LHPS Semester 2 TA 2017

No Permasalahan Keterangan

7. Terdapat penyampaian SPM Non Gaji Non Kontraktual yang melampirkan Peraturan
dokumen yang tidak dipersyaratkan dalam peraturan; mencantumkan uraian yang
tidak sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 dan/atau tidak melampirkan laporan Administratif
informasi supplier.
SDM
8. Terdapat penyampaian SPM Gaji Induk yang tidak lengkap dalam melampirkan
bukti potongan/setoran dan/atau masih melampirkan dokumen yang tidak Peraturan
dipersyaratkan dalam peraturan. Peraturan
Terdapat SPM Non Gaji Kontraktual yang disampaikan melampaui batas waktu
SDM
9. yang ditentukan dalam peraturan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran Administratif
2017 dan tidak ditemukan bukti tolakan/ surat dispensasi.
Peraturan
10. Terdapat pembayaran SPM Gaji Non Gaji Kontraktual yang seharusnya Peraturan
mencantumkan nomor dan tanggal jaminan pemeliharaan pada uraian SPM, Peraturan
namun tidak dilakukan. Peraturan
Administratif
11. Terdapat pembayaran SPM Non Gaji Kontraktual yang salah dalam pencantuman
kode Kantor Pelayanan Pajak. SDM
SDM
12. Terdapat penerbitan surat tanggapan koreksi SPM atas SPM koreksi yang Peraturan
disampaikan oleh satuan kerja akibat kesalahan pencantuman kode subkomponen.

13. Terdapat deviasi 100% antara RPD yang disampaikan oleh satuan kerja dengan
realisasinya dalam rangka pembayaran belanja pegawai.

14. Terdapat Surat pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir
yang diterbitkan setelah masa Jaminan berakhir serta terdapat Jaminan Uang
Muka yang belum lunas dan masa berlaku jaminan sudah berakhir tetapi tidak
diterbitkan Surat pemberitahuan.

15. Terdapat keterlambatan penyampaian Laporan Pembukaan Rekening oleh satker .
16. Terdapat SK Penunjukan Petugas Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara

yang mencantumkan nama pegawai yang sudah memasuki masa pensiun.
17. Terdapat proses bisnis berupa penerbitan SPM retur yang belum disetor ke kas

negara yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
18. Terdapat kesalahan penulisan angka LK UAKBUN Daerah pada halaman catatan

penting lainnya.
19. Terdapat LPJ Bendahara Pengeluaran yang pencantuman kode satker-nya tidak

disertai dengan uraian nama satker
20. Terdapat selisih minus pada LPJ Bendahara Penerimaan yang disebabkan oleh

sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM.
21. Terdapat keterlambatan penyetoran penerimaan PNBP ke Kas Negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 226

I I. Pelayanan Perbendaharaan Keterangan
Sarana dan
No Permasalahan Prasarana
1. Terdapat sarpras pada KPPN yang belum memenuhi standar. Peraturan

2. Visi KPPN Wonosari yang tertulis pada e-Banner dan website KPPN Wonosari tidak Sarana dan
sesuai dengan template dari kantor pusat. Pelayanan
Lain-lain
3. Mesin antrean di front office untuk satuan kerja pada KPPN Wonosari tidak dapat
dioperasikan. Lain-lain

4. Belum tersedianya informasi publik mengenai realisasi APBN di lingkungan KPPN Lain-lain
Wates.

5. Hasil survey Kepuasan Layanan pada KPPN Wates belum dipublikasikan secara
terbuka.

6. Terdapat beberapa saran dari satker pengguna layanan yang masih perlu dilakukan
evaluasi dan tindaklanjut oleh KPPN Yogyakarta sebagai langkah peningkatan
kualitas layanan selanjutnya.

III. Kinerja dan Tata Kelola Keterangan
Peraturan
No Permasalahan Lain-lain
Administratif
1. KPPN Yogyakarta belum melakukan mutasi internal tahun 2017.
2. Pada periode semester II tahun 2017 Capacity Building untuk pegawai KPPN Peraturan
Administratif
Yogyakarta belum dilaksanakan.
3. Pada dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi, konten informasi yang disampaikan Peraturan

dalam kolom penjelasan beberapa laporan capaian IKU masih belum lengkap/ Sistem
optimal. Lain-lain
4. Dalam Penetapan Pegawai Pemerintah dan PNPN Terbaik Semester II Tahun 2017
pada KPPN Wonosari, tidak menggunakan kriteria NKP/ NKP K3 Pegawai.
5. Surat Keputusan Kepala KPPN tentang Tugas dan Tanggungjawab para pegawai pada
KPPN Wates perlu disesuaikan dengan aturan terbaru.
6. Pergantian user SPAN sementara yang dikarenakan user SPAN definitif menjalani
cuti/ dinas luar belum dibuat surat permintaan perubahan user SPAN ke Direktorat
Transformasi Perbendaharaan.
7. Penatausahaan surat keluar pada KPPN Wates belum diadministrasikan menggunakan
aplikasi persuratan (Administration and Monitoring Tool).
8. Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai pada KPPN Wates, terdapat pegawai
yang memberikan skala 2 (kurang puas) pada pertanyaan terkait sarana prasarana
(komputer yang digunakan dalam mendukung tugas pelayanan) dan pengembangan
kompetensi (mutasi internal pegawai KPPN).

Tim pembinaan dan supervisi dari Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY
berhasil mengidentifikasi 35 permasalahan utama yang terjadi pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari dan KPPN Wates pada masa pembinaan Semester II 2017. Dari ketigapuluhlima
permasalahan tersebut, dapat dikelompok menjadi 6 jenis masalah berdasarkan sifatnya.

227 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Permasalahan yang paling dominan merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan/
atau Standar Operasional Prosedur yang berlaku yaitu sebanyak 16 masalah (46%), diikuti
dengan permasalahan yang bersifat administratif sebanyak 6 masalah (17%), permasalahan
berkaitan dengan SDM sebanyak 5 masalah (14%), permasalahan terkait Sarana dan Prasarana
sebanyak 2 masalah (6%), permasalahan terkait sistem sebanyak 1 masalah (3%) dan
permasalahan lain-lain sebanyak 5 masalah (14%).

Apabila permasalahan tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan ruang lingkup pembinaan
dapat ditunjukkan dalam bagan berikut:

Grafik 37. Peta Permasalahan LHPS Semester II tahun 2017

Grafik 38. Peta Permasalahan Berdasarkan Ruang Lingkup Pembinaan

Bagan di atas menunjukkan bahwa dari 35 permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan

pembinaan dan supervisi, pelaksanaan tugas kuasa BUN menduduki tempat paling atas dengan
21 permasalahan (60%), disusul permasalahan dalam pelaksanaan kinerja dan tata kelola
sebanyak 8 permasalahan (22,86%) dan terkait pelaksanaan pelayanan perbendaharaan
sebanyak 6 permasalahan (17,14%).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 228

Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, permasalahan utama yang harus
segera ditindaklanjuti oleh KPPN adalah permasalahan yang terkait dengan ketidakpatuhan
terhadap peraturan dan/ atau Standar Operasional Prosedur. Tim Pembinaan dan Supervisi
mencermati bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan dan SOP bukan semata-mata karena
para pegawai KPPN tidak mengetahui adanya peraturan dimaksud, namun ada faktor lain yang
cukup berperan antara lain:

§ Belum memahami secara komprehensif maksud dan tujuan suatu SOP ditetapkan sedemikian
rupa serta hanya bekerja atas dasar kebiasaan yang telah lama berjalan.

§ Tuntutan pengguna layanan untuk mendapatkan output pelayanan secara cepat, sehingga
terkadang para pegawai melewatkan ketentuan SOP.

§ Tingginya volume kerja yang harus diselesaikan oleh para pegawai KPPN setiap harinya
menyebabkan kekurangtelitian dalam melakukan verifikasi dokumen yang berkaitan dengan
penatausahaan pengeluaran negara.

§ Kejenuhan terhadap pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang setiap hari sehingga membuat
pegawai kehilangan motivasi untuk berbuat lebih dalam mencapai hasil yang excellent.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, para Kepala KPPN dapat mulai mengambil
langkah-langkah strategis serta memotivasi para pegawainya agar ketidakpatuhan terhadap
peraturan dan SOP dapat kembali diluruskan, kesalahan-kesalahan administratif dapat
diminimalisir, bahkan tidak terjadi lagi. Para Kepala KPPN hendaknya senantiasa mengupayakan
dan memastikan bahwa program Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk
meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia berjalan dengan baik dalam
mencapai tujuannya. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Kepala KPPN antara lain:

1) Mendorong para pegawai KPPN untuk mempelajari peraturan terkait proses bisnis KPPN
tidak sebatas pada ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, namun juga
berusaha memahami secara komprehensif supaya roda pelayanan di KPPN berjalan dengan
baik sesuai ketentuan. Hal tersebut akan menjadi alat check and balance apabila ada SOP
yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Audit Internal ISO yang dilaksanakan secara
rutin hendaknya dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan
proses bisnis.

2) Melaksanakan sosialisasi internal dan melakukan GKM secara teratur untuk membahas
peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok sehari-hari sebagai upaya menyamakan
pemahaman terhadap suatu peraturan sehingga diperoleh standar pelayanan yang sama
oleh seluruh pegawai KPPN. Kepala KPPN memastikan bahwa peraturan yang telah di-GKM-
kan telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.

3) Melakukan mutasi internal minimal satu kali dalam satu tahun dengan tetap memperhatikan
kepentingan dan kemampuan pegawai.

4) Melakukan tinjauan ulang dan memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari
telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam KEP-287/PB/2015.

5) Peka terhadap perubahan yang terjadi pada organisasi serta responsif terhadap peraturan
ataupun ketentuan baru dalam pelaksanaan tugas di KPPN.

6) Memegang teguh prinsip pelayanan yang bertujuan memberikan kepuasan terhadap
pengguna layanan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku sehingga tidak berpotensi
menimbulkan kerugian bagi pegawai maupun organisasi.

Berkenaan dengan permasalahan SDM yang menduduki peringkat ke tiga dengan persentase

229 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

sebesar 14%, dalam rangka peningkatan mutu layanan, KPPN tetap perlu mempertimbangkan
upaya peningkatan kompetensi serta keseragaman pemahaman dalam mengimplementasikan
peraturan bagi petugas front office maupun customer service officer.

B. Matriks USG (Urgency, Seriousness, Growth) | Matriks USG

Setiap organisasi pasti akan menghadapi yang disebut multiple problem, baik itu organisasi
publik maupun organisasi non publik (perusahaan swasta). Pimpinan organisasi harus bisa
membuat prioritas masalah dari masalah-masalah yang muncul dengan melihat kembali
terhadap perencanaan, sumber daya, anggaran dan proses penyelesaian masalah yang telah
ditentukan sebelumnya. Pimpinan dapat melibatkan staff atau karyawannya dalam membuat
prioritas masalah.

Ada beberapa metode dalam menentukan prioritas masalah organisasi, misalnya metode
USG (Urgency, Seriousness, Growth), CARL (Capability, Accesibility, Readness, Leverage), Hanlon,
MCUA (Multiple Criteria Utility Assessment). Sedangkan teknik yang dapat dipergunakan dalam
menentukan prioritas masalah ada dua, yaitu Teknik Non Skoring dan Teknik Skoring. Teknik
Skoring digunakan apabila sumber data yang tersedia bersifat kuantitatif.

Perumusan prioritas atas permasalahan yang ditemukan dalam Pembinaan dan Supervisi
KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta semester II Tahun 2017
ini menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dengan teknik skoring terhadap
masing-masing permasalahan karena sumber data yang dimiliki sebagian besar bersifat
kuantitatif.

Menurut Kepner dan Tragoe (1981), matriks USG adalah suatu metode dalam menentukan
prioritas permasalahan dangan melihat dari tiga aspek yaitu :
§ Urgency (U), yaitu berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak, maka semakin tinggi urgensi masalah
tersebut;
§ Seriousness (S); yaitu dampak permasalahan bagi suatu organisasi, terutama dampak
terkait produktivitas, sumber daya atau sumber dana. Semakin tinggi dampak tersebut,
maka semakin serius permasalahan yang dihadapi;
§ Growth (G), yaitu berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang
masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya.
Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan teknik
skoring. Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan/
perkembangan suatu masalah dan memberikan score/nilai berdasarkan skala likert 1-5
(5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil). Permasalahan yang memiliki total
nilai tertinggi merupakan prioritas.

