8. Bidang SKKI Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang SKKI, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 8 IKU Kepala Bidang SKKI, dengan rincian realisasi pada Triwulan II 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi 8 IKU melebihi target; (2) Dari 8 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Keterbatasan sumber daya (SDM dan dana) yang menghambat pengembangan inovasi berbasis teknologi di KPPN (2) Terdapat beberapa matrik penilaian yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini sehingga hasil penilaian KPPN tidak optimal; (3) Terdapat perubahan peraturan sistem pengendalian internal terintegrasi. (4) Belum terdapat pedoman penilaian c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain:: (1) Membuat Kegiatan sosialisasi bimtek kepada seluruh KPPN untuk membuat inovasi dengan menggunakan tools yang mudah dan tidak berbayar seperti Lookerstudio dan Glide Apps (2) Penilaian Kinerja KPPN Semester I 2025 akan menggunakan formula baru yang disesuaikan dengan IKI pada KPPN (3) Koordinasi terkait perubahan peraturan terkait sistem pengendalian intern dan perubahan pedoman penilaian tugas KI dengan Bag KI Sesditjen Perbendaharaan (4) Membuat checklist/pending matters laporan UKI/UPG/UPR 9. Bagian Umum Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, antara lain: a. Pada tahun 2025 terdapat 7 IKU Kepala Bagian Umum, dengan rincian realisasi pada Triwulan II 2025 sebagai berikut: (1) Realisasi 7 IKU melebihi target; (2) Dari 7 IKU terdapat 4 IKU yang termasuk kategori IKU Cascading Peta. b. Beberapa isu terkait IKU Cascading Peta dan isu lainnya, antara lain: (1) Perbedaan antara time line pemenuhan dokumen dengan kondisi sebenarnya (2) Validasi dokumen capaian LO oleh PIC membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat penolakan pada waktu cuttoff; (3) Data dari pusdiklat terlambat masuk menyebabkan capaian komponen structure learning sampai dengan batas cuttoff belum valid (4) Komponen penyerapan kemungkinan besar tidak bisa mencapai nilai maksimal karena realisasi belanja pegawai tidak memenuhi target. (5) Terdapat kegiatan-kegiatan yang meleset dari rencana sesuai rapat perencanaan anggaran setiap awal triwulan atau bulanan. (6) Penghitungan capaian IKU pada manual IKU terlalu banyak komponen penilaian yang berpotensi menyebabkan perbedaan hasil penilaian scr self asessment (7) Target waktu pemenuhan IKU tergantung pada kesiapan aplikasi BMN, yang terkadang sangat berdekatan dengan deadline c. Rencana penyelesaian terkait isu strategis tersebut di atas antara lain: (1) Membuat booking tgl dan nomer ND dan Undangan di setiap bulan (2) Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian PKBO bagian SDM selaku PIC implementasi Learning Organization; (3) Melakukan koordinasi dengan PIC Bidang dan KSU KPPN terkait pemenuhan nama peserta training/ PJJ;
(4) Menurut hemat kami realisasi belanja pegawai adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan karena tergantung dari presensi kehadiran kerja dan lembur, jadi langkah penyelesaiannya adalah mengusulkan agar realisasi belanja pegawai tidak lagi menjadi komponen dalam perhitungan IKPA. (5) Mengawal dan menghimbau kepada bidang2 untuk mentaati rencana yg telah ditetapkan dan dicantumkan dalam halaman 3 DIPA (6) Mengadakan GKM untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait komponen IKU dan berkonsultasi dengan Kantor Pusat secara Rutin (7) Memperhatikan arahan dan pengumuman Kantor Pusat baik WA maupun ND Arahan Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB 1. Percepatan penyerapan anggaran satker; 2. Peningkatan nilai komponen Deviasi Halaman 3 DIPA; 3. Berkoordinasi dengan Kepala Daerah/Bupati untuk peningkatan realisasi Dekonsentrasi dan Tugas. 4. Realisasi Belanja Pegawai dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tidak membebani pegawai yang bersangkutan; 5. Terkait koperasi Merah Putih dan MBG hanya sekedar pembuatan laporan. F. Pemantauan Risiko Triwulan I 20251. Nilai Capaian Output rendah Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan triwulan II 2025, risiko aktual ditetapkan pada level 4 (tinggi) dengan besaran risiko 18. Penetapan didasarkan pada evaluasi atas level kemungkinan dan level dampak risiko. Level kemungkinan ditetapkan pada level 3. Hal ini mempertimbangkan rata-rata nilai capaian output pada triwulan II 2025 sebesar 42.28. Rata-rata ini telah meningkat dibanding triwulan sebelumnya namun nilai tersebut masih rendah. Hal ini dikarenakan satker masih punya kesempatan mengisi capaian output sampai dengan 7 Juli 2025. Level dampak ditetapkan pada level 4. Hal ini mempertimbangkan nilai capaian output ini mempengaruhi sampai dengan 20% dari nilai IKPA unit kerja yang yang dapat naik hingga 25% dikarenakan masih adanya dampak kebijakan efisiensi anggaran. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan besaran risiko akan berada pada besaran 13 dengan pertimbangan akan dilakukan kegiatan-kegiatan evaluasi terkait permasalahan capain output pada triwulan III. Dampak dari efisiensi anggaran di awal tahun juga memperlambat pelaksanaan kegiatan satker. Selain itu IRU berada pada level awas sehingga perlu dilakukan mitigasi secara optimal terhadap risiko ini. 2. Kebakaran gedung kantor Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II tahun 2025, risiko aktual ditetapkan pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko yaitu 15. Penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan atas evaluasi level kemungkinan dan level dampak risiko. Level kemungkinan ditetapkan pada level 1 (hampir tidak terjadi). Hal ini mempertimbangkan telah terlewatinya masa libur panjang hari raya idul fitri dimana pengawasan atas gedung kantor dapat melemah. Namun begitu, mitigasi dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi kejadian risiko signifikan pada triwulan II 2025. Level dampak ditetapkan pada level 4 (signifikan). Tren Risiko : Pada triwulan III 2025, risiko diproyeksikan pada level 3 (sedang) dengan besaran 15. Hal ini mempertimbangkan masih terdapat beberapa ruangan baru yang sedang dalam proses renovasi yang belum tercover APAR. IRU yang telah berada pada level aman di triwulan II 2025.
3. Ownership pegawai terhadap organisasi Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II 2025, risiko aktual berada pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko 13. Penetapan didasarkan pada evaluasi atas level kemungkinan dan level dampak risiko yang telah dilakukan. Level kemungkinan diturunkan pada level 3 (kadang terjadi) dengan pertimbangan tidak ditemukan pelanggaran disiplin pada triwulan II 2025 dan pegawai melaksanakan tupoksi sejalan dengan kode etik dan kode perilaku. Level dampak berada pada level 3 (moderat) dikarenakan apabila terjadi pelanggaran disiplin dapat menyebabkan pemberitaan negatif pada media sosial. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan akan turun pada besaran risiko 11 sejalan dengan penguatan penerapan sistem pengendalian intern terintegrasi serta upaya-upaya mitigasi yang akan terus dilaksanakan sesuai dengan rencana mitigasi yang akan dilaksanakan. IRU juga telah berada pada level aman di periode triwulan II ini. 4. Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II 2025, risiko aktual berada pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko sebesar 13. Penetapan ini didasarkan berdasarkan evaluasi atas level kemungkinan dan level dampak risiko. Level kemungkinan berada pada level 3 (kadang terjadi). Hal ini mempertimbangkan walaupun tidak ada dugaan pelanggaran namun masih banyaknya isu terkait kebijakan pemerintah di media sosial yang dapat memicu interaksi yang bersifat negatif sehingga diperlukan peningkatan awareness pegawai terkait hal tersebut. Level dampak berada pada level 3 (moderat) dikarenakan dampak pemberitaan negatif yang dapat terjadi di media massa apabila terdapat ditemukan ada pelanggaran aktivitas media sosial. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksinya akan berada pada level 2 (rendah) dengan besaran risiko 11. Hal ini mempertimbangkan upaya-upaya mitigasi yang akan dilaksanakan dalam mencegah terjadinya risiko ini. IRU telah berada pada level aman juga mendukung bahwa keterjadian risiko yang signifikan tidak terjadi dan risiko masih terkendali dengan baik. 5. Belanja Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II 2025, risiko aktual berada pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko 13. Penetapan didasarkan pada evaluasi atas level kemungkinan dan level dampak. Level kemungkinan ditetapkan pada level 3 (kadang terjadi). Hal ini mempertimbangkan tidak terdapat satker PNBP tidak terpusat (16 satker) yang belanjanya melebihi MP riil nya dengan nilai MP Minus sebesar 0 dari 17.160.529.191 atau 0%. Level dampak ditetapkan pada level 3 (moderat) dengan nilai MP Minus sebesar 20 dari 17.160.529.191 atau 0%. Walaupun begitu masih dimungkinkan terjadi MP Minus sehingga diperlukan perhatian pegawai. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan besaran risiko pada level 13 dengan mempertimbangkan upaya mitigasi yang akan terus dilaksanakan melalui monitoring dan evalusi kepada satker PNBP namun masih terdapat satu satker PNBP yang masih memiliki kewajiban pembayaran TA 2024. IRU berada pada level aman yang berarti mitigasi berjalan dengan baik. 6. Penyerapan anggaran/belanja negara Kementerian/Lembaga rendah Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II 2025, risiko aktual berada pada level 3 ( sedang) dengan besaran risiko 14. Penetapan dilaksanakan berdasarkan level kemungkinan dan level dampak risiko ini. Level kemungkinan ditetapkan pada level 4. Hal ini mempertimbangkan sampai dengan triwulan II tahun 2025 penyerapan anggaran satker K/L lingkup NTB sebesar 41.02% dengan rata rata
penyerapan tiap satker adalah 38,42 %. Persentase satker yang memiliki penyerapan anggaran dibawah rata2 terdapat 39% dari keseluruhan satker di NTB. Hal ini dikarenakan masih adanya dampak blokir anggaran dan pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran. Pada triwulan II 2025 Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-163/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA TA 2025, rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian IKPA secara nasional untuk indicator penyerapan anggaran berupa pemberian ambang batas toleransi (threshold) realisasi pada belanja pegawai, barang, dan belanja modal masing-masing 10%, 10%, dan 20%. Level dampak ditetapkan pada level 3 dengan pertimbangan pada triwulan II tetap berdampaknya kebijakan anggaran 10-20% pada IKPA walaupun telah ada dispensasi penilaian (batas toleransi). Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan besaran risiko turun pada besaran risiko 13 dengan mulai berjalannya kegiatan-kegiatan mitigasi tertunda yang sebelumnya terblokir karena efisiensi anggaran. IRU pada triwulan II masih pada level awas dengan 32,5% satker berpagu besar masih dibawah rata-rata penyerapan anggaran. 7. Pemanfaatan kerja sama program pengembangan UMKM Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II 2025, risiko aktual ditetapkan pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko 13. Penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi atas level kemungkinan dan level dampak risiko. Level kemungkinan berada pada level 3 dengan pertimbangan di triwulan II dilakukan upaya pembinaan UMKM pada Sentra Kerajinan Mutiara Sekarbela. Level dampak berada pada level 3 dengan pertimbangan masih belum dikeluarkannya hasil survei kepuasan layanan pada triwulan II dengan data historis hasil SKPL triwulan I 4.76. Selain itu, juga telah banyak berita sentimen positif terkait dengan peran DJPb NTB dalam peningkatan kapasitas UMKM. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan bahwa level risiko masih berada pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko tetap sebesar 13. Hal ini dikarenakan upaya pembinaan UMKM melaui berbagai kegiatan dan platform khususnya akan adanya bantuan dana dari PIP dalam rangka pembinaan UMKM. IRU telah berada pada level aman namun masih perlu dilakukan peningkatan upaya pembinaan UMKM. 8. Penyebaran Pesan Integritas pada Media Sosial Unit Kerja Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II, risiko aktual berada pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko sebesar 14. Penetapan ini berdasarkan evaluasi atas level kemungkinan dan level dampak risiko. Level kemungkinan ditetapkan pada level 4 (kadang terjadi). Hal ini mempertimbangkan total views yang telah diperoleh pada triwulan II pada media sosial Kanwil DJPb Provinsi NTB sebanyak 64.783, meningkat dari pada triwulan sebelumnya yang sebesar 48.026. konten integritas sendiri mendapatkan views sebesar 1640, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1270, Ini menunjukkan engangement yang tinggi pada informasi yang disampaikan melalui konten media sosial. Peningkatan ini dampak dari konten kolaborasi dengan beberapa lembaga lain. Level dampak ditetapkan pada level 3 (moderat) dengan mempertimbangkan indeks kepuasan layanan yang belum dikeluarkan pada triwulan II ini sedangkan pada triwulan I SKPL mencapai 4,76. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan risiko akan tetap pada pada besaran risiko 14 dengan level 3 (sedang). Hal ini mempertimbangkan upaya-upaya mitigasi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan engagement yang telah diperoleh. Selain itu, data IRU menunjukkan bahwa pada level aman yang menunjukkan keberhasilan upaya mitigasi yang telah dilakukan.
9. Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II Tahun 2025, risiko aktual berada pada level 2 (rendah) dengan besaran risiko sebesar 11. Penetapan ini didasarkan pada evaluasi pada level kemunginkan dan level dampak risiko hingga akhir periode pemantauan. Level Kemungkinan ditetapkan pada level 2 (Jarang terjadi). Hal ini mempertimbangkan tidak adanya kebocoran data melalui phising yang terdeteksi pada triwulan II. Level dampak ditetapkan pada level 3 (moderat). Hal ini mempertimbangkan pada triwulan II hasil indeks kepuasan layanan belum dikeluarkan dengan data SKPL triwulan I sebesar 4.76. Selain itu, banyaknya isu-isu baik eksternal maupun internal dapat dimanfaatkan untuk terjadinya phising dan kebocoran data. Tren Risiko : Pada triwulan III tahun 2025 diproyeksikan risiko aktual akan pada level 2 (rendah) dengan besaran 11. Walaupun IRU telah berada pada level aman, namun dengan mempertimbangkan beberapa rencana mitigasi yang masih akan dilaksanakan pada periode berikutnya serta kemungkinan banyaknya isu yang bisa digunakan sebagai modus phising, risiko diproyeksikan tetap pada periode triwulan III dan perlu untuk terus dimitigasi secara berkelanjutan. 10. Kerusakan BMN Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II 2025, risiko aktual berada pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko sebesar 13. Penetapan dilakukan berdasarkan evaluasi atas level kemungkinan dan level dampak risiko tersebut. Level kemungkinan ditetapkan pada level 3 (kadang terjadi). Hal ini mempertimbangkan level kerusakan BMN sampai dengan triwulan II adalah 8,8% yang berarti tidak ada kerusakan signifikan. Walaupun tidak terdapat kerusakan signifikan pada BMN yang mengganggu pelaksanaan layanan, awareness perlu dijaga sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan baik sampai dengan akhir tahun. Selain itu, frekuensi pemadaman listrik PLN yang meningkat juga patut menjadi perhatian. Level dampak ditetapkan pada level 3 (moderat) dengan pertimbangan bahwa kerusakan BMN yang signifikan dapat mengganggu jam layanan sampai pada 40% jam layanan atau kurang lebih 3 jam (kemungkinan maksimal waktu yang diperlukan untuk memperbaiki BMN). Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pemeliharaan BMN. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan besaran risiko akan tetap pada besaran 11 dikarenakan pemeliharaan BMN yang direncakan pada triwulan selanjutnya yang akan dilaksanakan dengan sesuai dengan prioritas. IRU berada pada level aman yang berarti pengelolaan BMN masih terkendali. 11. Data Sumber Penyusunan LSKP Tingkat Wilayah Tidak Lengkap Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II 2025, risiko aktual ditetapkan pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko 13. Penetapan ini ditetapkan berdasarkan evaluasi atas level kemungkinan dan level dampak risiko. Level kemungkinan ditetapkan pada level 3. Hal ini mempertimbangkan sampai pada triwulan II tingkat ketidaklengkapan dan ketidakvalidan data sampai pada level 0%. Walaupun begitu, dengan pertimbangan tahun 2025 merupakan awal penggunaan SIPD-RI dalam penyusunan LKPD sehingga terdapat kemungkinan data LKPD tidak valid, tidak lengkap, dan tidak tepat waktu, dan terdapat pembentukan satker baru, penerapan transaksi resiprokal, dan penerapan SPAN Generasi 2 sehingga berpengaruh terhadap data keuangan satker, perlu awareness terkait dengan risiko ini. Level dampak ditetapkan pada level 3 dengan pertimbangan laporan yang tidak menggambarkan laporan pertanggung jawaban keuangan negara, tetapi sebagai laporan kinerja yang berpengaruh moderat ke fiskal dan perekonomian. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan akan tetap pada besaran risiko 13 karena isu penggunaan SIPD pembentukan satker baru dan isu lain yang mempengaruhi kevalidan, kelengkapan, dan ketepatan waktu dalam penyusunan LSKP merupakan hal yang harus dijaga setiap periodenya. IRU telah berada pada level aman yang berarti pengelolaan risiko ini masih terkendali.
12. Asistensi BLUD tidak efektif Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II 2025, risiko aktual ditetapkan pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko yaitu 13. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan level kemungkinan dan level dampak risiko. Level kemungkinan berada pada level 3 dengan mempertimbangkan pada triwulan II telah dilakukan jumlah kegiatan asistensi pembinaan BLUD sebanyak satu kegiatan melalui kegiatan asistensi pembinaan BLUD dengan Pemkab Lombok Timur dalam rangka membahas perda terkait BLUD. Level dampak ditetapkan pada level 3 dengan pertimbangan pengaruh kinerja pelaporan BLUD terhadap kualitas kinerja pada level 15% apabila tidak terlaksana dengan baik. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan pada besaran risiko sebesar 11 dikarenakan akan terus dilaksanakannya asistensi pembinaan kepada BLUD bekerja sama dengan pemda pada triwulan III serta mulai dapat terlaksananya kegiatan yang tertunda pada awal tahun 2025 karena kebijakan efisiensi anggaran. Terkait dengan IRU, dilaksanakan perubahan IRU yang semula jumlah BLUD yang dilakukan asistensi menjadi jumlah kegiatan asistensi pembinaan BLUD. Hal ini dikarenakan adanya perubahan fokus asistensi pembinaan BLUD yang ditujukan pada perda terkait pengelolaan BLUD sehingga diperlukan pembaharuan IRU yang lebih relevan. Untuk IRU jumlah kegiatan asistensi pembinaan BLUD berada pada level aman dengan dilaksanakannya satu kegiatan yang aman mendukung proyeksi risiko. 13. Tingginya deviasi antara RPD Halaman III DIPA dengan realisasinya Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II 2025, risiko aktual berada pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko 13. Penetapan dilaksanakan berdasarkan atas evaluasi level kemungkinan dan level dampak. Level Kemungkinan ditetapkan pada level 3. Hal ini mempertimbangkan terdapat 187 dari 394 satker yang gap antara perencanaan dan realisasinya memiliki deviasi lebih dari 5%. Masih terdapat sarker yang menetapkan rencana belanja pada triwulan II lalu sementara pagu masih ada yang terblokir. Di samping itu, usulan pembukaan blokir ke pusat belum disetujui sampai akhir Juni. Oleh karena itu, masih perlu pengawasan lebih lanjut terlebih dampak kebijakan efisiensi anggaran yang akan masih berlanjut. Level dampak ditetapkan pada level 3 dikarenakan pengaruh pada nilai IKPA sebesar sampai dengan 15 % pada IKPA secara perhitungan walaupun pada triwulan I terdapat kebijakan pelonggaran nilai IKPA. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan akan tetap pada besaran 13 dengan pertimbangan Masih terdapat satker yang menetapkan rencana belanja berdasarkan seluruh pagunya sementara pagu masih ada yang terblokir yang berdampak pada tingginya deviasi dari perencanaan dan realisasi. IRU berada pada level awas yang berarti perlu perhatian lebih untuk dilakukan mitigasi risiko ini. 14. Data LK UAKKBUN Tidak Valid Penjelasan Besaran/Level Risiko Periode s.d. Triwulan II Sampai dengan pemantauan triwulan II 2025, risiko aktual berada pada level 3 (sedang) dengan besaran risiko 13. Penetapan didasarkan pada evaluasi level kemungkinan dan level dampak risiko ini. Level kemungkinan ditetapkan pada level 3. Hal ini mempertimbangkan pada triwulan II data keuangan terjaga kevalidan, kelengkapan, dan ketepatan waktunya untuk penyusunan LK UAKKBUN periode triwulan II tahun 2025 dengan 98.9% telah terbit SHR. Walaupun begitu, masih terdapat isu seperti pembentukan satker baru, penerapan transaksi resiprokal, dan penerapan SPAN Generasi 2 sehingga berpengaruh terhadap data keuangan. Level dampak ditetapkan pada level 3 dikarenakan Ketidakvalidan data dapat berdampak pada penurunan kinerja atas LK UAKKBUN Kanwil DJPb NTB sebesar 10-20% dari penilaian. Tren Risiko : Pada triwulan III 2025 diproyeksikan akan tetap pada besaran risiko 13. Hal ini mempertimbangkan isu yang masih berkembang di unit kerja seperti pembentukan satker baru, penerapan transaksi resiprokal, dan penerapan SPAN Generasi 2 sehingga berpengaruh terhadap data keuangan. IRU telah berada pada level aman yang berarti risiko masih terkendali sampai dengan triwulan II 2025.
F. Dokumen-dokumen Terlampir disampaikan dokumentasi atas pelaksanaan Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan Juli 2025. Dibuat di Mataram Tanggal 21 Juli 2025 Mengetahui, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. NTB Notulis ttd Ditandatangani secara elektronik Maryanto Sukirno
LampiranDokumentasi Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan Juli 2025 Tanggal 11 Juli 2025
DAFTAR KEHADIRANNama Kegiatan : Undangan Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan Juli 2025Tanggal Kegiatan : 11 Jul 2025Jenis Rapat : OnlinePeserta Rapat : Internal & EksternalTanggal Absensi : 11 Jul 2025No Nama Email No. Hp Unit Jenis Waktu1 Wisnu [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran II A, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran II, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 16:572 Tri Rusdiyanto [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran II C, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran II, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 16:483 Acil Novrianto [email protected] Subbagian Tata Usaha danRumah Tangga, Bagian Umum,Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 15:404 Maryanto [email protected] Subbagian Penilaian Kinerja,Bagian Umum, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 13:515 Ana Sariasih [email protected] Bidang Pembinaan Akuntansi danPelaporan Keuangan, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 11:216 Saoki Apriandi [email protected] Subbagian Umum, KantorPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A1 Mataram, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 10:097 Lilik [email protected] Subbagian Umum, KantorPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A2 Sumbawa Besar,Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 10:05
No Nama Email No. Hp Unit Jenis Waktu8 Yuni Yunarlis S. [email protected] Seksi Pencairan Dana danManajemen Satker, KantorPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A2 Selong, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 09:579 MuhammadSaiful [email protected] Seksi Bank, Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tipe A2Selong, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 09:1310 Muh. AgusSetya [email protected] Bidang Supervisi KPPN danKepatuhan Internal, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:3811 Bayu [email protected] Seksi Kepatuhan Internal, BidangSupervisi KPPN dan KepatuhanInternal, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:3612 [email protected] Seksi Pembinaan SistemAkuntansi Pemerintah Pusat,Bidang Pembinaan Akuntansi danPelaporan Keuangan, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:1713 [email protected] Seksi Verifikasi, Akuntansi, danKepatuhan Internal, KantorPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A2 Selong, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:1014 [email protected] Seksi Supervisi Teknis Aplikasi,Bidang Supervisi KPPN danKepatuhan Internal, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:1015 Alief [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran IA, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran I, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratOnline 08:10
No Nama Email No. Hp Unit Jenis WaktuJenderal Perbendaharaan16 Galih [email protected] Seksi Analisa, Statistik, danPenyusunan Laporan Keuangan,Bidang Pembinaan Akuntansi danPelaporan Keuangan, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:0917 [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran ID, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran I, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:0918 Indra Wahyudi [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran II B, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran II, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:0819 KurniawanAndri [email protected] Seksi Supervisi Proses Bisnis,Bidang Supervisi KPPN danKepatuhan Internal, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:0720 Sukirno [email protected] Bagian Umum, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:0721 Nastitya [email protected] Seksi Bank, Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tipe A2Selong, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:06Diketahui Oleh,Kepala Subbagian PenilaianKinerja
Ditandatangani secara elektronikCandra Kirana Kupang
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI NUSA TENGGARA BARATJalan Majapahit No. 10, Mataram 83127; TELEPON (0370) 643622; SUREL [email protected]; LAMANwww.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntbNomor : UND-100/WPB.23/2025 4 Juli 2025Sifat : BiasaLampiran : satu berkasHal : Undangan Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Bulan Juli 2025Yth. 1. Kepala Bagian Umum2. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I3. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II4. Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan5. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mataram7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Selong8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bima9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sumbawa BesarDalam rangka monitoring dan evaluasi manajemen kinerja pada unit vertikal lingkupKanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini diminta kehadiran Saudara/i besertaPejabat Pengawas dalam kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) yang akandilaksanakan pada:hari, tanggal : Jum’at, 11 Juli 2025pukul : 09.00 WITA s.d. selesaitempat/media : Ruang Rapat Kanwil DJPb Prov. NTB dan MS. Teams Kanwil DJPb Prov. NTBagenda :a. Overview capaian IKU UPK-Two-Three sampai dengan Triwulan II Tahun2025;b. Isu strategis dan risiko yang mempengaruhi kinerja organisasi ke depan;c. Progress pelaksanaan Inisiatif Strategis;d. Risiko Organisasi.Agar pelaksanaan acara dimaksud berjalan dengan baik dan efisien serta berlangsung interaktif,ketentuan pelaksanaan kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sebagai berikut;1. Para Kepala Bagian/Bidang/KPPN menyiapkan bahan materi pemaparan menggunakanformat sebagaimana terlampir, selanjutnya bahan materi tersebut diupload melalui tautanhttps://bit.ly/DKONTB. 2. Keikutsertaan KPPN dilaksanakan melalui MS Teams dengan Meeting ID: 499 626 892 737Passcode: LM3s5BA9.3. Agenda risiko organisasi hanya diikuti oleh Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb Prov. NTB.
2Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara BaratDitandatangani secara elektronikRatih Hapsari Kusumawardani
3Susunan Acara Dialog Kinerja dan Risiko OrganisasiKanwil DJPb Provinsi NTBHari/Tanggal : Jum’at, 11 Juli 2025Tempat : Ruang Rapat dan MS. Teams Kanwil DJPb Provinsi NTBWaktu Acara Narasumber09.00 – 09.05 WITA Pembukaan MC09.05 – 09.15 WITA Arahan Kepala Kantor Wilayah09.15 – 10.45 WITA Pemaparan Materi olehKepalaBagian/Bidang/KPPNKepalaBagian/Bidang/KPPN10.45 – 11.00 WITA Diskusi dan Arahan tindaklanjutKepala Kantor Wilayah11.00 – 11.15 WITA Pemaparan Materi RisikoOrganisasiKepala Bidang SKKI11.15 – 11.25 WITA Diskusi dan Arahan TindakLanjut Kepala Kantor Wilayah11.25 – 11.30 WITA Penutup MCMengetahui,Kepala Kanwil DJPb Prov. NTBDitandatangani secara elektronikRatih Hapsari KusumawardaniDokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tanganelektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
NOTULA RAPAT 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATJalan Majapahit No. 10, Mataram 83127; TELEPON (0370) 643611, 621570; FAKSIMILE (0370) 643633; SUREL [email protected]; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntbNOTULA Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) Triwulan III Tahun 2025 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB A. Dasar Surat Undangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor UND687/WPB.23/2025 tanggal 1 Oktober 2025 hal Undangan Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) Bulan Oktober 2025. B. Waktu dan Tempat Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025 di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi NTB dan MS Teams Kanwil DJPb Provinsi NTB, mulai pukul 09.00 s.d 16.00 WITA C. Agenda Reviu Kinerja sampai dengan Triwulan III Bulan Oktober 2025 D. Peserta 1. Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB; 2. Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. NTB; 3. Para Kepala Bidang Kanwil DJPb Prov. NTB; 4. Para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB; 5. Para Kepala Subbag/Kepala Seksi Kanwil DJPb Prov. NTB; 6. Operator E. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB, selanjutnya para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB disusul masing masing bidang/bagian menjelaskan beberapa hal, antara lain: 1. KPPN Mataram Beberapa hal yang disampaikan oleh kepala KPPN Mataram antara lain: a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (CP) sebagai berikut: a) Nilai IKPA untuk bulan September adalah *97,20, Satker dikecualikan dari penghitungan karena full blokir sebanyak 21 satker dan 163 dari 209 satker berstatus minimal baik (77.99%), sehingga nilai IKU IKPA untuk bulan September adalah 91,43 atau indeks 3,5 , nilai ini kurang dari target kanwil sebesar 3,75b) Pelaksanaan penyerapan anggaran oleh Satker DK/TP c) 10 Satker baru mendapat DIPA bulan Juli 2025 namun penilaian IKPA dari bulan Januari Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Sosialisasi pelaksanaan LLAT sekaligus pemberian penghargaan kepada satuan kerja b) Monev kinerja satker secara berkala c) Pendampingan khusus bagi satker yang berstatus cukup
b. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN (CP) sebagai berikut: a) Adanya perpanjangan penyampaian persyaratan salur tahap 1 untuk penyaluran sekaligus sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025 b) Pertanggal 18 September 2025 Dana Desa dilakukan penutupan melalui ND-1188/PB.2/2025 hal Penghentian Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 c) Kebijakan efisiensi yang berdampak pada realisasi TKD dan beberpa subbidang gagal salur d) Pengajuan penyaluran tahap 2 DAK Fisik dilakukan di akhir-akhir periode berdampak pada penumpukan pekerjaan di akhir tahun 2025 e) Realisasi penyaluran DAK Fisik masih rendah f) Adanya retur TPG periode September 2025 Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Melaksanakan koordinasi dengan BPKAD/BPKD/BKD untuk percepatan DAK Fisik Tahap II dan Dana Desa b) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran DAK Fisik c) Membuat surat pemberitahuan percepatan penyaluran DAK Fisik kepada masing-masing Kepala daerah d) Memberitahukan kepada OPD melalui BPKD terkait percepatan penyelesaian retur TPG e) Koordinasi dengan DIt PA terkait tindak lanjut penyaluran DD Tahap II c. Persentase akurasi perencanaan kas (CP) sebagai berikut: a) Rendahnya awareness Satker atas penyelesaian SPP/SPM sampai dengan terbitnya SP2D b) Adanya Dispensasi RPD SPM TKD c) Adanya Satker mengajukan SPM (yang jatuh tempo hari H) setelah pukul 13.00 sehingga di PPR oleh Pusat menjadi SP2D tertanggal H+1 Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Meningkatkan koordinasi kepada satuan kerja terkait SPD yang dibuat namun tidak diajukan SPMnya b) Membuat surat penyesuaian IKU Renkas, pengecualian Renkas TKD c) Membuat kertas kerja monitoring (kemenkeu.sharepoint) penolakan SPM yang ada tanggal SPD-nya kolaborasi seksi PD dan MSKI untuk di-TL dengan Satker. d. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN (CP) sebagai berikut : a) Capaian kinerja terdiri dari 60% nilai IKKPA ditambah 40% nilai LKUAKPA dan LKUAKPB. Nilai IKKPA didapatkan dari Aplikasi Monev PA, sedangkan penilaian terhadap LK TW III terdiri dari penyampaian LK Semester I Tahun 2025 dan kepatuhan pelaksanaan anggaran bulan Juli s.d. September 2025 b) Nilai IKKPA 100, LK disampaikan lebih dari 2 hari kerja sebelum batas waktu, dan tidak terdapat evaluasi atas LK yang disampaikan oleh KPPN Mataram. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap IKPA b) Melakukan pendetailan dan penginputan barang persediaan setelah tutup buku periode 9 c) Melakukan pendetailan transaksi dan rencana pembayaran 2. KPPN Selong Beberapa hal yang disampaikan oleh kepala KPPN Selong antara lain: a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (CP) sebagai berikut: a) Penambahan DIPA TP Satker Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Lotim. b) Adanya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025, berdampak signifikan pada nilai IKPA SATKER c) Deviasi RPD Hal III DIPA di atas 5% Sebesar 5,3%., penyumbang deviasi terbesar di belanja 51 dan pada Belanja 52 ( tersebar di seluruh satker ) d) Pergantian dan sertifikasi pejabat perbendaharaan satker. e) Blokir yang mulai di buka secara bertahap mempengaruhi RPD Satker
f) Dengan adanya Implementasi Pembayaran Tagihan PBJ Pemerintah pada katalog Elektronik versi 6 dengan mekanisme LS kontraktual, menyebabkan yang seharusnya kontrak < Rp 50JT tidak wajib didaftarkan ke KPPN,Dengan adanya aturan baru, kini kontrak belanja pemerintah di bawah Rp50 juta juga wajib diregister ke KPPN Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Asistensi dan Pendampingan pelaksanaan anggaran terhadap satker bersangkutan sesuai komponen Indikator IKPA. b) Asistensi dan pendampingan pelaksanaan belanja modal, untuk peralatan dan mesin (asistensi INAPROC), untuk gedung dan bangunan (memastikan pekerjaan sesuai target pelaksanaan) c) Monitoring dan melakukan pendampingan penyusunan halaman III DIPA melalui FGD pada awal dan akhir triwulan serta memanfaatkan inovasi SIDE dengan melakukan pengisian realisasi belanja. d) Monitoring sertifikasi pejabat perbendaharaan, asistensi pengajuan usulan pada aplikasi simaspaten, memastikan semua pejabat perbendaharaan dapat tersertifikasi sebelum Tahun Anggaran 2026. b. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN (CP) sebagai berikut: a) Terdapat Subbidang DAK Fisik yang tidak salur karena ketidaksesuaian spesifikasi teknis antara barang yang dibutuhkan dengan barang yang tersedia. b) Dokumen penyaluran DAK Fisik disampaikan mendekati batas akhir. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Bersurat kepada Bupati Lotim secara berkala terkait progress pengajuan dokumen DAK Fisik dan Dana Desa. b) Melaksanakan Audiensi dengan Pemda terkait percepatan penyampaian dokumen penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. c. Persentase akurasi perencanaan kas (CP) sebagai berikut: a) Dispensasi renkas berakibat pada penurunan IKU renkas sehingga dipastikan agar dispensasi hanya diberikan untuk pembayaran Dana Transfer ke Daerah. b) SPP batal yang tidak terhapus pada tanggal jatuh tempo berakibat pada deviasi nilai dan unit. c) Penerbitan ND Rekomendasi penyaluran TKD yang diterbitkan pada hari H jatuh tempo pembayaran juga mempengaruhi deviasi RPD d) Kurangnya pengawasan dan evaluasi RPD oleh KPA/PPK dimana pengendalian dan evaluasi atas deviasi RPD belum menjadi perhatian utama di tingkat satker. RPD sering disusun oleh operator tanpa telaah manajerial sehingga tidak mencerminkan kebutuhan kas yang akurat e) Koordinasi internal yang lemah antara PPK, Bendahara dan operator sakti. Komunikasi internal yang tidak sinkron dalam menentukan jadwal dannilai tagihan menyebabkan ketidaksesuaian waktu pengajuan SPM dengan perencanaan kas yang telah disusun f) Kualitas RPD Satker yang Rendah dan Tidak Akurat Masih Banyak satuan kerja belum mampu menyusun RPD harian secara realistis sesuai kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Hal ini menyebabkan deviasi antara RPD dan realisasi tagihan tinggi, sehingga menurunkan tingkat akurasi perencanaan kas KPPN Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Monitoring Deviasi pada MONSAKTI. b) Koordinasi antar Seksi untuk Penyaluran SPM TKD dengan dispensasi. c) Monitoring penghapusan SPP harian sesuai tanggal jatuh tempo agar Renkas terhapus melalui Aplikasi MONSAKTI. d) Melakukan koordinasi dengan Satker untuk melakukan penghapusan SPP Batal. e) Melakukan Pendampingan untuk memastikan satker melaksanakan pemutakhiran RPD HAL III DIPA di setiap awal triwulan
d. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN (CP) sebagai berikut : Indikator yang nilainya belum maksimal adalah penyerapan anggaran (98,73). Hal ini dikarenakan realisasi belanja 51 yang tidak mencapai target (61,83% dari target sebesar 65%). Belanja 51 terdiri dari uang makan dan uang lembur. Realisasi uang lembur sudah maksimal, namun realisasi uang makan pada triwulan III tidak maksimal dikarenakan : a. Adanya mutasi pegawai (3 pejabat pengawas, 3 pelaksana) b. Banyaknya penugasan luar kota c. Banyaknya pegawai cuti Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Revisi belanja pegawai berupa uang makan ke uang lembur untuk memaksimalkan belanja 51 b) Menyusun RPD sesuai kebutuhan dan realisasi sesuai RPD untuk menjaga nilai deviasi hal III 3. KPPN Bima Beberapa hal yang disampaikan oleh kepala KPPN Bima antara lain: a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (CP) sebagai berikut: a) Satker tidak dapat merealisasikan belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada Hal III DIPA yang menyebabkan nilai pada indikator Hal III DIPA rendah b) Terdapat satker yang tidak melakukan pemuktahiran RPD Halaman III DIPA Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Mendorong satuan kerja untuk segera melakukan revisi Hal. III DIPA sesuai batas waktu 14 Oktober 2025. b) Mendorong satuan kerja yang memiliki pagu belanja 52 dan 53 untuk melakukan realisasi belanjanya dengan tetap memperhatikan rencana pada Hal.III DIPA. c) Berkoordinasi dengan satker apabila terdapat hak tagih agar dilakukan akselerasi pengajuan ke KPPN dengan memperhatikan batas waktu LLAT. d) Melakukan Monev nilai IKPA dan menyampaikan datanya kepada seluruh satker secara berkala untuk dapat ditindaklanjuti. b. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN (CP) sebagai berikut: a) Penghentian sementara penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025 menyebkan tingkat realisasi penyaluran TKD rendah dan dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan pemda/pemdes. b) Sampai Tw.III pengajuan DAK Fisik Tahap II Tahun 2025 yaitu bidang Kesehatan dan KB subbidang fasilitas Kesehatan pada Pemda Kota Bima sehingga capaian Indeks Kinerja Penyaluran TKD tidak maksimal. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Melaksanakan Monev dan koordinasi dengan Pemda terkait penyaluran TKD secara intensif. b) Melakukan audiensi strategis dengan kepala daerah terkait peranan KPPN sebagai Financial Advisory. c) Pelaksanaan FGD dan bimtek secara daring dengan OPD selaku pengampu DAK Fisik pada Pemda. d) Melakukan komunikasi untuk mendapatkan update informasi kepastian penyaluran Kembali Dana Desa Tahap II. e) Memberikan informasi dan penjelasan ke Pemda (DPMD) terkait progres penyaluran DD Tahap II c. Persentase akurasi perencanaan kas (CP) sebagai berikut: a) Satker tidak melakukan penghapusan SPM dan SPP yang ditolak dan/atau tidak jadi mengajukan.
b) Adanya permohonan Dispensasi SPD atas SPM yang diajukan oleh satker sehingga tingkat prosentasi akurasi perencanaan kas menurun. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Menerbitkan surat himbauan kepada seluruh satker terkait penghapusan SPP yang tidak dilanjutkan sampai dengan SP2D/ ditolak oleh KPPN. b) Melakukan monitoring status SPP dan SPM setiap akhir kerja melalui aplikasi MONSAKTI dan melakukan koordinasi dengan satker terkait. c) Melakukan edukasi kepada Satker agar memperhatikan jatuh tempo SPM sehingga menghindari pengajuan dispensasi RPD. d. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN (CP) sebagai berikut : Penyerapan belanja pegawai belum mencapai target 65% (selisih Rp.338.200 dari target) yang menyebabkan nilai IKPA KPPN selaku satker tidak maksimal 100% Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu Mendorong pegawai yang melaksanakan lembur untuk mengisi absensi lembur sesuai dengan SPTPL. 4. KPPN Sumbawa Besar Beberapa hal yang disampaikan oleh kepala KPPN Sumbawa Besar antara lain: a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (CP) sebagai berikut: a) Deviasi pagu minus dengan nilai signifikan pada satker Kemenag terkait pembayaran TPG b) Adanya pembukaan blokir pagu sebagian namun tidak dapat segera dilakukan penyerapan terutama satker PJN karena proses MYC (Multi Years Contract) menunggu persetujuan Menteri. c) Adanya penambahan pagu belanja modal pada bulan September yang berimbas pada pengurangan nilai IKPA Kontrak akselerasi d) User Interface Aplikasi Digipay tidak user friendly, sering terjadi error dan belum otomatisnya status pembayaran ketika satker sudah menyelesaikan pembayaran. e) Masih ada satker yang bermasalah dengan CMS dan KKP (hubungan dengan Bank/BRI) f) Terdapat 34 SPM yang terlambat divalidasi (lebih dari 1 jam) Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Melakukan koordinasi secara intens dengan satker terkait kendala selama pelaksanaan anggaran dalam bentuk FGD/One on One Meeting/Monev, terutama dengan Satker dengan pagu besar : PJN, Kemenag, Bandara; b) Melakukan pendampingan kepada satker terkait mekanisme pelaksanaan dan memberikan arahan serta tips guna mendapat kualitas kinerja yang lebih baik, pendampingan dapat berupa bimtek/sosialisasi/tatap muka; c) Mendorong satker berkoordinasi dengan Kantor Pusat terkait pagu minus, blokir pagu dibuka sebagian/seluruhnya agar dapat segera melakukan percepatan belanja; d) Pembangunan Dashboard REMONA untuk kebutuhan Monitoring Internal Data Keuangan satker lingkup KPPN Sumbawa Besar e) Pembangunan Dashboard Tana Samawa sebagai tools monitoring keuangan mandiri satker lingkup KPPN Sumbawa Besar, meliputi posisi : capaian realisasi, capaian output, kontrak, deadline UP/TUP, posisi SPM, Deviasi, Digitalisasi dan permasalahan satker f) Pembuatan tools Simulasi Deviasi Mandiri g) Pembuatan tools Kalkulator GU b. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN (CP) sebagai berikut: a) Adanya perpanjangan batas waktu perekaman data kontrak final dan pemenuhan syarat salur tahap I menjadi 29 Agustus 2025. b) Capaian penyaluran DAK Fisik 85,60% dari pagu. c) Capaian penyaluran Dana Desa 100% dari pagu. d) Kinerja penyaluran sudah cepat dan optimal.
Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Menyampaikan pemberitahuan secara Formal dan informal atas kebijakan/Juknis baru mengenai DAK Fisik dan Desa. b) Melakukan Rakor bulanan untuk progress di masing masing OPD. c) Menyampaikan progress mingguan kepada pimpinan OPD dan/atau kepala daerah terkait capaian dan kinerja penyaluran DAK Fisik dan/atau Dana Desa. d) Mengoptimalkan sarana group whatsapp khusus penyaluran TKD dalam rangka mempermudah penyampaian informasi dengan stakeholders. c. Persentase akurasi perencanaan kas (CP) sebagai berikut: Terdapat dispensasi SPD oleh satker TKD. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Melakukan Monitoring SPD secara rutin pada MonSAKTI. b) Menyampaikan kepada satuan kerja untuk menghapus SPP apabila terdapat SPM yang tertolak KPPN. d. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN (CP) sebagai berikut : a) Terdapat penambahan pagu untuk pekerjaan renovasi 1 (satu) unit rumah negara yang berpotensi nilai IKPA tidak dapat maksimal pada triwulan IV. b) Mekanisme perhitungan komponen SMART baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran. c) Tahun 2025 IKU memiliki komponen baru yaitu Penyampaian LK Audited dan Kepatuhan Pelaksanaan Anggaran. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Secara berkala melakukan monitoring evaluasi secara mandiri atas progress yang menjadi indikator pada IKPA TA 2025. b) Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis dalam rangka pembahasan rencana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen penganggaran agar pengukuran capaian output dan RPD Hal. III DIPA dapat lebih akurat. 5. Bagian Umum Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum antara lain: a. Isu utama pada IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (CP) sebagai berikut: a. Deskripsi action plan pada matriks LLPKPK kurang detail. b. Kertas Kerja penilaian matrik LLPKPK belum disediakan oleh OTL. Rencana penyelesaian atas isu tersebut, yaitu: a. Meningkatkan koordinasi dengan PIC Pengelolaan Kinerja. b. Meminta kertas kerja penilaian matriks LLPKPK. b. Isu utama pada IKU Nilai implementasi Learning Organization (CP) sebagai berikut: a. Pembuatan IDP selesai di bulan Oktober 2025. b. Penyelesaian pelaksanaan CNC pada Oktober 2025. c. Batas waktu perekaman nama peserta serta penerbitan surat tugas pelaksanaan training/ PJJ yang terlalu singkat dan seringkali jatuh pada hari libur, sementara masih harus dilakukan proses konfirmasi kepada bidang dan/ atau KPPN terkait Rencana penyelesaian sebagai berikut: a. Melakukan monitoring berkala (kertas kerja) pemenuhan LO untuk disampaikan kepada pegawai yang belum lengkap dalam pemenuhan.
b. Melakukan koordinasi dengan PIC Bidang dan KSU KPPN terkait pemenuhan nama peserta training/ PJJ. c. Membuat ND himbauan untuk dapat menyelesaikan pembuatan IDP dan pelaksanaan CnC pada Minggu II bulan Oktober 2025 c. Isu utama pada IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb (CP) sebagai berikut:a. Terdapat kegiatan-kegiatan yang meleset dari rencana sesuai rapat perencanaan anggaran setiap awal triwulan atau bulanan. (Termasuk kegiatan yang tidak direncanakan dalam RPD tetapi dilaksanakan karena adanya moment yang dianggap penting untuk segera dilaksanakan) b. Realisasi belanja pegawai (lembur dan uang makan) yang tidak optimal karena memang tidak ada pekerjaan yang dinilai mendesak serta adanya penambahan pegawai yang tidak dapat diprediksi) Rencana penyelesaian sebagai berikut: a. Mengawal dan menghimbau kepada bagian/bidang2 untuk selalu mentaati rencana yg telah ditetapkan dan dicantumkan dalam halaman III DIPA. b. Kegiatan yang tidak direncanakan dalam RPD triwulan III tetap dilaksanakan dan dibayarkan dengan TUP. c. Dari sebagian kegiatan yang dilaksanakan teresbut dimasukkan ke RPD bulan Oktober 2025 d. Revisi DIPA dan penyesuaian RPD Halaman III DIPA d. Isu utama pada IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (CP) sebagai berikut: a. Target Capaian Pelaksanaan PDN 40% sampai dengan 30 September 2025 b. Perekaman transaksi dalam hal realisasi PDN terhadap komitmen telah dilakukan pada aplikasi Simpel dengan realisasi sebesar 49,17%. c. Diberlakukannya sistematika baru dalam pemenuhan capaian indeks tata kelola pengadaan d. Penyelesaian Proses pemindahtanganan BMN dengan nilai perolehan sampai dengan 100juta dan di atas 100juta Rencana penyelesaian atas isu tersebut adalah: a. Penyelesaian target IKU sebelum batas waktu untuk memperoleh capaian IKU yang maksimal b. Perekaman realisasi pelaksanaan PDN pada aplikasi Simpel memenuhi target capaian. c. Berkoordinasi dengan KPKNL dan eselon I terkait penyelesaian pemenuhan capaian IKU d. Memperhatikan arahan dan pemberitahuan terkait komponen penilaian capaian IKU baik dari unit eselon I maupun Biro Manajemen BMN dan Pengadaan melalui WA maupun ND. e. Memonitor pelaksanaan tugas pegawai yang menangani IKU tersebut 6. Bidang PPA I Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPA I sebagai berikut: a. Isu utama pada IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker (CP) Terdapat potensi capaian IKPA tidak maksimal di akhir tahun anggaran khususnya indikator Deviasi Hal III DIPA Rencana penyelesaiannya yaitu Penguatan koordinasi dengan KPPN dan satker mitra kerja terkait kinerja anggaran melalui berbagai sarana yang dimiliki (Nota Dinas, Bumigora, media sosial, dll) untuk mendorong kinerja anggaran satker khususnya satker strategis. b. Isu utama pada IKU Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb (CP) sebagai berikut: a. Nilai TW III belum keluar (menunggu dari Setditjen). b. Tuntutan kepuasan layanan satuan kerja yang meningkat setiap tahunnya c. Terdapat potensi risiko menurunnya nilai SKPL berkaitan dengan perubahan proses bisnis layanan konsultasi karena mengharuskan satker melalui mekanisme HAI CSO terlebih dahulu.
Rencana penyelesaiannya yaitu a. Persiapan pelaksanaan survey TW IV (Quick Response dan Full Response) b. Koordinasi dengan Bagian Umum dan Bidang PAPK terkait penyusunan Laporan Survey TW IV c. Koordinasi dengan Bagian Umum supaya berkoordinasi dengan Setditjen terkait hasil Survey Triwulan III (Quick Response dan Full Response) d. Penyampaian pre test dan post test serta kuesioner dalam kegiatan bersama satker c. Isu utama pada IKU Indeks Kualitas Operasional Treasury (CP) yaitu Deadline yang berbarengan untuk beberapa penugasan sesuai juknis dari pusat (Dit.PA, Setditjen, Tenaga Pengkaji, dll) untuk pekerjaan Layanan Operasional, Laporan Operasional maupun layanan konsultasi ternasuk di luar jam kerja/non hari kerja Rencana penyelesaian atas isu tersebut adalah: a. Menjaga layanan yang diberikan kepada stakeholder (layanan rutin: Revisi DIPA, MP PNBP, Hibah dan layanan konsultasi) b. Menjaga koordinasi dengan satker mitra kerja dan KPPN di wilayah NTB c. Strategi dan manajemen penugasan per projectd. Isu Utama pada IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas (CP) adalah: a. Capaian IKI ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Renkas di tiap KPPN lingkup Kanwil DJPB NTB b. Kanwil hanya melakukan monitoring terhadap akurasi pelaksanaan renkas di KPPN Rencana penyelesaiannya Melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN untuk memonitor akurasi perencanaan kas e. Isu utama pada IKU Indeks Kualitas Pembinaan BLU (CP) adalah Secara IKU, tidak terdapat permasalahan karena IKU sempurna di TW I dan TW II 2025. Tantangan yang dihadapi adalah mengangkat nilai Matrat Satker BLU sehingga dapat mencapai level 4 dari nilai 5. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah perbaikan tata keloila terkait pengelolaan BLU pada satker BLU Rencana penyelesaiannya berupa a. Pelaksanaan Pembinaan BLU TW IV sesuai juknis dari Dit. PPK BLU b. Tindak lanjut FGD satker BLU terkait pembentukan forum komunikasi satker BLU lingkup NTB 7. Bidang PPA II Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPA II sebagai berikut: a. Isu utama pada IKU Indeks efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan adalahBagaimana menjaga konsistensi atas pelaksanaan berbagai kegiatan yang cukup banyak dan beragam di setiap triwulan. Tantangan terletak pada keterbatasan sumber daya, waktu, dan koordinasi lintas pihak, sehingga diperlukan perencanaan yang terstruktur, prioritas kegiatan, serta monitoring pelaksanaan kegiatan Rencana penyelesaiannya adalah a. Merencanakan jadwal secara lengkap. b. Menguatkan koordinasi dengan pihak eksternal. c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin. b. Isu utama pada IKU Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN Adalah Secara keseluruhan penyaluran Dana Transfer ke Daerah sampai dengan September 2025 mencapai 68,18% dan khususnya DAK Fisik realisasinya masih relatif rendah yaitu baru mencapai 36,19% Rencana penyelesaiannya a. Melaksanakan monitoring penyaluran TKD secara rutin setiap minggu.
