6 . K i n e rj a L aya n a n , P re s ta s i , In ova s i , d a n C a p a i a n IKU
a. Produk Layanan
Produk Layanan KPPN Yogyakarta meliputi:
1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
2) Penerbitan dan pengesahan SKPP
3) Rekonsiliasi Laporan Keuangan
4) Perencanaan Kas
5) Persetujuan pembukaan rekening
6) Pengesahan setoran Penerimaan Negara
7) Penerbitan SPM Pengembalian Pendapatan
8) Penerbitan surat pemberitahuan retur/ pengembalian SP2D
9) Pengesahan LPJ Bendahara
10) Penerbitan Laporan Perkiraan Permintaan Dana
11) Penerbitan Laporan Harian dan Mingguan Reksus
b. Volume Kerja
Berikut ini gambaran volume kerja yang diampu oleh KPPN Yogyakarta pada periode bulan
Januari – Desember 2017:
Gambar 20. Volume Kerja KPPN Yogyakarta
@ % ? q
PENYERAPAN KONTRAK
SDM SATKER DIPA DANA DIPA SP2D RETUR
54 308 308 9.602.031.920.000 93,05 68.968 775 3.306
c. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Sarana pengaduan berupa telepon, faksimili, SMS, kotak pengaduan dan e-mail sudah dimiliki
oleh KPPN Yogyakarta:
Gambar 21. Sarana Pengelolaan Pengaduan
KPPN Yogyakarta
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 26
d. Inovasi
Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan baik yang berupa gagasan/
ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik merupakan suatu
pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas, dari tidak
ada kemudian muncul gagasan dan praktek inovasi, atau dapat berupa inovasi hasil dari
perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Pembinaan dan supervisi
terkait inovasi diharapkan mampu memberikan motivasi KPPN agar terus membangun dan
menumbuhkembangkan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah proses, mekanisme
pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan.
Inovasi yang terdapat pada KPPN Yogyakarta antara lain:
1. Dropbox Whistle Blowing System
Sarana alternatif penyampaian pengaduan secara tidak
langsung dalam rangka pelaksanaan Whistle Blowing System
Kementerian Keuangan, KPPN Yogyakarta telah menyediakan
dropbox Whistle Blowing System (WiSe) yang ditempatkan di ruang
pelayanan. Pengaduan tertulis yang disampaikan pada dropbox
WiSe akan diteruskan kepada Unit Kepatuhan Internal Kantor
1 Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan.
2. Pendopo Jogja
KPPN Yogyakarta telah membuat inovasi layanan yang dinamakan PENDOPO JOGJA
(Pengaduan dan Monitoring Persuratan Online KPPN Yogyakarta) guna meningkatkan layanan
melalui akses monitoring oleh satuan kerja terkait surat-surat yang telah disampaikan.
PENDOPO JOGJA merupakan aplikasi berbasis web (app.kppnjogja.net/home) sebagai sarana
bagi satuan kerja lingkup kerja KPPN Yogyakarta untuk mengirimkan ADK surat permohonan,
mendapatkan verifikasi awal, sekaligus alat monitoring status tindak lanjut surat permohonan
yang memerlukan tanggapan dari KPPN Yogyakarta.
Jenis surat permohonan yang dapat diunggah dan dimonitor pada aplikasi Pendopo Jogja
antara lain:
• Pengaduan
• Surat Permohonan Izin Tambahan Uang
Persediaan
• Surat Permohonan pengesahan atas SKPP
pindah dan pensiun
• Surat Permohonan dispensasi pencairan dana
• Surat Permohonan terkait data supplier
• Surat Permohonan pembukaan rekening
2• Surat Permohonan penyesuaian pagu DIPA
27 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
3. Taman Anti Gratifikasi 3
Inovasi ini dibuat dalam rangka
membangun KPPN Yogyakarta menuju
Kantor Layanan ber Zona Integritas WBK/
WBBM. Inovasi ini merupakan taman
kawasan hijau kecil dalam ruangan yang
dilengkapi dengan monitor yang berisikan
tulisan berjalan dan diagram alur tentang
proses pengaduan apabila ada indikasi
penyimpangan pada proses bisnis di
KPPN. Berkenaan dengan inovasi ini KPPN
berusaha mengajak stakeholder untuk
mendukung gerakan anti gratifikasi dan anti korupsi.
4. Penambahan menu navigasi Link pada microwebs KPPN Yogyakarta
Inovasi ini dibuat oleh KPPN Yogyakarta dengan tujuan memberi manfaat secara menyeluruh
untuk kepentingan eksternal dan internal yaitu:
a) Eksternal:
1) Aplikasi Pendopo Jogja merupakan
menu aplikasi yang dibuat untuk memberi
fasilitas pengaduan dan monitoring 4
persuratan on line yang dengan mudah
dapat diakses oleh satker.
2) Pengaduan KPK merupakan menu yang
dapat dengan mudah diakses oleh satker
maupun oleh internal sebagai sarana
pengaduan dan pencegahan tindak pidana
korupsi.
b) Internal:
PBN Open dan E-Performance
e. Prestasi
Beberapa prestasi yang telah diraih oleh KPPN Yogyakarta dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
terakhir sampai dengan terlaksananya Pembinaan dan Supervisi periode semester II Tahun
2017 ini adalah:
1) Memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dengan nomor seri FS 643095.
2) Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 15 November 2016 Nomor KEP-102/
WPB.15/2016.
3) Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 28
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor
KEP-105/WPB.15/2016.
4) Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.
5) Peringkat II Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.
6) Peringkat VII Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1 Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2016
7) Peringkat V Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1 Bersertifikasi
ISO Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017
8) Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2017
f. Capaian IKU
Capaian Indikator Kinerja utama KPPN Yogyakarta Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 13. Capaian IKU KPPN Yogyakarta Tahun 2017
Bobot Indeks
Kode Bobot Tertimbang Capaian
No IKU IKU Target Realisasi Pol V/C IKU IKU/NSS/
Np
I Stakeholder Perspektif (25%) 28,56%
1 Pelngelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel 114,25%
120,00%
1 1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan 75,00% 97,86% Max PL 19% 57,58%
2 1b-N anggaran K/L 42,42% 106,45%
Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang 93 99,00 Max PM 14% 16,04%
berkualitas
II Customer Perspektif (15%)
2 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 102,43%
3 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap 4,12 4,22 Max EM 21% 100,00% 102,43%
layanan KPPN 50,00%
50,00% 111,40%
3 Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi 102,79%
100,00%
4 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat 97,00% 99,71% Max PM 14% 120,00%
5 3b-N UAKPA secara tepat waktu dan
andal 31,85%
101,00%
Indeks kepatuhan satker 4 5,00 Max PM 14% 101,01%
terhadap pengelolaan rekening
pemerintah
III Internal Process (30%)
4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima
6 4a-N Persentase SPM Satker yang 99,00% Max PH 11%
diproses menjadi SP2D
5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat 110,62%
7 5a-CP Persentase akurasi rencana 85,00% 99,58% Max PL 19% 57,58% 117,15%
8 5b-N penarikan dana satker 98,20% 99,93% Max PM 14% 42,42% 101,76%
Persentase akurasi penyaluran
dana SP2D
29 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan Max PM 14% 100,00% 101,26%
9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan 85,00 86,07 101,26%
komunikasi
111,83%
7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu 103,67%
10 7a-N Persentase penyampaian LPJ 96,00% 99,52% Max PM 14% 50,00% 120,00%
11 7b-CP Bendahara mitra kerja KPPN 3% 0,00% Min PM 14% 50,00%
secara andal dan tepat waktu
Persentase exception report
laporan keuangan
IV Learning and Growth Perspektif (30%) 33,54%
120,00%
8 SDM yang Kompetitif 120,00%
12 8a-N Nilai rata-rata hard competency 75 93 Max PM 14% 100,00% 116,68%
pegawai 50,00% 115,77%
50,00%
9 Organisasi yang Kondusif 117,58%
100,00%
13 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan 95,00 109,98 Max PM 14% 100,00% 109,00%
pemantauan pengendalian intern 109,00%
101,46%
14 9b-N Nilai kualitas pengelolaan 79,00 92,89 Max PM 14% 101,46%
kinerja berbasis strategy focused
organization 109,99%
10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal
15 10a-N Persentase pemenuhan BMN 90,00% 98,10% Max PM 14%
sesuai standar
11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal
16 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan 95% 96,39% Max PM 14%
anggaran KPPN
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
Nilai kinerja organisasi yang diperoleh
kppn yogyakarta pada tahun 2017
sebesar
109,99%
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 30
Gegambaranipun Kppn
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Wonosari Mulai Beroperasi
2001 2004 Reorganisasi menjadi KPPN Wonosari
1. Sejarah Singkat 2012 Penerapan SOP KPPN Percontohan
2013 2 Penetapan sebagai KPPN Percontohan
Peringkat II Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN
KPPN Tipe A2
2014 2016 2017
Piloting SPAN
014
Peringkat I Penilaian Pelaksanaan
Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN
Peringkat I Penilaian Kualitas
Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup
Kanwil DJPB DIY
Gambar 22. Peta Lokasi Dan Wilayah
Kerja Kppn Wonosari
31 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
B. KPPN WONOSARI Kepala KPPN
Wonosari
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wonosari dibuka berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan
Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-4157/A/2001 tanggal 24 Oktober 2001
tentang Pembukaan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Wonosari dan
mulai beroperasi pada tanggal 30 Nopember 2001. Pada perkembangannya, sejalan
dengan reformasi birokrasi dilaksanakan reorganisasi pada Kementerian Keuangan,
maka KPKN Wonosari berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Wonosari sebagai salah satu intansi vertikal di daerah pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
2 . L e ta k G e o gra fi s d a n Wi l aya h Ke rj a
KPPN Wonosari terletak di kota Wonosari, yang merupakan ibukota Kabupaten
Gunungkidul dan salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas
wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 persen dari luas
wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah
tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan
jarak ± 39 km. Kabupaten Gunungkidul terjadi dari 18 kecamatan, 144 desa, 1416
dusun, 1583 RW, dan 6844 RT. Kecamatan yang ada di Gunungkidul yaitu : Kecamatan
Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo,
Semanu, Ponjong, Karang Mojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar,
Ngawen, dan Semin. Dari jumlah 144 desa, 141 desa masuk klasifikasi Swadaya dan
3 desa termasuk desa Swasembada.
Wilayah Kerja KPPN Wonosari mencakup 1 kabupaten yaitu Kabupaten Gunung
Kidul dan melayani sebanyak 48 satuan kerja pada tahun 2017.
