LAKIN 2025

© 2023 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan CapTriwulan IV Kantor Wilayah DirekProvinsi Nusa

paian Kinerja Tahun 2025ktorat Perbendaharaan a Tenggara Barat

Summary Kinerja dan RisKemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi NTB tahun 2025, memiliki 8 Sasaradan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian:• 3 (tiga) IKU Cascading Peta• 13 (dua belas) IKU Non Cascading• Sampai dengan triwulan IV 2025, terdapat 16 (enam belas) IKU yang capaian dan mencapai target maupun melebihi target.• NKO Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 119,60 lebih tinggi dibandingk2024 sebesar 117,27.Terdapat 3 (tiga) IKU Kemenkeu-Wide-One yang akan menjadi tanggung jawProvinsi NTB, yaitu:Pada tahun 2025, terdapat 17 (tujuh belas) risk events yang telah ditetapkaRisiko UPR Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025, dengan rperlu dimitigasi dan 3 Risiko tidak perlu dimitigasi. Sampai dengan trterdapat risiko yang masih pada levelsedang dan tinggi.• Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L• Indeks Efektivitas Implementasi Kebijakan Kemenkeu Kewilayahan• Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Kanwil DJPb

siko Kanwil DJPb Prov. NTB2an Strategis (SS) telah memilikikan NKO tahunStakeholder (30%)Learning & Growth (25%)Customer (20%)Internal Process (25%)120120119,93118,49119,60wab Kanwil DJPbNKOan pada Piagamrincian 14 Risikoriwulan I 2025,Tren Nilai Kinerja Organisasi108,96 111,38 113,11117,27 119,6100105110115120125Q42021Q42022Q42023Q42024Q42025

No Nama IKUQ1 Target Realisasi 1 Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L 3 4 2Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat KanwilDJPb 4 5 3Indeks efektivitas implementasi kebijakanKemenkeu kewilayahan 4 5 4Indeks kepuasan stakeholder terhadaplayanan Kanwil DJPb 4 4.95 5Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer keDaerah pada KPPN 4 5 6 Indeks kualitas operasional Treasury 4,1 4,97 7 Persentase akurasi perencanaan kas 82 96,12 8Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah 4 5 9Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program 4 5

Q2 Q3 Q4Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi3 3,50 3 3,50 3 3,754 5 4 5 4 54 5 4 5 4 54 4,75 4 5 4 54 5 4 5 4 54,1 4,97 4,1 4,97 4,1 4,9782 97,33 82 97,90 82 98,174 5 4 5 4 54 5 4 5 4 5

No Nama IKUQ1 Target Realisasi 10 Indeks Kualitas Penugasan terkait BLU/BLUD dan UMKM 4 5 11 Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 100 105 12 Nilai implementasi Learning Organization 30 59,41 13 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 80 97,85 14 Indeks kualitas pengelolaan keuanganKanwil DJPb 100 120 15 Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100 100 16 Nilai Kinerja TIK Kantor Vertikal 80 100

Q2 Q3 Q4Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi4 5 4 5 4 4,98100 105,34 100 113,95 100 110,9250 78,83 70 82,05 90 109,1580 99,89 80 98,29 80 99,16100 120 100 120 100 120100 120 100 120 100 12080 100 80 100 80 100

Surat KeputusanKinerja Tahun 20

Direktorat Jenderal Perbendaharaann Struktur Manajemen 0261

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATKEPUTUSANKEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR : KEP- 23 /WPB.23/2025 TENTANGSTRUKTUR MANAJEMEN KINERJADI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN 2025KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, setiap Unit Pemilik Kerja (UPK) di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki Struktur Manajemen Kinerja untuk mendukung pelaksanaan manajemen kinerja;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

-2- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.PERTAMA : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalamLampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas dan bertanggung jawab dalam Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.KEDUA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:1. Manajer Kinerja;2. Submanajer Kinerja;3. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO)-Two;4. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) -Two;5. Administrator Kinerja Organisasi (AKO)-Two dan Administrator Kinerja Organisasi (AKO)-Three;6. Administrator Kinerja Pegawai (AKP)-Two dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)-Three;7. Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)-Two dan Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)- Three;8. Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)-Two dan Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)- Three;9. Liaison Officers (LO) Kinerja Bagian Umum;10. Liaison Officers (LO) Kinerja Bidang PPA I;11. Liaison Officers (LO) Kinerja Bidang PPA II;12. Liaison Officers (LO) Kinerja Bidang PAPK;13. Liaison Officers (LO) Kinerja Bidang SKKI;14. Liaison Officers (LO) Kinerja Subbagian Umum;15. Liaison Officers (LO) Kinerja Seksi PDMS;16. Liaison Officers (LO) Kinerja Seksi Bank; dan17. Liaison Officers (LO) Kinerja Seksi VeraKI.KETIGA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor

-3- 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disampaikan kepada:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat DJPb;3. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPb4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di Mataram, Pada tanggal, 31 Januari 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Ditandatangani secara elektronikRatih Hapsari Kusumawardani

-4-LAMPIRANKEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR KEP-23/WPB.23/2025 TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025STRUKTUR MANAJEMEN KINERJADI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025NO NAMA/NIP PANGKAT/ GOL. JABATANUPK-Two: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa TenggaraBarat1. Ratih Hapsari Kusumawardani / 197101181997032001 Pembina Utama Muda (IV/c)Kepala Kantor Wilayah Manajer Kinerja2. Sukirno/ 197308111993031001 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bagian Umum Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPKTwo dan Koordinator Kinerja Pegawai (KKP)UPK-Two3. Candra Kirana Kupang / 198206012009011010Penata Tk. I (III/d)Kepala Subbagian PenilaianKinerjaAdministrator Kinerja Organisasi (AKO) UPKTwo4. Muhammad LuthfiyKurniawan Harsono / 198202062004121001 Penata (III/c)KepalaSubbagian KepegawaianAdministrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two5. Harpananda Eka Sarwadhamana / 198404282006021006 Penata (III/c)Kepala Seksi PPA I-BLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Bidang PPA I6. Tri Rusdiyanto / 197312241995111001Penata Tk. I (III/d)Kepala Seksi PPA II-CLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja BidangPPA II7. Faruq Al Amin / 198006152000121001 Penata (III/c)Kepala Seksi PSAPDLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja BidangPAPK8. Bima Suryaprana Harja/ 198904182014021008 Penata (III/c)Kepala Seksi STALiaison Officer (LO)Pengelola Kinerja Bidang SKKI9. Maryanto/ 198310082003121003 Penata Muda Tk. I (III/b)Pelaksana SubbagianKeuangan Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)UPK-Two10. LL Hardiman Dasafri / 198601112006021004Penata Muda (III/a)PelaksanaSubbagian KepegawaianPendukung AdministratorKinerja Pegawai (PAKP) UPK-Two11. Luh Candra Hita Mahayu/ 199912282022012001 Pengatur (II/c)Pelaksana PPA I-APendukung Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Bidang PPA I

-5-NO NAMA/NIPPANGKAT/ GOL. JABATAN12. Putri Permatasila/ 198807122014022002 Penata (III/c) Pelaksana Seksi PPA II-CPendukung Liaison Officer(LO) Pengelola Kinerja Bidang PPA II13. Mia Sukmadewi / 199910282021012001 Pengatur (II/c)Pelaksana ASPLKPendukung Liaison Officer(LO) Pengelola Kinerja Bidang PAPK14. Moh Almuwafiqi Imaduddin / 200011092023021001 Pengatur (II/c)Pelaksana Kepatuhan InternalPendukung Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Bidang SKKIUPK-Three: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram1 Eko Wahyu Budi Utomo / 197305041998031001Pembina Tingkat I (IV/b)Kepala KPPN Submanajer Kinerja2 Arib Setiawan / 198603012006021004 Penata (III/c)Kepala Subbagian UmumAdministrator Kinerja Organisasi (AKO) UPKThree dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)UPK-Three3Saoki Apriandi / 199204232013101001 Pengatur (II/c)Pelaksana Subbagian UmumPendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO) UPK- Three dan Liaison Officer (LO) PengelolaKinerja Subbagian Umum4Mada Maharani/ 200003282019122003 Pengatur Muda Tk. I (II/b) PelaksanaSubbagian UmumPendukung AdministratorKinerja Pegawai (PAKP) UPK- Three5 Akhmad Wildan Kamal / 200101152023021001 Pengatur (II/c) Pelaksana Seksi Pencairan DanaLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Pencairan Dana6Vanissa Syafina Maulidya Fitri/ 199906262019122003 Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pelaksana Seksi Manajemen Satker danKepatuhan InternalLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal7Nila Anggraini/ 199906182021012002 Pengatur (II/c) Pelaksana Seksi BankLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Bank8 Wara Al Hudzaifah / 199908122022012001 Pengatur (II/c)Pelaksana Seksi Verifikasi danAkuntansiLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja SeksiVerifikasi dan AkuntansiUPK-Three: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selong1 Gatot Setio Harijono / 19670914 198901 1 001Pembina Tk. I (IV/b) Kepala KPPN Submanajer Kinerja 2 Victor Saragi Sidabalok / 19801012 200012 1 003 Penata (III/ c) Kepala SubbagianUmumAdministrator Kinerja Organisasi (AKO) UPKThree dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)UPK- Three 3 Masnaini Andriana / 20000719 201912 2 001 Pengatur MudaTk. I (II/b) Pelaksana Subbagian UmumPendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)UPK- Three