b. Melaksanakan Monev ke pemda/OPD yang masih rendah penterapannya pada bulan Oktober 2025. c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemda ( BPKAD, Pemda/OPD) secara lebih intens di Triwulan IV Tahun 2025. c. Isu utama pada IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program adalah Sampai dengan bulan September 2025 masih terdapat 3 (tiga) pemda yang belum melakukan aktivasi dan registrasi Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program, yaitu Biro Perekonomian Prov. NTB, Bagian Ekonomi Kab. Lombok Tengah, dan Bagian Ekonomi Kab. Bima. Rencana penyelesaiannya adalah a. Melakukan koordinasi dengan ketiga pemda tersebut untuk dilakukan pendampingan aktivasi dan registrasi SIKP. b. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program Semester II 2025. c. Melaksanakan FGD SIKP dengan Perbankan. d. Isu utama pada IKU Indeks Kualitas Asistensi BLUD dan UMKM adalah Masih sangat diperlukannya pendampingan kepada para Operator BLUD Bidang Kesehatan, utamanya pada Akuntansi dan Pelaporan. Rencana penyelesaian adalah sebagai berikut: a. Mengadakan Monev Asistensi Pembinaan BLUD di Bagian Ekonomi KLU, RSUD KLU, RSUD Propinsi, dan RSUD Kota Mataram. b. Melaksanakan sosialisasi lanjutan sertifikasi halal pada 30 UMKM pada bulan Nopember 2025. 8. Bidang PAPK Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PAPK sebagai berikut: a. Isu utama pada IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb (CP) sebagai berikut: a. Masih banyaknya ketidaksesuaian data dan anomali transaksi keuangan Satker yang termonitor melalui kegiatan analisis data SPAN menggunakan kertas kerja, baik oleh KPPN maupun Kanwil DJPb. Ketidaksesuaian dan anomali data tersebut perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja. b. Proses penyelesaian matriks tindak lanjut dari KK analisis dengan satuan kerja belum optimal. Rencana penyelesaian sebagai berikut: a. Memantau dan menindaklanjuti data anomali/selisih pada MonSAKTI/to do list. b. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada Satker/UPPAW. c. Melakukan koordinasi penyelesaian Matriks Tindak Lanjut pada KK Analisis LK BUN-KPPN. d. Penyelesaian rekon triwulan III (rekon Agustus 2025 dengan deadline 15 September 2025). e. Optimalisasi Plat DR. f. Optimalisasi SEPAT. b. Isu utama pada IKU Indeks kepuasan terhadap layanan Kanwil DJPb (CP) sebagai berikut: a. Tingkat pemahaman terhadap update peraturan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan, seperti kebijakan transaksi resiprokal dan Update PSAP (18 dan 19). b. Adanya kebijakan efisiensi sehingga tidak tersedianya honor narsum untuk mendatangkan narsum eksternal. Rencana penyelesaian sebagai berikut: a. Berkolaborasi dengan KSAP untuk kegiatan sosialisasi secara offline (ToT PSAP, Rabu, 17 September 2025)
b. Mengikuti kegiatan APK online dan Pemda online yang diadakan oleh Direktorat APK setiap bulannya. c. Menyiapkan, mempelajari, dan mendiskusikan materi serta sarana-prasarana sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek yang dilakukan secara online maupun offline. c. Isu utama pada IKU Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah (CP) adalah Kualitas data keuangan Pemda yang meliputi kevalidan data, kelengkapan data dan ketepatan waktu belum maksimal sehingga diperlukan data keuangan Pemda secara langsung sebagai pembanding. Rencana penyelesaian sebagai berikut: a. Diseminasi data GFS Audited 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 (pada acara ToT PSAP 18 & 19 tgl 17 Sept 2025) b. Melaksanakan Pembinaan kualitas data keuangan pada Pemda secara berkala (ToT PSAP 18 & 19). c. Melakukan pengumpulan, Analisa, dan telaah data laporan keuangan Pemda periode triwulan III 2025. d. Mengikuti kegiatan APK online dan Pemda online yang diadakan oleh Direktorat APK triwulan III tahun 2025. e. Optimalisai inovasi Plat DR dan SEPAT. 9. Bidang SKKI Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang SKKI sebagai berikut: a. Isu utama pada IKU Nilai kinerja pelaksanaan pembinaan dan supervisi Kanwil DJPb terhadap KPPN, tema utama yang ditentukan kantor pusat DJPb adalah:a. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-30/PB/2025, yang mengatur tahapan awal simplifikasi pembayaran tagihan belanja atas beban APBN. Kebijakan ini mengubah struktur alur kerja pada proses verifikasi SPM dan penerbitan SP2D di KPPN, termasuk pemusatan proses permintaan pembayaran melalui SPAN di tingkat pusat. b. Nota Dinas Nomor ND-1326/PB.1/2025, yang memperkenalkan dan mengatur tata kerja CSO pada instansi vertikal DJPb, mencakup pengelolaan peran, kompetensi, kualitas layanan, serta manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam mendukung layanan melalui kanal resmi HAI-CSO MonSAKTI. c. Pengukuran nilai kinerja KPPN secara berkala dengan data sumber dari OMSPAN, SPANXT dan MONSAKTI Rencana penyelesaiannya adalah sebagai berikut: a. Menyusun Analisis Kritis atas Implementasi Simplifikasi Pembayaran Tagihan dan Penataan Layanan CSO pada KPPN di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan hasil rekomendasi kepada Kantor Pusat DJPb, Kanwil DJPb NTB dan KPPN Lingkup Kanwil DJPb NTB. b. Pemantauan nilai kinerja dilaksanakan secara rutin melalui dashboard MonevPS, hasil analisis dan rekomendasai atas kinerja disampaikan setiap bulan kepada KPPN b. Isu utama pada IKU Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal adalah sebagai berikut: a. Terdapat perubahan peraturan sistem pengendalian internal terintegrasi. (PMK No 83 /2024 tetntang pelaporan hasil pemantauan yg relatif semua baru) b. Belum terdapat pedoman penilaian yg resmi berupa KEP Dirjen selama in baru ada ND pemberitahuan per triwulan (sehubungan terbitnya PMK baru tsb) Rencana penyelesaiannya sebagai berikut: a. Koordinasi terkait perubahan peraturan terkait sistem pengendalian intern dan perubahan pedoman penilaian tugas KI dengan Bag KI Sesditjen Perbendaharaan. b. Membuat checklist/pending matters laporan UKI/UPG/UPR c. Memonitor pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada KPPN lingkup Kanwil DJPb NTB
c. Isu utama pada IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan adalah Pergantian/mutasi pegawai/pejabat di KPPN turut mengurangi tempo percepatan penggunaan digitalisasi. Rencana penyelesaiannya adalah Melakukan koordinasi dengan KPPN untuk melakukan pendekatan kepada satker agar tetap bertransaksi secara digital. F. Resiko Organisasi Beberapa Hasil Rapat UPR Triwulan III sebagai berikut: 1. Kerusakan BMN Risiko Kerusakan BMN Kantor Kanwil DJPb Provinsi NTB pada triwulan III 2025 diputuskan pada level risiko 11 dikarenakan telah dilakukan beberapa langkah mitigasi agar risiko kerusakan BMN minimal, tindakan mitigasi yang telah dilakukan : a) Pemeliharaan BMN kantor secara rutin (laptop, genset, ac split dll). b) Pemeliharaan gedung kantor secara rutin; c) Menginventarisir BMN menurut tingkat kerusakan untuk dilakukan penghapusan BMN Proyeksi Risiko Level kemungkinan risiko kerusakan BMN pada triwulan IV 2025 turun pada level 10. 2. Kebakaran Gedung Kantor Risiko Kebakaran Gedung Kantor Kanwil DJPb Provinsi NTB pada triwulan III 2025 diputuskan pada level risiko 10 dikarenakan telah dilakukan beberapa mitigasi agar risiko terkait dengan Kebakaran Gedung Kantor dimaksud tidak terjadi, Tindakan mitigasi yang telah dilakukan : 1. Simulasi Pemadaman Kebakaran 2. Membuat ND Pengamanan BMN saat libur panjang 3. Menyediakan dan memastikan fungsionalitas APAR Proyeksi Risiko Level kemungkinan risiko Kebakaran Gedung Kantor pada triwulan IV 2025 mengalami penurunan yaitu berada pada level 10 3. Penyerapan anggaran/belanja negara Kementerian/Lembaga rendah Sampai dengan Triwulan III 2025, dari 40 satker dengan pagu besar terdapat 32 satker dengan penyerapan di atas target dan hanya 11 satker di bawah target. Berdasarkan surat Noda Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-551/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA TA 2025, rangka menerapkan prinsip fairness treatment dalam penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian IKPA secara nasional untuk indikator penyerapan anggaran berupa pemberian ambang batas toleransi (threshold) realisasi pada belanja pegawai, barang, dan belanja modal masing-masing 10%, 5%, dan 10%. Berdasarkan hal tersebut, besaran risiko pada Triwulan III tetap pada level 14. Proyeksi Risiko (residual) Besaran residual risiko pada Triwulan IV 2025 diyakini dapat diturunkan ke level 6, kegiatan yang selama Triwulan III tertunda karena kebijakan efisiensi sudah dapat dilaksanakan dan satker menyesuaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Triwulan IV. 4. Nilai Indikator Capaian Output Rendah Berdasarkan data pada OMSPAN, nilai rata-rata Capaian Output pada Triwulan II mencapai 91,09. Terdapat 12 satker yang mendapat nilai Capaian Output di bawah nilai 90. Pengisian Capaian Output adalah 5 hari kerja setelah bulan barakhir (untuk bulan September, satker masih mempunyai kesempatan mengisi Capaian Output sampai dengan 7 Oktober). Namun demikian, besaran risiko sampai akhir Triwulan III masih tetap di angka 18 Proyeksi Risiko Dengan hasil ini, residual risiko sampai dengan Triwulan III 2025 dapat diturunkan di level 13. Tren residual risiko diyakini mengalami penurunan
5. Tingginya deviasi antara RPD Halaman III DIPA dengan realisasinya Pada triwulan III 2025, terdapat 274 satker yang memiliki rata-rata gap/deviasi antara perencanaan dan realisasi di atas 5% sehingga dengan nilai deviasi tidak 100. Masih terdapat sarker yang menetapkan rencana belanja pada triwulan III lalu sementara pagu masih ada yang terblokir. Di samping itu, usulan pembukaan blokir ke pusat belum seluruhnya disetujui sampai akhir September. Dengan kondisi tersebut, besaran risiko ditetapkan masih di level 13. Proyeksi Risiko (residual) Diharapkan risiko pada akhir triwulan IV berikutnya, residual risiko diyakini mengalami penurunan menjadi level 11. 6. Belanja Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Sampai dengan triwulan III 2025, dari 18 satker PNBP tidak terpusat di Kanwil DJPB NTB Provinsi NTB terdapat 14 satker yang sudah mengajukan MP tahap I, 6 satker MP Tahap II, dan 4 Satker sudah sampai Tahap III. Sampai dengan akhir September tidak ada satker dengan belanja melebihi dari MP Riil (penerimaan). Berdasarkan data tersebut, besaran risiko ditetapkan level 11. Proyeksi Risiko (residual) Diharapkan residual risiko pada akhir triwulan berikutnya berikutnya, residual risiko diyakini mengalami penurunan menjadi level 10. 7. Asistensi BLUD tidak efektif Dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 48/PB/2016 tentang perubahan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan Dit. PPK BLU bertugas melakukan pembinaan terhadap BLU dalam bentuk pengembangan kapasitas SDM/pegawai, konsultasi, monitoring dan evaluasi keuangan BLU serta melakukan asistensi pembinaan terhadap BLUD pada wilayah kerjanya. Sampai dengan akhir Triwulan III 2025, risiko ditetapkan turun di angka 11 dikarenakan telah dilakukan asistensi terhadap pembinaan BLUD pada Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat dan Forum Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola BLUD Proyeksi Risiko (residual) Pada triwulan IV, proyeksi level risiko pada angka 6 karena telah dilakukan asistensi kepada BLUD, telah dilakukan bimtek BLUD dan pendataan/profiling regulasi BLU pada masingmasing pemerintah daerah. 8. Pemanfaatan kerja sama program pengembangan UMKM Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. ND20/PB.1/2025, setiap UPR diminta memasukan upside risk, Kanwil DJPb Prov NTB memasukan upside risk “Pemanfaatan kerja sama program pengembangan UMKM“. Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 telah dilakukan pendampingan program pengembangan UMKM berupa kegiatan Bootcamp UMKM yang dilakukan di KPPN Mataram, bazaar UMKM di Lombok Epicentrum Mall dan Fasilitas Sertifikasi Halal di Kanwil DJPb Prov. NTB, untuk risiko triwulan III diputuskan naik pada level 14 Proyeksi Risiko (residual) Pada Triwulan IV Tahun 2025 level risiko diputuskan di angka 14, dikarenakan telah dilakukan pengadaan tenda, meja, dan kursi untuk UMKM dan direncanakan program pendampingan akan dilakukan s.d akhir tahun. 9. Data Sumber Penyusunan LSKP Tingkat Wilayah Tidak Lengkap Pada Triwulan III tahun 2025, level resiko ditetapkan pada level 13 dengan level Kemungkinan 3, dikarenakan: 1) tahun 2025 merupakan awal penggunaan SIPD-RI dalam
penyusunan LKPD sehingga terdapat kemungkinan data LKPD tidak valid, tidak lengkap, dan tidak tepat waktu, dan 2) terdapat pembentukan satker baru, penerapan transaksi resiprokal, dan penerapan SPAN Generasi 2 sehingga berpengaruh terhadap data keuangan satker. Level Dampak pada nilai 3 karena laporan GFS tidak menggambarkan laporan pertanggung jawaban keuangan negara, tetapi sebagai laporan kinerja yang berpengaruh moderat ke fiskal dan perekonomian. Pada triwulan III, resiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga data keuangan LKPD dan LKKL terjaga kevalidan, kelengkapan, dan ketepatan waktunya untuk penyusunan LSKP periode triwulan II tahun 2025. Proyeksi Risiko Pada triwulan IV, proyeksi level risiko turun pada angka 11 karena isu kevalidan, kelengkapan, dan ketepatan waktu dalam penyusunan LSKP telah dijaga setiap periodenya. 10. Data LK UAKKBUN Tidak Valid Pada Triwulan III tahun 2025, level resiko ditetapkan pada level 13 dengan level Kemungkinan 3 dan level Dampak 3. Level Kemungkinan 3, dikarenakan pada tahun 2025 terdapat pembentukan satker baru, penerapan transaksi resiprokal, dan penerapan SPAN Generasi 2 sehingga berpengaruh terhadap data keuangan satker. Level Dampak 3, dikarenakan adanya penurunan kinerja sebesar 0-50% dari penilaian. Pada triwulan III, resiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga data keuangan satker terjaga kevalidan, kelengkapan, dan ketepatan waktunya untuk penyusunan LK UAKKBUN periode triwulan III tahun 2025 (sesuai ND-1/WPB.2343/2025, 1 Juli 2025, SHR sebesar 97.4% (April) dan 98.9% (Mei)). Proyeksi Risiko Pada triwulan IV, proyeksi level risiko turun pada angka 11 karena karena isu kevalidan, kelengkapan, dan ketepatan waktu dalam penyusunan LK Kuasa BUN telah dijaga setiap periodenya. 11. Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial Risiko ini adalah salah satu risiko mandatory yang harus dimasukkan dalam profil risiko unit kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan awareness pegawai untuk dapat melakukan control terhadap aktivitas pegawai yang dapat menjadi pemberitaan negative di media massa dan media sosial. Pada triwulan ini, telah dilakukan beberapa mitigasi yang telah direncanakan antara lain: a) Internalisasi Kode Etik dan Perilaku b) Himbauan Aktivitas Media Sosial pada media sosial c) Membuat konten saluran pengaduan d) Penyampaian Pesan Integritas dalam Briefing Pagi. Pada triwulan III level risiko turun di level 11 Proyeksi Risiko (residual) Pada triwulan IV, proyeksi level risiko diperkirakan turun di level 10 (level residual harapan) karena telah dilaksanakan keberlanjutan rencana mitigasi. 12. Ownership pegawai terhadap organisasi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-2/MK.01/2023, setiap UPR diminta memasukan mandatory risiko “Loyalitas Pegawai yang rendah terhadap Organisasi”. Telah dilakukan beberapa mitigasi antara lain: a) Penyampaian Kode etik pegawai melalui inovasi Merarik, b) Melakukan penyebaran konten edukasi kode etik melalui media sosial, c) Penyampaian Pesan dalam Briefing Pagi, d) Melakukan sosialisasi/GKM terkait dengan aturan kode etik pegawai. Pada Triwulan III ditetapkan risiko turun pada level 11 Proyeksi Risiko
Pada triwulan IV, level risiko Ownership pegawai terhadap organisasi diproyeksikan pada level 10 (level residual harapan) dikarenakan mitigasi risiko yang dilaksanakan secara berkelanjutan. 13. Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. ND158/PB.1/2025, setiap UPR diminta memasukan mandatory risiko “Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia”. Hal ini bertujuan agar meningkatnya pemahaman dan kesadaran para pegawai terhadap keamanan data informasi dan mencegah terjadinya kebocoran data. Sehingga perlu dilakukan mitigasi antara lain: a) Pegawai mengikuti ELearning Security Awareness, b) Membuat konten security awareness. Pada Triwulan III ditetapkan risiko turun pada level 10 Proyeksi Risiko Pada triwulan IV, level risiko Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasiadiproyeksikan tetap pada level 10 dikarenakan mitigasi risiko yang dilaksanakan secara berkelanjutan. 14. Penyebaran Pesan Integritas pada Media Sosial Unit Kerja Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. ND20/PB.1/2025, setiap UPR diminta memasukan upside risk, Kanwil DJPb Prov NTB memasukan upside risk “Penyebaran Pesan Integritas pada Media Sosial Unit Kerja”. Hal ini bertujuan agar meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa Kemenkeu cq Ditjen Perbendaharaan telah berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.. Pada Triwulan III ditetapkan risiko naik pada level 14 Proyeksi Risiko Pada triwulan IV, level risiko Penyebaran Pesan Integritas pada Media Sosial Unit Kerja diproyeksikan tetap pada level 14 dikarenakan mitigasi risiko yang dilaksanakan secara berkelanjutan. G. Dokumen-dokumen Terlampir disampaikan dokumentasi atas pelaksanaan Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) Triwulan III bulan Oktober 2025.Dibuat di Mataram Tanggal 10 Oktober 2025 Mengetahui, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. NTB Notulis ttd Ditandatangani secara elektronik Lalu Arya Maradewa Sukirno
