LHPS Semester 2 TA 2017

10) Menyelenggarakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/
WBM pada KPPN Wates tanggal 27 Februari 2017 yang dihadiri oleh seluruh KPA yang
mewakili satker mitra kerja KPPN Wates, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi D.I.
Yogyakarta, Perwakilan Tim Saber Pungli, Polres Kulonprogo, Kejaksaan Negeri Kulonprogo,
Pengadilan, Gapensi, Kadin, rekanan penyedia barang dan jasa mitra KPPN Wates, insan
pers dari Harian Kedaulatan Rakyat.

11) Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2017
sesuai dengan amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/
PB/2017. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 13 September 2017 di Aula KPPN
Wates dengan peserta sebanyak 34 Satuan Kerja.

c . Ke p u a s a n Pe gawa i

Penilaian kepuasan pegawai dilakukan melalui survey kepuasan pegawai terhadap tata kelola
KPPN. Survey ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai
terhadap dukungan teknis operasional KPPN.

Survey dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dengan responden pejabat/pegawai yang
melaksanakan tugas fungsi berkaitan dengan pelayanan perbendaharaan, yaitu pejabat/
pegawai pada Seksi Pencairan Dana/PDMS, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi/VeraKI,
serta pegawai front office Subbagian Umum. Teknik survey yang dapat dilakukan antara lain
melalui penyebaran kuesioner maupun wawancara.

Kriteria Survey Kepuasan Pegawai meliputi:

1. Sarana dan prasarana
2. SDM dan pengembangan kompetensi
3. Penghargaan terhadap kinerja pegawai

Tabel 73. Kriteria Penilaian Kepuasan Pegawai:

Nilai IKP Persentase Nilai IKP Kriteria IKP
0,81-1,00 81%-100% Sangat Puas
0,66-0,80 66%-80%
0,51-0,65 51%-65% Puas
0,35-0,50 35%-50% Cukup Puas
0,00-0,34 0% - 34% Kurang Puas
Tidak Puas

Sumber: Peraturan Kepdirjen 261/PB/2016

Hasil survey kepuasan pegawai terhadap tata kelola pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari,
dan KPPN Wates adalah sebagai berikut:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 126

Tabel 74. Hasil Survey Kepuasan Pegawai

No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1. Jumlah Responden 39 8 11
2. Rata-rata tingkat kepentingan (skala 5) 4,86 4,99 4,71
3. Rata-rata tingkat kepuasan (skala 5) 4,42 4,68 4,50
4. Indeks Kepuasan Pegawai 88,41% 93,66% 89,91%

Sumber: Arsip KPPN

Tabel 75. Perbandingan Hasil Survey Kepuasan Pegawai semester II Tahun 2017 dengan semester I Tahun 2017

No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1. Jumlah Responden 39 8 11
2. Rata-rata tingkat kepuasan (skala 5) Smst II Tahun 2017 4,4 4,68 4,5
3. Indeks Kepuasan Pegawai Smst II Tahun 2017 88,41% 93,66% 89,91%
4. Rata-rata tingkat kepuasan (skala 5) Smst I Tahun 2017 4,2 4,9 4,7
5. Indeks Kepuasan Pegawai Smst I Tahun 2017 84,47% 97,82% 93,74%

Sumber: Arsip KPPN

Indeks Kepuasan Pegawai yang merupakan hasil survey pada KPPN Yogyakarta, KPPN
Wonosari, dan KPPN Wates dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pegawai terhadap
dukungan teknis operasional KPPN secara umum sangat puas. Namun demikian berdasarkan
perbandingan hasil survey pegawai yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil
antara hasil survey semester I Tahun 2017 dan semester II Tahun 2017 terjadi penurunan Indeks
Kepuasan Pegawai pada KPPN Wonosari dan KPPN Wates. Sedangkan untuk KPPN Yogyakarta
terjadi kenaikan Indeks Kepuasan Pegawai.

Tabel 76. Tabel Perbandingan Hasil Survey Kepuasan Pegawai Semester II Tahun 2017 dan semester I Tahun 2017

No. KPPN Semester I 2017 Semester II 2017 Keterangan
1 Yogyakarta
2 Wonosari Rata rata Indeks Rata rata Indeks
3 Wates
4,2 84,47% 4,4 88,41% Rata rata naik: 0,2
Indeks naik : 3,94%

4,9 97,82% 4,68 93,66% Rata rata turun: 0,22
Indeks turun : 4,16%

4,7 93,74% 4,5 89,91% Rata rata turun: 0,2
Indeks turun : 3,83%

Sumber: Arsip KPPN

Penurunan Indeks Kepuasan Pegawai pada KPPN Wonosari dan Wates berdasarkan hasil
survey rata-rata dikarenakan kepuasan para pegawai dalam hal kurang standarnya spesifikasi
PC terhadap pemanfaatan pelayanan terhadap stakeholders.

127 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

IV. MONITORING DAN SUPERVISI STANDARDISASI TIK

1. Pemenuhan Standardisasi TIK KPPN

Selain melakukan pembinaan dan supervisi terkait proses bisnis KPPN, Bidang SKKI Kanwil
DJPb juga mempunyai tugas melakukan koordinasi inovasi, kompilasi dan rekapitulasi laporan
pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis Pembina Pengelola Perbendaharaan, helpdesk
penerimaan negara, serta melakukan monitoring standardisasi infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi aplikasi pada KPPN.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut serta guna memberikan keyakinan
yang memadai atas terpenuhinya berbagai parameter yang ada terkait dengan TIK, antara lain
memastikan implementasi TIK berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan beserta
permasalahan yang timbul dalam operasional TIK dan aplikasi pendukung lainnya berjalan
dengan baik, maka Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi DIY melaksanakan kegiatan Monitoring
dan Supervisi Standardisasi TIK KPPN di wilayah kerjanya

Metode monitoring dan standarisasi TIK dilaksanakan dengan cara:

1) Melakukan pendataan standardisasi inventarisasi TIK KPPN
2) Melakukan pendataan aplikasi yang digunakan pada KPPN
3) Melakukan pengujian dokumen laporan TIK KPPN dengan TIK yang ada
4) Menguji dan membandingkan penggunaan aplikasi KPPN dengan SOP
5) Melakukan wawancara langsung terhadap pegawai KPPN yang menangani TIK
6) Melakukan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan TIK
7) Melakukan koordinasi dan evaluasi inovasi aplikasi yang telah dibangun oleh Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8) Melakukan koordinasi terkait keaktifan TMR dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
9) Melakukan supervisi dan bantuan troubleshooting atas permasalahan yang ada

Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK dilakukan dalam rangka melihat, mencatat,
mendokumentasikan, dan memberikan solusi / rekomendasi atas permasalahan yang terkait
dengan perangkat TIK dalam menunjang kinerja KPPN. Perangkat TIK yang dimonitor dalam
hal ini dapat dibagi menjadi 4,yaitu :

a . Pe rs o n a l Co m pu te r ( P C)

Monitoring terhadap perangkat PC dilakukan dengan cara pengecekan secara manual,
pendataan kondisi hardware dan software pada setiap PC serta menginput data hasil monitoring
ke dalam database aplikasi yang dibangun oleh Kanwil DJPb Provinsi D.I.Yogyakarta untuk
mendukung tugas monitoring TIK yaitu aplikasi SWITer.

SetelahmendapatkandatamengenaikondisidanstatusPC,berikutnyaadalahmembandingkan
jumlah PC SPAN dengan jumlah pegawai pemilik user SPAN, dan jumlah PC Non SPAN dengan
jumlah pegawai untuk memberikan gambaran tingkat ketersediaan perangkat PC SPAN dan Non
SPAN, sekaligus memberi gambaran tentang tingkat efisiensi kinerja / pembelian perangkat PC
yang ada di KPPN.

Berikut adalah tabel pendataan PC yang ada di KPPN - KPPN. Perangkat PC ini akan dipilah
menjadi PC SPAN dan Non SPAN untuk memberi gambaran yang lebih jelas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 128

Tabel 77. Rasio Antara PC Non SPAN Dengan Jumlah Pegawai

No Unit Kerja PC Non SPAN Total Jumlah Pegawai Rasio PC Baik
Baik Rusak Ringan PC Non SPAN dan Pegawai
1 Yogyakarta
2 Wonosari 57 1 58 54 1,05
3 Wates 35 1 36 14 2,5
35 1 36 20 1,75
Total
127 3 130 88 1,44

Sumber: Arsip KPPN

Grafik 27. Kondisi PC Non SPAN Pada KPPN

Grafik 28. Rasio Ketersediaan PC Non SPAN dengan Jumlah Pegawai

Setelah melakukan pengumpulan data, tim monitoring dan memperbandingkan kriteria

kelayakan PC dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor: SE-32/PB/2016 tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin Pada Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

129 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Kriteria standar untuk hardware PC adalah sebagai berikut :

a. Processor : Setara dengan Intel Core i3

b. Storage : 500 GB

c. Memori (RAM) : 2 GB

d. Network Interface Card : Gigabit Ethernet

e. CD/DVD : DVD R/W

Sedangkan rumus untuk menghitung jumlah PC standar dalam suatu kantor adalah sebagai

berikut :

∑Pc = ∑Span + (∑P-∑Span) +∑lay + ∑B +∑Sakti + Fillial

Keterangan :

∑Pc : Jumlah total PC satuan kerja

∑Span : Jumlah PC untuk Implementasi SPAN

∑lay : umlah PC untuk layanan sebanyak 2 unit

∑P : Jumlah total pegawai satuan kerja

∑B : Jumlah PC Absensi Sebanyak 1 unit

∑Sakti : Jumlah PC untuk Implementasi SAKTI sebanyak 3 unit

Fillial : Jumlah PC untuk KPPN yang mempunyai layanan fillial sebanyak 2 unit

Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah PC ideal pada setiap KPPN adalah sebagai berikut :

Tabel 78. Perhitungan Jumlah PC Ideal pada KPPN

No Unit Kerja ∑Pc = ∑Span + (∑P-∑Span) Jumlah Ideal PC Sesuai
+∑lay + ∑B +∑Sakti + Fillial SE-32/PB/2016

1 Yogyakarta 15+(54-15)+2+1+3+2 62

2 Wonosari 8+(14-8)+2+1+3+2 22

3 Wates 8+(20-8)+2+1+3+2 28

Sumber: Peraturan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

Hasil monitoring dan supervisi terhadap PC SPAN, didapat data sebagai berikut :

Tabel 79. Kondisi PC SPAN pada KPPN

No Unit Kerja PC SPAN Total Rasio
Baik Rusak Ringan PC SPAN
0,87
1 Yogyakarta 13 2 15 1
1
2 Wonosari 8 -8
0,94
3 Wates 8 -8

Total 29 2 31

Sumber: Arsip KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 130

b . Laptop / Notebook

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016

tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, standar acuan dalam kelayakan pengadaan Laptop adalah sebagai berikut :

a. Processor : Setara dengan Intel Core i3

b. Storage : 250 GB

c. Memori (RAM) : 2 GB

d. Network Interface Card : Gigabit Ethernet

e. Wifi Interface : Mendukung 802.11b/g/n

Hasil monitoring terhadap jumlah dan kondisi laptop yang dimiliki oleh masing-masing

KPPN adalah sebagai berikut :

Tabel 80. Jumlah dan Kondisi Laptop pada KPPN

No Unit Kerja Baik Laptop Rusak ringan Total Laptop Rasio
1 KPPN Yogyakarta Rusak Berat
0.78
7119 0.71

2 KPPN Wonosari 52 -7 1
0.81
3 KPPN Wates 6 - -6

Total 18 3 1 22

Sumber: Arsip KPPN

Grafik 29. Kondisi Laptop pada KPPN.

