ponpes, Bumi/Bunusi. Penerima manfaat terbesar adalah siswa SD dengan jumlah kelompok sebanyak 6.574 dan Bumi/Bunusi dengan jumlah kelompok sebanyak 4.386.Selanjutnya, dukungan ketiga IKU terhadap pengembangan Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Melalui dukungan anggaran daerah yang bersumber dari TKD, pemerintah daerah dapat mendorong pembentukan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas koperasi desa agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih, realisasi anggaran sebesar Rp8,32 miliar atau 93,92% dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp8,86 miliar, terdiri dari output Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Rp2,46 miliar atau 97,37% dari pagu) dan output Pelatihan Kompetensi dan Talenta (Rp5,86 miliar atau 92,53% dari pagu).Selain itu, peran ketiga IKU juga terlihat dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Anggaran negaradimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan, penyediaan layanan pendukung, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah, sehingga sejalan dengan agenda pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Program Sekolah Rakyat, pada 31 Desember 2025, terdapat perubahan pagu anggaran yang semula Rp76,30 miliar berkurang menjadi Rp19,95 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp18,71 miliar atau sebesar 93,76%.Secara keseluruhan, kinerja Kanwil DJPb dalam menjaga kualitas IKPA, efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu di daerah, serta kelancaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah secara langsung menentukan keberhasilan implementasi Program Prioritas Presiden agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2025 56B. Realisasi AnggaranGrafik 3.8Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024-2025Kanwil DJPb Provinsi NTB memperoleh alokasi anggaran awal Tahun Anggaran 2025sebesar Rp4.054.271.000. Selama tahun 2025, dilakukan efisiensi anggaran atas DIPA Awal Kanwil DJPb Provinsi NTB sebesar 1.012.678.000 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025. Efisiensi dilakukan dalam rangka refocussing, penghematan belanja pemerintah, serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi atas DIPA Awal Kanwil DJPb Provinsi NTB tahun 2025 berupa pemblokiran anggaran atas pagu Belanja Barang dan Belanja Modal. Sementara pada Triwulan IV Tahun 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTB mendapat penambahan pagu Belanja Modal sebesar 363.400.000 yang direalisasikan untuk pemenuhan fasilitas rumah dinas negara.1. Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi NTBBerdasarkan data per 31 Desember 2025, data realisasi pada Online Monitoring SPAN (OMSPAN), realisasi penyerapan DIPA lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 untuk tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal adalah sebesar Rp 3.033.756.735,- atau mencapai 99,74% dari total pagu setelah efisiensi sebesar Rp 3.041.593.000,-. Adapun rincian realisasi per jenis belanja beserta perbandingannya dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:0500.000.0001.000.000.0001.500.000.0002.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.000BelanjaPegawaiBelanjaBarangBelanjaModalBelanjaPegawaiBelanjaBarangBelanjaModalPerbandingan Pagu dan RealisasiTahun 2024 dan 20252024 Pagu Pagu 2024 Realisasi Realisasi
2025 57Tabel 3.8Perbandingan Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2021 - 2025Jenis BelanjaTahun 2025Pagu (Rp) Realisasi %Belanja Pegawai 483.966.000 483.212.000 99.84%Belanja Barang 1.927.032.000 1.920.105.477 99.64%Belanja Modal 630.595.000 630.439.258 99.98%Total 3.041.593.000 3.033.756.735 99.74%Jenis BelanjaTahun 2024Pagu (Rp) Realisasi %Belanja Pegawai 488.502.000 488.155.000 99.93%Belanja Barang 3.103.864.000 3.050.349.484 98.28%Belanja Modal 1.287.165.000 1.285.092.965 99.84%Total 4.879.531.000 4.823.597.449 98.85%Jenis BelanjaTahun 2023Pagu (Rp) Realisasi %Belanja Pegawai 477.096.000 476.951.000 99.97%Belanja Barang 2.804.051.000 2.783.230.339 99.26%Belanja Modal 289.645.000 282.212.000 97.43%Total 3.570.792.000 3.542.393.339 99.20%Jenis BelanjaTahun 2022Pagu (Rp) Realisasi %Belanja Pegawai 535.760.000 535.581.000 99,97%Belanja Barang 2.575.652.000 2.574.760.274 99,97%Belanja Modal 104.501.000 104.443.000 99,94%Total 3.215.913.000 3.214.784.274 99.96%Jenis BelanjaTahun 2021Pagu (Rp) Realisasi %Belanja Pegawai 608.150.000 608.099.000 99,99%Belanja Barang 2.319.183.000 2.309.680.610 99,59%Belanja Modal 2.906.676.000 2.891.439.016 99,48%Total 5.834.009.000 5.809.218.626 99.58% Sumber: Aplikasi OMSPAN data per 31 Desember 2025Tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) Kegiatan dengan 19 (Sembilan belas) Output. Dua kegiatan-output terealisasi hingga 100 persen dari pagu. Adapun rincian realisasi per jenis kegiatan-output sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.