3 . Pe n ge l o l a a n AP B N
Pada tahun anggaran 2017, pagu DIPA yang dikelola oleh KPPN Wonosari
sebesar Rp 549.938.991.000 dengan rincian pagu dan realisasi belanja sampai
dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:
Tabel 14. Pagu dan Realisasi DIPA Lingkup Pembayaran KPPN Wonosari
Jenis Belanja Pagu DIPA Realisasi Persentase (%)
Belanja Pegawai 243.771.381.000 236.746.937.219 97.12%
Belanja Barang 62.250.849.000 58.666.427.105 94.24%
Belanja Modal 16.503.329.000 13.433.772.855 81.40%
Belanja Bantuan Sosial 2.415.900.000 99.27%
Transfer Daerah 224.997.532.000 2.398.375.000 96.20%
Jumlah (Desember 2017) 549.938.991.000 216.451.443.290 95.78%
527.696.955.469
32
Sumber: Online Monitoring SPAN, data diolah
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
4 . Kondisi Kantor
a. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan Pasal 31, Tugas Pokok KPPN
adalah :
1) Melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum;
2) Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;
3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi KPPN
1) Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
2) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3) Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
5) Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6) Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban
bendahara;
7) Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP);
8) Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9) Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10) Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan(customer relationship management);
11) Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury
management representative);
12) Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13) Pengelolaan rencana penarikan dana;
14) Pengelolaan rekening pemerintah;
15) Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16) Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan Negara;
17) Pelaksanaan sistem akuntanbilitas dan kinerja;
18) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19) Pelaksanaan Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
33 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
c. Visi, Misi, Motto, Janji Layanan
KPPN Wonosari telah membuat visi, misi, motto dan janji layanan dan telah dipahami oleh
para pegawainya serta sudah disosialisasikan kepada stakeholders antara lain melalui electronic
banner di ruang front office.
Visi KPPN Wonosari disusun sebagai landasan gerak serta panduan arah pengembangan
organisasi di masa depan, dengan mengacu pada visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Visi KPPN Wonosari
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Wonosari mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan
tujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari dan sasaran yang ingin
dicapai, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Misi KPPN Wonosari
KPPN Wonosari memiliki motto layanan SIAP yaitu akronim dari Sinergi, Integritas, Amanah,
dan Profesional. Sedangkan Janji Layanan yang senantiasa dipegang teguh para pegawai KPPN
Wonosari dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders adalah PASTI, yaitu akronim dari
Profesional, Akurat, Senyum, Tanpa Imbalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa janji
layanan KPPN Wonosari merupakan perwujudan dari pelayanan publik yang bekerja secara
serius dan benar serta tanpa pamrih.
Gambar 23. Capacity Building Periode Semester II Tahun 2017 Pada Kppn Wonosari
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 34
Gambar 24. Visi, Misi, Motto, Janji Layanan dan Lagu Mars KPPN Wonosari
VISI MISI
Menjadi Menjadi Pengelola
Perbendaharaan Yang Unggul Di Mewujudkan pembinaan yang berkesinambungan
Kabupaten Gunung Kidul Mewujudkan Pengelolaan Kas Yang Efisien Dan Optimal;
Karakter dan budaya kerja: Mendukung Kinerja Pelaksanaan Anggaran Yang
Karakter dan budaya kerja yang Tepat Waktu, Efektif, Dan Akuntabel;
menganut nilai- nilai utama yang selaras
sehingga kami dapat berinteraksi sebaik Mewujudkan Akuntansi Dan Pelaporan
mungkin dengan seluruh pemangku Keuangan Negara Yang Akuntabel,
kepentingan dan menunjukkan ciri Transparan, Dan Tepat Waktu
khas kepribadian organisasi.
MOTTO Lagu Mars KPPN Wonosari :
“SIAP” yaotu akronim dari : Sinergi, “KPPN Wonosari Gunung Kidul handayani
Integritas, Amanah dan Profesional
Kami siap melayani
JANJI LAYANAN KPPN jujur tulus terpercaya
Melayani dengan PASTI yaotu Menjaga martabat dan berpengetahuan luas
KPPN mengembangkan inovasi
akronim dari Profesional, Kreatifitas tinggi tuk menemukan solusi
Akurat, Senyum, Tanpa Kami slalu siap jalankan visi misi
Imbalan Kami slalu pasti dalam melayani
O Negriku Indonesia
Integritas kujunjung tinggi tuk persatuan
Profesionalisme dalam pekerjaan
Kujalin sinergi dalam kerjasama
Utamakan pelayanan tuk pemangku kepentingan
Melakukan perbaikan demi kesempurnaan
Motto siap melekat di jiwa ini
Slalu bekerja dengan hati
Tuk kedepan Negara ini
KPPN Wonosari Layanan Pasti”
35 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
Nilai – Nilai Kementerian Keuangan
1. PROFESIONALISME
2. SINERGI
3. PELAYANAN
4. KESEMPURNAAN
5. INTEGRITAS
Sedangkan Budaya Kerja yang Budaya Kerja
dimiliki oleh KPPN Wonosari dalam
mewujudkan bentuk pelayanan prima a. Satu Informasi Setiap Hari
sebagai salah satu Kantor Pelayanan b. Dua Menit Sebelum Jadwal
c. Tiga Salam Setiap Hari
Percontohan adalah: d. Rencanakan, Kerjakan, Monitoring,
Tindaklanjuti!
e. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin
Gambar 25. Alat Musik Tradisional Saron Bagian Dari Gamelan Khas Yogyakarta 36
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
5 . Struktur Organisasi, SDM, Sarana d a n P ra s a ra n a
a. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan, susunan organisasi KPPN
terdiri dari: 1) Kepala Kantor 2) Kepala Sub Bagian Umum 3) Kepala Seksi Pencairan Dana dan
Manajemen Satker 4) Kepala Seksi Bank 5) Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan
Internal.
Berikut ini adalah profil singkat para pejabat yang melaksanakan tugas pada KPPN Yogyakarta
1) Nama : M.A.Djoenaedi, S.Sos/ Kepala Kantor
NIP : 19601219 198210 1001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
SK : Tanggal : 18 Februari 2015 Nomor : KMK-128/KM.1/UP.11/2015
Tanggal Menjabat : 16 Maret 2015
2) Nama : Subakti, S.E/ Kepala Sub Bagian Umum
NIP : 19600607 198210 1001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I(III/d)
SK : Tanggal : 15 Mei 2012 Nomor : KEP-98/PB/UP.9/2014
Tanggal Menjabat : 9 September 2014
3) Nama : Muhamad Afifudin Ikhsan, S.E./ Plt. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen
NIP : 19790105 200212 1002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Surat Perintah : Tanggal : 5 Oktober 2017 Nomor : PRINT-886/WPB.15/2017
Tanggal Menjabat : 1 Oktober 2017
4) Nama : Slamet Suharno, S.E./ Plt.Kepala Seksi Bank
NIP : 19600815 198402 1002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Surat Perintah : Tanggal : 31 Oktober 2017, Nomor : PRIN-958/WPB.15/2017
Tanggal Menjabat : 01 November 2017
5) Nama : Muhamad Afifudin Ikhsan, S.E./ Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan
NIP : 19790105 200212 1002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
SK : Tanggal : 12 Juli 2017 Nomor : KEP-39/PB/UP.9/2017
Tanggal Menjabat : 04 Agustus 2017
Gambar 26. Pejabat KPPN Wonosari
37 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
Struktur Organisasi KPPN Wonosari
Gambar 27. Struktur Organisasi KPPN Wonosari
Gambar 28. Olahraga Bersama Antara Pegawai KPPN Wonosari Dengan Mitra Kerja 38
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
b. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPPN Wonosari didukung oleh kekuatan SDM
sebanyak 14 pegawai. Formasi pegawai KPPN Wonosari menurut tingkat jabatan, pendidikan,
usia, jenis kelamin, dan kepangkatan adalah sebagai berikut:
Grafik 6. Statistik Pegawai KPPN Grafik 7. Statistik Pegawai KPPN Grafik 8. Statistik Pegawai KPPN
Wonosari Berdasarkan Jabatan Wonosari Berdasarkan Pendidikan Wonosari Berdasarkan Jenis
Kelamin
Eselon III Strata 2 33% 67%
7% 7%
Eselon IV Strata 1
14% 14%
Pelaksana Diploma III
79% 36%
Sma
43%
Grafik 9. Statistik Pegawai KPPN Wonosari Grafik 10. Statistik Pegawai KPPN Wonosari
Berdasarkan Kepangkatan Berdasarkan Usia
Golongan IV 50-59
7% 7%
Golongan III 40-49
72% 21%
30-39
Golongan II 36%
21 20-29
36%
39 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
c. Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor Mobil Dinas Lobby Utama
KPPN Wonosari beralamat di Jalan Operasional KPPN Wonosari didukung Lobby Utama dilengkapi dengan taman
Taman Bhakti, Piyaman, Wonosari. dengan 2 mobil dinas dan 1 motor dan gemericik suara air mancur buatan
dinas. membuat suasana KPPN Wonosari
teduh dan nyaman.
Mesin Antrean Sajian untuk Satker Kotak Kepuasan Pelanggan Mini Treasury Learning
Mesin Antrean sebagai Sajian makanan dan Kotak Kepuasan Pelanggan Center (TLC)
alat bantu bagi satker yang minuman kecil yang sebagai alat bantu bagi KPPN Ruang Mini TLC yang
datang lebih dulu akan disediakan oleh KPPN Wonosari untuk memastikan cukup nyaman bagi satuan
memperoleh pelayanan yang Wonosari bagi petugas bahwa pelayanan yang kerja untuk berkonsultasi
lebih cepat satuan kerja yang menunggu diberikan telah memenuhi lebih mendalam terkait
giliran untuk mendapatkan standar minimal pelayanan pengelolaan APBN
pelayanan.
Gambar 29. Sarana dan Prasarana KPPN Wonosari 40
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
6 . Kinerja Layanan, Prestasi, Inovas i , d a n Ca p a i a n I KU
a. Produk Layanan
Produk Layanan KPPN Yogyakarta meliputi:
1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
2) Penerbitan dan pengesahan SKPP
3) Rekonsiliasi Laporan Keuangan
4) Perencanaan Kas
5) Persetujuan pembukaan rekening
6) Pengesahan setoran Penerimaan Negara
7) Penerbitan SPM Pengembalian Pendapatan
8) Penerbitan surat pemberitahuan retur/ pengembalian SP2D
9) Pengesahan LPJ Bendahara
10) Penerbitan Laporan Perkiraan Permintaan Dana
11) Penerbitan Laporan Harian dan Mingguan Reksus
b. Volume Kerja
Berikut ini gambaran volume kerja yang diampu oleh KPPN Wonosari pada periode bulan
Januari – Desember 2017:
Gambar 30. Volume Kerja KPPN Wonosari
@ % ? q
PENYERAPAN KONTRAK
SDM SATKER DIPA DANA DIPA SP2D RETUR
14 48 48 549.938.991.000 96,96% 6.414 107 91
c. Pengelolaan Pengaduan
Sarana pengaduan berupa telepon, SMS, kotak pengaduan dan e-mail sudah dimiliki oleh
KPPN Wonosari
Gambar 31. Sarana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada KPPN Wonosari
41 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
d. Inovasi
Inovasi secara terus menerus merupakan tindakan nyata KPPN Wonosari untuk selalu
memberikan yang terbaik, baik kepada pegawai KPPN Wonosari itu sendiri maupun kepada
para mitra kerja yang dilayani oleh KPPN Wonosari.
Inovasi yang dilakukan tersebut dipastikan telah memenuhi kriteria dan prosedur yang telah
ditetapkan. Inovasi KPPN Wonosari antara lain:
1. Penyediaan Mesin Electronic Data Capture (EDC)
KPPN Wonosari bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Wonosari dalam penyediaan
mesin EDC. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan bagi bendahara satker maupun
masyarakat luas dalam melakukan transaksi penerimaan negara melalui MPN G2 di KPPN.