LampiranDokumentasi Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) Triwulan III Bulan Oktober 2025 Tanggal 9 Oktober 2025
DAFTAR KEHADIRANNama Kegiatan : Rapat DKRO Bulan Oktober 2025Tanggal Kegiatan : 09 Okt 2025Jenis Rapat : OnlinePeserta Rapat : Internal & EksternalTanggal Absensi : 09 Okt 2025No Nama Email No. Hp Unit Jenis Waktu1 Tri Rusdiyanto [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran II C, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran II, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 10:152 Moh [email protected] Seksi Kepatuhan Internal, BidangSupervisi KPPN dan KepatuhanInternal, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 09:373 Haiban Syadad [email protected] Seksi Bank, Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tipe A1Mataram, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 09:274 Lalu [email protected] Subbagian Penilaian Kinerja,Bagian Umum, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 09:255 [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran ID, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran I, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 09:086 Alief [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran IA, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran I, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 09:047 Kukuh [email protected] Seksi Bank, Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tipe A2Sumbawa Besar, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 09:02
No Nama Email No. Hp Unit Jenis Waktu8 Teguh Setiono [email protected] Subbagian Keuangan, BagianUmum, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 09:019 Ircham [email protected] Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:5210 Sukirno [email protected] Bagian Umum, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:4511 HarpanandaEkaSarwadhamanaharpananda.eka@kemenkeu.go.id08125629404 Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran IB, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran I, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:4512 [email protected] Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:3913 [email protected] Seksi Pencairan Dana danManajemen Satker, KantorPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A2 Sumbawa Besar,Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:3514 [email protected] Subbagian Umum, KantorPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A2 Bima, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:3415 Slamet Raharjo [email protected] Subbagian Umum, KantorPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A2 Sumbawa Besar,Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:3416 Ririn [email protected] Seksi Bank, Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tipe A2Online 08:33
No Nama Email No. Hp Unit Jenis WaktuBima, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaan17 Budy Prastowo [email protected] Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tipe A2Sumbawa Besar, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:3218 MuhammadSaiful [email protected] Seksi Bank, Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Tipe A2Selong, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:3219 Lilik [email protected] Subbagian Umum, KantorPelayanan PerbendaharaanNegara Tipe A2 Sumbawa Besar,Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:3220 Candra [email protected] Subbagian Penilaian Kinerja,Bagian Umum, Kantor WilayahDirektorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:3021 Indra Wahyudi [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran II B, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran II, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:2622 Acil Novrianto [email protected] Subbagian Tata Usaha danRumah Tangga, Bagian Umum,Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaanOnline 08:2523 Muh. AgusSetya [email protected] Bidang Supervisi KPPN danKepatuhan Internal, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:2024 Arka Wirawan [email protected] Subbagian Kepegawaian, BagianUmum, Kantor Wilayah DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:14
No Nama Email No. Hp Unit Jenis WaktuProvinsi Nusa Tenggara Barat,Direktorat JenderalPerbendaharaan25 Wisnu [email protected] Seksi Pembinaan PelaksanaanAnggaran II A, Bidang PembinaanPelaksanaan Anggaran II, KantorWilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi NusaTenggara Barat, DirektoratJenderal PerbendaharaanOnline 08:12Diketahui Oleh,Kepala Subbagian PenilaianKinerjaDitandatangani secara elektronikCandra Kirana Kupang
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSINUSA TENGGARA BARATJalan Majapahit No. 10, Mataram 83127; TELEPON (0370) 643622; SUREL [email protected]; LAMANwww.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntbNOTA DINASNOMOR ND-687/WPB.23/2025Yth. : 1. Kepala Bagian Umum2. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I3. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II4. Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan5. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mataram7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Selong8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bima9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sumbawa BesarDari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara BaratSifat : BiasaLampiran : Satu BerkasHal : Undangan Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) Bulan Oktober 2025 Tanggal : 1 Oktober 2025Dalam rangka monitoring dan evaluasi manajemen kinerja pada unit vertikal lingkup KanwilDJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini diminta kehadiran Saudara/i beserta PejabatPengawas dalam kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) yang akan dilaksanakanpada: hari, tanggal : Kamis, 9 Oktober 2025pukul : 09.00 WITA s.d. selesaitempat/media : Ruang Rapat Kanwil DJPb Prov. NTB dan MS. Teams Kanwil DJPb Prov. NTBagenda :a. Overview capaian IKU UPK-Two-Three sampai dengan Triwulan III Tahun 2025;b. Isu strategis dan risiko yang mempengaruhi kinerja organisasi ke depan;c. Risiko Organisasi.Agar pelaksanaan acara dimaksud berjalan dengan baik dan efisien serta berlangsung interaktif,ketentuan pelaksanaan kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sebagai berikut; 1. Para Kepala Bagian/Bidang/KPPN menyiapkan bahan materi pemaparan menggunakan formatsebagaimana terlampir, selanjutnya bahan materi tersebut diupload melalui tautanhttps://bit.ly/DKONTB.2. Keikutsertaan Kepala KPPN Mataram dan Kepala KPPN Selong dilaksanakan secara luring.3. Keikutsertaan KPPN Bima dan KPPN Sumbawa Besar dilaksanakan secara daring melalui MSTeams dengan Meeting ID:480 948 584 571 9 Passcode: Lg6oN7Y3.4. Agenda risiko organisasi hanya diikuti oleh Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb Prov. NTB.
2Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.Ditandatangani secara elektronikRatih Hapsari Kusumawardani
NOTULA RAPAT 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARATJalan Majapahit No. 10, Mataram 83127; TELEPON (0370) 643611, 621570; FAKSIMILE (0370) 643633; SUREL [email protected]; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntbNOTULA Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) Triwulan IV Tahun 2025 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB A. Dasar Surat Undangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor UND19/WPB.23/2026 tanggal 6 Januari 2026 hal Undangan Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) Bulan Desember 2025. B. Waktu dan Tempat Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026 di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi NTB dan MS Teams Kanwil DJPb Provinsi NTB, mulai pukul 09.00 s.d 12.00 WITA C. Agenda Reviu Kinerja sampai dengan Triwulan IV Bulan Desember 2025 D. Peserta 1. Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB; 2. Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Prov. NTB; 3. Para Kepala Bidang Kanwil DJPb Prov. NTB; 4. Para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB; 5. Para Kepala Subbag/Kepala Seksi Kanwil DJPb Prov. NTB; 6. Operator E. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Dialog Kinerja dan Resiko Organisasi (DKRO) dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. NTB, selanjutnya para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB disusul masing masing bidang/bagian menjelaskan beberapa hal, antara lain: 1. KPPN Mataram Beberapa hal yang disampaikan oleh kepala KPPN Mataram antara lain: a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (CP) sebagai berikut: a) Nilai IKPA untuk bulan Desember adalah 97,13, Satker dikecualikan dari penghitungan karena full blokir sebanyak 6 satker dan 188 dari 219 satker berstatus minimal baik (85,84%), sehingga nilai IKU IKPA untuk bulan Desember adalah 93,745 atau indeks 3,5.b) 18 Satker DK/TP sementara tidak dihitung dalam perhitungan IKPA seperti Triwulan III. c) 10 Satker baru mendapat DIPA bulan Juli 2025 namun penilaian IKPA dari bulan Januari. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Monev kinerja satker secara berkala. b) Pendampingan pengisian caput bulan Desember melalui teams CSO.
b. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN (CP) sebagai berikut: a) Kurang perhatiannya pemda terhadap batas waktu penyaluran TKD dan mepetnya penyampaian dokumen salur ke DJPK b) Terdapat 93 Desa yang tidak bisa tersalurkan Dana Desa Non-Earmaked akibat PMK 81 Tahun 2025 c) Realisasi DAK Nonfisik BOK Puskesmas di bawah 90% karena Pelaksanaan BOK mundur sehubungan dengan adanya penyesuaiannya anggaran d) pengalihan belanja BOK yg masuk dalam rasionalisasi perjalanan dinas pada Pemda Kota Mataram e) Terdapat Sub Bidang yang tidak dikontrakkan oleh Pemda Prov. NTB sebesar 1.9 M karena adanya perbedaan kebijakan dari pemda dengan K/L sampai melampaui batas waktu salur tahapan penyaluran DAK Fisik. Subbidang dimaksud adalah Perilindungan perempuan dan anak Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Koordinasi dengan Kepala Daerah ketika Tahun Anggaran 2026 untuk Transfer Ke Daerah sudah bisa disalurkan b) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan OPD khususnya updating data supplier guna mengurangi retur khususnya untuk penyaluran TPG di tahun 2026 c) Bimtek secara luring/daring terkait pendaftaran kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2026 dan juga penyampaian Juknis penyaluran DAK Fisik tahun 2026 d) Mengingatkan secara periodik kepada pemda terkait dengan batas waktu/tahapan penyaluran TKD baik dana desa, maupun DAK Fisik c. Persentase akurasi perencanaan kas (CP) sebagai berikut: a) Perubahan workflow baru KPPN Tahun 2025 (PPR Terpusat) b) Surat penahanan sementara pencairan honorarium pejabat perbendaharaan bagi pejabat satuan kerja yang belum sertifikasi Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Intensifikasi kertas kerja monitoring (kemenkeu.sharepoint) dan reminder penolakan SPM yang ada tanggal SPD-nya berkolaborasi seksi PD dan MSKI untuk didengan Satker setiap hari pada waktu-waktu kritis b) Tidak melakukan proses persetujuan SPM pada SPM dengan jatuh tempo yang sudah mendekati deadline, sehingga mengurangi risiko terlambat PPR oleh pusat d. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN (CP) sebagai berikut : a) Berbeda dengan formula perhitungan pada TW I, II, dan III yang hanya menggunakan IKPA sebagai komponen penilaian A, TW.IV memperhitungkan hasil penilaian dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA dengan formula [50% SMART + 50% IKPA] dan menetapkan target 91,0 untuk indeks 100. b) Penilaian NKA dalam SMART DJA memperhitungkan kinerja perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran. Kinerja Perencanaan Anggaran meliputi Capaian Rincian Output, penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan efisisensi SBK. Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi Revisi, Deviasi Hal.III, Penyerapan, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. c) Nilai komponen B pada TW.IV adalah berupa nilai Laporan Keuangan 2024 Audited ditetapkan oleh Kanwil DJPb. d) Tambahan pagu pemeliharaan gedung dan bangunan kantor senilai Rp120 juta dan tambahan pagu belanja ekstrakomptable berupa walker dan tongkat netra direalisasikan secara optimal Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Melakukan pemantauan posisi anggaran terus menerus untuk menjaga ketercapaian target kinerja. b) Melakukan seluruh proses input termasuk pendetailan pencatatan BMN dan barang persediaan c) Merencanakan nilai tambahan pagu pemeliharaan pada akhir tahun sesuai kesiapan dan kemampuan penyerapan
2. KPPN Selong Beberapa hal yang disampaikan oleh kepala KPPN Selong antara lain: a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (CP) sebagai berikut: a) Nilai IKPA s/d bulan Desember sebesar 98,70 % b) Pada bulan Desember, permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tercatat sebanyak 25 satker, menunjukkan intensitas kebutuhan operasional menjelang akhir tahun. c) Tersisa 3 kontrak RPATA dari Satker Porles, yang akan berakhir pada tanggal 15 januari 2026. d) Dengan adanya Implementasi Pembayaran Tagihan PBJ Pemerintah pada katalog Elektronik versi 6 dengan mekanisme LS kontraktual, menyebabkan yang seharusnya kontrak < Rp 50JT tidak wajib didaftarkan ke KPPN,Dengan adanya aturan baru, kini kontrak belanja pemerintah di bawah Rp50 juta juga wajib diregister ke KPPN. e) Terbitnya PMK 84 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan dari PMK 109 Tahun 2023 dengan fokus memperjelas dan mempertegas tata kelola penyelesaian pekerjaan akhir tahun melalui Rekening Penampungan (RPATA/RPATA BLU). Jika PMK sebelumnya hanya mengatur mekanisme dasar penampungan dana pekerjaan yang belum selesai, PMK terbaru memberikan prosedur lebih rinci, mulai dari tahapan SPP penampungan, SPM, SP2D, penihilan, hingga pengembalian dana. PMK 84/2025 juga menambahkan ketentuan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 90 hari, penegasan sanksi denda keterlambatan, kewajiban jaminan, serta monitoring lebih ketat melalui kartu pengawasan. Selain itu, terdapat pengaturan khusus bagi Satker BLU, yang sebelumnya belum tertata secara detail dalam PMK lama. Dengan demikian, aturan baru ini jauh lebih operasional, transparan, dan menguatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. f) Keterlambatan DIPA TA 2026 Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Asistensi dan Pendampingan pelaksanaan anggaran terhadap satker bersangkutan sesuai komponen Indikator IKPA. b) Asistensi dan pendampingan pelaksanaan belanja modal, untuk peralatan dan mesin (asistensi INAPROC), untuk gedung dan bangunan (memastikan pekerjaan sesuai target pelaksanaan) c) Asistensi Pendampingan RPATA d) Monitoring dan melakukan pendampingan penyusunan halaman III DIPA melalui FGD pada awal dan akhir triwulan serta memanfaatkan inovasi SIDE dengan melakukan pengisian realisasi belanja. e) Monitoring sertifikasi pejabat perbendaharaan, asistensi pengajuan usulan pada aplikasi simaspaten, memastikan semua pejabat perbendaharaan dapat tersertifikasi sebelum Tahun Anggaran 2026. f) Monitoring karwas UP dan TUP agar tidak terdapat keterlambatan b. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN (CP) sebagai berikut: a) Terdapat Sub bidang DAK Fisik yang tidak salur karena ketidaksesuaian spesifikasi teknis antara barang yang dibutuhkan dengan barang yang tersedia (chromebook) serta terdapat kendala bersifat nasional atas pengadaan barang tersebut. b) Terdapat kontrak Subbidang DAK Fisik yang tidak salur yaitu Dana Penunjang pada Subbidang PAUD dikarenakan terlambat dalam menyampaikan dokumen syarat salur sesuai waktu yang ditentukan. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Bersurat kepada Bupati Lotim secara berkala dan berkomunikasi aktif terkait progress pengajuan dokumen DAK Fisik dengan memperhatikan ketentuan batas-batas akhir tahun anggaran Tahun 2025 b) Melaksanakan Audiensi dengan Pemda terkait percepatan penyampaian dokumen penyaluran DAK Fisik.
