Inklusi KEP

umumnya sama dengan
PDBK? (W/D)
14. Apakah madrasah
menyediakan aksesibilitas
untuk PDBK ? (O/D)
15. Bagaimana Bapak/Ibu
mengadaptasi RPP untuk
mengakomodasikan PDBK?
(W)
16. Adakah contoh RPP (D)
17. Bagaimana Bapak /Ibu
merancang PPI untuk PBDK
yang belum terakomodasi
PADA RPP (W)
18. Adakah contoh PPI (D)

JUMLAH
NILAI/SK
OR
PENGOL
AHAN
SKOR
NILAI
(P/SM X
100)

Keterangan :

Pemantauan dilakukan dengan cara: O (observasi), W (wawancara), D (Dokumen)

Catatan dan kesimpulan kunjungan:

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

, .................................20….

Kepala Madrasah Pengawas Madrasah

_____________________ ……………………………
NIP. NIP. ……………………..

Unit Pembelajaran 333

F. Tindak Lanjut
Setelah mempelajari bab ini, peserta (Kepala Madrasah) melakukan Diskusi

Kelompok Terpimpin atau focus group discussion (FGD) yang melibatkan
beberapa pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk melakukan
telaah material terhadap seluruh dimensi dan sub dimensi indeks inklusivitas yang
sesuai dengan kondisi madrasah. Proses ini juga dapat melibatkan pengawas
madrasah dan perwakilan komite madrasah.

Hasil kegiatan ini adalah instrumen perhitungan indeks inklusivitas
madrasah tersebut. Instrumen ini kemudian digunakan untuk memetakan kondisi
awal madrasah yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Pengembangan
Program Madrasah Inklusi.

G. Evaluasi
Evaluasi untuk modul ini berupa:

1. Penilaian atas proses telaah material (instrumen) oleh diri sendiri, sejawat
(sesama peserta), dan pelatih.

2. Penilaian atas hasil telaah material (instrumen) oleh diri sendiri, sejawat
(sesama peserta), dan pelatih.

3. Penilaian atas analisis hasil baseline study dan rancangan awal Program
Madrasah Inklusi dengan penekanan pada peran dan fungsi Kepala
Madrasah selalu leader, manager, dan administrator.

334 Unit Pembelajaran

UNIT PEMBELAJARAN 8.
Monitoring Dan Penjaminan Mutu
Madrasah Inklusif

A. Deskripsi
Pada modul ini, akan disajikan aspek manajemen dan supervisi pendidikan

inklusif pada level pembina, yaitu Kementerian Agama pada berbagai tingkatan
dan Pengawas Madrasah selaku pelaksana supervisi manajemen maupun
akademik di madrasah. Secara khusus, modul ini akan membahas: 1. Tinjauan
Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusi 2019 – 2024; 2.
Pengembangan Madrasah Inklusi dalam Renstra Kemenag 2020 – 2024 ; 3. Peran
Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Pengawas Madrasah dan Kementerian Agama
pada berbagai tingkatan dalam mendukung Program Madrasah Inklusi; 4.
Menjelaskan pengertian indeks inklusivitas (index of inclusion) dan
menggunakannya dalam monitoring, evaluasi, dan supervisi Program Madrasah
Inklusi sesuai kewenangannya.

B. Tujuan
Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu: 1. Menjelaskan

arah kebijakan Pengembangan Pendidikan Inklusi di Indonesia untuk periode
2019 - 2024 2. Menjelaskan arah kebijakan pengembangan madrasah inklusi
untuk periode 2020 – 2024 3. Menjelaskan Peran Kementerian Agama (pengawas
madrasah) dalam Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Pengawas Madrasah dan
pada berbagai tingkatan dalam mendukung Program Madrasah Inklusi

C. Strategi
1. Menonton Video Pendek

Unit Pembelajaran 335

Peserta menonton video pendek dari Facebook Page “Meragam” tentang
pengalaman salah satu madrasah di Indonesia dalam mempersiapkan
sekolahnya menjadi sekolah inklusif dan dilanjutkan dialog interaktif.
2. Dialog Interaktif
a. Peserta berdiskusi ”hal-hal apa saja yang menarik dari tayangan itu yang

berhubungan dengan persepsi mereka tentang pendidikan inklusif, apa
sikap paling penting dalam mempersiapkan madrasah menjadi madrasah
inklusif, apa penghalang utama madrasah dari cita-cita menjadi madrasah
inklusif, dan apa peran Kementerian Agama dalam berbagai tingkatan dan
pengawas madrasah dalam mempersiapkan madrasah binaannya menjadi
madrasah inklusif.
b. Dalam dialog interaktif tersebut, pelatih menggali jawaban peserta
mengarah pada materi modul delapan, yaitu 1. Arah kebijakan
Pengembangan Pendidikan Inklusi di Indonesia untuk periode 2019 - 2024
2. Arah kebijakan pengembangan madrasah inklusi untuk periode 2020 –
2024 3. Peran Monitoring, evaluasi, dan supervisi Pengawas Madrasah dan
Kementerian Agama pada berbagai tingkatan dalam mendukung Program
Madrasah Inklusi;
3. Pelatih menyampaikan materi (1), (2), (3) dengan media power point
4. Pelatih memfasilitasi diskusi antar peserta terkait materi (1), (2), dan (3),
5. Peserta dalam perannya sebagai instansi pembina di tingkat pusat, provinsi,
maupun kabupaten/kota atau pengawas madrasah berlatih menyusun dan
menggunakan instrumen monev berdasarkan indeks inklusivitas (index of
inclusion) sesuai dengan modul 6
6. Peserta mendiskusikan tindak lanjut hasil monev untuk membantu madrasah
dalam penyusun Program Madrasah Inklusi
7. Penyimpulan Materi.
8. Penutup/Evaluasi dengan LK mandiri/kelompok

336 Unit Pembelajaran

D. Media
1. Video Pendek tentang upaya sekolah merespons kehadiran siswa

berkebutuhan khusus dari Facebook Page “Meragam”
2. Kertas Flip Chart
3. Power point
4. Laptop, dan Projektor
5. ATK Pelatihan

E. Materi
KEGIATAN 1. Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Pendidikan Inklusi di
Indonesia untuk Periode 2019 - 2024
(Materi 30” & Diskusi 30”)

1. Kutipan Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusi di Indonesia
2019 – 2024
Sampai saat ini tercatat sekitar kurang lebih 1600 sekolah penyelenggara
pendidikan inklusif yang dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk
mengembangkan dan memperluas kebijakan untuk menerapkannya ke
seluruh sekolah di Indonesia. Dalam mengimplementasikan pendidikan
inklusif di Indonesia, khususnya di Tingkat Nasional dihadapkan pada
tantangan yang tidak mudah. Secara garis besar tantangan itu biasa
dikategorikan kedalam tiga kelompok besar yaitu tantangan yang bersifat
budaya, kebijakan dan tantangan dalam praktik pendidikan inklusif
A. Tantangan yang Bersifat Budaya
Akar budaya bangsa Indonesia sejatinya adalah budaya inklusif. Hal ini bisa
dibuktikan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan di atas landasan
falsafah Bhineka Tunggal Ika, yang sangat menghargai perbedaan dan
keberagaman. Oleh karena itu, para pendiri Negara ini sangat menyadari
bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, sehingga perbedaan-
perbedaan itu harus dikelola secara bijaksana. Sejauh ini secara makro
sikap inklusivitas masyarakat Indonesia berkembang dengan baik, seperti