Sedangkan jumlah laptop yang ideal dalam menunjang operasional perkantoran di tetapkan
dengan rumus berikut :

∑LKPPN = KaKPPN + ½(∑Seksi/Subbag)

Keterangan :

∑LKPPN : Jumlah total laptop pada KPPN

∑Seksi/Subbag : Jumlah Seksi/Subbag

131 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Jumlah Laptop ideal berpedoman pada SE-32/PB/2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 81. Perhitungan Jumlah Laptop Ideal pada KPPN

No. Nama KPPN ∑LKPPN = KaKPPN + Jumlah Laptop Ideal
½(∑Seksi/Subbag)
1 KPPN Yogyakarta 1+½(5) 4
2 KPPN Wonosari 1+½(4) 3
3 KPPN Wates 1+½(4) 3

Sumber: Arsip KPPN

Sehingga dapat diketahui rasio antara jumlah laptop dengan kondisi baik dengan jumlah
ideal yang ditentukan dalam SE-32/P/2016

Tabel 82. Rasio Jumlah Laptop Kondisi Baik dengan Jumlah Laptop Ideal

No Nama KPPN ∑Laptop Baik ∑Laptop Ideal Rasio

1 KPPN Yogyakarta 7 4 1.75
2 KPPN Wonosari 5 3 1.67
3 KPPN Wates 6 32
18 10 1.8
Jumlah

Sumber: Arsip KPPN

c. Printer

Printer adalah perangkat elektromekanis yang mengubah teks dan dokumen grafis dari
bentuk elektronik (digital) ke bentuk fisik. Umumnya printer merupakan perangkat tambahan
eksternal (external peripheral devices) yang terhubung dengan komputer atau laptop melalui
kabel atau nirkabel untuk menerima input data dan mencetaknya pada kertas.

Peranan printer dalam menunjang kinerja KPPN sangat penting mengingat setiap hari KPPN
harus mencetak berbagai jenis surat dan laporan. Monitoring dilakukan untuk mengetahui
jumlah dan kondisi printer non SPAN yang ada di KPPN serta membandingkannya dengan
jumlah pegawai, dan mengetahui jumlah dan kondisi printer SPAN membandingkannya dengan
jumlah user SPAN di tiap KPPN.

Hasil monitoring terhadap jumlah dan kondisi printer Non SPAN pada KPPN Yogyakarta,
KPPN Wonosari, dan KPPN Wates yaitu:

Tabel 83. Jumlah dan Kondisi Printer Non SPAN pada KPPN

No Unit Kerja Baik Laptop Rusak ringan Total Laptop Rasio
1 KPPN Yogyakarta 21 Rusak Berat 1 24
0.77
2 0.96
0.87
2 KPPN Wonosari 24 - 1 25 0.87

3 KPPN Wates 17 5 - 22

Total 62 7 2 71

Sumber: Arsip KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 132

Grafik 30. Perbandingan kondisi Printer non SPAN

Sedangkan hasil monitoring terhadap jumlah dan kondisi printer SPAN pada KPPN
Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates yaitu:

Tabel 84. Jumlah dan Kondisi Printer SPAN pada KPPN

No Unit Kerja Baik Laptop Rusak ringan Total Laptop Rasio
Rusak Berat
0.82
1 KPPN Yogyakarta 9 1 1 11 0.8
0.8
2 KPPN Wonosari 41 -5 0.81

3 KPPN Wates 41 -5

Total 17 3 1 21

Sumber: Arsip KPPN

Grafik 31. Perbandingan kondisi Printer SPAN

133 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

d . T IK L a i n - L a i n

Selain perangkat TIK berupa PC, Printer, dan Laptop, masih ada beberapa jenis perangkat
TIK yang menunjang kelancaran kinerja KPPN. Perangkat tersebut dikelompokkan menjadi
perangkat jaringan/network berupa router dan switch, perangkat penunjang kelistrikan berupa
UPS, perangkat penunjang tayangan berupa LCD, perangkat penunjang penyimpanan data
berupa server, dan perangkat penunjang penggandaan baik yang berbentuk hardcopy maupun
softcopy berupa scanner dan CD/DVD Writer.

Mengingat perangkat TIK penunjang tersebut sangat penting bagi kelancaran dan keamanan
pelaksanaan tugas di KPPN, maka Tim Monitoring dan Supervisi Kanwil DJPB Provinsi DIY
melakukan pendataan terhadap perangkat dimaksud sebagai berikut:

Tabel 85. Perangkat TIK Lain-Lain pada KPPN

Unit Kerja Printer Non SPAN Printer Non Rasio

KPPN YOGYAKARTA Baik RusakBerat RusakRingan SPAN Total  
LCD 100
24 0 0 24 100
Router SPAN 20 02 100
Scanner 10 01 100
Server 70 07 100
Switch 40 04 100
UPS 10 01
90 09  
KPPN WONOSARI 16 3 1 20 100
CD Writer 10 01 66,67
LCD 20 13 100
10 01 100
Router Non SPAN 10 01 80
Router SPAN 41 05
Scanner 02 02 0
Server 10 01 100
Switch 60 06 100
UPS 25 0 0 25  
KPPN WATES 30 03 100
LCD 10 01 100
10 01 100
Router Non SPAN 70 07 100
Router SPAN 10 01 100
Scanner 10 01 100
Server 11 0 0 11 100
Switch 65 3 1 69
UPS  
Grand Total
134
Sumber: Aplikasi Smarter

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

2. Kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) TIK KPPN

SOP merupakan sebuah alat manajemen untuk membuat keseragaman pola bisnis,
keseragaman pola kerja dan keseragaman kualitas dari pelaksanaan pekerjaan. SOP sangat
dibutuhkan sebagai pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan. Supervisi Kepatuhan SOP
TIK pada KPPN bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SOP yang komprehensif dalam
pengelolaan TIK seperti backup data dan manajemen antivirus telah dijalankan. Hasil monitoring
kepatuhan SOP TIK pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates yaitu:

Tabel 86. Kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) TIK KPPN

No SOP TIK KPPN Yogyakarta Kepatuhan KPPN Wates
Ѵ KPPN Wonosari Ѵ
1 Back up data Ѵ Ѵ
2 Update Antivirus Ѵ Ѵ Ѵ
3 Scanning Flashdisk Satker Ѵ Ѵ Ѵ
4 Update Database Ѵ
Ѵ

Sumber: Arsip KPPN

3. Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Inovasi Aplikasi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan upaya perbaikan dan inovasi dari
berbagai sisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholders. Salah satu inovasi
terbaru yang diluncurkan DJPb adalah Dashboard CSO Online HAI-DJPBN yang menunya
terintegrasi dengan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN).

Melalui HAI-DJPBN, Satker dapat menyampaikan permasalahan dan pertanyaan dengan
tema Layanan Perbendaharaan, Layanan Penerimaan Negara, Layanan Pinjaman dan Hibah, dan
Layanan Revisi Anggaran. Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN dalam rangka memperkenalkan
HAI-DJPBN kepada stakeholders antara lain:

KPPN Yogyakarta

1) Melaksanakan sosialisasi terkait HAI DJPBN pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 kepada
seluruh satuan kerja sesuai Surat Undangan Kepala KPPN Yogyakarta tanggal 22 Agustus
2017 Nomor : Und-024/WPB.15/2017.

2) menempatkan brosur/ leaflet, banner terkait HAI DJPBN pada Front Office, papan
pengumuman dan website.

KPPN Wonosari

1) Menyampaikan surat kepada seluruh Satuan Kerja perihal Layanan HAI DJPBN sesuai Surat
Kepala KPPN Wonosari tanggal 2 Agustus 2017 nomor S-771/WPB.15/2017.

2) Melaksanakan sosialisasi terkait HAI DJPBN kepada seluruh mitra kerja pada tanggal
7 September 2017 sesuai surat undangan tanggal 4 September 2017 Nomor : S-068/
WPB.15/2017

3) Menempatkan brosur/ leaflet dan banner terkait HAI DJPBN pada Front Office, Banner
Electric, papan pengumuman dan website

135 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

KPPN Wates

1) menyampaikan surat nomor S-564/WPB.15/2017 tanggal 3 Juli 2017 kepada seluruh mitra
kerja hal Penyampaian Informasi terkait Dashboard CSO Online HAI DJPBN dan surat Nomor
S-766/WPB.15/2017 tanggal 4 September 2017 hal Penggunaan Layanan HAI DJPBN pada
aplikasi Online Monitoring SPAN

2) Sosialisasi terkait HAI DJPBN kepada seluruh mitra kerja pada tanggal 13 September 2017
sesuai surat undangan tanggal 7 September 2017 Nomor : UND-94/WPB.15/2017.

3) menempatkan brosur/ leaflet terkait HAI DJPBN pada Front Office, papan pengumuman, dan
website.

4. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Hasil monitoring terhadap perangkat TIK pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN
Wates ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1) Terdapat 11 buah Printer Epson DLQ-3500 yang idle/ tidak digunakan, sejak diterima
dari kantor pusat yang sampai saat ini masih tersimpan rapi di gudang. Sesuai dengan
Surat Sekditjen Perbendaharaan Nomor S-670/PB.1/2017 tanggal 02 Agustus 2017, hal
laporan koordinasi penggunaan printer epson DLQ-3500 idle, KPPN sudah berkoordinasi
menawarkan peminjaman kepada satker KPP dan KPKNL di wilayah Provinsi DIY, namun
kebutuhan printer pada kantor-kantor tersebut sudah tercukupi.

2) Jaringan SPAN pada beberapa komputer putus
3) Terdapat beberapa layar monitor komputer generasi ketiga (monitor CRT) yang tidak

terpakai masih tersimpan di gudang Ruang server masih digunakan untuk menyimpan
berbagai berkas

KPPN telah menindaklanjuti temuan permasalahan tersebut, yaitu:
1) Kondisi terkini terkait Printer Epson DLQ-3500 telah dilaporkan kepada Kantor Pusat DJPb

melalui surat Kepala KPPN Wates nomor S-773/WPB.15/KP.0210/2017 tanggal 28 Agustus
2017 dan surat Kepala KPPN Yogyakarta nomor : S-3868/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 30
Agustus 2017. Softcopy surat juga telah dikirmkan melalui email ke alamat perlengkapan.
[email protected]
2) Telah dilakukan perbaikan penyambungan dengan kabel jaringan baru.
3) Layar monitor yang tidak terpakai akan dihapuskan sehingga gudang terihat lebih bersih
dan tidak penuh.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 136

V. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPPN TERKINI

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman
Pembinaan dan Supervisi KPPN diterbitkan pada tanggal 28 April 2016 yaitu pada masa
dimana geliat perubahan proses bisnis pada KPPN sedang giat disempurnakan mengikuti
perkembangan teknologi informasi dan di tengah usaha untuk mencapai simplifikasi serta
efisiensi pengelolaan APBN.

Selama rentang waktu paruh pertama tahun anggaran 2016 hingga akhir tahun 2017 yang
baru saja berlalu, telah banyak terobosan menuju perbaikan yang dilakukan oleh Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka terus menggerakkan roda reformasi
birokrasi. Perbaikan tersebut secara langsung telah mempengaruhi tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan oleh KPPN. Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN Kanwil DJPb Provinsi DIY telah
merangkum jejak perjalanan KPPN dalam mengimplementasikan kebijakan baru yang telah
ditetapkan oleh Kantor Pusat DJPb dan belum diakomodir dalam KEP-261/PB/2016, yaitu:

1. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan
PMK-112/PMK.07/2017 tentang Perubahan PMK-50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan bahwa untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik dan Dana Desa mulai tahun 2017 disalurkan melalui KPPN setempat. Hal ini
bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah
melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia dan meningkatkan efisiensi, koordinasi
dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, dengan
disalurkannya DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN mitra kerja diharapkan pula dapat
meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran
pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta
penggunaan Dana Desa sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, dapat diambil kesimpulan
bahwa KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa telah mampu menyalurkan DAK FisikTriwulan I, II, III, IV dan DAK Fisik Sekaligus, serta
Dana DesaTahap I dan II secara lancar sesuai yang diharapkan ke Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) mitra kerja.

a . DAK Fisik

Total realisasi DAK Fisik tingkat provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar
Rp483,31miliar atau 90,07 persen dari alokasi DAK Fisik tahun 2017 (Rp536,57 miliar).
Sehingga total sisa penyaluran DAK Fisik di DIY sebesar Rp53,26 miliar. Persentase penyaluran
tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta sebesar 96,61persen dan terendah Kabupaten Kulon
Progo 83,67 persen. Hal tersebut disebabkan Kabupaten Kulon Progo terlambat menyampaikan
daftar kontrak kegiatan di OM SPAN atas empat bidang DAK Fisik yang seharusnya paling lambat
tanggal 31 Agustus 2017.