c. Persentase akurasi perencanaan kas (CP) sebagai berikut: a) Dispensasi renkas berakibat pada penurunan IKU renkas sehingga dipastikan agar dispensasi hanya diberikan untuk pembayaran Dana Transfer ke Daerah. b) SPP batal yang tidak terhapus pada tanggal jatuh tempo berakibat pada deviasi nilai dan unit. c) Penerbitan ND Rekomendasi penyaluran TKD yang diterbitkan pada hari H jatuh tempo pembayaran juga mempengaruhi deviasi RPD d) Kurangnya pengawasan dan evaluasi RPD oleh KPA/PPK dimana pengendalian dan evaluasi atas deviasi RPD belum menjadi perhatian utama di tingkat satker. RPD sering disusun oleh operator tanpa telaah manajerial sehingga tidak mencerminkan kebutuhan kas yang akurat e) Koordinasi internal yang lemah antara PPK, Bendahara dan operator sakti. Komunikasi internal yang tidak sinkron dalam menentukan jadwal dan nilai tagihan menyebabkan ketidaksesuaian waktu pengajuan SPM dengan perencanaan kas yang telah disusun f) Kualitas RPD Satker yang rendah dan tidak akurat, Masih banyak satker belum mampu Menyusun RPD harian secara realistis sesuai kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Hal ini menyebabkan deviasi antara RPD dan realisasi tagihan tinggi, sehingga menurunkan tingkat akurasi perencanaan kas KPPN Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Monitoring Deviasi pada MONSAKTI. b) Melakukan Sosialisasi LLAT dalam Rangka Pemberian Pemahaman terkait Penyelesaian Penyaluran Akhir Tahun ANGGARAN 2025 c) Koordinasi antar Seksi untuk Penyaluran SPM TKD dengan dispensasi. d) Melakukan Monev Pendampingan Perencanaan Penyerapan Anggaran Satker Periode TW IV e) Melakukan koordinasi dengan Satker untuk melakukan penghapusan SPP Batal. f) Melakukan Pendampingan untuk memastikan satker melaksanakan pemutakhiran RPD Hal III DIPA di setiap awal triwulan d. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN (CP) sebagai berikut : Nilai IKKPA Triwulan IV adalah (50% x 100) +(50%x 99,76) = (50 + 49,88) = 99,88 ( NKA>95,5 capaiannya Indek 120) LK Triwulan IV sesuai dengan SK Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov NTB nomor KEP7/WPB.23/2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Penetapan Penilaian LK Tingkat UAKPA dan UAKPB Lingkup Kanwil DJPb Prov NTB Tahun 2024 dengan hasil penilaian sebesar 97,4 ( nilai LK ≥ 90 indeks capaian 120) Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Konfirmasi penilaian LK UAKPA dan UAKPB ke kanwil DJPb Prov NTB b) Melaksanakan rencana aksi untuk menyusun rencana kerja tahunan tahun 2026 3. KPPN Bima Beberapa hal yang disampaikan oleh kepala KPPN Bima antara lain: a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (CP) sebagai berikut: Terdapat Satker vertikal yang baru menerima DIPA TA 2025 di periode Triwulan IV yakni Sekretariat Bawaslu Kab. Bima dan Sekretariat Bawaslu Kab. Dompu, sehingga Satker dimaksud dapat merealisasikan anggarannya paling cepat di bulan Oktober 2025. Hal ini berdampak kepada rendahnya nilai akhir IKPA Satker khususnya pada indikator penyerapan anggaran yakni hanya 50 (skala 100) dikarenakan perhitungannya menggunakan dasar penyerapan TW I s.d. TW IV 2025 Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) KPPN Bima melakukan koordinasi intensif dan pendampingan agar penyerapan anggaran lebih optimal.
b) Penyerapan anggaran s.d. akhir TA 2025 mencapai 85,54% untuk Sekretariat Bawaslu Kab. Bima dan 95,28% pada Sekretariat Bawaslu Kab. Dompu, sehingga memperoleh nilai 100 pada indikator penyerapananggaran khusus diperiode TW IV 2025. c) Terkait hal tersebut, KPPN Bima berkoordinasi dengan Satker untuk mengajukan permohonan penyesuaian perhitungan IKPA dengan hanya menggunakan data penyerapan di Triwulan IV 2025 sebagai dasar perhitungan nilai IKPA pada indikator penyerapan anggaran. d) Berdasarkan surat permohonan dari Satker, KPPN Bima telah meneruskan permohonan penyesuaian perhitungan dan data IKPA Satker Sekretariat Bawaslu Kab. Bima dan Sekretariat Bawaslu Kab. Dompu kepada Kanwil DJPb Prov. NTB melalui ND23/KPN.2302/2026 tanggal 9 Januari 2026. b. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN (CP) sebagai berikut: a) Penghentian penyaluran Dana Desa Non Earmark Tahap II sesuai PMK 81 Tahun 2025 terhitung periode 17 September 2025 menyebabkan tingkat realisasi penyaluran TKD rendah dan menimbulkan pertanyaan di kalangan pemda/pemerintah desa. b) Penyampaian dokumen syarat salur tidak sesuai ketentuan menyebabkan capaian Indeks kinerja penyaluran TKD tidak maksimal, disebabkan: a) Koordinasi internal pemda kurang maksimal. b) Terdapat kendala aplikasi keuangan (SIPD) sehingga pemda tidak bisa rekam penyerapan atau menerbitkan SP2D BUD c) Lambatnya pemda menyampaikan syarat salur dana desa Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi dengan Pemda terkait penyaluran TKD secara intensif (khusus dana desa sudah disampaikan monev pada 14 Agustus 2025 sebelum adanya penghentian penyaluran) b) Melakukan Audiensi Strategis dengan Kepala Daerah terkait peranan KPPN sebagai Financial Advisory.c) Pelaksanaan koordinasi percepatan DAK Fisik pada pemda mitra kerja KPPN Bima. d) Memberikan informasi dan penjelasan ke pemda (DPMD) terkait progres penyaluran Dana DesaTahap II sesuai arahan pimpinan. c. Persentase akurasi perencanaan kas (CP) sebagai berikut: Dengan upaya mitigasi yang telah dilakukan, KPPN Bima mampu menjaga tidak terjadinya deviasi atau deviasi Renkas 0% (baik deviasi unit dan/atau nilai) pada periode TW IV 2025. Namun demikian, adanya permohonan Dispensasi SPD (Scheduled Payment Date) atas SPM yang diajukan oleh Satker (khususnya Satker TKD) menjadi pengurang nilai IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Tetap melakukan pengawasan secara harian terhadap SPD atas SPM yang diajukan oleh Satker. b) Berkoordinasi dengan Satker dalam hal terdapat SPM yang tertolak untuk segera diajukan ulang dan/atau memastikan SPP/SPM dihapus jika tidak diajukan kembali ke KPPN. c) Melakukan edukasi secara rutin kepada Satker agar lebih memperhatikan jatuh tempo SPM untuk menghindari pengajuan Dispensasi RPD. d) Selektif dalam memberikan Dispensasi RPD yang diajukan oleh Satker d. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN (CP) sebagai berikut : Meskipun capaian IKU sudah melampaui target, namun capaian IKPA satker KPPN Bima tidak optimal (98,61), dengan rincian Kualitas Perancanaan Anggaran 96,85, Kualitas Pelaksanaan Anggaran 99,21, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 100. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a. Bendahara Pengeluaran yang telah dilantik sebagai JF PK APBN Terampil pada bulan November 2025 tidak lagi merangkap tugas di Seksi PDMS pada tahun 2026.
b. Pengawasan yang lebih ketat terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, baik UP maupun LS. c. Rapat Tim Pengelola Keuangan yang dilaksanakan setiap awal bulan dengan melibatkan seksi teknis. 4. KPPN Sumbawa Besar Beberapa hal yang disampaikan oleh kepala KPPN Sumbawa Besar antara lain: a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L (CP) sebagai berikut: a) Terdapat beberapa satker yang melakukan realisasi belanja melebihi RPD yang sudah ditetapkan, terutama di belanja 51. b) Terdapat pembukaan blokir di akhir tahun, sehingga satker kesulitan untuk menyesuaikan kembali terkait penyerapan anggarannya. c) Ada kontrak multiyears yang telat diajukan, sehingga berpengaruh kepada realisasi. d) Terdapat satker baru, 686170 Sekretariat Bawaslu Kab. Sumbawa yang pagunya baru masuk ke KPPN sekitar bulan Oktober/November 2025, sedangkan penilaian IKPA terhitung dari Januari 2025, sehingga nilai penyerapan satker tersebut hanya senilai 50%. e) Terdapat blokir pagu sebesar Rp18 Miliar dari total pagu satker lingkup KPPN Sumbawa Besar sebesar Rp481 Miliar. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Asistensi dan bimbingan agar satker melakukan Revisi Hal III DIPA dengan tepat guna memperkecil deviasi, melakukan pengawasan penyusunan Hal III DIPA TW I paling lambat tanggal 19 Februari 2026. b) Melakukan koordinasi secara intens dengan satker terkait kendala selama pelaksanaan anggaran dalam bentuk FGD/One on One Meeting/Monev, terutama dengan Satker dengan pagu besar : PJN, Kemenag, Bandara. c) Melakukan pendampingan kepada satker terkait mekanisme pelaksanaan dan memberikan arahan serta tips guna mendapat kualitas kinerja yang lebih baik, pendampingan dapat berupa bimtek/sosialisasi/tatap muka. d) Mendorong satker berkoordinasi dengan Kantor Pusat terkait pagu minus, blokir pagu dibuka sebagian/seluruhnya agar dapat segera melakukan percepatan belanja. b. Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN (CP) sebagai berikut: a) Capaian penyaluran DAK Fisik 97,98% dari pagu atau 99,86% dari nilai kontrak, realisasi tidak terserap 100 dari kontrak disebabkan adanya rekomendasi dari BPKP atas pelaksanaan addendum kontrak untuk subbidang air minum, KSB. b) Capaian penyaluran Dana Desa 100% dari pagu. c) Kinerja penyaluran sudah cepat dan optimal. d) Peraturan terkait perubahan mekanisme penyaluran TKD 2026 belum rilis, a.l. Dana Desa (PMK Pagu Allocated dan Unallocated), PMK DAU dan DBH, PMK DAK Fisik, KMK Penyaluran KB/LB, dll. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Melakukan rapat Monev TKD TA 2025 dan langkah langkah strategis menghadapi TA 2026 (menunggu update peraturan penyaluran TKD terbit). b) Mendorong pemerintah desa melalui DPMD agar segera menetapkan APBDes 2026 sebagai langkah akselerasi penyaluran DD 2026. c) Update informasi terkait peraturan/issue terkini melalui sarana grup KPPN bersama Dit. PA, serta melakukan monitoring/update informasi pada JDIH Kemenkeu dan Website DJPK.