Unit Pembelajaran 337

penghargaan terhadap perbedaan agama, perbedaan bahasa dan budaya
daerah serta perbedaan adat istiadat berjalan harmonis. Akan tetapi
implementasi pendidikan inklusif pada aspek budaya masih pada tataran
mikro, masih menghadapi tantangan yang cukup berat.
Tantangan yang bersifat budaya pada tataran mikro, belum tumbuh sikap
menerima dan menghargai perbedaan. Padalah sesungguhnya paham
pendidikan inklusif menghendaki adanya penghargaan pada martabat
manusia secara universal. Sikap belum bisa menerima dan menghargai
perbedaan tercermin dalam perilaku guru, kepala sekolah, para orangtua,
dan para pengambil kebijakan seperti masih adanya diskriminasi terhadap
individu yang berbeda dari orang kebanyakan seperti karena disabilitas,
budaya/agama atau karena alasan ekonomi. Oleh karena itu individu yang
berbeda tersebut masih mengalami kesulitan untuk diterima di lingkungan
masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan/sekolah.
B. Tantangan yang Bersifat Kebijakan
Kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif sudah sangat memadai.
Hal ini bisa dilihat dari perundang-undangan dan peraturan yang sudah
dibuat oleh pemerintah, misalnya : 1) Undang-Undang nomor 20 tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional secara eksplisit disebutkan
bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan dapat
mengikuti pendidikan secara inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang
pendidikan atau dapat mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan khusus,
2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang
menjamin perlindungan terhadap hak-hak semua anak, 3) Undang-Undang
nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas yang dijamin hak dan perlindungan
disabilitas termasuk menjamin hak pendidikan. 4) Peraturan Pemerintah
nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik
disabilitas. Akan tetapi yang masih menjadi tantangan besar adalah belum
ada konsistensi yang jelas antara undang-undang/peraturan yang sudah
dibuat dengan implementasinya.

338 Unit Pembelajaran

Dilihat dari kebijakan anggaran yang sediakan oleh pemerintah dalam hal
ini Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan sudah cukup besar. Hal ini bisa
dilihat dari banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan misalnya
workshop, pelatihan, bimbingan teknis untuk mengimplementasikan
pendidikan inklusif sudah sangat banyak dilakukan. Akan tetapi
kelihatannya ada ketidaksesuaian antara rencana kebijakan dengan
kebutuhan nyata di lapangan. Dengan kata lain banyak kebijakan yang
diambil tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dalam pengembangan
pendidikan inklusif di lapangan.
C. Tantangan yang Bersifat Praktik
Praktik pendidikan inklusif secara nasional sudah mulai di beberapa
sekolah yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia, akan tetapi
dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan konsep pendidikan
inklusif . Hal ini disebabkan para praktisi pendidikan maupun pemangku
kebijakan di daerah masih belum memahami pendidikan inklusif secara
komprehensif . Kekeliruan-kekeliruan itu misalnya;
a. Pendidikan inklusif dipahami sebagai menerima anak disabilitas di

sekolah umum, jika di sekolah itu tidak ada lagi anak disabilitas maka
sekolah tersebut tidak inklusif lagi
b. Anak yang memiliki kebutuhan khusus dan belajar di sekolah umum
proses belajarnya tidak dilakukan penyesuaian atau tidak dilakukan
akomodasi. Anak dipaksa untuk menyesuaikan sistem yang ada bukan
sistem yang diadaptasikan terhadap kebutuhan belajar anak
c. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas belum terbiasa dengan cara kerja
yang fleksibel, dan kreatif mereka sudah terbiasa bekerja dengan
salalu menggunakan petunjuk teknis. Oleh karena itu ada kesulitan
bagi guru dan kepala sekolah untuk melakukan langkah penyesuaian
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak secara
individual, kreatif dan fleksibel
d. Guru dan Kepala Sekolah belum terbiasa menghadapi siswa yang
beragam, guru lebih terampil dalam menghadapi siswa yang homogen.

Unit Pembelajaran 339

Ketika seorang guru menghadapi 30 murid maka seolah-olah sedang
menghadapi seorang murid saja. Padahal esensi dari pendidikan
inklusif adalah upaya memenuhi kebutuhan belajar siswa yang
beragam
e. Peran dan fungsi GPK belum berjalan sebagaimana mestinya, fakta
yang terjadi di mana keberadaan GPK di sekolah-sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif lebih diperankan sebagai guru
untuk menangani anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif dan bukan sebagai tenaga akan
membangun kompetensi guru di sekolah tersebut berkaitan dengan
penyelenggaraan pendidikan inklusif.
f. Belum responsifnya masyarakat (orangtua) dalam menyikapi
penyelenggaraan pendidikan inklusif dan masalah keberagaman
Uraian Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Tingkat
Nasional adalah sebagai berikut:

2. VISI, MISI DAN TUJUAN
a. Visi
Mewujudkan budaya, kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di Tingkat
Nasional
b. Misi
1) Mengembangkan budaya di Tingkat Nasional yang inklusif tidak
diskriminatif, menerima dan menghargai keberagaman
2) Mengembangkan kebijakan yang melandasi pelaksanaan pendidikan
inklusif di Tingkat Nasional
3) Mengembangkan dan memperluas praktik pelaksanaan pendidikan
inklusif di Tingkat Nasional
c. Tujuan
1) Tujuan Umum

340 Unit Pembelajaran

Membangun pemahaman dan kesadaran tentang pendidikan inklusif
pada aspek budaya, kebijakan, dan praktik yang direfleksikan dalam
kegiatan pendidikan di sekolah.
2) Tujuan Khusus
a) Mengubah sikap orangtua, guru atau warga sekolah dan pemangku

kepentingan pendidikan lainnya dalam menerima pendidikan
inklusif dan anak dengan disabilitas (tidak terjadi penolakan) sebagai
bagian dari keberagaman
b) Merumuskan regulasi dan sistem penganggaran yang mendorong
terlaksananya pendidikan inklusif, melalui jalur pendidikan formal,
non formal dan informal.
c) Mengembangkan sekolah penyelenggara pendidikan inlusif dan
memberi dukungan/keterlibatan dari stakeholder yang terkait
dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif
d) Mendorong dan memberi penguatan sekolah penyelenggara
pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan
menengah (sma/smk)
e) Membangun kualitas layanan pendidikan dilihat dari keterlibatan
orangtua dan masyarakat dalam layanan pendidikan inklusif
Adapun tema dalam Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif
Tingkat Nasional pada tahun 2019-2021, yaitu:

Tabel 20 Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif

TAHUN TEMA

1. Penambahan perintisan dan penguatan penyelenggaraan
pendidikan inklusif dengan model pengimbasan pada
satuan pendidikan.

2019 2. Perubahan sikap terhadap pendidikan inklusif pada
orangtua, guru dan pemangku kepentingan, dll.

3. Perubahan sikap satuan pendidikan dalam menerima
peserta didik berkebutuhan khusus (tidak terjadi penolakan)

1. Penambahan dan penguatan penyelenggaraan pendidikan
2020 inklusif dengan model pengimbasan pada satuan

pendidikan dasar.

Unit Pembelajaran 341

2. Penguatan dan perluasan penyelenggaraan pendidikan

inklusif pada jenjang pendidikan menengah.

3. Perubahan pandangan bahwa perbedaan merupakan

sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah.

4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dilihat dari

keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam layanan

pendidikan inklusif

1. Penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan

menggunakan praktik-praktik terbaik yang dikembangkan

2021 dari satuan pendidikan pengimbas pada kabupaten/kota
dan provinsi.

2. Aktualisasi praktik, kebijakan, dan budaya pendidikan

inklusif di tingkat nasional.

2022

2023

2024

TAHUN Tabel 21 TUJUAN
2019
TUJUAN
2020
2021 1. Mendorong perluasan dan penguatan satuan
pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif

2. Mengubah sikap orangtua, guru dan pemangku
kepentingan dalam menerima pendidikan inklusif.

3. Mengubah sikap satuan pendidikan dalam menerima
peserta didik berkebutuhan khusus (tidak terjadi
penolakan)

1. Mendorong perluasan dan penguatan satuan
pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada
jenjang pendidikan dasar

2. Mendorong penguatan dan perluasan
penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang
pendidikan menengah

3. Membangun persepsi masyarakat bahwa perbedaan
merupakan sebuah pengayaan dan bukan sebuah
masalah)

4. Membangun kualitas layanan pendidikan dilihat dari
keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam layanan
pendidikan inklusif

1. Mendorong pengembangan penyelenggaraan
pendidikan inklusif dengan menggunakan praktik-
praktik terbaik yang dikembangkan dari satuan

342 Unit Pembelajaran

pendidikan pengimbas pada kabupaten/kota dan
provinsi
2. Mewujudkan praktik, kebijakan, dan budaya pendidikan
inklusif secara nasional

Lingkup program Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat
Nasional Tahun 2019-2024, yaitu:

TAHUN Tabel 22 LINGKUP PROGRAM

LINGKUP PROGRAM

2019 1. Perluasan dan penguatan satuan pendidikan
penyelenggara pendidikan inklusif

2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
inklusif yang sudah dirintis sebelumnya pada satuan
pendidikan

3. Pengembangan kapasitas SDM (guru ,kep.sekolah,
orangtua, pemangku kepentingan )

4. Perumusan kebijakan dalam penerimaan siswa baru yang
lebih inklusif

5. Pengembangan sikap orangtua, guru dan pemangku
kepentingan dalam menerima pendidikan inklusif

2020 1. Perluasan dan penambahan satuan pendidikan
penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang
pendidikan dasar

2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
inklusif pada jenjang pendidikan dasar

3. Pengembangan satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan menengah

4. Pengubahan persepsi bahwa perbedaan merupakan
sebuah pengayaan dan bukan sebuah masalah.

5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dilihat dari
keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam layanan
pendidikan inklusif.

2021 1. Perluasan dan penambahan satuan pendidikan
penyelenggara pendidikan inklusif

2. Penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
inklusif

Unit Pembelajaran 343

TAHUN LINGKUP PROGRAM

3. Perwujudan praktik, kebijakan dan budaya pendidikan
inklusif secara nasional.

Strategi pencapaian pengembangan pendidikan inklusif Tingkat Nasional
Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

TAHUN Tabel 23 Srategi Pengembangan
2019
STRATEGI PENCAPAIAN
2020
1. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan inklusif

2. Perubahan sikap SDM (guru, kepala sekolah, pengawas,
orangtua, pemangku kepentingan) terhadap pendidikan
inklusif meningkat, sehingga tidak terjadi penolakan
terhadap peserta didik berkebutuhan khusus

3. Semakin kuat kapasitas satuan pendidikan dalam
menyelenggarakan pendidikan inklusif yang sudah
berjalan

1. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah

2. Kapasitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
inklusif meningkat

3. Partisipasi orangtua dan masyarakat dalam
implementasi pendidikan inklusif meningkat

4. Pemahaman tentang pendidikan inklusif pada seluruh
pemangku kepentingan pendidikan inklusif meningkat

2021 1. Semua satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah sudah melaksanakan prinsip-
prinsip pendidikan inklusif secara benar

2. Praktik, kebijakan dan budaya pendidikan inklusif secara
nasional terlaksana secara baik

344 Unit Pembelajaran

TAHUN Tabel 24 EVALUASI DAN MONITORING
2019
2020 EVALUASI DAN MONITORING
Menilai tingkat pemahaman dan cara memberikan
2021 pemahaman yang berdampak pada peningkatan partisipasi
pendidikan inklusif
Efektivitas perluasan implementasi pendidikan inklusif dan
jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
inklusif (jumlah dan kapasitas satuan pendidikan, partisipasi
stakeholder, dan peningkatan pemahaman tentang
pendidikan inklusif)
Melihat pemahaman, penerapan, penyebaran jumlah
satuan pendidikan, dan tingkat kesadaran/partisipasi
stakeholder pendidikan terhadap kebijakan (regulasi dan
program) penyelenggaraan pendidikan inklusif.

KEGIATAN 2. Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Madrasah Inklusi
dalam Renstra Kemenag 2020 – 2024
(Materi 30” & Diskusi 30”)
Kutipan Renstra Kementerian Agama 2020 – 2024 yang terkait dengan
Pengembangan Madrasah Inklusi
1. Pendidikan Inklusif merupakan salah satu strategi untuk mencapai sasaran

peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan
percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun:
a. pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak dari keluarga kurang

mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi; termasuk bantuan
bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan
Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui KIP Kuliah;
b. pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan
keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja
pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk
daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/ SATAP),

Unit Pembelajaran 345

kelas filial, sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, pendidikan berpola
asrama, dan pendidikan inklusif;
b. pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan
daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan
ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi;
c. penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat,
penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali
bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan
khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan,
dan di daerah bencana;
d. peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai
pentingnya pendidikan; dan
e. peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.
2. Madrasah inklusi merupakan salah satu strategi mencapai sasaran
peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan. Dalam peningkatan
kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan untuk
meningkatkan kapasitas kelas (sitting capacity) satuan pendidikan termasuk
yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk
daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan
bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada
Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang
ditempuh adalah sebagai berikut:
a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui
berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti : (i) madrasah
satu atap, (ii) madrasah inklusi, (iii) kelas filial, (iv) pembelajaran daring, (v)
kampus jauh dan (vi) merdeka belajar;
b. afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta
didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan
memperhatikan kondisi kewilayahan;
c. pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;

346 Unit Pembelajaran

d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak
kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata
dan tepat sasaran;

e. penjaringan ATS ke dalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk
yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;

f. diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi
keagamaan yang berkualitas secara terkendali;

g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama
pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada
jenjang wajib belajar;

h. peningkatan jumlah RA negeri sebagai RA percontohan; dan
i. optimalisasi pemanfaatan satuan pendidikan yang sudah ada dan

mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.
3. Dalam Kerangka Regulasi disebutkan bahwa PMA tentang Penyelenggaraan

Madrasah akan direvisi, terutama terkait dengan diversifikasi madrasah,
termasuk madrasah inklusi. PMA ini akan dibuat sejalan dengan dan sebagai
tindak lanjut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP No.
13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik
Penyandang Disabilitas.
4. Ada target peningkatan persentase madrasah yang menyelenggarakan
pendidikan inklusi sebagai berikut:

% Madrasah yang Menyenggarakan Pendidikan Inklusi

Baseline 2020 2021 2022 2023 2024
2019

0,01 0,05 0,10 0,15 0,17 0,20

Unit Pembelajaran 347

KEGIATAN 3. Memahami Peran Kementerian Agama dan Pengawas Madrasah
dalam kegiatan Monitoring, dan Evaluasi Madrasah Inklusi
(Diskusi 30” & Penugasan 90”)

1. Peran Kementerian Agama sebagai instansi pembina madrasah inklusi
Setelah mempelajari materi Rencana Induk Pengembangan Pendidikan
Inklusif di Tingkat Nasional dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024,
diskusikan peran apa yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agama di
berbagai tingkatan untuk mendukung tercapainya Renstra Kementerian
Agama terkait madrasah inklusi. Diskusikan juga, langkah-langkah apa yang
dapat dilakukan agar peran pengawas madrasah dapat optimal dalam dalam
mendukung Program Madrasah Inklusi.

2. Berdasarkan Permendikbud nomor 143 tahun 2014 tugas pokok Pengawas
Sekolah/Madrasah pengawasan akademik dan manejerial pada satuan
pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan
pembinaan, pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan, penilaian,
pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan
program pelaksanaan program pengawasanan dan pelaksanaan tugas
pengawasaan di daerah khusus. Pengawas memiliki peran yang signifikan
dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di madrasah.
Dalam konteks ini peran pengawas madrasah meliputi pemantauan, supervisi,
evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara
teratur dan berkesinambungan (PP 19 Tahun 2005, pasal 55). Peran
pengawas setidaknya sebagai teladan bagi madrasah dan sebagai rekan
kerja yang serasi dengan pihak madrasah dalam memajukan madrasah
binaannya.
Pengawas madrasah merupakan salah satu komponen penting dalam
peningkatan mutu pendidikan di madrasah. kegiatan kepengawasan
dilakukan dalam rangka perbaikan manajemen madrasah dan perbaikan
pembelajaran. Keberhasilan peningkatan mutu madrasah dipengaruhi oleh
peran aktif pengawas yang memiliki komitmen tinggi dan kompetensi dalam

348 Unit Pembelajaran

pengembangan madrasah inklusi. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh
pengawas madrasah terkait penyelenggara pendidikan inklusif adalah:
1. pengawas madrasah harus memiliki pengetahuan tentang konsep

pendidikan inklusif dalam kerangka sistem pendidikan nasional;
2. memberikan pendampingan pendidik dan tenaga kependidikan terkait

dengan regulasi dan kebijakan madrasah penyelenggara pendidikan
inklusif;
3. melakukan monitoring pelaksanaan program madrasah inklusif;
4. memberikan umpan balik terhadap program peningkatan mutu
pendidikan madrasah inklusi;
5. mengawal pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di madrasah mulai
tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional.
Dalam melaksanakan tugas kepengawasan akademik di madrasah
penyelenggara pendidikan inklusif, pengawas madrasah melakukan
pembinaan, pemantauan dan penilaian pada guru dengan memperhatikan
beberapa hal, di antaranya:
a. memantau pelaksanaan identifikasi dan asesmen untuk melayani
kebutuhan peserta didik ;
b. Memantau perencanaan pembelajaran yang didesain oleh guru dapat
mengakomodasikan semua kebutuhan peserta didik;
c. Memantau dan menilai pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan desain
yang telah direncanakan.
d. Memantau lingkungan belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik
berkebutuhan khusus.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan manajerial pada madrasah
penyelenggara pendidikan inklusif, pengawas madrasah melakukan
pembinaan, pemantauan dan penilaian kepada kepala madrasah dengan
memperhatikan beberapa hal, antara lain:
i. Kurikulum madrasah sudah mengakomodasikan kemampuan dan

kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya;

Unit Pembelajaran 349

ii. Kepala madrasah memfasilitasi terciptanya lingkungan pembelajaran
yang inklusif ;

iii. Kebijakan anggaran madrasah telah mempertimbangkan kebutuhan
setiap peserta didik; dan

iv. Madrasah memiliki sarana prasarana dan aksesibilitas untuk
mempermudah setiap peserta didik.

Dalam melaksanakan tugas kepengawasan manajerial dan akademik di
madrasah penyelenggara pendidikan inklusif, pengawas madrasah
melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan perbaikan program. Hal
ini terilustrasi pada gambar di bawah ini:

SIKLUS MANAJEMEN MONITORING DAN EVALUASI

PERENCANAN

TINDAKAN PELAKSANAAN
PERBAIKAN

MONITORING
& EVALUASI

Sumber: http://semuelslusi.blogspot.co.id/2015/03/monitoring-dan-evaluasi.html

Pelaksanaan pemantauan oleh pengawas madrasah menggunakan
instrumen monitoring yang berguna untuk mengumpulkan data tentang
implementasi pendidikan inklusif sebagai bahan analisis data sebagai acuan
untuk evaluasi program.

350 Unit Pembelajaran

3. Penjaminan Mutu
Meskipun menjadi satuan pendidikan yang inklusif belum menjadi salah satu
kriteria penjaminan mutu satuan pendidikan di Indonesia, berkembangnya
pendidikan inklusif sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan penjaminan
mutu. Bahkan gerakan peningkatan mutu sekolah (school improvement)
menjadi salah satu latar belakang gagasan pendidikan inklusif, di samping
pemikiran yang berkembang dalam Pendidikan Luar Biasa yaitu munculnya
gerakan PLB garis kritis. Banyaknya contoh-contoh keberhasilan dalam
praktik inklusif dalam berbagai budaya dan konteks sosial juga menjadi
sumber keyakinan lain bahwa pendidikan inklusif sejalan dengan upaya
peningkatan mutu pendidikan.
Mutu pendidikan mutlak harus didasari atas proses karena itu tidak akan ada
pendidikan yang bermutu tanpa proses yang bermutu. Pendidikan inklusif
sangat memperhatikan mutu proses. Madrasah yang mengakomodasi semua
peserta didik meletakkan fleksibilitas dan kebutuhan peserta didik sebagai
sesuatu yang utama. Pendidikan yang bersifat inklusif menempatkan peserta
didik untuk saling mendukung satu dengan lainnya, untuk maju bersama
menurut kekuatan dan kemampuan masing-masing (kooperatif) bukan
kompetitif. Pandangan ini melihat bahwa perbedaan merupakan kekuatan
untuk belajar. Jadi mutu itu dapat dilihat apabila peserta didik berkembang
optimal sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain tidak ada
penyeragaman.
Dalam tradisi pendidikan kita, kualitas pendidikan sering dipandang semata-
mata sebagai hasil pencapaian prestasi akademik dengan melihat angka hasil
ujian. Pandangan seperti ini membuat makna pendidikan menjadi sangat
sempit, sementara pandangan pendidikan inklusif memaknai mutu pendidikan
lebih luas dan mendasar yaitu berkenaan dengan semua aspek
perkembangan peserta didik. Sejalan dengan perkembangan pemahaman
tentang hakikat mutu pendidikan ke arah yang lebih otentik dan bermakna, ke
depan diharapkan kriteria pendidikan inklusif dapat menjadi bagian dari
prosedur jaminan mutu pendidikan madrasah maupun sekolah secara

Unit Pembelajaran 351

nasional. Dengan demikian, satuan pendidikan yang bermutu adalah satuan
pendidikan yang benar-benar memberikan kesempatan bagi setiap peserta
didik untuk menjadi bagian dari satuan pendidikan tersebut dan berkembang
potensinya semaksimal mungkin.
Diskusikan: Apa yang dapat dilakukan peserta dalam perannya masing-
masing untuk mendorong dimasukkan kriteria-kriteria pendidikan inklusif
sebagai bagian dari penjaminan mutu satuan pendidikan?

LK. 8 Instrumen Monitoring Penyelenggaran Pendidikan Inklusi Di Madrasah

Instrumen Monitoring

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Di Madrasah

1. Nama Madrasah

2. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

3. Nomor Statistik Madrasah (NSM)

4. Alamat Madrasah

a. Jalan dan No, Desa/Kampung

b. Kecamatan

c. Kabupaten/Kota

d. Provinsi

e. Nomor Tel, dan Faksimili

f. Alamat E-mail (kalau ada)

5. Status Madrasah *) (pilih yang sesuai) 1. Negeri 2. Swasta

6. Tahun Berdiri Madrasah

7. Nama Yayasan (untuk Madrasah
Swasta)
8. No. Akte Pendirian Yayasan (Swasta)

9. No. Surat Ijin Pendirian Madrasah

10. Luas Tanah Madrasah (m2)

11. Luas Bangunan Sekolah (m2)

352 Unit Pembelajaran

12. Status Kepemilikan Tanah dan 1. Milik pribadi
bangunan Madrasah *) (pilih yang 2. Milik Yayasan/Wakaf
3. Milik Pemerintah
sesuai) 4. Menyewa/hak pakai
5. Menumpang
6. Lainnya : ....................................

13. Status Akreditasi Madrasah & Tahun
14. No. Surat Ket. Akreditasi Madrasah
15. Visi Madrasah
16. Misi Madrasah

IDENTITAS KEPALA MADRASAH

1. Nama Lengkap (dengan gelar) 1. tidak pernah, 2. pernah 3. sering
2. N I P (NIK bagi swasta)
3. Jenis Kelamin 1. tidak pernah 2. pernah 3. sering
4. Tempat dan Tanggal Lahir 1. tidak pernah 2. pernah 3. sering
5. Pangkat/Golongan
6. Pendidikan terakhir 1. tidak pernah 2. pernah
7. Jabatan Kepala Madrasah sejak
tahun
8. Agama
9. Alamat Tempat Tinggal Kepala
Madrasah

a. Jalan dan No.
b. Desa/Kampung
c. Kecamatan
d. Kabupaten/Kota
e. Provinsi
f. Nomor Telp dan Faksimili
g. Nomor HP dan alamat Email
10. Pengalaman dalam Pend. Inklusif

a. Peserta Sosialisasi/diklat
Inklusi*)

b. Pembicara tentang Inklusi*)
c. Studi banding ke

sekolah/madrasah inklusi*)
d. Pengelola program inklusi*)
11. Keterangan lain (jika ada)

Unit Pembelajaran 353

1. STANDAR ISI INDIKATOR YA TIDAK KET.
RUANG

NO
LINGKUP

Sekolah melakukan Identifikasi
Masalah Awal
identifikasi peserta didik

dengan kondisi fisik

Sekolah melakukan

1. Identifikasi identifikasi peserta didik

Masalah dengan kondisi mental

Peserta didik

Sekolah melakukan

identifikasi peserta didik

dengan kondisi sosial

Sekolah melakukan

identifikasi peserta didik

dengan kondisi emosional

Sekolah melakukan

identifikasi peserta didik

dengan kondisi sensoris

neurologis

Sekolah melaksanakan Asesmen
Asesmen medis PDBK
Sekolah melaksanakan
2. Asesmen Asesmen psikologis
PDBK Sekolah melaksanakan
Asesmen akademik
Sekolah melaksanakan
Asesmen latar belakang
sosial
Sekolah melaksanakan
Asesmen latar belakang
perkembangan anak

3 Profil PDBK Data umum Profil PDBK
Data khusus

354 Unit Pembelajaran

Kekuatan dan kelemahan

peserta didik

Prioritas layanan

pendidikan

4. Pengembang Sekolah menyusun Kurikulum
yang
an Kurikulum penyesuaian kurikulum diusaikan
(Dokumen 1)
meliputi :
PPI
a. Modifikasi

b. Akomodasi (dilakukan

sepanjang tidak ada

penurunan standar

kompetensi kelulusan dan

standar isi)

d. Dalam penyesuaian

kurikulum sekolah

melibatkan kepala

sekolah, guru, wali

murid/orang tua.

Sekolah membuat Program

5. Program Pembelajaran Individual
Pembelajaran

Individual (PPI) (PPI)

Dokumen PPI sesuai
dengan kondisi PDBK
Sekolah memiliki dokumen
tertulis RPP yang diadaptasi

Tindak Lanjut :

Unit Pembelajaran 355

2. STANDAR PROSES

RUANG INDIKATOR YA TIDAK KET.
NO PPI
RKH
LINGKUP
RKH
1. Silabus/PPI Silabus dikembangkan
RKH
sesuai dengan

perkembangan individu

peserta didik

( ABK )/PPI

2 RPP/RKH Tujuan sesuai dengan

kebutuhan peserta didik

Menyusun kegiatan

pembelajaran

Menentukan alokasi waktu,

tempat dan pihak yang

terlibat

Media pembelajaran

Rubrik penilaian

3. Proses a. Perencanaan kegiatan pembelajaran:

pembelajaran Menetapkan tujuan

pembelajaran

Merencanakan

pengelolaan kelas

Merencanakan

pengorganisasian bahan

Merencanakan

pengelolaan kegiatan

pembelajaran

Merencanakan

penggunaan sumber

belajar

Merencanakan penilaian

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran :

Waktu belajar disesuaikan

dengan kebutuhan peserta

didik ( ABK)

Pembelajaran dilaksanakan

sewaktu-waktu unit

stimulasi/ruang sumber

Dalam pembelajaran

menggunakan alat bantu

khusus

356 Unit Pembelajaran

Penempatan tempat duduk
sesuai dengan kebutuhan
ABK

Pemberian tugas khusus

sesuai dengan kemampuan

ABK

Memberdayakan anak didik

reguler sebagai tutor

sebaya

Pemberian layanan

pembelajaran khusus di

luar jam belajar reguler

Pemanfaatan buku

penghubung antara GPK

dengan orangtua

Prinsip pembelajaran yang RKH
MoU
memperhatikan perbedaan dengan
Pusat
individu dan mendorong Sumber
PPI
partisipasi aktif peserta
357
didik termasuk PDBK

Prinsip pelayanan
pendidikan

Ada kerja sama dengan

profesional lainnya

Adanya program

kebutuhan khusus

4. Pengelolaan Lingkungan sekolah ramah
kelas inklusif
terhadap PDBK

Memperhatikan kondisi

peserta didik yang berbeda

Menggunakan strategi,

model dan metode

pembelajaran yang sesuai

dengan kebutuhan

Memanfaatkan lingkungan

sekitar sebagai sumber

belajar

Melakukan kerja sama

dengan berbagai pihak

yang terkait

Unit Pembelajaran

Mengembangkan potensi

peserta didik

Sekolah menetapkan

kebijakan maksimal 2 (dua)

peserta didik berkebutuhan

khusus dalam 1 rombongan

belajar

Prioritas penerimaan

peserta didik baru diberikan

kepada peserta didik

berkebutuhan khusus yang

tempat tinggalnya paling

dekat dengan sekolah

penyelenggara pendidikan

inklusif tanpa membedakan

status ekonomi dan

ketunaannya.

Tata tertib/peraturan kelas

tidak diskriminatif

Pengaturan penempatan

peserta didik dengan

memberikan kesempatan

bagi peserta didik untuk

berinteraksi dengan

peserta didik lainnya dan

yang mampu memberi

pengaruh positif (tutor

sebaya).

Pengelolaan lingkungan

belajar, dengan

mengupayakan suasana

yang tenang serta

mengurangi stimulasi

gangguan (visual :

pengaturan pencahayaan

yang optimal bagi peserta

didik terutama low vision,

dan auditori : ruang yang

kedap suara bagi peserta

didik tuna rungu)

Penyediaan media

pembelajaran dapat

menstimulasi kerja sama

dan bukan kompetitif, yang

sesuai dengan kebutuhan

peserta didik misal:

358 Unit Pembelajaran

a. Peserta didik tuna netra

duduk di dekat pintu

dan baris terdepan

b. Peserta didik tuna rungu

duduk di baris depan

agar mudah membaca

keterarahwajahan

(komunikasi total).

c. Peserta didik tuna daksa

duduk di baris pinggir

dekat pintu agar

memudahkan

aksesibilitas.

Pengaturan tempat duduk

peserta berkebutuhan

khusus yang

memperhatikan kebutuhan

khusus peserta didik dan

pengembangan potensinya

dengan optimal

Guru mengakomodasi

kebutuhan belajar sesuai

kebutuhan khusus peserta

didik, misalnya peserta

didik tuna netra dapat

merekam proses

pembelajaran

Tindak Lanjut :

Unit Pembelajaran 359

3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

RUANG INDIKATOR YA TIDAK KET.
NO

LINGKUP

1. Standar Sekolah secara khusus Kontrak
Kompetensi telah menetapkan Standar dengan
Lulusan (SKL) Kompetensi Lulusan : orangtua
(SKL
a. Sama dengan standar Modifikasi)
kompetensi lulusan
reguler/nasional bagi
yang bisa mengikuti

b. SKL yang dibuat khusus
oleh sekolah sesuai
dengan kemampuan
PDBK

2. Program Sekolah memprogramkan PPI

pengembangan pengembangan bakat dan

keterampilan ketrampilan untuk ABK

hidup (Life Skill) berdasarkan minat dan

bakat peserta didik

misalnya: kewirausahaan,

kesenian, memasak, dsb.

a. Pengembangan bakat
dan keterampilan ABK
berdasar minat dan
bakat peserta didik
sama dengan peserta
didik reguler

b. Pengembangan bakat
dan keterampilan ABK
berdasarkan modifikasi
peserta didik

c. Pengembangan sesuai
dengan minat, bakat
dan keterampilan ABK

3. Kriteria kenaikan Sekolah menetapkan Kriteria
Kenaikan
kelas kriteria kenaikan kelas : Kelas
(Dokumen
a. Kriteria kenaikan kelas 1)

sesuai dengan peserta

didik reguler

b. Kriteria kenaikan kelas

dimodifikasi untuk PDBK

360 Unit Pembelajaran

5. Kriteria Sekolah menetapkan KKM
Ketuntasan
Minimal (KKM) Kriteria Ketuntasan Minimal

Tindak Lanjut : (KKM) :

a. KKM sama dengan

peserta didik reguler

b. KKM dimodifikasi

peserta didik reguler

dengan peserta ABK

4. STANDAR PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN

NO RUANG INDIKATOR YA TIDAK KET.
LINGKUP Data guru

1. Guru Sekolah memiliki Guru

Pembimbing Pembimbing Khusus (GPK)

Khusus (GPK) Adanya minimal 1 Guru

Pembimbing Khusus baik di

sekolah maupun dari pusat

sumber

Kualifikasi pendidikan Guru

Pembimbing Khusus (GPK)

sesuai dengan ketentuan

(S1.PLB) atau yang mempunyai

sertifikat kewenangan

tambahan

Unit Pembelajaran 361

2. Peningkatan Guru/GPK telah mendapatkan Sertifikat
Sumber Daya Pelatihan
Manusia pendidikan dan pelatihan
Jurnal dan
3. Peran guru pendidikan inklusif RKH
kelas dan
Guru Guru/Guru Pendidikan Khusus
Pendidikan
Khusus (GPK) (GPK) telah mengikuti seminar

Tindak Lanjut : pendidikan inklusif/workshop

Ada organisasi KKG/MGMP

Guru Pendidikan Khusus (GPK)

sekolah penyelenggara

Pendidikan Inklusif

Ada forum komunikasi Guru

Pendidikan Khusus (GPK)

sekolah penyelenggara

Pendidikan Inklusif

Ada organisasi Himpunan

di/KKKS/ MKKS bagi kepala

sekolah penyelenggara

Pendidikan Inklusif

Guru mengelola PBM yang

berpusat pada siswa yang

sesuai dengan ragam

kebutuhan siswa

Guru menciptakan lingkungan

kelas yang inklusif ramah

terhadap pembelajaran

Guru melayani kebutuhan

pembelajaran siswa secara

akomodatif

Guru mengembangkan

komunikasi dengan

pemangku kepentingan

penyelenggara Pendidikan

Inklusif

362 Unit Pembelajaran

5. STANDAR SARANA PRASARANA

RUANG INDIKATOR YA TIDAK KET.
NO

LINGKUP

1. Sarana Bangunan dan fasilitas umum Daftar
Prasarana memenuhi keamanan dan inventaris,
kenyamanan bagi semua Dokumen
orang tanpa terkecuali sarpras

Semua peserta didik dapat
menggunakan bangunan serta
prasarana yang ada, yaitu:

a. adanya guiding block,
kodifikasi warna dan
identitas anak serta
ruangan bagi anak tuna
netra

b. adanya daun pintu yang
lebar, ruang gerak yang
cukup cahaya dan posisi
papan tulis yang
direndahkan, bidang
miring, toilet duduk bagi
anak tuna daksa

c. adanya ruang sumber yang

memfasilitasi bagi ABK

Bangunan dan fasilitas yang
ada mudah digunakan
/dimanfaatkan
Bangunan dan fasilitas yang
ada dapat menumbuhkan
kemandirian
Sekolah memiliki buku braile,
buku cetak besar, komputer
aksesibilitas, tongkat tuna
netra, alat perekam suara bagi
anak tuna netra.
Sekolah memiliki kursi roda,
kursi dengan modifikasi,
papan tulis modifikasi,
trampoline, papan titian,
seluncur, dll. bagi anak tuna
daksa/cerebral palsy

Adanya bahan bacaan untuk
pengayaan, laboratorium,
program khusus, ensiklopedi,

Unit Pembelajaran 363

dll. bagi anak cerdas dan atau
bakat istimewa (CIBI)
Adanya kamus bahasa isyarat,
poster isyarat/alfabet, kartu
penunjuk gambar kata,
kalimat, pemutar video bagi
anak tuna rungu.

Adanya perangkat bongkar

pasang/teka-teki, bentuk

geometri tiga dimensi, alat

berhitung taktis bagi anak tuna

grahita

Adanya peralatan identifikasi
dan asesmen

Tersedianya bahan ajar yang
disesuaikan dengan bidang
garapan yang dikembangkan

Tersedianya ruang konsultasi
yang nyaman

Sekolah memiliki fasilitas
pembinaan bakat di bidang
seni.

Sekolah memiliki fasilitas
pembinaan bakat olahraga.

Tindak Lanjut :

364 Unit Pembelajaran

6. STANDAR PENGELOLAAN

NO RUANG INDIKATOR YA TIDAK KET.
LINGKUP MoU

1. Kerja sama Sekolah melaksanakan MoU

dengan pusat untuk mendapatkan dukungan

sumber professional dari Pusat Sumber

(lembaga profesi, perguruan

tinggi, SLB tertentu).

Sekolah selalu berkoordinasi

dengan pemangku

kepentingan pendidikan

2. Program kerja Sekolah memiliki program kerja RKM

sekolah sekolah inklusif yang

mekanisme penyusunannya

melibatkan kepala sekolah,

guru, komite, tokoh masyarakat

dan warga sekolah yang lain.

Tindak Lanjut :

Unit Pembelajaran 365

7. STANDAR PEMBIAYAAN

NO RUANG INDIKATOR YA TIDAK KET.
LINGKUP RKAM
Semua kegiatan/program
1. Program kerja sekolah dicantumkan dalam
RKAM sesuai dengan
sekolah bidang ketentuan yang berlaku
Sekolah menyusun anggaran
keuangan sesuai dengan kebutuhan :
a. Pengadaan aksesibilitas
(RKAM)
sesuai dengan ketunaan
2. Sumber dana b. Pengadaan materi

3. Pertanggungja pembelajaran
waban c. Pengadaan media
keuangan
pembelajaran
Tindak Lanjut : d. Pemberian insentif untuk

GPK
e. Pengadaan Asesmen
Dari pemerintah pusat (BOS
Reguler)
Dari provinsi
Dari pemerintah daerah
(BOSDA)
Dari yayasan
Swadaya masyarakat
Lainnya
Laporan per- triwulan
Laporan per-tahun
Laporan per- kegiatan
anggaran
Ada tim manajemen keuangan
Laporan transparan dan
akuntabilitas

366 Unit Pembelajaran

8. STANDAR PENILAIAN

RUANG INDIKATOR YA TIDA KET.
NO K

LINGKUP

1 Proses Hasil 1. Jenis Penilaian

Belajar a. Penilaian hasil belajar Rubrik,
Daftar Nilai,
dilakukan dengan Rapor

fleksibel

b. Tes dilakukan dengan

cara kuantitatif dan

kualitatif

c. Proses Penilaian

menggunakan jenis tes

lisan, tulisan dan

perbuatan

d. Proses Penilaian

menggunakan jenis non

tes dengan observasi,

wawancara, dan skala

sikap

2 . Waktu penilaian

diprogramkan dalam

kalender pendidikan

berupa kegiatan :

a. Ulangan harian

b. Ulangan tengah

semester

c. Ulangan akhir semester

d. US/UN

3. Strategi Penilaian

dilakukan secara

fleksibel disesuaikan

dengan jenis kebutuhan,

kemampuan dan kondisi

peserta didik

berkebutuhan khusus

4. Sistem Laporan Hasil

Belajar

a. Peserta didik yang

menggunakan

kurikulum reguler

laporan hasil belajar

(rapor) meng-gunakan

raport regular yang

berlaku disekolah

tersebut.

Unit Pembelajaran 367

b. Peserta didik yang

menggunakan

kurikulum reguler yang

dimodifikasi laporan

hasil belajar

(rapor) menggunakan

raport regular yang

dilengkapi dengan

deskripsi (narasi)

c. Peserta didik yang

menggunakan

kurikulum yang di

bawah kurikulum

standart menggunakan

rapor kualitatif yang

dilengkapi dengan

deskripsi (narasi)

2 Ujian Sekolah Sekolah mengadakan Ujian STTB

dan Surat Tanda Sekolah dan bagi yang lulus

Tamat Belajar mendapatkan Surat Tanda

(STTB) Tamat Belajar (STTB)

a. Melaksanakan program

Ujian Sekolah dan bagi

yang lulus mendapatkan

ijazah sesuai dengan

peserta didik reguler

b. Melaksanakan program

Ujian Sekolah yang

dimodifikasi untuk PDBK

bagi yang lulus

mendapatkan STTB

Tindak lanjut :

368 Unit Pembelajaran

Kepala Madrasah, ......................., …………………………..
Pengawas/MENTOR,
_______________________
NIP _______________________

Unit Pembelajaran 369

F. Tindak Lanjut
Setelah mempelajari bab ini, peserta (perwakilan Kementerian Agama di

berbagai tingkatan dan pengawas madrasah) melakukan:
1. Pemetaan kondisi objektif madrasah yang menjadi binaannya untuk melihat:

(1) Berapa madrasah yang sudah mempunyai program sebagai madrasah
inklusi (2) Berapa madrasah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus
2. Melakukan Diskusi Kelompok Terpimpim atau focus group discussion (FGD)
yang melibatkan beberapa kepala madrasah, pendidik, tenaga kependidikan,
dan peserta didik untuk melakukan telaah material terhadap seluruh dimensi
dan sub dimensi indeks inklusivitas yang sesuai dengan kondisi madrasah.
Indeks inklusivitas ini mengacu kepada tiga prinsip pendidikan inklusif, yaitu
dimensi budaya, kebijakan, dan praktik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25 Indeks Inklusivitas /dimensi pendidikan inklusif

Dimensi Sub Dimensi Indikator

C. Menciptakan A1. Membangun komunitas
budaya A2. Membangun nilai-nilai
inklusif inklusif

3. Membuat B1. Mengembangkan
kebijakan Madrasah untuk Semua
inklusif B2. Mengorganisasikan

berbagai bentuk dukungan

atas keberagaman

4. Membangun C1. Mengharmonisasi
praktik pembelajaran
inklusif C2. Memobilisasi sumber-

sumber daya

370 Unit Pembelajaran

Hasil kegiatan ini adalah instrumen perhitungan indeks inklusivitas madrasah.
Instrumen ini digunakan untuk memetakan kondisi awal madrasah yang dijadikan
dasar penyusunan Rencana Pengembangan Program Madrasah Inklusif dan
selanjutnya menjadi instrumen monev oleh Kementerian Agama dan Pengawas.

G. Evaluasi
1. Penilaian atas proses dan hasil diskusi terkait peran Kementerian Agama di
berbagai tingkatan dan Pengawas Madrasah dalam mendukung Program
Madrasah Inklusi
2. Penilaian atas proses telaah material (instrumen) oleh diri sendiri, sejawat
(sesama peserta), dan pelatih.
3. Penilaian atas hasil telaah material (instrumen) oleh diri sendiri, sejawat
(sesama peserta), dan pelatih.
4. Penilaian atas analisis hasil baseline study dan rancangan awal Program
Madrasah Inklusi dengan penekanan pada peran dan fungsi Kementerian
Agama di berbagai tingkatan (sesuai dengan instansi peserta) dan pengawas
madrasah (bagi pengawas madrasah)

Unit Pembelajaran 371

BAHAN BACAAN

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2768 tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Raudlatul Atfhal.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3211 tahun 2016 tentang
penetapan 22 (dua puluh dua) Madrasah Inklusif.

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pemenuhan Beban Guru Madrasah yang Bersertifikasi Pendidik.

2. Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah yang Diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2017

3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei
2007 Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

6. Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan
Dasartahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar

7. Modul Kurikulum dan Pembelajaran Inklusif di Madrasah/Sekolah (2019), LP
Ma`arif NU Jawa Tengah.

8. Modul Management Perubahan madrasah/sekolah Inklusif, (2019), LP Ma`arif
NU Jawa Tengah.

9. Modul Fotbolnet & Ma`Arif Game. (2019), LP Ma`arif NU Jawa Tengah.
10. Modul Inklusi INOVASI (Inovation for School children), Kemitraan Pendidikan

Indonesia – Australia.

372 Unit Pembelajaran

DAFTAR PUSTAKA

Diroktorat Pendis, (2017), Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di
Madrasah, Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar. (2012), Modul Pelatihan Pendidikan
Inklusif: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar

http://dedi26.blogspot.com/2013/05/pengertian-pembelajaran-kooperatif.html
https://perpuskampus.com/pengertian-pembelajaran-cooperative-learning/
https://pgsd.binus.ac.id/2020/04/15/manajemen-kelas-pentingnya-mengatur-dan-

menata-ruang-kelas-yang-baik-di-sekolah-dasar/
https://web.facebook.com/102886967960268/videos/1465552976960241/
http://semuelslusi.blogspot.co.id/2015/03/monitoring-dan-evaluasi.html.
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/empat-kompetensi-guru.html
Karmani, Fakhruddin dkk, (2019), Modul Kurikulum dan Pembelajaran Inklusif di

Madrasah/Sekolah, Semarang: CV. Asna Pustaka LP Ma`arif NU Jawa
Tengah.
Karmani, Fakhruddin dkk, (2019), Modul Management Perubahan
madrasah/sekolah Inklusif, Semarang: CV. Asna Pustaka LP Ma`arif NU
Jawa Tengah
Karuniasari, Amin. 2020. Modul Fotbolnet & Ma`Arif Game. Semarang: CV. Asna
Pustaka, LP. Ma’arif PWNU NU Jawa Tengah.
Kemen PAN RB RI, (2019), Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009, tentang “Profesi Guru dan Angka
Kreditnya Pasal 3”. Jakarta.
Kemendikbud RI, (2009), Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan
Inklusif. Jakarta.
Kemendikbud RI, (2013), Permendikbud No. 81A Tahun 2013 Tentang
Implementasi Kurikulum, Jakarta.
Kemendiknas, (2009), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan
dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; Jakarta.

Unit Pembelajaran 373

Kementerian Agama RI, (2015), Peraturan Menteri Agama RI Nomor 60 tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Jakarta.

Kementerian PPA, (2015), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.

Kemitraan Pendidikan Indonesia – Australia, (2017), Tulkit LIRP Perangkat untuk
Mengembangkan Lingkungan Inklusif, Ramah terhadap Pembelajaran,
Adaptasi Versi Indonesia, Edisi ketiga.

Keputusan direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor 2768 tahun 2019 tentang
petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Raudlatul Atfhal

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3211 tahun 2016 tentang
penetapan 22 (dua puluh dua) Madrasah Inklusif.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 890 Tahun 2019 tentang pedoman
pemenuhan beban guru madrasah yang bersertifikasi pendidik.

Konvensi International tentang Hak-Hak Asasi Penyandang Disabilitas yang telah
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2011 (UNCRPD);

Lie, Anita. (2004). Cooperative Learning: Mempraktekkan Cooperative Learning di
Ruang-Ruang Kelas. Jakarta: PT.Gransindo.

Maillol, d`Aristides, [email protected], FC Barcelona Foundation,
Barcelona: Av., s/n 08028

Medcalf, J. (1995). Cooperative learning and peer tutoring: Strategies for inclusive
education. Reading Forum, 2, 11-19.

Mumpuniarti. (2011). Adaptasi Proses Pembelajaran anak berkebutuhan khusus.
Yogjakarta: PLB-FIP. Universitas Negeri Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah (2005), PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan Pasal 41. Jakarta.

Peraturan Pemerintah (2010), PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

374 Unit Pembelajaran

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah, (2015), PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, terutama Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Smith, Corinne and Strick, Lisa, Learning Disabilities: A to Z [A Parent’s Complete
Guide to Learning Disabilities from Preschool to Adultthood], New York:
Smon & Shuster, 1999
Tomlinson, C. A. (2003). Fulfilling the promise of the differentiated classroom:
Strategies and tools for responssive teaching. Alexandria, VA: Association
for Supervision and Curriculum Development.
Udin S. Winataputra. (2003). Srategi Belajar Mengajar. Jakarta: Universitas
Terbuka Departemen Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Unit Pembelajaran 375

376 Unit Pembelajaran