-6-NO NAMA/NIP PANGKAT/ GOL. JABATAN4 Agusfian Hadi / 19920831 201411 1 001 Penata Muda (III/a)Pelaksana Subbagian UmumPendukung AdministratorKinerja Pegawai (PAKP) UPK- Three 5 Salsabila Rahmadhani / 19981231 202101 2 002 Pengatur (II/c) Pelaksana SeksiPDMSLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja SeksiPDMS 6 I Gede Edy Sulasta Dwi Nusa Putra /20001019 201912 1 002Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pelaksana SeksiBankLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja SeksiBank 7 Bening Cahyaningtyas / 19980902 202101 2 002 Pengatur (II/c) Pelaksana SeksiVeraKILiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja SeksiVeraKI UPK-Three: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar1 Aziz Muthohar / 197605112002121002Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Kantor Sub Manajer Kinerja2 Lilik Muzayyin Ahillah / 198911152012101002 Penata Muda Tk. I (III/b)Kepala Subbagian UmumAdministrator Kinerja Organisasi (AKO)-Three dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)-Three3 Kukuh Prasetyo Widekso/ 199207302014111001 Penata Muda (III/a) Pelaksana Subbagian UmumPendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)-Three dan Pendukung Administrator KinerjaPegawai (PAKP)-Three4 Siti Fatimatus Zahroh 199910062019121002 Pengatur (II/c) Pelaksana Seksi PDMSLiaison Officers (LO) KinerjaSeksi PDMS5 As'ad Zaenul Arham 199909272021011001 Pengatur (II/c) Pelaksana Seksi BankLiaison Officers (LO) KinerjaSeksi Bank6 Riandita Rizky Setyawati 199909062021012002 Pengatur (II/c) Pelaksana Seksi VeraKiLiaison Officers (LO) KinerjaSeksi VeraKiUPK-Three: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima1 Ahmad Yusuf/ 197102101992011001Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Kantor Submanajer Kinerja2 Ratna Susilawati/ 198105302000122002 Penata (III/c) Kepala Subbagian UmumAdministrator Kinerja Organisasi (AKO) dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)3 Tirta Septia Maharani/ 200009192022012001 Pengatur (II/c) Pelaksana Subbagian UmumPendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)dan Liaison Officers (LO) Subbagian Umum4 Kadek Indira Kori/ 199905032019122002Pengatur Muda Tk. I (II/b)Pelaksana SubbagianUmumPendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)

-7-NO NAMA/NIP PANGKAT/ GOL. JABATAN5Nirmala NandaPermatasari/ 200007312022012003Pengatur (II/c) Pelaksana Seksi PDMSLiaison Officers (LO) Seksi PDMS6 Agung Hari Utomo/ 200004202019121004 Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pelaksana SeksiBankLiaison Officers (LO) KinerjaSeksi Bank7 Arvionila Lintang Sukmaningtiyasjati/ 200010292022012001 Pengatur (II/c) Pelaksana SeksiVeraKiLiaison Officers (LO) KinerjaSeksi VeraKiKEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Ditandatangani secara elektronikRatih Hapsari Kusumawardani

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATKEPUTUSANKEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR : KEP-119/WPB.23/2025TENTANGPERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR KEP-23/WPB.23/2025 TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, setiap Unit Pemilik Kerja (UPK) di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki Struktur Manajemen Kinerja untuk mendukung pelaksanaan manajemen kinerja;b. bahwa terdapat mutasi dan pengangkatan pegawai, perlu melakukan perubahan Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor KEP23/WPB.23/2025 Tentang Struktur Manajemen Kinerja DiLingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

-2-(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR KEP-23/WPB.23/2025 TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalamLampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas dan bertanggung jawab dalam Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.KEDUA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:1. Manajer Kinerja;2. Submanajer Kinerja;3. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO)-Two;4. Koordinator Kinerja Pegawai(KKP)-Two;5. Administrator Kinerja Organisasi(AKO)-Two dan Administrator Kinerja Organisasi (AKO)-Three;6. Administrator Kinerja Pegawai(AKP)-Two dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)-Three;7. Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)-Twodan Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)-Three;8. Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)-Twodan Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)-Three;9. Liaison Officers(LO) Kinerja Bagian Umum;10. Liaison Officers(LO) Kinerja Bidang PPA I;11. Liaison Officers(LO) Kinerja Bidang PPA II;12. Liaison Officers(LO) Kinerja Bidang PAPK;13. Liaison Officers(LO) Kinerja Bidang SKKI;14. Liaison Officers(LO) Kinerja Subbagian Umum;15. Liaison Officers(LO) Kinerja Seksi PDMS;16. Liaison Officers(LO) Kinerja Seksi Bank; dan17. Liaison Officers(LO) Kinerja Seksi VeraKI.KETIGA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-3-KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ProvinsiNusaTenggara Baratini berlaku sejak tanggal ditetapkan.Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disampaikan kepada:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat DJPb;3. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPb4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di Mataram,Pada tanggal, 12 Agustus 2025KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Ditandatangani secara elektronikRATIH HAPSARI KUSUMAWARDANI

-4-LAMPIRANKEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR KEP119/WPB.23/2025 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR KEP23/WPB.23/2025 TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSINUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025STRUKTUR MANAJEMEN KINERJADI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSINUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025NO NAMA/NIP PANGKAT/ GOL. JABATANUPK-Two: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa TenggaraBarat1. Ratih Hapsari Kusumawardani /197101181997032001Pembina Utama Muda (IV/c)Kepala Kantor Wilayah Manajer Kinerja2. Sukirno/197308111993031001Pembina Tk. I (IV/b)Kepala BagianUmumKoordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK- Twodan Koordinator KinerjaPegawai(KKP) UPK-Two3. Candra Kirana Kupang / 198206012009011010Penata Tk. I (III/d)Kepala Subbagian Penilaian KinerjaAdministrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK- Two4. Arka Wirawan / 198509262007101001 Penata (III/c) Kepala Subbagian KepegawaianAdministrator Kinerja Pegawai(AKP) UPK-Two5.Harpananda Eka Sarwadhamana / 198404282006021006Penata (III/c) Kepala Seksi PPA I-BLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Bidang PPA I6. Tri Rusdiyanto / 197312241995111001Penata Tk. I (III/d)Kepala Seksi PPA II-CLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja BidangPPA II7. Faruq Al Amin / 198006152000121001 Penata (III/c) Kepala Seksi PSAPDLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja BidangPAPK8. Bima Suryaprana Harja/198904182014021008 Penata (III/c) Kepala Seksi STALiaison Officer (LO)Pengelola Kinerja Bidang SKKI9. Maryanto/198310082003121003Penata Muda Tk. I (III/b)Pelaksana SubbagianKeuanganPendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)UPK-Two10. LL Hardiman Dasafri / 198601112006021004Penata Muda (III/a)PelaksanaSubbagian KepegawaianPendukung AdministratorKinerja Pegawai (PAKP) UPKTwo11. Luh Candra Hita Mahayu/199912282022012001 Pengatur (II/c) Pelaksana PPA I-APendukung Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Bidang PPA I

-5-NO NAMA/NIPPANGKAT/ GOL. JABATAN12. Mia Sukmadewi /199910282021012001 Pengatur (II/c)Pelaksana Seksi PPA II-CPendukung Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Bidang PPA II13. Prafitri Karuniasih/ 198008082001122001 Penata (III/c) Pelaksana PSAPDPendukung Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Bidang PAPK14.Moh Almuwafiqi Imaduddin / 200011092023021001Pengatur (II/c)Pelaksana Kepatuhan InternalPendukung Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Bidang SKKIUPK-Three: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram1Choirul Anam / 197011171990121001Pembina Tingkat I(IV/b)Kepala KPPN Submanajer Kinerja2Bambang Wisnugroho / 197701241999031001Penata TK I(III/d)Kepala Subbagian UmumAdministrator Kinerja Organisasi (AKO) UPKThree dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPKThree3Saoki Apriandi /199204232013101001 Pengatur (II/c) Pelaksana Subbagian UmumPendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO) UPK- Three dan Liaison Officer (LO) PengelolaKinerja Subbagian Umum4Mada Maharani/200003282019122003Pengatur Muda Tk. I (II/b)PelaksanaSubbagian UmumPendukung AdministratorKinerja Pegawai (PAKP) UPK- Three5Akhmad Wildan Kamal / 200101152023021001Pengatur(II/c)Pelaksana Seksi Pencairan DanaLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Pencairan Dana6Iren Syatifa/200001222019122001Pengatur Muda Tk. I (II/b)Pelaksana Seksi Manajemen Satker danKepatuhan InternalLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal7Muhammad Ichwan Alfar /199809042021011002 Pengatur (II/c) Pelaksana Seksi BankLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Bank8Wara Al Hudzaifah / 199908122022012001Pengatur(II/c)Pelaksana Seksi Verifikasi danAkuntansiLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja SeksiVerifikasi dan AkuntansiUPK-Three: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selong1Gatot Setio Harijono /19670914 198901 1 001Pembina Tk. I(IV/b) Kepala KPPN Submanajer Kinerja2Tri Saptoweni / 197210111994032004Penata Tk. I(III/ d)Kepala SubbagianUmumAdministrator Kinerja Organisasi (AKO) UPKThree dan Administrator Kinerja Pegawai(AKP)UPK- Three3Salsabila Rahmadhani / 199812312021012002Pengatur Tk. I(II/d)Pelaksana Subbagian UmumPendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)UPK- Three

