LHPS Semester 2 TA 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

Membuat laporan realisasi APBN secara periodik dan Kasubbag Telah dipasang pada e-Banner Tuntas
melakukan penyebarluasan informasi tersebut, minimal Umum Tuntas
ditempatkan pada websiteKPPN Wates. Seksi PDMS dan Telah dipasang pada e-Banner
Mengumumkan hasil survey kepuasan masyarakat pada Vera-KI Tuntas
website KPPN Wates atau pada papan informasi yang ada
pada ruang pelayanan

Agar segera menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Subbag Umum SK telah disesuaikan

Berdasarkan KEP-287/PB/2015 nomor SOP KP.11 001 Subbag Umum Terkait dengan perubahan user SPAN Tuntas
tentang Penerbitan Surat Permintaan Perubahan User SPAN dapat dijelaskan bahwa:
pada KPPN dan nomor SOP KP.11 002 tentang Penerbitan 1. Perubahan yang disebabkan
BA Perubahan User SPAN pada KPPN, dijelaskan bahwa pergantian/perubahan pejabat
setiap ada perubahan user SPAN KPPN harus membuat definitif, telah dibuat permintaan user
surat permintaan perubahan user SPAN ke Direktorat baru
Transformasi Perbendaharaan untuk kemudian diupload ke 2. Perubahan disebabkan user
dalam Aplikasi OM SPAN dan merekam perubahan user berhalangan sementara dan dilakukan
tersebut pada menu manajemen user. penunjukan Plh, dibuat berita acara
penggunaan user dan tanggungjawab
pejabat Plh nya s.d pejabat definitif
bertugas kembali
3. Terkait angka 2 dijelaskan bahwa
apabila dilakukan permintaan
penggantian user baru untuk pejabat
Plh akan memakan waktu lama,
sedangkan kebutuhan user untuk
penyelesaian pekerjaan diperlukan
saat pejabat definitif mulai tidak aktif.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 176

NO. UNSUR PEMBINAAN PERMASALAHAN PERATURAN /
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
KEP-261/PB/2016
3. Tata Usaha dan Rumah Tangga

a. Tata Usaha Penatausahaan surat masuk telah diadministrasi
menggunakan aplikasi “Administration and Monitoring
Tools”, namun untuk surat keluar masih manual, belum
menggunakan aplikasi.

b. Sarana Prasarana dan Terdapat sarpras pada KPPN Wates yang belum KEP-261/PB/2016
Tata Ruang memenuhi standardisasi, antara lain :
1. Genset yang berkapasitas kecil tidak sesuai dengan

kebutuhan kantor, sedangkan supply dari PLN pada
jam-jam kerja kadang mengalami gangguan.
2. Beberapa komputer pada middle office tidak dapat
bekerja secara optimal, contohnya : sering hang, harus
direstart ulang.
3. Printer KIPS tidak dapat digunakan lagi/ tidak
kompatibel
4. Printer untuk cetak tanda terima konversi

4. Kepuasan Pegawai Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai diperoleh hasil KEP-261/PB/2016
Kepuasan Pegawai hasil rata-rata tingkat kepentingan adalah 4,7 pada skala 5
dan rata-rata tingkat kepuasan adalah 4,5 pada skala 5.
Berdasarkan perhitungan dengan rumus, diperoleh indeks
kepuasan pegawai 89,91% atau masuk dalam kategori
“Sangat Puas”
Namun demikian, berdasarkan hasil survey masih terdapat
pegawai yang memberikan skala 2 (kurang puas) pada
pertanyaan terkait sarana prasarana (komputer yang
digunakan dalam mendukung tugas pelayanan) dan
pengembangan kompetensi (mutasi internal pegawai
KPPN)
Berdasarkan hasil survei selama 3 kali masa pembinaan
diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Semester II tahun 2016 : 90,90 %
2. Semester I tahun 2017 : 93, 74%
3. Semester II tahun 2017 : 89,91 %

177 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

REKOMENDASI PIC TINDAK LANJUT STATUS

Salah satu inovasi Kanwil berupa aplikasi “apple” dapat Subbag Umum Untuk penatausahaan surat keluar segera Tuntas
digunakan untuk menatausahakan baik surat masuk dan dilaksanakan mulai bulan Januari 2018 Tuntas
surat keluar pada KPPN Wates. dengan pertimbangan penggunaan
penomoran agenda baru

1. Berkirim surat kepada Kantor Pusat untuk mencari solusi Subbag Umum Surat permintaan sudah dikirim ke
atas kondisi sarpras yang rusak. kantor pusat

2. Mengajukan anggaran untuk pengadaan sarpras
dimaksud.

Terkait dengan mutasi internal, agar mempertimbangkan Subbag Umum 1. Sarpras pada KPPN Wates telah sesuai Tuntas
tingkat grade pegawai yang akan dimutasikan, sehingga standar, sebagaimana hasil penilaian
pegawai tidak dirugikan (penurunan grade). kantor pusat atas pemenuhan BMN
Sedangkan untuk pegawai yang seharusnya sudah naik yang sesuai standar mendapat nilai
grade dan berkompenten agar dimutasikan di unit yang 92% dari target yang ditentukan
memenuhi ketentuan atas kenaikan tersebut. 90%. Namun demikian akan menjadi
perhatian selanjutnya bila alokasi
dana dalam DIPA mencukupi.

2. Terhadap mutasi internal dapat
dijelaskan:

Jumlah pegawai pelaksana KPPN Wates
15 orang, 1 peg tugas belajar, 2 peg
dalam kondisi sakit, sehingga secara
efektive pelaksana yang menjalankan
tugas hanya 12 orang. Dari 12
orang tersebut telah mencapai grade
maksimum pada satu seksi. Sehingga
apabila dilakukan mutasi dapat
mengakibatkan penurunan grade.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 178

2. Rekapitulasi Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2017
MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN YOGYAKARTA

No. Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
Pembinaan
A dan Supervisi
1
a PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

Penatausahaan Pengeluaran Negara

Aksesibiltas Terdapat 3 (tiga) satker baru yang belum memiliki username KEPDIRJEN Perbendaharaan
Satker pada dan password OM SPAN yaitu: Nomor KEP-287/PB/2015
aplikasi OM 1. Satker Stasiun Klimatologi Mlati Sleman (418104) dan KEP-261/PB/2016 dan
SPAN 2. Satker Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta (418340) Perdirjen Perbendaharaan
3. Satker LPKA Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta (419140) Nomor PER-41/PB/2014
KPPN Yogyakarta sudah menerbitkan surat permohonan
kepada Direktur Transformasi Perbendaharaan tanggal 28
Februari 2017 Nomor S-832/WPB.15/KP.01/2017 dan sudah
mengajukan permintaan melalui HAI DJPBN. DSITP telah
mengirimkan data user/ password melalui email kepada
KPPN Yogyakarta namun dari tabel data yang dikirim tidak
terdapat data ketiga satker tersebut. Sedangkan ketiga satker
terkait selalu melakukan konfirmasi atas surat permohonan
yang belum memperoleh jawaban dari KPPN.
Atas penjelasan DSITP (tgl.30 Mei 2017) agar segera dikirim
ulang melalui HAI DJPBN.

b Perubahan 1). Surat Satker No. W.14.PAS.PAS7.KP.04.01-253 hal Peraturan Dirjen
Data supplier permintaan perubahan nama supplier belum diterbitkan Perbendaharaan Nomor:
surat persetujuannya, namun yang diterbitkan adalah PER-58/PB/2013 tentang
surat persetujuan penonaktifan supplier. Namun demikian Pengelolaan Data supplier
perubahan data supplier telah dilakukan dalam aplikasi dan Data Kontrak dalam
SPAN, sehingga tidak menghambat proses penerbitan SP2D Sistem Perbendaharaan dan
pada data supplier dimaksud. Anggaran Negara
2). Antara hal surat dan isi surat persetujuan tidak sesuai.
Halnya tentang penonaktifan supplier, namun isi persetujuan
perubahan NIP (S-915/WPB.15/KP.0110/2017).
3). Surat persetujuan perubahan tidak sesuai dengan surat
permintaan satker, Persetujuannya perubahan NPWP dan
pemilik rekening, sedang surat permintaan satker untuk
perubahan NPWP dan nama pegawai. (S-823/WPB.15/
KP.01/2017 tanggal 28-2-2017)
4). Laporan informasi supplier sebelum dan sesudah perubahan
tidak dilampirkan. (S-779/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 21-2-
2017)

179 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi

KPPN agar segera melakukan konfirmasi atas surat Seksi MSKI KPPN telah membuat surat Tuntas
tanggal 28-02-2017 Nomor S-832/WPB.15/KP.01/2017 permohonan pembuatan user
dan konfirmasi atas jawaban DSITP terkait belum password Online Monitoring
adanya data 3 (tiga) satker tersebut SPAN sesuai SOP Nomor KP.13
002 Kepdirjen Nomor KEP-287/
PB/2015 dan belum mendapatkan
user password dari DSITP kemudian
KPPN Yk mengajukan permohonan
ulang sesuai dengan surat Nomor
S-2599/WPB.15/KP.01/2017 tanggal
20 Juni 2017 mengenai Permohonan
Pembuatan Username dan Password
Aplikasi Online Monitoring SPAN
namun sampai dengan saat ini belum
mendapatkan user password dari
DSITP

1). Penerbitan surat persetujuan agar sesuai dengan Seksi MSKI 1. Surat persetujuan sudah diperbaiki Tuntas
surat permintaan satkernya. Laporan sebelum dan sesuai dengan surat permintaan satker
sesudahnya agar dilampirkan, dokumentasi agar (surat perbaikan terlampir)
lebih ditertibkan sehingga tidak ada surat yang 2 dan 3. Surat persetujuan sudah
belum terselesaikan. diperbaiki sesuai dengan surat
permintaan satker dan sudah dibuatkan
2) dan 3). Untuk menghindari/mengurangi penafsiran format baku penonaktifan suplier (surat
yang berbeda, agar penyusunan surat persetujuan perbaikan dan format baku terlampir)
penonaktifan supplier lebih dibakukan dan 4. Dokumen sesudah perubahan
informatif., sesuai dengan surat permintaan satker. dilampirkan hanya 1 karena terlalu
banyak sejumlah 31 halaman
pemborosan kertas

4). Proses perubahan data supplier agar berpedoman
pada KEP-287/PB/2015.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 180

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
No. Pembinaan

dan Supervisi

c Penonaktifan 1). Surat persetujuan penonaktifan, tertulis “perubahan Peraturan Dirjen
data supplier penonaktifan info rekening/supplier”. (S-942/WPB.15/ Perbendaharaan Nomor:
KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke Polresta Yk; S-941/WPB.15/ PER-58/PB/2013 tentang
KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke PTUN Yk; S-946/WPB.15/ Pengelolaan Data supplier
KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke B2P3KS Yk; S-946/WPB.15/ dan Data Kontrak dalam
KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke PTN-BH UGM; S-932/ Sistem Perbendaharaan dan
WPB.15/KP.01/2017 tanggal 7-3-2017 ke KPU Sleman) Anggaran Negara; KEP-287/
PB/2015 tentang Standar
2).a. Laporan informasi suplier sebelum penonaktifan tidak Operasional Prosedur pada
terlampir (S-942/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke KPPN Tipe A1
Polresta Yk; S-941/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke
PTUN Yk; S-946/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 9-3-2017 ke
B2P3KS Yk; S-946/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 9-3-2017
ke PTN-BH UGM; S-932/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 7-3-
2017 ke KPU Sleman). b. Laporan sebelum dan sesudah
pengaktifan kembali data supplier tidak terlampir. (S-778/
WPB.15/KP.01/2016 tanggal 21-2-2017)

3). Penerbitan surat penonaktifan supplier tidak sesuai dengan
surat permintaan dari satker. Surat Persetujuan Penonaktifan
Suplier nomor S-943/WPB.15/KP.0110/2017 tidak sesuai
dengan surat permintaan dari satker No. W.14.PAS.PAS7.
KP.04.01-253 tentang perubahan nama supplier.

d Penggabungan 1). Surat permintaan penggabungan/merge data supplier Peraturan Dirjen
/ Merge Data (NPWP Bendahara) satker Dinas Pertanian Prov. D.I. Perbendaharaan Nomor:
supplier Yogyakarta No. 22/03/TP/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 PER-58/PB/2013 tentang
belum dilampiri dokumen pendukungnya. Pengelolaan Data supplier
dan Data Kontrak dalam
2). Laporan penggabungan/merge data suppliernya belum Sistem Perbendaharaan dan
disampaikan ke satker berkenaan. Anggaran Negara

181 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
1). Untuk menghindari/mengurangi penafsiran yang Seksi Tuntas

berbeda, agar penyusunan surat persetujuan Seksi PD 1. Sudah dibuatkan format baku surat
penonaktifan supplier lebih dibakukan dan persetujuan penonaktifan supplier
informatif. (format baku surat terlampir

2b. S-778/WPB.15/KP.01/2017
perubahan sebelum dan sesudah
tidak dicetak karena surat ditolak
dikembalikan ke Satker

3. Telah diperbaiki

2). Proses penonaktifan supplier dan pengaktifan
supplier agar sesuai dengan KEP-287/PB/2015.
Laporan sebelum dan sesudah maupun penonakti/
pengaktifan kembali agar dilampirkan.