137 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Grafik 32. Pagu, Realisasi dan Sisa Penyaluran DAK Fisik DIY s.d Semester II Tahun 2017 (MiliarRp)

Sumber : OM SPAN, Data Diolah

Kinerja Penyaluran DAK FisikTahun 2017 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1) Penyaluran DAK Fisik Bertahap sampai dengan Semester II 2017 mencapai Rp414,80 miliar
atau 88,92 persen, yang mencakup 14 bidang.

2) Penyaluran DAK Fisik Sekaligus sampai dengan semester II 2017 mencapai Rp6,18 miliar
atau 90,07 persen, yang mencakup 5 bidang. Penyaluran DAK Fisik sekaligus yang semuanya
telah dilakukan pada semester I tahun 2017.

3) Total DAK Fisik Tambahan adalah sebesar Rp63,24 miliar dengan penyaluran sesuai
rekomendasi Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) masing-masing pemda
adalah sebesar Rp62,33 Miliar atau mencapai 98,56 persen. Terdapat satu pemda yang
penyalurannya dibawah alokasi pagu yang ada, yaitu Kabupaten Kulon Progo. Rekomendasi
dari APIP Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk penyaluran DAK Fisik Tambahan 2017
hanya sebesar Rp4,29 Miliar dari alokasi DAK sebesar Rp5,21 atau sekitar 82,51 persen.

4) Wilayah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menerima alokasi DAK Fisik
Tambahan untukTahun 2017.

b . D a n a D e s a

Penyaluran Dana Desa tahun 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebar pada seluruh
kabupaten, kecuali Kota Yogyakarta, sebanyak 392 Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut
dilaksanakan oleh 3 KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Penyaluran Dana
Desa dilaksanakan oleh KPPN dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

Sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, jumlah Dana Desa yang telah disalurkan di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp368,57 Miliar atau 100 persen, dengan rincian
sebagai berikut:

1) Pada tahap I dari RKUN ke RKUD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp221,14
Miliar ( 60 persen dari pagu), dengan jumlah rata-rata penyaluran provinsi sebesar Rp55,285
Juta.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 138

2) Pada tahap II dari RKUN ke RKUD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp147,43
Miliar ( 40 persen dari pagu), dengan jumlah rata-rata penyaluran provinsi sebesar Rp36,856
Juta.

Tabel 87. Ketepatan Waktu dan Jumlah Penyaluran Dana Desa Tahun 2017
Tahap I dan Tahap II dari RKUN ke RKUD

No KPPN Jumlah Penyaluran RKUN ke RKUD Penyaluran RKUN ke RKUD
Nama Pemda Desa Tahap I Tahap II

Penerima Tgl SP2D Jumlah Tgl SP2D Jumlah

1 Wonosari Gunungkidul 144 17/04/17 79.412.268.000 26/09/2017 78.845.195.220
2 Yogyakarta Bantul
3 Yogyakarta Sleman 75 04/05/17 46.636.294.000 12/10/2017 580.218.600
4 Wates Kulonprogo
Jumlah Total 86 17/04/17 48.513486.000 04/10/2017 46.909.790.000

87 17/04/17 46.576.486.000 28/09/2017 46.576.486.000

392 221.140.534.000 221.140.534.000

Sumber : OM SPAN, Data Diolah

3) Sampai dengan 29 Desember 2017, realisasi penggunaan Dana Desa di wilayah DIY dari
pagu Rp368,57 Miliar baru mencapai Rp202,66 Miliar atau sekitar 54,11 persen. Dari nilai
realisasi tersebut, sebagian besar dana desa digunakan untuk membiayai Pembangunan
Desa sebesar Rp182,18 Miliar (89,80 persen), kemudian Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebesar Rp19,20 Miliar (9,74 persen), Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp1,46 Miliar
(0,72 persen) dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp38,033 juta (0,02 persen).

4) Meskipun realisasi penggunaan Dana Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berkisar
sebesar 54,14 persen, namun capaian output penggunaan Dana Desa rata-rata sudah
mencapai 85,23 persen

2. Sertifikasi Bendahara

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016, KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta secara aktif telah ikut serta melaksanakan program Sertifikasi Bendahara yang
telah berjalan dalam beberapa periode.

Sertifikasi Bendahara ini penting untuk dilakukan dengan tujuan:

a. Menentukan kelayakan kompetensi PNS, prajurit TNI atau anggota POLRI dalam
melaksanakan tugas sebagai bendahara.

b. Meningkatkan dan memelihara kompetensi profesional bendahara melalui program
Pendidikan Profesional Berkelanjutan.

c. Sertifikat Bendahara merupakan salah satu bukti keahlian atau keterampilan untuk
menduduki jabatan fungsional.

d. Meningkatkan kesejahteraan bendahara melalui pemberian tunjangan jabatan fungsional
kepada bendahara yang telah bersertifikat dan menduduki jabatan fungsional.

e. Akan dibentuk organisasi profesi sebagai wadah bagi profesi bendahara yang telah memiliki
sertifikat bendahara dan menduduki jabatan fungsional.

139 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Berdasarkan Monitoring pada Aplikasi Simserba sampai dengan bulan Desember 2017,
statistik peserta sertifikasi bendahara lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY dapat dilihat pada

bagan berikut:

Grafik 33. peserta sertifikasi bendahara lingkup Grafik 34. peserta sertifikasi bendahara lingkup
Kanwil DJPb KPPN Wonosari

Grafik 35. peserta sertifikasi bendahara lingkup Grafik 36. peserta sertifikasi bendahara lingkup
KPPN Yogyakarta KPPN Wates

Sumber : Aplikasi SIMSERBA

Mengingat Sertifikasi Bendahara merupakan program prioritas nasional, Kanwil DJPb Provinsi
DIY berupaya untuk mendukung dan mendorong percepatan pelaksanaannya sehingga dapat
berjalan dengan lancar dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui monitoring
melalui Aplikasi Simserba untuk melakukan deteksi permasalahan yang berpotensi timbul pada
saat proses pendaftaran sertifikasi bendaharadan berkoordinasi secara intensif dengan para
Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY untuk merumuskan langkah-langkah stategis
agar para bendahara satker segera mengajukan dokumen pendaftaran sertifikasi bendahara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 140

VI. INOVASI DAN PRESTASI KPPN

1. Inovasi KPPN

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan baik yang berupa gagasan/
ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik merupakan suatu
pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak
ada kemudian muncul gagasan dan praktek inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari
perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Pembinaan dan supervisi
terkait inovasi diharapkan mampu memberikan motivasi KPPN agar terus membangun dan
menumbuhkembangkan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah proses, mekanisme
pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan. Target yang
ingin dicapai adalah:

a. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;

c. Mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik pada KPPN.

Terkait Inovasi akan diulas lebih lanjut pada Sub Bab B Bab III ini.

2. Prestasi KPPN

Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terdapat beberapa prestasi yang
diraih baik oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates. Terkait prestasi akan
dibahas pada Sub Bab C Bab III ini.

141 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

B. MATRIKS PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI | (Perkawis Soho Panjurungipun)

Atas hasil pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta Periode Semester II Tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan yang telah
dituangkan dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Laporan Penilaian Kinerja masing-masing
KPPN dan telah mendapat tindak lanjut dan umpan balik dari KPPN.

Tabel berikut merupakan ringkasan dari rangkaian kegiatan pembinaan, mulai dari
pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pembinaan, penyampaian
tanggapan/tindak lanjut dari KPPN serta hasil penilaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait
tanggapan/tindak lanjut dari KPPN:

Tabel 88. Matriks Pembinaan dan Supervisi Semester II Tahun 2017

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

Tanggal Pelaksanaan 23 s.d. 27 Oktober 2017 1 s.d.7 November 2017 13 s.d. 17 November 2017
Pembinaan
S-128/WPB.15/BD.0401/ S-071/WPB.15/2018
LHPS S-1 29/WPB.15/BD.0401/ 2018 tgl. 22 Januari 2018 Tgl. 10 Januari 2018
2018 tgl. 22 Januari 2018 S-1313/WPB.15/KP.03/ S-1046/WPB.15/KP.0240/
2017 Tgl. 4 Desember 2017 Tgl. 14 November
Tanggapan/Tindak Lanjut SP-5540/WPB.15/KP.03/ 2017 2017
KPPN 2017 Tgl. 6 Desember Dari 13 Rekomendasi, Dari 11 Rekomendasi,
2017 dinilai 13 point sesuai dan dinilai 11 point sesuai dan
tuntas tuntas
Penilaian Kanwil terhadap Dari 15 Rekomendasi, Dari seluruh rekomendasi Dari seluruh rekomendasi
Tindak Lanjut KPPN dinilai 15 point sesuai dan telah ditindaklanjuti KPPN telah ditindaklanjuti KPPN
tuntas Wonosari dan tuntas Wates dan tuntas

Penyelesaian Akhir Dari seluruh rekomendasi
KPPN terhadap Penilaian telah ditindaklanjuti KPPN
Kanwil Yogyakarta dan tuntas

Sumber: Arsip Kanwil Djpb Prov. DIY

Gambar 56. Penghargaan Wilayah
Bebas dari Korupsi Kepada KPPN
Yogyakarta

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 142

1. Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2017
MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN YOGYAKARTA

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT

A. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

a. Penonaktifan 1. Pada surat persetujuan penonaktifan supplier Nomor S-4850/ · Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Data Supplier WPB.15/KP.0110/ 2017 tanggal 25 Oktober 2017 terdapat Nomor: PER-58/PB/2013
Site Address lampiran cetakan laporan informasi supplier sebanyak · KEP-287/PB/2015 SOP KP.12
2 bendel, namun keduanya menunjukkan data supplier 004
yang sudah dinonaktifkan pada tanggal 25 Oktober 2017.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut surat Satker Sekjen
Kemenristek Dikti (PTN BH-Universitas Gadjah Mada)
Sekolah Vokasi Nomor 019/UN.1/SV.1/PPK/KU/2017

2. Pada Lampiran surat persetujuan penonaktifan supplier
nomor S-4755/WPB.15/ KP.01/2017 tgl 19-10-2017 terlihat
bahwa data supplier yang dinonaktifkan adalah pegawai
an ZAENI SUTANTO, sedangkan berdasarkan surat satker
KOREM-072/PMK DAM IV/DIP nomor B/1204/X/2017
tgl 16-10-2017 yang diminta untuk dinonaktifkan adalah
pegawai atas nama YOYO SUTARYO.

3. Terdapat surat persetujuan Penonaktifan Data Supplier
Nomor S-4613/WPB.15/KP.01/2017 tertanggal 11 Februari
2017, sedangkan surat permintaan satker atas persetujuan
tersebut diagenda tanggal 10 Oktober 2017 yaitu Surat
satker Istana Kepresidenan Yogyakarta nomor B-438/
Setpres/I-Yog/9/2017 tanggal 29-09-2017

4. Lampiran surat persetujuan penonaktifan data supplier
nomor 4679/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 13-10-2017
terdapat cetakan laporan informasi supplier yang sebelum
penonaktifan NRS-nya berbeda dengan data setelah
penonaktifan.
Hal tersebut mengakibatkan laporan informasi supplier yang
dicetak setelah penonaktifan menjadi tidak bisa memberikan
informasi yang akurat atas status data supplier yang
dinonaktifkan.