-6-NO NAMA/NIP PANGKAT/ GOL. JABATAN4Deny Septa Yoedha / 198309132003121003Penata MudaTk. I (III/b)Pelaksana Subbagian UmumPendukung AdministratorKinerja Pegawai (PAKP) UPKThree5Nastitya Fionny Briliyanti / 200002162021012001Pengatur Tk. I(II/d)Pelaksana SeksiPDMSLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja SeksiPDMS6Mukhamad Nofan Yusril Aditya /199911252021011002Pengatur Tk. I(II/d)Pelaksana SeksiBankLiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Bank7Bening Cahyaningtyas / 19980902 202101 2 002 Pengatur (II/c) Pelaksana SeksiVeraKILiaison Officer (LO) Pengelola Kinerja SeksiVeraKIUPK-Three: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar1Budy Prastowo / 198308172004121002Pembina Tingkat I(IV/b) Kepala Kantor Sub Manajer Kinerja2Lilik Muzayyin Ahillah / 198911152012101002 Penata (III/c)Kepala Subbagian UmumAdministrator Kinerja Organisasi (AKO)-Three dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)-Three3Slamet Raharjo/198301042003121003Penata MudaTk. I (III/b)Pelaksana Subbagian UmumPendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)-Three dan Pendukung Administrator KinerjaPegawai (PAKP)-Three4Fina Martiningsih/199203272014112003Penata Muda (III/a)Pelaksana SeksiPDMSLiaison Officers (LO) KinerjaSeksi PDMS5As'ad Zaenul Arham/199909272021011001Pengatur Tk. I(II/d)Pelaksana SeksiBankLiaison Officers (LO) KinerjaSeksi Bank6Dwi Lestari/199904282021012002Pengatur Tk. I (II/d)Pelaksana SeksiVeraKiLiaison Officers(LO) KinerjaSeksi VeraKiUPK-Three: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima1Ahmad Yusuf/ 197102101992011001PembinaTingkat I(IV/b) Kepala Kantor Submanajer Kinerja2Bambang Suharto/ 198909182010121001Penata Muda Tk.I (III/b)Kepala Subbagian UmumAdministrator Kinerja Organisasi (AKO) dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)3Masnaini Andriana/200007192019122001Pengatur Muda Tk. I (II/b)Pelaksana Subbagian UmumPendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)dan PendukungAdministrator Kinerja Pegawai (PAKP)4Prana Zaki Fauzan/ 199903312021011003Pengatur Tk. I (II/d)Pelaksana Seksi PDMSLiaison Officers (LO) KinerjaSeksi PDMS

-7-NO NAMA/NIP PANGKAT/ GOL. JABATAN5Fadhil Muhammad Hartomo/ 199911252021011002Pengatur Tk. I (II/d)Pelaksana SeksiBankLiaison Officers(LO) SeksiBank6Nirmala Nanda Permatasari/200007312022012003 Pengatur (II/c) PTPN Terampil Liaison Officers(LO) KinerjaSeksi VeraKiKEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Ditandatangani secara elektronikRATIH HAPSARI KUSUMAWARDANI

Dialog Kinerja d

Direktorat Jenderal Perbendaharaandan Risiko Organisasi1

NOTULA RAPAT 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Majapahit No. 10, Mataram 83127; TELEPON (0370) 643611, 621570; FAKSIMILE (0370) 643633; SUREL [email protected]; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntbNOTULA Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan April 2025 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat A. Dasar Surat Undangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor UND51/WPB.23/2025 tanggal 10 April 2025 hal Undangan Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan April 2025. B. Waktu dan Tempat Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Bulan April 2025 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 di Ruang Rapat Kanwil DJPb Prov. NTB dan melalui MS. Teams mulai pukul 09.00 WITA s.d selesai. C. Agenda 1. Overview capaian IKU UPK-Two-Three sampai dengan Triwulan I Tahun 2025; 2. Isu strategis dan risiko yang mempengaruhi kinerja organisasi ke depan; 3. Risiko Organisasi. D. Peserta 1. Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB; 2. Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. NTB; 3. Para Kepala Bidang Kanwil DJPb Prov. NTB; 4. Para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB; 5. Para Kasubbag/Kepala Seksi Lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB. 6. Operator. E. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi manajemen kinerja unit vertikal lingkup Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masing-masing Kepala Bagian/Bidang dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB menyampaikan pemaparan antara lain: 1. Kepala KPPN Bima Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala KPPN Bima, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 15 IKU Kepala KPPN Bima, dengan rincian realisasi pada Triwulan I 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 1; (2) Realisasi 14 IKU melebihi target;

(3) Dari 15 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dengan rincian realisasi 3 IKU melebihi target, sedangkan 1 IKU belum terbit realisasinya. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Adanya kebijakan efisiensi anggaran; (2) Sampai dengan akhir triwulan I, belum ada realisasi pengajuan DAK Fisik Tahap I Tahun 2025 (3) Masih terdapat satker yang kurang aware terhadap kinerja pelaksanaan anggaran terutama penyerapan anggaran dan deviasi halaman III DIPA; (4) Relaksasi karena Efisiensi berpengaruh terhadap rencana kerja tahunan dan pemenuhan target realisasi; (5) Pemenuhan program Eco Office KPPN Bima. c. Action Plan yang sudah dilaksanakan antara lain: (1) Pemberian Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Digitalisasi Pembayaran, dan Pejabat Perbendaharaan bulan Februari dan Maret 2025; (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran TKD secara rutin setiap bulan (3) Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Monitoring dan Evaluasi IKPA (Persiapan Revisi Hal. III DIPA), dengan mengunjungi satker secara langsung terutama satker dengan pagu besar dan memiliki belanja modal. (4) Rapat Tim keuangan membahas pemenuhan target dan realisasi anggaran; (5) Pengembangan kompetensi PPNPN tukang kebun KPPN Bima untuk Triwulan I 2025, Cara membuat Biopori. 2. Kepala KPPN Sumbawa Besar Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala KPPN Sumbawa Besar, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 15 IKU Kepala KPPN Sumbawa Besar, dengan rincian realisasi pada Triwulan I 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 1; (2) Realisasi 14 IKU melebihi target; (3) Dari 15 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dengan rincian realisasi 3 IKU melebihi target, sedangkan 1 IKU belum terbit realisasinya. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Adanya efisiensi anggaran terjadi perubahan fundamental terkait dengan pengelolaan anggaran satker yang berubah dari perencanaan awal; (2) Kecepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah khususnya Dana Desa dan DAK Fisik sangat bergantung dari Pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur. Terkait adanya efisiensi anggaran pada tahun ini juga menjadikan beberapa proyek yang siap lelang mengalami menundaan; (3) Masih banyak transaksi yang memerlukan dispensasi khususnya TKD. Terdapat 1 deviasi SPD dikarenakan belum dilakukan penyesuaian perhitungan oleh sistem sesuai dengan arahan nota dinas nomor ND-117/PB/2025; (4) Kebijakan Efisiensi Anggaran yang dapat memangkas anggaran sewaktu-waktu sehingga mempengaruhi indikator penyerapan anggaran; c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Melakukan koordinasi secara intens dengan satker terkait kendala selama pelaksanaan anggaran dalam bentuk FGD/One on One Meeting/Monev di lapangan; (2) Rapat Koordinasi secara formal dan informal dengan BKAD/Bapenda serta dengan OPD pengampu DAK Fisik untuk percepatan pelaporan DAK Fisik dan persiapan penyaluran DAK Fisik TA 2025; (3) Melakukan Monitoring Proses Penyelesaian SPM pada Monsakti;