c. Persentase akurasi perencanaan kas (CP) sebagai berikut: Terdapat dispensasi SPD oleh satker TKD. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Melakukan Monitoring SPD secara rutin pada MonSAKTI. b) Menyampaikan kepada satuan kerja untuk menghapus SPP apabila terdapat SPM yang tertolak KPPN. d. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN (CP) sebagai berikut : a) Terdapat penambahan pagu untuk pekerjaan renovasi 1 (satu) unit rumah negara yang berpotensi nilai IKPA tidak dapat maksimal pada triwulan IV. b) Mekanisme perhitungan komponen SMART baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran. c) Tahun 2025 IKU memiliki komponen baru yaitu Penyampaian LK Audited dan Kepatuhan Pelaksanaan Anggaran. Rencana penyelesaian isu tersebut yaitu: a) Secara berkala melakukan monitoring evaluasi secara mandiri atas progress yang menjadi indikator pada IKPA TA 2025. b) Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis dalam rangka pembahasan rencana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen penganggaran agar pengukuran capaian output dan RPD Hal. III DIPA dapat lebih akurat. 5. Bagian Umum Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum antara lain: a. Isu utama pada IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (CP) adalah Deskripsi action plan pada Matriks LLPKPK masih belum disusun secara lengkap dan rinciRencana penyelesaian sebagai berikut: a. Memenuhi kelengkapan dokumen kinerja sesuai matriks LLPKPKb. Meningkatkan koordinasi dengan bagian OTL untuk memastikan kelengkapan dokumen kinerjab. Isu utama pada IKU Nilai implementasi Learning Organization (CP) sebagai berikut: a. Belum semua data dukung IDP dilakukan verifikasi oleh kantor pusat. b. CnC dan IDP semester I atas nama Muh. Agus Setya Budi belum dapat dilakukan verifikasi dikarenakan ybs sebelumnya dari unit eselon 1 DJBC;Rencana penyelesaian sebagai berikut: a. Melakukan konfirmasi secara berkala kepada PIC LO Kanwil NTB untuk dapat segera melakukan verifikasi thd data dukung IDP yang sudah diupload;b. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan PIC LO Kanwil NTB bahwa menunggu periode upload SMT I akan dibuka kembali, dan akan dilakukan upload SK Mutasi untuk pemenuhan Nilai LO CnC dan IDP atas nama tsb diatas. c. Isu utama pada IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb (CP) sebagai berikut:Rencana penyelesaian sebagai berikut: a. Optimalisasi penyerapan anggaran pada akhir tahun. b. Terdapat kegiatan penyerahan DIPA yang sudah dianggarkan dan sudah dimintakan TUP namun tidak dapat dilaksanakan Rencana penyelesaian atas isu tersebut adalah: a. Mengajukan TUP untuk membiayai kegiatan bulan Desember 2025 b. Melakukan revisi POK
c. Koordinasi dengan bidang teknis untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat segera dilaksanakan secara tepat waktu d. Dilakukan penyetoran sisa TUP d. Isu utama pada IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (CP) sebagai berikut: a. Proses Pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 113 unit BMN pengadaan TA 2025 b. Pemindahtanganan BMN dengan cara penjualan sebanyak 309 unit BMN sebagai tindak lanjut sensus BMN tahun 2024 c. Penyelesaian Proses pemindahtanganan BMN dengan nilai perolehan di atas 100 juta berupa 1 unit Automatic Voltage Regulator (AVR) melalui pelelangan ulang dikarenakan wanprestasi (pembatalan) Rencana penyelesaian atas isu tersebut adalah: a. Telah diajukan Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB nomor 16/WPB.23/2026 tanggal 7 Januari 2026 dan nomor 29/WPB.23/2026 tentang Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) pada Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat b. Telah diajukan Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB nomor 897/WPB.23/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyampaian Usulan Penetapan Keputusan Penghapusan BMN atas Penjualan BMN pada Kanwil DJPb Provinsi NTB c. Telah diajukan Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB nomor 885/WPB.23/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Permohonan Lelang non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara Ulang pada Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat d. Berkoordinasi dengan KPKNL Mataram terkait penyelesaian proses Pemindahtangan BMN dengan penjualan 6. Bidang PPA I Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPA I sebagai berikut: a. Isu utama pada IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker (CP) sebagai berikut:a. Cut off capaian IKPA TA 2025 pada tanggal 23 Januari 2026 b. Periode RPATA, Caput dan Penyesuaian IKPA yang masih berjalan c. Dispensasi SPM sebagai pengurang IKPA Rencana penyelesaian atas isu tersebut adalah: a. Penguatan koordinasi dengan KPPN dan satker mitra kerja terkait kinerja anggaran melalui berbagai sarana yang dimiliki (Nota Dinas, Bumigora, media sosial, dll) untuk mendorong kinerja anggaran satker khususnya satker strategis sehingga didapatkan satker dengan nilai baik diatas rata-rata (contoh: monitoring caput disampaikan setiap hari, dll). Koordinasi intensif dilakukan selama periode akhir tahun anggaran khususnya terkait RPATA dan Caput b. Untuk TA 2026, Bidang PPAI telah Menyusun rencana kegiatan selama 1 tahun anggaran dengan kegiatan paling dekat adalah Kegiatan Morning Coffee menggantikan Rakorda PA pada Februari 2026 b. Isu utama pada IKU Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb (CP) sebagai berikut: a. Nilai TW III belum keluar (menunggu dari Setditjen). b. Tuntutan kepuasan layanan satuan kerja yang meningkat setiap tahunnya c. Terdapat potensi risiko menurunnya nilai SKPL berkaitan dengan perubahan proses bisnis layanan konsultasi karena mengharuskan satker melalui mekanisme HAI CSO terlebih dahulu. Rencana penyelesaiannya yaitu Koordinasi dengan Bagian Umum dan Bidang PAPK terkait capaian IKPL 2025 dan juknis IKPL 2026
c. Isu utama pada IKU Indeks Kualitas Operasional Treasury (CP) yaitu Pada akhir tahun anggaran, terdapat deadline yang bersamaan untuk beberapa penugasan sesuai juknis dari pusat (Dit.PA, Setditjen, Tenaga Pengkaji, dll) untuk pekerjaan Layanan Operasional, Laporan Operasional maupun Layanan Konsultasi serta beberapa kegiatan teknis. Rencana penyelesaian atas isu tersebut adalah Review Pelaksanaan Kinerja khususnya terkait Operasional Treasury baik Layanan Operasional, Laporan Operasional maupun Layanan Konsultasi pada TA 2025 sebagai benchmark untuk pelaksanaan Operasional Treasury 2026 d. Isu Utama pada IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas (CP) adalah: a. Capaian IKI ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Renkas di tiap KPPN lingkup Kanwil DJPB NTB b. Kanwil hanya melakukan monitoring terhadap akurasi pelaksanaan renkas di KPPN Rencana penyelesaiannya adalah Untuk TA 2026, perlu dilakukan review terkait pelaksanaan monitoring akurasi perencanaan kas dengan benchmark TA 2025 e. Isu utama pada IKU Indeks Kualitas Pembinaan BLU (CP) adalah Secara IKU, tidak terdapat permasalahan karena capaian IKU sempurna di TW I sd TW IV Rencana penyelesaiannya atas isu diatas adalah Pembentukan forum komunikasi satker BLU lingkup NTB sebagai tindak lanjut FGD satker BLU yang telah dilakukan. 7. Bidang PPA II Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPA II sebagai berikut: a. Isu utama pada IKU Indeks efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan adalahDalam rangka meningkatkan nilai kebermanfaatan pada IKU Indeks Efektivitas Implementasi Kebijakan Kementerian Keuangan kewilayahan, diperlukan: a. Peningkatan kepesertaan dalam forum group diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tidak terbatas pada kegiatan audiensi semata. b. Penguatan kualitas dan kuantitas kajian agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas sebagai sumber data dan referensi dalam penyusunan tulisan maupun analisis oleh pihak lain. Rencana penyelesaiannya adalah a. Melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan lintas instansi, akademisi, dan praktisi dalam pelaksanaan FGD, sehingga pembahasan kebijakan tidak hanya bersifat audiensi, tetapi menjadi forum diskusi yang aktif, partisipatif, dan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. b. Pendekatan yang lebih intensif kepada kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. c. Dilakukan diseminasi informasi secara aktif mengenai ketersediaan dan lokasi publikasi kajian tersebut, baik melalui forum akademik, kerja sama dengan kampus, maupun media publikasi resmi, sehingga hasil kajian dapat diakses dan digunakan secara luas. b. Isu utama pada IKU Indeks kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN Adalah Pemerintah daerah pada umumnya melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran TKD di aplikasi OMSPAN TKD mendekati batas waktu yang ditetapkan, sehingga berpotensi menghambat kinerja penyaluran TKD. Rencana penyelesaiannya a. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dini dan penyiapan dokumen penyaluran TKD sejak awal tahun anggaran, termasuk antisipasi perubahan pejabat. b. Mengingatkan pemda secara berkala mengenai tenggat waktu penyaluran, khususnya menjelang batas akhir penyaluran DAK Fisik
c. Isu utama pada IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program adalah Penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Semester II Tahun 2024 telah memperoleh nilai 98,05. Namun, dibandingkan dengan kantor wilayah lain yang mencapai nilai 98,28, masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas laporan pada penyusunan Semester II Tahun 2025 agar capaian kinerja dapat lebih optimal. Rencana penyelesaiannya adalah Pembelajaran melalui penelaahan dan benchmarking terhadap laporan dari kantor wilayah yang memperoleh capaian kinerja lebih tinggi. Praktik-praktik baik yang relevan akan diidentifikasi dan diadaptasi sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan wilayah, sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam penyusunan laporan Semester II Tahun 2025 d. Isu utama pada IKU Indeks Kualitas Asistensi BLUD dan UMKM adalah Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi sejumlah tantangan fundamental dalam penerapan tata kelola yang baik (good governance).Rencana penyelesaian pada isu diatas adalah Akan disusun sebuah policy brief yang memuat rekomendasi strategis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pengelola BLUD dalam melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. 8. Bidang PAPK Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PAPK sebagai berikut: a. Isu utama pada IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb (CP) sebagai berikut: a. Masih banyaknya ketidaksesuaian data dan anomali transaksi keuangan Satker yang termonitor melalui kegiatan analisis data SPAN menggunakan kertas kerja, baik oleh KPPN maupun Kanwil DJPb. Ketidaksesuaian dan anomali data tersebut perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja. b. Proses penyelesaian matriks tindak lanjut dari KK analisis dengan satuan kerja belum optimal. Rencana penyelesaian sebagai berikut: a. Memantau dan menindaklanjuti data anomali/selisih pada MonSAKTI/to do list. b. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada Satker/UPPAW. c. Melakukan koordinasi penyelesaian Matriks Tindak Lanjut pada KK Analisis LK BUN-KPPN. d. Penyelesaian rekon triwulan III (rekon Agustus 2025 dengan deadline 15 September 2025). e. Optimalisasi Plat DR. f. Optimalisasi SEPAT. b. Isu utama pada IKU Indeks kepuasan terhadap layanan Kanwil DJPb (CP) sebagai berikut: a. Tingkat pemahaman terhadap update peraturan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan, seperti kebijakan transaksi resiprokal dan Update PSAP (18 dan 19). b. Tingkat pemahaman dalam menjaga kualitas LK UAPPAW dan LKBUN KPPN. Rencana penyelesaian sebagai berikut: a. Mengikuti kegiatan APK online dan Pemda online yang diadakan oleh Direktorat APK setiap bulannya. b. Menyiapkan, mempelajari, dan mendiskusikan materi serta sarana-prasarana sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek yang dilakukan secara online maupun c. Isu utama pada IKU Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah (CP) adalah Kualitas data keuangan Pemda yang meliputi validitas data, kelengkapan data dan ketepatan waktu belum maksimal (pada SIKRI-MP yang berasal dari aliran data SIPDRI) sehingga diperlukan data keuangan Pemda secara langsung sebagai pembanding.
Rencana penyelesaian sebagai berikut: a. Diseminasi data GFS Triwulan III Tahun 2025 ke Pemprov NTB dan Pemkot Mataram (26 November 2025). b. Melaksanakan Pembinaan kualitas data keuangan pada Pemda secara berkala (26 November 2025). c. Melakukan pengumpulan, Analisa, dan telaah data laporan keuangan Pemda periode triwulan IV 2025. d. Mengikuti kegiatan APK online dan Pemda online yang diadakan oleh Direktorat APK triwulan IV tahun 2025. e. Optimalisasi inovasi Plat DR dan SEPAT.9. Bidang SKKI Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang SKKI sebagai berikut: a. Isu utama pada IKU Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal adalah sebagai berikut: a. Terdapat perubahan peraturan sistem pengendalian internal terintegrasi. (PMK No 83 /2024 tentang SPIT sehingga juknis dan format pelaporan hasil pemantauan relatif semua baru) b. Belum terdapat pedoman penilaian yang resmi berupa KEP Dirjen selama in baru ada ND pemberitahuan per TW ( sehubungan terbitnya PMK baru tsb) Rencana penyelesaiannya sebagai berikut: a. Koordinasi terkait perubahan peraturan terkait sistem pengendalian intern dan perubahan pedoman penilaian tugas KI dengan Bag KI Sesditjen Perbendaharaan b. Membuat checklist/pending matters laporan UKI/UPG/UPR c. Memonitor pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada KPPN lingkup Kanwil DJPb NTB. b. Isu utama pada IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan adalah Penggunaan Digitalisasi pada Satker masih rendah. Rencana penyelesaiannya sebagai berikut: a. Meminta KPPN untuk membuat surat pemberitahuan dan apresiasi kepada satker atas penggunaan Digitalisasi. (ND-757/WPB.23/2025 tanggal 29 Oktober 2025) b. Berkoordinasi dengan KPPN untuk bisa lebih giat mengajak satker aktivasi CMS terutama yang sudah menggunakan VA. c. Membuat Inovasi untuk mempermudah monitoring dan penyampaian penggunaan Digitalisasi pada KPPN. c. Isu utama pada IKU Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup Kanwil DJPb adalah sebagai berikut: a. Belum 100% Pejabat Perbendaharaan tersertifikasi b. Data per 22 Desember 2025, Pejabat Perbendaharaan yang telah tersertifikasi adalah sebesar: PPK 97,71% PPSPM 98,78%; dan BPG/BPN 91,27%. c. Adapun yang belum tersertifikasi adalah sebesar: 1. PPK 9 orang, dengan detil 6 pejabat sudah tidak aktif, 1 pejabat digantikan di 2026, 1 pejabat akan mengajukan Konversi Sertifikat PBJ, dan 1 pejabat akan mengajukan Konversi Sertifikat Diklat; 2. PPSPM 6 orang, dengan detil 1 pejabat sudah tidak aktif, 3 pejabat digantikan di 2026, dan 2 pejabat dalam proses Konversi Refreshment Nasional; 3. BPG/BPN 23 orang, dengan detil 8 pejabat belum merekam (ulang) usulan, 5 pejabat sertifikat kadaluarsa, 3 pejabat sudah tidak aktif, 2 pejabat digantikan di 2026, 2 pejabat dalam proses penetapan, dan 2 pejabat ikut Diklat 2026. d. Secara IKU, per 22 Desember 2025, telah tercapai 96,85% atau Indeks 5.