143 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

Sesuai SOP Nomor KEP-287/PB/2015 nomor SOP KP.12.008 · Kepala Kantor 1. Selanjutnya akan dilakukan Tuntas
nomor 2 huruf d bahwa Kepala KPPN menyetujui permintaan · Subbagian pencetakan laporan informasi Tuntas
penonaktifan site bank supplier menggunakan user khusus Umum supplier sebelum penonaktifan Tuntas, telah
KPPN pada aplikasi SPAN dengan melakukan tindakan diperbaiki
sebagai berikut :
1. Mencetak Laporan Informasi Supplier sebelum
penonaktifan
2. Menonaktifkan site bank supplier berkenaan
3. Mencetak Laporan Informasi Supplier setelah dilakukan
penonaktifan site bank supplier.

Tim Pembinaan merekomendasikan agar di masa yang akan 2. Pada tanggal 16 Oktober 2017,
datang, dalam melakukan proses penonaktifan supplier selalu Korem 072 mengajukan dua surat
mencetak Laporan informasi supplier sebelum penonaktifan permohonan penonaktifan data
sesuai SOP tersebut, lebih teliti dalam memproses supplier, yaitu No.B/1204/x/2017
penonaktifan data supplier dan menatausahakannya. AN.Yoyo Sutaryo dan
No.B/1498/X/2017 an.Zaeni
Sutanto.Kedua permohonan
tersebut telah benar disetujui pada
tanggal 18 Oktober 2017

3. Terdapat kesalahan ketik tanggal
surat, yang seharusnya 12 Oktober
2017. Perbaikan Surat Persetujuan
Penonaktifan Data Supplier Nomor
S-4613/WPB.15/KP.01/2017

4. Terdapat kesalahan pencetakan Tuntas
data supplier sebelum
penonaktifan,Untuk hasil print data
supplier sesudah penonaktifan dan
informasi nomor rekening yang
dinonaktifkan sudah sesuai dengan
permohonan dari satker

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 144

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT

b. Pendaftaran 1. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi OM SPAN · PER-58/PB/2013 tentang
Data Kontrak diketahui bahwa terdapat data kontrak yang terlambat Pengelolaan Data Supplier dan
pendaftarannya selama 2090 hari yaitu Kontrak dengan NRK Data Kontrak dalam Sistem
A/030.17002874/0/0. Setelah dilakukan uji silang dengan Perbendaharaan dan Anggaran
dokumen laporan pendaftaran kontrak diketahui bahwa Negara;
tanggal kontrak yang tertera adalah 26 Oktober 2010 namun · Surat Dirjen Perbendaharaan
tidak teridentifikasi sebagai kontrak multiyears. nomor S-2570/PB/2017 tanggal
9 Maret 2017 tentang Petunjuk
Seharusnya tanggal kontrak tidak boleh mendahului tanggal Teknis Langkah-langkah Strategis
efektif DIPA tahun yang bersangkutan. Pelaksanaan Anggaran

· S-4383/PB.8/2017 tanggal 10
Mei 2017

2. Terdapat kontrak yang didaftarkan ke KPPN namun belum
mencantumkan data lokasi (koordinat yang terdiri dari
lattitude dan longitude) antara lain kontrak satker RSPAU
Hardjolukito (344809) dengan NRS A/030.17002873/0/0
s.d. A/030.17002903/0/0

c. Penerbitan SP2D SP2D LS Non Gaji Kontraktual PMK-190/PMK.05/2017
SPM Satker KPU Provinsi DIY (654411) nomor 00239 tanggal 27 PER-12/PB/2017
Oktober 2017 untuk pembayaran belanja barang dengan BAST SE-77/PB/2017
tanggal 12 Oktober 2017 diajukan ke KPPN tanggal 30 Oktober
2017.
Tidak ada bukti penolakan oleh petugas konversi maupun surat
persetujuan dispensasi pada lampiran SPM tersebut
Menurut ketentuan para PER-12/PB/2017 seharusnya SPM
tersebut paling lambat diterima oleh KPPN pada tanggal 27
Oktober 2017

145 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS
Tuntas
1. Agar lebih teliti dalam memverifikasi dan melakukan Seksi Pencairan Selanjutnya akan lebih teliti dalam
pendaftaran data kontrak. Dana melakukan verifikasi dan pendaftaran
kontrak.

2. Berdasarkan surat Direktur SITP nomor S-4383/PB.8/2017 Selanjutnya akan lebih teliti dalam Tuntas
tanggal 10 Mei 2017 hal Perekaman Data Lokasi Kegiatan/ melakukan verifikasi dan pendaftaran Tuntas
Proyek dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kontrak serta memastikan bahwa satker
pengawasan penggunaan dana atas kegiatan yang bersifat telah menggunakan aplikasi SAS ter-
kontraktual, kepada seluruh satker yang memiliki pagu update
DIPA kontraktual wajib melakukan perekaman data
lokasi pada Aplikasi SAS.
Untuk proses pendaftaran data kontrak pada masa yang
akan datang, petugas validasi SPAN agar memastikan
data lokasi proyek telah terisi sebelum melakukan proses
validasi data kontrak.

Agar lebih hati-hati dalam melakukan verifikasi SPM serta Seksi Pencairan SPM merupakan SPM dengan RPD
selalu memedomani peraturan terkait pengeluaran negara Dana yang dimundurkan tanggalnya karena
pada akhir tahun anggaran. nilai SPM tidak sesuai dengan data RPD
harian yang disampaikan satker dengan
range lebih dari ±15%. Penolakan SPM
telah disampaikan oleh FO Konversi
namun dalam SPM selanjutnya yang
disampaikan ke KPPN terbawa dalam
SPM lembar kedua yang dikembalikan
satker.
Selanjutnya akan lebih cermat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 146

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT

d. Penerbitan Terdapat surat permintaan koreksi dari satker Badan Pusat PER-16/PB/2009
Surat Tanggapan Statistik Prov. DIY nomor B-188.1/BPS/34513/8/2017 tanggal PMK.190/
Koreksi SPM/ 23 Agustus 2017 dan telah diterbitkan surat tanggapan koreksi PMK.01/2012
SP3B BLU/ nomor S-4051/WPB.15/KP.0121/2017 tanggal 11 September KEP-287/PB/2015
SP2HL/SP4HL 2017 atas SPM nomor:
· 00101 tanggal 31 Mei 2017
· 00062 tanggal 18 April 2017
Koreksi SPM tersebut dilakukan dengan alasan perubahan
subkomponen

Seharusnya untuk melakukan koreksi tersebut satker tidak perlu
ke KPPN , cukup di Aplikasi SAS satuan kerja.
Koreksi memang tetap diperlukan oleh satker untuk perbaikan
pencatatan pada bendahara pengeluaran. Namun koreksi tersebut
tidak perlu disampaikan ke KPPN karena tidak berpengaruh pada
SPM maupun data pada Aplikasi SPAN.

147 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS
Tuntas
Berdasarkan Seksi Pencairan Selanjutnya akan lebih teliti dan selektif
a. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor Dana dalam menerima koreksi SPM satker
S-9681/PB.6/2017 tanggal 1 November 2017 tentang
Tindak Lanjut Policy Recommendation Inspektorat
Jenderal Kemenkeu
b. Surat Inspektur Jenderal nomor S-694/IJ/2016 tanggal 13
Desember 2016 tentang Policy Recommendation atas
Implementasi SPAN dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi
KPPN dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan terdapat beberapa
pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN yang belum optimal
berupa terjadinya pembatalan SP2D yang seharusnya dapat
dihindari, pelaksanaan koreksi SPM yang tidak perlu diproses
oleh KPPN, dan permasalahan hasil telaah laporan keuangan
satuan kerja yang belum selesai diperbaiki.
Dalam surat nomor S-9681/PB.6/2017 Kepala KPPN
diminta untuk melakukan evaluasi dan monitoring untuk
mengendalikan atau mencegah terjadinya pembatalan SP2D
serta memperhatikan kembali prosedur penerimaan SPM dan
Penerbitan SP2D dengan mengacu pada KEP-287/PB/2015
untuk mengurangi permasalahan koreksi SPM dan/atau
pembatalan SP2D

Oleh sebab itu, tim pembinaan merekomendasikan agar KPPN
lebih selektif dalam menerima SPM Koreksi yaitu terbatas
untuk koreksi yang dilakukan karena perubahan segmen BAS,
atau perubahan lain sesuai PER-16/PB/2014.

Komponen maupun sub komponen tidak termasuk segmen
BAS sehingga tidak menimbulkan perubahan pada SPM dan
tidak perlu dikoreksi di KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 148

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT

e. Penatausahaan Telah Dibuat kartu Pengawasan pelunasan Jaminan Uang Muka PMK.190/PMK.01/2012
JUM dengan aplikasi dari Kantor Pusat sebagai dasar dalam penerbitan PER-19/PB/2013
Surat Pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka akan
berakhir.
Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen JUM ditemukan hal-
hal sebagai berikut :

1. Hasil pengecekan dokumen Surat pemberitahuan Masa
Berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir diketahui bahwa
sebanyak 11 Surat yang diterbitkan bulan Oktober 2017
tanggal penerbitannya setelah masa Jaminan berakhir.

2. Sesuai Kartu/Daftar Rekapitulasi Pengawasan jaminan Uang
Muka sebagai sampel satker OPSDA serayu Opak (040100)
ada Jaminan Uang Muka yang belum lunas dan masa
berlaku jaminan sudah berakhir tetapi tidak diterbitkan Surat
pemberitahuan , dan ada juga Jaminan yang akan berakhir
tanggal 20 Nopember 2017 juga belum diterbitkan surat
pemberitahuan.

149 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS
Tuntas dan
Sesuai Perdirjen Nomor Per-19/PB/2013 pasal 13 ayat 1 Seksi Pencairan Sudah dilakukan inventarisasi atas akan dilakukan
disebutkan Dana semua Jaminan Uang Muka semua perbaikan.
· Sebelum berakhirnya masa berlakunya Jaminan Uang satker yang belum lunas dan untuk
Muka ,Kepala KPPN penerbit SP2D Jaminan Uang Muka selanjutnya akan dibuatkan Surat
menyampaikan pemberitahuan kepada KPA bahwa masa Pemberitahuan kepada satker bahwa
berlaku Jaminan Uang Muka Akan berakhir. masa berlaku JUM akan berakhir
· Pasal 13 ayat 2 disebutkan Pemberitahuan sebagaimana paling cepat 15 hari kerja sebelum
dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling cepat 15 (lima berakhirnya masa berlaku JUM.
belas ) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlakunya
jaminan uang muka.
· Pasal 13 ayat 3 Setelah menerima surat pemberitahuan
dari Kepala KPPN sebagaimana dimaksud ayat 1 KPA
menyampaikan penjelasan tertulis pengembalian uang
muka akan dilakukan sebelum berakhirnya masa klaim
pencairan Jaminan Uang muka

· Pasal 13 ayat 4 Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud
ayat 3 disampaikan kepada KPPN paling lambat sebelum
masa berlaku jaminan uang muka berakhir yang
dibuktikan dengan : tanda terima/resi /cap pos dalam
hal melalui pos/jasa pengiriman resmi lainnya atau tanda
terima di loket penerimaan KPPN dalam hal tidak dikirim
melalui pos/ jasa pengiriman resmi lainnya. KPPN agar
melakukan inventarisasi atas semua jaminan uang muka
seluruh satker yang belum lunas dan diterbitkan Surat
pemberitahuan Masa Berlaku jaminan Uang Muka
yang akan berakhir paling cepat 15 hari kerja sebelum
berakhirnya masa jaminan uang muka tetapi tidak boleh
melebihi masa berakhirnya jaminan uang muka sesuai
Pasal 13 ayat 1-4 sehingga apabila ada addendum
perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan
penyelesaian pekerjaan Jaminan Uang Muka dapat segera
diperpanjang, atau kalau wanprestasi masih ada waktu
untuk melakukan klaim Jaminan uang muka.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 150