(4) Menyampaikan kepada satuan kerja untuk menghapus SPP apabila terdapat SPM yang tertolak KPPN; (5) Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis dalam rangka pembahasan rencana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen penganggaran agar pengukuran capaian output dan RPD Hal. III DIPA dapat lebih akurat. 3. Kepala KPPN Selong Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala KPPN Selong, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 15 IKU Kepala KPPN Selong, dengan rincian realisasi pada Triwulan I 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 1; (2) Realisasi 14 IKU melebihi target; (3) Dari 15 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dengan rincian realisasi 3 IKU melebihi target, sedangkan 1 IKU belum terbit realisasinya. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Perubahan formula menyebabkan KPPN harus memastikan satker lingkup KPPN Selong memiliki nilai IKPA yang baik; (2) Perubahan mekanisme penyaluran TPG langsung kepada guru dengan mekanisme affiliated supplier berpotensi terhambatnya penyalurannya karena adanya retur; (3) SPP batal yang tidak terhapus pada tanggal jatuh tempo berakibat pada deviasi nilai dan unit; (4) Tidak tercapainya target belanja 51. (5) Perubahan formula komponen Digipay pada IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan yang sebelumnya hanya jumlah transaksi menjadi jumlah transaksi dan jumlah satker yang bertransaksi. c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Pendampingan satker untuk meningkatkan nilai IKPA Satker (2) Untuk menghindari retur, KPPN Selong senantiasa berkoordinasi dengan Bank NTB Syariah dengan menyampaikan daftar rekening penerima TPG sebelum penerbitan SP2D untuk dilakukan verifikasi; (3) Monitoring penghapusan SPP harian sesuai tanggal jatuh tempo agar Renkas terhapus melalui Aplikasi MONSAKTI; (4) Merencanakan kegiatan lembur untuk penyelesaian gaji 13; (5) Monitoring, Evaluasi, dan melakukan verifikasi penggunaan Digipay satker lingkup KPPN Selong; 4. Kepala KPPN Mataram Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala KPPN Mataram, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 15 IKU Kepala KPPN Mataram, dengan rincian realisasi pada Triwulan I 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 1; (2) Realisasi 14 IKU melebihi target; (3) Dari 15 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dengan rincian realisasi 3 IKU melebihi target, sedangkan 1 IKU belum terbit realisasinya. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Awreness Satuan Kerja dalam pengisian Capaian Output; (2) Untuk memenuhi nilai maksimal NKP TKD pada kriteria SYARAT, dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hari kalender sebelum batas waktu yang ditentukan. Dengan adanya dinamika pilkada dan perubahan komposisi SDM pada Pemda, dalam jangka waktu tersebut sangat dimungkinkan terjadi perubahan data

pejabat, sehingga dokumen persyaratan penyaluran berisiko tidak dapat disampaikan awal waktu; (3) Rendahnya awareness Satker atas penyelesaian SPP/SPM sampai dengan terbitnya SP2D; (4) Adanya gangguan aplikasi SAKTI dan MONSAKTI sehingga memperlambat proses penyusunan laporan keuangan karena data final belum dapat didapatkan segera; (5) Penambahan komponen perhitungan pada IKU Digipay yaitu menjadi jumlah transaksi dan jumlah satker yang bertransaksi; c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Melaksanakan Sosialisasi/Bimtek terkait Juknis pengisian Capaian Output yang baru; (2) Proaktif melakukan koordinasi dengan pejabat definitif di BPKAD, Inspektorat Daerah, dan DPMD Kabupaten/Kota melalui forum komunikasi TKD WA Group dan Warisan Side; (3) Meningkatkan koordinasi kepada satuan kerja terkait SPD yang dibuat namun tidak diajukan SPMnya; (4) Meningkatkan koordinasi dan melakukan mitigasi potensi gangguan aplikasi SAKTI; (5) Mewajibkan Satker pemilik UP yang memenuhi syarat untuk melaksanakan transaksi Digipay minimal 1 kali dalam sebulan. 5. Bidang PPA I Beberapa hal yang disampaikan oleh Plh. Kepala Bidang PPA I, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 7 IKU Kepala Bidang PPA I, dengan rincian realisasi pada Triwulan I 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi 7 IKU melebihi target; (2) Dari 7 IKU terdapat 5 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Realisasi Penyerapan anggaran sebagai salah satu komponen penilaian IKPA tidak maksimal seiring Kebijakan Efisiensi yang mempengaruhi kinerja anggaran satker; (2) Tuntutan kepuasan layanan satuan kerja yang meningkat setiap tahunnya; (3) Adanya formulasi baru dalam pelaksanaannya, IKI Kualitas Operasional Treasury pada Kanwil DJPb dikelompokkan menjadi 2 (dua) komponen Utama, yaitu Layanan Operasional Perbendaharaan dan Laporan Operasional Perbendaharaann Kerja dalam pengisian Capaian Output; (4) Capaian IKI ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Renkas di tiap KPPN lingkup Kanwil DJPB NTB; (5) Belum/tidak adanya modul dalam SAKTI BLU untuk Modul Penganggaran meliputi proses penyusunan dan revisi anggaran khusus Satker BLU; c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Penguatan koordinasi dengan KPPN dan satker mitra kerja terkait kinerja anggaran melalui berbagai sarana yang dimiliki (grup WA, media sosial dll) termasuk penyampaian informasi melalui ND terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku; (2) Menjaga kualitas pelayanan (layanan konsultasi (daring & luring), layanan clerical (revisi, MP PNBP, hibah, dll) ); (3) Menjaga layanan yang diberikan kepada stakeholder dengan meningkatkan kompentensi dengan cara sharing knowledge antar personal khususnya di bidang PPA I ataupun dengan Gugus Kendali Mutu; (4) Koordinasi secara berkala dengan KPPN untuk memonitor akurasi perencanaan kas; (5) Menugaskan 1 pegawai bidang PPA 1 dalam kegiatan Pelatihan SAKTI BLU.

6. Bidang PPA II Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPA II, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 7 IKU Kepala Bidang PPA II, dengan rincian realisasi pada Triwulan I 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 3; (2) Realisasi 4 IKU melebihi target; (3) Dari 7 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dengan rincian realisasi 2 IKU melebihi target, sedangkan 2 IKU belum terbit realisasinya b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Saat ini kapasitas SDM dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam penguasaan analisis data dan Teknik penulisan ilmiah masih terbatas; (2) Dari enam variable penilaian pada IKI Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke daerah pada KPPN, masih terdapat 2 (dua) variable yang nilainya belum maksimal yaitu pada variable nilai SYARAT dan nilai variable LK-UAKPA; (3) Nilai pemenuhan dan kualitas aspek laporan dihitung menggunakan parameter penilaian meliputi penyajian ringkasan eksekutif; kesesuaian tujuan, ruang lingkup, sistematika laporan, dan kualitas pemaparan objek analisa; Kualitas analisis kendala; Ketajaman kesimpulan dan rekomendasi. (4) Penginputan data calon debitur SIKP yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi SIKP masih minim; (5) Perlunya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BPKAD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan selaku Pembina teknis serta unit BLUD guna memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik pada BLUD berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Pelatihan data analytics terus dilaksanakan secara berkelanjutan; (2) Meningkatkan koordinasi dengan KPPN terkait syarat salur dan penyampaian LK-UAKPA BUN; (3) Melakukan monitoring realisasi TKD melalui OMSPAN TKD secara rutin; (4) Melakukan sharing session dengan Kanwil Sulsel yang mendapatkan nilai iki pada variable Analisa sebesar 99,47 (5) Melakukan Monitoring, pembinaan, dan rekonsiliasi atas pinjaman KAPP Nusawangi periode Triwulan II 2025; (6) Menyusun update profile BLUD Provinsi NTB dan Menyusun update profile UMKM Provinsi NTB; 7. Bidang PAPK Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PAPK, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 6 IKU Kepala Bidang PAPK, dengan rincian realisasi pada Triwulan I 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi 6 IKU melebihi target; (2) Dari 6 IKU terdapat 3 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Masih banyaknya data anomali pada transaksi keuangan Satker yang termonitor melalui aplikasi MonSAKTI/to do list; (2) Tingkat pemahaman terhadap update peraturan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan, seperti kebijakan transaksi resiprokal dan Update PSAP (18 dan 19); (3) Kualitas data keuangan Pemda yang meliputi kevalidan data, kelengkapan data dan ketepatan waktu belum maksimal sehingga diperlukan data keuangan Pemda secara langsung sebagai pembanding.

c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Memantau dan menindaklanjuti data anomali/selisih pada MonSAKTI/to do list; (2) Mengikuti kegiatan APK online dan Pemda online yang diadakan oleh Direktorat APK setiap bulannya (Oktober, November, dan Desember); (3) Melaksanakan Pembinaan kualitas data keuangan pada Pemda periode triwulan II tahun 2025. 8. Bidang SKKI Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang SKKI, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 8 IKU Kepala Bidang SKKI, dengan rincian realisasi pada Triwulan I 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi 8 IKU melebihi target; (2) Dari 8 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Terdapat perubahan peraturan terkait sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pedoman penilaian tugas Kepatuhan Internal; (2) Perubahan format capaian kinerja yang baru untuk Kanwil sehingga laporan SMKI KPPN tidak termonitoring oleh Kanwil dimana laporan SMKI KPPN menjadi komponen penilaian IKU SMKI Kanwil; (3) Tanpa adanya rincian nilai per indikator, strategi perbaikan terhadap penyusunan LHPS menjadi sulit untuk dirumuskan secara tepat, karena tidak terdapat informasi spesifik mengenai komponen mana yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan. Hal ini menyebabkan upaya perbaikan cenderung tidak terarah dan bersifat umum, sehingga berisiko mengulangi kesalahan yang sama pada periode berikutnya. Selain itu, kegiatan pembinaan dan supervisi internal di tingkat KPPN pun kehilangan dasar objektif yang seharusnya berasal dari hasil evaluasi berbasis data indikator, yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kualitas laporan secara berkelanjutan; (4) Penilaian kompetensi PPK dan PPSPM melalui mekanisme konversi dan penyegaran (refreshment) akan berakhir pada Desember 2025. c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Koordinasi terkait perubahan peraturan terkait sistem pengendalian intern dan perubahan pedoman penilaian tugas KI dengan Bag KI Sesditjen Perbendaharaan; (2) Berkoordinasi dengan KPPN terkait progres penyelesaian kegiatan SMKI tiap triwulan; (3) Melakukan analisis terhadap feedback LHPS Kanwil DJPb NTB untuk menentukan indikator yang perlu ditingkatkan pada LHPS berikutnya; (4) Mendorong seluruh satuan kerja untuk segera mengikuti proses penilaian kompetensi PPK dan PPSPM. 9. Bagian Umum Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 7 IKU Kepala Bagian Umum, dengan rincian realisasi pada Triwulan I 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi 7 IKU melebihi target; (2) Dari 7 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Pedoman Matriks pemenuhan Dokumen SFO Tahun 2025 belum terbit; (2) Belum adanya format baku untuk penyusunan artikel, essai dan/ atau prosiding; (3) Tidak adanya form pengisian bukti pelaksanaan dari rencana aksi pembelajaran;