Berkaitan dengan penggunaan metode tersebut, urutan prioritas permasalahan yang telah
dijabarkan dalam table ringkasan matriks permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 230

Tabel 92. Identifikasi Permasalahan dan Tingkat USG

No Permasalahan U S G Jumlah

A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN 3 3 39
1. Terdapat surat persetujuan penonaktifan supplier yang tidak
3 4 29
dilampiri data dukung berupa cetakan laporan informasi 3 3 39
supplier sebelum penonaktifan serta terdapat surat persetujuan 4 4 4 12
penonaktifan data supplier tipe 3 yang tidak sesuai dengan 4 4 4 12
surat permintaan penonaktifan supplier yang disampaikan 2 2 48
satker. (Peraturan) 2 2 48
2. Terdapat surat persetujuan penonaktifan data supplier 2 2 37
yang dibubuhi tanggal mendahului tanggal agenda surat. 4 4 4 12
(Administratif) 3 3 39
3. Terdapat data kontrak yang tanggal kontraknya mendahului tanggal 3 3 39
efektif DIPA tahun 2017 namun tidak teridentifikasi sebagai kontrak
multiyears. (Peraturan)
4. Terdapat data kontrak yang didaftarkan namun belum atau tidak
mencantumkan data lokasi (koordinat yang terdiri dari lattitude
dan longitude). (Peraturan)
5. Terdapat ringkasan data kontrak yang didaftarkan tidak lengkap
dalam pengisian : alamat penyedia barang/ jasa, volume
pekerjaan, klausul sanksi apabila terjadi wanprestasi. (Peraturan)
6. Terdapat addendum kontrak yang disebabkan oleh perubahan
nilai penarikan pada termin namun dilampiri surat permintaan
perubahan data kontrak yang sebenarnya tidak diperlukan.
(SDM)
7. Terdapat penyampaian SPM Non Gaji Non Kontraktual yang
melampirkan dokumen yang tidak dipersyaratkan dalam
peraturan; mencantumkan uraian yang tidak sesuai dengan
PMK 190/PMK.05/2012 dan/atau tidak melampirkan laporan
informasi supplier (Peraturan)
8. Terdapat penyampaian SPM Gaji Induk yang tidak lengkap
dalam melampirkan bukti potongan/setoran dan/atau masih
melampirkan dokumen yang tidak dipersyaratkan dalam
peraturan (Administratif)
9. Terdapat SPM Non Gaji Kontraktual yang disampaikan
melampaui batas waktu yang ditentukan dalam peraturan
mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017 dan
tidak ditemukan bukti tolakan/ surat dispensasi. (SDM)
10. Terdapat pembayaran SPM Gaji Non Gaji Kontraktual yang
seharusnya mencantumkan nomor dan tanggal jaminan
pemeliharaan pada uraian SPM, namun tidak dilakukan.
(Peraturan)
11. Terdapat pembayaran SPM Non Gaji Kontraktual yang salah
dalam pencantuman kode Kantor Pelayanan Pajak-nya.
(Peraturan)

231 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No Permasalahan U S G Jumlah

12. Terdapat penerbitan surat tanggapan koreksi SPM atas SPM 4 44 12
koreksi yang disampaikan oleh satuan kerja akibat kesalahan
pencantuman kode subkomponen. (SDM) 2 43 9

13. Terdapat deviasi 100% antara RPD yang disampaikan oleh 4 44 12
satuan kerja dengan realisasinya dalam rangka pembayaran
belanja pegawai. (Administratif) 3 33 9
3 33 9
14. Terdapat Surat pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang
Muka akan berakhir yang diterbitkan setelah masa Jaminan 3 33 9
berakhir serta terdapat Jaminan Uang Muka yang belum
lunas dan masa berlaku jaminan sudah berakhir tetapi tidak 3 33 9
diterbitkan Surat pemberitahuan. (Peraturan) 3 33 9
3 33 9
15. Terdapat keterlambatan penyampaian Laporan Pembukaan
Rekening oleh satker. (Peraturan) 5 44 13

16. Terdapat SK Penunjukan Petugas Konfirmasi Surat Setoran 4 44 12
Penerimaan Negara yang mencantumkan nama pegawai yang 3 33 9
sudah memasuki masa pensiun. (Peraturan)
3 33 9
17. Terdapat proses bisnis berupa penerbitan SPM retur yang 3 33 9
belum disetor ke kas negara yang tidak sesuai dengan Standar 3 33 9
Operasional Prosedur yang berlaku. (Peraturan) 5 44 13

18. Terdapat kesalahan penulisan angka pada LK UAKBUN
Daerah halaman catatan penting lainnya. (Administratif)

19. Terdapat LPJ Bendahara Pengeluaran yang pencantuman kode
satker-nya tidak disertai dengan uraian nama satker. (SDM)

20. Terdapat selisih minus pada LPJ Bendahara Penerimaan yang
disebabkan oleh sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui
SPM. (SDM)

21. Terdapat Keterlambatan penyetoran penerimaan PNBP ke Kas
Negara. (Peraturan)
B. Pelayanan Perbendaharaan

22. Terdapat sarpras pada KPPN yang belum memenuhi standar.
(Sarana dan Prasarana)

23. Visi KPPN Wonosari yang tertulis pada e-Banner dan website
KPPN Wonosari tidak sesuai dengan template dari kantor
pusat. (Peraturan)

24. Mesin antrean di front office untuk satuan kerja pada KPPN
Wonosari tidak dapat dioperasikan. (Sarana dan Prasarana)

25. Belum tersedianya informasi publik mengenai realisasi APBN
di lingkungan KPPN Wates. (Lain-lain)

26. Hasil survey Kepuasan Layanan pada KPPN Wates belum
dipublikasikan secara terbuka. (Lain-lain)

27. Terdapat beberapa saran dari satker pengguna layanan yang
masih perlu dilakukan evaluasi dan tindaklanjut oleh KPPN
Yogyakarta sebagai langkah peningkatan kualitas layanan
selanjutnya. (Lain-lain)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 232

No Permasalahan U S G Jumlah

C. Kinerja dan Tata Kelola 4 44 12
28. KPPN Yogyakarta belum melakukan mutasi internal tahun 3 33 9
3 33 9
2017. (Peraturan)
29. Pada periode semester II tahun 2017 Capacity Building untuk 3 33 9
3
pegawai KPPN Yogyakarta belum dilaksanakan. (Lain-lain) 4 33 9
30. Pada dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi, konten
5 44 12
informasi yang disampaikan dalam kolom penjelasan 5
beberapa laporan capaian IKU masih belum lengkap/ optimal. 44 13

(Administratif) 44 13

31. Dalam Penetapan Pegawai Pemerintah dan PNPN Terbaik
Semester II Tahun 2017 pada KPPN Wonosari, tidak
menggunakan kriteria NKP/ NKP K3 Pegawai. (Peraturan)

32. Surat Keputusan Kepala KPPN tentang Tugas dan
Tanggungjawab para pegawai pada KPPN Wates perlu
disesuaikan dengan aturan terbaru. (Administratif)

33. Pergantian user SPAN sementara yang dikarenakan user
SPAN definitif menjalani cuti/ dinas luar belum dibuat surat
permintaan perubahan user SPAN ke Direktorat Transformasi
Perbendaharaan. (Peraturan)

34. Penatausahaan surat keluar pada KPPN Wates belum
dapat diadministrasikan menggunakan aplikasi persuratan
(Administration and Monitoring Tool). (Sistem)

35. Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai KPPN Wates,
terdapat pegawai yang memberikan skala 2 (kurang puas)
pada pertanyaan terkait sarana prasarana (komputer yang
digunakan dalam mendukung tugas pelayanan) dan
pengembangan kompetensi (mutasi internal pegawai KPPN).
(Lain-lain)

233 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Berdasarkan hasil scoring permasalahan dalam matriks USG tersebut di atas, diperoleh 12
(duabelas) prioritas permasalahan yang dapat dikategorikan tinggi tingkat urgency, seriousness,
dan growth-nya, yaitu:

Tabel 93. Prioritas Permasalahan

No Permasalahan U S G Jumlah

A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

1. Terdapat data kontrak yang didaftarkan namun belum atau tidak 4 44 12
mencantumkan data lokasi (koordinat yang terdiri dari lattitude dan 44 12
longitude) (Peraturan) 44 12

2. Terdapat ringkasan data kontrak yang didaftarkan tidak 4 44 12
lengkap dalam pengisian : alamat penyedia barang/ jasa, volume 44 12
pekerjaan, klausul sanksi apabila terjadi wanprestasi. (Peraturan)
44 12
3. Terdapat SPM Non Gaji Kontraktual yang disampaikan melampaui batas 4 44 13
waktu yang ditentukan dalam peraturan mengenai langkah-langkah akhir 44 13
tahun anggaran 2017 dan tidak ditemukan bukti tolakan/ surat dispensasi
(SDM) 44 13
44 13
4. Terdapat penerbitan surat tanggapan koreksi SPM atas SPM koreksi yang 4
disampaikan oleh satuan kerja akibat kesalahan pencantuman kode 44 12
subkomponen. (SDM) 44 12

5. Terdapat Surat pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka akan 4
berakhir yang diterbitkan setelah masa Jaminan berakhir serta terdapat
Jaminan Uang Muka yang belum lunas dan masa berlaku jaminan sudah
berakhir tetapi tidak diterbitkan Surat pemberitahuan. (Peraturan)

6. Terdapat keterlambatan penyetoran penerimaan PNBP ke Kas Negara. 4
(Peraturan)

B. Pelayanan Perbendaharaan

7. Terdapat sarpras pada KPPN yang belum memenuhi standar. (Sarana dan 5
Prasarana)

8. Terdapat beberapa saran dari satker pengguna layanan yang masih perlu 5
dilakukan evaluasi dan tindaklanjut oleh KPPN Yogyakarta sebagai langkah
peningkatan kualitas layanan selanjutnya. (Lain-lain)

C. Kinerja dan Tata Kelola

9. Penatausahaan surat keluar pada KPPN Wates belum dapat 5
diadministrasikan menggunakan aplikasi persuratan (Administration and
Monitoring Tool). (Sistem)

10. Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai KPPN Wates, terdapat 5
pegawai yang memberikan skala 2 (kurang puas) pada pertanyaan terkait
sarana prasarana (komputer yang digunakan dalam mendukung tugas
pelayanan) dan pengembangan kompetensi (mutasi internal pegawai
KPPN). (Lain-lain)

11. KPPN Yogyakarta belum melakukan mutasi internal tahun 2017. 4
(Peraturan)

12. Pergantian user SPAN sementara yang dikarenakan user SPAN definitif 4
menjalani cuti/ dinas luar belum dibuat surat permintaan perubahan user
SPAN ke Direktorat Transformasi Perbendaharaan. (Peraturan)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 234

Gambar 60. Rapimtas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017 Pada Kanwil DJPb Provinsi DIY

235 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

C. ANALISIS PERMASALAHAN | (CAKRABAWANIPUN PERKAWIS)

I. Problem Tree Analysis / Tree Diagram

Steven Silverman dan Lori Silverman (1994) menggunakan istilah Tree Diagram dan
menyatakan diagram sistematik atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan
sebab-akibat dalam metode pemecahan masalah. Sedangkan menurut Hindri Asmoko,
menyebutnya dengan Problem Tree Analysis (Analisis Pohon Masalah) yaitu alat untuk
memvisualisasikan suatu masalah atau persoalan. Problem Tree Analysis merupakan sebuah
pendekatan/ metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis
pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai
komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini
dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah.

Hasil scoring permasalahan dalam matriks USG kemudian diidentifikasi kembali menggunakan
Problem Tree Analysis untuk mengetahui faktor penyebab dan akibat apa yang muncul dari
permasalahan yang terjadi, sehingga dapat diantisipasi agar tidak muncul permasalahan yang
sama diwaktu-waktu mendatang.

Gambar 61. Problem Tree Analysis (Analisis Pohon Masalah)

Terhadap 12 (dua belas) prioritas permasalahan yang telah ditentukan di atas, metode
Problem Tree Analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dan akibat dari
masing-masing permasalahan sebagai berikut :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 236

Tabel 89. Identifikasi Permasalahan dengan Problem Tree Analysis

1. Terdapat data kontrak yang Penyebab : Akibat :
didaftarkan namun belum atau
tidak mencantumkan data a. Satuan Kerja tidak memahami a. Pengawasan Kantor Pusat DJPb
lokasi (koordinat yang terdiri
dari lattitude dan longitude) peraturan terkait kewajiban terkait realisasi atas penggunaan
(Peraturan)
meng-input data lokasi kegiatan/ dana yang bersifat kontraktual

proyek yang bersifat kontraktual; menjadi kurang efektif;

b. Satuan Kerja tidak memahami b. Pengawasan Kantor Pusat DJPb

cara meng-input data lokasi terkait sebaran lokasi kegiatan/

kegiatan/ proyek pada saat proyek yang menggunakan dana

merekam data kontrak di APBN di seluruh Indonesia

Aplikasi SAS; menjadi kurang akurat;

c. Petugas validasi SPAN

tidak melakukan verifikasi

pencantuman data lokasi pada

saat menggunggah data kontrak

ke Aplikasi SPAN .

2. Terdapat ringkasan data kontrak Penyebab : Akibat :
a. Informasi yang diterima KPPN
yang didaftarkan tidak lengkap a. Satuan kerja kurang memahami
terkait data kontrak tidak
dalam pengisian: alamat peraturan yang mewajibkan lengkap;
b. Pada saat data kontrak
penyedia barang/ jasa, volume data minimal yang harus dibutuhkan untuk pengawasan
dan pemeriksaan, pihak terkait
pekerjaan, klausul sanksi apabila dicantumkan dalam ringkasan tidak memiliki data yang valid;
c. Pada saat jadual pencairan dana,
terjadi wanprestasi. (Peraturan) kontrak; terjadi potensi penolakan SPM
atas kontrak tersebut menjadi
b. Petugas KPPN kurang besar karena ketidaklengkapan
data;
teliti dalam memverifikasi d. Pembayaran kepada pihak
ketiga menjadi tertunda.
kelengkapan data yang

seharusnya tercantum dalam

ringkasan kontrak.