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT

2. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

a. Penerbitan Surat Terdapat keterlambatan penyampaian Laporan Pembukaan PMK.252/PMK.05/2014
Persetujuan/ Rekening satker, antara lain:
Penolakan a. Satker Sekretariat Bawaslu DIY, Surat persetujuan tanggal 10
Pembukaan Oktober 2017 nomor S-4599WPB.15/KP.01/2017, Laporan
Rekening pembukaan rekening satker tgl. 31-10-2017 nomor S.1231.1/
BAWASLU-DIY/SET/KU/X/2017 (terlambat 1 hari).
Untuk Laporan pembukaan rekening Sekretariat Bawaslu DIY
yang lainnya juga terlambat 1 hari (jumlah total ada 5 surat).
b. Satker MTsN 6 Bantul (MTsN Wonokromo), Surat persetujuan
tanggal 20 September 2017 nomor S-4248WPB.15/
KP.01/2017, Laporan pembukaan rekening satker tgl. 20-10-
2017 nomor B-618/MTs.12.05/ PP.00.5/09/2017 (terlambat
10 hari).
c. Satker MTsN 8 Bantul (MTsN Dlingo), Surat persetujuan
tanggal 20-09-2017 nomor S-4245/WPB.15/KP.01/2017,
Laporan pembukaan rekening satker tgl. 18-10-2017 nomor
B-186/MTs.12.8/ KU.03.1/10/2017 (terlambat 8 hari).

b. Penerbitan 1. Berdasarkan verifikasi pada Arsip Penerbitan SPM Retur · PER-30/PB/2014 pasal 10 dan 11
SPM Retur yang (berupa fotokopi di Seksi Bank) diketahui bahwa terdapat · PER-58/PB/2013
belum disetor ke Surat Ralat yang membutuhkan proses perubahan supplier · KEP-287/PB/2015
kas negara (mengubah nama pada rekening penerima) namun tidak
dilampiri dengan Surat Permintaan Perubahan Supplier dari
satker, Laporan Informasi Supplier sebelum perubahan dan
Laporan Informasi Supplier setelah perubahan, yaitu:
a. Surat Ralat Satker Kopertis nomor 3407/K5/KU/2017
tanggal 26 Oktober 2017 dan telah diterbitkan SPM Retur
tanggal 31 Oktober 2017 nomor 00309A/999098/2017
b. Surat Ralat Satker Politeknik ATK Yogyakarta nomor
702/SJ-IND.7.7/11/2017 tanggal 6 November 2017 dan
telah diterbitkan SPM Retur tanggal 8 November 2017
nomor 00320A/999098/2017

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pelaksana pada Seksi
Bank diketahui bahwa terdapat satker yang mengajukan
Surat Perubahan Supplier untuk keperluan penyelesaian retur
mendahului/ terpisah dengan penyampaian surat ralatnya.

151 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

a. Redaksi surat penolakan agar berpedoman kepada · Seksi Bank Untuk selanjutnya KPPN Yogya akan Tuntas.
ketentuan PMK.252/PMK.05/2014 Lampiran VII. · Subbagian menerbitkan surat teguran kepada
Umum satker yang terlambat melaporkan
pembukaan rekeningnya, dan
b. Sesuai Pasal 21 ayat 1 PMK.252/PMK.05/2014, laporan selanjutnya akan menjadi perhatian
pembukaan rekening disampaikan kepada Kuasa BUN dalam penerbitan Surat Persetujuan/
paling lambat 20 hari kalender. Oleh karena itu, KPPN Penolakan Pembukaan Rekening sesuai
agar mengingatkan satker sebelum batas waktu berakhir. ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan PER-30/PB/2014 pasal 10 ayat (3) disebutkan · Kepala Kantor Untuk selanjutnya penyelesaian Surat Tuntas
bahwa penyampaian surat ralat/perbaikan rekening dilampiri · Seksi Ralat/ Perbaikan Rekening diterbitkan
dengan: Pencairan sesuai PER-30/PB/2014
a. SPTJM Dana
b. ADK untuk pendaftaran supplier apabila supplier belum · Seksi Bank
pernah didaftarkan ke SPAN, atau data supplier yang telah · Subbagian
didaftarkan memerlukan perubahan pada nama bank dan/ Umum
atau nomor rekening
c. Surat permintaan perubahan data supplier dalam hal
perubahan data supplier bukan merupakan kesalahan
nama bank dan/atau nomor rekening
Seyogyanya surat ralat beserta lampirannya tersebut diterima
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan agar lebih mudah
diidentifikasi dan lebih cepat dalam penyelesaiannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPPN Yogyakarta seyogyanya
melaksanakan SOP KP 12 010 tentang Perubahan Supplier
Site Bank Terkait Retur Menggunakan User Khusus pada KPPN
dan SOP KP 14 028 tentang Penerbitan SPM Retur yang belum
disetor ke Kas Negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 152

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT

2. Pada saat tim pembinaan melakukan verifikasi terhadap
berkas SP2D diketahui bahwa asli surat ralat/ perbaikan
rekening dari satker, SPM Retur, SPP Retur berikut dokumen
pendukungnya ada pada arsip SP2D yang akan disampaikan
ke Seksi Vera.
Sebagaimana berkas penyelesaian retur Satker Balai
Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Yogyakarta
dengan nomor SPM Dummy 110 tanggal 18 Oktober
2017 yang diterbitkan SPM Retur nomor 00295A tanggal
23 Oktober 2017 dan diterbitkan SP2Dnya dengan nomor
170301405000010 tanggal 24 Oktober 2017.
Seharusnya satu lembar SPM, SPP, Surat Ralat/Perbaikan
Rekening berikut dokumen pendukung penyelesaian retur
ditatausahakan tersendiri di Subbagian Umum sebagai
pertinggal KPPN

3. Verifikasi Akuntansi

a. Penyusunan 1. Pada LK UAKBUN-Daerah bulan Juli 2017, di Catatan · PMK 221/PMK.05/ 2016
LK UAKBUN Penting Lainnya halaman 31 huruf b, terdapat kesalahan · S-6919/PB/2017
Daerah penulisan. Tertulis Rp6.174.963.329,- seharusnya tgl. 8 Agustus 2017
· S-7759/PB/2017 tgl. 6
2. Rp375.574.653.726,- · September 2017
3. Pada LK UAKBUN-Daerah bulan Juli 2017, di Catatan · S-8938/PB/2017 tgl. 12 Oktober
Penting Lainnya halaman 32 angka 4, terdapat kesalahan 2017
penulisan. Tertulis Rp2.891.000,- seharusnya Rp3.931.000,. Surat PKN Nomor S-9021/
Pada LK UAKBUN-Daerah bulan Agustus 2017, di Catatan PB.3/2017 tgl. 13 Oktober 2017
Penting Lainnya halaman 31 huruf c, terdapat kesalahan
penulisan. Tertulis Rp9.508.794,- seharusnya Rp252.032,-
4. Pada LK UAKBUN-Daerah Triwulan III Komprehensif Tahun
2017, di Catatan Penting Lainnya halaman 34 angka 1,
terdapat kesalahan penulisan pada dasar hukum penyusunan
laporan keuangan. Tertulis : Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-9021/PB.3/2017 tgl. 13 Oktober
2017, seharusnya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor S-8938/PB/2017 tgl. 12 Oktober 2017.

153 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

Agar dilakukan perbaikan dan kedepannya lebih teliti dalam Seksi Vera Telah dilakukan perbaikan Tuntas
menyusun Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 154

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT

b. Penerbitan Pada Daftar Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Juli PER-03/PB/2014
Daftar LPJ s.d. September 2017 terdapat kode satker yang tidak disertai
Bendahara dengan uraian satker. Contoh kode satker: 109111, 109636,
404585, 404591, 407995, 409180, dll. Hal ini menjadikan
kesulitan dalam membaca laporan LPJ Bendahara Pengeluaran
karena harus mencari referensi dari satker tersebut.

B. PELAYANAN PERBENDAHARAAN

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sarana dan Masih terdapat 5 PC di KPPN Yogyakarta yang digunakan oleh SE-32/PB/2016
Prasarana petugas front office yang masih belum sesuai dengan standar SE-
Pelayanan 32/PB/2016 tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin.

2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Survey Kepuasan Pengguna Layanan telah diselenggarakan KMK.1329/KMK.01/2015
KPPN Yogyakarta pada tanggal 04-10-2017 dengan jumlah
responden sebanyak 150 orang. Hasilnya adalah:
· Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN sebesar
4,55 dan
· Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,03% (sangat puas)

Apabila dilakukan perbandingan terhadap Indeks Kepuasan
Satker terhadap Layanan KPPN selama 3 semester adalah sebagai
berikut:
· Semester 2 2016 = 4,28
· Semester 1 2017 = 4,22
· Semester 2 2017 = 4,55
C. KINERJA DAN TATA KELOLA

1. Manajemen SDM

a. Pola Mutasi Pada tahun 2017 KPPN Yogyakarta belum melakukan mutasi PER-30/PB/2012
Internal internal. Penerbitan Surat Keputusan baru sejauh melaksanakan
penempatan pegawai baru yang mengalami mutasi dari unit
eselon II lain, yaitu: KEP-066/WPB.15/KP.01/2017 Tgl. 06
November 2017 a.n. Rohmatul Lailiyah

b. Pengembangan Pada periode semester 2 tahun 2017 Capacity building untuk PER-30/PB/2012
Pegawai Berbasis pegawai KPPN Yogyakarta belum dilaksanakan, sedangkan
Kompetensi dalam Rencana Kerja Tahunan kegiatan tersebut dijadwalkan
dilaksanakan pada bulan Oktober 2017

155 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS
Telah dilakukan perbaikan referensi Tuntas
KPPN (pelaksana Seksi Vera) agar melengkapi/ menginput data Seksi Vera satker pada aplikasi SiLabun
pada Aplikasi SILABUN dan jika terdapat kesulitan agar secara
aktif berkoordinasi dengan Direktorat SITP.