(4) Komponen penyerapan anggaran belanja pegawai dibayarkan berdasarkan kehadiran pegawai/lembur pegawai, sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Namun, penyerapan belanja pegawai telah ditentukan/ditargetkan; (5) Target waktu pemenuhan IKU tergantung pada kesiapan aplikasi BMN, yang terkadang sangat berdekatan dengan deadline; c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Memeriksa kembali kelengkapan dokumen sesuai dengan matriks SFO tahun 2024; (2) Menyelesaikan penyusunan artikel, essai dan/ atau prosiding terkait inovasi CANA dengan menggunakan contoh format yang ada; (3) Pada setiap awal bulan akan dilakukan pembahasan rencana kegiatan dan evaluasi kegiatan bulan sebelumnya oleh masing2 bidang dan bagian guna memaksimalkan komponen Hal 3 dan Penyerapan Anggaran; (4) Memonitor pelaksanaan tugas pegawai yang menangani IKU tersebut. Arahan Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB 1. Berkoordinasi dengan satker untuk meningkatkan realisasi Belanja Barang dan Modal agar realisasi Belanja Barang dan Modal tidak dibawah rata-rata nasional. 2. KPPN Sumbawa Besar membuat surat mengenai permasalahan pengadaan barang dan jasa di Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan tembusan ke Kanwil Imigrasi karena merupakan permasalahan internal satker. 3. Pelaksanaan rekonsiliasi pajak dengan Pemda akan berjalan dengan baik jika Pemda menyampaikan SPT secara bulanan. 4. Mengidentifikasi pihak satker yang tidak terlibat dalam proses revisi namun masih tergabung dalam Group Bumigora Kanwil DJPb Prov. NTB 5. Usulan penambahan SDM di Kanwil DJPb Prov. NTB menyertakan analisa beban kerja dan disampaikan ke Subbagian Umum. F. Pemantauan Risiko Triwulan I 20251. Kerusakan BMNRisiko Kerusakan BMN Kantor Kanwil DJPb Provinsi NTB pada triwulan I 2025 diputuskan pada level risiko 13 dikarenakan tahun 2025 baru berjalan dan tetap diperlukan kewaspadaan terkait dengan kerusakan BMN, Tindakan mitigasi yang telah dilakukan : a. Pemeliharaan BMN kantor secara rutin (laptop, genset, ac split dll). b. Pemeliharaan gedung kantor secara rutin; Proyeksi RisikoLevel kemungkinan risiko Kerusakan BMN pada triwulan II 2025 tetap yaitu berada pada level 13dikarenakan masih terdapat kemungkinan adanya kerusakan BMN pada triwulan II dan III 2025 2. Kebakaran Gedung Kantor Risiko Kebakaran Gedung Kantor Kanwil DJPb Provinsi NTB pada triwulan I 2025 diputuskan pada level risiko 16 dikarenakan tahun 2025 baru berjalan dan tetap diperlukan kewaspadaan terkait dengan Kebakaran Gedung Kantor, Tindakan mitigasi yang telah dilakukan : a. Simulasi Pemadaman Kebakaran b. Membuat ND Pengamanan BMN saat libur panjang Proyeksi RisikoLevel kemungkinan risiko Kebakaran Gedung Kantor pada triwulan II 2025 tetap yaitu berada pada level 15 dikarenakan telah dilakukan beberapa mitigasi agar risiko dimaksud tidak terjadi 3. Penyerapan anggaran/belanja negara Kementerian/Lembaga rendah

Sampai dengan Triwulan I 2025, dari 40 satker dengan pagu besar terdapat 27 satker dengan penyerapan di atas target dan hanya 13 satker di bawah target (BA 20 satker dengan penyerapan di bawah target). Risiko dapat dikelola dengan baik. Berdasarkan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal penyesuaian data dan perhitungan indicator IKPA periode triwulan I 2025, bahwa dalam rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA,dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025. Berdasarkan hal tersebut, besaran risiko pada Triwulan I tetap pada level 14. Proyeksi Risiko (residual) Besaran residual risiko pada Triwulan II 2025 diyakini dapat diturunkan ke level 11, kegiatan yang selama Triwulan I tertunda karena kebijakan efisiensi,akan dilaksanakan di Triwulan II 4. Nilai Indikator Capaian Output Rendah Berdasarkan data pada OMSPAN, nilai rata-rata Capaian Output pada Triwulan I mencapai 35. Terdapat 275 satker yang mendapat nilai Capaian Output di bawah nilai 90. Berdasarkan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal penyesuaian data dan perhitungan indicator IKPA periode triwulan I 2025, bahwa dalam rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA,dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025. Namun demikian residual risiko ditetapkan sama seperti besaran risiko pada awal tahun yaitu 18 Proyeksi RisikoDengan hasil ini, residual risiko sampai dengan Triwulan III 2024 dapat diturunkan di level 13. Tren residual risiko diyakini mengalami penurunan 5. Belanja Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Sampai dengan triwulan I 2025, dari 16 satker PNBP tidak terpusat di Kanwil DJPB NTB Provinsi NTB terdapat 12 satker yang sudah mengajukan MP tahap I, risiko ditetapkan pada besaran risiko level 14. dikarenakan masih terdapat 3 satker (semua BNN) dengan belanja yang melebihi MP riilnya. Proyeksi Risiko (residual)risiko pada triwulan berikutnya, residual risiko diyakini mengalami penurunan menjadi level 13 6. Tingginya deviasi antara RPD Halaman III DIPA dengan realisasinya Sampai dengan triwulan I 2025, terdapat 282 satker yang memiliki gap/deviasi antara perencanaan dan realisasi di atas 5%. Berdasarkan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal penyesuaian data dan perhitungan indicator IKPA periode triwulan I 2025, bahwa dalam rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA,dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025. Namun demikian residual risiko ditetapkan masih di level 13 karena masih terdapat 282 satker yang memiliki gap antara perencanaan dan realisasi lebih dari 5% dari target Proyeksi Risiko (residual)Diharapkan risiko pada triwulan berikutnya, residual risiko diyakini mengalami penurunan menjadi level 11 7. Asistensi BLUD tidak efektif Dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 48/PB/2016 tentang perubahan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan Dit. PPK BLU bertugas melakukan pembinaan terhadap BLU dalam bentuk pengembangan kapasitas SDM/pegawai (capacity building), konsultasi, monitoring dan

evaluasi keuangan BLU serta melakukan asistensi pembinaan terhadap BLUD pada wilayah kerjanya. Sampai dengan akhir Triwulan I 2025, risiko ditetapkan tetap di angka 13 dikarenakan asistensi BLUD masih harus dilakukan setiap triwulan nya. Proyeksi Risiko (residual)Pada triwulan II, proyeksi level risiko pada angka 11 karena telah dilakukan asistensi kepada BLUD dan telah dilakukan bimtek BLUD. 8. Pemanfaatan kerja sama program pengembangan UMKM Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. ND-20/PB.1/2025, setiap UPR diminta memasukan upside risk, Kanwil DJPb Prov NTB memasukan upside risk “Pemanfaatan kerja sama program pengembangan UMKM“. Pada Triwulan I 2025 telah dilakukan pendampingan program pengembangan UMKM berupa kegiatan bazaar yang dilakukan di KPPN Mataram, untuk risiko triwulan I diputuskan tetap pada level 13 Proyeksi Risiko (residual)Pada Triwulan II Tahun 2025 level risiko diputuskan tetap di angka 13, dikarenakan baru dilakukan beberapa kegiatan pendampingan UMKM dan direncanakan program pendampingan akan dilakukan s.d akhir tahun 9. Data Sumber Penyusunan LSKP Tingkat Wilayah Tidak Lengkap Pada Triwulan I tahun 2025, level resiko ditetapkan pada level 13 dengan level Kemungkinan 3, dikarenakan: 1) tahun 2025 merupakan awal penggunaan SIPD-RI dalam penyusunan LKPD sehingga terdapat kemungkinan data LKPD tidak valid, tidak lengkap, dan tidak tepat waktu, dan 2) terdapat pembentukan satker baru, penerapan transaksi resiprokal, dan penerapan SPAN Generasi 2 sehingga berpengaruh terhadap data keuangan satker. Level Dampak pada nilai 3 karena laporan GFS tidak menggambarkan laporan pertanggung jawaban keuangan negara, tetapi sebagai laporan kinerja yang berpengaruh moderat ke fiskal dan perekonomian. Pada triwulan I, resiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga data keuangan LKPD dan LKKL terjaga kevalidan, kelengkapan, dan ketepatan waktunya untuk penyusunan LSKP periode triwulan I tahun 2025. Proyeksi RisikoPada triwulan II, proyeksi level risiko tetap pada angka 13 karena isu kevalidan, kelengkapan, dan ketepatan waktu dalam penyusunan LSKP merupakan hal yang harus dijaga setiap periodenya. 10. Data LK UAKKBUN Tidak Valid Pada Triwulan I tahun 2025, level resiko ditetapkan pada level 13 dengan level Kemungkinan 3 dan level Dampak 3. Level Kemungkinan 3, dikarenakan pada tahun 2025 terdapat pembentukan satker baru, penerapan transaksi resiprokal, dan penerapan SPAN Generasi 2 sehingga berpengaruh terhadap data keuangan satker. Level Dampak 3, dikarenakan adanya penurunan kinerja sebesar 0-50% dari penilaian. Pada triwulan I, resiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga data keuangan satker terjaga kevalidan, kelengkapan, dan ketepatan waktunya untuk penyusunan LK UAKKBUN periode triwulan I tahun 2025. Proyeksi RisikoPada triwulan II, proyeksi level risiko tetap pada angka 13 karena karena isu kevalidan, kelengkapan, dan ketepatan waktu dalam penyusunan LSKP merupakan hal yang harus dijaga setiap periodenya. 11. Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial Risiko ini adalah salah satu risiko mandatory yang harus dimasukkan dalam profil risiko unit kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan awareness pegawai untuk dapat melakukan control terhadap aktivitas pegawai yang dapat menjadi pemberitaan negative di media massa dan media sosial. Pada triwulan ini, telah dilakukan beberapa mitigasi yang telah direncanakan Pada triwulan I, level risiko tetap di level 14