3). Surat Persetujuan penonaktifan supplier sesuai
dengan surat permintaan satker dimaksud.

1). NPWP dan laporan informasi supplier yang akan Kepala Kantor 1. Sudah dilampirkan Tuntas
digabung agar dilampirkan sebagai data pendukung. 2. Sesuai KEP-287/PB/2015 SOP

2). Setelah Surat permintaan penggabungan data Permintaan Merge Supplier
supplier mendapat jawaban dari DISTP, maka Pada KPPN, tidak ada kewajiban
laporan penggabungan data supplier agar untuk meyampaikan laporan
disampaikan ke Satker. penggabungan data supplier ke
satker namun untuk selanjutnya
laporan penggabungan data supplier
akan kami sampaikan kepada satker.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 182

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
No. Pembinaan

dan Supervisi

e Pendaftaran 1. Terdapat keterlambatan penyelesaian proses pendaftaran PER-58/PB/2013 tentang
data Kontrak ADK kontrak/proses penyelesainnya tidak pada hari yang Pengelolaan Data supplier
sama dengan konversinya. Antara lain pada : Pusdiklat dan Data Kontrak dalam
Regional, CAN 17000795/0 dan 17000796/0 diterima Sistem Perbendaharaan dan
tanggal 10-4-2017 Jam 11.17, selesai proses tanggal 11-4- Anggaran Negara; Surat
2017 Jam 8.47; PSPLP DIY CAN 17000797/0; BPS Prov. Dirjen Perbendaharaan
DIY CAN 17000807/0, diterima tanggal 11-4-2017 Jam nomor S-2570/PB/2017
10.01 dan selesai tanggal 12-4-2017 Jam 09.34. tanggal 9 Maret 2017 tentang
Petunjuk Teknis Langkah-
langkah Strategis Pelaksanaan
Anggaran, Surat Dirjen
Perbendaharaan .No. S-3886/
PB/2017 tanggal 20 April
2017

2. Apabila penyampaian ADK kontrak oleh satker tepat
waktu namun terjadi keterlambatan penyelesaiannya,
kontrak tersebut akan termonitoring dan dinilai terlambat.
Hal ini akan mempengaruhi nilai kinerja terutama satker
berkenaan. Antara lain pada : satker Pusdiklat Regional CAN
17000795/0; BPDASSOP CAN 17000910 tanggal kontrak
11-4-2017, diterima tanggal 19-4-2017 Jam 13.41, selesai
proses 19-4-2017 Jam 17.05

3. Terdapat beberapa ADK kontrak yang terlambat didaftarkan
ke KPPN dan telah disetujui pendaftarannya namun belum
dilampiri surat dispesasi dari KPPN. Antara lain : SPN Polda
DIY,CV Mahanani Makmur, CAN 17000799/0, tanggal
kontrak 20-3-2017 diterima konversi tanggal 11-4-2017
(terlambat 10 hari); Kopertis Wilayah V Yogyakarta, CAN
17000835/0, tanggal kontrak 31-3-2017 diterima konversi
tanggal 13-4-2017 (terlambat 4 hari).

183 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
ADK Kontrak hasil konversi agar diunggah ada Seksi 1. Tidak ada ketentuan yang mengatur Tuntas
hari yang sama dengan proses konversinya serta
diselesaikan pada hari yang sama pula. Apabila Seksi PD bahwa penyelesaian proses
terdapat kendala pada jaringan atau lainnya agar pendaftaran ADK kontrak/proses
disertakan keterangan. penyelesainnya pada hari yang
sama dengan konversinya. Idealnya,
pada monitoring data kontrak OM
SPAN penghitungan 5 hari kerja
adalah dari tanggal pendaftaran
kontrak oleh Satker di konversi,
bukan dari upload kontrak di
SPAN. Hal ini mengingat volume
kerja pada KPPN Yogyakarta dan
kecepatan akses internet (jaringan)
yang tidak mendukung untuk waktu
penyelesaiannya.

2. Tidak ada ketentuan yang mengatur Tuntas
bahwa penyelesaian proses
pendaftaran ADK kontrak/proses
penyelesainnya pada hari yang
sama dengan konversinya. Idealnya,
pada monitoring data kontrak OM
SPAN penghitungan 5 hari kerja
adalah dari tanggal pendaftaran
kontrak oleh Satker di konversi,
bukan dari upload kontrak di
SPAN. Hal ini mengingat volume
kerja pada KPPN Yogyakarta dan
kecepatan akses internet (jaringan)
yang tidak mendukung untuk waktu
penyelesaiannya.

Terhadap kontrak yang terlambat didaftarkan, KPPN 3. SPN Polda DIY,CV Mahanani Tuntas
dapat memproses dan menyetujuinya sepanjang Makmur, CAN 17000799/0, tanggal
telah diterbitkan surat dispensasi, sesuai Surat Dirjen kontrak 20-3-2017 diterima konversi
Perbendaharaan No. S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret tanggal 11-4-2017 (terlambat 10
2017. Surat Dispensasi agar dilampirkan. hari) : ada penolakan kontrak oleh
konversi pada tanggal 24 Maret
2017, namun tidak dilampirkan
pada pendaftaran berikutnya;
Kopertis Wilayah V Yogyakarta,
CAN 17000835/0, tanggal kontrak
31-3-2017 diterima konversi tanggal
13-4-2017 (terlambat 4 hari) : ada
penolakan pendaftaran supplier
tanggal 7 April 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 184

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
No. Pembinaan

dan Supervisi

4. Terdapat kontrak dengan tanggal kontrak sebelum DIPA
2017 ditetapkan dan berlaku efektif. Dan dalam tanda terima
ADK Kontrak tidak teridentifikasi sebagai kontrak multiyears.
Yaitu Satker Balai Taman Nasional Gunung Merapi, CAN
17000834/0, Erlian SW, CV No Kontrak SPK.10/BTNGM/
TU/PEMB-JT/4/2017, tanggal kontrak 10-04-2016

f Addendum Persetujuan Perubahan/adendum kontrak dengan surat PER- 58/PB/2013 dan
Kontrak nomor S-1649/WPB.15/KP01/207 tanggal 26 April 2017 telah PMK.190/PMK.01/2012, KEP-
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 287/PB/2015

g Pembatalan 1). Surat persetujuan pembatalan kontrak, namun tertulis PER- 58/PB/2013 dan
Data Kontrak “Perubahan pembatalan kontrak” PMK.190/PMK.01/2012
2). Dalam penerbitan surat pembatalan data kontrak, KPPN
Yogyakarta telah sesuai dengan PER-58/PB/2013. Selain itu
terdapat pembatalan kontrak karena kesalahan perekaman
nomor rekening, kesalahan perekaman supplier.

h Penerbitan Penerbitan SPP TUP sebelum surat persetujuan TUP PMK.190/PMK.01/2012 dan
SP2D TUP nya diterbitkan.( SP2D satker Roops Polda DIY No. KEP-287/PB/2015
170301302003028 tanggal 17-4-2017 sebesar Rp47.584.000
dengan SPM No. 00025/Biro Operasi Polda tanggal 13-4-2017
SPP tanggal 10-4-2017 Surat persetujuan ijin TUP dari KPPN
tanggal 11-4-2017).

Pengajuan SPM TUP satker Dinas Sosial Provinsi DIY (418949) PMK 190/PMK.05/2012 Pasal
Nomor 6004 tanggal 19 April 2017 tidak ditemukan lampiran 59 ayat 2
persetujuan TUP dari Kepala KPPN Yogyakarta

185 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Dalam pengujian data kontrak, agar KPPN sesuai Seksi Tuntas
ketentuan dalam PMK-190/PMK.05/2012. Kontrak
terkait agar dilakukan perbaikan atau dilampiri 4. Sudah dilakukan addendum kontrak
keterangan dari satker apabila kontrak tersebut tidak sesuai Surat PPK Balai Taman
dapat dilakukan perbaikan karena telah terrealisasi. Nasional Gunung Merapi Nomor
S.4/BTNGM/TU/KEU/7/2017
tanggal 24 Juli 2017

Agar dipertahankan. Seyogyanya pengarsipan Seksi PD Akan kami pertahankan Tuntas
dokumen per jenis surat dan tidak dicampur-campur
(Perubahan supplier, penonaktifan supplier, perubahan
kontrak, pembatalan kontrak, dan seterusnya).

1). Untuk menghindari perbedaan penafsiran, Seksi PD 1. Akan menjadi perhatian kami Tuntas
penyusunan surat pembatalan kontrak di KPPN agar untuk pembuatan surat persetujuan
lebih dibakukan dan lebih informatif. berikutnya
2). Pembatalan data kontrak dilaksanakan sesuai PER-
58/PB/2013 dan apabila perubahan kontrak dapat 2, Akan menjadi perhatian kami

dilakukan dengan mekanisme addendum kontrak,
KPPN agar menginformasikan ke satker tidak
mengajukan pembatalan data kontrak.

KPPN agar meningkatkan pengujian SPM sesuai Seksi PD Sudah dilakukan koreksi (Tanggapan Tuntas
PMK-190/PMK.05/2012, dan mengedukasi satker agar koreksi nomor S-3152/WPB.15/
dalam proses bisnisnya memenuhi ketentuan yang KP.01/2017 tanggal 26 Juli 2017
berlaku. SPM agar dilakukan perbaikan. terlampir)

Melengkapi SPM tersebut dengan lampiran surat Seksi PD Pada waktu pengajuan sudah Tuntas
persetujuan TUP dilampirkan Surat Persetujuan TUP
Nomor S-1502/WPB.15/KP.01/2017
tanggal 17 April 2017, namun terbawa
pada SPM yang dikembalikan ke
Satker.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 186

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
No. Pembinaan

dan Supervisi

i Penerbitan Terdapat pengajuan SPM yang jangka waktu penyelesaian PMK.190/PMK.01/2012 dan
SP2D LS tagihannya melebihi 17 hari kerja namun tidak melampirkan KEP-287/PB/2015
Non Gaji surat pernyataan sebagaimana pada Lampiran IV Surat Direktur
Kontraktual Jenderal Perbendaharaan nomor S-2570/PB/2017 , antara lain:
1. SPM Satker Korem 072 nomor 216 tanggal 19 April 2017,
tanggal BAST 9 Maret 2017 --> 27 hari kerja
2. SPM Satker Korem 072 nomor 168 tanggal 19 April 2017,
tanggal BAST 24 Februari 2017 --> 34 hari kerja
3. SPM Satker BBWS nomor 10209 tanggal 20 April 2017,
tanggal BAST 16 Maret 2017 --> 23 hari kerja
4. SPM Satker BBWS nomor 10210 tanggal 20 April 2017,
tanggal BAST 15 Maret 2017 --> 24 hari kerja
5. SPM Satker KPP Pratama Bantul nomor 48 tanggal 19 April
2017, tanggal BAST tanggal 1 Maret 2017 --> 33 hari kerja

j Penerbitan Pengajuan SPM LS Kontraktual satker Balai Taman Nasional PMK.190/PMK.01/2012 dan
SP2D LS Gunung Merapi (574316) nomor 56 tanggal 17 April 2017 KEP-287/PB/2015
Kontraktual Tanggal kontrak pada uraian SPM berbeda dengan karwas
kontrak. Pada karwas kontrak tertulis tanggal kontrak 10 April
2016, pada uraian SPM tertulis 10 April 2017.

k Penerbitan Pada prinsipnya, proses koreksi dan penerbitan surat PER-37/PB/2009 dan
Surat tanggapan koreksi telah sesuai ketentuan, namun : PMK.190/PMK.01/2012 serta
Tanggapan 1). Terdapat beberapa koreksi yang pada hasil koreksinya tidak KEP-287/PB/2015
Koreksi SPM/ mengakibatkan perubahan (sebelum dan sesudah koreksi
SP3B-BLU/ sama), karena koreksi SPM berupa perubahan komponen
SP2HL/SP4HL atau sub komponen.Antara lain : S-1606 s.d. S-1607/
WPB.15/KP.0121/2017 tanggal 21-4-2017 satker Kemenag
Kota Yogyakarta (417610), S-767/WPB.15/KP.0121/2017
satker Balai Bahasa Yogyakarta
2). Terdapat beberapa kesalahan SPM yang tidak bisa dikoreksi
(Jenis SPM), sudah diterbitkan surat KPPN No.S-480/
WPB.15/KP.01/2017
3). Koreksi atas deskripsi/uraian SPM tidak dapat terbaca di OM
SPAN sehingga atas SP2D berkenaan termonitoring salah
(S-1127 s.d. 1131/WPB.15/KP.0121/2017 tanggal 22 Maret
2017 , satker RSPAU hardjolukito, koreksi tanggal BAST
yang melebihi tanggal SP2Dnya)

187 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Tuntas

Agar petugas FO Konversi lebih teliti dalam melakukan Seksi PD Sesuai S-2570/PB/2017 butir B.2.f.
verifikasi SPM dan memastkan terdapat lampiran surat Untuk batas waktu penyelesaian
pernyataan pengajuan SPM satker yang mengalami tagihan s.d. tgl. 31 Maret 2017
keterlambatan penyelesaian tagihan diselesaikan paling lambat tanggal 27
April 2017. Selanjutnya, tagihan bulan
berikutnya diselesaikan paling lambat
17 hari kerja setelah timbulnya hak
tagih kepada negara.