2025 58Tabel 3.9Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2025per kegiatan/outputKode Kegiatan Nama Kegiatan Kode Output Nama Output Pagu Realisasi %4715Pengelolaan Keuangan. BMN. dan UmumEBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,550,205,000 1,549,754,552 99.97%EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 634,095,000 633,935,758 99.97%EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 3,263,000 3,103,560 95.11%4718Pengelolaan komunikasi dan informasi publikBMB Komunikasi Publik 10,280,000 9,775,191 95.09%4719 Pengelolaan Organisasi dan SDMEBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 533,332,000 531,865,720 99.73%EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1,488,000 1,233,000 82.86%4722Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan InternalEBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 2,930,000 2,921,500 99.71%6212 Komunikasi. Edukasi. dan StandardisasiBMB Komunikasi Publik 34,894,000 34,040,000 97.55%FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 11.894.000 11,589,500 98.67%FAH Pengelolaan Keuangan Negara 12,388,000 12,268,500 99.04%FALPengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan48,572,000 46,599,238 95.94%6213Monev Perbendaharaan. Kekayaan Negara. dan RisikoABAKebijakan Bidang Ekonomi dan Keauangan3,116,000 2,916,000 93.58%FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 418,000 385,000 92.11%FAEPemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan121,589,000 121,252,100 99.72%FALPengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan51,240,000 50,459,116 98.48%6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan NegaraFAEPemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan1,164,000 1,164,000 100%FALPengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan13.000 0 0%6215Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan NegaraFAH Pengelolaan Keuangan Negara 19,020,000 18,654,000 98.08%6216Perumusan Kebijakan dan Keputusan AdministratifFAEPemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan1,840,000 1,840,000 100%Jumlah Total 3.041.593.000 3.033.756.735 99.74%Sumber: Aplikasi MEBE data per 31 Desember 2025
2025 592. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber DayaEfisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal dengan 11 objek efisiensi sebagai berikut:a. Perjalanan Dinas;b. Rapat Dalam Kantor;c. Konsinyering/paket meeting;d. Kudapan dan Makan Siang Rapat;e. Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan internet);f. Honorarium Tim, Narasumber, Moderator, Kepanitiaan, dan kegiatan lainnya, kecuali kegiatan untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;g. Seluruh proses pengadaan barang/jasa, baik yang bersifat swakelola maupun pemilihan penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa;h. Belanja Operasional/Perkantoran;i. Belanja Jasa;j. Belanja Pemeliharaan;k. Belanja Barang Operasional dan Non Operasional lainnya.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kanwil DJPb Provinsi NTB tahun 2025 yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA adalah 98,75. Nilai tersebut terdiri dari Capaian Rincian Output (CRO) sebesar 100, Penggunaan SBK sebesar 87.5, dan Efisiensi SBK tahun 2025 memperoleh nilai 100.Gambar 3.1 Nilai Aplikasi SMART
2025 60C. Kinerja LainnyaI. INOVASI MANAJEMEN/PELAYANANSelama periode tahun 2025 Kanwil DJPb Provinsi NTB telah menciptakan berbagai inovasi untuk menunjang perbaikan manajemen internal, pencapaian target organisasi dan peningkatan layanan kepada mitra kerja. Adapun inovasi yang telah diciptakan antara lainsebagai berikut:1. AJIK (Aplikasi Jaga Inventaris Kantor)AJIK merupakan inovasi IT aplikasi yang bertujuan untuk menatausahakan inventaris kantor dengan cepat dan akurat. Antarmuka AJIK didesign dengan layout yang menarik, interaktif dan mudah dimengerti pengguna. Inovasi ini dikembangkan dengan berbasis web sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Pengembangan inovasi AJIK bertujuan agar pimpinan dalam memperoleh informasi dengan cepat dan akurat agar proses monitoring dan pemeliharaan barang kantor dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.2. MonevPS (Monev Pembinaan dan Supervisi)MonevPS hadir sebagai platform monitoring dan evaluasi data pelaksanaan tugas KPPN yang ditampilkan secara secara visual melalui dashboard dan disampaikan secara analitis dan deskriptif melalui Nota Dinas dan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS). MonevPS dapat mendukung pelaksanaan pembinaan dan supervisi yang komprehensif dan aktual sehingga dapat meningkatkan fungsi Kanwil DJPb sebagai pembina teknis dan supervisi KPPN.