2. Grup Whatsapp Satuan Kerja
KPPN Wonosari memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan sosial media untuk
membuat grup chat yang beranggotakan petugas satuan kerja dan pegawai KPPN Wonosari.
Melalui grup chat ini, diharapkan KPPN Wonosari dapat memberikan pelayanan konsultasi
kepada satker tanpa batasan waktu dan lokasi. Layanan ini juga sekaligus sebagai sarana
silaturahmi antara KPPN Wonosari dengan satuan kerja.
3. Loker Helm
Loker helm adalah inovasi KPPN Wonosari berupa penyediaan tempat khusus untuk
menyimpan helm milik mitra kerja yang datang ke KPPN Wonosari dengan mengendarai
sepeda motor. Helm yang disimpan di loker akan lebih aman dari resiko terjatuh dari
motor yang sedang diparkir, sehingga menambah kenyamanan mitra kerja yang sedang
menyelesaikan kepentingannya di KPPN Wonosari.
4. Website KPPN
Website KPPN Wonosari merupakan salah satu inovasi di Bidang Informasi yang dilakukan
oleh KPPN Wonosari. Inovasi ini digunakan untuk jendela penyampaian informasi kepada
satuan kerja maupun pegawai terkait pelaksaan tugas KPPN. Berbagai informasi terkait
alur pelayanan, agenda kerja, peraturan terkini, alamat pengaduan maupun produk
perbendaharaan dicantumkan dalam website tersebut. Website KPPN ini telah dilakukan
standardisasi konten muatan oleh Kantor Pusat DJPb. Alamat website KPPN Wonosari adalah
www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/wonosari/
e. Prestasi
Prestasi merupakan penghargaan yang diraih oleh KPPN, baik atas nama pegawai maupun
kantor di bidang pelayanan publik maupun non pelayanan publik di tingkat internasional,
nasional, dan regional/daerah, serta dari Kantor Wilayah/Kantor Pusat yang diperoleh dalam
kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum periode pembinaan. Prestasi yang berhasil diraih KPPN
Wonosari adalah:
1) Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-105/
WPB.15/2016.
2) Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 42
3) Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.
4) Peringkat V Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A2
Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016.
5) Peringkat II Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A2 Tahun
2017 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017
f. Capaian IKU
Capaian Indikator Kinerja utama KPPN Wonosari Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 15. Capaian IKU KPPN Wonosari Tahun 2017
No Kode IKU Target Realisasi Pol V/C Bobot Bobot Indeks Capaian
IKU IKU Tertimbang IKU/NSS/Np
I Stakeholder Perspektif (25%) 28,36%
113,45%
1 Pengelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel 120,00%
1 1a-CP Persentase Kinerja 75,00% 105,15% Max PL 19% 57,58% 104,57%
pelaksanaan anggaran K/L 16,97%
114,81%
2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN 93 97,25 Max PM 14% 42,42% 114,81%
yang berkualitas 111,41%
II Customer Perspektif (15%) 102,82%
2 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 120,00%
3 2a-N Indeks kepuasan satker 4,12 4,73 Max EM 21% 100,00% 31,84%
terhadap layanan KPPN 50,00% 101,01%
50,00% 101,01%
3 Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi 110,88%
100,00% 117,62%
4 3a-CP Persentase rekonsiliasi
5 3b-N tingkat UAKPA secara tepat 97,00% 99,74% Max PM 14% 101,73%
waktu dan andal Max PM 14%
Indeks kepatuhan satker
terhadap pengelolaan 4 5,00
rekening pemerintah
III Internal Process (30%)
4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima
6 4a-N Persentase SPM Satker yang 99,00% 100,00% Max PH 11%
diproses menjadi SP2D
5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat
7 5a-CP Persentase akurasi rencana 85,00% 99,98% Max PL 19% 57,58%
8 5b-N penarikan dana satker 98,20% 99,90% Max PM 14% 42,42%
Persentase akurasi
penyaluran dana SP2D
43 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan 100,62%
100,62%
9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi 85,00 85,53 Max PM 14% 100,00% 112,08%
dan komunikasi
104,17%
7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu
120,00%
Persentase penyampaian 32,47%
LPJ Bendahara mitra kerja 114,89%
10 7a-N KPPN secara andal dan tepat 96,00% 100,00% Max PM 14% 50,00% 114,89%
50,00% 114,73%
waktu 110,53%
11 7b-CP Persentase exception report 3% 0,00% Min PM 14% 118,94%
laporan keuangan 101,11%
101,11%
IV Learning and Growth Perspektif (30%) 102,18%
102,18%
8 SDM yang Kompetitif 109,69%
12 8a-N Nilai rata-rata hard 75 86,17 Max PM 14% 100,00%
competency pegawai Max PM 14% 50,00%
Max PM 14% 50,00%
9 Organisasi yang Kondusif Max PM 14% 100,00%
Max PM 14% 100,00%
13 9a-N Nilai hasil evaluasi 95,00 105,00
penerapan pemantauan
pengendalian intern
14 9b-N Nilai kualitas pengelolaan 79,00 93,96
kinerja berbasis strategy
focused organization
10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal
15 10a-N Persentase pemenuhan 90,00% 91,00%
BMN sesuai standar
11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal
16 11a-CP Persentase kualitas 95% 97,07%
pelaksanaan anggaran KPPN
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
Nilai Kinerja Utama yang diperoleh 44
KPPN Wonosari pada semester II tahun 2017
sebesar
109,69%
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
Gegambaranipun Kppn
KPPN Wates Dibentuk
Penetapan Wilayah Kerja KPPN Wates dan Mulai Beroperasi di Jalan Adyaksa
Pembangunan Gedung KPPN Wates
Menempati Gedung Baru di Jalan KHA Dahlan KM 2,2
1 . Sejarah Si ngkat Penetapan Sebagai KPPN Percontohan
Piloting SPAN
Memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008
Peringkat I Penilaian Pelaksanaan
Pengelolaan Kinerja tingkat KPPN
Tipe A2 Tahun 2017
Gambar 32. Peta lokasi dan Wilayah Kerja KPPN Wates aten yaitu Kabupaten Kulonprogo dan melayani sebanyak 35 satuan kerja pada
specified style in document.-2 Peta Wilayah Kerja KPPN Wates
45 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
C. KPPN WATES Kepala KPPN
Wates
KPPN Wates merupakan unit eselon III dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kerja
KPPN Wates hanya meliputi satu kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo dan
mulai beroperasional sejak tahun 2006. Terhitung mulai tahun 2009 KPPN Wates
telah menerapkan SOP KPPN Percontohan. Penerapan SOP KPPN Percontohan
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik melalui transparansi dan
integritas sehingga upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dapat tercapai. Pada tanggal 1 Oktober 2012 secara resmi ditetapkan
sebagai KPPN Percontohan dengan keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor KEP-163/PB/2012 tentang KPPN Percontohan di lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
2 . L e ta k G e o gra fi s d a n Wi l aya h Ke rj a
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates menempati gedung
berlantai dua yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan KM 2,2 Wates Kabupaten
Kulon Progo. Lingkungan gedung kantor meliputi, sisi selatan berhadapan langsung
dengan Jalan Raya Jogja - Purworejo, sebelah utara berdekatan dengan PT Sun Chang
Indonesia, sebelah Barat merupakan area persawahan, sedangkan di sisi timurnya
merupakan gedung perkantoran.
Kabupaten Kulonprogo yang beribukota di Wates ini memiliki wilayah seluas
58.627,512 ha (586,28 km2). Terjadi dari 12 kecamatan, 87 desa dan 1 kalurahan
percontohan yaitu Kalurahan Wates serta 917 pedukuhan. Secara umum wilayah
Kulonprogo membentang dari sisi paling selatan Yogyakarta, kemudian menuju sisi
paling utara. Wilayah Kerja KPPN Wates mencakup 1 kabupaten yaitu Kabupaten
Kulonprogo dengan 35 satuan kerja pada tahun 2017.
3 . Pe n ge l o l a a n AP B N
Pagu APBN pada tahun anggaran 2017 yang dikelola KPPN Wates adalah
sebesar Rp 552.119.006.000,- dengan rincian pagu dan realisasi belanja sampai
dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:
Tabel 16. Pagu dan Realisasi DIPA Lingkup Pembayaran KPPN Wates
Jenis Belanja Pagu DIPA Realisasi Persentase (%)
Belanja Pegawai 225.779.013.000 222.289.753.379 98.45%
Belanja Barang 122.429.101.000 116.615.960.176 95.25%
Belanja Modal 24.993.749.000 23.870.164.875 95.50%
Belanja Bantuan Sosial 1.823.000.000 94.26%
Transfer Daerah 177.094.143.000 1.718.400.000 90.83%
Jumlah 552.119.006.000 160.846.794.952 95.15%
525.341.073.382
46
Sumber: Online Monitoring SPAN, data diolah
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
4 . Kondisi Kantor
a. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan Pasal 31, Tugas Pokok
KPPN adalah:
1) Melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum;
2) Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;
3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi KPPN
1) Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
2) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3) Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
5) Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6) Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban
bendahara;
7) Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP);
8) Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
47 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
9) Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10) Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
11) Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury
management representative);
12) Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13) Pengelolaan rencana penarikan dana;
14) Pengelolaan rekening pemerintah;
15) Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16) Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan Negara;
17) Pelaksanaan system akuntanbilitas dan kinerja;
18) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19) Pelaksanaan Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
c. Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, KPPN diharapkan dapat memberikan layanan
terbaik kepada masyarakat/stakeholders di wilayah kerjanya, sehingga pelaksanaan penyaluran
pembiayaan atas beban APBN, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui
dan dari Kas Negara, penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta tugas
pokok dan fungsi lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat/stakeholders, KPPN
Wates telah menetapkan Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan sebagai berikut:
Gambar 33. Pelatihan Service Excellent Semester II Tahun 2017 KPPN Wates
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 48
Gambar 34. Visi, Misi, Motto, Janji Layanan dan Lagu Mars KPPN Wates
Visi
Menjadi Pengelola Perbendaharaan
Negara di daerah yang profesional,
modern dan akuntabel
Karakter dan budaya kerja: MISI
Karakter dan budaya kerja yang • Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara
menganut nilai- nilai utama yang selaras
sehingga kami dapat berinteraksi sebaik tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
mungkin dengan seluruh pemangku • Mengelola penerimaan negara secara profesional dan
kepentingan dan menunjukkan ciri
akuntabel;
khas kepribadian organisasi. • Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban
APBN yang akurat dan tepat waktu;
• Mewujudkan profesionalisme dan
kemandirian satuan kerja dalam
pengelolaan APBN
Motto: Lagu Mars KPPN Wates :
SMART, yaitu akronim dari
Semangat, Melayani, Amanah, Ramah, “Kami abdi negara di KPPN Wates
Selalu meningkatkan semangat melayani
Tulus. Amanah, ramah dan tulus itulah motto layanan kami
Janji Layanan :
Melayani dengan PASTI, yaitu Kami abdi negara di KPPN Wates
akronim dari : Profesional, Selalu melayani dengan sepenuh hati
Akurat, Senyum, Senyum, sapa, salam, sopan santun
Transparan dan Ikhlas.