Proyeksi Risiko (residual)Pada triwulan II, proyeksi level risiko diperkirakan tetap level 13 karena telah dilaksanakan keberlanjutan rencana mitigasi 12. Ownership pegawai terhadap organisasi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-2/MK.01/2023, setiap UPR diminta memasukan mandatory risiko “Loyalitas Pegawai yang rendah terhadap Organisasi”. Hal ini bertujuan agar para pegawai dapat menjunjung tinggi kepatuhan terhadap ketentuan terkait disiplin pegawai, nilai-nilai yang ada di dalam budaya atau kode etik dan perilaku yang berlaku di Kementerian Keuangan. Sehingga perlu dilakukan mitigasi agar disiplin pegawai dan kode etik serta perilaku tetap terjaga. Pada Triwulan I ditetapkan risiko tetap pada level 14 Proyeksi RisikoPada triwulan II, level risiko Ownership pegawai terhadap organisasi diproyeksikan pada level 13 (level residual harapan) dikarenakan mitigasi risiko yang dilaksanakan secara berkelanjutan. 13. Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. ND-158/PB.1/2025, setiap UPR diminta memasukan mandatory risiko “Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia”. Hal ini bertujuan agar meningkatnya pemahaman dan kesadaran para pegawai terhadap keamanan data informasi dan mencegah terjadinya kebocoran data. Pada Triwulan I ditetapkan risiko tetap pada level 13 Proyeksi RisikoPada triwulan II, level risiko Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia diproyeksikan pada level 13 dikarenakan mitigasi risiko yang dilaksanakan secara berkelanjutan. 14. Penyebaran Pesan Integritas pada Media Sosial Unit Kerja Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. ND-20/PB.1/2025, setiap UPR diminta memasukan upside risk, Kanwil DJPb Prov NTB memasukan upside risk “Penyebaran Pesan Integritas pada Media Sosial Unit Kerja”. Hal ini bertujuan agar meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa Kemenkeu cq Ditjen Perbendaharaan telah berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.. Pada Triwulan I ditetapkan risiko tetap pada level 13 Proyeksi RisikoPada triwulan II, level risiko Penyebaran Pesan Integritas pada Media Sosial Unit Kerja diproyeksikan tetap pada level 13 dikarenakan mitigasi risiko yang dilaksanakan secara berkelanjutan. F. Dokumen-dokumen Terlampir disampaikan dokumentasi atas pelaksanaan Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Bulan April 2025. Dibuat di Mataram Tanggal 21 April 2025 Mengetahui, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. NTB Notulis ttd Ditandatangani secara elektronik Maryanto Sukirno

LampiranDokumentasi Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKO) Bulan April 2025 Tanggal 16 April 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI NUSA TENGGARA BARATJalan Majapahit No. 10, Mataram 83127; TELEPON (0370) 643622; SUREL [email protected]; LAMANwww.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntbNomor : UND-51/WPB.23/2025 10 April 2025Sifat : BiasaLampiran : Dua BerkasHal : Undangan Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan April 2025Yth. 1. Kepala Bagian Umum2. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I3. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II4. Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan5. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mataram7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Selong8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bima9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sumbawa BesarDalam rangka monitoring dan evaluasi manajemen kinerja pada unit vertikal lingkupKanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini diminta kehadiran Saudara/i besertapejabat pengawas dalam kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) yang akandilaksanakan pada:hari, tanggal : Rabu, 16 April 2025pukul : 09.00 WITA s.d. selesaitempat/media : Ruang Rapat Kanwil DJPb Prov. NTB dan MS. Teams Kanwil DJPb Prov. NTBagenda : a. Overview capaian IKU UPK-Two-Three sampai dengan Triwulan I Tahun 2025; b. Isu strategis dan risiko yang mempengaruhi kinerja organisasi ke depan; c. Risiko OrganisasiAgar pelaksanaan acara dimaksud berjalan dengan baik dan efisien serta berlangsung interaktif,ketentuan pelaksanaan kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sebagai berikut;1. Para Kepala Bagian/Bidang/KPPN menyiapkan bahan materi pemaparan menggunakanformat sebagaimana terlampir, selanjutnya bahan materi tersebut diupload melalui tautanhttps://bit.ly/DKOapr2025_NTB.2. Keikutsertaan KPPN dilaksanakan melalui MS Teams dengan tautanhttps://bit.ly/meetDKROapr2025_NTB (Meeting ID: 424 768 423 963, Pass: Z9DT2RV6)3. Agenda risiko organisasi hanya diikuti oleh Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb Prov. NTB.Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara BaratDitandatangani secara elektronikRatih Hapsari Kusumawardani

Susunan Acara Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Kanwil DJPb Provinsi NTB Hari/Tanggal : Rabu, 16 April 2025 Tempat : Ruang Rapat dan MS. Teams Kanwil DJPb Provinsi NTB Waktu Acara Narasumber09.00 – 09.05 WITA Pembukaan MC 09.05 – 09.15 WITA Arahan Kepala Kantor Wilayah 09.15 – 10.45 WITA Pemaparan Materi oleh Kepala Bagian/Bidang/KPPN Kepala Bagian/Bidang/KPPN 10.45 – 11.00 WITA Diskusi dan Arahan tindak lanjut Kepala Kantor Wilayah 11.00 – 11.15 WITA Pemaparan Materi Risiko Organisasi Kepala Bidang SKKI 11.15 – 11.25 WITA Diskusi dan Arahan Tindak Lanjut Kepala Kantor Wilayah 11.25 – 11.30 WITA Penutup MC Mengetahui, Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB Ditandatangani secara elektronikRatih Hapsari Kusumawardani

DAFTAR KEHADIRANNama Kegiatan :Undangan Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan April 2025Tanggal Kegiatan :16 Apr 2025Jenis Rapat :OnlinePeserta Rapat :Internal & EksternalTanggal Absensi :16 Apr 2025No Nama Email No. Hp Unit Jenis Waktu1 Ratih [email protected] Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 15:102 Maryanto [email protected] Subbagian Penilaian Kinerja,Bagian Umum, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 14:463 MohammadSamsul [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran IA, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran I, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 14:004 Moh [email protected] Seksi Kepatuhan Internal, BidangSupervisi KPPN dan KepatuhanInternal, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 12:185 Maryono [email protected] Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 11:066 KurniawanAndri [email protected] Seksi Supervisi Proses Bisnis,Bidang Supervisi KPPN danKepatuhan Internal, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 10:267 Galih [email protected] Seksi Analisa, Statistik, danPenyusunan Laporan Keuangan,Bidang Pembinaan Akuntansi danPelaporan Keuangan, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 10:208 Rina Ariyati [email protected] Seksi Pencairan Dana danManajemen Satker, KantorOnline 08:41

No Nama Email No. Hp Unit Jenis WaktuPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A2 Selong, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal Perbendaharaan9 Acil Novrianto [email protected] Seksi Pencairan Dana danManajemen Satker, KantorPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A2 Sumbawa Besar,Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:3210 [email protected] Seksi Manajemen Satker danKepatuhan Internal, KantorPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A1 Mataram, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:3211 Aziz [email protected] Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tipe A2Sumbawa Besar, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:3212 Bayu [email protected] Seksi Kepatuhan Internal, BidangSupervisi KPPN dan KepatuhanInternal, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:2213 Sukirno [email protected] Bagian Umum, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:2014 Indra Wahyudi [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran II B, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran II, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:1615 Ana Sariasih [email protected] Bidang Pembinaan Akuntansi danPelaporan Keuangan, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:1216 Tri Rusdiyanto tri.rusdiyanto@ 081359393295 Seksi Pembinaan Pelaksanaan Online 08:08