2025 61II. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI1. Penandatanganan Pakta IntegritasUpaya pencegahan perilaku koruptif secara internal para Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb Provinsi NTB diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas. Pakta integritas ini merupakan agenda wajib yang dilaksanakan di awal tahun bersamaan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja untuk membangun dan memperbaharui komitmen para Pejabat/Pegawai dalam upaya pemberantasan korupsi dan gratifikasi.2. Pemutaran Audio Tentang Kode Etik Pegawai dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi juga dilakukan dengan penanaman nilai-nilai Kode Etik Pegawai dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang diputar melalui audio secara rutin setiap pagi di hari kerja. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar Kode Etik Pegawai dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dapat tertanam kuat pada para Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb Provinsi NTB.3. Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dalam Rangka Memperingati Hakordia Tahun 2025Kegiatan Peringatan HAKORDIA 2025 dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi Antikorupsi secara daring melalui Teams Meeting pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2025. Kegiatan terdiri dari penyampaian materi penguatan integritas dan antikorupsi oleh Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bapak Ahmad Fatkhur, Kabid Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Provinsi Bali serta sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta kegiatan.Hasil dari kegiatan Peringatan HAKORDIA 2025 sejalan dengan tujuan yang diharapkan yaitu penegasan kembali komitmen kolektif, baik dari Kanwil DJPb NTB maupun mitra kerja, untuk menjadikan penguatan budaya anti korupsi, penegakan integritas, dan konsistensi Sistem
2025 62Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai kebiasaan, bukan sekadar slogan. Peserta juga dibekali pengetahuan kunci tentang tiga strategi KPK, 9 Nilai Anti Korupsi, dan kewajiban untuk menolak segala bentuk suap serta melaporkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, dengan tujuan akhir mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi.4. Kampanye Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi melalui media sosialKanwil DJPb Provinsi NTB secara aktif melakukan update atas konten-konten di media sosial resmi yang terdiri dari Instagram, Facebook dan Twitter. Selain menyajikan informasiinformasi terkini seputar pelaksanaan APBN di daerah, melalui media sosial tersebut digaungkan inisiatif semangat anti korupsi dan anti gratifikasi yang bertujuan sebagai media kampanye anti korupsi dan memastikan bahwa setiap layanan pada Kanwil DJPb Provinsi NTB adalah bebas dari korupsi dan gratifikasi. III. PENGHARGAANBeberapa penghargaan telah diraih oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB selama periode tahun 2025 baik yang berasal dari internal DJPb maupun dari unit eksternal DJPb, antara lain:1. Peringkat Pertama Kepatuhan Internal Triwulan I.2. Peringkat Pertama Kepatuhan Internal Triwulan II.3. Peringkat Kedua Learning Organization periode Triwulan I.4. Peringkat Keempat Learning Organization periode Triwulan II.5. Peringkat Ketiga Penilaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tingkat KanwilKategori Sedang6. Peringkat Ketiga Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan LaporanStatistik Keuangan Pemerintah (GFS) Tingkat Kanwil Kategori Sedang 7. Peringkat Pertama Lomba Komunitas Yuk Berkebun Kemenkeu dalam rangka Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di Kementerian Keuangan.8. Peringkat Kedua Lomba Foto Laporan Tahunan Annual Report DJPb.