Lima S itu budaya kami
Reff: KPPN Wates KPPN Wates penuh integritas
Menjalin sinergi dengan mitra kerja hingga Kulon Progo
Profesionalisme menuju kesempurnaan
Maju sejahtera menuju kesempurnaan
49 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
Nilai – Nilai Kementerian Keuangan
1. PROFESIONALISME
2. SINERGI
3. PELAYANAN
4. KESEMPURNAAN
5. INTEGRITAS
Sedangkan Budaya Kerja yang Budaya Kerja
dimiliki oleh KPPN Wates dalam
mewujudkan bentuk pelayanan prima a. Satu Informasi Setiap Hari
sebagai salah satu Kantor Pelayanan b. Dua Menit Sebelum Jadwal
c. Tiga Salam Setiap Hari
Percontohan adalah: d. Rencanakan, Kerjakan, Monitoring,
Tindaklanjuti!
e. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin
Gambar 35. Alat Musik Tradisional Saron Bagian Dari Gamelan Khas Yogyakarta
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 50
5 . Struktur Organisasi, SDM, Sarana d a n P ra s a ra n a
a. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan, susunan organisasi KPPN
terdiri dari:
1) Kepala Kantor
2) Kepala Sub Bagian Umum
3) Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
4) Kepala Seksi Bank
5) Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal
Berikut ini profil singkat para pejabat yang melaksanakan tugas pada KPPN Wates:
1) Nama / NIP : Mohamad Munawar, S.Sos./ 19700331 199703 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor
SK : Tanggal : 18 Pebruari 2015 Nomor : 128/KM.1/UP.11/2015
Tanggal Menjabat : 16 Maret 2015
: Karli Mu’amal, S.E. / 19601114 198503 1 001
2) Nama / NIP : Penata Tk. I (III/d)
Pangkat/Golongan : Kepala Sub Bagian Umum
Jabatan : Tanggal : 15 Mei 2012
SK : Tanggal : 29 Desember 2014 Nomor : KEP-130/PB/UP.9/2014
Tanggal Menjabat : Sri Pujiati / 19610224 198209 2 001
: Penata Tk.I (III/d)
3) Nama / NIP : Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
Pangkat/Golongan : Tanggal : 12 Juli 2017 Nomor : KEP-39/PB/UP.9/2017
Jabatan : 4 Agustus 2017
SK Dirjen Perbendaharaan : Tri Atmojo Praptanto / 19631105 198503 1003
Tanggal Menjabat : Penata Tk.I (III/d)
: Kepala Seksi Bank
4) Nama / NIP : Tanggal : 17 Oktober 2016 Nomor : KEP-43/PB/UP.9/2016
Pangkat/Golongan : 1 November 2016
Jabatan : Budiarto. S.Ip / 19591210 198311 1001
SK : Penata Tk. I (III/d)
Tanggal Menjabat : Kepala Seksi Vera dan KI
: Tanggal : 13Juni 2013-
5) Nama / NIP : 14 Januari 2016
Pangkat/Golongan
Jabatan Gambar 36. Pejabat KPPN Wates
Surat Perintah
Tanggal Menjabat Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017
51
Struktur Organisasi KPPN Wates
Gambar 37. Struktur Organisasi KPPN Wates
Gambar 38. Lokakarya Hari Bhakti Perbendaharaan Pada KPPN Wates
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 52
b. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu perubahan
yang menunjang keberhasilan pelayanan KPPN. Tidak hanya faktor hard skill yang dibutuhkan,
namun soft skill berupa moralitas, integritas dan spiritualitas pegawai adalah motor dari
pelayanan prima di KPPN Wates, KPPN Wates didukung sebanyak 20 (duapuluh) pegawai
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan komposisi sebagai berikut:
Grafik 11. Statistik Pegawai KPPN Grafik 12. Statistik Pegawai KPPN Grafik 13. Statistik Pegawai KPPN
Wates Berdasarkan Jabatan Wates Berdasarkan Pendidikan Wates Berdasarkan Jenis Kelamin
Eselon III Strata 1
5% 70%
Eselon IV 25% 75%
20%
Pelaksana Diploma III
75% 10%
Sma
20
Grafik 14. Statistik Pegawai KPPN Wates Grafik 15. Statistik Pegawai KPPN Wates
Berdasarkan Kepangkatan Berdasarkan Usia
Golongan IV 50-59
5% 60 %
Golongan III 40-49
85% 15%
30-39
Golongan II 25%
10
53 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
c. Sarana dan Prasarana
KPPN Wates memiliki tiga gedung, yaitu : Gedung utama 2 (dua) lantai, gedung arsip, dan
Pos Satpam. Gedung utama terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain ruang pelayanan
(front office), ruang proses (middle office), ruang kepala kantor, dan ruang kepala seksi. Selain
itu terdapat pula fasilitas penunjang, seperti ruang perpustakaan, poliklinik, mini TLC, dan
lain-lain. Gedung kedua yaitu gedung arsip untuk menampung berkas-berkas tahun yang telah
lewat, menyatu dengan parkir kendaraan pegawai dan musholla. Gedung yang ketiga adalah
Pos Satpam. Di bawah ini adalah potret KPPN Wates:
Gedung KPPN Wates Loket Customer Service untuk • Ruang Mini TLC
Ruang kerja KPPN Wates terdiri atas: layanan dan penyuluhan • Fasilitas pendukung pada ruang
Ruang Kerja KPPN Wates perbendaharaan
Ruang Kepala Kantor • Loket penerimaan SPM tunggu antara lain kursi tamu,
Ruang Rapat Kepala Kantor • Loket rekonsiliasi Satuan Kerja televisi, pendingin ruangan,
Ruang Pelayanan (Front Office) • Loket penerimaan LHP/ADK Bank/ kotak saran, surat kabar, toilet, air
Ruang Middle dan Back Office minum (termasuk kopi dan teh),
Ruang Kepala Subbag Pos Persepsi papan pengumuman, dan papan
Ruang Kepala Seksi • Loket pengambilan SP2D dan BA prosedur pelayanan.
Fasilitas ruang pelayanan pada KPPN
Wates yaitu: Rekonsiliasi
• Loket pengambilan nomor antrean
dan penerimaan surat masuk
Ruang Kepala Kantor Ruang Rapat Kepala Kantor Ruang Pelayanan (Front Office)
Ruang Middle dan Back Office Ruang Kepala Subbag Ruang Kepala Seksi
Gambar 39. Sarana Dan Prasarana Pada KPPN Wates
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 54
Website KPPN Wates dengan alamat situs www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/wates/
id antara lain menyajikan current issue dan strategic issue terkait perbendaharaan, update
aplikasi dan peraturan terbaru terkait pengelolaan APBN
Gambar 40. Website Pada KPPN Wates
w w w. d j p b n . k e m e n k e u . g o . i d / k p p n / w a t e s / i d
55 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
6 . K i n e rj a L aya n a n , P re s ta s i , In ova s i d a n Ca p a i a n IKU
a. Produk Layanan
Produk Layanan KPPN Wates meliputi:
1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
2) Penerbitan dan pengesahan SKPP
3) Rekonsiliasi Laporan Keuangan
4) Perencanaan Kas
5) Persetujuan pembukaan rekening
6) Pengesahan setoran Penerimaan Negara
7) Penerbitan surat pemberitahuan retur/ pengembalian SP2D
8) Pengesahan LPJ Bendahara
9) Penerbitan Laporan Perkiraan Permintaan Dana
10) Penerbitan Laporan Harian dan Mingguan Reksus
b. Volume Kerja
Volume kerja KPPN Wates periode bulan Januari – Desember 2017 dapat digambarkan
sebagai berikut:
Gambar 41. Volume Kerja Pada KPPN Wates
@ % ? q
PENYERAPAN KONTRAK
SDM SATKER DIPA DANA DIPA SP2D RETUR
19 35 35 552.119.006.000 95,15% 6.584 18 151
c. Pengelolaan Pengaduan
Sarana pengaduan berupa telepon, faksimili, sms, kotak pengaduan, email sudah dimiliki
oleh KPPN Wates.
Gambar 42. Sarana Pengelolaan Pengaduan Pada KPPN Wates
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 56
d. Inovasi
Inovasi layanan publik dapat dipetakan menjadi dua kategori yaitu Inovasi Layanan untuk
Eksternal dan Inovasi Layanan untuk Internal. Inovasi layanan untuk eksternal merupakan
inovasi layanan yang dilakukan oleh KPPN yang dinikmati secara langsung oleh stakeholders,
sedangkan inovasi layanan untuk internal dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi KPPN yang dinikmati secara internal bagi KPPN baik secara administratif
maupun unggulan layanan. Inovasi layanan KPPN Wates yang ditujukan untuk meningkatkan
kualitas layanan baik secara langsung maupun tidak langsung sudah dilakukan sampai dengan
periode pembinaan dan supervisi semester II Tahun 2017 dilaksanakan adalah:
1. Gubug Sinergi
Gubug Sinergi merupakan tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan program budaya yaitu
salam pagi KPPN dengan semangat “Must Go on”. Dalam kegiatan yang dilaksanakan setiap hari
Senin-Kamis ini, tiap-tiap Subbag/ Seksi dapat menyampaikan informasi yang sedang hangat
terkait pelaksanaan pekerjaan.
2. Penyelesaian Surat/Dokumen secara elektronik
Pelaksanaan Program Pebendaharaan Go Green oleh KPPN Wates dengan membuat suatu
inovasi terkait penyelesaian surat/dokumen secara elektronik. File elektronik dokumen/surat
yang dibuat oleh pelaksana diserahkan kepada pejabat eselon IV untuk diteliti dan mendapat
koreksi seperlunya untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor. Apabila Kepala Kantor
telah setuju atas konsep surat/dokumen dimaksud, Kepala Kantor mencetak net surat dan
membubuhi tanda tangan sebagai penetapan.
Prosedur pelaksanaan atas inovasi ini telah dituangkan dalam Nota Dinas Kepala KPPN
Wates tanggal 27 Juli 2017 Nomor: ND-56/WPB.15/KP.02/2017 hal SOP Penyelesaian Surat/
Dokumen Secara Elektronik dan SK Kepala KPPN Wates tanggal 17 Juli 2017 Nomor: KEP-49/
WPB.15/KP.02/2017.
3. Media Informasi Satuan Kerja
Dalam rangka menyampaikan informasi yang dianggap perlu diketahui masyarakat secara
luas dan lebih memasyarakatkan eksistensi KPPN khususnya di Kabupaten Kulonprogo, KPPN
Wates membuat media khusus sebagai tempat pemasangan spanduk yang diletakkan ditempat
yang dapat dengan mudah dibaca atau dilihat oleh masyarakat.
4. Penambahan menu navigasi aplikasi pada microwebs KPPN Wates
Inovasi ini dibuat oleh KPPN Wates dengan tujuan memberi manfaat untuk kepentingan
pegawai secara keseluruhan yaitu:
a) PBN Open
b) e-Performance dan
c) Intranet
Di dalam menu navigasi tersebut memberikan kemudahan pegawai dalam melakukan akses
aplikasi PBN Open, e-Performance dan Intranet secara langsung tanpa harus meng-akses ke
setiap URL ( Uniform Resource Locator).