Meminta surat keterangan dari satker mengenai tanggal Seksi PD Sudah dilakukan addendum kontrak Tuntas
kontrak yang benar. Surat keterangan tersebut agar sesuai Surat PPK Balai Taman Nasional
dilampirkan pada dokumen pendaftaran kontrak dan Gunung Merapi Nomor S.4/BTNGM/
SPM realisasi kontrak terkait. TU/KEU/7/2017 tanggal 24 Juli 2017

1) Seyogyanya koreksi dilakukan karena perubahan Seksi PD 1. Pada petunjuk pengisian detil Tuntas
segmen BAS, atau perubahan lain sesuai PER-16/ permintaan koreksi terdapat
PB/2014. Komponen maupun sub komponen tidak klausul “Apabila diperlukan dapat
termasuk segmen BAS sehingga tidak menimbulkan ditambah” menjadi dasar bagi
perubahan pada SPM. Namun demikian, untuk Satker dalam pengajuan koreksi da
perbaikan pencatatan pada bendahara pengeluaran ta.
koreksi ini perlu dilakukan dan tidak perlu
disampaikan ke KPPN. 2&3. Idealnya koreksi merubah data di
SPAN

2) dan 3). Agar menghimbau satker agar lebih teliti
dalam menguji SPP maupun SPMnya, juga KPPN
meningkatkan ketelitian dalam pengujian SPM.
koreksi yang tidak terbaca dalam aplikasi OM SPAN
akan mempengaruhi nilai kinerja juga monitoring
lainnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 188

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
No. Pembinaan

dan Supervisi

l Pengesahan 1). Pada SKPP Janda/duda tidak ada keterangan waktu PMK.190/PMK.01/2012;
SKPP meninggal dunianya, tujuan SKPP janda/duda adalah KEP-287/PB/2015 ; S-11085/
janda atau duda pegawai yang meninggal, SKPP Fakultas PB/2016 tanggal 30 Januari
Kedokteran Hewan UGM No. 1602/J.01.I.22/KU/2017 2016, PER-43/PB/2013.
tanggal 10 April 2017 tertera “ahli waris” bukan janda/duda.
2). Format SKPP pensiun polri satker Ditreskrimsus Polda DIY
a.n. Dwiyono, SH NRP 59040631 No. SKPP/05/IV/2017
tanggal 4-4-2017 dengan No. SP-423/WPB.15/KP.01/2017
tanggal 4-4-2017 belum sesuai dengan Perdirjen No. PER-
43/PB/2013.
3). Pengajuan pengesahan SKPP ke KPPN tidak dilampiri surat
permintaan penonaktifan supplier dan laporan informasi
supplier (SKPP dengan pengantar Pengesahan No. SP-438/
WPB.15/KP.01/2017 tanggal 6-4-2017 a.n. Suhari NRP
59040828 pada satker Ditpolar Polda DIY; SP-423/WPB.15/
KP.01/2017 tanggal 4-4-2017 a.n. Dwiyono, SH NRP
59040631 pada satker Direskrimsus Polda DIY; SP-413/
WPB.15/KP.01/2017 tanggl 3-4-2017 a.n. Jarwani pada
satker Kodim 0729 Bantul REM 072/Pamungkas Yogyakarta)

m 1). Jaminan Uang Muka (JUM) telah ditatausahakan KEP-287/PB/2015 dan KEP-
dengan baik, namun terdapat beberapa berkas JUM, yaitu 261/PB/2016
Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran JUM yang
belum dibubuhi tanggal pengesahan oleh PPSPM, antara
lain : JUM dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No.
217001123031700052 tanggal 28-2-2017, untuk PT Suwanda
Karya Mandiri pada satker OPSDA; PT Asuransi Umum Videi
No. 03920146920117 tanggal 23-1-2017 untuk PT Tom
Konstruksi pada satker Dinas PUPESDM (049029).
2. Pada pengawasan jaminan uang muka terdapat sisa uang
muka yang minus, pada CV SEIA CONSULTANT dengan nilai
JUM Rp.109.312.500,-

2 Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

a Penerbitan Masih terdapat beberapa surat satker yang dalam melaporkan PMK Nomor 252/
Surat pembukaan/penutupan rekening tidak sesuai dengan format PMK.05/2014
Persetujuan/ yang ditentukan dalam Lampiran VIII dan Lampiran XIV
Penolakan PMK Nomor 252/PMK.05/2014 , antara lain : tidak terdapat
Pembukaan tembusan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktorat
Rekening Pengelolaan Kas Negara apabila surat persetujuan diterbitkan
oleh KPPN; atau kepada KPPN Mitra Kerja masing-masing
K/L/Satker apabila surat persetujuan diterbitkan oleh Dirjen
Perbendaharaan c.q. Dir PKN.

189 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi 1. Sudah diinformasikan kepada Satker Tuntas

1). KPPN agar menginformasikan ke satker agar dalam Seksi PD untuk pengesahan SKPP duda/janda
SKPP janda/duda dicantumkan keterangan kapan selanjutnya agar menggunakan kata
meninggal dunia, dan agar tidak menimbulkan “janda/duda”. Tidak ada ketentuan
penafsiran yang berbeda, supaya ditulis”janda/ yang mengatur bahwa SKPP harus
duda” bukan “ahli waris”. Karena ahli waris belum mencantumkan tanggal meninggal
tentu janda/duda pegawai yang meninggal. dunia.
2. Sudah diberitahukan kepada Satker
2). KPPN agar memberitahukan ke satker bahwa tentang format SKPP
format SKPP agar mengacu pada peraturan terkait 3. SKPP sudah dilampiri dengan
dan mengembalikannya apabila belum memenuhi surat permintaan penonaktifan
ketentuan. supplier. Namun karena tingginya
volume kerja Kepala Kantor KPPN
3). Permintaan Pengesahan SKPP agar dilampiri dengan yang tidak memungkinkan untuk
surat permintaan penonaktifan supplier. Pengesahan diselesaikan dalam waktu satu hari
dilakukan setelah disertai laporan informasi supplier kerja, surat tersebut dipisahkan dari
sebelum dan sesudah penonaktifan. Dokumen SKPP dimaksud untuk dilakukan
pendukung agar berpedoman pada S-11085/ pengesahan di Seksi Pencairan
PB/2016 tanggal 30 Jan 2016 Dana.

1). Pengesahan atas surat berkenaan agar lengkap Seksi PD 1. Sudah dilengkapi (terlampir) Tuntas
dibubuhi dengan tanggal pengesahan, format sesuai 2. Kesalahan pada waktu rekam
dengan PER-19/PB/2013.
angsuran dan sudah diperbaiki
sesuai karwas kontrak

2). Agar dilakukan perbaikan atas pengawasan JUM.

Format laporan pembukaan/ penutupan rekening agar Seksi Bank Hal dimaksud menjadi perhatian Tuntas
berpedoman kepada PMK 252/PMK.05/2014 kami, dan KPPN telah menyampaikan
surat nomor S-3143/WPB.15/
KP.01/2017 tanggal 26 Juli 2017 hal
Penyampaian Laporan Pembukaan/
Penutupan Rekening ke KPPN kepada
seluruh satker mitra kerja KPPN. (copy
surat terlampir)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 190

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
No. Pembinaan

dan Supervisi

Terdapat satker yang terlambat dalam menyampaikan laporan PMK Nomor 252/
pembukaan rekening, yaitu : RSUP Dr Sardjito (beberapa PMK.05/2014
rekening)

b Penerbitan Terdapat keterlambatan KPPN dalam menyampaikan Daftar PMK Nomor 252/
Saldo rekening Saldo rekening ke Kanwil yaitu : PMK.05/2014
Bulan Januari 2017, disampaikan tanggal 16 Februari 2017,
seharusnya tanggal 15 Februari 2017 (Hari Rabu)
Bulan April, disampaikan tanggal 17 Mei 2017, seharusnya
tanggal 15 Mei 2017 (Hari Senin)

c Penerbitan Terdapat 2 (dua) satker (MMTC dan Bidkeu POLDA) dengan Perdirjen Perbendaharaan
Nota Dokumen pendukung berupa Daftar Rincian Transaksi Nomor PER 14/PB/2014
Perbaikan Penerimaan Negara masih mengacu pada Lampiran II SE-35/
Transaksi PB/2009 Tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP, belum
Penerimaan berpedoman pada Lampiran IV PER-16/PB/2014
Negara

191 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi Hal dimaksud menjadi perhatian Tuntas
kami, dan selanjutnya KPPN telah
Sesuai PMK 252 apabila terjadi keterlambatan laporan Seksi Bank menyampaikan surat pemberitahuan
dari satker terkait pembukaan rekening maka KPPN kepada Kuasa Pengguna Anggaran
agar segera membuat teguran kepada satker yang RSUP Dr. Sardjito dengan nomor
bersangkutan S - 3134/WPB.15 / KP.0130/2017
tanggal 25 Juli 2017 hal Keterlambatan
Penyampaian Laporan Pembukaan
Rekening dan surat nomor S-3143/
WPB.15/KP.01/2017 hal Penyampaian
Laporan Pembukaan/Penutupan
Rekening ke KPPN tanggal 26 Juli
2017 kepada seluruh satker mitra kerja
KPPN. (copy surat terlampir)

KPPN agar menyampaikan Daftar Saldo Rekening Seksi Bank Hal dimaksud menjadi perhatian Tuntas
secara tepat waktu kami, dan selanjutnya KPPN
Yogyakarta akan menyampaikan
Laporan Daftar Saldo paling lambat
tanggal 15 bulan berikutnya.

Agar dilakukan perbaikan sesuai ketentuan Seksi Bank Hal dimaksud menjadi perhatian Tuntas
kami, dan selanjutnya KPPN
Yogyakarta telah menyampaikan
surat nomor : S-3135/WPB.15/
KP.0130/2017 tanggal 25 Juli 2017
hal Ketidaksesuaian Format Surat
Perbaikan Transaksi Penerimaan
Negara kepada Kuasa Pengguna
Anggaran MMTC dan Bidkeu Polda
DIY dan surat nomor S-3142/WPB.15/
KP.01/2017 tanggal 26 Juli 2017 hal
Penyampaian Permohonan Perbaikan
Transaksi Penerimaan Negara ke KPPN
kepada seluruh satker mitra kerja
KPPN. (copy surat terlampir)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 192

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
No. Pembinaan

dan Supervisi

3 Verifikasi Akuntansi

a Penyusunan Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan KEPDIRJEN Perbendaharaan
LK UAKBUN Keuangan tingkat UAKBUN Daerah Semester I 2017 adalah Nomor KEP-287/PB/2015 dan
Daerah cetakan Laporan Arus Kas (LAK), karena berpotensi masih KEP-261/PB/2016
terjadi selisih antara Saldo Akhir Kas Tahun 2016 dengan
Saldo Awal Kas Tahun 2017. Hal ini dapat terjadi karena pada
Laporan keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Tahun 2016
(Audited) terdapat perbedaan hasil penjumlahan dari saldo
akhir Kas KPPN dari aplikasi SPAN dengan penghitungan yang
dilakukan secara manual, yaitu sebesar Rp2.375.950,-. Selisih
tersebut merupakan nilai jurnal manual untuk koreksi saldo
awal retur pada saat pelaksanaan stabilisasi SPAN tanggal 28-
30 Oktober 2015 di Jakarta. Atas permasalahan tersebut, KPPN
Yogyakarta telah bersurat pada Direktorat SITP dengan surat
Nomor S-4949/WPB.15/KP.01/2015 tanggal 11 November
2015 dan Surat Nomor S-746/WPB.15/KP.01/2017 tanggal
20 Februari 2017. Selain itu, KPPN Yogyakarta juga telah
berkoordinasi melalui HAI DJPBN (upload permasalahan
tanggal 20 Februari 2017). Tanggapan HAI DJPBN tertanggal
21 Februari 2017 menginformasikan bahwa Data komparasi
pada LAK Tahunan yang seharusnya membandingkan nilai
LAK periode berjalan dengan LAK Audited Tahun sebelumnya
sedang dilakukan perbaikan dan ujicoba pada server
development, sedangkan perbedaan nilai saldo akhir dengan
rinciannya Dit SITP masih berkoordinasi dengan Dit APK.

b Penerbitan Terdapat beberapa satker yang terlambat dalam penyampaian KEPDIRJEN Perbendaharaan
Daftar LPJ LPJ, sebagai berikut : Nomor KEP-287/PB/2015,
Bendahara Januari = 7 Satker KEP-261/PB/2016 dan
Februari = 1 Satker PMK.162/PMK.05/2013
Maret = 1 Satker
April = 4 Satker
Atas keterlambatan tersebut KPPN Yogyakarta telah
menerbitkan Surat Peringatan

B SUPERVISI STANDARD PELAYANAN PERBENDAHARAAN KMK 1329/KMK.01/2015
1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

193 Sesuai KMK 1329/KMK,01/2015, sebagai upaya mewujudkan
learning organization dan prinsip perbaikan berkelanjutan,
perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil survey.
KPPN Yogyakarta telah melaksanakan survey kepuasan
pengguna layanan dalam rangka pembangunan ZI WBK/
WBBM dan telah melakukan evaluasi atas hasil survey tersebut
namun demikian tidak hanya berhenti pada evaluasi tapi tetap
harus dilakukan pemantauan atas hasil survey dan evaluasi
tersebut.

Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi

Terkait hal tersebut, meskipun selisih tersebut telah Seksi Vera Telah dilakukan pengecekan pada LAK Tuntas
diungkapkan dengan memadai dalam Catatan Atas semester I Tahun 2017 (per tanggal
Laporan Keuangan (CaLK), namun apabila selisih cetak 19 Juli 2017), dan berdasarkan
tersebut masih terbawa di tahun 2017, KPPN pada cetakan LAK Semester I Tahun
Yogyakarta agar berkoordinasi kembali dengan Dit. 2017 saldo akhir Kas 2016 telah sama
SITP dan Dit APK baik disampaikan melalui surat dengan saldo awal kas 2017 sebesar
maupun HAI DJPBN. Rp 294.793.207.632,-

KPPN agar megingatkan satker terkait batas waktu Seksi Vera KPPN Yogyakarta telah membuat surat Tuntas
penyampaian LPJ Bendahara. Penegasan Kembali Penyampaian LPJ
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
dengan surat Nomor S-2187/WPB.15/
KP.01/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan
telah disampaikan ke satker dalam
wilayah kerja KPPN Yogyakarta (surat
terlampir)

Meskipun Indeks Kepuasan Satker telah melebihi target Seksi MSKI Telah dilakukan evaluasi dan Tuntas
IKU yang ditetapkan, namun evaluasi dan pemantauan pemantauan (notula terlampir)
atas hasil survey harus tetap dilaksanakan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 194

No. Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
Pembinaan
C dan Supervisi PMK-262/PMK.01/2016,
1 Perdirjen Perbendaharaan
SUPERVISI STANDARD TATA KELOLA KPPN No.PER-30/PB/2012,
Kepdirjen Perbendaharaan
Kinerja Organisasi No.287/PB/2015 dan KEP-
261/PB/2016.
Struktur, Tugas Masih terdapat beberapa pegawai lama yang sudah mutasi SE-06/PB/2016
Fungsi, Uraian namun masih tercantum dalam struktur organisasi KPPN
Jabatan Yogyakarta, dan ada beberapa pegawai baru yang belum
dimasukkan dalam struktur organisasi KPPN Yogyakarta.

2 Sistem Manajemen Mutu

Sistem Sesuai SE-06/PB/2016 KPPN setelah menyusun SK Tim AMI
Manajemen dan Tim SMM ISO 9001:2008 harus segera melaksanakan
Mutu kegiatan menyusun:
Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu dan
Rencana Mutu

3 Manajemen SDM

a User SPAN Terdapat satu surat penggantian user SPAN yang belum KEP-287/PB/2015 tentang
dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan User SPAN, yaitu SOP pada KPPN
penggantian user SPAN dari Sdr. Heru Pudyo Nugroho ke Sdr.
Sumarmo pada tanggal 13 s.d. 17 Maret 2017.

b Pengelolaan Arsip/ pertinggal usulan pensiun pegawai an Nana Wuryana KEP-287/PB/2015 tentang
Administrasi tidak lengkap. Belum terdapat berkas berikut ini sebagai SOP pada KPPN
dan Layanan kelengkapan arsip: SK pengangkatan pertama sebagai PNS, SK
SDM Kenaikan pangkat dan KGB terakhir, Salinan Akta nikah/akta
perkawinan dan akta kelahiran anak

Kepala Kantor belum mencoret salah satu keterangan KEP-287/PB/2015 tentang
menyetujui/tidak menyetujui pada Nota Rahasia sebagai SOP pada KPPN
kelengkapan penerbitan KGB nomor PEM-001 s.d. Pem-011.
Tanggal penandatangan nota rahasia juga belum dibubuhi
keterangan tanggal.

195 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi

Struktur organisasi yang belum terupdate mohon Kasubbag Struktur organisasi telah terupdate (foto Tuntas
segera disesuaikan dengan kondisi terkini. Umum terlampir)

KPPN Yogyakarta telah menerbitkan SK TIM AMI KK dan Kebijakan mutu tidak mengalami Tuntas
dan TIM SMM namun belum melaksanakan tahapan Manajemen perubahan
kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam SE-06/PB/2016 ISO Telah disusun perubahan dokumen
Sasaran mutu dan Rencana Mutu
Terlampir Form Permintaan Perubahan
Dokumen

Untuk satu surat penggantian user SPAN agar segera Kasubbag BA Perubahan telah dilengkapi Tuntas
dilengkapi dengan BA Perubahan user SPAN. Umum (terlampir) Tuntas

Agar dilengkapi Kasubbag Sudah dilengkapi (terlampir)
Umum

Agar dicoret salah satu untuk menunjukkan bahwa Kasubbag Nota Rahasia sudah dicoret dan Tuntas
ybs.berhak mendapat KGB Umum tanggal penandatanganan sudah
dilengkapi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 196

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
No. Pembinaan

dan Supervisi

4 Manajemen Keuangan

a Pengelolaan SKPP an Marcus Aryanto diterbitkan Suat Pengantar oleh KPPN PMK.190/PMK.01/2012 dan
Gaji/ Yogyakarta (selaku Kuasa BUN) pada tanggal 10 April 2017, KEP-287/PB/2015
Tunjangan namun baru dinonaktifkan suppliernya pada tanggal 2 Mei
Pegawai 2017 dan disampaikan kepada PPK KPPN Yogyakarta melalui
surat S-1709/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 3 Mei 2017

SKPP an Heru Pudyo Nugroho diterbitkan Suat Pengantar oleh PMK.190/PMK.01/2012 dan
KPPN Yogyakarta (selaku Kuasa BUN) pada tanggal 5 April KEP-287/PB/2015
2017, namun baru dinonaktifkan suppliernya pada tanggal 10
April 2017 dan disampaikan kepada PPK KPPN Yogyakarta
melalui surat nomor S-1415/WPB.15/KP.01/2017 tanggal 11
April 2017

b Penyelesaian Masih terdapat SPBy yang sudah ditandatangani oleh penerima PMK.190/PMK.01/2012 dan
Tagihan hak namun belum dibubuhi nama jelas, antara lain pada SPBy, KEP-287/PB/2015
nomor 85-01 tanggal 6 Februari 2017, nomor 97-01, 98-01
tanggal 7 Februari 2017, nomor 105-01 tanggal 10 Februari
2017, nomor 110-01, 113-01, 112-01 tanggal 14 Februari 2017

5 Kepuasan Pegawai

a Hasil Survei Survei kepuasan pegawai telah dllaksanakan terhadap 37 KEP-261/PB/2016
Kepuasan responden pada semua Seksi/ Subbag saat pembinaan dan
Pegawai supervisi berlangsung dengan hasil yang diperoleh sbb.: Rata-
rata nilai tingkat kepentingan adalah 4,8 (skala 5); Rata- rata nilai
tingkat kepuasan adalah 4,2 (skala 5). Nilai tingkat kepuasan
yang lebih kecil dari nilai tingkat kepentingan menunjukkan
bahwa ketersediaan aspek dukungan operasional sebagai
pendukung proses pelayanan dipandang masih kurang memadai.

197 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi

Berdasarkan SOP Pengesahan SKPP dan sesuai surat Kasubbag Untuk Jangka Waktu Penyelesaian Tuntas
Dirjen Perbendaharaan nomor S-11085, seharusnya Umum Penonaktifan Supplier akan menjadi
surat penonaktifan supplier dilakukan sebelum perhatian untuk kedepannya (ranahnya
pengesahan SKPP dilakukan KPPN sebagai Kuasa BUN).
Sesuai S-11085/PB/2016 tanggal
30 Desember 2016 tentang
Penyempurnaan atas Perubahan Standar
Operasional Prosedur Pengesahan Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran.
Untuk pengajuan SKPP berbarengan
dengan Surat Permintaan Penonaktifan
Data Supplier (sudah sesuai dengan
S-11085/PB/2016).

Berdasarkan SOP Pengesahan SKPP dan sesuai surat Kasubbag Untuk Jangka Waktu Penyelesaian Tuntas
Dirjen Perbendaharaan nomor S-11085, seharusnya Umum Penonaktifan Supplier akan menjadi
surat penonaktifan supplier dilakukan sebelum perhatian untuk kedepannya (ranahnya
pengesahan SKPP dilakukan KPPN sebagai Kuasa BUN).
Sesuai S-11085/PB/2016 tanggal
30 Desember 2016 tentang
Penyempurnaan atas Perubahan Standar
Operasional Prosedur Pengesahan Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran.
Untuk pengajuan SKPP berbarengan
dengan Surat Permintaan Penonaktifan
Data Supplier (sudah sesuai dengan
S-11085/PB/2016).

Agar dilengkapi Kasubbag Sudah dilengkapi (terlampir) Tuntas
Umum

Dalam rangka meningkatkan nilai IKP, diharapkan Kasubag KPPN Yogyakarta telah mengajukan Tuntas
kepada Kepala KPPN Yogyakarta untuk dapat Umum usulan permintaan barang operasional
semaksimal mungkin memenuhi harapan para perkantoran ke Kantor Pusat Ditjen
pegawai pada KPPN Yogyakarta terhadap pemenuhan Perbendaharaan melalui S-857/
aspek dukungan operasional dengan meningkatkan WPB.15/KP.01/2017 tanggal 2 Maret
komunikasi internalnya. 2017 dan S-2168/WPB.15/KP.01/2017
tanggal 29 Mei 2017 (surat terlampir)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 198

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WONOSARI

No. Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
A Pembinaan
dan Supervisi
PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1

a Penonaktifan Arsip Surat penonaktifan supplier nomor S-0043/WPB.15/ 1. Peraturan Dirjen PBN
data supplier KP.03/2017 tanggal 06 April 2017 tidak disertai dengan surat Nomor: PER-58/PB/2013
permohonan penonaktifan supplier dari satker KPPN Wonosari. tentang Pengelolaan Data
Supplier dan Data Kontrak
dalam SPAN.

2. KEP-287/PB/2015 SOP KP
12.008 tentang Inactive
Supplier Site Bank pada
KPPN

b Pendaftaran Dari 26 data kontrak yang disampaikan satker pada periode Peraturan Dirjen PBN Nomor:
data Kontrak Bulan Januari sd April 2017, terdapat 7 data kontrak yang PER-58/PB/2013 tentang
mengalami keterlambatan pendaftaran. Dari 7 data kontrak Pengelolaan Data Supplier dan
tersebut telah dilengkapi surat dispensasi pendaftaran data Data Kontrak dalam SPAN
kontrak sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-2570/PB/2017 tanggal 7 Maret 2017. - PMK 190/PMK.05/2012 Pasal
Namun demikian dari hasil verifikasi dokumen ringkasan 35)
kontrak, masih terdapat ketidaklengkapan pengisian data pada
ringkasan kontrak, antara lain: - Surat Direktur Jenderal
1. Karwas Kontrak satker 049162 nomor 02/SPK/Mulsa/III/2017 Perbendaharaan Nomor
tanggal 10 Maret 2017 an PT Mutiara Cahaya Plastindo, S-2570/PB/2017 tanggal 9
nomor CAN A/149.17000006 belum tercantum ketentuan Maret 2017 hal Petunjuk
sanksi serta kota tempat tanda tangan KPA . Teknis Langkah-langkah
2. Karwas kontrak satker 450171 nomor 021/PPK-IPT.8/SPK/ Strategis Pelaksanaan
III/2017 tanggal 20 Maret 2017 an PT Niaga Bijak Lestari Anggaran Kementerian
nomor CAN A/149.17000007 tidak mencantumkan volume Negara/ Lembaga TA 2017
kerja
3. Karwas kontrak satker 450171 nomor 031/PPK-IPT.8/SPK/
III/2017 tanggal 27 Maret 2017 an CV Gravido nomor CAN
A/149.17000008 tidak mencantumkan volume kerja
4. Karwas kontrak satker 404630 nomor W14.PAS.
PAS.9. PL.06.03-01/2017 tanggal 1 Januari 2017 an
CV Eka Bersaudara nomor CAN A/149.17000017 tidak
mencantumkan nama bank penerima
5. Karwas kontrak satker 401231 nomor W12-A4/773/PL.04/
IV/2017 tanggal 17 April 2017 an CV Harrisma Computer
nomor CAN A/149.17000025 tidak mencantumkan volume
kerja dan tidakmencantumkan nama bank penerima

199 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi

Agar arsip penonaktifan data supplier dilengkapi dan Seksi PDMS Permasalahan telah dilakukan Tuntas
ditatausahakan secara kronologis sesuai KEP-287/ perbaikan Tuntas
PB/2015 Nomor SOP KP 12 008 yaitu:
a. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier

dari satker.
b. Cetakan Laporan Informasi Supplier sebelum

penonaktifan
c. Cetakan Laporan Informasi Supplier setelah

penonaktifan
d. Surat Persetujuan penonaktifan site bank supplier.

1. KPPN Wonosari seyogyanya di masa yang akan Seksi PDMS Akan menjadi perhatian KPPN
datang memastikan bahwa data kontrak yang Wonosari di masa mendatang
disampaikan ke KPPN benar dan telah memuat data:
a. Nama, kode satker, uraian fungsi/subfungsi,
program, kegiatan, output, dan akun yang
digunakan
b. Nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA
c. Nomor, tanggal, dan nilai perjanjian
d. Uraian dan volume pekerjaan yang diperjanjikan
e. Nama, alamat, NPWP rekanan, nama bank, nama
dan nomor rekening penerima pembayaran
f. Jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan
g. Ketentuan sanksi
h. Nomor dan tanggal addendum
i. Cara pembayaran dan rencana pelaksanaan
pembayaran.

2. Contoh pencantuman volume kerja antara lain:
a. Jumlah orang/ jumlah hari
b. Ukuran luas
c. Ukuran volume
d. Ukuran berat
e. Satu paket
f. dll

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 200

Unsur Permasalahan
No. Pembinaan Peraturan/ Ketentuan Terkait
dan Supervisi

c Penerbitan 1. Terdapat SPM Pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan 1. PMK 190/PMK.05/2012
SP2D LS Non Kementerian Agama yang 2. SE-13/PB/2016 tanggal
Gaji Non a. tidak lengkap dokumen pendukungnya. 22 Februari 2016 tentang
Kontraktual b. mencantumkan potongan tunjangan kinerja potongan Pelaksanaan Peraturan
absen pada kolom potongan SPM Presiden Nomor 154 Tahun
c. Nilai uang pada rekapitulasi daftar pembayaran berbeda 2015 tentang Tunjangan
dengan nilai uang pada SPM Kinerja di Lingkungan
d. Akun potongngan PPh pasal 21 memakai akun 411211, Kementerian Agama
seharusnya 411121 3. PER-29/PB/2015 tentang
2. Terdapat SPM Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Petunjuk Pelaksanaan
Badan Pusat Statistik yang tidak lengkap dokumen Pembayaran Tunjangan
pendukungnya. Kinerja Pegawai di
3. Terdapat SPM Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Lingkungan Badan Pusat
KPU yang tidak lengkap dokumen pendukungnya Statistik.
4. Terdapat SPM pembayaran Uang Makan yang menggunakan 4. SE-11/PB/2015 tentang
kode jenis SPM 07, seharusnya 04 Pelaksanaan Peraturan
5. Terdapat SPM pembayaran langsung kepada pihak ketiga Presiden Nomor 189 tahun
namun pada uraiannya tidak mencantumkan nomor dan 2014 tentang Tunjangan
tanggal BAST Kinerja Pegawai di
6. Terdapat SPM pembayaran honor namun pada uraian SPM Lingkungan Sekretariat
tidak tercantum nomor dan tanggal SK Jenderal Komisi Pemilihan
7. Terdapat SPM Pembayaran Tunjangan Penyuluh namun Umum
belum dilampiri SSP PPh pasal 21
8. Terdapat kesalahan penulisan nilai uang/ terbilang pada SSP
PPH pasal 21

d Penerbitan 1. Dokumen penyelesaian retur MTSn Karangmojo tidak 1. PER- 30/ PB/ 2014
SP2D Retur/ melampirkan surat perubahan supplier namun KPPN 2.KEP 287/PB/2015 nomor
Pengembalian Wonosari telah mencetak Laporan Informasi Supplier dengan SOP KP.12.009 tentang
Penerimaan nama penerima retur yang telah berubah Perubahan Supplier
2. Dokumen penyelesaian retur MTsN Banyusoco tidak Site Bank Terkait Retur
melampirkan SPTJM menggunakan ADK pada
3. Dokumen penyelesaian retur satker Kemenag Kab Gunung KPPN
Kidul an Suryanti Novita Sari senilai Rp 940.000 belum 3. Email Commad Center DTP
menggunakan SPM Dummy Rp 1 dan tidak ditemukan bukti kepada Duta Span Unit
koversi SPM penyelesaian retur. tanggal 26 November 2014
4. Dokumen penyelesaian retur satker MIN Tepus an Ismail hal Upload SPM Dummy di
Affandi H senilai Rp 668.000 belum menggunakan SPM FTP
Dummy dan nilai uang yang tertulis pada SPTJM adalah Rp
704.000
5. Dokumen penyelesaian retur satker MIN Tepus an Ismail
Affandi H senilai Rp 729.600 belum menggunakan SPM
Dummy Rp 1, nilai uang yang tertera pada daftar ralat salah/
tidak sesuai dengan nilai retur, dan tidak melampirkan SPTJM

201 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi
1. Melengkapi dokumen pendukung SPM pembayaran Kekurangan dokumen telah Tuntas
Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Seksi PDMS dilengkapi dan akan menjadi perhatian
Agama sesuai SE-13/PB/2016 KPPN Wonosari di masa yang akan
datang
2. Melengkapi dokumen pendukung SPM pembayaran
Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pusat
Statistik sesuai PER-29/PB/2015

3. Melengkapi dokumen pendukung SPM pembayaran
Tunjangan kinerja di lingkungan KPU sesuai SE-11/
PB/2015

4. Agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi SPM
5. Agar uraian SPM mengacu pada PMK 190/ 2012 dan

S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017
6. Agar memperbaiki SSP PPh pasal 21 yang masih

salah
7. Agar melakukan koreksi akun potongan PPh Pasal

21 yang masih salah

1. Petugas FO Konversi Pencairan Dana memastikan Seksi PDMS Akan menjadi perhatian di masa yang Tuntas
bahwa dokumen penyelesaian retur yang akan datang
memerlukan unggah data supplier telah
melampirkan:
a. Surat ralat / perbaikan rekening
b. Daftar Ralat
c. SPTJM
d. SPM dummy bernilai 1 rupiah yang memuat
nomer rekening penerima retur SP2D yang benar.
ADK SPM Dummy
e. ADK SPM Dummy
f. Surat permintaan perubahan data supplier dalam
perubahan data supplier bukan perubahan nama
bank danatau nomor rekening

2. Memastikan bahwa nomor rekening yang tertera
pada SPM dummy, fotokopi buku tabungan/
rekening koran, dan daftar ralat yang disampaikan
oleh satker telah sama.

3. Memastikan nilai uang yang tertera pada daftar ralat
sama dengan yang ada pada SPTJM

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 202

Unsur Peraturan/ Ketentuan Terkait
No. Pembinaan Permasalahan
dan Supervisi

e Pengesahan 1. SKPP belum dilengkapi surat penonaktifan supplier/rekening 1. PMK.190/PMK.01/2012;
SKPP satker sebagai lampiran SKPP: 2. KEP-287/PB/2015 ;
a. Pengadilan Agama Wonosari an. Arif Yudisaputro, SH. 3. S-11085/PB/2016 tanggal 30
b. Polres Gunung Kidul an. Kuncoro dkk (2 orang). Desember 2016
c. MTsN Wonosari an. Taufik Saleh dkk (2 orang).
d. Polres Gunung Kidul an. Kadek Dwi Shantika dkk (4
orang).
e. Polres Gunung Kidul an. Giyoto
f. MTsN Karangmojo an. Warjono
g. Polres Gunung Kidul an. Nugrah Trihadi, SIK
h. KPU Kab. Gunung Kidul an. Sitaresmi Wisunarni

2. SKPP kolektif tidak dilengkapi cetakan laporan informasi
Supplier sebagai bukti bahwa nama-nama pegawai ybs telah
dinonaktifkan:
a. Kementerian Agama Kab. Gunung Kidul an. Ratmi S.Pd
dkk (35 orang)
b. Polres Gunung Kidul an. Hario Duta Pamungkas dkk (8
orang).
c. Polres Gunung Kidul an. Okti Purna Irawan dkk (2 orang).
d. Polres Gunung Kidul an. Sukamto dkk (2 orang).
e. Polres Gunung Kidul an. Suraji dkk (4 orang)
f. Polres Gunung Kidul an. Slamet Riyanto

2 Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

Penerbitan Surat Laporan Pembukaan Rekening Satker KPP Pratama PMK-252/PMK.05/2014
Surat Wonosari terlambat disampaikan ke KPPN Wonosari.
Persetujuan/ KPP Pratama Wonosari telah mendapat Surat Persetujuan
Penolakan Pembukaan Rekening dari Menteri Keuangan tertanggal 16
Pembukaan Januari 2017 dan surat tersebut juga telah ditembuskan kepada
Rekening Kepala KPPN Wonosari.
Oleh KPP Pratama Wonosari pembukaan rekening baru
dilaporkan ke KPPN Wonosari dalam jangka waktu 31 hari
kalender yaitu pada tanggal 16 Februari 2017 .
Menurut ketentuan pada PMK-252/PMK.05/2014, penyampaian
laporan permbukaan rekening disampaikan paling lambat 20
hari kalender sejak terbitmya surat persetujuan dari Kuasa BUN
Pusat/Direktur Jenderal Perbendaharaan.

203 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi
1. Mematuhi SOP Pengesahan SKPP Melalui Aplikasi Dokumen yang kurang telah Tuntas
sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Seksi PDMS dilengkapi
Nomor S-11085/PB/2016 bahwa net Surat Pengantar
SKPP dapat ditandatangi oleh Kepala Seksi
PDMS apabila telah lengkap dan benar dokumen
pendukungnya, antara lain:
a. SKPP dan dokumen pendukung
b. Kartu Pegawai
c. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier
d. Laporan Informasi Supplier yang dicetak oleh
Kepala Kantor setelah melakukan proses
penonaktifan Site Bank Supplier sesuai surat
permintaan satker

2. Menatausahakan pertinggal Surat Pengantar SKPP
besrta dokumen pendukungnya sebagaimana
disebut pada angka 1 huruf a s.d d dalam satu
bendel sehingga mudah untuk ditelusuri.

Atas dasar surat tembusan dari Menteri Keuangan, Seksi Bank Telah dilakukan koordinasi dengan Tuntas
seyogyanya KPPN Wonosari dapat berkoordinasi dan satker yang bersangkutan agar tidak
mengingatkan KPP Pratama Wonosari agar segera terjadi lagi di masa yang akan datang
melaporkan pembukaan rekening sebelum melampaui
batas waktu yang ditentukan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 204

Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
No. Pembinaan

dan Supervisi

3 Verifikasi Akuntansi

a Penerbitan LPJ Bulan Januari 2017 Per-13/PB/2014
Daftar LPJ 1. Terdapat perbedaan data LPJ Bendahara Pengeluaran satker
Bendahara MTsN Semanu (424540) antara daftar Rekapitulasi LPJ dan
fisik LPJ yang disampaikan oleh satker.
2. Terdapat selisih kas dan selisih pembukuan pada LPJ
Bendahara Penerimaan satker Polres Gunung Kidul (643869)
sebesar Rp.213.500.000,- yang belum dijelaskan secara
memadai.
3. LPJ Bendahara satker MIN Semin (597012) tanda terima tidak
bertanggal.
4. LPJ Bendahara satker MIN Playen (596989) diterima tanggal
7 Feb 2017 namun surat pengantar bertanggal 10 Februari
2017
5. LPJ Bendahara satker MIN Melikan (597033) bertanggal 14
Februari 2017 dan diterima 16 Februari 2017 (terlambat).

b LPJ Februari 2017
1. Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Penerimaan satker
Polres Gunung Kidul (643869) sebesar Rp.242.800.000,-
yang belum dijelaskan secara memadai.
2. LPJ Pengeluaran satker MTsN Rongkop (598478) tanda
terima tidak bertanggal.
3. LPJ Pengeluaran satker MTsN Wonosari (308738) tanda
terima tidak bertanggal

c LPJ Maret 2017
1. Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Penerimaan satker
Polres Gunung Kidul (643869) sebesar Rp.142.000.000,-
yang belum dijelaskan secara memadai.
2. Terdapat perbedaan data LPJ Bendahara Penerimaan satker
Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (450171) antara
daftar Rekapitulasi LPJ dan fisik LPJ yang disampaikan oleh
satke

205 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi

1. KPPN Wonosari agar mendorong satuan kerja untuk Seksi VERA-KI 1. Rekapitulasi LPJ dicetak melalui Tuntas
menyampaikan LPJ secara tepat waktu. Aplikasi SILABUN tanggal 10
Februari 2017 dan seiring dengan
2. Munculnya selisih kas/pembukuan pada beberapa berjalannya waktu, Satker MTsN
LPJ dimungkinkan terjadi karena tidak dilakukan Semanu melakukan ralat LPJ,
perekaman di aplikasi SILABI, KPPN Wonosari agar sehingga terjadi selisih antara Rekap
menginformasikan kepada satuan kerja jika memang LPJ dengan fisik LPJ yang diralat
terjadi kurang rekam tersebut. oleh satker. KPPN telah melakukan
upload ulang pada Aplikasi Silabun
3. Penatausahaan arsip (hardcopy) LPJ agar atas dasar ralat LPJ dari satker
ditingkatkan kualitasnya. bersangkutan dan data sudah tidak
selisih lagi (printscreen terlampir)

2. Telah ditindaklanjuti dengan
surat nomor S-0485/ WPB.15 /
KP.03/2017 tanggal 26 Februari
2017

3. Sudah dibubuhi tanggal
4. Telah diperbaiki
5. Berdasarkan monitoring Aplikasi

Silabun, ADK LPJ MIN MElikan
diupload tanggal 7 Feb 2017
sehingga tidak terlambat
menyampaikan LPJ Pengeluarannya

1. Telah ditindaklanjuti dengan
surat nomor S-0485/ WPB.15/
KP.03/2017 tanggal 26 Mei 2017

2. Sudah dibubuhi tanggal
3. Sudah dibubuhi tanggal

1. Telah ditindaklanjuti dengan surat
nomor S-0485/WPB.15/ KP.03/2017
tanggal 26 Mei 2017

2. Terjadinya Perbedaan data tersebut
disebabkan oleh Aplikasi SILABUN
KPPN yang bermasalah, ADK dan
hardcopy LPJ penerimaan dari
satker sudah benar, namun pada
saat KPPN melakukan upload ADK
di Aplikasi SILABUN, hasil upload
LPJ terjadi perbedaan. Hal ini telah
ditanyakan ke layanan HAI DJPBN.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 206

No. Unsur Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait
Pembinaan
B dan Supervisi  KEP 261/PB/2016
 PER-30/PB/2012
SUPERVISI STANDARD PELAYANAN PERBENDAHARAAN

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a Budaya KPPN belum melakukan sistem reward dan punishment
Pelayanan bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
Prima penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

b Sarana dan Printer Evolis Dualys untuk pencetakan Kartu KIPS yang rusak Surat Direktur Jenderal
Prasarana dan tidak dapat difungsikan Perbendaharaan S-3473/PB/
Pelayanan 2016 dan S-4082/PB/2016

c Kepuasan Survey Kepuasan Pengguna Layanan terhadap pelayanan KPPN Perdirjen Perbendaharaan
Layanan Wonosari Semester I Tahun 2017 telah dilaksanakan dan Nomor PER-30/PB/2012
dilaporkan hasilnya sesuai dengan surat Kepala KPPN tanggal
2 Mei 2017 Nomor : S-399/WPB.15/2017. Namun demikian,
terhadap hasil survey tersebut belum dipublikasikan dan tidak
dapat diakses, serta belum dilakukan tindak lanjut atas hasil
survey kepuasan masyarakat

C SUPERVISI STANDARD TATA KELOLA KPPN

1 Kinerja Organisasi

Sistem 1. Seluruh kegiatan catatan mutu tahun 2017 sudah SE-6/PB/2016
Manajemen dilaksanakan namun belum ditatusahakan secara rapi
Mutu 2. Rapat Pelaksanaan tinjauan manajemen tahun 2017 belum
dilaksanakan.
3. Dokumen SMM untuk Catatan Mutu Perbaikan dan
Perawatan Sarpras belum disusun sesuai aturan yang berlaku.

2 Manajemen Keuangan

Penyelesaian SPM tanggal 3 Maret 2017 nomor 00121 T, sebesar 69.000.000 PMK-190/PMK.01/2012
Tagihan utk penataan aula KPPN Wonosari tidak terlampir Berita Acara
Pembayaran.

207 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Subbag/ Tindak Lanjut Status
Seksi

KPPN seharusnya melakukan sistem reward dan Kasubbag 1. Pemilihan Best Employee akan Tuntas
punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian Umum dilaksanakan pada bulan Juli 2017
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar, misalnya dalam bentuk “the best 2. Penghargaan kepada Satker terbaik
employee” akan dilaksanakan pada Semester II
Tahun 2017

Segera dibuat usulan perbaikan atau penggantian Sub Bag Umum Terkait pengadaan printer, KPPN Tuntas
printer baru. Wonosari telah bersurat kepada Kantor
Pusat namun belum ada tanggapan

1. Sebaiknya hasil survey tersebut dipublikasikan Kasubbag Hasil Survey telah diupload pada web Tuntas
sehingga dapat dilakses secara terbuka, misalnya dan Kasi KPPN Wonosari
pada website, papan pengumuman. lingkup KPPN
Wonosari
2. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil
survey kepuasan masyarakat tersebut.

1. Terhadap kegiatan catatan mutu tahun 2017 agar KK dan MR 1. Sudah dibenahi dan disusun di Tuntas
segera ditatausahakan dengan rapi, sehingga dapat almari
mempermudah dalam pencarian
2. Rapat akan dilaksanakan pada bulan
2. Pada setiap awal tahun agar segera disusun rencana Agustus 2017
rapat pelaksanaan tinjauan manajemen yang
mencakup jadwal audit internal, pihak terkait 3. Sudah dibuatkan kartu pengawasan
yang akan diundang, dan rencana pelaksanaan
tersebut atas persetujuan kepala kantor sehingga
dapat digunakan sebagai acuan kegiatan dan segera
dilaksanakan pada semester I

3. Agar segera disusun catatan mutu terkait perbaikan
dan perawatan sarpras sesuai ketentuan yang
berlaku.

Untuk lampiran SPM tanggal 3 Maret 2017 nomor Kasubbag Lampiran Pengajuan SPM telah Tuntas
00121 T berupa Berita Acara Pembayaran agar segera Umum dilengkapi
dilengkapi 208

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN wates

No. Unsur Pembinaan dan Permasalahan Peraturan/Ketentuan Terkait
Supervisi

A. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Penatausahaan Pengeluaran Negara

a. Penerbitan SP2D Terdapat selisih perhitungan MP sebesar Rp32.249.750 satker PMK 190/PMK.01/ 2012;
UP/TUP/ GUP Kantor Pertanahan Kulonprogo Karena SPM GUP belum Perdirjen Perbendaharaan
diperhitungkan pada perhitungan MP berikutnya sehingga Nomor 17/PB/2013.
sampai MP terakhir selisih tersebut masih terbawa.

b. Penerbitan SP2D 1. Terdapat tiga SPM yang deskripsi uraiannya belum sesuai PP No 45 tahun 2013.
LS Non Gaji Non dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
Kontraktual a.  SPM Satker KPU Kulonprogo (657605) nomor 00024
tanggal 3 April 2017 untuk pembayaran belanja pegawai
jenis SPM Gaji lainnya, pada uraian tertulis “Pembayaran
Belanja Pegawai penghasilan PPNPN bulan Maret 2017
sesuai SK No, 214/KPTS/KPU/DIY/X/tahun 2013 tanggal
23 Oktober 2013 SPP Nomor 00024 tanggal 03 April
2017.
b.  SPM Satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo
(417735) nomor 00056 tanggal 03 April 2017 pada
uraian tertulis “Pembayaran belanja barang transport
petugas layanan dan bimbingan NR diluar kua kecamatan
bulan Januari 2017 Sesuat ST No. B.293/KUA.12.05.11/
PW.01/12/2016 tgl 30 Desember 2016 s.d. No.
Kk.12.05.10/PW.01/ 108/2017 tgl 22 januari 2017 SPP
Nomor 00056 tanggal 03 April 2017”.
c.  SPM Satker KPPN Wates Nomor 00145 tanggal 31
Maret 2017 pada uraian tertulis: Pembayaran Belanja
Barang Penghasilan PPNPN bulan Maret 2017 sesuai
SPK-16/WPB/15/KP.0210/2016 s.d SPK-23/WPB.15/
KP.0210/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk 8
Pegawai sesuai SPP Nomor 00145 Tanggal 31 Maret
2017.

209 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/

Seksi

Agar diberitahukan kepada Satker atas selisih Seksi Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) telah Tuntas
perhitungan dan dilakukan perbaikan atas Maksimum PDMS ditindak lanjuti pada saat pembinaan Kanwil
Pencairan dana PNBP (Pada saat proses pembinaan
sudah ditindaklajuti, satker sudah memperbaiki MP- DJPB. Dokumen perbaikan (copy terlampir)
nya).

Sesuai PP 45 tahun 2013 pasal 57 ayat 1 bahwa dalam Seksi a. Terkait dengan uraian SPM Satker Tuntas
melaksanakan anggaran belanja , Pejabat Pembuat PDMS KPU yang mencantumkan tahun SK
Komitmen membuat dan melaksanakan komitmen PPNPN tahun 2013 bahwa menurut
sesuai batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. pemahaman kami hal tersebut karena
Pasal 59 ayat 2 Penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran penghasilan PPNPN KPU
setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. Sehingga untuk anggota komisioner dan SK sebagai
untuk Perjanjian maupun perikatan sebagai dasar dasar pengangkatan sebagai komisoner
pembayaran seharusnya tertanggal setelah DIPA berlaku diterbitkan setiap 5 tahun sekali dan akun
efektif yaitu paling cepat tanggal 01 Januari 2017. Untuk yang digunakan adalah akun 51 (gaji
SPM yang deskripsinya belum sesuai dengan ketentuan lainnya) (fotocopy tanggapan koreksi
agar diberitahukan kepada satker untuk melakukan terlampir)
koreksi atas deskripsi uraiannya. PDMS
b. Untuk SPM Satker Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo (417735) nomor
00056 tanggal 03 April 2017 telah
dilakukan koreksi/ralat pada uraiannya
(fotocopy surat tanggapan koreksi
terlampir)

c. Terkait SPK pembayaran honor PPNPN
tahun 2017 diterbitkan KPPN Wates pada
tanggal 30 Desember 2016, menurut
pemahaman kami sebagaimana PP 45
tahun 2013 pasal 59 ayat 2 bahwa SPK
tersebut dibuat setelah DIPA diterbitkan
tanggal 28 November 2016 dan berlaku
efektif telah tercantum pada isi/uraian
SPK yaitu dari tanggal 1 Januari s.d. 31
Desember 2017, maka tanggal pembuatan
SPK adalah sebelum atau sama dengan
efektif pelaksanaan pekerjaan (01 Januari
2017).

Untuk kedepannya akan kami perhatikan
tanggal pembuatan SPK PPNPN dimaksud.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 210

No. Unsur Pembinaan dan Permasalahan Peraturan/Ketentuan Terkait
Supervisi

2.  SPM satker Kementerian Agama Kabupaten PMK 190/PMK.05/ 2012 dan
Kulonprogo(417735) nomor 00104 tanggal 27 April 2017 KEP-287/PB/2015
kekurangan gaji ada potongan pengembalian belanja
pembulatan Rp 7,- akun 511119 yang belum terlampir SSPB-
nya.

3. Ada dua SPM yang dilampiri Bukti Penerimaan Negara tetapi PMK 190/PMK.05/ 2012;
tidak dilampirkan konfirmasi penerimaan negara dari KPPN KEP-287/PB/ 2015 SOP.
yaitu: KP.019 dan Perdirjen No 07/
a. SPM satker Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo PB/2014.
(417734) nomor 00045 tanggal 14 April 2017 yaitu untuk
pembayaran Belanja Modal sebesar Rp. 30.600.000, telah
dipotong PPh pasal 22 sebesar Rp. 417.273,- .Pada SPM
tersebut juga terlampir bukti Penerimaan Negara atas
PPh pasal 22 sebesar Rp. 417.272,- dan PPN sebesar Rp.
2.781.818,- . sehingga terjadi doble pembayaran
b. SPM Satker Kementerian Agama kabupaten Kulonprogo
(417738) nomor 00032 tanggal 27 April 2017 LS kuitansi
untuk belanja Modal senilai Rp 9.900.000,- terlampir bukti
penerimaan Negara atas setoran PPh pasal 22 sebesar Rp
350.000,- dan PPN sebesar Rp. 900.000.

c. Penerbitan SP2D 1. SPM saker Rumah Tahanan Negara Wates (404611) PMK.190/PMK.01/ 2012 dan
LS Non Gaji nomor 00036 tanggal 10 Maret 2017 atas nama CV. KEP-287/ PB/2015.
Kontraktual Eka Bersaudara NPWP 31.415.969. 0.542.000 tidak
dilampiri karwas kontrak yang dicetak dari Aplikasi
SPAN . pada potongan SPM , kode potongan PPh pasal
22 tertulis 015.04.04.04.411122. 550481, Potongan
PPN tertulis 015.04. 04.04.411211.550481. Seharusnya
PPh tertulis 015.04.04.04.411122.635794, PPN tertulis
015.04.04.04.411211. 635794 yaitu kode satker untuk KPP
Sleman karena NPWP wilayah KPP Sleman.
2. SPM Satker Balai Besar Veteriner Wates (239544) Nomor
00317 tanggal 26 April 2017 Lampiran SPM atas Potongan
PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada SSP tertulis data Rekanan yaitu
CV. Agus Karya seharusnya data Bendahara Pengeluaran
Satker Balai Besar Veteriner Wates.

211 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
PMK 190/PMK.05/2012 pasal 59 ayat 2 c berbunyi Subbag/ Telah dilengkapi Surat Setoran Pengembalian Tuntas
Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Belanja (SSPB) sebagai lampiran SPM satker
Pajak (SSP) dan/atau bukti setor Seksi Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo
lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih Seksi (417735) nomor 00104 tanggal 27 April 2017
dari 1 (satu) penerima. Selain Itu di SOP KEP-287/ PDMS (fotocopy terlampir).
PB/2015 No SOP.KP.14.016 disebutkan bahwa
dokumen pendukung SPM antara lain SSP, SSBP dan
/atau SSPB agar diberitahukan ke satuan kerja untuk
melengkapi kekurangan lampiran SSPB tersebut.

PMK 190/PMK.05/2012 pasal 59 ayat 2 c berbunyi Seksi a.  Telah dilengkapi nota konfirmasi Tuntas
Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat PDMS penerimaan negara untuk setoran PPN dan
Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/ PPh pasal 22 (fotocopy terlampir)
atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu)
penerima. Sesuai KEP-287/PB/2015 SOP KP.019 b. Telah dilengkapi nota konfirmasi
bahwa Dokumen pendukung SPM diantaranya penerimaan negara untuk setoran PPN
SSP, namun karena Pajak tidak dipotong SPM dan PPh pasal 22 dengan nilai sebesar Rp.
melainkan disetor sendiri kemudian dilampirkan bukti 135.000,- (fotocopy terlampir) bukan Rp.
penerimaan negara maka sesuai Pasal 9 disebutkan 350.000,- sebagaimana bukti setor atau
bahwa dalam rangka memastikan setoran penerimaan bukti penerimaan negara atas penerimaan
negara telah diterima di Kas Negara KPPN dapat pajak (fotocopy terlampir)
memberikan konfirmasi setoran melalui aplikasi
SPAN berdasarkan permintaan dari satker. Jadi karena
pajak tidak dipotong melalui SPM LS sebaiknya untuk
memastikan bahwa setoran tersebut sudah diterima
di kas Negara maka bukti penerimaan negara yang
terlampir disertakan juga konfirmasi setoran dari KPPN

1. Sesuai KEP-287/PB/2015 nomor SOP.KP.14.020 Seksi 1. Telah dilengkapi karwas kontrak dari Tuntas
huruf 1.d disebutkan bahwa petugas validsi PDMS Aplikasi SPAN a.n. CV. Eka Bersaudara
melakukan pencetakan Karwas Kontrak pada SPAN dengan tanggal cetak 10 April 2017 dan
berdasarkan informsi kontrak dan melampirkannya terhadap kesalahan penulisan kode KPP
dalam dokumen SPM. Oleh sebab itu untuk SPM pada kolom potongan pada SPM telah
kontraktual yang belum dilengkapi karwas kontrak dilakukan koreksi (fotocopy karwas kontrak
yang dicetak dari aplikasi SPAN agar dilengkapi dan tahunan dan surat tanggapan koreksi
dimasa yang akan datang agar lebih teliti terlampir).

2.  Terkait kesalahan penulisan kode potongan, KPPN 2.  Telah diperbaiki SSP atas potongan PPh
agar menghimbau satker untuk melakukan koreksi final pasal 4 ayat 2 lampiran SPM Satker
uraian SPM. Balai Besar Veteriner Wates (239544)
Nomor 00317 tanggal 26 April 2017
3.  Terkait kekeliruan data lampiran SSP agar (fotocopy terlampir)
memberitahukan ke satker untuk diperbaiki.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 212

No. Unsur Pembinaan dan Permasalahan Peraturan/Ketentuan Terkait
Supervisi

d. Pengesahan SKPP Pengesahan SKPP Satker Kementerian Agama Kabupaten PMK.190/PMK.01/ 2012;
Kulonprogo Nomor 148/Kk.12.05/1/01/2017 tanggal 12 Januari KEP-287/PB/ 2015; S-11085/
2017 atas nama Adminarsih NIP 196411201992032002 PB/ 2016 tgl. 30 Januari
terdapat kekeliruan penulisan jumlah gaji pokok, pada SKPP 2016.
tertulis Rp 3.834.900,- (namun ADK gaji telah sesuai dengan
gaji pokok yang benar) sedangkan gaji pokok pada cetakan
kartu pegawai sebesar Rp3.384.900,-.

2 Verifikasi dan Akuntansi

Penerbitan Daftar Pada saat dilakukan Verifikasi LPJ Bendahara Satker, terdapat Peraturan Dirjen
LPJ Bendahara beberapa permasalahan sebagai berikut: Perbendaharaan Nomor PER-
· Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Satker, Romawi III 03/PB/ 2014 tanggal
Angka 3 yang semestinya dapat dihilangkan yaitu satker: 3 Februari 2014
1. Pengadilan Negeri Wates (099129)
2. MTsN Galur Kab. Kulon Progo (598482)
3. Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417734)
4.  Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417735)
5. Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417736)
6.  Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417738)
· Terdapat selisih kas pada LPJ Bendahara Satker, Romawi IV
Angka 3 yang semestinya dapat dihilangkan yaitu satker:
1. Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417734)
2. Kantor Kemenag Kab. Kulon Progo (417735)
· LPJ Bendahara Satker kurang dilengkapi dengan lampiran
konfirmasi penerimaan negara yaitu satker:
1. Pengadilan Negeri Wates (098061)
2. Pengadilan Agama Wates (401219)
3. Balai Besar Veteriner Wates (239544)
4.  MTsN Wates Kab. Kulon Progo (308721)
5. MAN 2 Wates Kab. Kulon Progo (417740)
6.  MTsN Sidoharjo Kab. Kulon Progo (553366)
7. Kantor Pertanahan Kab. Kulon Progo (506361)
8.  Pengadilan Negeri Wates (099129)
9.  KPU Kab. Kulon Progo (657605)
10. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kulon Progo
(049046)

213 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
1. KPPN agar melakukan konfirmasi kepada satker Subbag/ Berkenaan dengan SKPP pindah a.n. Tuntas
Adminarsih NIP 196411201992032002 yang
lama untuk memastikan bahwa satker baru Seksi dipindahkan masih dalam satu instansi yang
telah melakukan pembayaran gaji pegawai yang Seksi sama hanya beda seksi (beda kode Satker)
bersangkutan sesuai dengan gaji pokok yang benar. PDMS yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten
2. Untuk selanjutnya agar lebih teliti dalam melakukan Kulon Progo dari kode Satker 417734 ke
pengesahan SKPP. kode Satker 417742, telah dikonfirmasikan
ke Satker dan telah dipastikan kebenaran
pembayaran gaji sesuai dengan gaji pokok
yang benar sebagaimana kartu pegawai yang
bersangkutan pada Satker baru dari hasil
cetakan aplikasi GPP. (Kartu Pegawai yang
bersangkutan pada Satker baru terlampir)

1. Perbaikan LPJ Bendahara Satker yang masih kurang Seksi · LPJ Bendahara Satker telah dibetulkan, BA Tuntas
benar. Apabila diperlukan, lakukan bimbingan Vera-KI keadaan Kas telah dibuat dan Konfirmasi
teknis khusus kepada satker-satker yang LPJ-nya Setoran Pajak sebagian besar telah
bermasalah. dilampirkan, t.a.:
1) Pengadilan Negeri Wates (099129) LPJ
2. LPJ Bendahara yang kurang dilengkapi konfirmasi Bulan Januari 2017.
setoran penerimaan negara, agar dilengkapi. 3. 2)  MtsN Galur (598482) LPJ Bulan Januari
Kedepannya agar lebih teliti dalam melakukan 2017.
verifikasi atas LPJ bendahara satker. 3)  Kantor Kemenag Kulon Progo (417734)
LPJ Bulan Januari, Februari dan Maret
2017, Berita Acara keadaan Kas ada,
Konfirmasi setoran pajak bulan Februari
belum ada, bulan Maret ada.
4)  Kantor Kemenag Kulon Progo (417735)
LPJ Bulan Februari dan Maret 2017,
Konfirmasi setoran Pajak Feb dan Maret
2017 ada.
5)  Kantor Kemenag Kulon Progo
(417736) LPJ Bulan Februari dan Maret
2017, Berita Acara keadaan Kas ada,
Konfirmasi setoran pajak Februari dan
Maret ada.
6)  Kantor Kemenag Kulon Progo (417738)
LPJ Bulan Februari dan Maret 2017,
Konfirmasi setoran pajak Maret ada.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 214

No. Unsur Pembinaan dan Permasalahan Peraturan/Ketentuan Terkait
Supervisi Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER-
03/PB/ 2014 tanggal
3 Februari 2014

B. SUPERVISI STANDARD PELAYANAN PERBENDAHARAAN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Visi, Misi, Peta 1. Daftar hadir salam pagi KPPN, GKM dan Rapat Internal KEP-247/PB/2016.
Strategi, Motto kurang lengkap tanda tangannya.
Layanan dann 2. Masih ada Kode Etik lama yang ditempel pada tembok lantai 2.
Nilai-Nilai
Kementerian
Keuangan

C. SUPERVISI STANDARD TATAKELOLA KPPN

Sarana Prasarana Ruang server yang standar (dilengkapi tabung APAR, alat Perdirjen Perbendaharaan
dan Tata Ruang pengatur suhu, alat pengatur kelembapan, temparatur ruangan No.PER-30/PB/2012
≤ 20 derajat celsius, Tingkat kelembaban (humidity) -10 ~
90%, tidak ada rembesan atau tetesan air), tetapi untuk tabung
APAR masih berada di luar ruangan.

215 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Rekomendasi PIC Tindak Lanjut Status
Subbag/ · Pemenuhan dokumen data konfirmasi

Seksi penerimaan Negara lampiran LPJ, t.a.:
1) Pengadilan Negeri Wates (098061)

konfirmasi pajak bulan Januari, Maret
dan April ada.
2)  Pengadilan Agama Wates (401219)
konfirmasi pajak bulan Januari ada.
3)  Balai Besar Veteriner (239544)
konfirmasi pajak bulan Januari, Maret
dan April 2017 ada.
4)  MTsN Wates (308721) konfirmasi pajak
bulan Februari 2017 ada.
5)  MAN 2 Wates (417740) konfirmasi
pajak bulan Februari 2017 ada.
6)  MTsN Sidoharjo (553366) konfirmasi
pajak bulan Maret 2017 ada.
7)  Kantor Pertanahan (506361) konfirmasi
pajak bulan Maret dan April 2017 ada.
8)  Pengadilan Negeri Wates (099129)
konfirmasi pajak bulan April ada.
9)  KPU (657605) konfirmasi pajak bulan
April 2017 ada.
10)  Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
(049046) konfirmasi pajak bulan April
2017 ada.

1. Agar dilengkapi dan lebih teliti lagi. Subbag 1. Tanda Tangan pada presensi Salam Pagi Tuntas
2. Agar diganti dengan kode etik yang baru. Umum KPPN, GKM, Tugas Piket Harian dan Rapat
Internal telah dilengkapi. (copy terlampir)

2. Naskah Kode Etik pada dinding lantai dua
telah diganti dengan baru. (foto terlampir)

Ruang server agar dilengkapi dengan tabung APAR. Subbag Ruang server KPPN Wates telah dilengkapi Tuntas
Umum dengan tabung APAR. (foto terlampir)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 216

C. INOVASI DAN PRESTASI | Cipta Soho Karya Adiluhung

1. Inovasi KPPN

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan baik yang berupa gagasan/
ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik merupakan suatu
pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak
ada kemudian muncul gagasan dan praktek inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari
perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Pembinaan dan supervisi
terkait inovasi diharapkan mampu memberikan motivasi KPPN agar terus membangun dan
menumbuhkembangkan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah proses, mekanisme
pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan. Target yang
ingin dicapai adalah:

a. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
c. Mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik pada KPPN.
Berdasarkan hasil pengamatan Tim pembinaan dan Supervisi pada Semester II Tahun 2017,
berikut ini inovasi yang dilakukan oleh KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates:

INOVASI KPPN Yogyakarta

a. Dropbox Whistle Blowing System
Dalam rangka penyediaan alternative sarana penyampaian pengaduan secara tidak langsung
dalam rangka pelaksanaan Whistle Blowing System Kementerian Keuangan, KPPN Yogyakarta
telah menyediakan Dropbox Whistle Blowing System (WiSe) yang ditempatkan di ruang
pelayanan KPPN Yogyakarta. Pengaduan tertulis yang disampaikan pada Dropbox WiSe akan
diteruskan kepada Unit Kepatuhan Internal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/

atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

b. Pendopo Jogja
Pendopo Jogja merupakan aplikasi berbasis web (app.kppnjogja.net/home) sebagai sarana bagi
satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Yogyakarta untuk mengirimkan ADK surat permohonan,
mendapatkan verifikasi awal, sekaligus alat monitoring status tindak lanjut surat permohonan
yang memerlukan tanggapan dari KPPN Yogyakarta.

c. Taman Anti Gratifikasi
Inovasi ini dibuat dalam rangka membangun KPPN Yogyakarta menuju Kantor Layanan ber
Zona Integritas WBK/WBBM. Inovasi ini merupakan taman kawasan hijau kecil dalam ruangan
yang dilengkapi dengan monitor yang berisikan tulisan berjalan dan diagram alur tentang proses
pengaduan apabila ada indikasi penyimpangan pada proses bisnis di KPPN. Dalam inovasi ini
KPPN berusaha mengajak stakeholder untuk mendukung gerakan anti gratifikasi dan anti korupsi.

d. Penambahan menu navigasi Link pada microwebs KPPN Yogyakarta
Inovasi ini dibuat oleh KPPN Yogyakarta dengan tujuan memberi manfaat secara menyeluruh
untuk kepentingan eksternal dan internal yaitu:

a) Eksternal:

1) Aplikasi Pendopo Jogja merupakan menu aplikasi yang dibuat untuk memberi fasilitas
pengaduan dan monitoring persuratan on line yang dengan mudah dapat diakses oleh
satker.

2) Pengaduan KPK merupakan menu yang dapat dengan mudah diakses oleh satker
maupun oleh internal sebagai sarana pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

b) Internal:
PBN Open dan E-Performance

217 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Gambar 57. Inovasi Pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY 218

INOVASI KPPN Wonosari

a. Penyediaan Mesin EDC (Electronic Data Capture)
KPPN Wonosari bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Wonosari dalam penyediaan
mesin EDC. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan bagi bendahara satker maupun
masyarakat luas dalam melakukan transaksi penerimaan negara melalui MPN G2 di KPPN.

b. Grup Whatsapp Satuan Kerja
KPPN Wonosari memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan sosial media untuk
membuat grup chat yang beranggotakan petugas satuan kerja dan pegawai KPPN Wonosari.
Melalui grup chat ini, diharapkan KPPN Wonosari dapat memberikan pelayanan konsultasi
kepada satker tanpa batasan waktu dan lokasi. Layanan ini juga sekaligus sebagai sarana
silaturahmi antara KPPN Wonosari dengan satuan kerja.

c. Loker Helm
Loker helm adalah inovasi KPPN Wonosari berupa penyediaan tempat khusus untuk
menyimpan helm milik mitra kerja yang datang ke KPPN Wonosari dengan mengendarai
sepeda motor. Helm yang disimpan di loker akan lebih aman dari resiko terjatuh dari motor
yang sedang diparkir sehingga diharapkan menambah kenyamanan mitra kerja yang sedang
menyelesaikan kepentingannya di KPPN Wonosari.

INOVASI KPPN Wates

a. Mesin EDC (Electronic Data Capture)
Mesin EDC yang disediakan oleh KPPN dapat digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan
transaksi pembayaran pajak, bukan pajak dan cek saldo. Mesin EDC ini disediakan sebagai
tindak lanjut dari penyediaan e-Billing Corner yang sudah lebih dulu dilakukan oleh KPPN
Wates. Setelah membuat e-billing, satker dapat langsung melakukan penyetoran pajak
maupun bukan pajak pada mesin EDC di KPPN Wates sehingga tidak harus melakukan setor
tunai ke bank.

b Media Informasi Satuan Kerja
Dalam rangka menyampaikan informasi yang dianggap perlu diketahui masyarakat secara
luas dan lebih memasyarakatkan eksistensi KPPN khususnya di Kabupaten Kulonprogo, perlu
dibuat media khusus sebagai tempat pemasangan spanduk yang diletakkan ditempat yang
dapat dengan mudah dibaca atau dilihat oleh masyarakat.

c. Penyelesaian Surat/Dokumen secara elektronik
Mini TLC merupakan ruangan yang nyaman, dilengkapi dengan PC Helpdesk, buku-buku
peraturan, buku penunjang lain, yang dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran bagi
satker yang membutuhkan bimbingan teknis dari petugas KPPN Wates terutama terkait
dengan aplikasi.

d. Penambahan menu navigasi aplikasi pada microwebs KPPN Wates
Inovasi ini dibuat oleh KPPN Wates dengan tujuan memberi manfaat untuk kepentingan
pegawai secara keseluruhan yaitu:
a) PBN Open
b) e-Performance dan
c) Intranet
Di dalam menu navigasi tersebut memberikan kemudahan pegawai dalam melakukan akses
aplikasi PBN Open, e-Performance dan Intranet secara langsung tanpa harus meng-akses ke
setiap URL ( Uniform Resource Locator).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

2. Prestasi
a. KPPN YOGYAKARTA
Prestasi yang diraih oleh KPPN Yogyakarta selama beberapa tahun ini antara lain:
· Memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dengan nomor seri FS 643095.
· Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 15 November 2016 Nomor KEP-102/
WPB.15/2016.
· Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor
KEP-105/WPB.15/2016.
· Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.
· Peringkat II Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.

b. KPPN Wonosari
Prestasi yang berhasil diraih KPPN Wonosari antara lain

· Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-105/
WPB.15/2016.

· Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester I Tahun 2016 berdasarkan SK
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.

· Peringkat I Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-107/WPB/2016.

c. KPPN Wates
Prestasi yang berhasil diraih KPPN Wates antara lain

· Peringkat enam Penilaian Kinerja Pengelolaan Kinerja KPPN Tipe A2 Tahun 2015
· Peringkat sepuluh Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN Tahun 2015
· Peringkat pertama Nilai Kinerja Organisasi tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

D.I Yogyakarta Tahun 2015
· Peringkat pertama Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja KPPN

Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun
2016.
· Peringkat ketiga Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY Semester I Tahun 2016.
· Peringkat ketiga Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
Semester I Tahun 2016 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DIY.

219 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Gambar 58. Prestasi Pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 220

D. PENILAIAN KINERJA KPPN | (Ajinipun Karya KPPN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.01/2012 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan dan
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tanggal 28 April
2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
kriteria penilaian kinerja KPPN terdiri dari:

1. Penilaian Kinerja Tugas Kuasa BUN;

2. Penilaian Kinerja Pelayanan Perbendaharaan;

3. Penilaian Kinerja dan Tata Kelola;

4. Penilaian Inovasi;

5. Penilaian Prestasi.

Berdasarkan mapping kinerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta, diperoleh data sebagai berikut:

Gambar 59. Penghargaan Juara I Pengelolaan Kinerja 2017 untuk Kanwil DJPb Provinsi DIY
.

221 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Tabel 89. Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Semester II Tahun 2017 Berdasarkan Tipe

Penilaian Kinerja KPPN
Kinerja
No KPPN Kinerja Pelaksanaan Kinerja dan Tata Jumlah Nilai Inovasi Nilai Prestasi
Pelayanan Tugas Kuasa Kelola
Perbendaharaan 96,35 200 370
BUN 95,41 195 240
KPPN TIPE A1 PROVINSI 96,27 185 330
96,01
1 YOGYAKARTA 29,80 39,00 27,55
KPPN TIPE A2
29,10 39,00 27,31
1 WONOSARI 29,00 40,00 27,27
Rata-rata
2 WATES

Tabel 90. Mapping Kinerja KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta
Periode Semester II Tahun 2017

No UNSUR PENILAIAN KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai

Kinerja Pelayanan Perbendaharaan

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan 24,80 29,80 24,10 29,10 24,00 29,00
Publik 5,00

2 Indeks Kepuasan Layanan 5,00 5,00

Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

1 Pembinaan Satker 10,00 39,00 9,00 39,00 10,00 40,00
20,00
2 Penyelesaian Transaksi Pencairan 19,00 20,00
Dana 10,00

3 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa 10,00 10,00
BUN

Kinerja dan Tata Kelola

1 Kinerja Organisasi 5,00 27,55 4,55 27,31 5,00 27,27
4,85
2 Manajemen SDM 4,63 5,00 4,75
2,85
3 Manajemen Keuangan 5,00 4,85 3,00

4 Tata Usaha dan Rumah Tangga 2,93 3,00 2,82

5 Pengendalian Internal 3,00 3,00 4,00
96,27
6 Komunikasi dan Koordinasi 3,00 2,91 185
Pimpinan 330
611,27
7 Kepuasan Pegawai 4,00 4,00

Nilai Kinerja KPPN = Jumlah A s.d. C 96,35 95,41

NILAI INOVASI 200 195

NILAI PRESTASI 370 240

TOTAL NILAI 666,35 530,41

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 222

223 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Cakrabawanipun Hasil Panggulowentahan Wonten Kppn

U pa c a r a La b uha n

Upacara Labuhan merupakan Upacara Adat Yogyakarta yang telah
dilakukan sejak zaman Kerajaan Mataram Islam pada abad ke XIII
hingga sekarang di Provinsi D.I. Yogyakarta. Masyarakat meyakini bahwa
dengan melakukan Upacara Labuhan secara tradisional akan terbina
keselamatan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat serta negara.

Upacara Labuhan biasanya dilaksanakan pada empat tempat yang
berjauhan letaknya, yaitu Dlepih yang berada di Kabupaten Wonogiri,
Parangtritis di sebelah selatan Yogyakarta, Puncak Gunung Lawu dan
Puncak Gunung Merapi. Upacara Labuhan ini bersifat religius yang hanya

dilaksanakan atas titah raja sebagai kepala kerajaan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 224

Cakrabawanipun Hasil Panggulowentahan Wonten Kppn

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN | (Niti Lampah Perkawis)

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi
KPPN butir B, Permasalahan dan Rekomendasi untuk KPPN lingkup kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta masa pembinaan periode Semester II 2017 dapat
diidentifikasi menjadi 6 (enam) unsur kategori permasalahan yaitu Sistem, Peraturan, Sumber
Daya Manusia (SDM), Administratif, Sarana Prasarana, Lain-lain. Identifikasi permasalahan
tersebut adalah :

I. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Keterangan
Peraturan
Tabel 91 Ringkasan Matriks Permasalahan.
Administratif
No Permasalahan Peraturan
1. Terdapat surat persetujuan penonaktifan supplier yang tidak dilampiri data dukung Peraturan
Peraturan
berupa cetakan laporan informasi supplier sebelum penonaktifan serta terdapat
surat persetujuan penonaktifan data supplier tipe 3 yang tidak sesuai dengan surat SDM
permintaan penonaktifan supplier yang disampaikan satker.
2. Terdapat surat persetujuan penonaktifan data supplier yang dibubuhi
tanggal mendahului tanggal agenda surat.
3. Terdapat data kontrak yang tanggal kontraknya mendahului tanggal efektif
DIPA tahun 2017 namun tidak teridentifikasi sebagai kontrak multiyears.
4. Terdapat data kontrak yang didaftarkan namun belum atau tidak
mencantumkan data lokasi (koordinat yang terdiri dari lattitude dan longitude).
5. Terdapat ringkasan data kontrak yang didaftarkan tidak lengkap dalam
pengisian:alamat penyedia barang/ jasa, volume pekerjaan, klausul sanksi apabila
terjadi wanprestasi.
6. Terdapat addendum kontrak yang disebabkan oleh perubahan nilai penarikan pada
termin namun dilampiri surat permintaan perubahan data kontrak yang sebenarnya
tidak diperlukan.

225 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017