2025 63IV.IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDERImplementasi pengarusutamaan gender di Kanwil DJPb NTB pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, meliputi pelembagaan PUG berupa ditetapkannya Tim PUG dan ditunjuknya Duta PUG serta penguatan internal berupa pelaksanaan gugus kendali mutu, penyebarluasan nilai-nilai PUG melalui berbagai media Kanwil DJPb NTB, pengembangan berbagai inovasi layanan serta penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender pada Kanwil DJPb NTB selama tahun 2025 sudah cukup baik. Akan tetapi, perlu terus dilakukan peningkatan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar dalam implementasi pengarusutamaan gender serta internalisasi konsep pengarustamaan gender secara berkelanjutan. Seiring dengan implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Kanwil DJPb NTB dapat turut mengakselerasi implementasi pengarusutamaan gender pada setiap pelaksanaan kegiatan.A. Komitmen Pimpinan.Pengarusutamaan gender sudah digaungkan sejak tahun 2017. Hingga saat ini, kita selalu berusaha untuk terus memperbaiki implementasinya sehingga kondisi ideal pengarusutamaan gender dapat terwujud. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam mendukung implementasi PUG yang semakin baik dan berkelanjutan dibentuklah Tim Pengarusutamaan Gender di Kanwil DJPb NTB. Pembentukan Tim tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB nomor KEP-146/WPB.23/2025 tentang Penunjukan Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB. Susunan Tim sesuai dengan surat keputusan tersebut terdiri dari Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. Hal ini menunjukan adanya komitmen pimpinan dalam mendukung implementasi PUG di lingkup Kanwil DJPb NTB. Selain Pembentukan Tim, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB juga menunjuk salah satu pegawai sebagai Duta PUG melalui surat keputusan nomor KEP-145/WPB.23/2025 tentang Penunjukan Duta Pengarusutamaan Gender (Duta PUG) Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB. Adapun perbaikan terus menerus terhadap kualitas layanan dan sarana prasarana yang berbasis PUG juga menjadi perhatian pimpinan sebagai bentuk implementasi Pengarusutamaan Gender di Kanwil DJPb NTB.
2025 64B. Kebijakan Responsif Gender1. Kebijakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi DJPbKanwil DJPb NTB sendiri memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang perbendaharaan. Kepala Kanwil DJPb NTB telah menetapkan SOP (Standard Operating Procedure) pelayanan dasar maupun SOP atas inovasi pelayanan yang ada, seperti SOP Mandalika (Manajemen Antrian Daring Layanan Revisi Kanwil) dan SOP BUMI GORA (Bantuan Untuk Melayani dan Grup Online Revisi Anggaran) sebagai inovasi pelayanan yang responsif gender. Setiap pengakses akan diberi layanan dan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan gender maupun golongan tertentu.2. Kegiatan dan Sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi PUGImplementasi pengarusutamaan gender tidak cukup dengan menyediakan fasilitas saja. Akan tetapi, pemberian informasi dan edukasi perlu dikomunikasikan secara berkelanjutan. Ini dimaksudkan untuk menjaga semangat pelaksanaan pengarusutamaan gender dan melakukan internalisasi lebih dalam lagi kepada seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan dengan demikian dapat menumbuhkan semangat dan meningkatkan pemahaman terkait PUG itu sendiri. Adapun komunikasi, informasi dan pendidikan terkait PUG yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb NTB antara lain:a. Seluruh pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti Gugus Kendali Mutu dalam rangka internalisasi terkait Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dalam Rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan yang disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat turut menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang PUG baik kepada internal maupun eksternal melalui media sosial berupa postingan-postingan kegiatan atau informasi yang berhubungan dengan PUG.3. Sarana dan PrasaranaTidak hanya dari segi kebijakan, sarana dan prasarana juga harus dapat mengakomodasi pengarusutamaan gender. Dengan demikian, para pengguna layanan akan merasa terwadahi
2025 65dan nyaman baik dari pihak eksternal maupun internal pegawai sehingga dapat meningkatkan produktivitas kinerja. Kanwil DJPb NTB telah memastikan sarana prasarana tersebut terpenuhi, dapat dilihat dari daftar berikut:a. Ruang Laktasib. Ruang bermain dan edukasi anak pada ruang pelayananc. Toilet terpisah dan toilet difabeld. Ramp dan Ruang tunggu dan pelayanan prioritas