Sambil menunggu pengadaan PC yang baru, petugas Subbagian KPPN Yogyakarta secara rutin akan Tuntas
front office disarankan rutin melakukan disk clean up dan Umum melakukan disk clean up pada
menghapus file yang tidak digunakan komputer yang digunakan petugas FO

Sesuai perbandingan dari semester 2 Th 2016 s.d semester MSKI Hasil survey IKM telah dipublikasikan Tuntas
2 Th 2017 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara terbuka baik melalui website
meningkat. Namun demikian terdapat beberapa saran KPPN Yogya maupun pada papan info
dari satker pengguna layanan yang masih perlu dilakukan pengumuman dan telah dilakukan
evaluasi dan tindaklanjut oleh KPPN Yogya sebagai langkah evaluasi serta tindak lanjut berdasarkan
peningkatan kualitas layanan selanjutnya. kritik dan saran yang telah disampaikan
oleh satker pengguna layanan

Sesuai ketentuan, pelaksanaan mutasi pada KPPN agar · Kepala Kantor Mutasi Internal telah direncanakan akan Tuntas
dilaksanakan sedikitnya satu tahun sekali. · Subbagian dilakukan pada awal tahun 2018
Tim pembinaan merekomendasikan agar mutasi internal Umum
dapat dilaksanakan pada awal tahun 2018 dengan tetap
memperhatikan kompetensi dan kepentingan pegawai
Capacity building agar segera dilaksanakan. Subbagian Kegiatan Capacity Building semester 2 Tuntas
Umum tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan
karena alokasi dana yang tersedia
direvisi untuk memenuhi alokasi
kegiatan lain yang mendesak.
156
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WONOSARI SEMESTER II TAHUN 2017

UNSUR PERMASALAHAN PERATURAN /
NO. PEMBINAAN DAN KETENTUAN TERKAIT

SUPERVISI

A. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

a. Pendaftaran Data Selama periode Juli s.d. Oktober 2017, terdapat 38 kontrak Surat Direktur SITP No. S-4383/
Kontrak yang telah didaftarkan dan disetujui oleh KPPN, dengan rincian: PB.08/2017 tanggal 10 Mei 2017
disampaikan tepat waktu sebanyak 25 kontrak, terlambat tentang Perekaman Data Lokasi
disampaikan sebanyak 13 kontrak dan telah dilampiri dengan Kegiatan/Proyek yang Bersifat
dispensasi pengajuan kontrak dari KPPN. Kontraktual pada Aplikasi SAS
Dari pendaftaran kontrak ini ditemukan beberapa hal sebagai 2017.
berikut:
1. Terdapat beberapa kontrak yang tidak diisi posisi (lattitude PMK-190/PMK.05/2012 tentang
dan longitude) lokasi proyek kontrak. Tata Cara Pembayaran dalam
Antara lain : rangka Pelaksanaan APBN
· Satker Kejaksaan Negeri GK (005676): CV. VFV Graha
Solution No kontrak B-003/ULP.GK/PM/GDG/10/2017, CAN:
A/149.17000067/0/0, NK : 70.000.000 dan No. 12/ULP.GK/
PML/05/2017, CAN: A/149.17000032/0/0, NK: 70.138.000
· MIN Playen (596989), Kontrak No. B.082/Mi.12.11/
KS.01.7/07/2017 tanggal 12-7-2017, CAN No.
A/14917000055/0/0, CV. TKTDW, NK: 86.500.000. Kontrak
No. B.074/Mi.12.11/KS.01.7/06/2017 tanggal 13-6-2017
CAN No. A/14917000038/0/1 CV. Diptayasa NK: 7.892.000.
2. Terdapat kontrak yang pengisian posisi (lattitude dan
longitude) lokasi proyek kontrak, belum sesuai dengan
petunjuk teknisnya.
Antara lain pada satker PN Wonosari GK (098078): Kontrak
No.W.13.U4/1318/PL.01/ VIII/2017, tanggal 3-8-2017 CAN
A/149.17000053/0/0, CV Dhian Kartika, NK: 44.380.000;
Kontrak No. W.13-U4/1315/PL.01/VIII/2017 tanggal 3-8-2017
CAN No. A/149.17000054/0/0 CV. Goro Jaya Pratama, Nk:
1.579.288.400. Seharusnya diisi titik koordinatnya, bukan nama
satkernya.

157 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

Saat perekaman data kontrak posisi (lattitude dan longitude) PDMS Telah bersurat kepada satker dengan Tuntas
lokasi proyek kontrak agar diisi dengan lengkap dan benar. nomor S-1220/WPB.15/KP.13/2017
(Difasilitasi pada update SAS 17.04). tanggal 27 November 2017

Perekaman alamat penyedia jasa diisi dengan ringkas dan 1. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Tuntas
jelas, sesuai data rekanan, minimal sampai dengan tingkat Korem 072 mengajukan dua surat
kabupaten/kota agar dapat menjadi pembeda dengan daerah permohonan penonaktifan data
lainnya. Dan jumlah karakter tidak lebih dari 50 karakter. supplier, yaitu No.B/1204/x/2017
AN.Yoyo Sutaryo dan
No.B/1498/X/2017 an.Zaeni
Sutanto.Kedua permohonan tersebut
telah benar disetujui pada tanggal
18 Oktober 2017

2. Terdapat kesalahan ketik tanggal Tuntas, telah
surat, yang seharusnya 12 Oktober diperbaiki
2017. Perbaikan Surat Persetujuan
Penonaktifan Data Supplier Nomor
S-4613/WPB.15/KP.01/2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 158

UNSUR PERMASALAHAN PERATURAN /
NO. PEMBINAAN DAN KETENTUAN TERKAIT

SUPERVISI

3. Terdapat kontrak yang pengisiannya kurang lengkap. PMK-190/PMK.05/2012 tentang
· Alamat penyedia barang/jasa kurang informatif, antara Tata Cara Pembayaran dalam
lain pada MIN Playen (596989), Kontrak No. B.082/ rangka Pelaksanaan APBN
Mi.12.11/KS.01.7/07/2017 tanggal 12-7-2017, CAN No.
A/14917000055/0/0, CV. TKTDW, NK: 86.500.000.
(hanya sampai pada RW) Kontrak No. B.074/Mi.12.11/
KS.01.7/06/2017 tanggal 13-6-2017 CAN No.
A/14917000038/0/1 CV. Diptayasa NK: 7.892.000. (Hanya
sampai kecamatan).
· Uraian pekerjaan kontrak belum mencantumkan volumenya.
Antara lain:
1) Pengadilan Agama Wonosari Kontrak No. W.12-A4/1475/
PL.04/VIII/2017 tanggal 31-8-2017 CAN No.
A/149.17000062/0/0 CV. Citra Perkasa NK : 91.200.000.
2) LPKA Yogyakarta (419140) Kontrak No. W.14.PAS.PAS.15.

PL.02.01-472 tanggal 9-10-2017, CV. Wirasada Karya, Nilai
Kontrak 513.541.190.
3) Balai Penelitian Tekn. Bahan Alam (450171), Kontrak No.
201/PPK-IPT.8/SPK/X/2017 tanggal 23-10-2017, CAN No.
A/149.17000076/0/0, CV Pattern Construction Sejahtera
Raya. Nilai Kontrak 115 juta.
· Tidak mencantumkan sanksi apabila terjadi wanprestasi,

antara lain pada satker LPKA Yogyakarta (419140) Kontrak
No. W.14.Pas.15.PL.02.01.336 tanggal 24-8-2017 CAN No.
A/149.17000073/0/0 CV Citra Reka Graha, nilai Kontrak
39.639.600; Kontrak No. W.14.PAS.PAS.15.PL.02.01-472
tanggal 9-10-2017, CV. Wirasada Karya, Nilai Kontrak
513.541.190.
· Terdapat masa pemeliharaan, namun pada karwas kontrak

tidak dialokasikan retensinya. Antara lain pada satker:
1) MIN Playen (596989), Kontrak No. B.082/Mi.12.11/
KS.01.7/07/2017 tanggal 12-7-2017, CAN No.
A/14917000055/ 0/0, CV. TKTDW, NK : 86.500.000.
2) MIN Melikan, kontrak No. B-78a/Mi.12.08/KS.01.7/06/2017
tanggl 5-6-2017, CAN No. A/14917000035/0/00, CV. Arya
Nurega, Nilai kontrak 152.500.000.
3) LPKA Yogyakarta, kontrak No. W.14.PAS.PAS.15.PL.02.01-
472 tanggal 9-10-2017, CV. Wirasada Karya, Nilai Kontrak
513.541.190.

159 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

Setiap kontrak agar selalu mencantumkan volume pekerjaan. PDMS 3. Terdapat kesalahan pencetakan Tuntas
data supplier sebelum
Setiap kontrak agar mencantumkan ketentuan sanksi penonaktifan,Untuk hasil print data
terhadap penyedia apabila terjadi wanprestasi supplier sesudah penonaktifan dan
informasi nomor rekening yang
dinonaktifkan sudah sesuai dengan
permohonan dari satker

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 160

UNSUR PERMASALAHAN PERATURAN /
NO. PEMBINAAN DAN KETENTUAN TERKAIT

SUPERVISI · Perdirjen No. 58/PB/2014
tentang Pengelolaan Data
b. Addendum Data Untuk addendum kontrak karena perubahan nilai penarikan supplier dan data Kontrak dalam
Kontrak pada termin, dilampiri surat permintaan perubahan SPAN
kontrak. Antara lain pada satker: Polres Gunung Kidul,
Kontrak No. SPK/04/II/2017 tanggal 14-2-2017 CAN No.
A/149.17000022/0/2 CV Asa Mulya; kontrak No. SP/05/2017/
PNBP-Res GnK CAN No. A/149.17000014/0/5 PT Pertamina.

· PMK-190/PMK.05/2012

c. Konversi ADK · Pada hasil pengujian manual, dasar pembayaran pada SPM · Dasar pembayaran antara lain :
SPM No. 00073/596989/SPM/2017 tanggal 29-8-2017 SP2D No. UU APBN 2017 No. 18 tahun
171491303001443 tanggal 29-8-2017 pada satker MIN 2016 tahun berkenaan, PP No.
Playen, masih salah. Tercantum UU APBN No. 18 tahun 45 tahun 2013, DIPA dan revisi
2006. DIPA tahun berkenaan, lainnya
· Hasil pengujian manual, SPM belum dilampiri informasi misalnya terkait dengan BLN.
supplier. Antara lain pada satker: Satker Polres GK (643869)
SPM No. 00315/643869/SPM/2017 Tanggal 25-8-2017, yang
telah diterbitkan SP2D No. 171491303001440 tanggal 29-8-
2017 dan SPM No. 00316/643869/SSPM/2017 tanggal 30-8-
2017, yang telah diterbitkan SP2D No. 171491301001490
tanggal 31-8-2017.
· Terhadap pengujian manual uraian SPM, terdapat uraian yang
belum sesuai dengan PMK190/PMK.05/2012. Antara lain:
1) Satker Bapas Wonosari (653133), SP2D No
171491301001488 tanggal 31-8-2017 (Pembayaran belanja
barang berupa honorarium penanggungjawab keuangan a.n.
Surya Dharma, A.Md.IP., S.H. dkk, (6 pegawai) bulan Juli
2017 sesuai SK dst).
2) Balai Penelitian Tekn. Bahan Alam (450171) SP2D No.
171491303001444 tanggal 31-8-2017 (Pembayaran belanja
barang berupa Pengadaan Bahan Untuk Kegiatan Penerapan
Dan Pemanfaatan IPTEKDA Di Daerah sesuai SPK dst).
· Terdapat format dan penandatangan MP PNBP yang belum
sesuai dengan ketentuan, antara lain pada satker:
1) Kantah GK (506340) SPM No. 00166/506340/BPN/2017
tanggal 29-8-2017 dengan SP2D No. 171491302000081
tanggal 31-8-2017.
Kemenag Kab. GK (417766) SPM No. 00067/417766/SPM/2017
tanggal 21-8-2017 dengan SP2D No. 171491301001439 tanggal
21-8-2017.

161 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

· Untuk perubahan data kontrak karena perubahan PDMS Segera dilaksanakan sesuai ketentuan Tuntas
nilai penarikan pada termin, dilakukan dengan ADK yang berlaku
Addendum kontrak. Tidak perlu dilampiri surat
permintaan perubahan supplier.

· Terhadap data pendukung yang tidak diperlukan menurut
peraturan, tidak perlu dilampirkan ke KPPN.

· Petugas konversi agar lebih teliti dalam melakukan PDMS Telah ditindaklanjuti dengan surat yang Tuntas
pengujian terhadap SPM. Untuk dasar hukum undang- ditujukan pada Satker dengan nomor
undang APBN, agar dicantumkan undang-undang yang S-1220/WPB.15/KP.13/2017
terbaru. Pengecualian, untuk pembayaran Gaji Induk
bulan Januari, agar mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 162

UNSUR PERMASALAHAN PERATURAN /
NO. PEMBINAAN DAN KETENTUAN TERKAIT

SUPERVISI

d. Penerbitan SP2D

SP2D Gaji Induk 1. Daftar perubahan pegawai masih dilampirkan pada SP2D PMK-190/PMK.05/2012 tentang
pembayaran gaji induk/Kekurangan gaji/Gaji Lainnya. Antara Tata Cara Pembayaran dalam
lain pada satker : rangka Pelaksanaan APBN, KEP-
a. KPU Gunung Kidul (657626) SP2D No. 287/PB/2015 (SOP Nomor: KP.12
171491301001779 tanggal 3-10-2017. 064 tentang Penyampaian daftar
b. Pengadilan Negeri Wonosari (098078) SP2D No. perubahan data pegawai pada
171491504000292 tanggal 2-10-2017. Seksi PDMS KPPN Tipe A2).