No Nama Email No. Hp Unit Jenis Waktukemenkeu.go.id Anggaran II C, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran II, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal Perbendaharaan17 [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran ID, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran I, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:0818 Arya [email protected] Subbagian Keuangan, BagianUmum, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:0619 [email protected] Seksi Pembinaan SistemAkuntansi Pemerintah Pusat,Bidang Pembinaan Akuntansi danPelaporan Keuangan, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:0420 Wisnu [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran II A, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran II, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:0421 HarpanandaEkaSarwadhamanaharpananda.eka@kemenkeu.go.id08125629404 Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran IB, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran I, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:0022 Anang [email protected] Subbagian Tata Usaha danRumah Tangga, Bagian Umum,Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:0023 [email protected] Seksi Supervisi Teknis Aplikasi,Bidang Supervisi KPPN danKepatuhan Internal, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:0024 Muhammad luthfiy.kurniawa 085211832713 Subbagian Kepegawaian, Bagian Online 07:58

No Nama Email No. Hp Unit Jenis [email protected], Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanKepala Subbagian Penilaian KinerjaDiketahui Oleh,Ditandatangani secara elektronikCandra Kirana Kupang

NOTULA RAPAT 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Majapahit No. 10, Mataram 83127; TELEPON (0370) 643611, 621570; FAKSIMILE (0370) 643633; SUREL [email protected]; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntbNOTULA Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan Juli 2025 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat A. Dasar Surat Undangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor UND100/WPB.23/2025 tanggal 4 Juli 2025 hal Undangan Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan Juli 2025. B. Waktu dan Tempat Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan Juli 2025 dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 11 Juli 2025 di Ruang Rapat Kanwil DJPb Prov. NTB dan melalui MS. Teams mulai pukul 09.00 WITA s.d selesai. C. Agenda 1. Overview capaian IKU UPK-Two-Three sampai dengan Triwulan II Tahun 2025; 2. Isu strategis dan risiko yang mempengaruhi kinerja organisasi ke depan; 3. Progress Pelaksanaan Inisiatif Strategis; 4. Risiko Organisasi. D. Peserta 1. Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB; 2. Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. NTB; 3. Para Kepala Bidang Kanwil DJPb Prov. NTB; 4. Para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB; 5. Para Kasubbag/Kepala Seksi Lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB. 6. Operator. E. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi manajemen kinerja unit vertikal lingkup Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masing-masing Kepala Bagian/Bidang dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB menyampaikan pemaparan sebagai berikut: 1. Kepala KPPN Mataram Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala KPPN Mataram, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 15 IKU Kepala KPPN Mataram, dengan rincian realisasi pada Triwulan II 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 1; (2) Realisasi 14 IKU melebihi target;

(3) Dari 15 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dengan rincian realisasi 3 IKU melebihi target, sedangkan 1 IKU belum terbit realisasinya. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Perhitungan IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L mengalami penyesuaian di tahun 2025; (2) Per 10 Juli 2025, Capaian IKU IKPA KPPN Mataram yaitu 87,86 atau setara indeks 3,25 (indeks 4) dengan rincian komponen nilai IKPA adalah 97,13 dan komponen satker berpredikat minimal baik adalah 66,24% (155 dari 234 satker dengan perhitungan IKPA Semester I masih berjalan s.d. pertengahan bulan Juli); (3) Pembentukan koperasi desa merah putih yang menjadi syarat salur Dana Desa Tahap II; (4) Pemenuhan dokumen persayaratan DAK Fisik Tahap I masih relatif lambat; (5) Adanya pergantian PIC penyusunan Laporan Monev TKD dan perpindahan penugasan penyusunan Laporan Monev dari seksi bank ke seksi vera; (6) Adanya update aplikasi SPAN dan perubahan workflow baru SPAN Tahun 2025; (7) Rendahnya awareness Satker atas penyelesaian SPP/SPM sampai dengan terbitnya SP2D; (8) Adanya SPM yang jatuh tempo hari H namun diajukan ke KPPN setelah pukul 14.00 WITA (terbit SP2D besok); (9) Keterbatasan SDM untuk menyusun laporan BMN, melakukan stock opname, dan beberapa laporan BMN seperti laporan wasdal; (10) Kesulitan dalam menyeimbangkan pemenuhan target realisasi penggunaan KKP dan UP Tunai; (11) Implementasi workflow baru dengan PPR terpusat banyak SP2D yang terbit melewati 1 Jam c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Sosialisasi regulasi terkait perhitungan IKPA Tahun 2025; (2) Monev kinerja satker secara berkala; (3) Sosialisasi Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025; (4) Melaksanakan koordinasi percepatan DAK Fisik Tahap I; (5) Meningkatkan koordinasi kepada satuan kerja terkait SPD yang dibuat namun tidak diajukan SPMnya; (6) Menyampaikan surat monev IKPA ke satuan kerja secara bulanan; (7) Membuat surat penyesuaian IKU Renkas, pengecualian Renkas TKD; (8) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap IKPA; (9) Melakukan pendetailan dan penginputan barang persedian setelah tutup buku periode 6; (10) Menyesuaikan batch approval di KPPN dengan batch PPR di PKN. 2. Kepala KPPN Bima Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala KPPN Bima, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 15 IKU Kepala KPPN Bima, dengan rincian realisasi pada Triwulan II 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 2; (2) Realisasi 13 IKU melebihi target; (3) Dari 15 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dengan rincian realisasi 3 IKU melebihi target, sedangkan 1 IKU belum terbit realisasinya. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Terdapat pemblokiran sebagian pagu belanja 53 pada satker UPP Calabai (559506); (2) Ketidaksaluran DAK Fisik tahap 1 dan Dana Desa pada wilayah kerja KPPN Bima secara tepat waktu pada 3 pemda yaitu Kota Bima, Kab. Bima, dan Kab Dompu. (3) Sampai dengan triwulan II, yang sudah mengajukan DAK Fisik Tahap I Tahun 2025 yaitu bidang Kesehatan dan KB subbidang fasilitas kesehatan pada Pemerintah Daerah Kota Bima.

(4) Satuan kerja tidak melakukan penghapusan SPM dan SPP pada saat terjadi penolakan SPM dan terhadap SPP dan SPM yang tidak jadi diajukan. (5) Satuan kerja mengajukan SPM pada hari Jatuh Tempo namun tidak memperhatikan batas waktu penerbitan SP2D sehingga SP2D tertanggal hari kerja berikutnya. (6) Realisasi Belanja Pegawai KPPN masih di bawah target. c. Action Plan yang sudah dilaksanakan antara lain: (1) Melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelesaian revisi pada satker UPP Calabai. (2) Mendorong satker PJN III sebagai pemilik anggaran belanja modal terbesar untuk melakukan realisasi belanja modal sehingga bisa menutupi kekurangan realisasi dari target triwulan II sebesar 20%. (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran TKD secara intensif. (4) Melakukan Audiensi Strategis dengan Kepala Daerah terkait peranan KPPN sebagai Financial Advisory (5) Telah diterbitkan surat himbauan kepada seluruh satker terkait penghapusan SPP yang tidak dilanjutkan sampai dengan SP2D/ditolak oleh KPPN. (6) Telah Melakukan monitoring status SPP dan SPM pada aplikasi MONSAKTI; (7) Mendorong pegawai yang melakukan lembur untuk mengisi absensi lembur sesuai dengan SPTPL. (8) Meningkatkan disiplin pegawai agar tidak lupa mengisi absen masuk dan absen pulang (LAM/LAP). 3. Kepala KPPN Sumbawa Besar Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala KPPN Sumbawa Besar, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 15 IKU Kepala KPPN Sumbawa Besar, dengan rincian realisasi pada Triwulan II 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 2; (2) Realisasi 13 IKU melebihi target; (3) Dari 15 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dengan rincian realisasi 3 IKU melebihi target, sedangkan 1 IKU belum terbit realisasinya. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Adanya efisiensi belanja dan menunggu arahan Eselon I K/L masing-masing. (2) Adanya pembukaan blokir pagu sebagian namun tidak dapat segera dilakukan penyerapan terutama satker PJN karena proses MYC (Multi Years Contract) menunggu persetujuan Menteri. (3) Kecepatan penyaluran Dana TKD khususnya Dana Desa dan DAK Fisik sangat bergantung dari Pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur. Terkait adanya keterlambatan penetapan Perpres Juknis DAK Fisik menyebabkan DAK Fisik Bidang Pendidikan belum terealisasi optimal. (4) Terbitnya Surat Menkeu nomor S-9/MK/PK/2025 hal Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 menyebabkan progres penyaluran Dana Desa cukup lambat s.d. Semester I 2025 karena adanya tambahan syarat salur, berupa akta pendirian badan hukum KDMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) atau bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke Notaris dan Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDesa untuk Modal Awal Pembentukan KDMP yang disampaikan oleh kepala desa. (5) Terdapat dispensasi SPD oleh satker TKD (6) Kebijakan Anggaran Kanpus dapat memangkas atau menambah anggaran sewaktu-waktu sehingga mempengaruhi indikator penyerapan anggaran. (7) Tidak terdapat pekerjaan yang dipengaruhi oleh pihak lain pada tahun 2025 sehingga pemenuhan IKU pada tahun 2025 relatif lebih mudah dibandingkan tahun 2024.