2025 66e. Parkir khusus difabel/lansia/Wanita hamil4. Kegiatan Pendukung LainnyaTidak hanya mengakomodasi pihak penerima layanan dengan kebijakan ke luar, Kanwil DJPb NTB juga mengambil beberapa kebijakan internal yang dapat mewadahi keperluan pegawai sejalan dengan implementasi pengarusutamaan gender. Beberapa kebijakan tersebut seperti:a. Pemberian izin cuti melahirkan bagi pegawai perempuan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE15/MK.1/2018 tentang Pelaksanaan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu cuti melahirkan bagi anak pertama dan kedua diberikan maksimal 3(tiga) bulan.b. Pemberian izin cuti alasan penting untuk mendampingi istri melahirkan bagi pegawai laki-laki yang istrinya sedang atau pasca melahirkan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2018 tentang Pelaksanaan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.C. Kelembagaan PUG.Keanggotaan Tim Pokja di Kanwil DJPb NTB terdiri dari Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan pegawai dari masing-masing Bagian/Bidang. Penetapan tim PUG tersebut dituangkan dalam surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB nomor KEP146/WPB.23/2025 tentang Penunjukan Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB. Tidak hanya itu, Kepala Kanwil DJPb NTB juga menunjuk salah seorang pegawai sebagai Duta PUG melalui surat keputusan nomor KEP-145/WPB.23/2025 tentang Penunjukan Duta Pengarusutamaan Gender (Duta PUG) Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB. Ini berarti seluruh pejabat di Kanwil DJPb NTB mendukung implementasi PUG. Adapun tugas dari Tim PUG ini sebagai berikut:
2025 671. Mengoordinasikan dan memfasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemahaman pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat/pegawai. 2. Melakukan evaluasi kebijakan menggunakan alat analisis PUG dalam kaitannya dengan pengarusutamaan gender.3. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, memberikan masukan atas kebijakan yang dihasilkan kepada pembuat kebijakan.4. Memfasilitasi materi/bahan/narasumber dalam rangka sosialisasi PUG sesuai tugas dan fungsi unit.5. Mengkompilasi Laporan Pengarusutamaan Gender dari Kantor Vertikal di lingkup Kanwil DJPb NTB.D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran.Pelaksanaan pengarusutamaan gender tidak luput dari pengelolaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Dengan mengetahui sumber daya manusia yang tersedia, kita bisa lebih tepat mengidentifikasi kebutuhan internal pegawai. Tidak hanya itu, kita juga lebih memahami hal-hal yang dimiliki pegawai untuk dapat memberikan pelayanan berlandaskan pengarusutamaan gender kepada seluruh pemangku kepentingan. Proporsi sumber daya manusia yang dimiliki Kanwil DJPb NTB sebagai berikut:a. Berdasarkan unit/levelJabatan Laki-laki PerempuanEselon II - 1Eselon III 4 1Eselon IV 17 -Fungsional Pelaksana/Terampil 1 1Pelaksana 11 13Jumlah 33 16b. Berdasarkan Pendidikan Pendidikan Laki-laki PerempuanSekolah Menengah Pertama - -Sekolah Menengah Atas 2 -Diploma I (PKN STAN) 5 1Diploma III (PKN STAN) 2 7Strata I/ Sarjana 16 6Strata II/ Magister 8 2Jumlah 33 16Sementara itu, sumber daya anggaran juga tidak kalah pentingnya dalam implementasi PUG. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa pemenuhan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan
2025 68perlu diakomodasi sebagaimana dalam pengarusutamaan gender. Hal ini tentu membutuhkan biaya sehingga perlu disediakan suatu anggaran. Akan tetapi, anggaran responsif gender tidak selalu dipisahkan tersendiri. Anggaran tersebut dapat melekat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender di dalamnya. Untuk di Kanwil DJPb sendiri, terdapat anggaran untuk kehumasan. Dalam mengadakan kegiatan ataupun memuat suatu informasi kaitannya dengan masyarakat, Kanwil DJPb NTB selalu mempertimbangkan konsep pengarusutamaan gender dalam pelaksanaannya. Namun demikian, anggaran tersebut adalah anggaran yang dianggap sebagai fokus utama pelaksanaan penyebarluasan implementasi pengarusutamaan gender khususnya kepada masyarakat. Di luar dari anggaran tersebut, konsep pengarusutamaan gender tentu tetap diperhatikan dan konsep tersebut melekat pada setiap pelaksanaan anggaran.E. Alat Analisis Gender.1. Analisis Kebijakan Responsif GenderDalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender diperlukan analisis terhadap data terpilah yang telah dikumpulkan. Terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan, salah satunya yaitu Gender Analysis Pathways (GAP). Dengan menggunakan GAP, perencana kebijakan/program/kegiatan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender, serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender.2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun setelah dilakukan analisis kebijakan responsif gender. KAK disusun untuk memberikan panduan bagi pelaksana kegiatan.3. Menyusun Pernyataan Anggaran GenderPernyataan Anggaran Gender atau Gender Budget Statement adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.F. Partisipasi MasyarakatImplementasi pengarusutamaan gender tentu saja tidak cukup hanya di internal Kanwil DJPb NTB. Untuk dapat mencapai tujuan dari pengarusutamaan gender, diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, pemangku kepentingan Kanwil DJPb NTB juga