2. Data pendukung SPM/SP2D kurang lengkap: PMK-190/PMK.05/2012 tentang
a. MTsN Semanu GK (424540), SP2D No. Tata Cara Pembayaran dalam
171491506000181 tanggal 2-10-2017. Terdapat rangka Pelaksanaan APBN, KEP-
potongan SPM pengembalian belanja pegawai TAYL 287/PB/2015 (SOP Penerbitan
(423951) sebesar Rp1.963.855,- namun belum SP2D Gaji Induk pada Seksi Bank
terlampir SSBP-nya; KPPN type A1/A2)
b. PA Wonosari (401231) SP2D No. 171491303001650
tanggal 2-10-2017, terdapat potongan pada SPM
dengan akun 511119 sebesar Rp80,- belum terlampir
SSPB-nya;
c. PN Wonosari (098078) SP2D No. 171491301001752
tanggal 2-10-2017 terdapat potongan SPM dengan
akun 511119 sebesar Rp 26,- belum terlampir SSPB-
nya.

SP2D LS Non Gaji Pembayaran Tunjangan Kinerja masih melampirkan SPTJM, PMK No. PMK-80/PMK.05/2017
Non Kontraktual antara lain pada satker: tentang Tata Cara pembayaran
1. MTsN Gubug Rubuh GK (417771) SP2D No. Tunjangan Kinerja Pegawai pada
Kementerian Lembaga.
171491303001723 tanggal 3-10-2017.
2. MIN Semanu GK (596951) SP2D No. 171491303001710

tanggal 3-10-2017.

163 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

1. Daftar perubahan pegawai dapat disampaikan ke KPPN PDMS Telah dilaksanakan mulai November Tuntas
sebelum atau bersamaan dengan pengajuan SPMnya. 2017
Dalam hal daftar perubahan pegawai disampaikan
bersamaan dengan SPMnya, maka cetakan daftar MTsN Semanu mengajukan permintaan Tuntas
tersebut bukan merupakan lampiran SPM. Cetakan koreksi data SPM/SP2D dengan
Daftar perubahan pegawai tidak perlu dilampirkan pada memecah potongan 423951 menjadi
SP2D dan agar diparaf oleh Kepala Seksi PDMS dan dua akun yaitu akun 423951 dan
ditatausahakan oleh Pelaksana PDMS. 51124

2. Data dukung atas potongan pajak adalah SSP dan
potongan bukan pajak adalah SSBP/SSPB.

3. Kekurangan dokumen agar dillengkapi.

Pengajuan SPM LS pembayaran Tunkin ke rekening pegawai PDMS Telah dilaksanakan sesuai ketentuan Tuntas
dilampiri: Daftar nominatif pembayaran tunkin Rekapitulasi yang berlaku.
daftar pembayaran tunkin, dan SSP. Jadi SPTJM tidak perlu
dilampirkan. (PMK-80/PMK.05/ 2017 Pasal 7 ayat 5)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 164

UNSUR PERMASALAHAN PERATURAN /
NO. PEMBINAAN DAN KETENTUAN TERKAIT

SUPERVISI

SP2D LS Non Gaji 1. Pembayaran belanja modal (paket pekerjaan Perencanaan 1. PP No. 45 tahun 2013 tentang
Kontraktual Revitalisasi Pasar Desa Mulusan sesuai SPK No. 02/SPK/ Tata Cara Pelaksanaan APBN;
Prc. Psr.Mulusan/V/2017 tanggal 31 Mei 2017), SP2d No. 2. PMK No. PMK-190/
171491303001797 tanggal 11-10-2017 untuk CV. Anugrah PMK.05/2012 tentang Tata
Karya Cipta pada satker Dinas Koperasi dan UKM Gunung Cara Pembayaran dalam rangka
Kidul (040306), telah dibayarkan 100%/lunas sedang Pelaksanaan APBN
pekerjaan fisiknya belum selesai. 3. Peraturan Kemen. PU No. 45/
2. Pembayaran Tahap II (100%) paket pekerjaan Rehab. Gedung PRT/M/2007 tentang Pedoman
dengan SP2D No. 171491302000091 tanggal 14-9-2017 Teknis Pembangunan Bangunan
pada satker MTsN Sumber Giri Kab. GK dan SP2D No. Gedung Negara
171491303001443 tanggal 29-8-2017 pada satker MIN 4. Perpres 54 tahun 2010
Playen tidak tercantum jaminan pemeliharaan. sebagaimana diubah dengan
3. Pengajuan SPM ke KPPN masih dilampiri faktur pajak. Antara Perpres 70 tahun 2012 tentang
lain pada satker : Pengadaan Barang dan Jasa
a. MIN Playen dengan SP2D No. 171491303001441 tanggal Pemerintah, pasal 89 ayat 5.
29-8-2017. 5. KEP-287/PB/2015 (SOP
b. Kantah Gunung Kidul dengan SP2D No. Penerbitan SP2D LS non Gaji
171491302000081 tanggal 31-8-2017 kontraktual pada Seksi Bank
4. Uraian SPM masih salah, antara lain pada SP2D No. KPPN type A1/A2)
171491303001443 tanggal 29-8-2017 pada satker MIN 6. Perdirjen No. 16/PB/2014
Playen (“Pembayaran Belanja Modal tahap ke 2 (Satu) sesuai tentang Tata Cara Koreksi Data
dengan SPK... dst”) Transaksi Keuangan pada SPAN.

e. RPD Terdapat deviasi antara RPD yang disampaikan dengan PMK-277/PMK.05/2014 tentang
realisasinya, rata-rata pada jenis belanja 51. Antara lain pada RPD
satker: PN Wonosari (098078), PA Wonosari (401231), Kejari
Gunung Kidul (005676)

f. Penatausahaan Jaminan Uang Muka telah ditatausahakan dengan baik. Dan Perdirjen No. 19/PB/2013
JUM telah dibuatkan monitoring pengawasannya.

165 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

1. Pembayaran pekerjaan perencanaan dapat dilakukan PDMS Telah dilaksanakan sesuai ketentuan Tuntas
100%/lunas apabila pekerjaan fisiknya telah selesai. yang berlaku
Apabila pekerjaan perencanaan telah selesai dan
pekerjaan fisiknya telah dikontrakkan, maka dapat
dibayarkan 85%. Dan 15%nya (termin pengawasan
berkala) dapat dibayarkan setelah pekerjaan fisiknya
selesai

2. Pembayaran 100% dapat dilakukan apabila masa
pemeliharaan telah selesai. Dan apabila akan dilakukan
penarikan sebelum masa pemeliharaan selesai, maka
penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan ke PPK.
Dalam uraian SPM, tanggal dan nomor jaminan agar
dicantumkan karena belum terbit BAST II.

3. Faktur pajak tidak perlu dilampirkan pada SPM yang
diajukan ke KPPN, namun dilampirkan sampai dengan
proses SPP pada satuan kerja.

4. Data dukung sebagai lampiran SPM agar mengacu pada
peraturan yang berlaku.

5. Agar dilakukan koreksi uraian SPM/SP2D terkait

Agar RPD yang disampaikan oleh satker adalah data yang PDMS Satker telah mengirimkan RPD Tuntas,
sudah benar. Terlebih jenis belanja 51 yang datanya dapat Gaji Bulan Agustus sesuai dengan Dalam proses
dihitung secara pasti dengan bantuan aplikasi. ketentuan.Akan tetapi ketika seksi monitoring
Bank membuat APPR terjadi kesalahan
tanggal Gaji Bulan Agustus diberi
tanggal 03-08-2017 seharusnya tanggal
01-08-2017 sehingga terjadi void.Dan
pada aplikasi OM SPAN terjadi deviasi
pada tanggal 03-08-2017. Sedangkan
pada tanggal 01-08-2017 tidak terdapat
deviasi.

Untuk memudahkan dalam melakukan monitoring PDMS Telah dilaksanakan sesuai ketentuan Tuntas
pengawasan JUM, dapat ditambahkan besaran angsuran yang berlaku
Uang muka dan tgl No SPM-nya dengan sumber data dari
Berita Acara Pembayaran dari satker, Tgl dan No surat
teguran, tanggal dan No. BA serah terima jaminan. Data
pengawasan dapat di-hyperlink-kan dengan hasil scan
datanya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 166

UNSUR PERMASALAHAN PERATURAN /
NO. PEMBINAAN DAN KETENTUAN TERKAIT

SUPERVISI

2. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

Penerbitan SK Penunjukan Petugas Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan PER-14/PB/2013 tentang
Nota Konfirmasi Negara pada KPPN Wonosari terdapat Pejabat yang sudah Pelaksanaan Konfirmasi Surat
Penerimaan Negara memasuki masa pensiun namun namanya masih tercantum pada Setoran Penerimaan Negara
SK.

3. Verifikasi Akuntansi

Penyusunan LK 1. Pada LK UAKBUN-Daerah Semester I TA 2017, pada Laporan S-06193/PB/2017 hal Pedoman
UAKBUN Daerah Arus Kas halaman 4, Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Penyusunan dan Penyampaian LK
uraian Penerimaan PNBP Lainnya (B.2.2.3) nilai yang tertulis Kuasa BUN-Daerah 2017
sebesar Rp1.594.086,- seharusnya tertulis Rp11.594.086,-
sesuai dengan cetakan LAK (Face) Tingkat KPPN dari Aplikasi
SPAN.

2. Pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Semester
I Tahun 2017, halaman 23 penjelasan Arus kas dari
Aktivitas Transitoris, nilai penerimaan transito tertulis
Rp8.420.832.464,- nilai seharusnya sesuai LAK sebesar
Rp2.294.040.064,-. Nilai Kiriman uang antar rekening
bank (netto) tertulis sebesar (Rp73.620.348), nilai yang
seharusnya sesuai dengan LAK sebesar Rp6.053.172.052,-
(6.126.792.400 - 73.620.348 = 6.053.172.052,-).

B. PELAYANAN PERBENDAHARAAN

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Visi,Misi,Peta Visi KPPN Wonosari yang tertulis pada e-Banner dan website surat Sekditjen Perbendaharaan
Strategi,Motto KPPN Wonosari tidak sesuai dengan template dari kantor pusat. no.S-4827/PB.1/2016 tgl.14-06-
Layanan, dan 2016, visi Kanwil/KPPN adalah
Nilai-Nilai ‘given’ dari Pusat
Kementerian
Keuangan

167 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

SK Penunjukan Petugas konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Seksi Bank Sudah ditindaklanjuti . Tuntas.
Negara perlu di-update/dilakukan perubahan pada SK
dimaksud.

Agar dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai Vera-KI Sudah diperbaiki. Tuntas
dengan data dukung/cetakan laporan dari Aplikasi SPAN. Untuk selanjutnya akan lebih teliti
Kedepannya agar lebih teliti dalam menyusun LK UAKBUN- dalam menyusun LK-UAKBUN Daerah.
Daerah.