57 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
e. Prestasi
Kinerja KPPN Wates secara umum telah berjalan dengan baik. Beberapa prestasi kinerja
KPPN yang telah diraih dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah:
1) Peringkat pertama Nilai Kinerja Organisasi tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I Yogyakarta Tahun 2015.
2) Peringkat pertama Penilaian Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja
KPPN Lingkup kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I
Tahun 2016.
3) Peringkat ketiga Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Semester I Tahun 2016.
4) Peringkat ketiga Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
Semester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta.
5) Peringkat VII Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A2 Lingkungan
Ditjen Perbendaharaan tahun 2016.
6) Peringkat kelima KPPN (Nilai Pembangunan Zona Integritas 93,095) yang Memenuhi Kriteria
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017.
7) Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A2 di Lingkungan
Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017.
Gambar 43. Gubug Sinergi Inovasi Pada KPPN Wates
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 58
f. Capaian IKU
Capaian IKU KPPN Wates Tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 17. Capaian IKU KPPN Wates Tahun 2017
No Kode IKU Target Realisasi Pol V/C Bobot Bobot Indeks
IKU IKU Tertimbang Capaian
IKU/NSS/
I Stakeholder Perspektif (25%)
Np
1 Pelngelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel 28,34%
113,38%
1 1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan 75,00% 104,85% Max PL 19% 57,58% 120,00%
anggaran K/L 93 97,08 Max PM 14% 42,42%
104,39%
2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang
berkualitas 17,09%
116,26%
II Customer Perspektif (15%)
2 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi
3 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap 4,12 4,79 Max EM 21% 100,00% 116,26%
layanan KPPN 14% 50,00%
14% 50,00% 111,55%
3 Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi 103,09%
11% 100,00%
4 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat 97,00% 100,00% Max PM 120,00%
UAKPA secara tepat waktu dan 4 5,00 Max PM
andal 32,07%
101%
5 3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap
pengelolaan rekening pemerintah 100,92%
III Internal Process (30%) 110,86%
4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima
6 4a-N Persentase SPM Satker yang 99,00% 99,91% Max PH
diproses menjadi SP2D
5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat
7 5a-CP Persentase akurasi rencana 85,00% 99,93% Max PL 19% 57,58% 117,56%
penarikan dana satker Max PM 14% 42,42%
101,75%
8 5b-N Persentase akurasi penyaluran dana 98,20% 99,92% Max PM 14% 100,00%
SP2D 103,80%
103,80%
6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan
9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan 85,00 88,23
komunikasi
59 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu 112,08%
104,17%
10 7a-N Persentase penyampaian LPJ 96,00% 100,00% Max PM 14% 50,00%
Bendahara mitra kerja KPPN secara Min PM 14% 50,00% 120,00%
andal dan tepat waktu
34,16%
11 7b-CP Persentase exception report laporan 3% 0,00% 114,67%
keuangan 114,67%
IV Learning and Growth Perspektif (30%) 112,63%
105,26%
8 SDM yang Kompetitif
120,00%
12 8a-N Nilai rata-rata hard competency 75 86 Max PM 14% 100,00%
pegawai Max PM 14% 50,00% 108,24%
Max PM 14% 50,00% 108,24%
9 Organisasi yang Kondusif
Max PM 14% 100,00% 119,99%
13 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan 95,00 100,00 Max PM 14% 100,00% 119,99%
pemantauan pengendalian intern
111,67%
14 9b-N Nilai kualitas pengelolaan 79,00 95,35
kinerja berbasis strategy focused
organization
10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal
15 10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai 90,00% 97,42%
standar
11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal
16 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan 95% 113,99%
anggaran KPPN
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
Nilai kinerja organisasi yang diperoleh
kppn Wates pada tahun 2017 sebesar
1 1 1 ,67%
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 60
61 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
Lelampahan Panggulowentahan Wonten Kppn
U pa c a r a Tump l a k W aj i k
Upacara Tumplak Wajik biasanya diadakan di halaman Istana Magangan pada
jam 16.00 wib, dan dilangsungkan dua hari sebelum acara Grebeg Muludan.
Putri Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Pembayun memimpin prosesi
tumplak wajik di Panti Pareden, Magangan, Keraton Yogyakarta. Tumplak wajik
merupakan ritual menandai dimulainya kegiatan merangkai gunungan yang
akan digunakan dan diperebutkan warga pada acara grebeg mulud sekaligus
menutup rangkaian Pasar Malam Perayaan Sekaten. Upacara ini berupa
Kotekan atau permainan lagu dengan memakai kentongan, lumpang (alat
untuk menumbuk padi) dan semacamnya yang menandai awal dari pembuatan
gunungan yang akan diarak pada saat Upacara Grebeg Muludan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 62
Lelampahan Panggulowentahan Wonten Kppn
A.UNSUR-UNSUR PEMBINAAN 1. Penatausahaan Pengeluaran
DAN SUPERVISI KPPN | Negara
Peranganipun Panggulowentahan a . Pe n e rb i t a n / Pe n g ga n t i a n K I P S
Kppn
Berdasarkan Peraturan Dirjen
I. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
Pelaksanaan pembinaan dan supervisi bidang Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010
Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN merupakan
unsur Pembinaan dan Supervisi Standar Kinerja tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
Utama (PSKU) yang mempunyai komponen
Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi, serta PER-41/PB/2011 tentang Perubahan
Evaluasi Ketepatan Waktu dan Monitoring
Pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja Internal atas PER-57/PB/2010 dijelaskan bahwa dalam
KPPN. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi
ini dilaksanakan berdasarkan jenis pelaksanaan rangka penyampaian SPM dan pengambilan
tugas Kuasa BUN yang meliputi:
1. Penatausahaan Pengeluaran Negara SP2D, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan
menyampaikan surat penunjukan Petugas
Negara
3. Verifikasi dan Akuntansi pengantar SPM dan pengambil SP2D kepada
63 KPPN dengan dilampiri fotokopi kartu
identitas dan foto terbaru. Berdasarkan surat
penunjukkan dari KPA, KPPN melakukan
perekaman data identitas petugas pengantar
SPM dan pengambil SP2D pada aplikasi KPPN,
mencetak KIPS (Kartu Identitas Petugas
Satker) dan menyampaikannya kepada satker
bersangkutan dengan menggunakan Berita
Acara sebagai tanda terima KIPS kepada yang
yang berhak.
Hasil verifikasi Tim Pembinaan dan Supervisi
terhadap dokumen penerbitan KIPS berupa
surat permohonan penerbitan KIPS dari satker
dan Berita Acara Serah Terima KIPS, dapat
disimpulkan bahwa penerbitan/penggantian
KIPS pada KPPN Yogyakarta, Wonosari dan
Wates telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017
b . Aks e s i b i l i ta s S a tke r pa d a Apl i ka s i O M e. KPPN menyampaikan username dan
SPAN password kepada satker.
OM SPAN (Online Monitoring SPAN) adalah Secara umum, satuan kerja dalam lingkup
Aplikasi berbasis website yang dapat diakses
melalui jaringan Intranet dan Internet yang pembayaran KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
digunakan untuk melakukan monitoring
transaksi dalam Aplikasi SPAN secara cepat, dan KPPN Wates telah memiliki username
tepat, handal, dan user friendly. Aplikasi
OM SPAN dibangun oleh Direktorat Sistem dan password untuk mengakses Aplikasi OM
Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
sebagai langkah strategis dan inovatif guna SPAN. Dokumen administratif berupa surat
mempercepat layanan informasi pada
KPPN dalam melayani Satuan Kerja serta permintaan username dan password dari satker
memberikan tools bagi satuan kerja, salah
satunya untuk melakukan monitoring mandiri maupun berita acara serah terima username
terhadap penyelesaian SP2D.
dan password dari KPPN kepada satker telah
Aplikasi OM SPAN hanya dapat diakses
oleh penerima hak akses (user licence) yang ditatausahakan dengan baik.
memiliki user ID dan password sesuai dengan
kewenangannya. Aplikasi OM SPAN ini .
digunakan oleh:
c . Pe n d a fta ra n D a ta S upplier
a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan; Berdasarkan PER-58/PB/2013 disebutkan
bahwa yang dimaksud supplier adalah pihak
b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang berhak menerima pembayaran atas
Perbendaharaan; beban APBN. Sedangkan data supplier adalah
informasi terkait dengan pihak yang berhak
c. KPPN; menerima pembayaran atas beban APBN
d. Satuan kerja; dan yang memuat paling kurang informasi pokok,
e. Pihak lainnya yang mempunyai kepentingan informasi lokasi, dan informasi rekening.
dalam Implementasi SPAN. Pencatatan data supplier di KPPN
merupakan bagian dari proses bisnis utama
Username dan password untuk pengguna dalam rangkaian siklus APBN. Penyampaian
dari lingkup satuan kerja diperoleh dengan data supplier oleh satuan kerja kepada KPPN
prosedur sebagai berikut: dilakukan bersamaan dengan data kontrak
maupun resume tagihan.
a. Satuan kerja menyampaikan surat
permintaan username dan password kepada Primary Key yang digunakan oleh KPPN
Kepala KPPN setempat. dalam proses validasi data supplier meliputi:
b. Kepala KPPN menyampaikan Surat a. Informasi Pokok, yang memuat elemen data
Permintaan username dan password nama supplier, NPWP, nomor supplier, dan
sebagaimana dimaksud pada huruf a kode Satker;
kepada Direktur TP.
b. Informasi Lokasi, yang memuat elemen
c. Direktur TP atau pejabat yang ditunjuk data nama site, kode negara, kode KPPN,
menugaskan Administrator Aplikasi OM alamat, kota, provinsi, kode pos, dan kode
SPAN membuat username dan password. tipe supplier
d. Direktorat TP menyampaikan username c. Informasi rekening, yang memuat elemen
dan password kepada KPPN. data kode negara asal bank, kode bank,
nama bank, kode SWIFT dan/atau IBAN,
nama cabang bank, nama pemilik rekening,
dan nomor rekening.
Kebenaran data supplier yang disampaikan
kepada KPPN menjadi tanggung jawab KPA
sepenuhnya dan KPPN tidak perlu melakukan perubahan data supplier yang disampaikan
konfirmasi terhadap sumber data (Kantor oleh Satker yang dilengkapi dengan data
Pajak Pratama / Bank) dukung. Standar Operasional Prosedur yang
menjadi acuan pelaksanaan perubahan data
Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi, supplier adalah KEP-287/PB/2015 SOP KP.12
proses pendaftaran data supplier pada 005 dan SOP KP.12 006.
KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun
KPPN Wates telah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pembinaan dan
Penggunaan tipe supplier yang disampaikan supervisi, surat permintaan perubahan data
satker telah sesuai dengan Peraturan Dirjen supplier dari satker lingkup KPPN Yogyakarta,
Perbendaharaan Nomor: PER-58/PB/2013. KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah dibuat
Supplier tipe 1 digunaan untuk transaksi sesuai format lampiran VII PER-58/PB/2013.
yang dibayarkan langsung kepada bendahara Surat permintaan tersebut telah disatukan
pengeluran satuan kerja, supplier tipe 2 dengan surat tindak lanjut terlampir cetakan
digunakan untuk penyedia barang dan jasa, Laporan Informasi Supplier dari Aplikasi SPAN
supplier tipe 3 digunakan untuk pegawai sebelum dan sesudah terjadi perubahan, serta
satker berkenaan dalam rangka pembayaran didokumentasikan dengan baik.
transaksi belanja pegawai, sedangkan
supplier tipe 6 digunakan untuk transaksi e . Pe n o n a k t i fa n D a t a S u p p l i e r
terkait penerusan pinjaman, pembayaran
konsorsium, dan bantuan sosial. Selain menyampaikan permintaan
perubahan data supplier, terhadap data yang
Berkenaan pengajuan SPM dengan telah didaftarkan pada Aplikasi SPAN, Satker
penerima supplier tipe 3 atau tipe 6, yang juga dapat mengajukan surat permintaan
didalamnya mengandung unsur penambahan penonaktifan data supplier. Surat permintaan
informasi lokasi dan/atau informasi rekening penonaktifan data supplier yang disampaikan
akibat adanya penerima baru, satker telah oleh Satker dapat dilakukan atas data supplier
melampirkan surat penambahan supplier tipe pegawai atau data supplier selain tipe
sesuai format lampiran VI PER-58/PB/2013 pegawai.
dan KPPN telah menyatukan laporan informasi
pendaftaran supplier tersebut sebagai Secara umum, proses penonaktifan
lampiran SPM. data supplier pada KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari, KPPN Wates telah sesuai
d . Perubahan Data Supplier ketentuan dalam PER-58/PB/2013. Satker
telah menyampaikan surat permintaan
Data supplier yang telah dicatat dalam penonaktifan data supplier dengan dilampiri
database SPAN masih dapat dilakukan bukti pendukung sebagaimana format
perubahan melalui mekanisme pendaftaran dalam lampiran XI PER-58/PB/2013. Alasan
data supplier dengan elemen data yang benar penonaktifan data supplier yang disampaikan
oleh satker dan mekanisme perubahan data oleh satker didominasi akibat pegawai
supplier dengan menggunakan user khusus pensiun, mutasi, atau meninggal dunia.
pada KPPN.
Selain menindaklanjuti surat permintaan
Mekanisme perubahan data supplier penonaktifan supplier, KPPN Yogyakarta,
dengan user khusus pada KPPN dilakukan KPPN Wonosari, KPPN Wates juga memproses
menggunakan user manual aplikasi SPAN permintaan pengaktifan kembali data supplier
dan dilakukan berdasarkan surat permintaan akibat terdapat pegawai yang dulunya telah
mengalami mutasi ke luar wilayah pembayaran nomor S-4613/WPB.15/KP.01/2017 tanggal
KPPN mitra kerja, kembali masuk menjadi
pegawai satker yang berada dalam wilayah 11 Februari 2017 sebagai tindak lanjut atas
pembayarannya.
surat satker Istana Kepresidenan Yogyakarta
Terkait dengan penonaktifan data supplier
ditemukan beberapa permasalahan oleh Tim nomor B-438/Setpres/I-Yog/9/2017 tanggal
Pembinaan dan Supervisi Kanwil pada KPPN
Yogyakarta, yaitu: 29 September 2017 yang diagenda pada
1) Arsip surat tanggapan penonaktifan data Aplikasi Persuratan tanggal 10 Oktober
supplier yang diterbitkan KPPN tidak
dilengkapi dengan laporan informasi 2017.
supplier sebelum penonaktifan (yang 2) Surat persetujuan penonaktifan supplier
ada hanya cetakan laporan informasi
supplier sebanyak 2 berkas, namun, dua- nomor S-4755/WPB.15/ KP.01/2017 tgl 19-
duanya memperlihatkan data yang telah 10-2017 pada lampirannya diketahui, bahwa
dinonaktifkan) yaitu:
1. S-4850/WPB.15/KP.01/2017 tanggal data supplier yang dinonaktifkan adalah
25-10-2017 ke PTN-BH UGM ;
2. S-4840/WPB.15/KP.01/2017 tanggal pegawai an. ZAENI SUTANTO, sedangkan
24-10-2017 ke KOREM;
3. S-4839/WPB.15/KP.01/2017 tanggal berdasarkan surat dari satker KOREM-072/
24-10-2017 ke PTN-BH UGM;
4. S-4757/WPB.15/KP.01/2017 tanggal PMK DAM IV/DIP nomor B/1204/X/2017
19-10-2017 ke UNY;
5. S-4755/WPB.15/KP.01/2017 tanggal tgl 16-10-2017 yang diminta untuk
19-10-2017 ke KOREM
6. S-4679/WPB.15/KP.01/2017 tanggal dinonaktifkan adalah pegawai atas nama
13-10-2017 ke PTN-BH UGM ;
7. S-4667/WPB.15/KP.01/2017 tanggal YOYO SUTARYO.
13-10-2017 ke Kanwil Kemenag DIY; 3) Lampiran surat persetujuan penonaktifan
8. S-4649/WPB.15/KP.01/2017 tanggal
12-10-2017 ke BKN Yogyakarta; data supplier nomor 4679/WPB.15/
9. S-4648/WPB.15/KP.01/2017 tanggal KP.01/2017 tanggal 13-10-2017 terdapat
12-10-2017 ke UNY; cetakan laporan informasi supplier yang
10. S-4620/WPB.15/KP.01/2017 tanggal sebelum penonaktifan CAN-nya berbeda
11-10-2017 ke Poltekkes Yogyakarta; dengan data setelah penonaktifan. Hal
11. S-4610/WPB.15/KP.01/2017 tanggal tersebut mengakibatkan laporan informasi
11-10-2017 ke UIN Sunan Kalijaga; supplier yang dicetak setelah penonaktifan
12. S-4611/WPB.15/KP.01/2017 tanggal menjadi tidak dapat memberikan informasi
11-10-2017 ke AAU; yang akurat atas status data supplier yang
13. S-4618/WPB.15/KP.01/2017 tanggal. dinonaktifkan.
11-10-2017 ke Lapas Sleman
Berdasarkan KEP-287/PB/2015 nomor
1) TerdapatarsipsurattanggapanPenonaktifan SOP KP.12.008 nomor 2(d) disebutkan
bahwa, Kepala KPPN menyetujui permintaan
Data Supplier yang diterbitkan mendahului penonaktifan site bank supplier menggunakan
user khusus KPPN pada aplikasi SPAN dengan
surat permohonan dari satker yaitu surat melakukan tindakan sebagai berikut :
a. Mencetak Laporan Informasi Supplier
sebelum penonaktifan
b. Menonaktifkan site bank supplier berkenaan
c. Mencetak Laporan Informasi Supplier
setelah dilakukan penonaktifan site bank
supplier.
Tim Pembinaan dan Supervisi
merekomendasikan agar KPPN Yogyakarta
selalu mencetak Laporan Informasi Supplier
sebelum dan sesudah penonaktifan untuk
diarsipkan dengan baik bersama surat
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 66
tanggapan penonaktifan data supplier.
Selain itu, KPPN Yogyakarta seyogyanya meningkatkan ketelitian dalam mencantumkan
tanggal penerbitan surat tanggapan penonaktifan data supplier agar arsip yang dimiliki valid
dan akurat.
f. Penggabungan/Merge Data Supplier
Selama masa pembinaan semester II Tahun 2017 diketahui hanya KPPN Yogyakarta yang
melakukan proses penggabungan data supplier. Proses penggabungan data supplier pada KPPN
Yogyakarta telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan rincian data sebagai berikut:
Tabel 18. Surat Permintaan Penggabungan/Merge supplier
No Nomor dan tanggal Surat Tgl dan Nomor Tgl dan Nomor surat Penyebab Keterangan
Satker surat merger ke pengantar ke satker permintaan
unit pengelola merger supplier
data supplier
1 KU.08.03/270/PBL- - S-3186/WPB.15 Kesalahan Ditolak karena
DIY/2017 Tgl 26-07-2017 /KP.01/2017 tgl 28 NPWP Supplier setelah dilakukan
(satker Penataan Bangunan Juli 2017 penelitian terhadap
dan Lingkungan DIY) data supplier tidak
ada duplikasi
pencatatan
2 B/199/VIII/2017 tgl 01- S-3301/WPB.15 SP-898/WPB.15 Kesalahan
08-2017 (Satker Ditlantas /KP.01/2017 tgl /KP.01/2017 tgl 02- NPWP Supplier
Polda DIY) 02-08-2017 08-2017
3 UM.002/535/HUBDAT- S-4147/ SP-1005/WPB.15/ Kesalahan
DIY/IX/2017 Tgl. WPB.15/ KP.01/2017 tgl. 15- NPWP Supplier
14-09-2017(Satker KP.01/2017 09-2017
Perhubungan Darat
Provinsi DIY)
4. S-11/BTNGM/TU/ S-4222/ SP-1009/WPB.15/ Kesalahan
KEU/09/2017 Tgl 13-09- WPB.15/ KP.01/2017 tgl. 19- NPWP Supplier
2017 (Satker Balai Taman KP.01/2017 Tgl. 09-2017
Nasional Gunung Merapi) 19-09-2017
5. B/253/IX/2017 tgl. 18- S-4246/ SP-1011/WPB.15/ Kesalahan Nama
09-2017 (Satker Ditlantas WPB.15/ KP.01/2017 tgl. 20- Supplier
Polda DIY) KP.01/2017 Tgl. 09-2017
20-09-2017
6. S-24213/WPJ.23/ S-4641/ SP-1073/WPB.15/ Kesalahan
KP.05/2017 tgl. 05-10- WPB.15/ KP.01/2016 tgl. 12- NPWP Supplier
2017 (Kantor Pelayanan KP.01/2017 Tgl. 10-2017
Pajak Pratama Bantul) 05-10-2017
7. B/101/X/2017 tanggal 23- S-4821/ SP-1106/WPB.15/ Kesalahan Nama
10-2017 (Satker Polresta WPB.15/ KP.01/2016 tgl. 12- Supplier
Yogyakarta) KP.01/2017 Tgl. 10-2017
24-10-2017
8 B/450/XI/2017/ S-5047/ SP-1164/WPB.15/ Kesalahan Nama
SATBRIMOBDA DIY WPB.15/ KP.01/2016 tgl. 08- Supplier
Tgl. 06-11-2017 (Satker KP.01/2017 Tgl. 11-2017
Satbrimob Polda DIY) 08-11-2017
Sumber:Arsip KPPN
67 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
g. Pe n d a fta ra n D a ta Ko n tra k
Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi OM SPAN, terdapat 1.727 data kontrak yang
telah didaftarkan oleh satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari,
dan KPPN Wates selama periode bulan Juli s.d. Desember 2017. Berikut grafik pendaftaran data
kontrak berdasarkan tanggal upload data kontrak ke Aplikasi SPAN:
Grafik 16. Perbandingan Pendaftaran Data Kontrak
Sejumlah 1.727 data kontrak tersebut, sebanyak 490 data kontrak (28,37%) mengalami
keterlambatan pendaftaran atau dicatatkan pada Aplikasi KPPN melampaui waktu 5 hari kerja
setelah kontrak ditandatangani. Setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen
pendaftaran data kontrak, data kontrak yang termonitoring terlambat selama 1 – 3 hari pada
Aplikasi OM SPAN merupakan data kontrak yang sebenarnya telah disampaikan secara tepat
waktu, namun mengalami penolakan karena kesalahan perekaman data supplier. Terhadap hal
ini satuan kerja memperbaiki data supplier dan menyampaikan kembali data kontrak pada hari
berikutnya dengan melampirkan bukti tolakan.