2025 69merupakan bagian dari masyarakat. Salah satu bagian masyarakat yang sering berinteraksi dengan Kanwil DJPb NTB ialah satuan kerja mitra Kanwil DJPb NTB. Satuan Kerja turut berpartisipasi dalam implementasi PUG melalui inovasi pelayanan yang ada di Kanwil DJPb NTB.III. CAPAIAN LAINNYA a) Menyelenggarakan kegiatan Treasury Goes To CampusKegiatan ini bertujuan untuk mempublikasikan tugas dan fungsi serta peran Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam pengelolaan APBN kepada para civitas akademika. Selain itu para civitas akademika diharapkan dapat memperoleh informasi tentang arah kebijakan, peran dan fungsi APBN secara nasional maupun regional NTB. Kegiatan ini menjadi agenda rutin Kanwil DJPb ProvinsiNTB setiap tahun dalam mengimplementasikan program “Perbendaharaan Menyapa” dalam rangkaian kegiatan Hari Bhakti Perbendaharaan ke 21 tahun 2025;b) Menyelenggarakan pelatihan dan Bazar UMKMSalah satu Program UMKM Kemenkeu Satu Tahun 2025, yaitu melakukan kegiatan pendampingan UMKM berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian Provinsi NTB berupa Pelatihan Sertifikasi Halal dan Perpajakan bagi UMKM yang dilaksanakan bertempat di Aula Tambora, Kanwil DJPb Provinsi NTB.Sedangkan pelaksanaan Bazar HORI Ke-79 dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2025. Bazaar UMKM kali ini diikuti oleh 45 UMKM binaanKemenkeu Satu NTB yang menampilkan berbagai produk kuliner, kerajinan/kriya, flora, fashion, dan perhiasan Mutiara;
2025 70c) Menyelenggarakan kegiatan Capacity Building dan Service ExcellentKegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan (skills), sikap (attitude) dan perilaku (behavior) para Pejabat/Pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi NTB agar lebih efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran/target kinerja organisasi. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun team work yang solid dan dinamis pada Kanwil DJPb Provinsi NTB;d) Penetapan Pegawai BerprestasiKegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para Pejabat/Pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi NTB yang memiliki kinerja terbaik serta dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada seluruh Pejabat/Pegawailainnya agar terpacu untuk bisa memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan setiap triwulan melalui pengisian form penilaian secara online yang dilakukan oleh seluruh Pejabat/Pegawai. Pemberian penghargaan berupa piagam diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah dengan harapan agar pegawai yang terpilih terus mempertahankan dan memberikan kinerja terbaik;e) Pelaksanaan kegiatan kolaborasi dalam rangka Kemenkeu SatuBeberapa kegiatan diinisiasi oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan semangat Kemenkeu Satu - Kemenkeu Tepercaya melalui kolaborasi antar unit vertikal eselon I Kemenkeu lainnya di wilayah NTB. Kegiatan seperti konferensi pers bersama, bakti sosial, pasar murah, kegiatan donor darah dan ruang kolaborasi.
2025 71Donor darah, bakti sosial dan pasar murahf) Publikasi dan edukasi atas kinerja APBN dan implementasi kebijakan fiskal di daerahPublikasi dan edukasi atas peran Kanwil DJPb di daerah dan penyebarluasan informasi tentang kinerja APBN serta implementasi kebijakan fiskal secara rutin dilaksanakan antara lain melalui One on One Meeting dengan Kepala Daerah, talkshow kinerja APBN di TVRI/RRI NTB, pemasangan baliho realisasi APBN. One on one Meeting Talkshow Kinerja APBN di TVRI/RRI NTB dan Pers Confference
2025 72BAB IV PENUTUPA. PENUTUPB. LAMPIRAN
2025 73BAB IV PENUTUPLaporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi NTB disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi NTB selama tahun anggaran 2025. Hal ini sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan Perjanjian Kinerja dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi NTB tahun 2025 telah tercapai melebihi target/ekspektasi yang telah ditetapkan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard (Bsc) mencapai 119,60. Kinerja Lainnya berupa inovasi/manajemen layanan dan prestasi/penghargaan yang membanggakan berhasil diraih baik yang berasal dari internal maupun eksternal DJPb. Keberhasilan tersebut tidak membuat jajaran Kanwil DJPb Provinsi NTB berpuas diri. Seluruh Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb Provinsi NTB senantiasa melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement) untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.Dalam hal pengelolaan anggaran, pagu DIPA sebesar Rp 3,04 miliar, telah terserap sebesar 99,74% atau sebesar Rp3,03- miliar. Kualitas pengelolaan anggaran tidak hanya direfleksikan dengan tingginya angka penyerapan anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi NTB, namun tetap memperhatikan ketercapaian keluaran/output, konsistensi dengan perencanaan, dan upaya efisiensi anggaran.Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada Pimpinan dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan.Dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan jargon DJPb “Handal”, Kanwil DJPb Provinsi NTB berkomitmen untuk terus berbenah diri dalam menjawab tantangandi masa mendatang seperti penguatan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE),implementasi Shadow Organization dan upaya peningkatan pelayanan kepada stakeholder.
