AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 14 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurus Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 3. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 4. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan, b. Melaksanakan Kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. 5. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. Untuk sementara dapat diurus oleh pengawas. 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 7. Dalam hal terjadi penggantian pengurus, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari pergantian pengurus baru, Pembina harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Mentri Hukum dan HAM RI dan intansi terkait. 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 15 PASAL 25 MASA JABATAN PENGURUS 1. Yang menjadi pengurus yayasan adalah anggota dari Gereja pendiri yayasan. 2. Masa jabatan pengurus dalam 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama-lamanya dalam 2 (dua) periode. 3. Jabatan Pengurus berakhir apabila : a. Meninggal Dunia. b. Mengundurkan Diri. c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. e. Masa Jabatan berakhir. f. Tidak aktif secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun. g. Mengundurkan diri. Dalam hal Anggota Pengurus pengunduran diri maka harus memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pengurus dan Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya. 4. Dalam hal pergantian anggota Pengurus seperti yang diuraikan pada ayat 2 (dua) diatas maka, pengurus dapat memberikan pertimbangan dan masukan calon kepada pembina untuk dipertimbangkan dan ditetapkan oleh pembina. PASAL 26 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS 1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kebijakankebijakan dan program yayasan serta bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 16 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disahkan Pembina. 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala yang dinyatakan oleh pengawas. 4. Setiap anggota pengurus wajib memiliki itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan persetujuan pembina dalam hal sebagai berikut : a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). b. Bersama Pelaksana Yayasan mendirikan suatu badan usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri. c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. d. Memberi atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan. e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengadukan atau membebani kekayaan Yayasan. f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. 6. Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal mengikat Yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani Kekayaan Yayasan demi kepentingan lain. 7. Ketentuan tentang rincian wewenang dan tugas Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 17 PASAL 27 SYARAT DAN KRITERIA PENGURUS Syarat dan kriteria badan pengurus yayasan adalah sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia. 2. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja serta mempunyai pengetahuan tentang Pendidikan. 3. Tidak pernah menjalani hukuman karena tindak pidana kejahatan. 4. Berpengalaman menjadi pengurus yayasan YPPGI tingkat pengurus pusat dan wilayah maupun Satuan Pendidikan sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun atau 1 (satu) masa periode pengurus. 5. Pernah menjabat sebagai anggota pengurus yayasan atau berpengalaman kerja sedikitnya 2 (dua) tahun di organisasi atau yayasan lain. 6. Pengurus tidak boleh menjadi pengawas atau masuk dalam anggota simpatisan di yayasan yang lain, kecuali untuk pusat atau gabungan. 7. Memiliki usia Paling Rendah 35 Tahun dan Paling tinggi 65 tahun saat dicalonkan menjadi pengurus yayasan. 8. Pengurus berasal dari 5 (lima) gereja pendiri yayasan. 9. Ketentuan mengenai syarat dan kriteria pengurus yang belum tercantum dalam Aggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan yayasan. PASAL 28 TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS Tata cara pembentukan badan pengurus yayasan adalah sebagai berikut :
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 18 1. Badan Pengurus Yayasan diangkat dan diberhentikan pembina. 2. Untuk menetapkan pengurus, pembina mempunyai hak dalam pengambilan keputusan di dalam Rapat Pleno Pembina. 3. Rapat Pleno Pembina dilakukan untuk penetapan pengurus yang dipimpin oleh ketua pembina. 4. Pengurus yang berasal dari Gereja Pendiri dan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara. 5. Masing-masing anggota Pembina mengajukan nama calon pengurus utusan dari Gerejanya. 6. Tata cara Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat Pembina dilakukan sebagai berikut : a. Pengambilan Keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat Pembina di lakukan secara tertutup atau terbuka. b. Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara tertutup, setiap anggota mencantumkan pilihannya dalam secarik kertas resmi dan memasukannya ke dalam kotak resmi yang tersedia. c. Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka, setiap anggota mengemukakan pilihannya secara lisan. 7. Setiap Keputusan Rapat harus di tuangkan secara tertulis dalam notulen rapat, khusus untuk keputusan Pengangkatan pengurus yang selanjutnya akan dituangkan dalam dalam akta notaris. PASAL 29 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus berkewajiban untuk berpedoman pada Ketentuan Undang-undang, AD/ART dan semua peraturan yayasan yang berlaku.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 19 2. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja (RK) dan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan (RAPBY) untuk disahkan pembina dan menjalankan RK dan RAPBY telah ditetapkan tersebut. 3. Mengatur terselenggaranya Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas yang menyangkut kegiatan operasional Yayasan. 4. Menyusun dan membuat kebijakan umum yayasan, secara khusus pengurus bertindak atas nama dan bertanggung jawab kepada Pembina atas pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan meliputi pengangkatan pelaksana kegiatan, usaha dana kegiatan, pengelola keuangan. 5. Menerima gaji, upah, atau honorarium apabila pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendirian dan pengawas. 6. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investarisasi secara tertib. Menjaga dan mengelola kekayaan atau aset yayasan dan membuat laporan perjanggung jawaban keuangan dan kegiatan kepada pembina dan Pengawas. 7. Memberikan pertanggungjawaban kepada pembina mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disajikan dalam laporan pertanggung jawaban tahunan. 8. Menanggung kerugian atau beban Yayasan, baik secara bersama-sama maupun individual, apabila terbukti diakibatkan karena kesengajaan atau karena kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. 9. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan dan atau mewakili Yayasan dihadapan Pengadilan dan diluar pengadilan. 10. Menetapkan imbalan jasa yang sesuai dengan perjanjian bagi pengelola dan semua Pegawai Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 20 11. Pengembangan hubungan kemasyarakatan dan kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan termasuk penerbitan buletin, majalah, media on line dan kegiatankegiatan lain yang ada nilai tambah untuk pendidikan. 12. Penetapan tata cara pembuatan, perubahan dan pencabutan peraturan Yayasan. Bagian Ketiga PENGAWAS PASAL 30 UMUM 1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih pengawas. 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya di angkat sebagai Ketua Pengawas. 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang meyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat atau Negara berdasarkan Putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 5. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 6. Dalam hal bahwa jabatan pengawas kosong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus mengadakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 21 7. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatan, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 8. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana. PASAL 31 KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN PENGAWAS 1. Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah perseorangan sebagai anggota pendiri yayasan. 2. Keanggotaan Pengawas berasal dari wakil dari gereja pendiri Yayasan. 3. Susunan keanggotaan Pengawas diangkat dan disahkan oleh Pembina. 4. Masa Jabatan Pengawas dalam 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama-lamanya dalam 2 (dua) periode. 5. Jabatan anggota Pengawas akan berakhir apabila anggota Pengawas tersebut : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri. c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina. e. Masa Jabatan berakhir. f. Tidak aktif secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 22 g. Dalam hal Anggota Pengawas mengundurkan diri maka harus memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pengawas dan Dewan Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 6. Dalam hal pergantian anggota pengawas seperti yang diuraikan pada ayat 4 (empat) diatas maka, penggantinya adalah yang diangkat dan ditetapkan melalui Rapat Pembina. PASAL 32 TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS 1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan Yayasan. 2. Ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas. 3. Pengawas berkewenangan untuk : a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang digunakan Yayasan. b. Memeriksa dokumen. c. Memeriksa pembukuan dan mencocokan dengan uang kas. d. Mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus dan memberi peringatan kepada pengurus Yayasan. e. Memberi peringatan kepada pengurus Yayasan. f. Dapat meminta audit kepada akuntan public yang biayanya di tanggung oleh yayasan. 4. Pengawas berhak untuk : a. Menerima imbalan jasa dan atau pergantian biaya serta jasa tahunan, menurut keputusan rapat.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 23 b. Menghadiri Rapat Badan Pengurus dan Badan Pembina apabila diundang. c. Menghadiri Rapat Pengurus atas undangan Pengurus. 5. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan AD/ART atau Peraturan yayasan yang berlaku. Pemberhentian harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan di sertai alasannya. 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. Laporan-laporan diterima Pembina, maka Pembina wajib memanggil yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam), pembina dengan keputusan rapat pembina wajib : a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. 8. Dalam hal pembinaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 6 (enam) dan ayat 7 (tujuh), maka pemberhentian sementara jabatannya semula. 9. Dalam hal seluruh Pengurus di berhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. PASAL 33 SYARAT DAN KRITERIA PENGAWAS Kriteria sebagai Pengawas adalah sebagai berikut : 1. Beriman, Percaya dan telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagi Tuhan dan Juruselamat.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 24 2. Sehat Jasmani dan Rohani menurut keterangan dokter. 3. Berkewarganegaraan Indonesia. 4. Pengawas berasal dari utusan Gereja pendiri yayasan, yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata satu (S1) dengan bidang kompetensi yang dibutuhkan sebagai pengawas. 5. Tidak pernah melakukan kejahatan dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memilki kekuatan hukum tetap. 6. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Tidak pernah di pecat atau di berhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain atau pun lembaga pemerintah atau non Pemerintah. 8. Orang yang mampu melakukan Perbuatan Hukum. 9. Tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian Badan Hukum Pendidikan (BHP). PASAL 34 TATA CARA PEMBENTUKAN PENGAWAS Tata cara pembentukan pengawas adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Pengawas adalah lebih dari 1 (satu) orang. 2. Masing-masing anggota pembina mengajukan nama calon pengawas utusan dari Gerejanya. 3. Berewarganegaraan Indonesia. 4. Untuk menetapkan pengawas, pembina mempunyai berhak dalam pengambilan keputusan di dalam Rapat Pembina. 5. Rapat Pleno Pembina dilakukan untuk penetapan pengurus yang dipimpin oleh ketua pembina.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 25 6. Tata cara Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat Pembina dilakukan sebagai berikut : a. Pengambilan Keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat Pembina di lakukan secara tertutup atau terbuka. b. Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara tertutup, setiap anggota mencantumkan pilihannya dalam secarik kertas resmi dan memasukannya ke dalam kotak resmi yang tersedia. c. Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka, setiap anggota mengemukakan pilihannya secara lisan. 8. Keputusan Rapat harus di tuangkan secara tertulis dalam notulen rapat, khusus untuk keputusan Pengangkatan pengurus, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dalam akta notaris. PASAL 35 HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS 1. Memahami AD/ART, visi dan misi dan semua peraturan yayasan. 2. Memeriksa laporan-laporan dan program kerja pengurus termasuk di dalamnya memeriksa laporan keuangan. 3. Mengadakan rapat Pengawas paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun. 4. Mengadakan rapat setiap waktu bila di anggap perlu atas permintaan tertulis dari pengurus atau Pembina. 5. Meyelenggarakan Rapat Tahunan paling lambat Lima (5) bulan setelah tahun buku yayasan di tutup. 6. Melakukan evaluasi tentang : a. Kekayaan Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 26 b. Hak dan kewajiban Yayasan. c. Analisa program kerja yayasan tahun yang lampau. d. Laporan tahunan pengurus. 7. Meminta Laporan Bulanan atau tahunan dari pengurus mengenai : a. Pelaksanaan Program Kerja. b. Laporan keuangan Yayasan. BAB VIII RAPAT-RAPAT, PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PASAL 36 RAPAT-RAPAT 1. Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan yayasan yang dilakukan di masing-masing organ yayasan. 2. Rapat-rapat didalam organ yayasan ini terdiri dari : a. Rapat Pembina. b. Rapat Pengurus. c. Rapat Pengawas. d. Rapat Tahunan. e. Rapat Gabungan. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 37 PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 27 Pengurus diwajibkan membuat pembukuan yang tertib dan benar mengenai yayasan dan dipertanggungjawabkan kepada Pembina dengan ketentuan sebaga berikut : 1. Tahun buku Yayasan adalah pembukuan yang dibuat di Akhir Tahun. 2. Yayasan wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan perkembangan dan kegiatan yang mengacu pada ketentuan pembukuan yayasan. 3. Yayasan wajib mengadakan perhitungan keuangan Neraca dan perhitungan hasil usaha tiap tutup tahun buku dan dapat memanfaatkan Jasa Akuntan Publik. BAB IX KEUANGAN, KEKAYAAN DAN ASET PASAL 38 KEUANGAN Keuangan Yayasan di peroleh dari : 1. Iuran wajib Gereja Pendiri. 2. Iuran wajib Satuan Pendidikan. 3. Bantuan-Bantuan dari Pemerintah. 4. Badan usaha milik Yayasan. 5. Bantuan dan dukungan dari Alumni yayasan. 6. Sumbangan donatur atau organisasi dalam dan luar negeri. PASAL 39 KEKAYAAN DAN ASET 1. Kekayaan yayasan di peroleh dari : a. Usaha Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 28 b. Hibah atau Penyerahan dari pihak lain. c. Bantuan dari Pemerintah. 2. Kekayaan dan aset yayasan berupa : a. Tanah dan bangunan yang bersertifikat/IMB atas nama yayasan. b. Lembaga Pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. c. Barang-barang inventaris yang bergerak dan tidak bergerak. d. Badan usaha/unit usaha dan Lembaga social lain yang didirikan dan dijalankan yayasan. 3. Kekayaan atau aset Yayasan terdiri atas Kekayaan yang dimiliki oleh gereja pendiri Yayasan yang digunakan untuk kegiatan yayasan. 4. Bilamana ada anggota Gereja pendiri yang keluar dari Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili Tanah Papua, maka segala kekayaan Yayasan tersebut dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Pasal ini dengan sendirinya menjadi milik Yayasan. BAB X DISIPIN DAN SANKSI PASAL 40 DISIPLIN Dasar pengenaan tindakan disiplin kepada Pengurus, Pengawas dan anggota adalah pelanggaran terhadap Ketentuan dalam AD/ART dan Peraturan Yayasan yang berlaku. PASAL 41 SANKSI – SANKSI 1. Apabila Pengurus, Pengawas atau anggota melanggar ketentuan
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 29 AD/ART atau Peraturan Yayasan yang berlaku dapat dikenakan sanksi berupa : a. Peringatan Lisan. b. Peringatan tertulis. c. Dipecat dari keanggotaan Pengurus atau jabatannya. d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri. e. Diajukan ke pengadilan. 2. Sanksi diberikan sesuai dengan hierarki organisasi pelaporan dan pertanggung jawabannya. 3. Sanksi untuk Badan Pengurus dan pengawas diberikan melalui Rapat Pembina. 4. Sanksi untuk Anggota Pengurus biasa, Perangkat Badan Pengurus dan Pengelola badan usaha diberikan oleh Ketua Pengurus. 5. Sanksi untuk anggota pengawas diberikan oleh Ketua Pengawas. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 42 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 1. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dengan alasan : a. Adanya perubahan aturan dan perundang-undangan Yayasan. b. Adanya Aggaran Dasar yang bertentangan dengan Peraturan dan perundang-udangan yang berlaku. c. Agar Yayasan dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan perkembangan keadaan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 30 2. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina. 3. Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pembina yang hadir atau mewakili. 5. Dalam hal kuorum sebagaimana dalam ayat 2 (dua) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama. 6. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh ½ (satu perdua) dari seluruh Pembina. 7. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan di buat dalam bahasa Indonesia. 8. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. 9. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut Nama dan Kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 10. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 11. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 31 BAB XII PEMBUBARAN DAN PENYESAIAN PASAL 43 PEMBUBARAN Pembubaran Yayasan dapat dilakukan berdasarkan : 1. Keputusan Pemerintah. 2. Keputusan Rapat Pembina. PASAL 44 KEPUTUSAN PEMBUBARAN OLEH PEMERINTAH Pembubaran Yayasan oleh Pemerintah dapat dilakukan berdasarkan : 1. Yayasan terdapat bukti bahwa tidak memenuhi undang-undang Yayasan yang berlaku. 2. Kegiatan Yayasan bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. 3. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. PASAL 45 KEPUTUSAN PEMBUBARAN OLEH RAPAT PEMBINA 1. Pembubaran Yayasan oleh Rapat Pembina dapat dilakukan berdasarkan : a. Kelangsungan hidup Yayasan tidak lagi dapat diharapkan. b. Kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. c. Yayasan dinyatakan Pailit. 2. Pembubaran Yayasan dapat diusulkan oleh Pengurus, Pembina dan Pengawas secara tertulis dengan mencantumkan alasanalasan pembubaran Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 32 3. Tanggapan Anggota Pembina atas usulan pembubaran Yayasan yang mengusulkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender. 4. Pembina wajib menyampaikan usulan pembubaran Yayasan kepada Anggota Pembina biasa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum rapat dilakukan untuk membahas pembubaran Yayasan yang dilaksanakan. 5. Apabila Anggota biasa atau Pembina tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) di atas maka Pengusul yang mengusulkan dapat melaksanakan Rapat Luar Biasa. PASAL 46 PENYELESAIAN 1. Untuk kepentingan kreditor dan para pengurus, terhadap pembubaran Yayasan dilakukan pembubaran penyelesaian Yayasan. 2. Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesai. 3. Untuk menyelesaikan berdasarkan Rapat Pengurus, penyelesai ditunjuk oleh Rapat Pengurus. 4. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. 5. Penyelesaian segera dilaksanakan setelah di keluarkan keputusan pembubaran yayasan. 6. Penyelesai bertanggung jawab kepada kuasa rapat pengurus dalam hal penyelesai yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus dan kepada Pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. PASAL 47 HAK DAN WEWENANG PENYELESAI
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 33 Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : 1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan dalam Penyelesaian. 2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. 3. Mengumpulkan Pengurus dan mantan Pengurus tertentu yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 4. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan arsip Yayasan dalam penyelesaian. 5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. 6. Menggunakan sisa kekayaan yayasan dalam penyelesaian untuk menyelesaikan sisa kewajibannya. 7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota Pemilik Yayasan. 8. Membuat Berita Acara Penyelesaian. PASAL 48 SISA HARTA KEKAYAAN YAYASAN 1. Panitia Penyelesaian yang menangani masalah yang timbul akibat pembubaran Yayasan diberikan kewenangan untuk melakukan likuidasi. 2. Dalam hal Yayasan dibubarkan, maka sisa harta kekayaan setelah dikurangi hutang dan biaya penyelesaian likuidasi, akan diserakan kepada masing – masing Anggota Pendiri yang berhak yang selanjutnya diatur dan ditetapkan oleh Panitia. 3.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 34 BAB XIII PENUTUP Pasal 49 PENUTUP 1. Hal-hal yang belum diatur atau kurang lengkap diatur dalam Anggaran Dasar ini dapat dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Hal – hal teknis lain yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini dapat diatur dalam peraturan Yayasan. 3. Peraturan Yayasan lain tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 4. Anggaran Dasar Yayasan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 35 ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA PEMBUKAAN Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai lembaga Yayasan milik Gereja dengan panggilan pelayanan, kami menyadari bahwa tanggung jawab kami sangat besar terhadap umat dalam pembentukan iman, pengetahuan maupun karakter. Masalah ini dipandang penting dan harus ditangani dengan baik, demi mempersiapkan generasi penerus Gereja dan Bangsa. Permasalahan sosial, kemanusianan dan keagamaan yang ada di masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius di tangani dengan membangun kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas. Dengan didasari atas pentingnya hal tersebut diatas maka untuk tertib serta teraturnya mekanisme kerja serta pemerataan tugas seluruh bagian Yayasan YPPGI di Tanah Papua maka disusunlah Anggaran Rumah tangga Yayasan YPPGI di Tanah Papua. BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN NILAI UMUM PASAL 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan uraian yang memuat hal-hal yang tidak atau belum di atur dalam Anggaran Dasar (AD). PASAL 2 NAMA DAN KEDUDUKAN 1. Yayasan ini bernama Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili di Tanah Papua, selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disebut Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Tongkol Nomor 2, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 36 2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan diwilayah lain, selain di Tanah Papua, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. PASAL 3 NILAI - NILAI Menjunjung tinggi nilai – nilai yang tercantum dalam visi yayasan adalah sebagai berikut : 1. Iman : Nilai Kasih, Kebenaran, Keadilan, dan kejujuran. 2. Ilmu : Pendidikan, pengajaran, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 3. Karakter : Kebersamaan, Kerjasama, tanggung jawab, dan Persatuan. 4. Pelayanan/pengabdian : Menolong dan melayani diri sendiri, keluarga, masyarakat, Gereja, Bangsa dan Negara. BAB II KEKAYAAN DAN ASET PASAL 4 KEKAYAAN 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal pada saat didirikan yang berasal dari kekayaan Pendiri, yang dipisahkan dalam bentuk uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan hingga saat ini menjadi Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) 2. Selain kekayaan yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) kekayaan yayasan dapat di peroleh dari : a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. b. Wakaf.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 37 c. Hibah. d. Hibah Wasiat dan e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. PASAL 5 ASET 1. Yayasan memiliki 1 (satu) paket kantor pusat YPPGI yang berkedudukan di Kota Jayapura, Provinsi Papua dan kantor PSW yang berkedudukan di setiap wilayah kerja yayasan. 2. Aset berupa benda bergerak dan tidak bergerak. 3. Aset berupa Lembaga Pendidikan (Satuan Pendidikan) Pendidikan PAUD/TK, Pendidikan dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi. 4. Aset berupa Lembaga social kemanusiaan dan unit badan usaha yang berbadan hukum. 5. Semua aset dan kekayaan yang terdata adalah milik yayasan. BAB III KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 6 KEANGGOTAAN 1. Keanggotaan Yayasan YPPGI terdiri dari : a. Anggota Tetap b. Anggota Tidak Tetap
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 38 c. Anggota sebagai Pengurus 2. Anggota tetap adalah Pegawai ASN atau pegawai Yayasan yang berasal dari Gereja pendiri yang bertugas dan aktif melaksanakan tugas pekerjaannya di yayasan. 3. Anggota tidak tetap adalah Pegawai ASN atau pegawai Yayasan yang bukan berasal dari Gereja pendiri yang bertugas dan aktif melaksanakan tugas pekerjaannya di yayasan. 4. Anggota tetap sebagai pengurus adalah Pegawai ASN atau pegawai yayasan yang diangkat menjadi pengurus Yayasan pusat maupun wilayah yang bertugas dan aktif melaksanakan tugasnya. PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN 1. Mempunyai hak untuk berbicara dan hak suara, hak memilih/ dipilih dan hak untuk membela diri, kecuali Anggota tidak tetap, tidak mempunyai hak untuk dipilih. 2. Menerima imbalan berupa gaji maupun honorarium atas imbal jasa sesuai dengan keputusan dan ketetapan yang berlaku. 3. Mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan dari hasil kinerja dan pengabdian yang sesuai dengan kriteria maupun ketetapan yang berlaku. 4. Wajib memegang teguh dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan AD/ART dan peraturan yayasan yang berlaku. 5. Menjunjung tinggi nama baik yayasan dan nilai-nilai menjaga martabat serta kehormatan dengan penuh tanggung jawab. 6. Menaati semua ketentuan dan menghadiri setiap rapat maupun pertemuan resmi yayasan. 7. Setia dan taat dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan, dengan tetap berada di tempat tugas yang ditempatkan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 39 8. Menjaga etika dan kode etik yang ditetapkan yayasan dan menjaga rahasia arsip dan dokumen yayasan lainnya. 9. Ketentuan selanjutnya tentang hak dan kewajiban anggota diatur dalam peraturan yayasan. BAB IV ORGANISASI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PASAL 8 ORGANISASI 1. Susunan Organisasi pelaksana Pendidikan yayasan terdiri dari : a. PUS YPPGI di tingkat Pusat b. PSW YPPGI di tingkat Wilayah c. Lembaga Pendidikan/Satuan Pendidikan/Sekolah. 2. Susunan Organisasi pelaksana lembaga social kemanusiaan dan unit badan usaha yayasan terdiri dari : a. PUS YPPGI b. Kepala Departemen c. Pengurus Badan Usaha d. Direktur/Kepala/Ketua e. Kepala bidang f. Kepala seksi g. Penjaga/Cleaning Service/operator PASAL 9 SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 40 1. Susunan Kepengurusan Pengurus Umum Sekolah (PUS) terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Kepala Departemen e. Pegawai Staf f. Penjaga/Cleaning Service/operator 2. Susunan Kepengurusan Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Kepala Bidang e. Pegawai Staf f. Penjaga/Cleaning Service/operator 3. Susunan Kepengurusan Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari : a. Kepala Sekolah b. Wakil Kepala Sekolah c. Kepala Tata Usaha/Administrasi d. Kepala Lab/Perpustakaan. e. Guru dan Tenaga Kependidikan f. Penjaga/Cleaning Service/operator
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 41 4. Susunan Kepengurusan Pendidikan Tinggi terdiri dari : a. Rektor/Ketua/Direktur. b. Pembantu Rektor/Ketua/Direktur. c. Dekan/Ketua Prodi/Ketua Jurusan d. Sekretaris Dekan/Ketua Prodi/Ketua Jurusan e. Kepala Lembaga/Departemen f. Dosen dan Tenaga Kependidikan g. Penjaga/Cleaning Service/operator 5. Susunan Kepengurusan Lembaga social dan badan usaha terdiri dari : a. Pengurus/Ketua/Direktur. b. Sekretaris. c. Bendahara. d. Kepala Departemen/Biro/Bidang e. Kepaka Seksi/Badan f. Penjaga/Cleaning Service/operator PASAL 10 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS UMUM SEKOLAH (PUS) Pengurus Umum Sekolah (PUS) adalah pelaksana yayasan yang di angkat oleh Badan Pengurus, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Menjalankan dan melaksanakan semua fungsi kerja dan ketentuan AD/ART dan peraturan-peraturan yayasan yang berlaku.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 42 2. Bersama Badan Pengurus menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan hasil keputusan. 3. Menjalankan kegiatan usaha di bidang social, kemanusiaan dan badan usaha sesuai dengan rencana kerja dan Tujuan yayasan. 4. Mengangkat dan memberhentikan PSW YPPGI atas pertimbangan pimpinan Gereja pendiri (pengurus klasis/daerah/ majelis daerah) dan pimpinan Satuan Pendidikan melalui proses seleksi calon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 5. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yayasan yang berlaku. 6. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Yayasan (Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yayasan yang berlaku. 7. Mengelola keuangan dan membuat laporan pertanggung jawaban. 8. Bertanggung jawab kepada Badan Pengurus yayasan. PASAL 11 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW) Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) adalah petugas yang diangkat PUS di wilayah kerja YPPGI yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Menjalankan dan melaksanakan semua fungsi kerja dan ketentuan AD/ART dan peraturan yayasan yang berlaku. 2. Melakukan Rapat-rapat bersama pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi maupun pimpinan gereja pendiri di wilayah kerjanya. 3. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring terhadap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah maupun kegiatan yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 43 4. Mengawasi penggunaan keuangan, pembukuan dan pelaporan Sekolah, serta melaksanakan audit keuangan internal di sekolah. 5. Berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan kepada pihak donator lain dan mengelola keuangan yang bersumber dari pemda, donator maupun usaha-usaha lain yang sah. 6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan maupun program kerja dari semua keuangan maupun kegiatan yang dilakukan ke ketua PUS YPPGI. 7. Melakukan pendataan, menjaga dan memelihara semua asset kekayaan yayasan di kantor PSW maupun yang ada setiap sekolah. 8. Melakukan pembinaan dan bimbingan menejerial (supervisi) kepada Kepala Sekolah dan guru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. PASAL 12 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PERGURUAN TINGGI Pimpinan Perguruan Tinggi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Menjalankan dan menegakkan semua ketentuan AD/ART YPPGI dan semua peraturan yayasan yang berlaku kepada anggota yayasan. 2. Menjalankan tugas dan kewajiban kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Pimpinan Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada Satuta. 3. Menetapkan norma dan ketentuan akademik dan mengawasi penerapannya. 4. Mengawasi kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 44 dengan mengacu pada tolak ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan. 5. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik civitas akademik dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik. 6. Mengawasi penerapan peraturan pelaksana kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 7. Memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik. 8. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan. 9. Memberikan pertimbangan kepada Perguruan Tinggi dalam pengusulan Profesor. 10. Merekomendasikan sangsi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademik perguruan tinggi kepada Perguruan Tinggi. 11. Memberikan pertimbangan kepada organ presentasi pemangku kepentingan tentang rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah diusulkan oleh Perguruan Tinggi. 12. Memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik Perguruan Tinggi. 13. Menyusun rencana strategis Perguruan tinggi yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang telah ditetapkan. 14. Mengelola semua sumber pemasukan keuangan perguruan tinggi dari dalam dan luar dengan baik dan akuntabel dan membuat laporan pertanggung jawab (LPJ) keuangan secara berkala kepada Yayasan dan atau donator pendukung dana.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 45 15. Menyusun rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perguruan Tinggi untuk Penyelenggara berdasarkan rencana strategis Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara. 16. Mengelola Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan Anggaran Tahunan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang telah ditetapkan. 17. Menjatuhkan sanksi kepada civitas akademik yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi Pendidik atau Senat akademik dan pelanggaran terhadap AD/ ART serta Peraturan yayasan yang berlaku. PASAL 13 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH Pimpinan Sekolah dasar dan Menengah memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Menjalankan dan menegahkan semua ketentuan AD/ART dan semua peraturan yayasan yang berlaku. 2. Pimpinan Sekolah bertugas untuk memimpin organisasi dan usaha-usaha oprasional sekolah yang dipimpinya. 3. Membuat dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk 4 (empat) tahun dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahunan setiap awal tahun pelajaran. 4. Mengatur terselenggaranya Proses Belajar Mengajar (PBM) dilingkungan sekolah dengan pembagian tugas kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Menugaskan Tenaga Administrasi Sekolah untuk memaksimalkan kearsipan dan dokumentasi sekolah. 6. Membina dan memberikan peringatan pegawai pelanggar
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 46 aturan dan tidak berwenang untuk mengangkat atau memberhentikan pegawai. 7. Membuat pembukuan keuangan dan inventarisasi aset sekolah secara tertib. 8. Mengelola keuangan sekolah dan membuat laporan Pertanggung jawab keuangan dan program kerja setiap sekolah secara berkala dan kepada Yayasan dan sumber dana. 9. Memimpin rapat-rapat sekolah baik rapat unsur pimpinan rapat dewan guru maupun rapat lengkap maupun komite dan seluruh orang tua Peserta didik. 10. Melaksanakan sosialisasi tentang aturan dan tata tertib yayasan maupun kewajiban pungutan sumbangan yang sah untuk kepentingan Pendidikan yang ditetapkan yayasan. 11. Menjaga kerukunan sesama dengan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan. 12. Bertanggung jawab atas semua proses pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah, apabila terjadi masalah/kekacauan/ kerugian/beban Pendidikan. PASAL 14 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS BADAN USAHA Pengurus badan usaha memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Melaksanakan semua ketentuan AD/ART dan peraturanperaturan yayasan yang berlaku. 2. Pengurus badan usaha memiliki tugas dan wewenang untuk mengembangkan dan melaksanakan tugas khusus untuk mengurus badan usaha milik yayasan. 3. Pengurus badan usaha adalah orang yang mampu melakukan
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 47 perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau di pidana karena melakukan tindakan yang merugikan yayasan, Masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut bekekuatan tetap. 4. Pengurus badan usaha di angkat dan diberhentikan oleh PUS berdasarkan hasil keputusan rapat Badan Pengurus Yayasan. 5. Masa Kerja Pengurus badan usaha adalah 3 (Tiga) tahun, dan selanjutnya pengurus dapat dipertimbankan untuk periode berikutnya. 6. Pengurus badan usaha bertanggung jawab kepada PUS dan Badan Pengurus Yayasan. 7. Pengurus badan usaha menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan rapat PUS dan Badan Pengurus. 8. Pengurus badan usaha bersama PUS dan Badan Pengurus menentukan kebijakan bidang usaha dan melaksanakan hasil keputusan. 9. Pengurus badan usaha berhak mengangkat dan memberhentikan direktur, kepada dan atau ketua atas pertimbangan PUS dan Badan Pengurus melalui rapat bersama. PASAL 15 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR/KEPALA/KETUA Direktur/kepala/ketua memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Direktur/Kepala/ketua badan usaha pimpinan yang diangkat dan dipercayakan untuk melaksanakan tugas – tugas khusus di bidang usaha yang ditetapkan untuk kepentingan yayasan. 2. Yang diangkat menjadi Direktur/Kepada/ketua Badan Usaha
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 48 adalah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau di pidana karena melakukan tindakan yang merugikan yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut bekekuatan tetap. 3. Direktur/Kepada/ketua badan usaha adalah pegawai tetap yayasan di angkat dan diberhentikan jabatan PUS. 4. Masa jabatan adalah 3 (Tiga) tahun dan selanjutnya pengurus dapat dipertimbankan untuk periode berikutnya. 5. Direktur/Kepada/ketua bertanggung jawab kepada pengurus usaha dan pengurus yayasan. 6. Direktur/Kepada/ketua menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan rapat Badan Pengurus. 7. Direktur/Kepada/ketua bersama Badan Pengurus menentukan kebijakan bidang usaha dan melaksanakan hasil keputusan. 8. Melaksanakan semua ketentuan AD/ART dan peraturan yayasan yang berlaku. 9. Direktur/Kepada/ketua berhak mengangkat dan memberhentikan kepala departemen, atas pertimbangan Badan Pengurus Badan usaha melalui rapat bersama. PASAL 16 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DEPARTEMEN Kepala departemen memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Melaksanakan semua ketentuan AD/ART dan peraturanperaturan yayasan yang berlaku. 2. Kepala departemen yang diangkat dan dipercayakan untuk
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 49 melaksanakan tugas – tugas khusus di bidang usaha yang ditetapkan untuk kentingan yayasan. 3. Yang diangkat menjadi kepala departemen adalah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau di pidana karena melakukan tindakan yang merugikan yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan tetap. 4. Kepala Departemen adalah pegawai tetap yayasan yang di angkat dan diberhentikan oleh PUS atau penilaian dan masukan dari Direktur/Kepada/ketua. 5. Masa jabatan adalah 3 (Tiga) tahun yang selanjutnya dapat dipertimbankan untuk periode berikutnya atau dilaksanakan mutase jabatan. 6. Kepala Departemen bertanggung jawab kepada Direktur/ Kepada/ketua. 7. Kepala Departemen menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan rapat badan pengurus. 8. Kepala Departemen bersama badan pengurus menentukan kebijakan bidang usaha dan melaksanakan hasil keputusan. BAB V RAPAT-RAPAT Bagian Pertama RAPAT ORGAN YAYASAN PASAL 17 RAPAT PEMBINA 1. Rapat Pembina diadakan paling lambat sekali dalam 1 (satu) tahun dan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan di tutup. Rapat pembina dapat juga dilaksanakan setiap waktu bila di anggap perlu atas permintaan dari anggota Pembina.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 50 2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 3. Panggilan rapat harus mencantumkan hari/tanggal/waktu/ tempat dan Agenda rapat. 4. Rapat pembina di adakan di tempat kedudukan yayasan atau diwilayah lain yang disepakati. 5. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina dan jika ketua tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan di pimpim oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir. 6. Dalam hal semua anggota pembina hadir atau di wakili, panggilan tersebut tidak di syaratkan dan rapat pembina dapat diadakan dimanapun juga berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 7. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat selama : a. Dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah undangan rapat. b. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan panggilan rapat pembina kedua. 8. Dalam hal panggilan rapat kedua di sampaikan surat dengan mendapatkan tanda terima, paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat di adakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 9. Rapat Pembina di lakukan paling cepat 10 (Hari) dan paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. 10. Rapat kedua adalah sah dan mengikat apabila di hadiri paling sedikit ½ (seperdua) dari undangan rapat.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 51 11. Rapat Pembina di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 12. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mupakat tidak tercapai maka dapat di ambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara yang sah. 13. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh anggota pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa. 14. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suatu setuju kebih dari ½ (setengah) jumlah suara sah. 15. Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang di tanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. 16. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 15 (lima belas) tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dengan akta notaris. PASAL 18 RAPAT PENGURUS 1. Badan Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu, berdasarkan permintaan tertulis oleh 2 (dua) orang atau lebih 2 (dua) Badan Pengurus. 2. Rapat Pengurus terdiri dari : Rapat Koordinasi, Rapat Kerja dan Rapat Evaluasi. 3. Panggilan rapat pengurus yayasan dilakukan oleh ketua secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender kerja sebelum Rapat diadakan. 4. Panggilan rapat harus mencantumkan hari /tanggal/waktu/ tempat dan agenda rapat. 5. Rapat Pengurus di adakan di tempat kedudukan yayasan atau diwilayah lain yang disepakati.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 52 6. Rapat pengurus di pimpin oleh ketua pengurus, dan jika ketua tidak hadir atau berhalangan maka rapat di pimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota pengurus atau berdasarkan surat kuasa. 7. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus yang hadir. 8. Keputusan rapat pengurus diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka keputusan rapat ditentukan oleh ketua pengurus. 9. Rapat pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat selama : a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah undangan rapat. b. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan panggilan rapat pengurus kedua. 10. Dalam hal panggilan rapat kedua di sampaikan surat dengan mendapatkan tanda terima, paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat di adakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 11. Rapat pengawas di lakukan paling cepat 10 (Hari) dan paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. 12. Rapat kedua adalah sah dan mengikat apabila di hadiri paling sedikit ½ (setengah) dari undangan rapat. 13. Rapat pengurus di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam hal keputusan musyawarah untuk mupakat tidak tercapai maka dapat di ambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (setengah) jumlah suara yang sah.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 53 14. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang di tandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. 15. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 14 (empat belas) tidak di syaratkan apabila berita acara rapat di buat dengan Akta Notaris. 16. Pengurus juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengurus dengan ketentuan bahwa semua anggota pengurus telah di beritahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang di ajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. 17. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 (enam belas), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengurus. PASAL 19 RAPAT PENGAWAS 1. Rapat pengawas diadakan paling lambat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan di tutup. Rapat pengawas dapat juga dilaksanakan setiap waktu bila di anggap perlu atas permintaan dari anggota pengawas. 2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapatkan tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 3. Panggilan rapat harus mencantumkan hari /tanggal/waktu/ tempat dan agenda rapat. 4. Rapat pengawas di adakan di tempat kedudukan yayasan atau diwilayah lain yang disepakati.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 54 5. Rapat pengawas di pimpin oleh ketua pengawas, dan jika ketua pengawas tidak hadir atau berhalangan maka rapat pengawas di pimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota pengawas atau berdasarkan surat kuasa. 6. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat selama : a. Dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah undangan rapat b. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan panggilan rapat pengawas kedua. 7. Dalam hal panggilan rapat kedua di sampaikan surat dengan mendapatkan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat di adakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 8. Rapat Pengawas di lakukan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. 9. Rapat kedua adalah sah dan mengikat apabila di hadiri paling sedikit ½ (setengah) dari undangan rapat. 10. Rapat Pengawas di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dapat di ambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (setengah) jumlah suara yang sah. 11. Pengawas dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan bahwa semua anggota pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang di ajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. 12. Keputusan yang di ambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 11 (sebelas), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 55 PASAL 20 RAPAT TAHUNAN Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup. Dalam rapat tahunan tersebut pembina melakukan : 1. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. 2. Pengesahan laporan tahunan yang di ajukan pengurus. 3. Menetapkan kebijakan umum yayasan. 4. Pengesahan program kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan (RAPBY). 5. Pengesahan laporan tahunan oleh pembina dalam rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama 1 (satu) tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan. PASAL 21 RAPAT GABUNGAN 1. Rapat gabungan adalah rapat yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina, apabila Yayasan tidak mempunyai Pembina. 2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. 3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. 4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 56 rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal/ waktu/tempat/acara rapat. 6. Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan yayasan atau ditempat kegiatan yayasan. 7. Rapat gabungan di pimpin oleh ketua pengurus dan jika ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan maka rapat gabungan di pimpin oleh pengawas dan jika ketua pengurus atau pengawas tidak hadir atau berhalangan maka rapat gabungan di pimpin oleh salah seorang yang di pilih dari anggota pengurus atau anggota pengawas. 8. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengawas atau pengurus yang diwakilinya. 9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan surat suara berdasarkan hal-hal lain yang dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. 10. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. 11. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : a. Di hadiri paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah undangan rapat pengurus dan pengawas. b. Rapat gabungan diambil berdasarkan rapat musyawarah mupakat yang mengikat. c. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mupakat tidak tercapai maka dapat di ambil berdasarkan suara setuju
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 57 lebih dari semua jumlah suara yang sah. d. Setiap rapat gabungan di buat berita acara rapat yang di tandatangani oleh ketua rapat 1 (satu) orang anggota pengurus atau pengawas. e. Penandatanganan sebagaimana di maksud dalam ayat (d) diatas tidak disaratkan apabila berita acara rapat di buat degan akta notaris. f. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan dengan ketentuan semua pengurus dan pengawas memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dengan menadatangani usul tersebut. Bagian Kedua RAPAT PELAKSANA YAYASAN PASAL 22 RAPAT KERJA (RAKER) 1. Rapat kerja (Raker) merupakan rapat untuk membahas program kerja untuk jangka waktu 5 tahun untuk 1 masa periode kerja. 2. Raker dilaksanakan dalam 5 tahun sekali, dengan peserta terdiri dari : a. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. b. Pengurus Umum Sekolah (PUS). c. Pengelola Sekolah Wilayah (PSW). d. Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi. e. Kepala Sekolah. f. Pimpinan Badan Usaha.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 58 PASAL 23 RAPAT KERJA (RAKERNIS) 1. Rapat kerja teknis (rakernis) merupakan rapat untuk membahas hal – hal yang teknis yang telah di tetapkan dalam garis besar program kerja Yayasan. 2. Rakernis dilaksanakan dalam 2 tahun sekali, dengan peserta terdiri dari : a. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan b. Pengurus Umum Sekolah (PUS). c. Pengelola Sekolah Wilayah (PSW). d. Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi. e. Kepala Sekolah. f. Pimpinan Badan Usaha. PASAL 24 RAPAT KOORDINASI (RAKOR) 1. Rapat koordinasi (Rakor) merupakan rapat pimpinan Yayasan untuk koordinasi dan membahas hal teknis menyangkut permasalahan kelembagaan, tupoksi dan hal teknis Yayasan. 2. Rakor dilaksanakan dalam 1 tahun sekali, dengan peserta terdiri dari : a. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. b. Pengurus Umum Sekolah (PUS). c. Pengelola Sekolah Wilayah (PSW). d. Pimpinan badan usaha
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 59 BAB VI DISIPLIN DAN TINDAKAN DISIPLIN PASAL 25 DISIPLIN 1. Disiplin yang baik timbul karena adanya sikap saling hormatmenghormati dan penuh pengertian terhadap hak-hak dan tanggung jawab. Dengan adanya disiplin yang baik, akan terjalin hubungan kerja yang harmonis. 2. Penegahkan disiplin salah satunya dilakukan dengan adanya tindakan disiplin yang dilakukan Yayasan. 3. Tindakan disiplin ini bersifat pembinaan, perbaikan, dan didikan. Dikecualikan bagi pelanggaran yang termasuk kategori berat dan tidak memungkinkan untuk diadakan pembinaan maka, dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan yayasan yang berlaku. PASAL 26 DASAR TINDAKAN DISIPLIN Dasar pengenaan tindakan disiplin, yaitu : a. Ketentuan dalam AD/ART dan Peraturan Yayasan. b. Jenis pelanggaran. c. Pengulangan pelanggaran. d. Tingkat pelanggaran. e. Unsur pidana. BAB VII SANKSI DAN WEWENANG PEMBERI SANKSI PASAL 27 JENIS SANKSI
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 60 Sanksi yang dapat dijatuhkan yayasan terhadap pelanggaran disiplin adalah : 1. Peringatan lisan dan tertulis. 2. Pembebastugasan. 3. Pemberhentian sementara. 4. Pemecatan. 5. Diajukan ke pengadilan. PASAL 28 WEWENANG PEMBERI SANKSI 1. Yayasan berkewenangan untuk memberikan sanksi peringatan lisan maupun tertulis kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sanksi yang diberikan adalah sesuai dengan jenis dan tingkatan pelanggaran. 3. Tahapan pemberian sanksi adalah sebagai berikut : Pimpinan lembaga memberikan sanksi dengan peringatan kepada pelanggar disiplin. Apabila tahapan peringatan ini tidak diindahkan maka diserahkan ke Yayasan untuk memberikan peringatan atau teguran terakhir. 4. Yayasan berwenang memberikan sanksi pemberhentian bagi yang terbukti melakukan pelanggaran berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Tingkat pelanggaran, sanksi dan masa berlakunya sanksi yang dikenakan, diatur tersendiri dalam peraturan Yayasan. BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 29 TAHUN BUKU
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 61 1. Tahun buku yayasan di mulai dari tanggal 1 (satu) januari sampai dengan tanggal 31 (tiga satu) desember tiap tahun. 2. Untuk Pertama kalinya Tahun Buku Yayasan di mulai dari Akta Pendiri Yayasan dan di tutup tanggal 31 (tiga satu) desember. 3. Pada akhir Desember tiap Tahun, Buku Yayasan di tutup. PASAL 30 LAPORAN TAHUNAN 1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. 2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya : a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. 3. Laporan tahunan wajib di tandatangani oleh pengurus dan pengawas. 4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. 5. Laporan Tahunan akan di sahkan oleh pembina dalam rapat tahunan. 6. Ikhtiar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku dan di umumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. 7.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 62 BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PENGGABUNGAN PASAL 31 PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat di lakukan berdasarkan keputusan rapat pengurus dan disahkan oleh pembina. 2. Salinan perubahan yang akan di ajukan beserta pemberitahuan tertulis mengenai rapat yang akan di adakan harus disampaikan kepada setiap pengurus selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan. 3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan: a. Anggaran Dasar Yayasan. b. Undang-undang Yayasan yang berlaku. PASAL 32 PENGGABUNGAN 1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. 2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan : a. Ketidakmampuan yayasan melaksanakan usaha tanpa dukungan yayasan lain. b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 63 c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum dan kesusilaan. 3. Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. 4. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. 5. Pengurus dari masing – masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. 6. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada atau 5 (lima) dituangkan dalam rencana akta pengabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. 7. Rencana akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing – masing Yayasan. 8. Rancangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 (tujuh) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia. 9. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. 10. Dalam hal pengabungan Yayasan diikuti perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta Penggabungan.