c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Melakukan koordinasi secara intens dengan satker terkait kendala selama pelaksanaan anggaran dalam bentuk FGD/One on One Meeting/Monev; (2) Melakukan pendampingan kepada satker terkait mekanisme pelaksanaan dan memberikan arahan serta tips guna mendapat kualitas kinerja yang lebih baik, pendampingan dapat berupa bimtek/sosialisasi/tatap muka (3) Rapat Koordinasi secara formal dan informal dengan BKAD/Bapenda serta dengan OPD pengampu DAK Fisik untuk percepatan penginputan data kontrak DAK Fisik TA 2025 (terakhir tanggal 8 Juli 2025 dan akan di-follow up). (4) Melakukan kunjungan kepada Kepala Daerah/Sekda dalam rangka penyampaian isu strategis percepatan penyaluran dana TKD. (5) Melakukan Monitoring SPD secara rutin pada MonSAKTI. (6) Menyampaikan kepada satuan kerja untuk menghapus SPP apabila terdapat SPM yang tertolak KPPN. (7) Secara berkala melakukan monitoring evaluasi secara mandiri atas progress yang menjadi indikator pada IKPA TA 2025. (8) Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis dalam rangka pembahasan rencana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen penganggaran agar pengukuran capaian output dan RPD Hal. III DIPA dapat lebih akurat. 4. Kepala KPPN Selong Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala KPPN Selong, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 15 IKU Kepala KPPN Selong, dengan rincian realisasi pada Triwulan II 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 2; (2) Realisasi 13 IKU melebihi target; (3) Dari 15 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dengan rincian realisasi 3 IKU melebihi target, sedangkan 1 IKU belum terbit realisasinya. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Penambahan DIPA TP Satker Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Lotim. (2) Akselerasi penyerapan khususnya belanja modal (3) Penyaluran DAK Fisik sampai dengan 10 Juli 2025 sebesar Rp.11,09 (9,25%) (4) Dispensasi renkas berakibat pada penurunan IKU renkas sehingga dipastikan agar dispensasi hanya diberikan untuk pembayaran Dana Transfer ke Daerah. (5) SPP batal yang tidak terhapus pada tanggal jatuh tempo berakibat pada deviasi nilai dan unit (6) Adanya efisiensi anggaran (7) Tidak tercapainya target belanja 51 c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Asistensi dan Pendampingan pelaksanaan anggaran terhadap satker bersangkutan sesuai komponen Indikator IKPA. (2) Asistensi dan pendampingan pelaksanaan belanja modal, untuk peralatan dan mesin (asistensi INAPROC), untuk gedung dan bangunan (memastikan pekerjaan sesuai target pelaksanaan) (3) Koordinasi secara intensif dengan Pemda dan ditargetkan akan selesai proses Upload pada OMSPAN tanggal 16 Juli 2025. (4) Monitoring Deviasi pada MONSAKTI. (5) Koordinasi antar Seksi untuk Penyaluran SPM TKD dengan dispensasi. (6) Melakukan pemutakhiran halaman III DIPA, (7) Pemenuhi target penyerapan anggaran,

5. Bidang PPA I Beberapa hal yang disampaikan oleh Plh. Kepala Bidang PPA I, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 7 IKU Kepala Bidang PPA I, dengan rincian realisasi pada Triwulan II 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 5; (2) Realisasi 2 IKU melebihi target; (3) Dari 7 IKU terdapat 5 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dengan rincian realisasi 1 IKU melebihi target, sedangkan 4 IKU belum terbit realisasinya. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Capaian IKPA tidak maksimal seiring Kebijakan Efisiensi yang mempengaruhi kinerja anggaran satker; (2) Nilai Survey TW I pada angka 4,81; (3) Deadline yang berbarengan untuk beberapa penugasan; (4) Capaian IKI ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Renkas di tiap KPPN lingkup Kanwil DJPB NTB; (5) Kurangnya pemahaman satker BLU terkait governance satker BLU sehingga mempengaruhi maturity rating satker BLU; c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Penguatan koordinasi dengan KPPN dan satker mitra kerja terkait kinerja anggaran melalui berbagai sarana yang dimiliki ( grup WA, media social dll) termasuk penyampaian informasi melalui ND terkait kebijakan2 yang berlaku; (2) Survey Triwulan III 2025; (3) Menjaga layanan yang diberikan kepada stakeholder dan menjaga koordinasi dengan satker mitra kerja dan KPPN; (4) Strategi dan manajemen tugas yang sama dengan periode sebelumnya untuk pejabat dan pegawai baru bidang PPA I; (5) Koordinasi secara berkala dengan KPPN untuk memonitor akurasi perencanaan kas; (6) Tindak lanjut FGD satker BLU terkait pembentukan forum komunikasi satker BLU lingkup NTB (7) Mendorong munculnya satker-satker BLU baru dari satker PNBP 6. Bidang PPA II Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPA II, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 7 IKU Kepala Bidang PPA II, dengan rincian realisasi pada Triwulan II 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi IKU yang belum diterbitkan oleh Kantor Pusat berjumlah 6; (2) Realisasi 1 IKU melebihi target; (3) Dari 7 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta, dan sampai dengan saat ini Kantor Pusat belum menerbitkan realisasinya. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Nilai Laporan Kebermanfaatan pada triwulan I 2025 sebesar 99,40 dari skala 100 dan salah satu aktivitas yang mendukung dalam penilaian adalah Diundang sebagai narasumber dalam media massa, kuliah umum, dan atau Lembaga lainnya. Saat ini belum ada kerja sama dengan media massa (mis: TVRI, RRI) yang tidak berbayar atau harus menyetorkan PNBP (2) Penyaluran Dana Transfer ke Daerah khususnya DAK Fisik masih relatif kecil, berdasarkan monitoring OMSPAN TKD sampai dengan Juni 2025, Realisasi DAK Fisik baru sekitar 7% (3) Dinas Koperasi dan UKM Prov. NTB secara triwulan by WA (tidak melalui surat resmi) meminta data laporan realisasi KUR berhubung keperluan mendesak untuk laporan ke gubernur.

(4) Pada Triwulan II 2025, Kapal milik KAPP Nusawangi sedang melakukan docking di Surabaya guna perawatan rutin sehingga sampai saat ini belum menyampaikan bukti setoran angsuran pinjaman triwulan II 2025; (5) Sesuai petunjuk permendagri nomor 79 tahun 2018 dan asistensi dari UNICEF agar BLUD bidang Kesehatan memiliki minimal 16 regulasi yang telah ditetapkan, namun berdasarkan profiling baru sekitar 30-40% RSUD memiliki regulasi tersebut. (6) Pemberdayaan UMKM difokuskan pada pelatihan pemasaran dan peningkatan omzet c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Mengadakan goes to campus secara klasikal. (2) Mengadakan Kerjasama dengan media massa (TVRI, RRI) yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. (3) Melaksanakan monitoring penyaluran TKD (Realisasi DAK Fisik) setiap minggu. (4) Mengadakan Rapat Percepatan Penyaluran DAK Fisik dengan Para Kepala KPPN dan Para Kasi Bank. (5) Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar kedepannya dibuatkan surat permintaan data realisasi KUR secara resmi. (6) Terus berkomunikasi dengan KAPP Nusawangi dan tetap melaksanakan Rekonsiliasi Kredit Program Semester I 2025 (7) Mengadakan FGD Lanjutan bersama BLUD Bidang Kesehatan membahas kelengkapan regulasi. (8) Mencari pendamping UMKM yang berkompeten untuk memberikan pelatihan pemasaran 7. Bidang PAPK Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PAPK, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 6 IKU Kepala Bidang PAPK, dengan rincian realisasi pada Triwulan II 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi 6 IKU melebihi target; (2) Dari 6 IKU terdapat 3 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Masih banyaknya ketidaksesuaian data dan anomali transaksi keuangan Satker yang termonitor melalui kegiatan analisis data SPAN menggunakan kertas kerja, baik oleh KPPN maupun Kanwil DJPb. Ketidaksesuaian dan anomali data tersebut perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja. (2) Proses penyelesaian matriks tindak lanjut dari KK analisis dengan satuan kerja belum optimal (3) Tingkat pemahaman terhadap update peraturan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan, seperti kebijakan transaksi resiprokal dan update PSAP (18 dan 19). (4) Adanya kebijakan efisiensi sehingga tidak tersedianya honor narsum untuk mendatangkan narsum dari BPK; (5) Kualitas data keuangan Pemda yang meliputi kevalidan data, kelengkapan data dan ketepatan waktu belum maksimal sehingga diperlukan data keuangan Pemda secara langsung sebagai pembanding. c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Memantau dan menindaklanjuti data anomali/selisih pada MonSAKTI/to do list. (2) Menyelenggarakan kegiatan pendampingan & koordinasi kepada Satker/UPPAW. (3) Mengikuti kegiatan APK online dan Pemda online yang diadakan oleh Direktorat APK periode April, Mei, dan Juni 2025. (4) Menyiapkan, mempelajari, dan mendiskusikan materi serta sarana-prasarana dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek (5) Melaksanakan Pembinaan kualitas data keuangan pada Pemda secara berkala. (6) Melakukan pengumpulan, Analisa, dan telaah data laporan keuangan Pemda.