2025 74LAMPIRAN1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;4. Matriks Cascading Tahun 2025;5. Formulir Pengukuran Kinerja Unit Tahun 2025;6. Laporan Capaian Kinerja Triwulanan;7. Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja;8. Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi;9. Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi;10. Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025;11. Checklist Kelengkapan Narasi IKU
Perjanjian Kine
Direktorat Jenderal Perbendaharaanerja Tahun 20251
Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakandigital signature pada tanggal 3 Februari 2025PERJANJIAN KINERJANOMOR: PK-31/PB/2025KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKEMENTERIAN KEUANGANTAHUN 2025VisiMenjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangkamendukung visi Kementerian Keuangan \"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untukMewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan
Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakandigital signature pada tanggal 3 Februari 2025PERJANJIAN KINERJATAHUN 2025KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKEMENTERIAN KEUANGANNo. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target1 Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb3(skala 4)4(skala 5)2 Dukungan manajemen yang efektif2a-CP Indeks efektivitas implementasi Kemenkeu Kewilayahan2b-N Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb4(skala 5)4(skala 5)3 Pelaksanaan anggaran yang optimal3a-N Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN3b-N Indeks kualitas operasional Treasury4(skala 5)4.1(skala 5)4 Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien4a-N Persentase akurasi perencanaan kas 82%5 Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel5a-N Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah4(skala 5)6 Pencapaian tugas khusus yangefektif6a-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program6b-N Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU/BLUD dan UMKM4(skala 5)4(skala 5)7 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif7a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi7b-N Nilai implementasi Learning Organization7c-N Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal100%90808 Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas8a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan8c-N Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPb100100%80Program/Kegiatan 2025 AnggaranProgram:
Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakandigital signature pada tanggal 3 Februari 2025Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan RisikoKegiatanRp650,859,0001. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp238,546,0002. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp355,833,0003. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara Rp5,188,0004. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Rp44,932,0005. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Rp6,360,000Program:Program Dukungan ManajemenKegiatanRp3,105,364,0001. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp2,450,688,0002. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Rp41,800,0003. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp605,214,0004. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp7,662,000Direktur Jenderal PerbendaharaanDitandatangani Secara ElektronikAstera Primanto BhaktiKota Mataram, 3 Februari 2025Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara BaratDitandatangani Secara ElektronikRatih Hapsari Kusumawardani
RINCIAN TARGET KINERJAKEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKEMENTERIAN KEUANGANTAHUN 2025KodeSS/IKU SS / IKUTargetQ1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y1 Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel1a-CP Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L3 3 3 3 3 3 3(skala 4)1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb4 4 4 4 4 4 4(skala 5)2 Dukungan manajemen yang efektif2a-CP Indeks efektivitas implementasi Kemenkeu Kewilayahan4 4 4 4 4 4 4(skala 5)2b-N Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb4 4 4 4 4 4 4(skala 5)3 Pelaksanaan anggaran yang optimal3a-N Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN4 4 4 4 4 4 4(skala 5)3b-N Indeks kualitas operasional Treasury4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1(skala 5)4 Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien4a-N Persentase akurasi perencanaan kas82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%5 Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel5a-N Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah4 4 4 4 4 4 4(skala 5)6 Pencapaian tugas khusus yang efektif6a-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program4 4 4 4 4 4 4(skala 5)6b-N Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU/BLUD dan UMKM4 4 4 4 4 4 4(skala 5)7 