Visi KPPN Wonosari agar disesuaikan dengan template dari Subbag Umum Sudah ditindaklanjuti dan diperbaiki. Tuntas
kantor pusat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 168

UNSUR PERMASALAHAN PERATURAN /
NO. PEMBINAAN DAN KETENTUAN TERKAIT

SUPERVISI

b. Sarana dan 1. Mesin antrean tidak dapat dioperasikan sejak sebulan yang Surat Sekditjen Perbendaharaan
Prasarana lalu sehingga dilakukan manual dengan kartu antrean. tanggal 22-06-2016 Nomor
Pelayanan 2. Berdasar hasil monev TIK telah ditemukan: S-5155/PB/2016 dan SE-32/
a. Beberapa software MS Office pada KPPN Wonosari tidak PB/2016.
dapat dilakukan update karena OS Windows tidak Original
(bajakan).
b. Masih terdapat PC yang belum memenuhi standar SE-32/

PB/2016 tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin Pada
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

C. KINERJA DAN TATA KELOLA

1. Kinerja Organisasi

a. Pengelolaan Konten informasi yang disampaikan dalam kolom penjelasan Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Kinerja Organisasi beberapa laporan capaian IKU masih belum lengkap/optimal Nomor Kep-241/PB/2015 dan
contoh IKU Akurasi RPD dan Penyampaian LPJ Bendahara. S-8273/PB.1/2017 tanggal 22 Sept
2017

2. Manajemen SDM Tidak digunakannya kriteria NKP/NKP K3 Pegawai dalam Surat Direktur Jenderal
Penetapan Kinerja Penetapan Pegawai Pemerintah dan PNPN Terbaik Semester Perbendaharaan Nomor S- 5621/
Individu I Tahun 2017 (KEP-24/WPB.15/KP.03/2017 Tgl 22 Juni PB/2017 tanggal 20 Juni 2017
2017). Kriteria yang digunakan adalah: Keramahan, kerapian, tentang Langkah-Langkah
ketrampilan layanan, dan disiplin. Peningkatan Kualitas PK Tahun 2017.

169 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

1. Sesuai surat sekditjen Perbendaharaan tanggal 22-06-2016 Subbag Umum Telah bersurat kepada Sekditjen Tuntas
Nomor S-5155/PB/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perbendaharaan Nomor S-474/ ( menunggu
Pengelolaan Kinerja Triwulan II Tahun 2016 dan Persiapan WPB.15/KP.03/2017 tindak lanjut dari
survei SFO Tahun 2016 bahwa pada IKU ”Persentase
pemenuhan sarpras sesuai kebutuhan” sebagaimana Pusat)
disebutkan pada manual IKU Kemenkeu four KPPN bahwa
sarpras yang harus dipenuhi yaitu PC, laptop/notebook,
LCD/Projector, scanner, UPS, printer, komputer server,
CCTV, mesin absensi, mesin antrean, facsimile dan televisi.
Terkait dengan hal tersebut KPPN Wonosari agar secara
aktif berkoordinasi dengan kantor pusat.

2. KPPN Wonosari agar selalu berkoordinasi dan bersurat ke
Kantor Pusat (Dit. SITP) dengan ditembuskan ke Pusintek
terkait:
a. Penyediaan paket OS Windows Ori untuk
dapat disebarluaskan ke instansi vertikal Ditjen
Perbendaharaan;
b. pengadaan/penggantian perangkat TIK yang sudah
tidak memenuhi standar SE-32/PB/2016.

1. Materi dan Penyajian Laporan: Subbag Umum Selanjutnya akan disusun sesuai Tuntas
a) Penjelasan Tambahan terkait kegiatan yang telah ketentuan yang berlaku. Tuntas
dilakukan (terlihat effort yang telah dilakukan) termasuk
untuk iku yang belum ada realisasi.
b) Grafik dan tabel agar dibuat lebih menarik dan
interaktif
c) Pengungkapan data dan sumber pengambilan data
perlu ditambahkan
2. Saran perbaikan Kegiatan Pengelolaan Kinerja:
a) Perlu disusun Rencana Strategis Pencapaian Target
Kinerja Organisasi / IKU
b) Pengelolaan Dokumen Capaian Kinerja
Mengadopsi mobilitas pegawai, sistem penataausahaan
dokumen capaian kinerja agar diubah dari sistem penjlidan
untuk seluruh pegawai menjadi sistem pendosiran per
pegawai sama seperti Dosir Kepegawaian.

Salah satu ktriteria dalam pemberian reward (best employee) Subbag Umum Segera akan dilaksanakan sesuai
kepada pegawai KPPN Wonosari, agar menggunakan unsur ketentuan yang berlaku
NKP/NKP K3 Pegawai.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 170

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WATES SEMESTER II TAHUN 2017

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT

A. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

a. Konversi ADK SPM Masih terdapat SPM yang dilampiri dengan dokumen yang 1. PMK.190/PMK.01/2012
tidak dipersyaratkan dalam peraturan. Misalnya : 2. KEP-287/PB/2015
3. PMK-72/PMK.05/2016
1. SPM uang makan MTsN Jatimulyo nomor 00070 tanggal 4. PMK-80/PMK.05/2017
5 September 2017 yang masih melampirkan rekapitulasi 5. SOP nomor KP.14.019
perhitungan uang makan, daftar perhitungan uang 6. SOP nomor KP.14.020
makan, dan SPTJM. Seharusnya SPM uang makan hanya
melampirkan laporan pendaftaran/perubahan/informasi
supplier, SSP PPh pasal 21 dan daftar nominatif
pembayaran

2. SPM tunjangan kinerja MIN Bangunrejo nomor 00078
tanggal 6 September 2017 masih melampirkan SPTJM.
Seharusnya SPM tunjangan kinerja hanya melampirkan
laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier,
daftar nominatif pembayaran, rekapitulasi daftar
pembayaran tukin, SSP PPh Pasal 21

3. SPM pembayaran honor MAN Kalibawang nomor
00086 tanggal 4 September 2017 masih melampirkan
daftar permintaan honor, SPTJM, SPTB. Seharusnya
hanya melampirkan laporan pendaftaran/perubahan/
informasi supplier, SSP PPH Pasal 21, daftar nominatif
pembayaran untuk penerima yang lebih dari satu
rekening.

b. Penerbitan SP2D

Penerbitan SP2D LS Non SPM satker Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo PMK.190/PMK.01/2012 dan
Gaji Kontraktual nomor 00193 tanggal 28 September 2017 salah dalam KEP-287/PB/2015
mencantumkan kode kpp pada potongan PPN. Tertulis
635794 (KPP Sleman), seharusnya 119440 (KPP Semarang
Timur).

171 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

1. Petugas konversi KPPN Wates menerima SPM hanya Seksi PDMS 1. Dokumen Lampiran pendukung telah Tuntas
dengan lampiran yang dipersyaratkan disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku. Sedang lampiran yang tidak
2. Mengembalikan dokumen lampiran yang tidak dipersyaratkan telah dikembalikan ke
diperlukan sambil mengedukasi satker agar di masa yang Satker ybs.
akan datang menyampaikan SPM dengan lampiran yang
dipersyaratkan. 2. Buku Panduan PPSPM telah
disosialisasikan kepada seluruh
3. Menyebarluaskan informasi mengenai Buku Panduan satker, bersamaan dengan sosialisasi
Teknis Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar LLAT TA 2017 dan diberitahukan
yang dapat didownload melalui web www.djpbn. melalui surat Nomor S-839/WPB.15/
kemenkeu.go.id KP.0220/2017 tanggal 19 September
2017

Meminta satker untuk melakukan koreksi SPM terkait Seksi PDMS Telah dilakukan koreksi terhadap SPM Tuntas
kesalahan pencatuman kode KPP. dimaksud

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 172

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT

2. Verifikasi Akuntansi LPJ Bendahara Penerimaan Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Penerbitan Daftar LPJ 1. Terdapat selisih minus pada LPJ Bendahara Penerimaan, Nomor PER-03/PB/ 2014 tanggal
Bendahara yaitu: 3 Februari 2014

a. Satker Kejari Wates (005697) sebesar minus
Rp210.988,-
b. Satker Kantor Rupbasan Wates (652433) sebesar minus
Rp.27.484,-
c. Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta sebesar minus
Rp.245.800,-
Selisih ini disebabkan oleh sewa Rumah Dinas yang
dipotong melalui SPM
Selisih ini terjadi karena penerimaan negara yang berasal
dari potongan SPM tidak dapat diinput dalam Aplikasi
SiLABI, namun oleh petugas UAKPA satker terkait diinput
dalam aplikasi SAIBA.
2. Satker Balai Besar Veteriner Wates (239544)
Pada Laporan Transaksi yang diterbitkan oleh PT BRI
Cabang Wates nampak bahwa untuk transaksi penerimaan:
- Bulan Agustus 2017, dari penerimaan awal bulan
tanggal 01 s.d 29 Agustus 2017, baru disetor tanggal 31
Agustus 2017
- Bulan September 2017, dari penerimaan tanggal 06 s.d
27 September 2017 baru disetor tanggal 28 September
Sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Satker
Pengelola APBN dan PMK Nomor 3/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Penyetoran PNBP Oleh disebutkan
bahwa Bendahara Penerimaan berkewajiban untuk segera
menyetorkan penerimaan Negara ke Kas Negara setiap hari
kerja saat penerimaan Negara tersebut diterima.
Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan
pada hari kerja berikutnya dalam hal:
- Terkendala jam operasional Bank Persepsi/Kantor Pos
Persepsi; dan/atau
- PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan.
Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara
Penerimaan dapat dilakukan secara berkala dalam hal:
- Layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota Bendahara
Penerimaan tidak tersedia;
- Kondisi geografis satuan kerja yang tidak
memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;
- Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi dengan
tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan melampaui
waktu 2 jam; dan/atau
- Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran
lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh.
Penyetoran berkala dapat dilakukan setelah mendapatkan
izin dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

173 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS
Tuntas
Perbaikan LPJ Bendahara satker terkait berupa : Seksi Telah dilakukan perbaikan atas LPJ
1. Pengisian Nomor IV pada LPJ Bendahara Penerimaan, Vera KI Bendahara Satker dimaksud

Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA point 1
(penyetoran menurut pembukuan bendahara dihasilkan
oleh system (aplikasi).
2. Pengisian menurut UAKPA (sesuai bukti setor) diinput
secara manual sepanjang terdapat penerimaan
melalui potongan SPM. Dalam mengisi point (2) agar
mengabaikan penerimaan yang berasal potongan SPM :
KPPN Wates agar mengingatkan kembali Satker Balai
Besar Veteriner Wates agar dalam penyetoran PNBP ke Kas
Negara berpedoman pada PMK Nomor 162/PMK.05/2013
dan PMK Nomor 3/PMK.02/2013.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 174

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
PER-30/PB/2012
B. PELAYANAN PERBENDAHARAAN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Keterbukaan Informasi Belum tersedianya informasi publik mengenai realisasi
Publik APBN di lingkungan KPPN Wates.

b. Kepuasan Layanan KPPN Wates telah melaksanakan survey kepuasan layanan UU No. 25 Tahun 2009 dan
hasil survey belum dipublikasikan secara terbuka. Kepdirjen Nomor KEP-222/PB/2012

C. KINERJA DAN TATA KELOLA

1. Kinerja Organisasi SK Kepala KPPN Wates Nomor 14 dan 15/WPB.15/ PMK 262/PMK.01/2016
Struktur, Tugas Fungsi, KP.02/2017 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab KMK 811/KM.1/2017
Uraian Jabatan para Pegawai pada KPPN Wates perlu disesuaikan aturan

terbaru yaitu :
1. PMK 169/PMK.01/2012 dengan PMK 262/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Ditjen Perbendaharaan
2. KMK 597/KM.1/2013 dengan KMK 811/KM.1/2017

2. Manajemen SDM Pergantian user SPAN sementara yang dikarenakan KEP-287/PB/2015
User SPAN user SPAN definitif menjalani cuti/ dinas luar dilakukan

menggunakan berita acara pergantian user SPAN dengan
klausul “ pergantian user ini dilaksanakan dengan tetap
menggunakan user name dan password yang ada untuk
digunakan oleh user pengganti sementara. Tanggung jawab
atas segala transaksi yang dilakukan selama pergantian user
ini berada pada user pengganti”

175 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017