3. Terdapat SPM Non Gaji Penyebab : Akibat :
a. Apabila pengajuan SPM
Kontraktual yang disampaikan a. Satuan Kerja kurang memahami
kontraktual yang melewati
melampaui batas waktu yang peraturan terkait batas waktu batas waktu pada akhir tahun
anggaran terjadi secara masiv,
ditentukan dalam peraturan pengajuan SPM Kontraktual terdapat potensi tagihan kepada
negara tidak dapat dibayarkan;
mengenai langkah-langkah akhir pada akhir tahun anggaran b. Penilaian atasan atas kinerja
KPPN menjadi turun karena
tahun anggaran 2017 dan tidak 2017; dapat dinilai tidak mematuhi
peraturan yang telah ditetapkan;
ditemukan bukti tolakan/ surat b. Petugas front office konversi c. Memberikan cerminan bahwa
sistem pengendalian intern
dispensasi. (SDM) dan validasi SPAN kurang teliti KPPN tidak berjalan sesuai
ketentuan yang berlaku.
dalam melakukan verifikasi

tanggal BAST pada uraian

SPM kontraktual dan tidak

memperhatikan batas terakhir

pengajuan SPM ke KPPN.

237 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

4. Terdapat penerbitan surat Penyebab : Akibat :
tanggapan koreksi SPM atas a. Petugas KPPN kurang a. Volume kerja KPPN bertambah
SPM koreksi yang disampaikan
oleh satuan kerja akibat memahami peraturan terkait untuk koreksi SPM yang
kesalahan pencantuman kode koreksi SPM dan jenis koreksi sebenarnya tidak perlu
subkomponen. (SDM) yang mempengaruhi perubahan dilakukan oleh KPPN;
data pada Aplikasi SPAN; b. Inefisiensi waktu dan sumber
b. Petugas/ PP SPM satker tidak daya untuk melakukan proses
memahami jenis kesalahan SPM koreksi SPM yang sebenarnya
yang perlu dilakukan koreksi tidak perlu dilakukan oleh
melalui KPPN dan/ atau yang KPPN;
cukup pada Aplikasi SAS satker. c. Kinerja dan kredibilitas KPPN
menjadi bahan pengawasan
bagi Inspektorat Jenderal terkait
tugas dan fungsi yang belum
optimal berupa pelaksanaan
koreksi SPM yang tidak perlu.

5. Terdapat Surat pemberitahuan Penyebab : Akibat :

Masa Berlaku Jaminan Uang a. Petugas KPPN tidak a. Kredibilitas dan keseriusan

Muka akan berakhir yang menjalankan SOP terkait KPPN dalam hal pengawasan

diterbitkan setelah masa Jaminan penerbitan surat pemberitahuan pembayaran angsuran uang

berakhir serta terdapat Jaminan masa berlaku jaminan uang muka menjadi berkurang;

Uang Muka yang belum lunas muka akan berakhir; b. Apabila sampai dengan masa

dan masa berlaku jaminan b. Volume kerja yang tinggi terkait berlaku jaminan uang muka

sudah berakhir tetapi tidak penerimaan SPM mengakibatkan berakhir dan pihak ketiga

diterbitkan Surat pemberitahuan. pekerjaan administratif berupa melakukan wanprestasi, KPPN

(Peraturan) penerbitan surat pemberitahuan akan kesulitan untuk melakukan

masa berlaku jaminan uang klaim dan berpotensi terjadinya

muka akan berakhir menjadi kerugian negara.

dikesampingkan;

c. Kurangnya pengawasan

dari atasan langsung terkait

penatausahaan Jaminan Uang

Muka.

6. Terdapat keterlambatan Penyebab: Akibat:
penyetoran penerimaan PNBP a. Bendahara penerimaan tidak a. Adanya uang negara yang
ke Kas Negara. (Peraturan)
memahami ketentuan terkait mengendap di Bendahara
penyetoran penerimaan negara; Penerimaan;
b. Pegawai KPPN kurang b. Potensi tidak optimalnya
memahami/ teliti terhadap atas likuiditas kas negara;
saldo rekening Bendahara, uang c. Satker leluasa dalam
yang menjadi hak negara; menyetorkan penerimaan
c. Kurangnya pengawasan negara ke kas negara tanpa
KPPN terhadap satker yang terkena sanksi.
mempunyai kewajiban
menyetorkan PNBP;
d. Sanksi yang lemah terhadap
satker yang terlambat
menyetorkan PNBP.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 238

7. Terdapat sarpras pada KPPN Penyebab : Akibat :
yang belum memenuhi standar. a. Terjadinya kerusakan dan a. Proses penyelesaian pekerjaan
(Sarana dan Prasarana)
memerlukan waktu untuk terhambat;
8. Terdapat beberapa saran dari perbaikan; b. Efisiensi dan efektifitas
satker pengguna layanan yang b. Terjadinya kerusakan permanen
masih perlu dilakukan evaluasi yang memerlukan penggantian penggunaan sumberdaya
dan tindaklanjut oleh KPPN dan alokasi anggaran; menjadi tidak optimal;
Yogyakarta sebagai langkah c. Spesifikasi software yang tidak c. Potensi ketidakpuasan
peningkatan kualitas layanan up to date. stakeholders terhadap pelayanan
selanjutnya. (Lain-lain) KPPN;
Penyebab : d. Pegawai tidak nyaman dalam
9. Penatausahaan surat keluar a. Perbedaan pemahaman dan melakukan pekerjaan sehari-
pada KPPN Wates belum hari.
diadministrasikan menggunakan pengetahuan terkait peraturan
aplikasi persuratan antara petugas CSO/FO satu Akibat :
(Administration and Monitoring dengan yang lain; a. Indeks kepuasan pengguna
Tool). (Sistem) b. Jumlah petugas CSO yang
kurang memadai apabila layanan KPPN berpotensi
dibandingkan dengan jumlah kurang optimal;
satuan kerja yang harus dilayani, b. Satuan kerja tidak mendapatkan
terutama pada saat puncak solusi yang tuntas dan jelas atas
pekerjaan. suatu permasalahan;
c. Satuan kerja membutuhkan
Penyebab : waktu tunggu yang relatif lama
a. Aplikasi yang ada untuk mendapatkan pelayanan
oleh petugas CSO.
(Administration and Monitoring
Tool) tidak dapat digunakan Akibat :
untuk menatausahakan surat a. Penatausahaan surat keluar
keluar, hanya dapat digunakan
untuk menatausahakan surat pada KPPN Wates tidak dapat
masuk; dilakukan secara computerized
b. Aplikasi “Apple” yang dan harus dilakukan secara
merupakan aplikasi manual.
penatausahaan surat masuk b. Terhambatnya pencarian
dan surat keluar yang informasi terkait surat keluar
dikembangkan oleh Kantor apabila diperlukan sewaktu-
Wilayah Ditjen Perbendaharaan waktu
Provinsi D.I. Yogyakarta belum c. Potensi terjadinya penomoran
familiar untuk digunakan di ganda pada surat keluar yang
KPPN Wates. disebabkan oleh ketidaktelitian
petugas administrator agenda
surat keluar.

239 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

10. Berdasarkan hasil survey Penyebab : Akibat :
kepuasan pegawai KPPN a. Terdapat beberapa komputer a. Penyelesaian pekerjaan yang
Wates, terdapat pegawai yang
memberikan skala 2 (kurang yang tidak memenuhi standar merupakan tupoksi KPPN
puas) pada pertanyaan terkait dan tidak optimal apabila menjadi terhambat;
sarana prasarana (komputer digunakan untuk memberikan b. Potensi menurunnya indeks
yang digunakan dalam pelayanan kepada satker; kepuasan pegawai terhadap tata
mendukung tugas pelayanan) b. Penempatan pegawai harus kelola KPPN menurun;
dan pengembangan kompetensi memperhatikan kemampuan, c. Tingkat kepuasan pegawai
(mutasi internal pegawai KPPN). kompetensi, dan pembatasan terhadap dukungan teknis
(Lain-lain) jenjang golongan untuk operaional KPPN tidak
menempati posisi tertentu. maksimal.

11. KPPN Yogyakarta belum Penyebab : Akibat :

melakukan mutasi internal tahun a. Adanya pergantian pucuk a. Kejenuhan pegawai pada
rutinitas pekerjaan yang sama
2017. (Peraturan) pimpinan pada KPPN

Yogyakarta; dalam jangka waktu yang relatif

b. Kesibukan pejabat dan pegawai lama berpotensi membuat
KPPN Yogyakarta dalam produktivitas kerja menurun;

mempersiapkan acara penilaian b. Kemampuan setiap pegawai

WBK / WBBM sepanjang tahun dalam menguasai dan

2017; mendalami pekerjaan lain di
c. Penempatan pegawai harus bidang yang berbeda menjadi

memperhatikan kemampuan, tidak merata;
kompetensi, dan pembatasan c. Pegawai yang telah memenuhi

jenjang golongan untuk syarat untuk mendapatkan
menempati posisi tertentu. kenaikan grade menjadi

terhambat karena ditempatkan
pada seksi/subbagian yang
memiliki ketentuan grade

maksimal bagi pelaksana yang

bertugas pada seksi/subbagian

tersebut.

12. Pergantian user SPAN Penyebab : Akibat :

sementara yang dikarenakan Pemahaman KPPN Wates terhadap a. Nama pegawai yang melakukan
user SPAN definitif menjalani
cuti/ dinas luar belum dibuat tata cara penggantian pemegang proses validasi/ approve akan

surat permintaan perubahan user SPAN yang menjalani dinas tampak nama pemilik user
user SPAN ke Direktorat
Transformasi Perbendaharaan. luar/cuti cukup dengan Berita Acara SPAN definitif, walaupun yang

(Peraturan) Serah Terima Penggunaan User bersangkutan dalam status cuti/

SPAN. dinas luar.

b. Apabila terjadi kelalaian/

pelanggaran/ penyimpangan
SOP yang dilakukan oleh user

pengganti, tanggung jawab akan

tetap berada pada pemilik user

SPAN definitif.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 240

II. SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats)

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) merupakan suatu
teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek,
baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Analisis SWOT pertama kali
diperkenalkan oleh Albert S Humphrey sekitar tahun 1960 dalam memimpin proyek riset di
Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500.

Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 (empat)
sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah:

1) Bagaimana kekuatan (strength) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang
(opportunities) yang ada.

2) Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) yang mencegah keuntungan.
3) Bagaimana kekuatan (strength) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada.
4) Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) untuk mengatasi ancaman (threats) atau

menciptakan sebuah ancaman baru yang mampu di-manage oleh organisasi dengan baik.

Merujuk hasil pemetaan permasalahan melalui Problem Tree Analysis / Tree Diagram, maka
dengan analisa SWOT dapat digambarkan suatu perencanaan strategi pemecahan permasalahan
yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang
(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I. Yogyakarta. Terdapat 2 (dua) faktor pokok yang akan mempengaruhi keempat
komponen dasar pada analisis SWOT yaitu:

1 . Faktor Internal (Strength dan Wea k n es s )

Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam organisasi terdiri dari dua poin
yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik ketika kekuatan lebih
besar dibandingkan kelemahan, dengan demikian kekuatan internal yang maksimum jelas akan
memberikan hasil yang jauh lebih baik. Adapun bagian dari faktor internal tersebut adalah:

a. Strength (Kekuatan)
1) Organisasi sudah menyusun panduan Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan Tahun
2015-2019 (Renstra Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019), yang memuat arah
pelaksanaan dan pencapaian kebijakan strategis organisasi dengan bertolak dari cara
pandang terhadap realitas organisasi kekinian dan kemajuan Ditjen Perbendaharaan yang
diharapkan di masa mendatang. Melalui penyusunan panduan ini diharapkan kebijakan
strategis Ditjen Perbendaharaan dapat berpola sistematis berkelanjutan dan saling
bersinergi sehingga membuka ruang solusi yang lebih lapang pada lintas unit-unit di
lingkungan Ditjen Perbendaharaan, seirama dengan semakin luasnya rentang potensi dan
permasalahan yang melingkupi. Kebijakan strategis organisasi dalam Rencana Strategis
Ditjen Perbendaharaan 2015-2019 ini diposisikan agar seluruh elemen organisasi mampu
merespon perkembangan aktual yang terjadi.
2) Tekad dan komitmen menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang
profesional, modern, transparan dan akuntabel
3) Berbagai prestasi dan penghargaan yang telah dicapai KPPN dapat menjadi semangat
untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada stakeholder.

241 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

4) SDM KPPN terutama KPPN tipe A1 sebagian besar adalah Generasi X dan Y. Generasi X
adalah generasi dengan ciri-ciri :
 Penuh rasa percaya diri, optimistis, ekspresif, bebas
 Menyukai tantangan tercermin dari generasi ini
 Terbuka terhadap hal-hal baru dan selalu ingin tampil beda dari yang lain, menggunakan
kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu yang baru.
 Mampu mengerjakan beberapa hal secara bersamaan (multitasking).
 Cepat beradaptasi dengan teknologi.
 Dipandang sebagai generasi yang mandiri, cerdas, dan kreatif.
Generasi Y adalah generasi dengan ciri-ciri :
 Dipandang sebagai generasi yang mandiri, cerdas, dan kreatif.
 Pekerja keras, berekspektasi tinggi, mematuhi deadline, membutuhkan struktur yang
jelas dalam bekerja, berorientasi pada cara kerja, lembur bukan masalah besar, tempat
kerja adalah rumah kedua.

b. Weakness (Kelemahan)
1) Sarana dan parasarana pada KPPN yang belum sepenuhnya memenuhi standar ketentuan
sarpras SE-32/PB/2016, seperti fasilitas PC, wifi yang lambat, genset, sebagian printer
yang tidak berfungsi;
2) Kemampuan teknis SDM di bidang IT yang belum merata;
3) Sistem yang dibangun belum sepenuhnya didasarkan pada kepentingan secara menyeluruh
tapi masih menonjolkan kepentingan parsial masing-masing unit.
4) Tingkat pemahaman terhadap peraturan oleh petugas pada KPPN belum merata
sepenuhnya.
5) Kekurangtelitian dan kesalahan yang bersifat administratif pada proses bisnis baik itu
pada petugas KPPN.

2. Faktor Eksternal (Opportunities dan Threats)

Ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat dalam
beberapa permasalahan yang muncul di KPPN. Faktor eksternal ada 2 (dua) yaitu ancaman dan
peluang. Berikut beberapa catatan faktor eksternal yang perlu mendapat perhatian:

a. Opportunities (Peluang)
1) Adanya tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih baik;
2) Peranan IT sebagai pendukung tugas dan fungsi pengelola perbendaharaan akan
mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang;
3) Kompetensi/ pengetahuan dan ketrampilan para pengguna layanan KPPN yang semakin
baik.

b. Threats (Ancaman)
1) Pemanfaatan IT yang semakin massif yang belum sepenuhnya didukung dengan sistem
pengawasan yang handal.
2) Masih minimnya SDM di bidang IT pada satker yang sangat mempengaruhi keberhasilan
penggunaan sistem IT.
3) Perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat dan dinamis sehingga perlu
dilakukan penyesuaian segera.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 242

243 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Upacara Siraman Pusaka

Upacara Siraman Pusaka adalah Upacara Adat Kraton Yogyakarta membersihkan
segala bentuk pusaka yang menjadi milik kraton. Tradisi ini diadakan pada setiap
bulan Suro pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon dari pagi hingga siang hari

yang biasanya dilakukan selama 2 hari.

Adapun bentuk pusaka yang dibersihkan diantaranya Tombak, Keris, Pedang,
Kereta, Ampilan (banyak dhalang sawunggaling) dan lain sebagainya. Pusaka
yang dianggap paling penting oleeh Kraton Yogyakarta adalah Tombak K.K Ageng

Plered, Keris K.K Ageng Sengkelat, Kereta Kuda Nyai Jimat, Khusus Sri Sultan
membersihkan K.K Ageng Plered dan Kyai Ageng Sengkelat. Setelah itu baru
pusaka yang lainnya dibersihkan oleh para pengeran, Wayah Dalem dan Bupati.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 244

Sari Patinipun Seratan

A. HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN | Karya Pungkasan Saking
Panggulowentahan Wonten KPPN

Berdasarkan uraian terkait Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN yang dilakukan oleh Tim
Pembinaan dan Supervisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY pada Bab I s.d IV, dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

I. Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN.

a. Secara umum pelaksanaan Tugas Kuasa BUN pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi DIY yang meliputi Penatausahaan Pengeluaran Negara,
Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara serta Verifikasi dan Akuntansi telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Terdapat 21 (dua puluh satu) permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Tugas
Kuasa BUN, permasalahan terkait ketidakpatuhan pelaksanaan peraturan menempati
urutan tertinggi sejumlah 12 (dua belas), yang disebabkan oleh SDM ada 5 (lima)
permasalahan, dan yang bersifat administratif sebanyak 4 (empat) permasalahan.

c. Setelah dilakukan skoring dengan matriks USG, maka menjadi 6 (enam) permasalahan
prioritas dengan nilai skoring lebih atau sama dengan 12 (dua belas), yaitu:
§ Terdapat data kontrak yang didaftarkan namun belum atau tidak mencantumkan data
lokasi (koordinat yang terdiri dari lattitude dan longitude) (Peraturan)
§ Terdapat ringkasan data kontrak yang didaftarkan tidak lengkap dalam pengisian:
alamat penyedia barang/ jasa, volume pekerjaan, klausul sanksi apabila terjadi
wanprestasi. (Peraturan)
§ Terdapat SPM Non Gaji Kontraktual yang disampaikan melampaui batas waktu yang
ditentukan dalam peraturan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017
dan tidak ditemukan bukti tolakan/ surat dispensasi (SDM)
§ Terdapat penerbitan surat tanggapan koreksi SPM atas SPM koreksi yang disampaikan
oleh satuan kerja akibat kesalahan pencantuman kode subkomponen. (SDM)
§ Terdapat Surat pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir yang
diterbitkan setelah masa Jaminan berakhir serta terdapat Jaminan Uang Muka yang
belum lunas dan masa berlaku jaminan sudah berakhir tetapi tidak diterbitkan Surat
pemberitahuan. (Peraturan)
§ Terdapat keterlambatan penyetoran penerimaan PNBP ke Kas Negara. (Peraturan)

245 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

d. Nilai Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Semester II
Tahun 2017 memperoleh hasil akhir berturut-turut KPPN Yogyakarta dengan nilai
96,35; KPPN Wonosari dengan nilai 95,41 dan KPPN Wates dengan nilai 96,27.

e. Terhadap penilaian kinerja pelaksanaan tugas Kuasa BUN Semester II Tahun 2017
memperoleh hasil berturut-turut KPPN Yogyakarta dengan nilai 39, KPPN Wonosari
dengan nilai 39 dan KPPN Wates dengan nilai 40.

f. Terkait temuan-temuan permasalahan tersebut pada angka 1.b, seluruhnya telah

ditindaklanjuti oleh KPPN (tuntas).

II. Supervisi Pelayanan Perbendaharaan

a. Seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY telah melaksanakan
Pedoman Pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Nomor 222/PB/2012 tentang Standar Pelayanan Umum Kantor Vertikal Lingkup
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.128/
KMK.01/2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan
Kementerian Keuangan.

b. Terdapat 6 (enam) permasalahan yang ditemukan dalam ruang lingkup pelayanan
perbendaharaan, terkait pelanggaran peraturan 1 (satu) permasalahan, sarana prasarana
yang tidak memenuhi standar 2 (dua) permasalahan dan lain-lain 3 (tiga) permasalahan.

c. Setelah dilakukan skoring dengan matriks USG, permasalahan tersebut menjadi 2 (dua)
permasalahan prioritas dengan nilai skoring lebih atau sama dengan 12 (dua belas), yaitu:
§ Terdapat sarpras pada KPPN yang belum memenuhi standar. (Sarana dan Prasarana)
§ Terdapat beberapa saran dari satker pengguna layanan yang masih perlu dilakukan
evaluasi dan tindaklanjut oleh KPPN Yogyakarta sebagai langkah peningkatan kualitas
layanan selanjutnya. (Lain-lain)

d. Penilaian terhadap unsur-unsur kinerja pelayanan perbendaharaan untuk KPPN
Yogyakarta memperoleh hasil 29,80; KPPN Wonosari memperoleh hasil 29,10; dan
KPPN Wates memperoleh hasil 29,00. Unsur-unsur penilaian tersebut terkait dengan
peningkatan kualitas pelayanan publik dan indeks kepuasan layanan.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh masing-masing KPPN telah melampaui
target yang ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 yaitu 4,12.
KPPN Yogyakarta mendapatkan IKM 4,55; KPPN Wonosari 4,80 dan KPPN Wates
4,79. Meskipun telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa
masukan/ saran dari responden/ satker yang perlu segera ditindaklanjuti oleh KPPN.

f. Terkait temuan-temuan permasalahan tersebut pada angka 2.b, seluruhnya telah

ditindaklanjuti oleh KPPN (tuntas)

III. Supervisi Kinerja Tata Kelola

a. Secara umum Kinerja dan Tata Kelola pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DIY yang meliputi Kinerja Organisasi, Manajemen SDM, Manajemen Keuangan,
Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pengendalian Internal, Komunikasi dan Koordinasi
Pimpinan, dan Kepuasan Pegawai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. Terdapat 8 (delapan) permasalahan yang ditemukan terkait Kinerja dan Tata Kelola KPPN
dapat dipetakan terkait dengan peraturan 3 (tiga) permasalahan, administrasi 2 (dua)
permasalahan, lain-lain 2 (dua) permasalahan, dan yang terkait dengan sistem 1 (satu)
permasalahan;

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 246

c. Setelah dilakukan skoring dengan matriks USG, permasalahan tersebut menjadi 4 (empat)
permasalahan prioritas dengan nilai skoring lebih atau sama dengan 12, yaitu:
§ Penatausahaan surat keluar pada KPPN Wates belum dapat diadministrasikan
menggunakan aplikasi persuratan (Administration and Monitoring Tool). (Sistem)
§ Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai KPPN Wates, terdapat pegawai yang
memberikan skala 2 (kurang puas) pada pertanyaan terkait sarana prasarana
(komputer yang digunakan dalam mendukung tugas pelayanan) dan pengembangan
kompetensi (mutasi internal pegawai KPPN). (Lain-lain)
§ KPPN Yogyakarta belum melakukan mutasi internal tahun 2017.(Peraturan)
§ Pergantian user SPAN sementara yang dikarenakan user SPAN definitif menjalani
cuti/ dinas luar belum dibuat surat permintaan perubahan user SPAN ke Direktorat
Transformasi Perbendaharaan. (Peraturan)

d. Berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/
PB/2016 Tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN, Tim Pembinaan dan Supervisi
Kanwil telah melaksanakan survei Kepuasan Pegawai. Adapun Indeks Kepuasan Pegawai
yang diperoleh adalah :
§ KPPN Yogyakarta sebesar 88,41% dengan rata-rata tingkat kepentingan 4,86 dan
rata-rata tingkat kepuasaan 4,42;
§ KPPN Wonosari sebesar 93,66% dengan rata-rata tingkat kepentingan 4,99 dan rata-
rata tingkat kepuasan 4,68;
§ KPPN Wates sebesar 89,91% dengan rata-rata tingkat kepentingan 4,71 dan rata-rata
tingkat kepuasan 4,50.

e. Indeks Kepuasan Pegawai pada ketiga KPPN menunjukkan bahwa tingkat kepuasan
lebih kecil dari tingkat kepentingan, hal ini berarti bahwa aspek dukungan operasional
pelayanan dipandang masih kurang memadai.

f. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada semua KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DIY pada semester II Tahun 2017 mengalami penurunan dari semester
sebelumnya yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 95. Perbandingan Capaian NKO KPPN

No KPPN NKO Semester I 2017 NKO Semester II 2017

1. Yogyakarta 113,38% 109,99%

2. Wonosari 113,27% 109,64%

3. Wates 113,35%. 111,67%

Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta NKO Semester II turun apabila dibandingkan
dengan NKO Semester I Tahun 2017 disebabkan oleh:

1) Nilai IKU LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas target capaiannya ada pada Triwulan
IV artinya pengisian capaian atas nilai IKU ini ada pada akhir tahun, sehingga terhadap
Indeks Capaian IS Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang profesional, transparan,
dan akuntabel juga belum ada atau kosong, demikian pula terhadap IKU Nilai rata-rata
hard competency pegawai dengan IS SDM yang kompetitif;

247 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

2) Sedangkan untuk IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar (IS Pengelolaan
Sarana dan TIK yang Optimal) dan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
(IS Pengelolaan Anggaran yang Optimal) pada semester II Tahun 2017 memiliki indeks
capaian lebih rendah dari semester I Tahun 2017, karena pencapaian IKU ini bersifat
kumulatif dari awal tahun sampai saat dilakukan pembinaan. Target masing-masing
IKU tersebut pada semester II lebih tinggi daripada semester I tahun 2017 sehingga
realisasi yang dicapai tidak terlalu signifikan;

3) Secara keseluruhan Indeks Capaian pada masing- masing IKU sampai dengan semester
II Tahun 2017 telah melampaui target yang ditentukan.

g. Temuan permasalahan pada Kinerja dan Tata Kelola ini telah ditindaklanjuti oleh KPPN

(tuntas).

B. INOVASI DAN PRESTASI KPPN | Cipta Soho Karya Adiluhung KPPN

I. Inovasi

Berdasarkan hasil pengamatan Tim pembinaan dan Supervisi pada Semester II Tahun 2017,
berikut inovasi yang telah dibangun oleh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta:

a. KPPN Yogyakarta
1) Dropbox Whistle Blowing System;
1) Aplikasi Pendopo Jogja;
2) Taman Anti Gratifikasi;
3) Penambahan menu navigasi Link pada microwebs KPPN Yogyakarta.

b. KPPN Wonosari
1) Penyediaan Mesin Electronic Data Capture (EDC);
2) Grup Whatsapp Satuan Kerja;
3) Loker Helm;
4) Website KPPN.

c. KPPN Wates
1) Gubug Sinergi;
2) Penyelesaian Surat/ Dokumen secara elektronik ;
3) Media Informasi Satuan Kerja;
4) Penambahan menu navigasi aplikasi pada microwebs KPPN Wates.

Perkembangan teknologi informasi kekinian menuntut semua sumber daya untuk berubah
dan berbenah sehingga diperlukan gagasan atau pun inovasi. Berkaitan dengan hal tersebut
Kanwil DJPb Provinsi DIY memberikan gagasan inovasi yang dapat diterapkan dan direplikasi
oleh KPPN di wilayah kerjanya yaitu Layanan Live Consulting. Layanan berbasis online yang
mengadaptasi kegiatan video conference ini diharapkan dapat menambah pilihan pelayanan
pada KPPN yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja. Hal demikian diharapkan dapat
meningkatkan nilai kepuasan atas kinerja KPPN di mata stakeholders.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 248

II. Prestasi

Sampai dengan berlangsungnya pembinaan dan supervisi KPPN periode Semester II 2017,
prestasi yang telah diraih oleh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I.Yogyakarta yaitu:

a. KPPN Yogyakarta

1) Memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dengan nomor seri FS 643095.
2) Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 15 November 2016 Nomor KEP-102/
WPB.15/2016.
3) Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016
Nomor KEP-105/WPB.15/2016.
4) Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan
SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-106/
WPB.15/2016.
5) Peringkat II Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.
6) Peringkat VII Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2016
7) Peringkat V Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1
Bersertifikasi ISO Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017
8) Peringkat I Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tingkat Kementerian Keuangan Tahun
2017.

b. KPPN Wonosari

1) Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016
Nomor KEP-105/WPB.15/2016.

2) Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan
SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-106/
WPB.15/2016.

3) Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.

4) Peringkat V Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A2
Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016.

5) Peringkat II Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A2 Tahun
2017 Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017

249 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

c. KPPN Wates

1) Peringkat I Nilai Kinerja Organisasi tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I
Yogyakarta Tahun 2015

2) Peringkat I Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja KPPN Lingkup
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.

3) Peringkat III Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.

4) Peringkat III Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
Semester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DIY.

5) Peringkat VII Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A2 Lingkungan
Ditjen Perbendaharaan tahun 2016.

6) Peringkat V KPPN (Nilai Pembangunan Zona Integritas 93,095) yang memenuhi kriteria
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017.

7) Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A2 di
Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017

Kanwil DJPb Provinsi DIY menyadari bahwa sesungguhnya meraih prestasi lebih mudah apabila
dibandingkan dengan mempertahankan prestasi. Iklim kompetisi yang telah lekat dengan
semangat para pegawai lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY harus terus dipupuk dan dipelihara.
Pada tahun 2018 ini, agenda paling mendesak yang menjadi amanah Kanwil DJPb Provinsi
DIY adalah memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPPN Wonosari berupa asistensi,
baik melalui medsos maupun langsung ke lokasi untuk berprestasi menjadi Kantor Pelayanan
Terbaik Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengedepankan semangat
sinergi dan kesempurnaan, Kanwil DJPb Provinsi DIY meyakini bahwa KPPN Wonosari dapat
meraih predikat tersebut.

C. PENILAIAN KINERJA KPPN | Ajinipun Karya KPPN

Hasil penilaian kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY periode
Semester II 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 96 Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Semester II Tahun 2017

KPPN Total Penilaian Nilai Inovasi Nilai Prestasi Peringkat
Kinerja KPPN

KPPN Yogyakarta 96,35 200 370 1

KPPN Wonosari 95,41 195 240 3

KPPN Wates 96,27 185 330 2

a. Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Penilaian Kinerja KPPN tertinggi
diperoleh KPPN Yogyakarta dengan nilai 96,35, disusul oleh KPPN Wates dengan nilai
96,27, dan terakhir KPPN Wonosari dengan nilai 95,41.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 250

b. Dalam hal penilaian inovasi, capaian tertinggi diperoleh KPPN Yogyakarta dengan nilai 200,
disusul KPPN Wonosari dengan nilai 195 dan terakhir KPPN Wates dengan nilai 185.

c. Dalam hal penilaian prestasi, yang tertinggi diperoleh KPPN Yogyakarta dengan nilai 240,
selanjutnya KPPN Wates dengan nilai 240 dan terakhir KPPN Wonosari dengan nilai 150.

D. ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN | Cakrabawanipun
Karya Panggulowentahan Wonten KPPN

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam Pembinaan dan Supervisi KPPN periode
Semester II 2017, menggunakan metode analisa:

1) Pengelompokkan kategori unsur-unsur permasalahan (Peraturan, Sumber Daya Manusia,
Administratif, Sistem, Sarana Prasarana, Lain-lain);

2) Metode Matriks USG (Urgency, Seriousness, Growth);
3) Problem Tree Analysis / Diagram Tree;
4) Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats).

Tim Pembina dan Supervisi KPPN melakukan identifikasi untuk menentukan prioritas
temuan mana yang dianggap harus segera diselesaikan. Berdasarkan hasil matriks USG tersebut
dipilih 12 (dua belas) permasalahan dengan score tingkat USG lebih dari angka 12 (dua belas).
Urutan prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan yang berhubungan dengan Sistem
§ Penatausahaan surat keluar pada KPPN Wates belum dapat diadministrasikan
menggunakan aplikasi persuratan (Administration and Monitoring Tool).

b. Permasalahan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
§ Terdapat SPM Non Gaji Kontraktual yang disampaikan melampaui batas waktu yang
ditentukan dalam peraturan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017 dan
tidak ditemukan bukti tolakan/ surat dispensasi.
§ Terdapat penerbitan surat tanggapan koreksi SPM atas SPM koreksi yang disampaikan
oleh satuan kerja akibat kesalahan pencantuman kode subkomponen.

c. Permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan
§ Terdapat data kontrak yang didaftarkan namun belum atau tidak mencantumkan data
lokasi (koordinat yang terdiri dari lattitude dan longitude).
§ Terdapat ringkasan data kontrak yang didaftarkan tidak lengkap dalam pengisian: alamat
penyedia barang/ jasa, volume pekerjaan, klausul sanksi apabila terjadi wanprestasi.
§ Terdapat Surat pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir yang
diterbitkan setelah masa Jaminan berakhir serta terdapat Jaminan Uang Muka yang
belum lunas dan masa berlaku jaminan sudah berakhir tetapi tidak diterbitkan surat
pemberitahuan.
§ Terdapat keterlambatan penyetoran penerimaan PNBP ke Kas Negara.
§ KPPN Yogyakarta belum melakukan mutasi internal tahun 2017.
§ Pergantian user SPAN sementara yang dikarenakan user SPAN definitif menjalani cuti/
dinas luar belum dibuat surat permintaan perubahan user SPAN ke Direktorat Transformasi
Perbendaharaan.

251 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

d. Permasalahan yang berhubungan dengan Lain-lain
§ Terdapat beberapa saran dari satker pengguna layanan yang masih perlu dilakukan
evaluasi dan tindaklanjut oleh KPPN Yogyakarta sebagai langkah peningkatan kualitas
layanan selanjutnya.
§ Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai KPPN Wates, terdapat pegawai yang
memberikan skala 2 (kurang puas) pada pertanyaan terkait sarana prasarana (komputer
yang digunakan dalam mendukung tugas pelayanan) dan pengembangan kompetensi
(mutasi internal pegawai KPPN).

e. Permasalahan yang berhubungan dengan Sarana dan Prasarana
§ Terdapat sarpras pada KPPN yang belum sepenuhnya memenuhi standar.

Gambar 62. Appreciation Day Refresh And Recharge Bagi Pegawai Kanwil Djpb Provinsi DIY

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 252

253 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Upac ara Jamasa n Ker eta Pusa ka

Upacara Jamasan Kereta Pusaka Kraton Yogyakarta dilakukan setiap
malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon di bulan Suro bertempat
di Museum Keraton Yogyakarta. Jamasan merupakan ritual untuk

merawat dan membersihkan benda-benda pusaka yang dilakukan sejak
berabad-abad silam oleh masyarakat Jawa dalam mengisi bulan Suro.

Berbagai macam Benda Pusaka milik Keraton Yogyakarta seperti
Kereta, Gamelan, Keris, Tombak dan lain sebagainya di cuci yang
diistilahkan dengan “Dijamasi” pada bulan Suro (Muharram) yang
dilakukan pada hari istimewa yaitu Jum’at Kliwon atau Selasa Kliwon.
Salah satu proses Upacara Adat Yogyakarta Jamasan yang bisa dilihat

oleh umum adalah Jamasan Kereta Pusaka Kanjeng Nyai Jimat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 254

Panjurungipun

Rekomendasi merupakan arahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada KPPN
berisikan beberapa langkah yang dipandang efektif sebagai alternatif solusi atau
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada masa pembinaan
dan supervisi, analisis prioritas masalah menggunakan metode scoring matriks USG dan
diurai sebab akibatnya menggunakan metode Problem Tree Analysis serta memetakan
suatu perencanaan strategi pemecahan permasalahan melalui analisa SWOTyang
bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang
(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu organisasi lingkup Kanwil DJPb
Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN memberikan rekomendasi atas 12 (dua belas)
prioritas permasalahan yang telah dipetakan pada bab IV dengan harapan menjadi
masukan bagi KPPN dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

A. Rekomendasi Kepada KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi D.I. Yogyakarta

I. Permasalahan yang berhubungan dengan sistem

Terhadap penatausahaan surat keluar pada KPPN Wates yang belum menggunakan
Aplikasi Persuratan, merekomendasikan agar KPPN Wates mereplikasi Aplikasi
Persuratan yang digunakan oleh Kanwil DJPb Provinsi DIY yaitu “Aplikasi
Apple”(Aplikasi Pelengkap Persuratan Elektronik).

Aplikasi Apple merupakan aplikasi berbasis desktop yang terhubung dengan jaringan
LAN. Aplikasi Apple dirancang oleh Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Bidang SKKI
Kanwil DJPb Provinsi DIY dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan kemudahan
penggunaan oleh setiap pegawai.

Aplikasi Apple telah dimanfaatkan oleh seluruh Bidang di Kanwil DJPb Provinsi DIY dan
telah dirasakan manfaat dan kemudahannya dalam hal:

 Memberi nomor agenda surat masuk oleh pelaksana Subbagian rumah tangga pada
front office penerimaan surat.

255 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

 Melakukan distribusi surat dan mengklasifikasikan tujuan surat berdasarkan Bidang dan
Seksi/ Subbagian.

 Memanggil kembali history nomor agenda surat masuk untuk keperluan pegawai pada
seksi/subbagian mengklasifikasikan surat berdasarkan tempat penyimpanan, tindak lanjut,
dan meng-upload hasil scan surat masuk tersebut.

 Melihat kembali surat masuk yang telah diterima dan di-scan, oleh suatu seksi/subbagian
melalui menu pencarian oleh seluruh user Aplikasi Apple.

 Melakukan pencarian nomor agenda dan hal surat keluar yang telah dihasilkan oleh seluruh
seksi/ subbagian pada Kanwil DJPb Provinsi DIY beserta hasil scan-nya.

 Memanfaatkan memory internal komputer masing-masing pegawai sebagai tempat
penyimpanan digital hasil scan surat masuk dan keluar.

Tim Pembinaan dan Supervisi meyakini bahwa “Aplikasi Apple” dapat digunakan oleh KPPN
Wates dengan manfaat yang sama dengan apa yang telah dirasakan oleh Kanwil DJPb Provinsi
DIY. Apabila dibutuhkan, Seksi Supervisi Teknis Aplikasi pada Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi
DIY siap memberikan bimbingan dan pendampingan sampai “Aplikasi Apple” dapat digunakan
secara optimal oleh KPPN Wates.

II. Permasalahan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Terhadap SPM Non Gaji Kontraktual yang disampaikan melampaui batas waktu yang
ditentukan dalam peraturan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017 dan
mengingat volume kerja yang cenderung meningkat pada akhir tahun anggaran, Tim
Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb Provinsi DIY menghimbau agar para petugas pada Seksi
Pencairan Dana, baik konversi, validasi SPAN, maupun Middle Office, untuk meningkatkan
ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan verifikasi SPM serta selalu berpedoman pada
peraturan terkait pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Kepala KPPN seyogyanya senantiasa berusaha meningkatkan kewaspadaan para petugas
yang terkait dengan proses pencairan dana dengan cara memberikan arahan, bimbingan,
dukungan moral sehinggasecara psikologis pada kondisi volume kerja mengalami
peningkatan pada akhir tahun anggaran, konsentrasi dan kondisi fisik para petugas tetap
dalam kondisi prima.

b. Terhadap penerbitan surat tanggapan koreksi SPM atas SPM koreksi yang disampaikan
oleh satuan kerja akibat kesalahan pencantuman kode subkomponen, Kepala Kanwil DJPb
Provinsi DIY telah menyampaikan surat penegasan dengan nomor S-2945/WPB.15/2017
tanggal 7 November 2017 hal Tindak Lanjut Policy Recommendation Inspektorat Jenderal
mengenai pembatalan SP2D.

Dalam surat tersebut Kepala Kanwil menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terdapat beberapa pelaksanaan tugas dan
fungsi KPPN yang belum optimal berupa terjadinya pembatalan SP2D yang seharusnya
dapat dihindari, pelaksanaan koreksi SPM yang tidak perlu diproses oleh KPPN, dan
permasalahan hasil telaah laporan keuangan satuan kerja yang belum selesai diperbaiki.

Kepala KPPN diminta untuk melakukan evaluasi dan monitoring untuk mengendalikan atau
mencegah terjadinya pembatalan SP2D serta memperhatikan kembali prosedur penerimaan
SPM dan Penerbitan SP2D dengan mengacu pada KEP-287/PB/2015 untuk mengurangi
permasalahan koreksi SPM dan/atau pembatalan SP2D.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 256

Oleh sebab itu, tim pembinaan merekomendasikan agar KPPN lebih selektif dalam menerima
SPM Koreksi yaitu terbatas untuk koreksi yang dilakukan karena perubahan segmen BAS,
atau perubahan lain sesuai PER-16/PB/2014.

Komponen maupun subkomponen tidak termasuk segmen BAS sehingga tidak menimbulkan
perubahan pada SPM dan tidak perlu dikoreksi di KPPN.

III.Permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan

a. Terhadap pendaftaran data kontrak yang belum atau tidak mencantumkan data lokasi
(koordinat lokasi yang terdiri dari latitude dan longitude), permasalahan ini dapat diatasi
antara lain dengan:
 Memberikan pemahaman dan edukasi kepada satker terkait tujuan dan manfaat atas
kewajiban pencantuman data lokasi pada data kontrak yang disampaikan kepada KPPN.
 Menyebarluaskan tutorial pencantuman data lokasi kontrak pada Aplikasi SAS denga
visual yang menarik agar mudah dipahami oleh satuan kerja melalui sarana leaflet, papan
informasi maupun website KPPN.
 Menghimbau kepada para petugas validasi SPAN untuk lebih teliti dan berhati-hati pada
saat melakukan upload data kontrak pada Aplikasi SPAN. Para petugas validasi SPAN harus
senantiasa memastikan bahwa data kontrak telah memuat informasi yang lengkap sesuai
dengan peraturan.

b. Terhadap ringkasan data kontrak yang didaftarkan tidak lengkap dalam pengisian alamat
penyedia barang/ jasa, volume pekerjaan dan klausul sanksi apabila terjadi wanprestasi, tim
pembinaan memberikan rekomendasi berupa:
 Mengembalikan dokumen pendaftaran data kontrak yang belum mencantumkan data
kontrak secara lengkap. Apabila hal tersebut dianggap sangat penting dan memerlukan
penjelasan lebih lanjut, Kepala KPPN dapat membuat surat pengembalian resmi kepada
satker yang memuat penjelasan kriteria data kontrak yang dapat diproses di KPPN.
 Memberikan pemahaman kepada satker bahwa data yang dituangkan dalam dokumen
pendaftaran data kontrak merupakan resume atau ringkasan atas dokumen perikatan
antara PPK satuan kerja dan pihak penyedia barang/jasa, sehingga seluruh data yang
dibutuhkan dalam pembuatan dokumen pendaftaran data kontrak ke KPPN harus tersedia
pada dokumen perikatan tersebut.
 Kepala KPPN menghimbau kepada petugas front office konversi dan petugas validasi
untuklebih memahami peraturan terkait pengadaan barang/jasa dan pendaftaran data
kontrak, sehingga memilliki bekal dalam mengedukasi satuan kerja dan dalammelakukan
proses pendaftaran data kontrak dalam Aplikasi KPPN.

c. Terhadap Surat pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir yang
diterbitkan setelah masa Jaminan berakhir serta terdapat Jaminan Uang Muka yang belum
lunas dan masa berlaku jaminan sudah berakhir tetapi tidak diterbitkan surat pemberitahuan,
Tim Pembinaan dan Supervisi merekomendasikan agar KPPN dimasa mendatang melakukan
penatausahaan, inventarisasi atas semua jaminan uang muka seluruh satker sebelum jatuh
tempo untuk diterbitkan Surat Pemberitahuan Masa Berlaku jaminan Uang Muka yang
akan berakhir, paling cepat 15 hari kerja sebelum berakhirnya masa jaminan uang muka
tetapi tidak boleh melebihi masa berakhirnya jaminan uang muka sesuai dengan Peraturan
Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 Pasal 13 ayat (1) s.d (4) sehingga apabila

257 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

ada addendum perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan
Jaminan Uang Muka dapat segera diperpanjang atau jika terjadi potensi wanprestasi masih
cukup waktu bagi KPPN untuk melakukan klaim jaminan uang muka.
d. Terhadap tata cara penggantian user SPAN yang belum sesuai dengan peraturan, Tim
Pembinaan dan Supervisi merekomendasikan agar KPPN mematuhi ketentuan dalam
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 KP.11 001 tentang Penerbitan
Surat Permintaan Perubahan User SPAN pada KPPN dan KP.11 002 tentang Berita Acara
Perubahan User SPAN pada KPPN.
Pegawai yang dapat mengakses database SPAN adalah pegawai yang ditunjuk sebagai user
SPAN sebagai pemegang lisensi berdasarkan SK atau penunjukan petugas yang berwenang.
Hal ini diperlukan untuk menjaga akuntabilitas database SPAN sehingga memiliki audit trail
dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan.

1 V. Pe rm a s a l a h a n ya n g b e rh u b u n ga n d e n ga n L a i n - l a i n

a. Terhadap saran dari petugas satker pengguna layanan, Tim Pembinaan dan Supervisi
merekomendasikan agar KPPN segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari
solusi atas titik-titik lemah pelayanan yang menimbulkan ketidakpuasan satker. KPPN
seyogyanya responsif dan senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan yang
disampaikan oleh stakeholders, antara lain:
 Menambah petugas CSO agar waktu tunggu bagi para satker yang ingin mendapatkan
pelayanan CSO tidak terlalu lama.
 Memperbaiki kualitas jaringan wifi pada ruang pelayanan.
 Meningkatkan kedisiplinan para pegawai dalam hal mematuhi jam pelayanan, baik di awal
hari, setelah jam istirahat, maupun keberadaan petugas piket.
 Meningkatkan respon petugas keamanan yang bertugas pada ruang pelayanan apabila
terdapat fasilitas publik yang habis/ tidak berfungsi dengan baik, misalnya: pengecekan
ketersediaan air minum, penggantian kertas pada mesin antrean, mematikan kebersihan
ruang pelayanan, dan perbaikan terminal untuk charger telepon genggam.

b. Terhadap hasil survey kepuasan pegawai KPPN Wates yang menyatakan ketidakpuasan
terkait sarana prasarana dan pengembangan kompetensi (mutasi internal), Tim Supervisi
dan Pembinaan Kanwil DJPb Provinsi DIY memberikan rekomendasi sebagai berikut:
 KPPN segera bersurat kepada Kantor Pusat terkait kebutuhan sarana prasarana yang
mendesak untuk dilakukan penggantian maupun yang masih dapat digunakan namun
tidak memenuhi standar, seperti genset yang kapasitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan
kantor, komputer pada middle office yang tidak dapat bekerja secara optimal, printer KIPS
tidak dapat digunakan, serta pemenuhan printer untuk mencetak tanda terima konversi
SPM.
 Terkait permasalahan ketidakpuasaan mutasi internal, Kepala KPPN dapat melakukan
langkah awal berupa pendekatan secara personal dengan para pegawai untuk mengetahui
harapan dan keinginan mereka berkenaan dengan mutasi internal. Selain hal tersebut
juga dapat memberikan pemahaman bahwa melakukan penempatan pegawai pada suatu
posisi tertentu memerlukan pertimbangan yang matang karena dapat berhubungan
langsung dengan take home pay yang diterima.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 258

 Kepala KPPN Wates dapat menetapkan Surat Keputusan tugas pembantuan (task
force) yang mengamanatkan bahwa pegawai yang memiliki keahlian tertentu dalam
penyelesaian tugas pokok KPPN, dapat diperbantukan di seksi yang membutuhkan
keahlian tersebut pada saat-saat tertentu meskipun pegawai yang bersangkutan secara
definitif tidak ditempatkan di seksi yang membutuhkan. Ini merupakan win win solution
untuk kepentingan organisasi maupun pegawai. Dari sisi organisasi, penyelesaian
pekerjaan dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu. Sedangkan dari sisi pegawai,
keinginan mendapatkan mutasi internal yang sesuai dengan pangkat dan golongan untuk
penyesuaian grade dapat tercapai.

V. Permasalahan yang berhubungan d e n ga n s a ra n a d a n p ra s a ra n a

Terhadap permasalahan sarpras pada KPPN yang belum memenuhi standar, maka sebaiknya
KPPN secara pro aktif bersurat kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan terkait kondisi
sarana dan prasarana yang dimiliki dan dapat mengajukan usulan penambahan belanja modal
pada DIPA masing-masing. Apabila dimungkinkan, KPPN juga dapat melakukan revisi DIPA
untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana sendiri secara mandiri.

B. Rekomendasi Kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan C.Q. Bagian
Organisasi Dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan.

I. Permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana

Terhadap permasalahan sarana dan prasarana yang terjadi pada seluruh KPPN lingkup
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, terutama sarana dan prasarana yang
menjadipenunjang berlangsungnya proses bisnis pada KPPN namun belum memenuhi standar
SE-32/PB/2016 seperti PC yang lamban,mesin antrean dan printer pencetakan KIPS, KPPN
Yogyakarta, Wonosari dan Wates telah bersurat ke Kantor Pusat. Sejauh ini belum ada tindak
lanjut dari Kantor Pusat. Namun demikian KPPN Yogyakarta, Wonosari dan Wates dengan
bimbingan dan petunjuk dari Kanwil baik pada saat pembinaan dan supervisi berlangsung
ataupun melalui media komunikasi berupaya menjalankan troubleshooting guna kelancaran
proses bisnis pada KPPN.

259 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Terkait dengan pemenuhan sarpras dan kelancaran proses layanan terhadap stakeholder, Kantor
Pusat agar dapat segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh KPPN dengan cara
menambah alokasi belanja modal untuk didistribusikan pada KPPN yang memerlukan.

II. Permasalahan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara riil jumlah SDM pada KPPN Yogyakarta, Wonosari dan Wates tidak terpaut jauh dengan
kebutuhan pegawai sesuai ketentuan Analisis Beban Kinerja. Berdasar hasil pembinaan dan
supervisi yang telah dilaksanakan oleh Tim dapat disimpulkan bahwa pemenuhan pegawai
secara kuantitas sudah ideal namun secara kualitas pemenuhan pegawai pada KPPN Wonosari
dan Wates masih jauh dari yang diinginkan.

KPPN Wonosari
Berdasarkan Analisis Beban Kinerja, jumlah pegawai ideal pada KPPN Wonosari adalah 20
orang. Pada kondisi saat ini, jumlah pegawai yang bertugas di KPPN Wonosari sejumlah 14
orang yang terdiri atas 5 orang (36%) dari kelompok generasi Baby Boomers, 6 orang (43%)
dari kelompok generasi X, dan sisanya 3 orang dari kelompok generasi Y.

KPPN Wates
Berdasarkan Analisis Beban Kinerja, jumlah pegawai ideal pada KPPN Wates adalah 22 orang.
Pada kondisi saat ini, jumlah pegawai yang bertugas di KPPN Wates sejumlah 20 orang yang
terdiri atas 12 orang (60%) dari kelompok generasi Baby Boomers, 5 orang (25%) dari kelompok
generasi X, dan sisanya 3 orang dari kelompok generasi Y. Dari jumlah 20 orang tersebut, terdapat
2 (dua) orang pelaksana yang memiliki keterbatasan untuk bekerja secara optimal.
Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa antara kebutuhan pegawai dengan
kondisi riil pada KPPN Wonosari dan Wates belum seimbang. Khusus untuk KPPN Wonosari
apabila memungkinkan, pada periode mutasi pelaksana yang ditetapkan oleh Kantor Pusat
DJPb yang akan datang dapat menempatkan tambahan pegawai yang kompeten pada KPPN
Wonosari untuk menunjang kinerja yang lebih baik.

Gambar 63. Capacity Building “Ice Breaking” Pada Kppn Yogyakarta

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 260

261 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Lampiran

U pa c a r a S apa r a n

Upacara Saparan (Bekakak) merupakan upacara tradisi khas
di desa Ambarketawang, yang terletak di Kecamatan Gamping,

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu penyembelihan
sepasang boneka temanten (pengantin jawa) muda yang

terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali
dalam bulan Sapar (kalender jawa). Tradisi ini dimaksudkan

untuk mendapatkan keselamatan bagi penduduk yang
mengambil Batu Gamping agar terhindar dari bencana. Sebab

pengambilan Batu Gamping cukup sulit dan berbahaya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 262

Checklist

KPPN Yogyakarta

263 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

FORM VI

CEKLIST PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan*)
SESUAI : √
Gedung Bangunan TIDAK : X
1. Standar luas gedung kantor telah memenuhi
ketentuan √
2. Gedung dilengkapi sarana keamanan
terhadap bahaya kebakaran (Hydrant, Tabung √
APAR)
3. Gedung dilengkapi sarana dan prasarana √
keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos
Security, Tenaga security yang memadai)

4. Gedung dilengkapi penangkal petir (ground) √
dan tangga darurat (bagi gedung tinggi) √
√
5. Gedung memiliki akses penyediaan air √
bersih yang cukup (PAM) √
√
6. Gedung memiliki drainase yang standar √
(Saluran air hujan, pembuangan air kotor,
√
7. Fasilitas Gedung yang memberi

kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi

customer (mushola, lahan parkir, toilet

customer, smoking area)

8. Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau

9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang
standar (6-10% bukaan) untuk menjamin
adanya penerangan alam dan tata udara
alam bila listrik padam.

10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk
akses publik

11. Gedung dilengkapi generator listrik yang
sesuai dengan kapasitas perangkat kantor
serta memiliki suplai listrik yang cukup
disesuaikan dengan kapasitas perangkat
kantor (minimal 11 KVA)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 264

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan*)
SESUAI : √
Tata Ruang Kantor TIDAK : X
1. Standar tata ruang dan tata letak yang
sejalan dengan alur proses bisnis KPPN √
√
2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office
dipasang sesuai dengan pedoman √
standardisasi sarana dan prasarana
√
3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan
pedoaman standardisasi sarana dan
prasarana

4. Papan nama kantor yang melekat pada
bangunan dipasang sesuai dengan pedoman
standardisasi sarana dan prasarana

5. Signage/neon box dipasang sesuai dengan √
pedoman standardisasi sarana dan prasarana √
√
6. Adanya informasi pelayanandalam bentuk
spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada
satker yang dipasang dengan rapi dan lebih
informatif

7. Ruang kerja yang nyaman bagi pegawai
(memberi keleluasaan gerak, suhu yang
nyaman, penerangan yang memadai)

8. Ruang server yang standar (dilengkapi tabung √
APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur √
kelembapan, temparatur ruangan ≤
20derajat celsius, Tingkat kelembaban
(humidity) -10 ~ 90%, tidak ada rembesan
atau tetesan air)

9. Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi
customer (tempat duduk memadai dan
nyaman, suhu ruangan yang nyaman,
fasilitas CCTV)

*) : kolom ini digunakan untuk menjelaskan kondisi sarana prasarana apabila tidak sesuai dengan
standardisasi.

265 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

FORM VIII

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
KPPN YOGYAKARTA SEMESTER II 2017

*yang diinput hanya kolom ungu

No. Uraian Formula Data input Hasil Nilai Hasil Sumber Data / Tools
A. EFEKTIVITAS PEMBINAAN SATKER Perhitungan Nilai
Frekuensi GUP tepat waktu x 100%
1 GUP Frekuensi GUP yang seharusnya diajukan 1685 99% a. ≥ 91% a. 20 20 Monitoring GUP
1705 96% b. 81% - 90% b. 15
2 PTUP *) Frekuensi PTUP tepat waktu x 100% 99,79% c. ≤ 80% c. 10 20 Monitoring PTUP
Frekuensi PTUP yang seharusnya diajukan 421 a. ≥ 91% a. 20
3 Akurasi RPD Harian Satker 439 b. 81% - 90% b. 15 15 Tingkat Deviasi RPD dari
100% -(rata-rata deviasi RPD Satker) c. ≤ 80% c. 10 aplikasi OMSPAN pada
0,21% a. ≥ 85% a. 15 Modul Renkas

b. 71% - 84% b. 10 15 Monitoring Rekening Satker
c. ≤ 70% c. 5

4 Ketertiban Rekening Satker ∑ Rekening Satker dengan Nama Rekening sesuai ketentuan x 100% 521 100% a. ≥ 95% a. 15
∑ Rekening Satker
521 b. 91% - 94% b. 10

c. ≤ 90% c. 5

5 Ketertiban Waktu Penyampaian ∑Bendahara yang menyampaikan LPJ tepat waktu x 100% 294 99% a. ≥ 96% a. 15 15 Monitoring LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Satker ∑Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ
296 b. 91% - 95% b. 10

c. ≤ 90% c. 5

6 Ketepatan Waktu Rekonsiliasi ∑Satker yang rekon tepat waktu x 100% 307 100% a. ≥ 97% a. 15 15 Aplikasi OMSPAN pada
laporan Keuangan ∑Satker yang wajib rekon Modul Rekonsiliasi -
307 b. 91% - 96% b. 10 Monitoring Rekonsiliasi dan
BAR
c. ≤ 90% c. 5
100
Nilai A
Bobot Nilai A = 10% x Nilai A 10

266

267

No. Uraian Formula Data input Hasil Nilai Hasil Sumber Data / Tools
Perhitungan Nilai

B. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENCAIRAN DANA

1 Tingkat Penyelesaian SPM ∑SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 31.596 99,99% a. ≥ 99% a. 30 30 Data penolakan PMRT
menjadi SP2D ∑SP2D yang diterbitkan dan Jumlah Penolakan SPM secara Substan�f 31.598 b. 91% - 98% b. 25 secara substantif terdapat
c. ≤ 90% c. 20 pada menu Rekap
Penolakan PMRT pada
2 Akurasi Penyaluran Dana SP2D ∑Penerima SP2D – Jumlah Penerima SP2D yang Diretur x 100% 519.419 99,93% a. ≥ 98% a. 20 aplikasi OMSPAN
3 Tingkat Penyelesaian Retur ∑Penerima SP2D 347 b. 91% - 97% b. 15
c. ≤ 90% c. 10 20 Aplikasi OMSPAN pada
SP2D ∑Retur diproses lebih dari 1 bulan x 100% 519.419 Modul Bank Menu
∑Rekening Retur SP2D 10 2,9% a. < 3% a. 20 Monitoring SP2D – Bank
347 b. 15 dan Monitoring SP2D –
b. 3% - 5% c. 10 Retur

c. > 5% 15 Aplikasi OMSPAN pada
Modul Bank – Monitoring
Retur SP2D

Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 20174 SP2D Void∑SP2D Void x 100% 2 0,006% a. < 3% a. 15 15 Aplikasi OMSPAN pada
5 SP2D Backdate ∑Rekap SP2D 31.596 0% b. 3% - 5% b. 10 Modul Bank – SP2D Void
c. > 5% c. 5
C. LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN ∑SP2D Backdate x 100% 0 15 Aplikasi OMSPAN pada
1 Nilai Kualitas LK UAKBUN-D ∑Rekap SP2D 31.596 a. < 3% a. 15 Modul Bank – SP2D
b. 3% - 5% b. 10 Backdate
Nilai B 99 c. > 5% c. 5
Bobot Nilai B = 20% x Nilai B 95
19

a. ≥ 93 a. 100 100 Hasil Penilaian LK
b. 85 - 92 b. 85 UAKBUN-D
c. ≤ 85 c. 70
100
Nilai C
Bobot Nilai C = 10% x Nilai C 10
Nilai Kinerja Kuasa BUN = Penjumlahan Bobot Nilai A s.d C 39

*) tidak termasuk PTUP yang diterbitkan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP oleh KPPN

FORMULIR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN FORM IX
KPPN YOGYAKARTA

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
Visi dan Misi 25
A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 25%) a. Visi dan misi berorientasi 25
pada tugas dan fungsi
1 Visi, Misi, Peta Strategi, (1.1) Adanya visi dan misi yang organisasi serta pelayanan 25
IKU, Motto Pelayanan, berorientasi pada tugas dan publik 0
dan Nilai-Nilai fungsi organisasi serta
Kementerian Keuangan pelayanan publik b. Visi dan misi tidak
(1.1 – 1.4) berorientasi pada tugas
dan fungsi organisasi serta
Nilai Maksimum: 100 pelayanan publik

(1.2) Visi,Misi, Motto, Peta Visi,Misi, Motto, Peta a. Ada, dipahami, dan 25

Strategi, IKU, Motto Strategi, IKU, Motto memotivasi pelaksana 15
0
Pelayanan, dan Nilai- Nilai Pelayanan, dan Nilai-Nilai

Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan b. Ada, tidak dipahami
yang mampu memotivasi c pelaksana
pegawai untuk memberikan
pelayanan terbaik Tidak ada

(1.3) Visi,Misi, Motto, Peta Sosialisasi a. Diumumkan 25
Strategi, Motto Pelayanan, b. Tidak diumumkan 0
dan Nilai- Nilai Kementerian
Keuangan diumumkan 25
secara luas kepada
pengguna layanan 25
100
(1.4) Internalisasi Dokumen internalisasi a. Diumumkan melalui 25
Visi,Misi, Motto, Peta b. 0 2
2 Standar dan Maklumat (2.1) Strategi, Motto Pelayanan, berbagai media (banner, 80
Pelayanan (2.1 – 2.2) dan Nilai- Nilai Kementerian 60 80
Nilai maksimum : 100 Keuangan kepada seluruh pamflet, website, atau
pegawai
ditempel ditempat

strategis)

Tidak
diinternalisasi

Nilai A.1

Bobot Nilai A.1 = 2% x Nilai A.1

Penyusunan, Standar Pelayanan a. Standar pelayanan untuk
Penetapan, dan Penerapan b. semua jenis pelayanan
Standar Pelayanan yang mengacu UU 25/2009
mengacu Undang- Undang
Nomor 25 Standar pelayanan tidak
Tahun 2009 tentang semua jenis atau tidak
Pelayanan Publik sepenuhnya mengacu UU
25/2009

c. Standar pelayanan sama 40

sekali tidak mengacu UU 0
20
25/2009 0

d. Tidak ada standar

pelayanan

(2.2) Penyusunan Maklumat pelayanan a. Disusun dan
Maklumat pelayanan dan Nilai A.2
dipublikasikan dipublikasikan 20
100
b. Tdak ada maklumat

pelayanan

Bobot Nilai A.2 = 2% x Nilai A.2 02

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 268

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan 40 Nilai
3 Budaya Pelayanan Prima (3.1) Sosialisasi a. Sosialisasi telah dilakukan 0 40
(3.1 – 3.3) Sosialisasi/pelatihan berupa 30
Nilai Maksimum: 100 kode etik, estetika, Penampilan pegawai b. Sosialisasi belum 20 30
capacity building dalam dilakukan
(3.2) upaya penerapan budaya 30
pelayanan prima a. 3S dan berpakaian sesuai
ketentuan 100
3S, berpakaian rapi sesuai 2
ketentuan b. 3S namun pakaian tidak 10
sesuai ketentuan 10
20
(3.3) Sistem reward and Sistem reward and c. Tidak melakukan 3S dan 0
punishment bagi pelaksana punishment pakaian tidak sesuai 20
layanan (misal: best ketentuan 30
employee ) serta pemberian 20 20
kompensasi kepada a. Ada, dan sudah 0
penerima layanan bila diimplementasikan 10
layanan tidak sesuai 10
standar b. Ada, namun belum 100
diimplementasikan 5

c Belum ada

Nilai A.3

Bobot Nilai A.3 = 2% x Nilai A.3 0
10
4 Petugas Pelayanan (4.1) Penetapan dan penerapan Kode etik a. Ada, dan diterapkan 5
(4.1 – 4.7) pedoman kode etik b.
pegawai 0
Nilai Maksimum: 100 Ada, dan tidak diterapkan 10
c. Tidak ada 0

(4.2) Internalisasi kode etik Pelaksanaan Internalisasi a. Ada 20
10
pegawai melalui berbagai b. Tidak ada 0

sarana 20
10
(4.3) Tingkat kedisiplinan Kedisiplinan a. Disiplin 0
pegawai dalam b. Kurang disiplin
memberikan pelayanan c. Tidak disiplin
kepada pengguna layanan

(4.4) Tingkat keterampilan Keterampilan a. Terampil
pegawai dalam b. Kurang terampil
memberikan pelayanan c. Tidak terampil
kepada penguna layanan

(4.5) Sikap dan perilaku pegawai Sikap dan perilaku a. Baik 20
dalam memberikan b. Cukup
pelayanan kepada c. Kurang 10
pengguna layanan 0

(4.6) Tingkat kepekaan/ respon Responsivitas a. Responsif 10
pegawai dalam b. Kurang responsif 5
memberikan pelayanan c. Tidak responsif 0
kepada pengguna layanan
10
(4.7) Pembagian kerja pegawai Pembagian Kerja a. Ada 0
yang standby saat jam b. Tidak ada
istirahat

Nilai A.4
Bobot Nilai A.4 = 5% x Nilai A.4

269 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
30
5 Sarana dan Prasarana Sarana dan Sarana dan prasarana a. Dipergunakan secara 30
Pelayanan (5.1 – 5.3) prasarana yang optimal optimal 30
dalam mendukung tugas 20
Nilai Maksimum: 100 pelayanan b. Dipergunakan, tidak
secara maksimal 0
30
c. Tidak dipergunakan 20
0
Kenyamanan dan Kenyamanan kebersihan a. Nyaman dan bersih
kebersihan (perhatikan: b.
kebersihan, kesederhanaan, Kurang nyaman/bersih
kelayakan, dan c. Tidak nyaman/bersih
kemanfaatan)

Sarana dan Sarana dan Prasarana a. Dengan electronic filling 40
prasarana pengelolaan 20
arsip Pengelolaan arsip system 0 40
b. Manual 100
20
c. Tidak ada 10 3
20
Nilai A.5 0
20 20
Bobot Nilai A.5 = 3% x Nilai A.5 10
20
6 Keterbukaan Informasi (6.1) Sistem informasi publik Sistem informasi a. Ada, berfungsi dan di- 0
Publik (6.1 – 6.5) berbasis web (website) b. update 20 20

Nilai Maksimum: 100 Ada, berfungsi sebagian 10
dan sebagian di-update
20
(6.2) Sistem informasi publik Media Informasi c. Tidak ada 10
melalui media lainnya 0
(papan pengumuman, a. Ada, berfungsi dan di-
media sosial, media cetak, update
televisi, radio, dsb)
b. Ada, berfungsi sebagian
dan sebagian di-update

c. Tidak ada

(6.3) Tingkat efektivitas Efektivitas customer a. ≥ 50% permasalahan
service/ satker diselesaikan
customer service/ melalui customer service
helpdesk/callcenter dalam helpdesk/callcenter
penyampaian informasi /helpdesk/ call center
publik
b. < 50% permasalahan
satker diselesaikan
melalui customer service

/helpdesk/ call center

(6.4) Tingkat efektivitas update Update a. ≥ 8/bulan
berita/informasi melalui berita/informasi
website KPPN b. < 8/bulan
c. Tidak update

(6.5) Ketersediaan a. Tersedia dan diumumkan 20 20
informasi publik yang wajib diberbagai media 10
tersedia setiap saat yaitu 100
realisasi APBN b. Tersedia namun tidak 2
diumumkan

Nilai A.6
Bobot A.6 = 2% x Nilai A.6

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 270

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan 40 Nilai
Survey 20 40
7 Kepuasan Layanan (7.1 – (7.1) Dilakukan survey kepuasan a. Dilakukan secara berkala 0
7.3) masyarakat terhadap Akses hasil survey 30 20
pelayanan b. Tidak berkala
Nilai Maksimum: 100 (7.2) c. Belum ada survey 20 30
Hasil survey dapat diakses a. Diakses melalui berbagai 90
secara terbuka 0 1,8
media (≥5 media) 30 30
20 10
b. Diakses melalui beberapa 10 30
media (<5 media) 0 20
10
c. Sulit diakses melalui 30 100
berbagai media 3
(7.3) Tindak lanjut atas hasil Tindak lanjut a. Dilakukan atas seluruh 20
survey b. hasil survey 0 30
8 Pengelolaan Pengaduan (8.1) Sebagian besar hasil 10
(8.1 – 8.5) c. survey (≥80%) 0
Nilai Maksimum: 100 Sebagian kecil hasil survey
(8.2) d. (<80%) 30
Belum dilakukan 20
Nilai A.7 0
Ada, dan dikelola dengan 20
Bobot Nilai A.7 = 2% x Nilai A.7 baik 0
Ada, tidak dikelola dengan
Telah tercantum/ terpasang Saluran pengaduan a. baik
saluran pengaduan (internal Tidak ada
dan eksternal) bagi SK Penunjukan Petugas b. Ada
pengguna layanan pengaduan Tidak Ada
c.
Petugas khusus/unit yang a.
menangani pengelolaan b.
pengaduan

(8.3) Persentase jumlah Jumlah pengaduan a. 0%
pengaduan yang belum Sosialisasi b. 1% s.d 10%
ditindaklanjuti c. > 10%

(8.4) Sosialisasi a. Ada
mekanisme pengaduan b. Tidak Ada

(8.5) Hasil penanganan Laporan bulanan a. Dilaporkan seluruhnya 10
pengaduan telah dilaporkan pengaduan dan tepat waktu 5
9 Pengendalian Gratifikasi (9.1) secara berjenjang dan tepat b. Dilaporkan sebagian 0
(9.1 – 9.5) waktu Nilai A.8 c. Tidak dilaporkan
Nilai Maksimum: 100 30
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8 Seluruh pegawai
menandatangani 20
Penandatanganan Dokumen Pernyataan a. Pernyataan Komitmen
Pernyataan Komitmen Komitmen Penerapan Penerapan Pengendalian
Penerapan Pengendalian Pengendalian Gratifikasi Gratifikasi
Gratifikasi

b. Kurang dari 90% pegawai
menandatangani
Pernyataan Komitmen
Penerapan Pengendalian
Gratifikasi

c. Tidak ada 0
Penandatanganan
Pernyataan Komitmen
Penerapan Pengendalian
Gratifikasi

271 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
20
(9.2) Dilakukan public campaign Public campaign a. Dilakukan secara berkala 20
10 30
tentang pengendalian 0 10
30 10
gratifikasi b. Tidak dilakukan secara 20 100
0 2
berkala 10
0 50
c. Belum dilakukan 10
0 40
(9.3) Pengendalian Implementasi a. Dilakukan secara berkala
50 10
gratifikasi telah Pengendalian gratifikasi 100
30
diimplementasikan b. Tidak dilakukan secara 2
0 24,8
berkala 40

c. Belum dilakukan 20

(9.4) Penetapan Unit Pengendali SK UPG a. Ada 0
10
Gratifikasi b. Tidak Ada 0

(9.5) Laporan Laporan Pengendalian a. Ada

pengendalian gratifikasi gratifikasi b. Tidak Ada

telah disampaikan secara

semesteran

Nilai A.9

Bobot Nilai A.9 = 2% x Nilai A.9

10 Penandatanganan (10.1) Penandatanganan Pakta Dokumen Pakta Integritas a. Seluruh satker telah
eksternal menandatangani pakta
Dokumen Pakta Integritas dengan mitra integritas
b.
Integritas kerja Kurang dari 90% satker
telah menandatangani
( 4.1 – 4.3) pakta integritas

Nilai Maksimum: 100

(10.2) Penandatanganan Pakta c. Tidak ada Pakta Integritas
Integritas pegawai dengan eksternal
atasan langsung Dokumen Pakta Integritas a. Seluruh pegawai
Internal menandatangani pakta
integritas
b. Kurang dari 90% pegawai
menandatangani pakta
integritas

(10.3) Sosialisasi atas kewajiban c. Tidak ada Pakta Integritas
penandatanganan Internal
Dokumen Pakta Integritas
Pelaksanaan sosialisasi a. Ada
kepada internal dan b. Tidak Ada
eksternal

Nilai A.10
Bobot Nilai A.10 = 2% x Nilai A.10

Total Nilai A = Bobot Nilai A.1 s.d A.10

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Bobot 5%)

1 Indeks Kepuasan (1.1) Nilai IKM yang diperoleh Nilai IKM a. 81% – 100% 100
Pengguna Layanan (1.1) 91,63 b. 66% – 80% 80 100
60
Nilai Maksimum: 100 Nilai B c. < 66%
100
Bobot Nilai B = 5% x Nilai B 5
5
Total Nilai B = Bobot Nilai B
29,8
NILAI KINERJA PELAYANAN = NILAI A + NILAI B
(Nilai Maksimum = 30)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 272

FORM X

FORMULIR PENILAIAN KINERJA DAN TATA KELOLA
KPPN YOGYAKARTA

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%) Nilai Maks: 100

1 Pengelolaan Kinerja Organisasi a. Tepat a. 20 20 - Data capaian IKU
b. Tidak tepat b. 0 20 - Kontrak kinerja
a. Evaluasi perhitungan NKO a. Tepat Waktu a. 20
b. Tidak tepat b. 0 Kemenkeu Three s.d Five
b. Ketepatan waktu a. 100% Tepat waktu a. 20
penandatanganan kontrak - Laporan capaian kinerja
b. >50% tepat waktu b. 10 20
c. Ketepatan waktu penyampaian - Laporan Realisasi capaian
laporan capaian kinerja kinerja internal bulanan
Triwulanan

c. ≤50% tepat waktu c. 5

d. Evaluasi capaian kinerja internal a. Dilakukan a. 20 20
b. 0
dilakukan setiap bulan b. Tidak dilakukan

e. Penyusunan laporan hasil a. dilakukan a. 20 20
b. 0
evaluasi capaiankinerja internal b. tidak dilakukan
Nilai A.1
100
Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1
30

2 Struktur, tugas dan Fungsi, Uraian Jabatan Nilai Maks: 100

a. Kesesuaian struktur, tugas fungsi, a. Sesuai a. 50 50 - struktur, tugas fungsi,
b. 0 dan uraian jabatan
dan uraian jabatan b. Tidak sesuai

b. Pegawai memahami tugas, a. Memahami a. 50 50
b. 0
fungsi dan uraian jabatan masing- b. Tidak Memahami

masing

Nilai A.2 100
Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2 20

3 Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100

a. KPPN melaksanakan tugas fungsi a. 100% sesuai a. 30 30 - SOP
b. 20 - Hasil evaluasi SOP
sesuai dengan SOP b. >75% sesuai c. 10

c. ≤75% sesuai

b. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20 20
internalisasi SOP b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0

c. Pegawai memahami prosedur a. 100% paham a. 30 30
kerja dalam SOP b. >75% paham b. 20
c. ≤75% paham c. 10

d. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20 20
b. 10
evaluasi penerapan SOP di KPPN b. Tidak berkala c. 0

c. Tidak ada

Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20
4 Sistem Manajemen Mutu
Nilai Maks: 100

273 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

a. KPPN Telah membentuk dan a. Ada a. 10 10 - Surat Keputusam Kepala
menetapkan Tim Penerapan b. Tidak ada
SMM KPPN dan Tim Audit Mutu b. 0 KPPN terkait
Internal (AMI) KPPN
Pembentukan dan

penetapan TIM

b. KPPN Telah menetapkan dan a. Menetapkan dan a. 20 20 - Pedoman Mutu KPPN

melaksanakan Pedoman Mutu melaksanakan Pedoman yang terdiri dari peta

KPPN Mutu proses bisnis, kebijakan

b. Belum melaksanakan b. 0 mutu, sasaran mutu,

Pedoman Mutu rencana mutu, dan visi

c. KPPN melaksanakan seluruh SOP a. Melaksanakan seluruh a. 40 40 - Bukti dokumen SOP

Internal SMM Wajib (8 SOP) SOP Internal SMM wajib telah

b. >75% SOP dilaksanakan b. 20 dilaksanakan

c. ≤75% SOP dilaksanakan c. 10 - Bukti dokumen SOP

Internal SMM lainnya

d. KPPN melaksanakan SOP Internal a. Terdapat SOP Internal a. 10 10 - Bukti sosialisasi hasil

SMM lainnya selain SOP Internal SMM Lainnya perancangan dan

SMM yang telah ditetapkan penyusunan dokumen

dalam ketentuan terkait b. Tidak terdapat SOP b. 0 - SMM telah dilaksanakan

penerapan sistem manajemen Internal SMM Lainnya

mutu pada KPPN

e. KPPN telah melakukan sosialisasi a. Sosialisasi telah a. 10 10 - Laporan pelaksanaan
b. 0 penerapan SMM
hasil perancangan dan dilaksanakan
- Ketentuan terkait
penyusunan dokumen SMM b. Belum dilaksanakan penerapan sistem
manajemen mutu pada
kepada seluruh pegawai KPPN

f. KPPN telah menyampaikan a. Menyampaikan a. 10 10 - Rencana kebutuhan
laporan pelaksanaan penerapan b. Tidak menyampaikan b. 0 pegawai
Nilai A.4
Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 100 - SK/Nota Dinas Mutasi
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4 30 Internal
100
NILAI A = Bobot Nilai A x Nilai A.1 s.d A.4
= 5% x Total Nilai A 5

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)

1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pola Mutasi Internal Nilai Maks: 100

a. Rencana kebutuhan pegawai a. Sesuai dengan beban a. 50 50
30
sesuai dengan beban kerja dan kerja dan kualifikasi

kualifikasi pendidikan b. Hanya sesuai dengan b.

beban kerja atau

kualifikasi pendidikan saja

c. Tidak sesuai c. 0

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 274

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

b. Pola mutasi internal sesuai a. Terdapat mutasi internal a. 50 0

dengan kompetensi pegawai dan sesuai dengan

(tahunan) kompetensi pegawai

b. Terdapat mutasi internal b. 30
dan tidak sesuai dengan
kompetensi pegawai

c. Tidak terdapat mutasi c. 0
Nilai B.1 internal 50

Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1 7,5

2 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Nilai Maks: 100

a. Terdapat upaya pengembangan a. Ada upaya a. 30 30 - Daftar pegawai yang
mengikuti diklat/program
kompetensi pegawai (capcity pengembangan pegawai beasiswa

building/transfer knowledge)

b. Tidak ada b. 0

b. Pengembangan kompetensi a. Berkala dan rutin setiap a. 40 40
20 30
pegawai (capcity bulan 10
30
building/transfer knowledge) b. Berkala namun tidak rutin b.
0
dilakukan secara berkala setiap bulan

c. Tidak berkala c.

c. Terdapat kesempatan/hak bagi a. Hak yang sama bagi a.

pegawai dalam mengikuti pegawai yang memenuhi

diklat/program beasiswa maupun persyaratan

pengembangan kompetensi

lainnya b. Tidak Ada b.

Nilai B.2 100

Bobot Nilai B.2 = 15% x Nilai B.2 15
Nilai Maks: 100
3 Penetapan Kinerja Individu
a. 40 40
a. Pengukuran kinerja individu a. Dilakukan periodik - Laporan Capaian IKU

dilakukan secara periodik

(triwulanan) b. Tidak periodik b. 0 - Dokumen Pemberian

b. Hasil penilaian kinerja individu a. Ya reward
dijadikan dasar dalam pemberian a. 30 30 - Dokumen rapat
reward kepada pegawai
b. Tidak pembahasan capaian

kinerja

b. 0

c. Pimpinan unit memantau a. Ya a. 30 30

pencapaian kinerja individu

secara berkala (raw data atau b. Tidak b. 0
laporan periodik)

Nilai B.3 100
Bobot Nilai B.3 = 20% x Nilai B.3 20

275 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017