Dalam hal data kontrak yang dicatatkan pada Aplikasi SPAN KPPN melampaui waktu 5 hari
kerja setelah kontrak ditandatangani, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah
melakukan proses persetujuan dispensasi atas keterlambatan pendaftaran data kontrak sesuai
ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 tanggal
7 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2017. Berikut merupakan grafik perbandingan
status penyampaian data kontrak pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 68
Grafik 17. Perbandingan Status Penyampaian Data Kontrak
Tabel 19. Rekapitulasi Penyampaian Data Kontrak Semester II 2017
Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Juli Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak
Agustus Terlambat Terlambat Terlambat
September
Oktober 60 157 19 1 24
November
Desember 120 239 57 18
Sub Total
95 139 23 19
Total
% Kontrak 50 214 46 36
Terlambat
72 287 43 0 13
64 103 52 28
461 1139 21 30 8 68
1600 51 76
28,81% 42% 10,5%
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Secara umum proses pendaftaran data kontrak pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
KPPN Wates telah sesuai ketentuan dalam PER-58/PB/2013 dan SOP Unggah Data Kontrak.
Namun, berdasarkan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kontrak oleh Tim Pembinaan dan
Supervisi masih ditemukan beberapa permasalahan terkait pendaftaran data kontrak.
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran data kontrak oleh satker yaitu:
1) Terdapat data kontrak yang terlambat pendaftarannya selama 2090 hari yaitu Kontrak
satker RSPAU Hardjolukito (344809) dengan NRK A/030.17002874/0/0. Setelah dilakukan
uji silang dengan dokumen laporan pendaftaran kontrak diketahui bahwa tanggal kontrak
yang tertera adalah 26 Oktober 2010 namun tidak teridentifikasi sebagai kontrak multiyears.
Seharusnya tanggal kontrak tidak boleh mendahului tanggal efektif DIPA tahun yang
bersangkutan.
2) Terdapat kontrak yang didaftarkan ke KPPN namun belum mencantumkan data lokasi
(koordinat yang terdiri dari lattitude dan longitude) antara lain kontrak satker RSPAU
Hardjolukito (344809) dengan CAN A/030.17002873/0/0 s.d. A/030.17002903/0/0
69 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
3) Terdapat beberapa kontrak yang tidak diisi posisi (lattitude dan longitude) lokasi
proyek kontrak, antara lain kontrak Satker Kejaksaan Negeri Wonosari (005676): CAN
A/149.17000067/0/0
4) Terdapat kontrak yang pengisian posisi (lattitude dan longitude) lokasi proyek kontrak,
belum sesuai dengan petunjuk teknisnya pada satker Pengadilan Negeri Wonosari (098078)
CAN A/149.17000053/0/0. Seharusnya diisi titik koordinatnya, bukan nama satkernya.
5) Terdapat kontrak yang pengisian alamat penyedia barang/jasa kurang informatif yaitu pada
kontrak MIN Playen (596989) CAN A/14917000055/0/0.
6) Terdapat kontrak yang uraian pekerjaan kontrak belum mencantumkan volume pekerjaan
yaitu pada kontrak Pengadilan Agama Wonosari Kontrak CAN A/149.17000062/0/0.
7) Terdapat kontrak yang tidak mencantumkan sanksi apabila terjadi wanprestasi, yaitu pada
kontrak satker LPKA Yogyakarta (419140) CAN A/149.17000073/0/0.
8) Terdapat kontrak yang mencantumkan masa pemeliharaan, namun pada karwas kontrak
tidak dialokasikan retensinya yaitu pada kontrak satker MIN Playen (596989), Kontrak No.
B.082/Mi.12.11/KS.01.7/07/2017 tanggal 12-7-2017, CAN No. A/14917000055/ 0/0.
Tabel 20. Temuan Permasalahan Ringkasan Kontrak
No KPPN Kode Satker Nama Satker CAN Keterangan
1. Yogyakarta 344809 RSPAU A/030.17002874/0/0 Tanggal kontrak mendahului
2. Yogyakarta Hardjolukito tanggal efektif DIPA
344809 RSPAU A/030.17002873/0/0 belum mencantumkan data
3. Wonosari Hardjolukito s.d.A/030.17002903/0/0 lokasi (koordinat yang terdiri
dari lattitude dan longitude)
4. Wonosari 005676 Kejaksaan A/149.17000067/0/0 belum mencantumkan data
098078 Negeri Gunung A/149.17000053/0/0 lokasi (koordinat yang terdiri
5. Wonosari Kidul dari lattitude dan longitude)
6. Wonosari PN Wonosari pengisian posisi (lattitude dan
longitude) lokasi proyek kontrak,
7. Wonosari 596989 MIN Playen A/149.17000053/0/0 belum sesuai dengan petunjuk
8. Wonosari 401231 A/149.17000062/0/0 teknisnya
Pengadilan Alamat penyedia barang/jasa
419140 Agama A/149.17000073/0/0 kurang informatif
596989 Wonosari A/14917000055/ 0/0 Uraian pekerjaan kontrak belum
LPKA mencantumkan volumenya
Yogyakarta
MIN Playen Tidak mencantumkan sanksi
apabila terjadi wanprestasi
Terdapat masa pemeliharaan,
namun pada karwas kontrak
tidak dialokasikan retensinya
Sumber: Arsip KPPN
Berkaitan dengan beberapa permasalahan di atas, Tim Pembina dan Supervisi
merekomendasikan:
1) Dalam pengujian data kontrak, KPPN agar berpedoman pada ketentuan dalam PMK-190/
PMK.05/2012. Kontrak yang diketahui salah setelah proses pendaftaran data kontrak agar
dilakukan addendum atau dilampiri keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen satker
apabila kontrak tersebut tidak dapat dilakukan perbaikan karena telah terealisasi.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 70
2) Berdasarkan surat Direktur SITP nomor kontrak melalui user kepala kantor. Sesuai
S-4383/PB.8/2017 tanggal 10 Mei 2017 ketentuan dalam PER-58/PB/2013 dijelaskan
hal Perekaman Data Lokasi Kegiatan/ bahwa perubahan data kontrak yang dilakukan
Proyek dijelaskan bahwa, dalam rangka oleh user Kepala Kantor adalah kontrak yang
peningkatan, pengawasan, penggunaan mengalami:
dana atas kegiatan yang bersifat kontraktual, · Perubahan yang mengakibatkan bertambah
kepada seluruh satker yang memiliki
pagu DIPA kontraktual wajib melakukan atau berkurangnya jenis cara penarikan;
perekaman data lokasi pada Aplikasi SAS. · Perubahan yang mengakibatkan bertambah
Petugas validasi SPAN untuk selanjutnya
agar memastikan data lokasi proyek telah atau berkurangnya frekuensi rencana
terisi sebelum melakukan proses validasi angsuran/pembayaran.
data kontrak, dalam hal tidak ditemukan Secara umum, proses perubahan data
data lokasi petugas Validasi melakukan kontrak baik melalui user Kepala Kantor
penolakan atas data kontrak tersebut. maupun melalui unggah ADK pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN
3) KPPN agar lebih teliti dalam melakukan Wates telah sesuai dengan aturan yang
verifikasi terhadap data yang tercantum berlaku. Namun, pada KPPN Wonosari masih
dalam ringkasan kontrak. Sesuai dengan ditemukan permasalahan terkait addendum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- data kontrak yaitu satker masih melampirkan
190/PMK.05/2012 Pasal 35 menyebutkan surat permintaan perubahan kontrak
bahwa pencatatan perjanijian/ kontrak untuk keperluan addendum kontrak karena
paling kurang meliputi data sebagai berikut: perubahan nilai penarikan pada termin.
a. Nama, kode satker, uraian fungsi/ Seharusnya untuk perubahan data kontrak
subfungsi, program, kegiatan, output, karena perubahan nilai penarikan pada termin,
dan akun yang digunakan; satker cukup menyampaikan ringkasan
b. Nomor surat pengesahan dan tanggal kontrak dan ADK addendum kontrak pada
DIPA; petugas front office konversi untuk melakukan
c. Nomor, tanggal, dan nilai perjanjian; unggah ADK dimaksud tanpa perlu dilampiri
d. Uraian dan volume pekerjaan yang surat permintaan perubahan supplier.
diperjanjikan; Terhadap data dukung yang tidak
e. Nama, alamat, NPWP rekanan, nama diperlukan menurut peraturan, seyogyanya
bank, nama dan nomor rekening KPPN dapat memberikan edukasi kepada
penerima pembayaran; satker untuk masa yang akan datang agar
f. Jangka waktu dan tanggal penyelesaian tidak perlu dilampirkan kembali.
pekerjaan;
g. Ketentuan sanksi; i. Pembatalan Data Kontrak
h. Nomor dan tanggal addendum; Berdasarkan hasil monitoring dan
i. Cara pembayaran dan rencana
pelaksanaan pembayaran. supervisi, pada masa pembinaan semester II
tahun 2017 ini pembatalan data kontrak hanya
h . Addendum Data Kontrak dilakukan oleh KPPN Yogyakarta, sedangkan
Proses perubahan data kontrak dapat pada KPPN Wonosari dan Wates tidak ada
proses pembatalan data kontrak. Secara
dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah umum, proses bisnis pembatalan data kontrak
perubahan data kontrak melalui unggah ADK, telah dilakukan sesuai ketentuan dalam PER-
sedangkan yang kedua adalah perubahan data 58/PB/2013 dan KEP-287/PB/2015 Nomor
SOP KP 12.021 tentang Pembatalan Kontrak
71 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
Tahunan Pada KPPN.
Satker telah menyampaikan surat permintaan data kontrak dan ditindaklanjuti oleh KPPN
dengan surat persetujuan pembatalan data kontrak.
j. Penutupan Data Kontrak
Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi pada masa pembinaan semester II tahun 2017
ini, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates tidak melakukan proses penutupan
data kontrak.
k . Ko nve rs i AD K S P M
Secara umum, proses Konversi ADK SPM sudah dilaksanakan oleh petugas Front Office
Konversi KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates sesuai dengan ketentuan pada
KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN dan PMK No 277/
PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas.
Petugas Front Office Konversi KPPN Wonosari dan KPPN Wates juga selalu memastikan
Satker telah menyampaikan ADK Rencana Penarikan Dana untuk pengajuan SPM yang bernilai
bersih di atas Rp 200.000.000, serta pengajuan SPM yang bernilai bersih di atas Rp 1 Milyar
pada KPPN Yogyakarta.
Berdasakan monitoring pada Aplikasi OM SPAN, pada periode bulan Juli – Desember 2017
jumlah SPM yang dikonversi dan telah diproses menjadi SP2D adalah sebagai berikut:
Tabel 21. Rekapitulasi Penerbitan SP2D Semester II 2017
No Jenis SPM Yogyakarta Wonosari Wates
Total Nilai ∑ SP2D Total Nilai ∑ SP2D Total Nilai ∑ SP2D
1 GUP 298.271.512.618 14.213 14.999.781.023 1.240 33.913.426.323 1.502
2 Non Gaji 714.031.345.469 11.409 129.631.956.738 909 107.756.791.822 1.382
3 Gaji Lainnya 753.730.159.572 6.037 50.372.955.174 1.127 42.747.786.352 694
4 Non Gaji 1.575.506.930.021 4.450 13.764.651.019 118 23.069.631.302 184
Kontraktual
5 GTUP Nihil - 2.169 - 107 - 116
1.059.179.404.100 1.893 65.110.571.500 256 65.126.833.700 183
6 Gaji Induk 59 518.906.800 57
4.566.058.000 957 326.518.100 23
7 Kekurangan Gaji 4.859.498.100 452 59.285.100 5 281.719.500 36
188.698.765.803 439 5.682.263.554 29 5.385.784.975 10
8 Gaji Susulan 7.102.066.007 215 482.449.555 32 271.031.749
106.153.838.752 208 -
9 TUP 27.974.590.407 121 - -- 2
1.769.051.084 17 149.434.818 8- 1
10 Retur 13 3
949.241.500 - 1.051.797.000 3
11 Pengesahan BLU - 6 35.000.000 1 704.000.000 2
6 3- -
12 SPM-KP-PAJAK 5.661.893.608 1 - - 3.194.043.472 -
15.000.000 1 - -- 4.198
13 Pengesahan Hibah 42.607 - --
1.367.063.200 - 3.894 284.021.752.995
14 UP 4.749.836.418.241 280.614.866.581
15 GUP NIHIL
16 SP4HL
17 GUP KP
18 SPMKC
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 72
Sedangkan data SPM yang telah dikonversi namun mengalami penolakan oleh sistem SPAN
akibat kesalahan formal dan maupun substantif adalah sebagai berikut:
Tabel 22. Rekapitulasi Penolakan PMRT
KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
No. Bulan Jumlah Penolakan PMRT Jumlah Penolakan PMRT Jumlah Penolakan PMRT
1 Juli Formal Substantif Total Formal Substantif Total Formal Substantif Total
2 Agustus
3 September 145 0 145 5 05 1 23
4 Oktober
5 November 223 0 223 9 09 14 0 14
6 Desember
1.479 2 1.481 54 0 54 71 2 73
Jumlah
215 0 215 4 04 8 08
221 0 221 8 08 17 1 18
305 0 221 21 0 21 9 09
2.588 2 2.506 101 0 101 120 5 125
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Salah satu Sasaran Strategis yang tertuang dalam Kontrak Kinerja K3 KPPN adalah pemenuhan
layanan unggulan yang prima dengan Indikator Kinerja Utama berupa Persentase SPM Satker
yang diproses menjadi SP2D minimal mencapai 99% pada setiap triwulan. Berdasarkan data di
atas, data capaian IKU KPPN berupa Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D dapat
dihitung dengan formula sebagai berikut:
∑ SP2D yang diterbitkan oleh KPPN X 100%
-----------------------------------------------------------------------------------------
∑ SP2D yang diterbitkan + ∑ Penolakan SPM secara Substantif
Tabel 23. Persentase SPM Satker yang Diproses menjadi SP2D
NO KPPN ∑SP2D ∑Tolakan Substantif Target Realisasi
1 Yogyakarta 99% 99,99%
2 Wonosari 42.067 2 99% 100%
3 Wates 99% 99,88%
3.894 0
4.198 5
Sumber:Aplikasi OM SPAN
Namun, masih terdapat permasalahan terkait proses konversi SPM pada KPPN Wonosari
dan KPPN Wates antara lain:
1) Terdapat pengisian dasar pembayaran pada SPM satker MIN Playen (596989) nomor
00073/596989/SPM/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang tidak sesuai dengan PMK 190/
PMK.05/2012 yaitu mencantumkan nomor UU APBN Nomor 18 Tahun 2006, seharusnya UU
APBN nomor 18 Tahun 2016.
2) Terdapat SPM yang belum dilampiri laporan informasi supplier sebagaimana dipersyaratkan
dalam SOP Penerbitan SP2D antara lain pada SPM satker Polres Gunung Kidul (643869)
nomor 00315/643869/SPM/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
3) Terdapat format dan penandatangan lembar MP PNBP yang tidak sesuai dengan ketentuan,
yaitu pada SPM satker Kantor Pertanahan Gunung Kidul nomor 00166/506340/BPN/2017
tanggal 29 Agustus 2017.
4) Terdapat SPM yang diajukan pada KPPN Wates yang dilampiri dengan dokumen yang tidak
dipersyaratkan dalam peraturan yaitu:
73 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
• SPM uang makan MTsN Jatimulyo nomor 00070 tanggal 5 September 2017 yang masih
melampirkan rekapitulasi perhitungan uang makan, daftar perhitungan uang makan,
dan SPTJM. Seharusnya SPM uang makan hanya melampirkan laporan pendaftaran/
perubahan/ informasi supplier, SSP PPh pasal 21 dan daftar nominatif pembayaran;
• SPM tunjangan kinerja MIN Bangunrejo nomor 00078 tanggal 6 September 2017 masih
melampirkan SPTJM. Seharusnya SPM tunjangan kinerja hanya melampirkan laporan
pendaftaran/ perubahan/ informasi supplier, daftar nominatif pembayaran, rekapitulasi
daftar pembayaran tukin, SSP PPh pasal 21;
• SPM pembayaran honor MAN Kalibawang nomor 00086 tanggal 4 September 2017 masih
melampirkan daftar permintaan honor, SPTJM, SPTB. Seharusnya hanya melampirkan
laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier, SSP PPh pasal 21, daftar nominatif
pembayaran untuk penerima yang lebih dari satu rekening.
Atas beberapa permasalahan tersebut, Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN menyampaikan
rekomendasi agar:
1) Petugas konversi agar lebih teliti dalam melakukan pengujian terhadap SPM, untuk dasar
hukum undang-undang APBN agar dicantumkan undang-undang yang terbaru. Pengecualian,
untuk pembayaran Gaji Induk bulan Januari, agar mengikuti ketentuan yang berlaku.
2) Petugas konversi KPPN Wates menerima SPM hanya dengan lampiran yang dipersyaratkan.
3) Mengembalikan dokumen lampiran yang tidak diperlukan sambil mengedukasi satker agar
di masa yang akan datang menyampaikan SPM dengan lampiran yang dipersyaratkan.
4) Menyebarluaskan informasi mengenai Buku Panduan Teknis Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar yang dapat diunduh melalui http://www.djpbn.kemenkeu.go.id
l. Penerbitan SP2D
Penerbitan SP2D Gaji Induk
Secara umum proses penerbitan gaji induk di KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN
Wates telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi
OM SPAN, selama periode Juli s.d. Desember 2017, KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DIY telah menerbitkan SP2D Gaji Induk sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 24. Data SP2D Gaji Induk Melalui BO Pusat Periode Semester II Tahun 2017
NO Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
∑SP2D Nilai SP2D ∑SP2D Nilai SP2D
1 Juli ∑SP2D Nilai SP2D
2 Agustus 43 10.685.570.400 31 10.896.008.800
3 September 317 178.129.574.500 43 10.828.507.700 31 10.894.241.100
4 Oktober 43 10.945.961.900 31 10.841.849.200
5 November 317 177.659.453.100 42 10.781.073.100 30 10.820.203.700
6 Desember 42 10.726.427.600 30 10.773.526.500
317 176.140.116.300 43 10.888.487.400 30 10.821.238.500
315 176.548.586.200
313 175.071.137.900
313 171.354.731.700
Sumber: Aplikasi OM SPAN
Mencermati tabel di atas dapat memberi gambaran bahwa pada bulan Oktober 2017 terjadi
penurunan jumlah SP2D Gaji Induk pada seluruh KPPN. Setelah diteliti lebih lanjut, terdapat 4
(empat) Satker yang gaji Induknya sudah tidak dibayarkan di KPPN pembayarnya yaitu Satker
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 74
KPPN Yogyakarta, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
KPPN Wates.
Artinya kondisi tersebut sejalan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-8569/PB/2016 tanggal 27 Okober 2017 tentang Tahapan Pelaksanaan Piloting Sentralisasi
Pembayaran Gaji Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyebutkan
bahwa Satker Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi D.I. Yogyakarta termasuk
dalam tahap ketiga pelaksanaan piloting sentralisasi pembayaran gaji induk. Implementasi
terkait hal tersebut ditegaskan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4232/
PB/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan piloting sentralisasi
pembayaran gaji Tahap III dilaksanakan mulai pembayaran gaji bulan Oktober 2017.
Namun, berdasarkan hasil verifikasi berkas pengajuan SPM gaji induk di KPPN Wonosari
masih terdapat temuan permasalahan yang bersifat administratif maupun ketidaksesuaian
dengan SOP antara lain:
1) Terdapat daftar perubahan pegawai yang masih dilampirkan pada SP2D pembayaran gaji
induk/Kekurangan gaji/Gaji Lainnya, yaitu pada SPM satker KPU Gunung Kidul (657626)
SP2D nomor 171491301001779 tanggal 3 Oktober 2017 dan Pengadilan Negeri Wonosari
(098078) SP2D nomor 171491504000292 tanggal 2 Oktober 2017.
2) Terdapat data pendukung SPM/SP2D yang masih kurang lengkap, yaitu:
• MTsN Semanu GK (424540), SP2D No. 171491506000181 tanggal 2-10-2017. Terdapat
potongan SPM pengembalian belanja pegawai TAYL (423951) sebesar Rp1.963.855,-
namun belum terlampir SSBP-nya;
• PA Wonosari (401231) SP2D No. 171491303001650 tanggal 2-10-2017, terdapat
potongan pada SPM dengan akun 511119 sebesar Rp80,- belum terlampir SSPB-nya;
• PN Wonosari (098078) SP2D No. 171491301001752 tanggal 2-10-2017 terdapat
potongan SPM dengan akun 511119 sebesar Rp 26,- belum terlampir SSPB-nya
Berkaitan dengan permasalahan di atas, Tim Pembina dan Supervisi memberikan
rekomendasi sebagai berikut:
1) Daftar perubahan pegawai dapat disampaikan ke KPPN sebelum atau bersamaan dengan
pengajuan SPM-nya. Dalam hal daftar perubahan pegawai disampaikan bersamaan dengan
SPM-nya, maka cetakan daftar tersebut bukan merupakan lampiran SPM. Cetakan Daftar
perubahan pegawai tidak perlu dilampirkan pada SP2D cukup diparaf oleh Kepala Seksi
PDMS dan ditatausahakan oleh Pelaksana PDMS.
2) Data dukung atas potongan pajak dan/ atau potongan bukan pajak berupa SSP/SSBP/SSPB,
KPPN agar memastikan satker untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut.
Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP
Secara umum, proses penerbitan SPM UP/TUP/GUP pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas front office telah memastikan
batas minimal revolving UP antara SPM GUP dengan Karwas UP telah sesuai. Uraian pembayaran
pada resume tagihan telah sesuai dengan jenis dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja
pada SPM.
Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I. Yogyakarta periode bulan Juli s.d. Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
75 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
LHPS_Smtr2_2017_Kanwil_DIY_ Final
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search