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif7a-N Tingkat kualitas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KodeSS/IKU SS / IKUTargetQ1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Ypengelolaan kinerja organisasi7b-N Nilai implementasi LearningOrganization30 50 50 70 70 90 907c-N Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal80 80 80 80 80 80 808 Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas8a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb100 100 100 100 100 100 1008b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%8c-N Nilai Kinerja TIK Kanwil DJPb80 80 80 80 80 80 80Kota Mataram, 3 Februari 2025Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara BaratDitandatangani Secara ElektronikRatih Hapsari Kusumawardani
Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik mINISIATIF SKEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEDIREKTORAT JENDERAKEMENTERIANTAHUNNo. SS/IKU Inisiatif Strategis Output/OutcomeWaktu1 Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabelNilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTBMengukur dan meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran K/L lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB Januari - Desembe
menggunakan digital signature pada tanggal 3 Februari 2025STRATEGISERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATAL PERBENDAHARAANN KEUANGANN 2025Trajectory PeriodePelaksanaanPenanggungJawab Biaya (Rp)u Kegiatan Output erBimbingan TeknisPengelola Keuangan BLU, Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Monitoring dan Evaluasi PNBP, Pelaksanaan Spending Review,Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, dan Koordinasi dengan 10 Satker Berpagu paling besarTercapainya nilai indikator IKPA sesuai/melebihi target yang ditetapkanQ1-Q4 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat121,035,000
Kepala
Kota Mataram, 3 Februari 2025a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara BaratDitandatangani Secara ElektronikRatih Hapsari Kusumawardani
Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secardigital signature pada tanggal 3 Februari 2025SASARAN KIPENDEKATAN HASBAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN KEUANGAN PERIPEGAWAI YANG DINILAI NAMA Ratih Hapsari Kusumawardani NNIP 19710118 199703 2 001 NPANGKAT/GOL RUANGPembina Utama Muda (IV/c) PGJABATAN Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara BaratJUNIT KERJA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa TenggaraBaratUNO RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJ(1) (2) (3) A. UTAMA1 Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabelIndeks Kualitas Nilai IKPAIndeks Kualitas LK Kuasa Kanwil DJPb2 Dukungan manajemen yang efektifIndeks efektivitas implemeKewilayahanIndeks kepuasan stakeholdlayanan Kanwil DJPb3 Pelaksanaan anggaran yang optimalIndeks kinerja penyaluranDaerah pada KPPNIndeks kualitas operasiona
ra elektronik menggunakanINERJA PEGAWAISIL KERJA KUANTITATIF DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRIIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025PEJABAT PENILAI KINERJANAMA Astera Primanto BhaktiNIP 19680120 199201 1 003PANGKAT/GOL RUANGPembina Utama (IV/e)JABATAN Direktur Jenderal PerbendaharaanUNIT KERJA Direktorat Jenderal PerbendaharaanJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF(4) (5)A K/L BUN tingkat 3 (skala 4)4 (skala 5)Penerima LayananPenerima Layananentasi Kemenkeu der terhadap 4 (skala 5)4 (skala 5)Penerima LayananPenerima Layanann Dana Transfer ke al Treasury4 (skala 5)4.1 (skala 5)Proses BisnisProses Bisnis
Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secardigital signature pada tanggal 3 Februari 20254 Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisienPersentase akurasi perenca5 Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabelIndeks Kualitas Laporan GFinance Statistic (GFS) ting6 Pencapaian tugas khusus yang efektifIndeks kualitas pelaksanaamonitoring pinjaman dan Indeks Kualitas PenugasanBLU/BLUD dan UMKM7 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektifTingkat kualitas pengelolaorganisasiNilai implementasi LearniNilai Evaluasi PelaksanaanInternal8 Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitasIndeks kualitas pengelolaaKanwil DJPbPersentase Kualitas PengePengadaanNilai Kinerja TIK Kanwil DB. TAMBAHANPERILAKU KERJA1 Berorientasi pelayanan- Memahami dan memenuhi kebutuhanmasyarakatEkspe
ra elektronik menggunakananaan kas 82% Proses BisnisGovernment gkat wilayah4 (skala 5) Proses Bisnisan pembinaan dan kredit programn terkait 4 (skala 5)4 (skala 5)Proses BisnisProses Bisnisaan kinerja ing Organizationn Tugas Kepatuhan100%9080Penguatan Internalatau AnggaranPenguatan Internalatau AnggaranPenguatan Internalatau Anggaranan keuangan elolaan BMN dan DJPb100100%80Penguatan Internalatau AnggaranPenguatan Internalatau AnggaranPenguatan Internalatau Anggaranektasi Khusus Pimpinan: