LHPS Semester 2 TA 2017

Tabel 25 Data Penerbitan SP2D UP Semester II Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 Juli Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah
2 Agustus SP2D SP2D SP2D
3 September
4 Oktober 620.000.000 3 00 190.000.000 1
5 November
6 Desember 147.637.500 4 35.000.000 1 490.000.000 1
JUMLAH
58.000.000 2 00 24.000.000 1

20.000.000 1 00 00

50.000.000 1 00 00

53.604.000 2 00 00

949.241.500 13 35.000.000 1 704.000.000 3

Sumber:Aplikasi OM SPAN

Tabel 26 Data Penerbitan SP2D GUP Semester II Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 Juli Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah
2 Agustus SP2D SP2D SP2D
3 September
4 Oktober 47.589.371.451 1.931 2.242.004.342 150 3.249.530.882 181
5 November
6 Desember 52.740.029.524 2.152 2.281.494.316 175 5.205.766.293 228
JUMLAH
48.025.185.041 2.038 1.795.398.246 161 4.685.972.104 216

54.061.864.320 2.405 2.471.319.859 189 8.896.017.211 276

68.049.083.863 2.851 4.255.339.201 281 9.415.394.440 331

27.820.978.419 2.839 1.954.225.059 284 2.460.745.393 270

298.286.512.618 14.216 14.999.781.023 1.240 33.913.426.323 1.502

Sumber:Aplikasi OM SPAN

Tabel 27 Data Penerbitan SP2D TUP Semester II Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 Juli Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah
2 Agustus SP2D SP2D SP2D
3 September
4 Oktober 27.847.533.153 53 861.010.000 3 1.022.806.500 5
5 November
6 Desember 9.876.848.306 38 780.100.000 2 1.070.266.000 4
JUMLAH
11.920.416.802 47 1.072.104.000 5 134.462.000 3

17.894.320.272 49 1.153.777.204 3 00

31.945.006.018 54 190.360.350 2 00

89.214.641.252 198 1.624.912.000 14 3.158.250.475 24

188.698.765.803 439 5.682.263.554 29 5.385.784.975 36

Sumber:Aplikasi OM SPAN

Penerbitan SP2D PTUP/ GUP Nihil

Secara umum proses penerbitan SP2D PTUP/GUP Nihil telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Berikut tabel data penerbitan SP2D PTUP Nihil oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
KPPN Wates:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 76

Tabel 28. Data Penerbitan SP2D PTUP Nihil Periode Semester II Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 Juli 117 13 1
2 Agustus 145 12 14
3 September 96 12 3
4 Oktober 190 12 4
5 November 219 21 0
6 Desember 1.402 37 94
2.169 107 116
JUMLAH

Sumber:Aplikasi OM SPAN

Hasil monitoring Aplikasi OM SPAN pada Modul Pembayaran menu Karwas TUP
menunjukkan bahwa satker lingkup KPPN Yogyakarta, KPPN Wates dan KPPN Wonosari telah
mempertanggungjawabkan SP2D TUP secara tepat waktu yaitu maksimal satu bulan setelah
tanggal SP2D TUP.

Penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual

Secara umum, penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual telah dilakukan KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari, KPPN Wates sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut tabel data
penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual periode Semester II Tahun 2017:

Tabel 29. SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual Semester II Tahun 2017

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

No Bulan Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah
SP2D SP2D SP2D
1 Juli
2 Agustus 85.102.525.248 1.162 18.299.206.657 108 26.133.003.211 151
3 September
4 Oktober 54.187.987.708 1588 2.234.520.176 110 3.049.135.605 210
5 November
6 Desember 143.037.954.357 1510 53.398.328.470 85 33.853.844.077 158

JUMLAH 198.579.686.182 1890 15.531.142.765 137 27.826.119.129 299

72.927.743.803 2.108 30.182.861.128 133 3.215.844.035 251
160.195.448.171 3.151 9.985.897.542 336 13.678.845.765 313

714.031.345.469 11.409 129.631.956.738 909 107.756.791.822 1.382

Sumber:Aplikasi OM SPAN

Terkait hasil verifikasi berkas SPM pada KPPN Wonosari, terdapat SPM non gaji non
kontraktual berupa Pembayaran Tunjangan Kinerja yang masih melampirkan SPTJM, yaitu
satker MTsN Gubug Rubuh (417771) SP2D nomor 171491303001723 tanggal 3 Oktober 2017
dan MIN Semanu (596951) SP2D nomor 171491303001710 tanggal 3 Oktober 2017

Atas beberapa permasalahan tersebut, Tim Pembinaan dan Supervisi memberikan
rekomendasi agar dalam melakukan verifikasi SPM pembayaran tunjangan kinerja KPPN dan
satuan kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keungan nomor PMK-80/PMK.05/ 2017
tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga
Pasal 7 ayat 5.

77 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual

Secara umum, penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual telah dilakukan KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari, KPPN Wates sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut tabel data penerbitan
SP2D LS Non Gaji Kontraktual periode Semester II Tahun 2017:

Tabel 30. Penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual Periode Semester II Tahun 2017

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

No Bulan Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah
SP2D SP2D SP2D
1 Juli
2 Agustus 162.521.680.933 506 1.354.302.091 9 1.896.102.482 10
3 September
4 Oktober 231.678.932.328 706 1.121.358.480 16 2.192.184.891 16
5 November
6 Desember 203.454.669.648 582 2.081.252.531 25 4.697.752.663 31

JUMLAH 221.859.766.030 626 1.245.744.462 13 2.847.491.809 35

257.779.486.147 755 1.716.979.985 16 5.028.181.371 42

498.212.394.935 1.275 6.245.013.470 39 6.341.099.903 49

1.575.506.930.021 4.450 13.764.651.019 118 23.002.813.119 183

Sumber:Aplikasi OM SPAN
Grafik 18. Perbandingan Penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual Antar KPPN

Berkaitan dengan hasil verifikasi dokumen SPM pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan
KPPN Wates masih ditemukan permasalahan dalam penerbitan SP2D Non Gaji Kontraktual
sebagai berikut:
1) SPM Satker KPU Provinsi DIY (654411) nomor 00239 tanggal 27 Oktober 2017 untuk

pembayaran belanja barang dengan BAST tanggal 12 Oktober 2017 diajukan ke KPPN
tanggal 30 Oktober 2017. Tidak ada bukti penolakan oleh petugas konversi maupun surat
persetujuan dispensasi pada lampiran SPM tersebut. Menurut ketentuan para PER-12/
PB/2017 seharusnya SPM tersebut paling lambat diterima oleh KPPN pada tanggal 27
Oktober 2017.
2) Pembayaran Paket pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Desa Mulusan sesuai SPK No. 02/
SPK/Prc.Psr.Mulusan/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan SP2D nomor 171491303001797
tanggal 11 Desember 2017 untuk CV. Anugrah Karya Cipta pada satker Dinas Koperasi dan
UKM Gunung Kidul (040306), telah dibayarkan 100% (lunas ) sedang pekerjaan fisiknya
belum selesai.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 78

3) Pembayaran Tahap II (100%) paket pekerjaan Rehabilitasi Gedung dengan SP2D nomor
171491302000091 tanggal 14 September 2017 pada satker MTsN Sumber Giri dan SP2D
nomor 171491303001443 tanggal 29 Agustus 2017 pada satker MIN Playen tidak tercantum
jaminan pemeliharaan.

4) Pengajuan SPM ke KPPN masih dilampiri faktur pajak terdapat pada satker :
• MIN Playen dengan SP2D No. 171491303001441 tanggal 29 Agustus 2017.
• Kantah Gunung Kidul dengan SP2D No. 171491302000081 tanggal 31 Agustus 2017

5) Terdapat kesalahan pada penulisan uraian, yaitu pada SP2D No. 171491303001443 tanggal
29 Agustus 2017 pada satker MIN Playen (“Pembayaran Belanja Modal tahap ke 2 (Satu)
sesuai dengan SPK... dst”)

6) SPM satker Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo nomor 00193 tanggal 28 September
2017 salah dalam mencantumkan kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada potongan PPN.
Tertulis 635794 (KPP Sleman), seharusnya 119440 (KPP Semarang Timur)
Tim Pembinaan dan Supervisi telah memberikan rekomendasi atas permasalahan tersebut

sebagai berikut:
1) Agar lebih hati-hati dalam melakukan verifikasi SPM serta selalu memedomani peraturan

terkait pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
2) Petugas Front Office konversi di masa mendatang agar memastikan, bahwa untuk pembayaran

pekerjaan perencanaan atas pekerjaan fisik dapat dilakukan 100% (lunas) apabila pekerjaan
fisiknya telah selesai. Apabila pekerjaan perencanaan telah selesai dan pekerjaan fisiknya
telah dikontrakkan, maka dapat dibayarkan 85%, dan sisanya (termin pengawasan berkala)
dapat dibayarkan setelah pekerjaan fisiknya selesai
3) Petugas Front Office konversi di masa mendatang agar memastikan bahwa pembayaran
lunas pekerjaan fidik dapat dilakukan apabila masa pemeliharaannya telah selesai. Apabila
akan dilakukan pembayaran sebelum masa pemeliharaannya selesai, maka penyedia jasa
harus menyampaikan jaminan pemeliharaan kepada PPK satker, nomor dan tanggal jaminan
pemeliharaannya agar dicantumkan dalam uraian SPM pembayaran 100% atas pekerjaan fisik.
4) Faktur pajak tidak perlu dilampirkan pada SPM yang diajukan ke KPPN, namun dilampirkan
sampai dengan proses SPP pada satuan kerja.
5) Memastikan satker melakukan koreksi uraian SPM/SP2D dan koreksi kode KPP.

Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM dan SPM KPBB

Pelaksanaan penerbitan SP2D atas SPM-KP telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,
serta telah mematuhi SOP KEP-287/PB/2015. KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY dalam
periode pembinaan semester II 2017 belum pernah menerbitkan SP2D atas SPM IB, SPM KBC,
SPMKBM, SPM KPBB, sedangkan untuk penerbitan SP2D atas SPM KP dapat dilihat pada tabel
berikut:

79 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

Tabel 31 Penerbitan SP2D atas SPM KP Periode Semester II Tahun 2017

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

No Bulan Total Nilai Jumlah Total Nilai Jumlah Total Jumlah
SP2D SP2D Nilai SP2D
1 Juli
2 Agustus 22.988.265.212 24 0 0 00
3 September 3.565.366.374 25 8.141.272 2 00
4 Oktober 728.811.378 14 122.666.109 2 00
5 November 226.095.130 24 5.000.000 1 00
6 Desember 251.894.248 24 0 00
214.158.065 10 0 0 02
JUMLAH 121 0 5 02
27.974.590.407 135.807.381

Sumber:Aplikasi OM SPAN

Penerbitan SP2BLU

Berdasarkan monitoring Tim Pembinaan dan Supervisi, satker BLU hanya ditemukan
dalam wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta, sehingga SP2BLU hanya diterbitkan oleh KPPN
Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Tabel 32. Data SP2BLU Periode Semester II Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
SP2BLU Nilai SP2BLU Nilai
1 Juli SP2BLU Nilai
2 Agustus 00 00
3 September 19 (41.737.975) 00 00
4 Oktober 00 00
5 November 28 (39.270.507.629) 00 00
6 Desember 00 00
42 (14.581.129.128) 00 00
JUMLAH
25 6.795.402.638

27 18.198.453.113

67 135.053.357.733

208

Sumber: Aplikasi OM SPAN

Apabila dirinci berdasarkan asal satkernya, data penerbitan SP2BLU dapat dirinci sebagai
berikut:

Grafik 19. Penerbitan SP2BLU Menurut Satker

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 80

Penerbitan SPHL

Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi OM SPAN, berikut ini merupakan data penerbitan
SPHL pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates:

Tabel 33. Data SP2HL Periode Semester II Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 Juli Nilai SP2HL Jumlah SP2HL Nilai Jumlah Nilai SP2HL Jumlah
2 Agustus SP2HL SP2HL SP2HL
3 September
4 Oktober 1.855.778.436 4 00 00
5 November 0 0
6 Desember 0 0 00 00
0 0
JUMLAH 0 0 00 1.051.797.000 1
13
(86.727.352) (86.727.339) 00 00
1.769.051.084
00 00

00 00

00 1.051.797.000 1

Sumber:Aplikasi OM SPAN

Penerbitan SP3HL

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada masa pembinaan semester II tahun 2017,
tidak terdapat penerbitan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
(SP3HL) pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari maupun KPPN Wates.

Penerbitan SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan

Secara umum penerbitan SP2D Retur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 Tentang Mekanisme
Penyelesaian dan Penatausahaan Retur SP2D dalam rangka Implementasi SPAN. Berdasarkan
monitoring Aplikasi OM SPAN yang dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember 2017, di bawah ini
data retur SP2D yang terdapat di KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates:

Tabel 34. Data SP2D Retur Periode Semester II Tahun 2017

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

No Bulan SP2D Status Proses SP2D Status Proses SP2D Status Proses
1 Juli
∑ Nilai Sudah Belum ∑ Nilai Sudah Belum ∑ Nilai Sudah Belum

90 462.946.244 89 1 4 100.571.500 4 0 1 6.067.400 1 0

2 Agustus 42 1.420.571.490 42 0 1 98.001.000 1 00 -0 0

3 September 75 2.169.965.372 75 00 - 0 0 0 2.925.000 0 0

4 Oktober 56 1.645.712.257 56 00 - 0 0 4 156.343.627 4 0

5 November 84 467.298.007 69 15 4 96.089.200 4 00 -0 0

6 Desember 72 2.453.949.559 64 8 7 23.065.800 7 0 6 103.258.222 6 0

JUMLAH 419 8.620.442.929 395 24 16 119.155.000 16 0 11 103.258.228 11 0

Sumber: Aplikasi OM SPAN

81 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

Secara singkat, status penyelesaian retur SP2D periode Semester II Tahun 2017 pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates dapat dilihat pada bagan berikut:

Grafik 20. Status Penyelesaian Retur SP2D

Berdasarkan hasil monitoring dan pengelompokan data pada Aplikasi OM SPAN dapat
diketahui permasalahan yang menyebabkan terjadinya retur SP2D pada KPPN Lingkup Kanwil
DJPb Provinsi DIY dapat dilihat pada bagan berikut:

Grafik 21. Penyebab Terjadinya Retur

Sedangkan apabila dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, dapat diketahui SPM yang
paling sering mengalami retur adalah SPM Belanja Pegawai sebagaimana terlihat pada grafik
berikut:

Grafik 22. Retur Berdasarkan Jenis Belanja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 82

Sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama yang terkait dengan retur adalah
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat dengan nama IKU
berupa persentase akurasi penyaluran dana SP2D.

Definisi penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para
penerima yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional. Sedangkan retur SP2D adalah
penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank/
Pos Penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/
atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima atau
rekening penerima tidak aktif.

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada
SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima
SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Data jumlah penerima SP2D dan yang diretur selama bulan
Juli s.d. Desember 2017 pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates adalah
sebagai berikut:

Tabel 35. Data Jumlah Rekening Penerima dan Jumlah Retur SP2D

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
∑ Penerima ∑ Penerima
No Bulan ∑ Penerima ∑ Penerima ∑ Penerima ∑ Penerima pada SP2D pada SP2D
pada SP2D pada SP2D yg pada SP2D yg pada SP2D
1 Juli yg terbit diretur terbit yg diretur yg terbit yg diretur
2 Agustus
3 September 131.571 90 7.997 4 7.951 1
4 Oktober
5 November 91.151 42 5.908 1 5.738 0
6 Desember
95.361 75 5.981 0 5.844 1
JUMLAH
97.961 56 7.436 0 5.571 4

103.105 84 5.860 4 6.210 0

128.698 72 13.700 7 8.055 6

647.847 419 46.882 16 39.369 12

Sumber:Aplikasi OM SPAN

Formula perhitungan untuk menghitung persentase akurasi penyaluran dana SP2D adalah
sebagai berikut:

∑ Penerima pada SP2D yang diterbitkan - ∑ Penerima pada SP2D yang diretur X 100%
∑ Penerima pada SP2D yang diterbitkan

Tabel 36. Persentase Akurasi Penyaluran Dana KPPN Periode Semester II 2017

No KPPN Akurasi Penyaluran Dana

1 Yogyakarta Target Realisasi
2 Wonosari
3 Wates 98,2% 99,93%

98,2% 99,96%

98,2% 99,96%

83 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap nomor S-694/IJ/2016 tanggal 13 Desember
dokumen penyelesaian retur pada KPPN 2016 tentang Policy Recommendation atas
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates Implementasi SPAN dalam pelaksanaan Tugas
telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dan Fungsi KPPN dan Kanwil Direktorat
berlaku. Jenderal Perbendaharaan, dijelaskan bahwa
berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat
m. Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi Jenderal Kementerian Keuangan terdapat
SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi
KPPN yang belum optimal berupa terjadinya;
Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM pembatalan SP2D yang seharusnya dapat
pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dihindari, pelaksanaan koreksi SPM yang
maupun KPPN Wates sudah dilakukan sesuai tidak perlu diproses oleh KPPN, dan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan permasalahan hasil telaah laporan keuangan
Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara satuan kerja yang belum selesai diperbaiki.
Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Dalam surat nomor S-9681/PB.6/2017
Kepala KPPN diminta untuk melakukan
Namun, berdasarkan hasil verifikasi evaluasi dan monitoring untuk mengendalikan
dokumen surat permintaan koreksi dan atau mencegah terjadinya pembatalan SP2D
lampirannya pada KPPN Yogyakarta, masih serta memperhatikan kembali prosedur
ditemukan permasalahan yaitu terdapat penerimaan SPM dan Penerbitan SP2D dengan
surat permintaan koreksi dari satker Badan mengacu pada KEP-287/PB/2015 untuk
Pusat Statistik Prov. DIY nomor B-188.1/ mengurangi permasalahan koreksi SPM dan/
BPS/34513/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 atau pembatalan SP2D. Oleh sebab itu, tim
dan telah diterbitkan surat tanggapan koreksi pembinaan dan supervisi merekomendasikan
n o m o r : S - 4 0 5 1 / W P B . 1 5 / K P. 0 1 2 1 / 2 0 1 7 agar KPPN lebih selektif dalam menerima
tanggal 11 September 2017 atas SPM nomor: SPM Koreksi yaitu terbatas untuk koreksi
yang dilakukan karena perubahan segmen
• 00101 tanggal 31 Mei 2017 BAS, atau perubahan lain sesuai PER-16/
PB/2014. Komponen maupun sub komponen
• 00062 tanggal 18 April 2017 tidak termasuk segmen BAS sehingga tidak
menimbulkan perubahan pada SPM dan tidak
Koreksi SPM tersebut dilakukan dengan perlu dikoreksi melalui aplikasi SPAN di KPPN.
alasan perubahan subkomponen, seharusnya
untuk melakukan koreksi tersebut satker n . Pe n ge s a h a n S K P P
tidak perlu ke KPPN, cukup koreksi pada
Aplikasi SAS satuan kerja tersebut. Koreksi Secara umum, proses pengesahan SKPP
memang tetap diperlukan oleh satker untuk pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan
perbaikan pencatatan pada bendahara KPPN Wates telah sesuai dengan prosedur dan
pengeluaran, namun koreksi tersebut tidak ketentuan dalam KEP-287/PB/2015 dan Surat
perlu disampaikan ke KPPN karena tidak Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
berpengaruh pada SPM maupun data pada S-11085/PB/2016 tentang Penyempurnaan
Aplikasi SPAN. atas Standar Operasional Prosedur
Pengesahan SKPP.
Mengacu pada Surat Direktur Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan nomor S-9681/ Mencermati hasil verifikasi terhadap arsip
PB.6/2017 tanggal 1 November 2017 tentang terkait pengesahan SKPP, dapat diketahui
Tindak Lanjut Policy Recommendation bahwa proses pengesahan SKPP dilakukan
Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Surat
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 84

setelah adanya surat penonaktifan supplier site Yogyakarta paling lambat 5 hari kerja sebelum
bank oleh Kepala KPPN. Surat penonaktifan tanggal pengajuan SPM.
supplier tersebut telah dilampirkan pada arsip
Surat Pengesahan SKPP sehingga mudah dalam Namun, berdasarkan pemantauan pada
melakukan verifikasi dan cross check data. Aplikasi OM SPAN, khususnya pada KPPN
Wonosari, terdapat deviasi antara Rencana
o . Rencana Penarikan Dana Penarikan Dana yang disampaikan oleh satker
dengan realisasinya. Deviasi tersebut terjadi
Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan pada jenis belanja pegawai (51) yaitu pada
Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana SPM Gaji Induk Bulan Agustus 2017 satker
Penarikan Dana, Rencana Penerimaan dan Pengadilan Agama Wonosari dan Kejaksaan
Perencanaan Kas pada KPPN lingkup Kanwil Negeri Gunung Kidul.
DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta telah dilakukan
dengan baik. Petugas Front office Konversi Berdasarkan hasil tanggapan LHP, KPPN
KPPN Wonosari dan KPPN Wates selalu Wonosari mengungkapkan bahwa Satker telah
memastikan Satker telah menyampaikan mengirimkan RPD Gaji Bulan Agustus 2017 sesuai
ADK Rencana Penarikan Dana dalam dengan ketentuan. Akan tetapi ketika Seksi Bank
pengajuan SPM yang bernilai bersih di atas membuat APPR terjadi kesalahan pencantuman
Rp 200.000.000, serta pengajuan SPM yang tanggal Gaji Bulan Agustus 2017 diberi tanggal
bernilai bersih di atas Rp 1 Milyar pada KPPN 03 Agustus 2017 yang seharusnya tanggal 01
Agustus 2017 sehingga terjadi void dan deviasi.

p . Penatausahaan Jam inan Uang Muka

Tabel 37. Surat Pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka Periode bulan Oktober 2017

No dan tanggal surat Penerbit JUM Nomor JUM Masa NILAI JUM SISA JUM
No pemberitahuan Masa berlaku Berakhir 112.277.500 112.277.500
9/AYN/GBUM/17 dan 96/ 277.200,000 194.040.000
JUM akan berakhir AYN/GBUM/17 JUM 377.696.000 113.308.800
217001123031700143 20-09-2017 52.800.000 15.840.000
1 S-4376/WPB.15/KP.01/2017 Bank Kalsel Cab. A 964.857.200 241.214.300
Tgl 20-10-2017 Yani 12-10-2017 143.485.200 71.742.600
222.202.500 111.102.250
2 S-4366/WPB.15/KP.01/2017 tgl Konsorsium Jaminan 868.230.000 868.230.000
20-10-2017 Surety Bond 293.260.000 87.978.000
376.700.000 263.690.000
3 S-4367/WPB.15/KP,01/2017 Konsorsium Jaminan 202021123021700283 24-09-2017 484.060.500 484.060.500
Tgl. 20-10-2017 Surety Bond

4 S-4368/WPB.15/KP.01/2017 Konsorsium Jaminan 117001103031700012 16-09-2017
Tgl. 20-10-2017 Surety Bond

5 S-4369/WPB.15/KP.01/2017 Pt. Asuransi SBY/APB-03/2017/0006567/-1 16-09-2017
Tgl. 20-10-2017 Recapital

6 S-4370/WPB.15/KP.01/2017 Pt Asuransi Umum PS.1127.1008.2017.06.0022-1 05-10-2017
Tgl. 20-10-2017 Bumiputeramuda

7 S-4371/WPB.15/KP.01/2017 Pt. Asuransi 117001103071700016 16-10-2017
Tgl. 20-10-2017 Jasaraharja Putera

8 S-4372/PB.15/KP.01/2017 Tgl. Bni Cabang 17/OJR/098/7011/SELASA 08-10-2017
20-10-2017 Rawamangun

9 S-4373/PB.15/KP.01/2017 Tgl. Konsorsium Jaminan 17001102170002 04-10-2017
20-10-2017 Surety Bond

10 S-4373/PB.15/KP.01/2017 Tgl. Konsorsium Jaminan 205011123021700068 05-10-2017
20-10-2017 Surety Bond

11 S-4375/PB.15/KP.01/2017 Tgl. Perusahaan Umum SBD 2017 20.00 1.00001181 10-08-2017
20-10-2017 Jaminan Kredit DAN SDB 2017 20.00 1
Indonesia 000220131

Sumber: Arsip KPPN Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

85

Penatausahaan Jaminan Uang Muka pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN
Wates telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-19/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, masih ditemukan permasalahan pada KPPN
Yogyakarta terkait surat pemberitahuan masa berlaku jaminan uang muka yang akan berakhir
dengan penjelasan sebagai berikut di atas:

1) Terhadap hasil verifikasi dokumen Surat pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang
Muka yang akan berakhir, diketahui bahwa sebanyak 11 surat yang diterbitkan oleh KPPN
Yogyakarta pada bulan Oktober 2017 dibuat setelah masa Jaminan Uang Muka berakhir.

2) Berdasarkan data pada Daftar Rekapitulasi Pengawasan Jaminan Uang Muka, terdapat
Jaminan Uang Muka yang belum lunas angsurannya dan masa berlaku jaminan juga sudah
berakhir, namun tidak diterbitkan surat pemberitahuan kepada satker.

Tabel 38. Jaminan Uang Muka Yang Belum Lunas (*)

No Nama Rekanan Penerbit JUM Nomor JUM Masa Berakhir NILAI JUM SISA JUM
117001103051700297 JUM
CP0414031700001
1 PT. Retracindo Pt.Asuransi Jasa 55.12.17.00661.5.13.01.0 21-10-2017 149.600.000 44.800.000
Rahardja Putera 55.12.17.00920.8.13.01.0

2 PT.Widya Graha Konsorsium Penjamin 10-11-2017 151.228.000 90.736.800
Asana Eng Konsultan Indonesia

3 CV.Inti Hidromatic Pt.Asuransi Kredit 30-10-2017 259.875.000 259.875.000
Indonesia

4 Jaya Utama ,CV Pt.Asuransi Kredit 08-11-2017 53.557.500 53.557.500
Indonesia

(*) sudah berakhir masa jaminan yang tidak diterbitkan Surat Pemberitahuan masa berlaku jaminan uang
muka Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serayu Opak (040100)

Sumber: Arsip KPPN

Tabel 39 Jaminan Uang Muka yang belum lunas (*)

No Nama Rekanan Penerbit JUM Nomor JUM Masa NILAI JUM SISA JUM
1 Gunung Gambar, CV 03.92.01.0864.06.17 Berakhir 180.600.000 180.600.000
2 Domia CV PT.Asuransi
Umum Videi JUM
PT.Asuransi 20-11-2017
Umum Videi
03.92.01.0863.06.17 20-11-2017 148.789.800 148.789.800

(*) sudah akan berakhir masa jaminan yang seharusnya sudah diterbitkan Surat Pemberitahuan masa berlaku
jaminan uang muka Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serayu Opak (040100)

Sumber: Arsip KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 86

Mempertimbangkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2013:
1) Pasal 13 ayat 1 disebutkan “Sebelum berakhirnya masa berlakunya Jaminan Uang Muka,

Kepala KPPN penerbit SP2D Jaminan Uang Muka menyampaikan pemberitahuan kepada
KPA bahwa masa berlaku Jaminan Uang Muka Akan berakhir”.
2) Pasal 13 ayat 2 disebutkan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan
paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlakunya jaminan uang
muka.
3) Pasal 13 ayat 3 setelah menerima surat pemberitahuan dari Kepala KPPN sebagaimana
dimaksud ayat 1 KPA menyampaikan penjelasan tertulis pengembalian uang muka akan
dilakukan sebelum berakhirnya masa klaim pencairan Jaminan Uang muka.
4) Pasal 13 ayat 4 Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 3 disampaikan kepada KPPN
paling lambat sebelum masa berlaku jaminan uang muka berakhir yang dibuktikan dengan
tanda terima/resi /cap pos dalam hal melalui pos/jasa pengiriman resmi lainnya atau tanda
terima di loket penerimaan KPPN dalam hal tidak dikirim melalui pos/ jasa pengiriman
resmi lainnya.
Tim Pembinaan merekomendasikan agar KPPN Yogyakarta melakukan inventarisasi
atas semua jaminan uang muka seluruh satker yang belum lunas dan diterbitkan Surat
pemberitahuan masa berlaku jaminan uang muka yang akan berakhir paling cepat 15 hari kerja
sebelum berakhirnya masa jaminan uang muka, tetapi tidak boleh melebihi masa berakhirnya
jaminan uang muka sesuai Pasal 13 ayat 1-4 sehingga apabila ada addendum perpanjangan
waktu atau pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan Jaminan Uang Muka dapat segera
diperpanjang, atau jika terjadi wanprestasi oleh pihak ketiga masih ada waktu untuk melakukan
klaim terhadap Jaminan Uang Muka.

Sedangkan pada KPPN Wonosari, dokumen terkait Jaminan Uang Muka telah ditatausahakan
dengan baik dan telah dibuat file daftar pengawasannya. Namun, untuk meningkatkan
kemudahan dan kualitas pengawasan, KPPN Wonosari dapat menambahkan kolom pada file
tersebut untuk memasukkan informasi mengenai besaran angsuran uang muka, nomor dan
tanggal SPM angsuran uang muka, tanggal dan nomor surat teguran, serta tanggal dan nomor
Berita Acara serah terima jaminan. Terhadap file hasil scan Jaminan Uang Muka, surat pernyataan
keabsahan dan surat kuasa, KPPN Wonosari juga dapat melakukan hyperlink pada file daftar
pengawasan sehingga softcopy dokumen jaminan uang muka lebih mudah untuk dicari apabila
sewaktu-waktu diperlukan.

q . Penerbitan SP2D atas SPM yang D i te r i m a m e l a l u i J a s a Pe n g i r i m a n S u ra t

Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi Semester II Tahun 2017, tidak
ada SPM yang diterima oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates melalui jasa
pengiriman surat.

87 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

2. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

a . Pe n e rb i ta n S u ra t Pe rs e tu j u a n / Pe n o l a ka n Pe m b u ka a n Re ke n i n g

Secara umum pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening
telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/ 2014. Namun, masih ditemui permasalahan terkait
keterlambatan penyampaian Laporan Pembukaan Rekening satker pada KPPN Yogyakarta,
yaitu:

1) Satker Sekretariat Bawaslu DIY, Surat persetujuan tanggal 10 Oktober 2017 nomor
S-4599WPB.15/KP.01/2017, Laporan pembukaan rekening satker tgl. 31-10-2017 nomor
S.1231.1/ BAWASLU-DIY/SET/KU/X/2017 (terlambat 1 hari). Pelaporan pembukaan
rekening Sekretariat Bawaslu DIY yang lain juga mengalami keterlambatan masing-masing 1
hari (jumlah total ada 5 surat).

2) Satker MTsN 6 Bantul (MTsN Wonokromo), Surat persetujuan tanggal 20 September 2017
nomor S-4248WPB.15/KP.01/2017, Laporan pembukaan rekening satker tgl. 20-10-2017
nomor B-618/MTs.12.05/ PP.00.5/09/2017 (terlambat 10 hari).

3) Satker MTsN 8 Bantul (MTsN Dlingo), Surat persetujuan tanggal 20-09-2017 nomor S-4245/
WPB.15/KP.01/2017, Laporan pembukaan rekening satker tgl. 18-10-2017 nomor B-186/
MTs.12.8/ KU.03.1/10/2017 (terlambat 8 hari).

Sesuai Pasal 21 ayat (1) PMK.252/PMK.05/2014, laporan pembukaan rekening disampaikan
kepada Kuasa BUN paling lambat 20 hari kalender. Oleh karena itu, rekomendasi Tim Pembinaan
dan Supervisi adalah KPPN agar mengingatkan satker agar menyampaikan laporan pembukaan
rekening kepada Kuasa BUN sebelum batas waktu berakhir.

Tindak lanjut yang dilakukan KPPN Yogyakarta, untuk selanjutnya KPPN Yogyakarta akan
menerbitkan surat teguran kepada satker yang terlambat melaporkan pembukaan rekeningnya,
untuk kedepannya akan menjadi perhatian dalam penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan
Pembukaan Rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

KPPN Wonosari tidak menerbitkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening namun setelah
dilakukan verifikasi atas rekening pemerintah pada masa pembinaan semester II tahun 2017,
KPPN Wonosari memerintahkan melakukan penutupan terhadap rekening pemerintah yang
pasif. Hal ini sesuai dengan PMK-252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja pada pasal 34 ayat 3, yang menyatakan bahwa: “Sebelum
melakukan penutupan rekening, terhitung 6 (enam) bulan sejak rekening dikategorikan

sebagai rekening pasif, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah harus menyampaikan surat
pemberitahuan rekening pasif kepada KPA/Pemimpin BLU”. Berikut ini daftar penutupan
rekening pada KPPN Wonosari:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 88

Tabel 40. Daftar Penutupan Rekening pada KPPN Wonosari

Penutupan Rekening Informasi Rekening

No Nama Satker Surat Surat Nomor Atas Nama Keterangan
1. Dinas Tanaman Laporan Satker Pemberitahuan Rekening dan Rekening
Penutupan Rek. Bank pasif
Pangan dan
Holtikultura 017/PLKSDA/VIII/17 S-826/WPB.15/ 137- BPG 149 Dinas Rekening
tgl. 15 Agustus KP.03/2017 tgl. 10 0012139032 Tanpang dan pasif
2. Dinas Tenaga 2017 Agustus 2017 Bank Mandiri Holtikultura Kab. Rekening
Kerja dan KCP Yogyakarta GK. pasif
Transmigrasi Wonosari

3. MIN 7 560/480/2017 tgl. S-820/WPB.15/ 0153-01- BPG 149
Gunungkidul 22 Agustus 2017 KP.03/2017 tgl. 10 000537-30-9 Dinsosnakertrans
Agustus 2017 BRI Cabang Kabupaten
Wonosari Gunungkidul

B-120/Mi.12.13/ S-819/WPB.15/ 002-111-000010 BPG 149 MIN
PP.04/12/2017 tgl. KP.03/2017 tgl. 10 BPD Yogyakarta PATUK
21 Agustus 2017 Agustus 2017 Capem Playen

4. Dinas 900/354 tgl. 23 S-821/WPB.15/ 137-00- BPG 149 Rekening
Kelautan dan Agustus 2017 KP.03/2017 tgl. 10 1165227-4 Dislautkan Kab. pasif
Perikanan Kab. Agustus 2017 Bank Mandiri Gunungkidul
Gunungkidul Wonosari

5. Dinas 01/Satker/VIII/ 2017 S-816/WPB.15/ 0153-01- BPG 149 Dinas Rekening
Peternakan Kab. KP.03/2017 tgl. 10 000747-30-2 Peternakan Kab. pasif
Yogyakarta Agustus 2017 BRI Wonosari Gunungkidul

6. MIN 4 B-166/Mi.12. 10/ S-818/WPB.15/ 0153-01- BPG 149 MIN Rekening
Gunungkidul KU.04.2/08/2017 KP.03/2017 tgl. 10 000420-30-8 Wonosari pasif
tgl. 30 Agustus Agustus 2017 BRI Wonosari
2017

7. Dinas 900/534/VIII/ 2017 S-824/WPB.15/ 002-111-000832 BPG 149 Dinas Rekening
Kependudukan tgl. 18 Februari KP.03/2017 tgl. 10 BPD DIY Dukcapil Kab. GK pasif
dan Pencatatan 2017 Agustus 2017 Cabang
Sipil Kab. Wonosari
Gunungkidul

8. Dinas 510/00073 tgl. 10 S-827/WPB.15/ 002-111-000920 BPG 149 Rekening
Perindustrian Februari 2017 KP.03/2017 tgl. 10 BPD DIY Disperindagkop pasif
dan Perdagangan Agustus 2017 Cabang ESDM Kab. GK
Kab. Wonosari 418652
Gunungkidul

9. Dinas 510/00073 tgl. 10 S-825/WPB.15/ 002-111-000884 BPG 149 Rekening
Perindustrian Februari 2017 KP.03/2017 tgl. 10 BPD DIY Disperindagkop pasif
dan Perdagangan Agustus 2017 Cabang Energi dan SDM
Kab. Wonosari Kab. GK
Gunungkidul

Sumber: Arsip KPPN

Sedangkan pada KPPN Wates, tidak terdapat permasalahan terkait penerbitan Surat
Persetujuan/ Penolakan Pembukaan Rekening.

b . Penerbitan Daftar Saldo Rekening

Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi semester II tahun 2017, KPPN
Yogyakarta, Wonosari dan Wates telah melaksanakan penerbitan daftar saldo rekening sesuai

89 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

PMK.252/PMK.05/2014. Laporan Daftar Saldo Rekening Kementerian Negara/Lembaga/
Satker dimaksud selalu disampaikan tepat waktu ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
D.I. Yogyakarta.

Tabel 41. Daftar Penerbitan Laporan Saldo Rekening Semester II Tahun 2017

No Bulan Nomor dan Tanggal Surat Pengantar Keterangan
1 Juli Tepat waktu
2 Agustus KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates Tepat waktu
3 September S-3481/WPB.15/ 1) SP-0211/WPB.15/ S-722/ WPB.15/ Tepat waktu
4 Oktober KP.01/2017 KP.0230/2017 Tepat waktu
5 November Tgl. 11-08-2017 KP.03/2017 Tgl. 10-08-2017 Tepat waktu
6 Desember S-4165/WPB.15/ 2) Tgl. 09-08-2017 S-822/ WPB.15/ Tepat waktu
KP.01/2017 SP-0231/WPB.15/ KP.0230/2017
Tgl. 15-09-2017 KP.03/2017 Tgl. 8-09-2017
S-4629/WPB.15/ tgl. 11-09-2017 S-951/ WPB.15/
KP.01/2017 SP-0264/WPB.15/ KP.0230/2017
Tgl. 12-10-2017 KP.03/2017 Tgl. 10-10-2017
S-5158/WPB.15/ tgl. 10-10-2017 S-1035/ WPB.15/
KP.01/2017 SP-0287/WPB.15/ KP.0230/2017
Tgl. 14-11-2017 KP.03/2017 Tgl. 09-11-2017
S-5779/WPB.15/ tgl. 10-11-2017 S-1140/ WPB.15/
KP.01/2017 SP-0305/WPB.15/ KP.0230/2017
Tgl. 14-12-2017 KP.03/2017 Tgl. 08-12-2017
S-144/WPB.15/ tgl. 08-12-2017 S-70/ WPB.15/
KP.01/2018 SP-0020/WPB.15/ KP.0230/2018
Tgl. 15-01-2018 KP.03/2018 Tgl. 12-01-2018
tgl. 10-01-2018

Sumber: Arsip KPPN

c . Pe n a ta u s a h a a n Pe n e ri m a a n Ne ga ra

Sebagaimana kita ketahui, bahwa penerimaan negara melalui sistem Modul Penerimaan
Negara (MPN) G1 sudah tidak diberlakukan lagi. Seluruh penerimaan negara beralih dengan
menggunakan sistem MPN G2 mulai 1 Januari 2017, sehingga proses pelaporan penerimaan
negara oleh Bank/Pos Persepsi dilakukan secara terpusat ke KPPN Khusus Penerimaan.

Berikut ini tabel setoran penerimaan negara melalui MPN G2 pada KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta periode semester II tahun 2017.

Tabel 42. Setoran Penerimaan Negara MPN G2 Semester II Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Mata Uang IDR Mata Uang USD Mata Uang IDR Mata Uang IDR
1 Juli 13.465.964.229
2 Agustus 422.599.113.363 0 18.517.527.160 16.113.055.661
3 September 11.063.660.296 12.651.531.830
4 Oktober 356.588.577.042 0 14.369.307.910 10.854.203.083
5 November 20.738.441.470 14.916.701.010
6 Desember 355.019.498.055 210,00 43.664.356.061 19.289.312.054
121.819.257.126 30.642.964.750
JUMLAH 377.749.352.177 350,00 104.467.768.388

388.975.844.335 0

751.498.977.631 0

2.652.431.362.603 560

Sumber: Dashboard MPN G2 90

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

Grafik 23. Setoran Penerimaan Negara Melalui MPN G2 Semester II Tahun 2017

Tabel 43. Jumlah Transaksi Penerimaan Negara MPN G2 Semester II Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates JUMLAH
1 Juli 78.190 11.015 9.261 98.466
2 Agustus 91.893 15.179 10.391 117.463
3 September 84.640 13.794 10.802 109.236
4 Oktober 105.983 17.590 13.814 137.387
5 November 112.783 18.128 13.797 144.708
6 Desember 206.101 35.799 25.103 267.003
679.590 111.505 83.168 874.263
JUMLAH

Sumber: Dashboard MPN G2

Grafik 24. Transaksi Penerimaan Negara Melalui MPN G2 Semester II Tahun 2017

91 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

d . Re ko n s i l i a s i B a n k M e l a l u i B a n k S ta te m e n t G e n e ra to r

KPPN dalam lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta pasca penutupan rekening penerimaan melalui MPN G1 tidak lagi
melakukan proses rekonsiliasi melalui Bank Statement Generator.

e . Pe n ge c e ka n Va l i d i ta s L a po ra n Ko n s o l i d a s i a n S a l d o K a s K P P N ( LKSK / Buku Putih)

Seiring dengan berakhirnya penggunaan MPN G1, penerimaan negara beralih ke sistem MPN
G2 dimana semua transaksi ditatausahakan oleh KPPN Penerimaan, maka saldo kas pada KPPN
di daerah dipastikan tidak ada (Nihil).

Artinya Laporan Konsolidasian Saldo Kas KPPN (LKSK/Buku Putih) di daerah akan selalu
bersaldo 0 (nol).

f. Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

Penerbitan nota konfirmasi penerimaan negara pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan
KPPN Wates telah dilakukan sesuai SOP yang tertuang dalam KEP-287/PB/2015 dan ketentuan
yang berlaku.

g. Pe n e rb i ta n No ta Pe rb a i ka n Tra n s a ks i Pe n e r i m a a n N e ga ra

Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari dan KPPN Wates telah dilaksanakan sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor
PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN, sebagai
berikut:
• Koreksi atas penerimaan negara yang dilakukan merupakan koreksi elemen BAS dan tidak

merubah nilai total penerimaan,
• Koreksi dilakukan berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara

dari Satker,
• Surat Permohonan dimaksud telah dilampiri dengan Rincian Perbaikan, Bukti Setor, Nota

Konfirmasi, ADK Koreksi,
• ADK Koreksi dihasilkan dari Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara

h . Pe n e rb i ta n S u ra t Pe m b e ri ta h u a n Pe l a ks a n a a n Ko re ks i Pe n e r i m aan

Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan
KPPN Wates telah menerbitkan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

i. Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D

Pelaksanaan Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan penyelesaian retur, yaitu Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan
Penatausahaan Retur SP2D dalam rangka Implementasi SPAN.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 92

j. Penerbitan SPM Retur yang Belum Disetor ke Kas Negara

Berdasarkan verifikasi pada Arsip Penerbitan SPM Retur (berupa fotokopi di Seksi Bank) pada
KPPN Yogyakarta diketahui bahwa terdapat Surat Ralat yang membutuhkan proses perubahan
supplier (mengubah nama pada rekening penerima), namun tidak dilampiri dengan Surat
Permintaan Perubahan Supplier dari satker, Laporan Informasi Supplier sebelum perubahan
dan Laporan Informasi Supplier setelah perubahan, yaitu:
1) Surat Ralat Satker Kopertis nomor 3407/K5/KU/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan telah

diterbitkan SPM Retur tanggal 31 Oktober 2017 nomor 00309A/999098/2017
2) Surat Ralat Satker Politeknik ATK Yogyakarta nomor 702/SJ-IND.7.7/11/2017 tanggal

6 November 2017 dan telah diterbitkan SPM Retur tanggal 8 November 2017 nomor
00320A/999098/2017
Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pelaksana pada Seksi Bank diketahui bahwa terdapat
satker yang mengajukan Surat Perubahan Supplier untuk keperluan penyelesaian retur
mendahului/terpisah dengan penyampaian surat ralatnya.

Ditemukan oleh Tim pembinaan pada saat melakukan verifikasi terhadap berkas SP2D
bahwa asli surat ralat/ perbaikan rekening dari satker, SPM Retur, SPP Retur berikut dokumen
pendukungnya ada pada arsip SP2D yang akan disampaikan ke Seksi Vera, yaitu berkas
penyelesaian retur Satker Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Yogyakarta dengan
nomor SPM Dummy 110 tanggal 18 Oktober 2017 yang diterbitkan SPM Retur nomor 00295A
tanggal 23 Oktober 2017 dan diterbitkan SP2Dnya dengan nomor 170301405000010 tanggal
24 Oktober 2017.

Berkas dimaksud seharusnya satu lembar SPM, SPP, Surat Ralat/
Perbaikan Rekening berikut dokumen pendukung penyelesaian retur
ditatausahakan tersendiri di Subbagian Umum sebagai pertinggal
KPPN.

Sedangkan untuk KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah
menerbitkan SPM Retur yang belum disetor ke kas negara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

k . Penerbitan SPM Pengem balian Pe n e r i m a a n ( S P M P P )

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 96/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi
Pengembalian Penerimaan Negara, KPPN tidak lagi menerbitkan SPM-
PP. Kewenangan pengembalian penerimaan negara ada pada Satuan
Kerja berkenaan dengan mekanisme penerbitan SPM-PP berdasarkan
SKKSPN yang diterbitkannya dan SKTB yang diterbitkan oleh KPPN
mitra kerja.

l. Monitoring Kepatuhan Bank/Pos Persepsi

Monitoring dan evaluasi kepatuhan bank/pos persepsi telah
dilaksanakan oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN
Wates sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

93 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

S-3473/PB/2017 tanggal 6 April 2017 hal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan
Bank/Pos Persepsi MPN G2. Hasil monitoring tersebut, selanjutnya dilaporkan ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta untuk dilakukan rekapitulasi, kemudian disampaikan ke
Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2017
tanggal 10 Oktober 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Monitoring dan
Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan
Perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi Yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara
Elektronik dalam rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan. Penyampaian
laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh KPPN kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
dilakukan melalui aplikasi Dashboard MPN G2.

Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari KPPN merekam hasil monev
kepatuhan bank/pos persepsi dan meng-upload berita acara pelaksanaan uji petik pada aplikasi
Dashboard MPN G2, kemudian mengirimkan data monev ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Setelah dilakukan verifikasi data monev oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, data dikirimkan
ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Berikut tampilan pada aplikasi Dashboard MPN G2 tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I. Yogyakarta:

Gambar 44. Monitoring Hasil Monev Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Triwulan III Tahun 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Sumber: Dashboard MPN G2

94

Gambar 45. Peta Transaksi Penerimaan Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
Pada Dashboard Mpn G2 Tahun 2017

Gambar 46. Volume Transaksi MPN G2 per Biller Dan Per Mata Uang Pada KPPN

95 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

3.Verifikasi dan Akuntansi

a . Re ko n s i l i a s i In te rn a l

Berdasarkan pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada periode semester II tahun
2017, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah secara rutin melaksanakan
rekonsiliasi internal sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. (KEP-287/PB/2015
tentang SOP pada KPPN dan Surat Kepala Kanwil DJPb Nomor S-1741/WPB.15/2017 tanggal10
Agustus 2017 hal Format BAR Internal).

KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah membuat Berita Acara Rekonsiliasi
(BAR) Internal antara Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Kepala Seksi Pencairan Dana dan
Kepala Seksi Bank dengan diketahui oleh Kepala Kantor.

b . Re ko n s i l i a s i T i n gka t UAKPA

Rekonsiliasi Eksternal antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) /Satuan
Kerja dengan KPPN dilakukan menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK berbasis website yang dapat
diakses melalui website www.e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id.

Selama masa pembinaan semester II tahun 2017, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan
KPPN Wates telah melaksanakan rekonsiliasi tingkat UAKPA bulan Juli, Agustus, September dan
Oktober 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c . Pe ny u s u n a n L a po ra n Ke u a n ga n UAK B U N - D a e ra h

Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah pada KPPN Yogyakarta
bulan Juli s.d. Triwulan III Tahun 2017:

1) Pada LK UAKBUN-Daerah bulan Juli 2017, di Catatan Penting Lainnya halaman 31 huruf b,
terdapat kesalahan penulisan. Tertulis Rp6.174.963.329,- seharusnya Rp375.574.653.726,-

2) Pada LK UAKBUN-Daerah bulan Juli 2017, di Catatan Penting Lainnya halaman 32 angka 4,
terdapat kesalahan penulisan. Tertulis Rp2.891.000,- seharusnya Rp3.931.000,-.

3) Pada LK UAKBUN-Daerah bulan Agustus 2017, di Catatan Penting Lainnya halaman 31 huruf
c, terdapat kesalahan penulisan. Tertulis Rp9.508.794,- seharusnya Rp252.032,-

4) Pada LK UAKBUN-Daerah Triwulan III Komprehensif Tahun 2017, di Catatan Penting Lainnya
halaman 34 angka 1, terdapat kesalahan penulisan pada dasar hukum penyusunan laporan
keuangan. Tertulis: Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9021/PB.3/2017
tgl. 13 Oktober 2017, seharusnya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8938/
PB/2017 tgl. 12 Oktober 2017.

Atas Permasalahan tersebut, KPPN Yogyakarta telah melakukan perbaikan pada dokumen
terkait.

Hasil verifikasi Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah pada KPPN Wonosari Semester I, bulan
Juli, Agustus dan Triwulan III Tahun 2017:

1) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah Semester I, bulan Juli, Agustus dan
Triwulan III Tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada Laporan
Arus Kas masih terdapat kesalahan ketik, misalnya pada LK UAKBUN-Daerah Semester I TA

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 96

2017, pada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi uraian Penerimaan PNBP Lainnya (B.2.2.3)
nilai yang tertera sebesar Rp1.594.086,- seharusnya Rp11.594.086,-.
2) Pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Semester I Tahun 2017, halaman 23 penjelasan
Arus kas dari Aktivitas Transitoris, nilai penerimaan transito tertulis Rp8.420.832.464,- nilai
seharusnya sesuai LAK sebesar Rp2.294.040.064,-. Nilai Kiriman uang antar rekening bank
(netto) tertulis sebesar (Rp73.620.348), nilai yang seharusnya sesuai dengan LAK sebesar
Rp6.053.172.052,- (6.126.792.400 - 73.620.348 = 6.053.172.052,-).

Atas permasalahan tersebut, KPPN Wonosari telah melakukan perbaikan pada dokumen
terkait dan untuk selanjutnya KPPN Wonosari akan lebih teliti dalam menyusun LK-UAKBUN
Daerah.

Sedangkan hasil verifikasi atas Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah pada KPPN Wates bulan
Juli, Agustus dan Triwulan III Tahun 2017, tidak ditemukan permasalahan.

d . Penerbitan Daftar LPJ Bendahara

Secara umum, pelaksanaan verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun,
setelah dilakukan verifikasi terhadap Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran KPPN Yogyakarta
bulan Juli s.d. September 2017 terdapat kode satker yang tidak disertai dengan uraian satker.
Contoh kode satker: 109111, 109636, 404585, 404591, 407995, 409180, dll. Hal ini menjadikan
kesulitan dalam membaca Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran, karena harus mencari referensi
dari satker tersebut.

Atas permasalahan tersebut, rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pembinaan dan
Supervisi KPPN Yogyakarta adalah KPPN (pelaksana Seksi Vera) agar melengkapi/ menginput
data pada Aplikasi SILABUN dan jika terdapat kesulitan agar secara aktif berkoordinasi dengan
Direktorat SITP. Setelah dilakukan koordinasi dengan Direktorat SITP, permasalahan tersebut
sudah teratasi dan kode satker pada Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran KPPN Yogyakarta telah
dilengkapi dengan uraian satkernya.

Pada KPPN Wonosari, tidak terdapat permasalahan terkait penerbitan Daftar LPJ Bendahara.

Sedangkan pada KPPN Wates, hasil verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan bulan Juli s.d.
September 2017 ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1) Terdapat selisih minus pada LPJ Bendahara Penerimaan, yaitu:

• Satker Kejari Wates (005697) sebesar minus Rp210.988,-

• Satker Kantor Rupbasan Wates (652433) sebesar minus Rp.27.484,-

• Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta sebesar minus Rp.245.800,-

Selisih ini disebabkan oleh sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM. Bendahara
Penerimaan/petugas penginput data seharusnya membubuhkan pada aplikasi SiLABI terkait
pembukuan menurut UAKPA adalah sebesar jumlah yang disetorkan ke Kas Negara saja, tetapi
pada kasus ini Bendahara Penerima/Petugas penginput data menginput sejumlah uang yang
disetorkan ke Kas Negara ditambah sejumlah sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM.
2) Terkait dengan ketertiban penyetoran penerimaan negara ke kas negara pada Satker Balai

Besar Veteriner Wates (239544), pada Laporan Transaksi yang diterbitkan oleh PT. BRI
Cabang Wates nampak bahwa untuk transaksi penerimaan:
• Bulan Agustus 2017, dari penerimaan awal bulan tanggal 01 s.d 29 Agustus 2017, baru

97 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

disetor tanggal 31 Agustus 2017
• Bulan September 2017, dari penerimaan tanggal 06 s.d 27 September 2017 baru disetor

tanggal 28 September
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan
PMK Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP Oleh disebutkan bahwa
Bendahara Penerimaan berkewajiban untuk segera menyetorkan penerimaan negara ke Kas
Negara setiap akhir hari kerja saat penerimaan negara tersebut diterima,
Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam
hal:
1) Terkendala jam operasional Bank Persepsi/Kantor Pos Persepsi; dan/atau
2) PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan.
Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan secara berkala
dalam hal:
1) Layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota Bendahara Penerimaan tidak tersedia;
2) Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;
3) Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi dengan tempat/kedudukan Bendahara
Penerimaan melampaui waktu 2 jam; dan/atau
4) Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran lebih besar daripada penerimaan yang
diperoleh.
Penyetoran berkala dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.

e . Pe n e rb i ta n S u ra t Pe m b e ri ta h u a n Ata s Pe l a ks a n a a n Pe nye s u a i a n Sisa Pagu DIPA

Pada masa pembinaan semester II tahun 2017, KPPN Yogyakarta telah menerbitkan Surat
Pemberitahuan Atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Pada KPPN Wonosari dan KPPN Wates, belum terdapat penerbitan Surat Pemberitahuan
Atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA.

f. Penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik

Sampai dengan masa pembinaan semester II tahun 2017, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
dan KPPN Wates belum menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik.

g. Pe n e rb i ta n S KT B d a n S KP 4

Pada masa pembinaan semester II tahun 2017, KPPN Yogyakarta telah menerbitkan SKTB
sebanyak satu dokumen sebagai berikut:

Tabel 44. Daftar SKTB Semester II 2017 pada KPPN Yogyakarta

No Satker Nomor dan Akun NTPN/SP2D Jumlah
Tanggal SKTB 423991 170301504001661 Setoran
1. Pengadilan Agama Yogyakarta SKTB-003/WPB.15/ 3.349.890
(401199) KP.0140/2017 tanggal
25 September 2017 98

Sumber: Arsip KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.05/2017
Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara, KPPN tidak
lagi menerbitkan SKP4, kewenangan Pengembalian Penerimaan Negara ada pada Satuan Kerja
berkenaan dengan penerbitan SKKSPN (semula SKP4).

Sedangkan pada KPPN Wonosari dan KPPN Wates, pada masa pembinaan semester II tahun
2017 belum menerbitkan SKTB.

h . Penerbitan Surat Konfirmasi Pene rb i t a n S KT B d a n Ko re ks i Pe n e ri m a a n N e ga ra

Sampai dengan masa pembinaan semester II tahun 2017, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
dan KPPN Wates belum menerbitkan Surat Konfirmasi Penerbitan SKTB dan Koreksi Penerimaan
Negara.

i. Penerbitan Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-BJS

Penerbitan Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-BJS pada KPPN Yogyakarta sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Selama pembinaan semester II tahun 2017, KPPN Yogyakarta
telah menerbitkan beberapa Persetujuan MPHL-BJS sebagai berikut:

Tabel 45. Daftar Penerbitan MPHL-BJS pada KPPN Yogyakarta

No Satker Nomor dan Tanggal Nomor Register Nilai Rupiah
MPHL-BJS 292FCR96 35.835.000
1. Pengadilan Negeri Sleman 2KY19XQA 200.000.000
(098082) 2017030098082001 2JRLC9RA 4.550.000
23 Agustus 2017 25MD7HBA 10.200.000
2. Roops Polda DIY 2KKYC1XA 23.000.000
(643681) 2017030643681001 2KGF22JA 810.000
29 September 2017 2BMA1BEA
3. Satbrimob Polda DIY 2017030643791004 127.100.000
(643791) 29 September 2017 2T9TC6MA
2017030643791001 100.863.636
4. Satbrimob Polda DIY 29 September 2017 502.358.636
(643791) 2017030643791003
29 September 2017
5. Satbrimob Polda DIY 2017030643791002
(643791) 29 September 2017
2017030409181001
6. Satbrimob Polda DIY 12 Oktober 2017
(643791)
2017030344858001
7. Kanwil Kementerian Hukum 13 Oktober 2017
dan HAM Yogyakarta
(409181)

8. Lanud Adisutjipto
(344858)

Jumlah

Sumber: Arsip KPPN

KPPN Wonosari dan KPPN Wates, sampai dengan masa pembinaan semester II tahun 2017
belum menerbitkan Memo Persetujuan Pengesahan MPHL-BJS.

99 Laporan Hasil Pembi naan dan Super visi kppn semest er Ii 2017

II. PELAYANAN PERBENDAHARAAN

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a . Vi s i , M i s i , Pe ta S tra te gi , M o tto L aya n a n , d a n N i l a i - n i l a i Ke m e n ter ian Keuangan

Tim Pembinaan dan Supervisi telah memastikan bahwa KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari
dan KPPN Wates telah memiliki dan melaksanakan:

1) Visi, Misi, yang berorientasi pada tugas fungsi organisasi itu pun telah disosialisasikan
kepada stakeholder KPPN;

2) Visi, Misi, Peta Strategi, IKU, Motto Pelayanan, maupun Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik;

3) Internalisasi Visi, Misi, Peta Strategi, IKU, Motto Layanan, dan Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan kepada seluruh pegawai berikut terhadap pengguna layanan.

Tabel 46. Visi, Misi, Motto, Janji Layanan KPPN

KPPN Visi Misi Motto Janji Layanan

Yogyakarta Menjadi Pengelola - Mendukung kinerja pelaksanaan Kepuasan Mitra Memberi
Perbendaharaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan Komitmen Kami layanan
Negara di daerah yang akuntabel
profesional, modern, - Mewujudkan pengelolaan kas yang sepenuh
transparan dan efisien dan optimal hati, akurat,
akuntabel - Mewujudkan akuntansi dan pelaporan transparan,
keuangan negara yang akuntabel, akuntabel, tanpa
transparan, dan tepat waktu biaya

Wonosari Menjadi Pengelola - Mewujudkan pengelolaan kas dan SIAP PASTI
Wates Perbendaharaan investasi yang pruden, efisien dan optimal Yaitu akronim Yaitu
Negara di daerah yang - Mendukung Kinerja Pelaksanaan dari Sinergi, akronim dari:
profesional, modern, anggaran yang tepat waktu, efektif, dan Integritas, Profesional,
transparan dan akuntabel Amanah, Akurat, Senyum,
akuntabel - Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Profesional Tanpa Imbalan
Keuangan Negara yang Akuntabel, PASTI
Transparan, dan Tepat Waktu Yaitu
- Mengembangkan kapasitas pendukung akronim dari:
sistem perbendaharaan yang andal, Profesional,
profesional, dan modern. Akurat, Senyum,
Transparan, dan
Menjadi Pengelola - Menjamin Kelancaran Pencairan Dana SMART Ikhlas
Perbendaharaan APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, Yaitu akronim
Negara di daerah yang dan tepat jumlah dari Semangat,
profesional, modern, - Mengelola penerimaan negara secara Melayani,
transparan dan professional dan akuntabel Amanah,
akuntabel - Mewujudkan pelaporn Ramah, Tulus.
pertanggungjawaban APBN yang akurat
dan tepat waktu
- Mewujudkan profesionalisme dan
kemandirian satuan kerja dalam
pengelolaan APBN

Sumber: Arsip KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 100

Namun demikian, Visi dan Misi yang ditayangkan pada microwebs KPPN Wonosari dan Wates
masih belum sesuai dengan template yang diberikan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

b . Standar dan Maklumat Pelayanan
Hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPBN Provinsi D.I.Yogyakarta pada

KPPN lingkup kerjanya bahwa semuanya telah membuat Maklumat dan Janji Pelayanan. KPPN
Yogyakarta telah memperbarui Maklumat Pelayanan pada banner sehubungan dengan pergantian
jabatan Kepala KPPN serta menempatkan Maklumat dan Janji Pelayanan di halaman kantor,
sedang KPPN Wonosari dan KPPN Wates dimuat pada e- Banner pada ruangan front office.

c . Budaya Pelayanan Prim a
Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan

KPPN Wates terkait budaya pelayanan prima diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 47. Pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima

No Uraian Kegiatan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Telah dilaksanakan secara
1 Internalisasi Kode Telah dilaksanakan secara periodik Telah dilaksanakan secara periodik
Etik, Gugus Kendali periodik
Mutu, Service 28 Juli 2017
Excellence Halaman KPPN Wates
(bersamaan dengan kegiatan
2 Capacity Building Untuk semester II Tahun 2017 KPPN 21 Oktober 2017 simulasi penanganan kebakaran)
Yogyakarta tidak melaksanakan Air Terjun SRI GETHUK,
Capacity Building dikarenakan alokasi Bleberan, Playen, Wonosari Informasi disampaikan melalui:
dana untuk kegiatan Capacity Building 1. Website KPPN
dialihkan/ direvisi untuk keperluan 2. E-banner
yang mendesak. 3. Running text
4. Brosur dan Leaflet
3 Informasi Pelayanan Informasi disampaikan melalui: Informasi disampaikan melalui: 5. Papan Informasi
KPPN 1. Website KPPN 1. Website KPPN 6. Monitor televisi pada ruang
2. E-banner 2. E-banner
3. Running text 3. Running text FO
4. Brosur dan Leaflet 4. Brosur dan Leaflet
5. Papan Informasi 5. Papan Informasi
6. Buku Panduan 6. Monitor televisi pada ruang
7. Monitor televisi pada ruang FO FO

4 Reward and Pegawai terbaik KPPN Yogyakarta Pegawai terbaik KPPN Pegawai terbaik KPPN Wates
Punishment Semester II tahun 2017 yaitu: Yogyakarta yang dinilai pada Semester I tahun 2017 yaitu:
Pegawai terbaik di Front office Semester II Tahun 2017 yaitu: Pegawai terbaik
1. Fitriana Nugraheni pelaksana Seksi Pegawai terbaik di Front Office 1. Adi Sulistyo, Pelaksana Seksi
MSKI 1. Wahyu Purnomo petugas
2. Tuwanti petugas FO CSO VeraKI
3. RR.Elly Setiawati pelaksana seksi 2. Istin Sultona petugas FO 2. Ria Yoanita, Pelaksana
Vera PPNPN terbaik
Pegawai terbaik di Middle Office 1. Sujarwo petugas security Subbag Umum
1. Kurniawan andri Wibowo pelaksana 2. Khomsatun Kurniawati 3. Kristya Arindra, Pelaksana
Seksi MSKI sekretaris
2. Wantirah pelaksana Seksi Vera Seksi Bank
3. Dwi Lestari pelaksana Seksi PD PPNPN terbaik:
Much Yunus petugas security

Sumber: Arsip KPPN Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

101

d . Pe tu ga s Pe l aya n a n

Hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil, para pegawai KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari dan KPPN Wates cukup responsif serta berusaha memberikan pelayanan yang
paling purna kepada stakeholder. Penunjukan petugas Customer Service Officer (CSO), Satuan
Kerja Support Service Officer (SSO) dan Petugas Front Office (FO) telah ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala KPPN masing-masing. Jadual piket pegawai Front Office juga telah disusun
untuk dilaksanakan pada saat jam istirahat.

Para pegawai KPPN telah menerapkan jam layanan, termasuk kedisiplinan waktu datang/
pulang kantor. Dalam rangka mewujudkan salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu
nilai Pelayanan dengan memberikan service excellence kepada stakeholder, para pegawai KPPN
berusaha memiliki etika yang baik, sopan, ramah dalam memberikan pelayanan, terampil dalam
melaksanakan tugas pelayanan dan penggunaan alat bantu pada saat proses pelayanan, serta
selalu bersikap proaktif dan responsif.

e . S a ra n a d a n P ra s a ra n a Pe l aya n a n

KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah memiliki sarana dan prasarana
yang mendukung tugas. Pengelolaan arsip dan dokumen pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari, dan KPPN Wates telah dilakukan dengan menggunakan Electronic Filling System dan
dokumen arsip telah dipisahkan antara dokumen aktif dan dokumen inaktif, sehingga penataan
arsip dapat dikelola dengan baik. Petugas pengelola arsip telah ditunjuk dengan SK Kepala
KPPN berkenaan. Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh KPPN dalam penyediaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana, antara lain:

1) Berdasarkan monitoring TIK pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates, dapat
disimpulkan bahwa beberapa Personal Computer (PC) memiliki spesifikasi yang kurang
memadai (tidak sesuai dengan standar SE Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016),
sehingga kurang mendukung proses pelayanan dalam beberapa kondisi tertentu (volume
pekerjaan pada saat akhir tahun, akses jaringan yang kurang maksimal, dll)

2) Mesin antrean pada KPPN Wonosari tidak dapat dioperasikan sejak bulan Oktober 2017
sehingga dilakukan secara manual dengan kartu antrean. KPPN Wonosari telah bersurat
ke Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan dengan Nomor S-579/WPB.15/KP.03/2017,
namun belum ada tanggapan dari Kantor Pusat.

3) Printer Evolis Dualys pada KPPN Wonosari untuk pencetakan Kartu KIPS sudah lama
tidak dapat difungsikan, karena rusak. KPPN Wonosari telah bersurat ke Kantor Pusat
dan telah berkoordinasi secara lisan dengan Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan,
diperoleh penjelasan secara lisan sambil menunggu alokasi dana TA 2018 agar diupayakan
menggunakan printer yang tersedia untuk mencetak KIPS.

f. Keterbukaan Informasi Publik

KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah melakukan Keterbukaan Informasi
Publik dengan penyebarluasan informasi ter update melalui website, banner, brosur, leaflet, buku
panduan, dan running text yang dipasang di ruang front office, di depan ruang tamu/ruang tunggu
stakeholders serta penyampaian informasi langsung melalui CSO/SSO. Namun, untuk KPPN Wates

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 102

belum melakukan publikasi terkait hasil survey kepuasan pengguna layanan untuk semester II
Tahun 2017 melalui website KPPN Wates maupun melalui media informasi yang lain.

Keterbukaan informasi publik yang lain yang dipublikasikan oleh KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta adalah:

Gambar 47. Tampilan Website KPPN Yogyakarta

Gambar 48. Tampilan Website KPPN Wonosari

Gambar 49. Informasi publik KPPN Wonosari yang disampaikan melalui media lokal “Sorot Gunungkidul”

103 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Gambar 50. Website KPPN Wates

g. Ke p u a s a n L aya n a n

KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah melaksanakan Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan KPPN periode Semester II Tahun 2017 dengan hasil sebagai
berikut:

Tabel 48. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Nilai Responden Nilai Responden Nilai Responden
1 Kinerja Layanan Pencairan
Dana 4,51 150 4,78 30 4,87 28

2 Layanan Bimbingan dan 4,53 150 4,82 30 4,81 28
Konsultasi
4,73 28
3 Layanan Konfirmasi Surat 4,56 150 4,75 30
Setoran 4,78 28
4,74 28
4 Layanan Rekonsiliasi Laporan 4,60 150 4,82 30 4,79
Keuangan 4,56 150 4,84 30
4,55 4,80
5 Sarana dan Prasarana

Nilai Rata-rata Tingkat Kepuasan
Layanan

Sumber: Hasil Rekapitulasi Survey oleh KPPN

Sesuai perbandingan dari semester 2 Th 2016 s.d semester 2 Th 2017 Capaian Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat. Namun demikian terdapat beberapa kritik dan saran
dari satker pengguna layanan yang masih perlu dilakukan evaluasi dan tindaklanjut oleh KPPN
Yogya sebagai langkah peningkatan kualitas layanan selanjutnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 104

Tabel 49. Kritik dan Saran dari Hasil Survey IKM

No Tanggal Nama Tingkat
survey surveyor Kepuasan/ Kritik dan Saran
Kualitas layanan
……..(69)
………(82) Secara keseluruhan pelayanan sudah baik dan memuaskan,
………(99) Namun, di beberapa layanan perlu ditingkatkan diantaranya
1 04-10-2017 ………(100) Sangat Puas/Lebih mini TLC perlu dioptimalkan dengan penambahan jaringan
………(104) baik internet sehingga dapat dipergunakan satker dalam
2 04-10-2017
3 04-10-2017 ………..(107) penyelesaian permasalahan.
4 04-10-2017
Puas/ Lebih baik Koneksi Wifi lemah/kurang
5 04-10-2017
Cukup Puas Mohon kalau bisa bag CS ditambah petugas untuk mengurangi
lamanya antrean dalam konsultasi.

Sangat Puas/Lebih
Buruk

1. Air Minum kalau sore hari habis
2. Alat Charger kadang tidak nyala
Sangat Puas 3. Sebagian petugas CSO belum memiliki kemampuan yang

baik sehingga kadang jawaban masih menggantung.

Harap tersedia 1 loket untuk perbaikan SPM agar pengunjung
mendapat pelayanan SPM dengan baik, sehingga tidak semua
6 04-10-2017 Puas/ Sama loket SPM melayani perbaikan dan mengakibatkan antrean lain

mundur dalam mendapatkan pelayanan.

Sumber: Arsip KPPN

h . Pengelolaan Pengaduan

Sesuai hasil monitoring Tim Pembinaan dan Supervisi, pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta selama periode semester II Tahun 2017 tidak terdapat
surat pengaduan yang disampaikan oleh satker.

Tabel 50. Laporan Pengelola Pengaduan pada KPPN periode Semester II Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 Juli S-3244/WPB.15/ 01-08-2017 SP-00197/ 02-08-2017 S-699/WPB.15/ 01-08-2017
KP.03/2017 WPB.15/ KP.0240/2017
KP.03/2017

2 Agustus S-3894/WPB.15/ 04-09-2017 SP-218/WPB.15/ 03-09-2017 S-796/WPB.15/ 04-09-2017
KP.03/2017 KP.03/2017 KP.0240/2017

3 September S- 02-10- 2017 SP-00253/ 03-10-2017 S-892/WPB.15/ 02-10-2017
4407/ WPB.15/ WPB.15/ KP.0240/2017
KP.03/2017 KP.03/2017

4 Oktober S-4913/ WPB.15/ 01-11-2017 SP-00273/ 03-11-2017 S-999/WPB.15/ 01-11-2017
KP.03/2017 WPB.15/ KP.0240/2017
KP.03/2017

5 November S-5431/ WPB.15/ 04-12-2017 SP-00295/ 04-12-2017 S-1088/ 04-12-2017
KP.03/2017 WPB.15/ WPB.15/
KP.03/2017 KP.0240/2017

6 Desember S-005/WPB.15/ 02-01-2018 SP-00002/ 02-01-2018 S-009/WPB.15/ 02-01-2018
KP.03/2017 WPB.15/ KP.0240/2017
KP.03/2018

Sumber: Arsip KPPN

105 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

i. Pengendalian Gratifikasi

Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah mencermati KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta telah menerbitkan SK tentang Pembentukan Unit
PengendaliGratifikasisesuaiketentuanyangberlaku.Parapegawainyajugatelahmenandatangani
komitmen bersama dalam hal pengendalian Gratifikasi dan telah menyampaikan laporan
pengendalian gratifikasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta secara
rutin serta tepat waktu.

KPPN Yogyakarta telah melaksanakan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
antara lain melalui:

1) Launching Taman Zona Anti Gratifikasi dan Korupsi;
2) Pemasangan Banner Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi;
3) Acara kuis Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi untuk para satuan kerja;
4) Lomba yel-yel Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi antar Subbag/ Seksi internal KPPN Yogyakarta;
5) Lomba foto ekspresi Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi antar seksi/subbag di Taman Zona

Anti Gratifikasi dan Korupsi;
6) Dialog Interaktif serta Penayangan Film Anti Gratifikasi dan Korupsi.

KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah memiliki public campaign tentang pengendalian
gratifikasi berupa standing banner dan e-banner di ruangan Front office.

Tabel 51. Laporan Pengendalian Gratifikasi pada KPPN Semester II Tahun 2017

No Bulan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 Juli S-3445/WPB.15/ 09-08-2017 SP-00198/WPB.15/ 02-08-2017 S-669/WPB.15/ 01-08-2017
KP.01/2017 KP.03/2017 05-09-2017 KP.0240/2017
SP-227/WPB.15/ 03-10-2017
2 Agustus S-3939/WPB.15/ 05-09-2017 KP.03/2017 03-11-2017 S-769/WPB.15/ 04-09-2017
KP.03/2017 SP-00252/WPB.15/ 04-12-2017 KP.0240/2017
KP.03/2017 02-01-2018
3 September S-4478/ WPB.15/ 04-10- 2017 SP-00275/WPB.15/ S-894/WPB.15/ 02-10-2017
KP.03/2017 KP.03/2017 KP.0240/2017
SP-00296/WPB.15/
4 Oktober S-5021/ WPB.15/ 06-11-2017 KP.03/2017 S-1001/WPB.15/ 01-11-2017
KP.03/2017 SP-00001/WPB.15/ KP.0240/2017
KP.03/2018
5 November S-5499/ WPB.15/ 05-12-2017 S-1090/WPB.15/ 04-12-2017
KP.03/2017 KP.0240/2017

6 Desember S-030/ WPB.15/ 03-01-2018 S-011/WPB.15/ 02-01-2018
KP.01/2018 KP.0240/2018

Sumber: Arsip KPPN

j. Penandatanganan Pakta Integritas

Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil telah memastikan KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta bahwa Pakta Integritas dengan mitrakerja dan Pakta
Integritas pegawai dengan atasan langsung telah ditandatangani serta telah disosialisasikan
kepada stakeholder .

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 106

2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Pengukuran kepuasan pengguna layanan/survey kepuasan kepada satuan kerja dimaksudkan
untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan yang telah dilaksanakan oleh KPPN
dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Umum Negara di daerah yang berguna
untuk melakukan perbaikan/ peningkatan kinerja apabila ditemukan hasil yang tidak sesuai
dengan standar pelayanan dan sasaran kinerja dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Secara
ringkas berikut ini data pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan:

Tabel 52. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Semester II Tahun 2017

No Keterangan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates Ket
November 2017 September 2017 -
1 Waktu November 2017 -
Pelaksanaan S-1172/WPB.15/ S-800A/WPB.15/
KP.03/2017 tanggal 10 KP.02/2017 tanggal 5 Melampaui
2 Laporan ke S-1111/WPB.15/ November 2017 September 2017 target 4, 12
Kanwil DJPBN KP.01/2017 tanggal 4,80 4,79
November 2017

3 Nilai Rata- 4,55
rata Kepuasan
Layanan

Sumber: Arsip KPPN

Grafik 25. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Semester II Tahun 2017

Tabel 53. Perbandingan Survey Kepuasan Pelanggan Semester II dan semester I Tahun 2017

No Keterangan KPPN KPPN KPPN Ket
Yogyakarta Wonosari Wates Melampaui target 4, 12
1 Nilai Rata-rata Kepuasan 4,55 4,80 4,79 Melampaui target 4, 12
Layanan Smstr II Tahun 2017
4,22 4,73 4,75
2 Nilai Rata-rata Kepuasan (+0,33) (+0,7) (+0,4)
Layanan Smstr I Tahun 2017

Sumber: Arsip KPPN

107 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Grafik 26. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Semester II dan semester I Tahun 2017

Berdasarkan perbandingan hasil survey kepuasan pelanggan semester I dan II Tahun 2017
dapat disimpulkan bahwa Kepuasan Pelanggan untuk semester II Tahun 2017 lebih tinggi
dari hasil survey semester I Tahun 2017. Artinya kinerja layanan pada KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta kepada stakeholder/ satker mitra kerja KPPN
mengalami peningkatan, demikian ditunjukan dengan indeks yang dicapai sebagaimana tabel
di atas.

Gambar 51. Kunjungan Tim Penilai Di Front Office Kanwil DJPb Provinsi DIY

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 108

III. KINERJA DAN TATA KELOLA

1. Kinerja Organisasi

a . Pengelolaan Kinerja Organisasi

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor: 241/PB/2015 sebagaimana
ditegaskan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-1091/PB/2017 tanggal 27 Januari
2017 bahwa kontrak kinerja tahun 2017 bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan termasuk
Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditandatangani paling lambat tanggal 31 Januari 2017.
Kontrak Kinerja Tahun 2017 seluruh pegawai KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN
Wates telah ditandatangani tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan capaian IKU KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates Tahun 2017 telah
dikirimkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan data sebagai
berikut:

Tabel 54. Penyampaian Laporan Capaian IKU Tahun 2017

Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Penyampaian Laporan S-061/WPB.15/KP.0210/ 2018
IKU S-140/WPB.15/KP.01/2017 S-62/WPB.15/KP.03/2018 tanggal 9 Januari 2018
Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2018 tanggal 12 Januari 2018

Sumber: Arsip KPPN

Tabel 55. Nilai Sasaran Strategis KPPN Tahun 2017

Sasaran Strategis Nilai Sasaran Strategis (%)

1. Pengelolaan Perbendaharaan negara yang KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
profesional, transparan, dan akuntabel
114,25% 113,45% 113,38%
2. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi
3. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi 102,43% 114,81% 116,26%
4. Pemenuhan Layanan Unggulan yang prima 111,40% 111,41% 111,55%
5. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
101% 101% 101%
Negara yang andal dan Akurat 110,62% 110,88% 110,86%
6. Manajemen Satker yang berkesinambungan
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang 101,26% 100,62% 103,80%
111,83% 112,08% 112,08%
akuntabel, transparan, dan tepat waktu
8. SDM yang kompetitif 120% 114,89% 114,67%
9. Organisasi sehat yang kondusif 116,68% 114,73% 112,63%
10. Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal 101,11% 108,24%
11. Pengelolaan Anggaran yang Optimal 109% 102,18% 119,99%
Nilai Sasaran Strategis Rata-rata (b) 101,46%
108,83 111,31
109,08

Sumber: Arsip KPPN

109 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Tabel 56. Capaian IKU Tahun 2017

Nama IKU KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Realisasi Indeks Capaian
Target Realisasi Indeks Realisasi Indeks
Capaian Capaian

1 Persentase kinerja 75% 97,86% 120% 105,15 120% 104,85% 120%
pelaksanaan anggaran
K/L

2 Nilai LK Kuasa BUN 93 99 106,45% 97,25 104,57% 97,08 104,39%
KPPN yang berkualitas

3 Indeks kepuasan satker 4,12 4,22 101,46 4,73 114,81% 4,79 116,26%
terhadap layanan KPPN

4 Persentase rekonsiliasi 97% 99,71% 102,79% 99,74% 102,82% 100% 103,09%
tingkat UAKPA secara
tepat waktu dan andal

5 Indeks kepatuhan satker 4 5 120% 5 120% 5 120%
terhadap pengelolaan
rekening pemerintah

6 Persentase SPM Satker 99% 100% 101,01% 100% 101,01% 99,91% 100,92%
yang diproses menjadi 117,62% 99,93% 117,56%
SP2D 101,73% 99,92% 101,75%

7 Persentase akurasi 85% 99,58% 117,15% 99,98%
rencana penarikan dana
satker

8 Persentase akurasi 98,2% 99,93% 101,76% 99,90%
penyaluran dana SP2D

9 Indeks efektivitas edukasi 85 86,07 101,26% 85,53 100,62% 88,23 103,80%
dan komunikasi 100% 104,17% 100% 104,17%

10 Persentase penyampaian 96% 99,52% 103,67% 0%
LPJ Bendahara mitra 86,17
kerja KPPN secara andal
dan tepat waktu 105
93,96
11 Persentase exception 3% 0% 120% 120% 0% 120%
report laporan keuangan 75 93 120% 91% 114,89% 86 114,67%

12 Nilai rata-rata hard 95 109,98 115,77% 110,53% 100 105,26%
competency pegawai
KPPN

13 Nilai hasil evaluasi
penerapan pemantauan
pengendalian intern

14 Nilai kualitas 79 92,89 117,58% 118,94% 95,35 120%
pengelolaan kinerja 90% 98,10% 109%
berbasis Strategy 101,11% 97,42% 108,24%
Focused Organization

15 Persentase pemenuhan
BMN sesuai standar

16 Persentase kualitas 95% 96,39% 101,46% 97,07% 102,18% 113,99% 119,99%
pelaksanaan anggaran 109,96
KPPN 109,69 111,26

Rata-rata Indeks Capaian IKU

Sumber: Arsip KPPN 110

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

Tabel 57. NKP KPPN Tahun 2017

Perspektif Nilai Perspektif (%)

1. Stakeholder Perspektif KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
2. Customer Perspektif
3. Internal Process 28,56% 28,36% 28,34%
4. Learning and Growth Perspektif 16,04% 16,97% 17,09%
31,85% 31,84% 32,07%
33,54% 32,47% 34,16%

Sumber: Arsip KPPN

Tabel 58. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Tahun 2017

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
111,67%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 109,99% 109,64%

Sumber: Arsip KPPN

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama tersebut dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian IKU Tahun 2017 secara umum telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan itu, seluruh KPPN selalu berupaya mempertahankan capaian IKU tersebut
dan selalu meningkatkan kinerja selanjutnya.

Terkait dengan pengelolaan kinerja organisasi pada KPPN Wonosari, konten informasi yang
disampaikan dalam kolom penjelasan beberapa laporan capaian IKU masih belum lengkap/
optimal yaitu IKU Akurasi RPD dan Penyampaian LPJ Bendahara.

b . Struktur, Tugas Fungsi, Uraian Jab a t a n

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN terhadap struktur
organisasi pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tugas fungsi dan uraian jabatan
yang jelas telah dibuat dan dipahami oleh masing-masing pegawai. Terkait mutasi pejabat
eselon III dan IV yang terjadi pada masa pembinaan, KPPN lingkup Kanwil Yogyakarta akan
segera melakukan update data. Terhadap SK Kepala KPPN Wates tentang Uraian Jabatan dan
Tanggungjawab para pegawai perlu segera disesuaikan dengan aturan terbaru yaitu:

1) PMK 169/PMK.01/2012 dengan PMK 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan

2) KMK 597/KM.1/2013 dengan KMK 811/KM.1/2017

c . Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari pada KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi
D.I. Yogyakarta telah menerapkan dan melaksanakan SOP sebagaimana Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

111 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Peraturan terkait SOP tersebut telah diinternalisasikan kepada seluruh pegawai melalui
sarana brieffing pagi, di-upload di website KPPN, dan Gugus Kendali Mutu sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012
tentang Tata Kelola KPPN Percontohan,bahwa KPPN Percontohan harus melaksanakan program
pengembangan pegawai, salah satunya melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu paling sedikit satu
kali dalam satu minggu.

d . S i s te m M a n a j e m e n M u tu

KPPN Yogyakarta

1) Sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Kantor dan adanya mutasi pegawai, KPPN
Yogyakarta telah menetapkan Surat Keputusan yang terkait dengan SMM ISO sebagai berikut:
• KEP-053/WPB.15/KP.01/2017 tentang Perubahan Kedua Tim Penerapan ISO 9001 KPPN
Yogyakarta Tahun 2017;
• KEP-052/WPB.15/KP.01/2017 tentang Perubahan Kedua Tim AMI Penerapan ISO 9001
pada KPPN Yogyakarta Tahun 2017.

2) Audit Mutu Internal telah dilaksanakan sebanyak dua kali pada tahun 2017, yaitu:
• Audit I pada bulan Juni 2017
• Audit II pada bulan September 2017

3) Sedangkan Audit Mutu Eksternal juga telah dilakukan oleh BSI Group Indonesia pada tanggal
31 Oktober 2017 dengan hasil tidak ada temuan mayor maupun temuan minor. Namun,
auditor eksternal dari BSI melihat celah untuk melakukan perbaikan terkait hasil Indeks
Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN semester I Tahun 2017 (4,22) yang lebih rendah
hasilnya daripada Tahun 2016 (4,28) untuk dilakukan evaluasi dan peningkatan.

4) Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan oleh KPPN Yogyakarta pada tanggal:
• RTM I tanggal 11 Juli 2017
• RTM II tanggal 20 September 2017

KPPN Wonosari

KPPN Wonosari telah melaksanakan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor SE-06/PB/2016 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan.

KPPN Wates

Setelah dilakukan review terhadap dokumen ISO 9001:2008 diperoleh hasil sebagai berikut:
1) KPPN Wates telah membentuk dan menetapkan Tim Penerapan SMM dengan Surat Keputusan

Kepala Kantor tanggal 3 Januari 2017 nomor KEP-11/WPB.15/KP.02/2017 dan Tim Audit
Mutu Internal (AMI) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor tanggal 3 Januari 2017 nomor
KEP-013/WPB.15/KP.02/2017.
2) KPPN Wates telah menetapkan dan melaksanakan Pedoman Mutu serta melaksanakan
seluruh SOP Internal SMM wajib sejumlah delapan SOP internal SMM.
3) Sosialisasi hasil perancangan dan penyusunan dokumen SMM kepada seluruh pegawai sudah
dilakukan.
4) KPPN Wates sudah menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan SMM.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 112

2. Manajemen SDM

a . Perencanaan Kebutuhan Pegawai

KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah membuat rencana kebutuhan
pegawai sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.

Tabel 59 Data kebutuhan pegawai sesuai ABK

Uraian Yogyakarta KPPN Wates
61 Wonosari
Kebutuhan pegawai sesuai ABK 54
Jumlah Pegawai yang ada 20 22
14 20

Sumber: Arsip KPPN

Memperhatikan perbandingan jumlah pegawai dengan kebutuhan pegawai sesuai ABK dan
seiring dengan berjalannya proses bisnis pada KPPN agar dilakukan evaluasi atas kinerja para
pegawai. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui hasil survei kepuasan pengguna layanan.

b . Pola Mutasi Internal

KPPN Yogyakarta

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-30/PB/2012 tanggal 28
September 2012 tentang Tata Kelola KPPN Percontohan Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan bahwa dalam menjalankan pengelolaan mutu layanan, KPPN Percontohan harus
melakukan rotasi pegawai paling sedikit satu (1) kali dalam setahun, dengan memperhatikan
kebutuhan dan mekanisme pengelolaan kinerja.

Sementara itu pada Semester II Tahun 2017 ini, Kepala KPPN Yogyakarta belum melakukan
mutasi internal terhadap para pegawainya. Keputusan Kepala KPPN Yogyakarta terkait
kepegawaian hanya sebatas untuk penempatan pegawai baru, yaitu Surat Keputusan Nomor
KEP-066/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penempatan Pegawai pada
KPPN Yogyakarta. A.n. Rohmatul Lailiyah 197509031995112001 dari Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Utara menjadi pelaksana pada Sub Bagian Umum KPPN Yogyakarta.

KPPN Wonosari

Kepala KPPN Wonosari telah melaksanakan mutasi internal dengan menerbitkan Surat
Keputusan Nomor KEP-0006/WPB.15/KP.03/UP.9/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang
Mutasi dan Penetapan Pegawai pada KPPN Wonosari.

KPPN Wates

KPPN Wates melaksanakan mutasi internal pada semester I Tahun 2017 tanggal 8 Januari
2017 dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala KPPN Wates an. Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor: KEP-21/WPB.15/KP.02/2017 terhadap tiga pegawai dan mutasi
internal semester II Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 Nomor : KEP-56/WPB.15/KP.02/2017.

113 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Daftar Pegawai KPPN Wates yang dimutasi pada Tahun 2017

Tanggal Pegawai Yang Dimutasi Keterangan
8 Januari 2017
1 Agustus 2017 · Samija · Mutasi dari seksi PDMS ke Subbag Umum
· Edi Pursita · Mutasi dari Subbag Umum ke Seksi PDMS
· Ria Yoanita · Mutasi dari KPPN Yogyakarta ke seksi PDMS
· Ria Yoanita · Mutasi dari Seksi PDMS ke Subbag Umum

Sumber: Arsip KPPN

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada periode Semester II
Tahun 2017 dapat disimpulkan terkait pelaksanaan Capacity Building dan Transfer Knowledge
sebagai berikut:

Tabel 60. Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

No Uraian Kegiatan KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
1 Transfer
Telah dilaksanakan secara Telah dilaksanakan secara Telah dilaksanakan secara
Knowledge periodik setiap ada pegawai periodik setiap ada pegawai periodik setiap ada pegawai
yang selesai melaksanakan yang selesai melaksanakan yang selesai melaksanakan
2 Capacity Building diklat melalui Gugus Kendali diklat melalui Gugus Kendali diklat
Mutu. Mutu

Capacyty Building untuk 21 Oktober 2017 28 Juli 2017
periode semester II Tahun di Air Terjun Sri Gethuk, di halaman KPPN Wates
2017 tidak dilaksanakan Bleberan, Playen,
oleh KPPN Yogyakarta Gunungkidul
dikarenakan alokasi dana
untuk kegiatan Capacity
Building dialihkan untuk
beberapa keperluan yang
mendesak.

Sumber: Arsip KPPN

Setiap pegawai pada KPPN juga memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti diklat.

d . Pe n e ta p a n Ki n e rj a In d ivi d u

Seluruh pegawai KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates telah memiliki penilaian
dan pengukuran kinerja individu melalui penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
kontrak kinerja yang telah ditandatangani oleh masing-masing pegawai.

Capaian IKU dan hasil penilaian kinerja individu masing-masing pegawai dijadikan dasar
dalam pemberian reward dan penentuan Best Employee of The Year.

KPPN Yogyakarta

KPPN Yogyakarta telah melaksanakan pemberian reward kepada pegawai yang mendapat
Penetapan sebagai Pegawai Teladan KPPN Yogyakarta Periode Triwulan III Tahun 2017 melalui
SK Kepala Kantor Nomor KEP-58/WPB.15/KP.01/2017.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 114

Pegawai Teladan Periode Triwulan III 2017 Kategori Front Office adalah:
a. Fitriana Nugraheni
b. Tuwanti
c. RR.Elly Setiawati
Pegawai Teladan Periode Triwulan III 2017 Kategori Back/Middle Office adalah:
a. Kurniawan Andri Wibowo
b. Wantirah
c. Dwi Lestari

KPPN Wonosari

Kepala KPPN Wonosari telah menerbitkan surat keputusan terkait dengan penilaian the best
employee, yaitu KEP-24/WPB.15/KP.03/2017 Tgl 22 Juni 2017 tentang Penetapan Pegawai
Pemerintah dan PPNPN Terbaik Semester I Tahun 2017. Pemberian penghargaan diukur atas
kriteria; keramahan, kerapian, keterampilan layanan, dan disiplin namun belum memasukkan
unsur NKP/NKP K3.

Petugas FO terbaik Periode Triwulan III 2017 Kategori Front Office adalah:
a. Wahyu Purnomo
b. Istin Sultona
Pegawai terbaik Periode Triwulan III 2017 adalah:
a. Triani Widayati
b. Wahyu Purnomo
PPNPN terbaik Periode Triwulan III 2017 adalah:
a. Sujarwo
b. Khomsatun Kurniawati

KPPN Wates

Pemberian reward pada semester II tahun 2017 telah dilaksanakan terhadap pegawai
berprestasi melalui best employee sesuai dengan SK Kepala KPPN Wates tanggal 25 Oktober
2017 Nomor KEP-64/WPB.15/KP.02/2017 tentang penetapan the best employee (pegawai dan
PPNPN terbaik) semester II tahun 2017 pada KPPN yaitu :
Pegawai Terbaik Periode Triwulan III 2017 adalah:
a. Adi Sulistyo
b. Ria Yoanita
c. Kristya Arindra Hercipta
PPNPN Terbaik Periode Triwulan III 2017 adalah:
Much.Yunus

e . User SPAN

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013, Kepala KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta melakukan Penunjukkan Petugas Pemegang
User Lisensi Aplikasi SPAN sebagai berikut:

115 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Tabel 61. Petugas Pemegang User SPAN pada KPPN Yogyakarta

No Nama Jabatan/ Posisi

1. Istu Wahudi | Kepala Kantor
197302141999031001
Kepala Seksi Pencairan Dana
2. Nurhadi
NIP. 196408241985031002 Kepala Seksi Bank

3. Puji Hartanto Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
NIP. 197107151992011002
Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas
4. Harsono | Konversi
196002011985031001 Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas
Konversi
5. Estining Wijayanti | Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas
198311222006022001 Konversi
Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK Cadangan Petugas
6. Sri Hardini Konversi
NIP. 197510311996032001 Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas
Pengatur Dokumen
7. Basuki Rahmat Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas
NIP.196511181985031001 Pengatur Dokumen
Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas
8. Nadhiroh Yumna Pengatur Dokumen
NIP. 19766141996022001 Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK cadangan Petugas
Pengatur Dokumen
9. Hermanto Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
NIP. 197208181994021002
Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
10. Sulistyo Joni Ilham
NIP. 196206211985031015 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan

11. M. Nur Fahrudin Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
NIP. 196506041985091001
Petugas Pengatur Dokumen (PPD) Cadangan Petugas Reviu Tagihan
12. Budi Astuti |
197607151999032001 Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan

13. Wiji Asih Setiawati Petugas Konversi Pencairan Dana, Cadangan Petugas Validasi Tagihan
NIP. 197706241999032001
Operator Seksi Bank
14. B. Dewi Ratnasari
NIP. 197202271992012001 Cadangan Operator Seksi Bank

15. Ngatini Operator Seksi Verifikasi dan Akuntansi
NIP. 197710161999032001
Cadangan Operator Seksi Verifikasi dan Akuntansi
16. Supriyanti
NIP. 197010231992032001

17. Sri Mulyani
NIP. 196307181985032002

18. Dwi Lestari
NIP. 196312311985032008

19. Wiharso Surman
NIP. 196309081983111001

20. Teguh Raharjo
NIP. 198302062003121001

21. Heni Purwandari
NIP. 197401271994022001

22. Sri Pamungkas
NIP. 198404052003122001

23. Sudarmi
NIP. 197601191996022001

Sumber: Arsip KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 116

Tabel 62. Petugas Pemegang User Aplikasi SPAN pada KPPN Wonosari

No Nama Jabatan/ Posisi
1. M.A. Djoenaedi | 196012191982101001
2. Muhammad Afifudin Ikhsan | 197901052002121002 Kepala Kantor
Plt. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen
3. Slamet Suharno | 196008151984021002 Satker
4. Muhammad Afifudin Ikhsan | 197901052002121002 Plt. Kepala Seksi Bank
5. Triani Widayati | 197301181994022001 Kepala Seksi Vera-KI
6. Niken Satya Rini | 197308161993012001 Pelaksana Seksi Vera-KI
Petugas Validasi Tagihan/ MO Reviewer NRS /NRK
7. Istin Sultona | 197101291996032002 Cadangan Petugas Konversi
Petugas Reviu Tagihan/FO Validator/NRK cadangan
8. Sumarsudi | 197001101993031001 Petugas Pengatur Dokumen
Pelaksana Seksi Bank

Sumber: Arsip KPPN
Tabel 63. Petugas Pemegang User Aplikasi SPAN pada KPPN Wates

No Nama/ NIP Jabatan/ Posisi
1 M. Munawar | 197003311997031001
2 Sri Pujiati | 196102241982092001 Kepala Kantor
3 Tri Atmojo Praptanto | 196311051985031003 Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen satker
4 Karli Mu’amal | 196011141985031001 Kepala Seksi Bank
5 Nur Inna Farida | 197504241996022002 Plt. Kepala Seksi Vera dan KI
Petugas Validasi Tagihan/FO Validator NRS/NRK
6 Wahyu Rena Utami | 197105051990122001 Cadangan Petugas Konversi
Petugas Reviu Tagihan/MO Reviewer NRS/NRK
7 Kristya Arindra H | 198401262006021003 cadangan Petugas Pengatur Dokumen
8 Adi Sulistyo | 197605201996021001 Operator Seksi Bank
Operator Seksi Vera KI

Sumber: Arsip KPPN

f. Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, seluruh pegawai pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah memiliki Kartu Pegawai, Karis/Karsu, Kartu
BPJS dan Kartu Taspen.

Seluruh pegawai yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan
Pegawai Negeri (LHKPN) dan LP2P telah melaksanakan sesuai ketentuan.

Usulan Pensiun, usulan KGB maupun usulan kenaikan pangkat telah disusun sesuai peraturan
yang berlaku.

g . Penatausahaan Laporan Kepegawa i a n

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, Data Pegawai pada aplikasi
kepegawaian pada seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
telah ter-update, penyusunan laporan kepegawaian serta penatausahaan dan pengarsipan telah
dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan tepat waktu.

117 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

3. Manajemen Keuangan

a . Pe ny u s u n a n Re n c a n a An gga ra n

Secara umum penyusunan RKA-KL pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta telah sesuai dengan rencana kerja KPPN. Daftar Perhitungan Anggaran
telah direkam dalam Aplikasi SAKURA. Penyusunan POK dan rencana kegiatan telah dilalkukan
setiap awal tahun anggaran sesuai dengan DIPA yang diterima.

b . Pe n ge l o l a a n G a j i / Tu n j a n ga n Pe gawa i

Berdasarkan review terhadap dokumen pengelolaan gaji/ tunjangan pegawai pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Penerbitan daftar gaji telah sesuai dengan daftar perubahan pegawai termasukkebenaran

perhitungan tagihan negara.
2) Daftar perhitungan uang makan telah sesuai dengan rekap daftar hadir pegawai.

Selain itu pengajuan SPM LS Uang Makan selalu dilaksanakan pada minggu pertama setiap
bulan sehingga menunjukkan pelayanan bagi internal pegawai

KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berjalan dengan baik

Tabel 64. Daftar Pengajuan SPM Uang Makan KPPN Yogyakarta

No Uang Makan Bulan Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SPM Jumlah
Penerima
1 Juli 00175A 02-08-2017
2 Agustus 00183A 06-09-2017 37.931.850 55
3 September 00192A 04-10-2017
4 Oktober 00204A 06-11-2017 38.943.400 54
5 November 00214A 06-12-2017
32.726.800 54

36.796.250 53

37.608.150 53

Sumber: Arsip KPPN
Tabel 65. Daftar Pengajuan SPM Uang Makan KPPN Wonosari

No Uang Makan Bulan Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SPM Jumlah
Penerima
1 Juli 00172T 02-08-2017 10.742.400
2 Agustus 00180T 07-09-2017 10.524.600 16
3 September 00190T 04-10-2017 8.140.550 15
4 Oktober 00200T 07-11-2017 9.858.850 16
5 November 00209T 07-12-2017 15
9.441.850 14

Sumber: Arsip KPPN
Tabel 66. Daftar Pengajuan SPM Uang Makan KPPN Wates

No Uang Makan Bulan Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SPM Jumlah
Penerima
1 Juli
2 Agustus 00183T 04-08-2017 13.696.950 20
3 September
4 Oktober 00193T 05-09-2017 13.802.400 20
5 November
00205T 03-10-2017 11.062.800 19

00214T 06-11-2017 12.848.400 19

00223T 04-12-2017 13.164.000 19

Sumber: Arsip KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 118

3) Daftar perhitungan lembur sesuai dengan SPTPL dan daftar hadir kerja lembur dan pengajuan
SPM LS Lembur juga telah dilaksanakan setiap awal bulan.

Tabel 67. Daftar Pengajuan SPM Lembur KPPN Yogyakarta

No Lembur Bulan Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SPM Jumlah
Penerima
1 Juli 00176A 02-08-2017 15.690.650
2 Agustus 00185A 06-092017 16.067.250 35
3 September 00193A 04-10-2017 11.473.100 52
4 Oktober 00205A 06-11-2017 20.076.850 30
5 November 00215A 06-12-2017 35.942.300 36
53

Sumber: Arsip KPPN

Tabel 68. Daftar Pengajuan SPM Lembur KPPN Wonosari

No Lembur Bulan Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SPM Jumlah
Penerima

1 Juli 00173T 02-08-2017 3.723.600 8

2 Agustus 00181T 07-09-2017 2.808.350 11

3 September 00191T 04-10-2017 1.301.600 5

4 Oktober 00201T 07-11-2017 2.803.350 7

5 November 00210T 07-12-2017 2.546.900 8

Sumber: Arsip KPPN
Tabel 69. Daftar Pengajuan SPM Uang Lembur KPPN Wates

No Lembur Bulan Nomor SPM Tanggal SPM Nilai SPM Jumlah
Penerima
1 Juli 00184T 04-08-2017 5.440.450
2 Agustus 00194T 05-09-2017 3.727.800 14
3 September 00206T 03-10-2017 3.801.900 10
4 Oktober 00215T 06-11-2017 9.108.150 8
5 November 00224T 04-12-2017 5.514.000 14
11

Sumber: Arsip KPPN

4) Daftar Tunjangan Kinerja sesuai dengan daftar hadir pegawai, jumlah dropping sesuai dengan
permintaan dana, Potongan PPh Pasal 21 telah disetor, serta LPP Tunkin disampaikan ke
Kantor Pusat secara tepat waktu yaitu setiap tanggal 5 bulan berkenaan.

Tabel 70. Daftar Permintaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja pada KPPN Yogyakarta

No Bulan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Permintaan Dropping
1 Juli
Nomor Surat Tanggal Nomor Surat Tanggal

S-2847/WPB.15/KP.01/2017 01-07-2017 S-2476/WPB.15/KP.01/2017 15-06-2017

2 Agustus S-3245/WPB.15/KP.01/2017 01-08-2017 S-3030/WPB.15/KP.01/2017 18-07-2017

3 September S-3833/WPB.15/KP.01/2017 04-09-2017 S-3621/WPB.15/KP.01/2017 16-08-2017

4 Oktober S-4414/WPB.15/KP.01/2017 02-10-2017 S-4227/WPB.15/KP.01/2017 19-09-2017

5 Nopember S-4915/WPB.15/KP.01/2017 01-11-2017 S-4699/WPB.15/KP.01/2017 16-10-2017

Sumber: Arsip KPPN

119 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Tabel 71. Daftar Permintaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja pada KPPN Wonosari

No Bulan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Permintaan Dropping
1 Juli
Nomor Surat Tanggal Nomor Surat Tanggal

S-760 /WPB.15/KP.03/2017 01-08-2017 S- 571 /WPB.15/KP.03/2017 15-06-2017

2 Agustus S-757/WPB.15/KP.03/2017 01-08-2017 S- 716 /WPB.15/KP.03/2017 17-07-2017

3 September S-888/WPB.15/KP.03/2017 04-09-2017 S- 840/WPB.15/KP.03/2017 15-08-2017

4 Oktober S-996/WPB.15/KP.03/2017 02-10-2017 S-953/WPB.15/KP.03/2017 18-09-2017

5 Nopember S-1135/WPB.15/KP.03/2017 03-11-2017 S-1074/WPB.15/KP.03/2017 16-10-2017

Sumber: Arsip KPPN
Tabel 72. Daftar Permintaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja pada KPPN Wates

No Bulan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Permintaan Dropping
1 Juli
Nomor Surat Tanggal Nomor Surat Tanggal

S- 585/WPB.15/KP.0210/2017 05-07-2017 SP-401/WPB.15/KP.0210/2017 15-06-2017

2 Agustus S- 675/WPB.15/KP.0210/2017 01-08-2017 SP-463/WPB.15/KP.0210/2017 17-07-2017

3 September S- 787/WPB.15/KP.0210/2017 04-09-2017 SP-564/WPB.15/KP.0210/2017 15-08-2017

4 Oktober S- 889/WPB.15/KP.0210/2017 02-10-2017 SP-633/WPB.15/KP.0210/2017 18-09-2017
5 Nopember S-1012/WPB.15/KP.0210/2017 03-11-2017 SP-713/WPB.15/KP.0210/2017 17-10-2017

Sumber: Arsip KPPN

c . Pe nye l e s a i a n Ta gi h a n

Berdasarkan review terhadap dokumen penyelesaian tagihan pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari dan KPPN Wates diketahui bahwa secara umum telah dilakukan sesuai ketentuan
yang berlaku.

d . Pe m b u ku a n B e n d a h a ra

Berdasarkan review dokumen pembukuan bendahara , LPJ Bendahara dan Laporan Pajak
pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates dapat diambil kesimpulan bahwa
pelaksanaan pembukuan bendahara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
telah menggunakan aplikasi SiLABI.

e . Pe n a ta u s a h a a n L a po ra n Ke u a n ga n

Berdasarkan review dokumen Laporan Keuangan tingkat UAKPA pada KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari dan KPPN Wates diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA telah dilakukan dengan bukti BAR Internal.
2) Nilai persediaan laporan keuangan semesteran dan tahunan pada aplikasi persediaan,

SIMAK-BMN, dan aplikasi SAIBA telah sama.
3) Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN telah dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang

berlaku.
4) Laporan capaian output belanja telah disampaikan secara bulanan melalui aplikasi
5) Monev Kinerja Penganggaran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 120

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga

a . Tata Usaha

Berdasarkan review terhadap surat masuk/keluar dan aplikasi persediaan serta pengelolaan
arsip pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Penatausahaan surat masuk/ keluar telah dilaksanakan menggunakan aplikasi persuratan.
2) Barang persediaan tercatat pada aplikasi persediaan serta barang persediaan sesuai dengan

hasil catatan pada aplikasi persediaan, hal ini dilaksanakan dengan opname fisik yang
dilakukan rutin setiap bulan.
3) Pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian
Keuangan yaitu dengan menggunakan e-filling system

b . Pengadaan Barang/ Jasa

Berdasarkan hasil Pembinaan dan Supervisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan
KPPN Wates semua barang hasil pengadaan telah tercatat dalam aplikasi persediaan/aplikasi
SIMAK BMN, serta dokumen pengadaan dan penerimaan jasa telah ditatausahakan sesuai
ketentuan.

c . Pengelolaan Aset

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi, KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari dan KPPN Wates telah melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN sesuai
Pedoman Pengamanan BMN.

d . Sarana Prasarana dan Tata Ruang

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari dan KPPN Wates secara umum penataan ruang dan semua fasilitas miliknya telah
sesuai dengan Pedoman Standar Tata Ruang yang telah ditetapkan. Dalam upaya pencanangan
Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta peningkatan
pelayanan terhadap pelanggan, KPPN Yogyakarta selalu berkoordinasi dengan pihak Gedung
Keuangan Negara Yogyakarta sehingga dapat terpenuhinya standar pelayanan sesuai ketentuan/
pedoman yang berlaku pada proses penataan ruangan guna memberikan kenyamanan kepada
pelanggan. Namun, terdapatnya kondisi genset yang berkapasitas kecil dan tidak sesuai dengan
kebutuhan kantor pada KPPN Wates, sedangkan supply listrik dari PLN pada jam-jam kerja
kadang mengalami gangguan.

Gambar 52. Kunjungan Dirjen
Perbendaharaan di KPPN
Yogyakarta

121 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

5. Pengendalian Internal

a . S i s te m Pe n ge n d a l i a n In te rn a l

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Pembinaan dan Supervisi pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari dan KPPN Wates terkait Sistem Pengendalian Internal dapat diambil kesimpulan
bahwa KPPN telah membangun lingkungan pengendalian yang mampu menimbulkan perilaku
positif dan kondusif untuk penerapan pengendalian internal serta manajemen yang sehat
melalui kegiatan GKM

Pemantauan pengendalian internal telah dilaksanakan secara periodik untuk kegiatan:
1) Penerbitan SP2D LS Non Gaji;
2) Persetujuan permintaan TUP;
3) Laporan Konsolidasi Saldo Kas (Buku Putih);
4) Penyusunan laporan BMN lingkup KPPN;
5) Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah;
6) Pemrosesan tagihan dalam rangka pembayaran kegiatan penyediaan/jasa melalui pengadaan

langsung dengan mekanisme LS;
7) Laporan pemantauan pengendalian internal telah disampaikan sesuai Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian
Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian
Keuangan.

b . L HP Ap a ra t Pe n gawa s

Pada periode Semester II Tahun 2017 baik KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, maupun KPPN
Wates tidak dilakukan audit oleh pengawas fungsional APIP/ BPK.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 122

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

a . Komunikasi dan Koordinasi Intern a l

Dalam rangka melaksanakan tugas komunikasi dan koordinasi internal, Kepala KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates telah melaksanakannya sesuai Buku Pedoman
Kerja KPPN dan SOP KEP-287/PB/2015, antara lain dalam bentuk sharing session, FGD dan
Gugus Kendali Mutu.

b . Komunikasi dan Koordinasi Ekste rn a l

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada KPPN periode Semester II Tahun 2017,
terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari,
maupun KPPN Wates terkait koordinasi eksternal, antara lain:

KPPN Yogyakarta

Beberapa kegiatan yang melibatkan KPPN Yogyakarta dalam melaksanakan komunikasi
eksternal sebagai berikut:
1) Penelitian atas Pelaksanaan Dana Desa pada Desa Jogotirto, Berbah, Sleman dan Desa

Wirokerten, Bantul;
2) Mengunjungi SMA Negeri 1 Kalasan dalam rangka Hari Bhakti Perbendaharaan Tahun

2017 dengan misi mengenalkan Tugas dan Fungsi KPPN;
3) Menindaklanjuti surat S-17/PB/2017 dalam rangka percepatan penyampaian data NPWP

Bendahara SKPD;
4) Menghadiri Pengarahan Wakil Gubernur DIY dan Penjelasan terkait Pelaporan Pelaksanaan

Program/Kegiatan Tahun 2017 pada tanggal 29 Maret 2017;
5) Menghadiri undangan Asosiasi Perhotelan untuk memberikan penjelasan mengenai

mekanisme pembayaran tagihan secara LS dalam pencairan dana APBN;
6) Liputan TVRI pada saat acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada KPPN

Yogyakarta tanggal 27 Februari 2017;
7) Koordinasi penyaluran DAK Fisik 2017 dengan aparat Pemerintah Daerah se-Provinsi DIY;
8) Koordinasi pelaporan dana desa melalui Aplikasi OM SPAN di Dinas PMD Kabupaten

Sleman;
9) Rapat koordinasi pelaporan dana desa secara online dengan Pemerintah Kabupaten Bantul;
10) Liputan Koran Kedaulatan Rakyat pada saat acara Pencanangan Pembangunan Zona

Integritas pada KPPN Yogyakarta terbitan tanggal 1 Maret 2017;
11) Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2017

sesuai dengan amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/
PB/2017. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 5 Oktober 2017 di Ruang Kraton
Gedung Keuangan Negara Blok C Lantai I dengan peserta sebanyak 308 Satuan Kerja.

123 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

KPPN Wonosari
Beberapa kegiatan yang melibatkan KPPN Wonosari dalam melaksanakan komunikasi

eksternal sebagai berikut:
1) Membangun forum koordinasi secara rutin dengan satker melalui group media sosial

Whatsapp dengan nama group “Forum KPPN Wonosari” yang beranggotakan sekitar 127
orang;
2) Melaksanakan kegiatan bersama Pemda setempat baik formal maupun informal;
3) Melaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat setempat dalam rangka mendukung
pelaksanaan “Go Green”;
4) Selalu menjalin komunikasi yang berkelanjutan dengan jajaran Muspida setempat dengan
secara aktif mengikuti kegiatan ataupun menghadiri undangan;
5) Koordinasi penyaluran DAK Fisik 2017 dengan aparat Pemerintah Daerah se-Kabupaten
Gunungkidul;
6) Forum koordinasi secara rutin dengan satker dilakukan setiap ada peraturan baru dengan
mengundang satker atau dilakukan pendampingan, diantaranya:

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA, e-Rekon, Eksternalisasi Nilai-
Nilai Kementerian Keuangan, Visi, Misi Peta Strategi dan arah Perubahan Organisasi pada hari
Selasa tanggal 4 Juli 2017 pukul 08.30 – 12.15 WIB di Aula KPPN Wonosari dengan peserta
Operator Aplikasi SAIBA Lingkup KPPN Wonosari sebanyak 48 Satker

Gambar 53. Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA Tahun 2017

Gambar 54 Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2017

• Kegiatan Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan amanat
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017. Kegiatan ini
diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pukul 09.00 - 13.00 WIB di Aula

KPPN Wonosari dengan peserta sebanyak 47 Satuan Kerja;

• Layanan Billing Corner telah disediakan di ruang Layanan Front Office.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 124

KPPN Wates

Beberapa kegiatan yang melibatkan KPPN Wates dalam melaksanakan komunikasi eksternal
sebagai berikut:

1) Forum koordinasi secara rutin dengan satker dilakukan setiap ada peraturan baru dengan
mengundang satker atau dilakukan pendampingan;

2) Nomor kontak Bupati, Kepala DPPKAD, pimpinan bank/pos mitra kerja, KPA yang menjadi
mitra kerja dan daftar alamat satker, beserta nomor telepon dan alamat email telah
didokumentasikan dengan baik oleh sekretaris kepala kantor;

3) Melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka menjalin keakraban melalui event formal
maupun informal melalui kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan pada bulan Januari 2017
dengan mengadakan kerja bakti di sekeliling kantor dengan mengakrabkan dengan
masyarakat setempat;

4) Kepala Kantor aktif menghadiri undangan-undangan dari Pemda, atau satker dalam rangka
hari nasional atau HUT satker/Pemda;

5) Profil KPPN telah disusun dalam leaflet yang dapat dibawa dan dibagikan saat bertemu
dengan para pimpinan daerah atau satker;

6) Semua sarana publikasi berjalan dengan baik, seperti: website, sms center, majalah dinding,
buletin, spanduk, banner atau baliho;

7) Layanan Billing Corner telah disediakan di ruang Layanan Front Office;
8) Sosialisasi PMK Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 126/

PMK.05/ 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola APBN tanggal 19 Oktober 2017 di Aula KPPN Wates;

Gambar 55. Sosialisasi PMK Nomor 128/PMK.05/2017 pada KPPN Wates

9) Menyelenggarakan acara talk show atau dialog melalui radio atau TV setempat tentang
berbagai topik seputar pelaksanaan tugas KPPN, MPN G2 dan topik keuangan negara lainnya
telah dilakukan dengan bekerja sama harian Kedaulatan Rakyat dalam acara kegiatan
pencanangan/Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada KPPN
Wates pada tanggal 27 Februari 2017;

125 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017