AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 64 PASAL 33 PEMBUBARAN 1. Yayasan bubar karena : a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang di tetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. 2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. 4. Dalam hal Yayasan bubar Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. 5. Dalam hal Yayasan dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa ”dalam likuidasi” dibelakang nama Yayasan. 6. Dalam hal Yayasan bubar karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 65 7. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus juga berlaku bagi likuidator. 8. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kakayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasi dalam surat kabar. 9. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. 10. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. 11. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 (sepuluh) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 (sembilan) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. PASAL 34 CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI 1. Kekayaan sisa likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Yayasan bubar. 2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. 3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 66 Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), Kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang bubar. BAB X PENUTUP PASAL 35 PENUTUP 1. Setiap perubahan atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini harus diputuskan dalam rapat pengurus. 2. Hal-hal yang belum di atur dan belum cukup di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur kemudian dalam peraturan Yayasan. 3. Demikian Anggaran Rumah Tangga ini di buat, dan mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan disahkan. Ditetapkan di : Jayapura Pada Tanggal : 04 Januari 2021 PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua Pdt. Dr. Benny Giay, Phd Ketua Sinode (Ketua Pembina)
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 67 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP) Pdt. Dr. Socrates Sofyan Yoman Presiden PGBWP (Anggota) Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pdt. Dorman Wandikbo, S.Th Presiden GIDI (Anggota) Gereja-Gereja Reformasi Papua (GGRP) Pdt. Paulus Sarmi, S.IP, S.Th Ketua Sinode (Anggota) Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Pdt. Daniel Sukhan, M.Th Ketua Majelis Umum (Anggota)
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 68 PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA NOMOR : 01 TAHUN 2021 TENTANG PEGAWAI YPPGI BADAN PENGURUS YPPGI DI TANAH PAPUA Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua adalah suatu Yayasan Pendidikan berbadan hukum. b. Bahwa untuk kedudukan, hak, kewajiban / sistem karir, prestasi kerja, pembinaan pegawai dan menjamin objektivitasnya, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Pegawai. c. Bahwa Keputusan Yayasan YPPGI Irian Jaya tentang Peraturan Pegawai Yayasan YPPGI Tahun 1973 di pandang tidak sesuai lagi oleh sebab itu ditinjau kembali dan disempurnakan. Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang - Undang RI No. 28 Tahun 2004;
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 69 5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 6. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial; 7. Undang – Undang II Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 8. Peraturan Pemerintan No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu Istrahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; 9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 10. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah; 11. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 12. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga YPPGI di Tanah Papua tahun 2021; Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua pada tanggal 17 April 2021. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) DI TANAH PAPUA TENTANG PEGAWAI YPPGI. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL I PENGERTIAN Dalam Peraturan pegawai ini yang dimaksud dengan :
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 70 1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Persekolahaan GerejaGereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua disingkat YPPGI di Tanah Papua. 2. Ketua Yayasan/Pengurus Umum Sekolah (PUS) adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai yayasan. 3. Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) adalah pejabat yang diangkat oleh Ketua Yayasan/PUS yang bertugas di wilayah kerja YPPGI di kabupaten/Kota. 4. Peraturan Pegawai adalah suatu peraturan dan ketentuan yang dibuat secara tertulis oleh Yayasan yang mengatur dan memuat kebijaksanaan pegawai dan menjamin hak dan kewajiban yayasan maupun pegawai. 5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarankan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 6. Pegawai adalah setiap orang yang diangkat dan mempunyai hubungan kerja dengan yayasan yang menerima gaji maupun honorarium dari yayasan, baik tenaga edukatif maupun non edukatif. 7. Pegawai edukatif adalah pegawai yang bekerja sebagai tenaga Guru maupun Dosen yang diberi tugas sebagai tenaga fungsional yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya. 8. Pegawai non edukatif adalah pegawai yang ditempatkan sebagai tenaga penunjang administrasi pelaksanaan kegiatan akademik atau tenaga administrasi dan di luar kegiatan akademis. 9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 71 dini jalur pendidikan formal, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai non edukatif yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai tenaga kependidikan yang diangkat oleh Ketua Yayasan/ PUS maupun Tenaga ASN/PNS, dan ditempatkan di satuan pendidikan. 12. Keluarga pegawai adalah keluarga pegawai yang diakui dan terdaftar di Yayasan terdiri atas seorang suami/istri berdasarkan perkawinan yang sah beserta anak-anaknya yang sah menurut hukum dan tercatat di catatan sipil yang menjadi tanggungan pegawai. 13. Ahli waris adalah anggota keluarga yang ditunjuk dan diberitahukan kepada Yayasan oleh pegawai yang bersangkutan, untuk menerima semua hak yang seharusnya diterima bila pegawai meninggal dunia. 14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang seorang pegawai. 16. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak Pegawai dalam rangka memimpin satuan unit kerja yang ditetapkan dalam struktur organisasi. 17. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen yang
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 72 melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 18. Gaji adalah hak yang diterima oleh pegawai atas pekerjaannya dari penyelenggara yayasan atau satuan pendidikan dalan bentuk finansial dalam bentuk berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 19. Penghasilan adalah hak yang diterima pegawai dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat pegawai sebagai pendidik profesional. 20. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah Pemutusan Hubungan Kerja antara pegawai dengan Yayasan yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak yang disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pegawai. 21. Perselisihan Hubungan Industrialis adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara yayasan dengan pegawai karena adanya perselisihan hak atau pemutusan hubungan kerja. PASAL 2 KEDUDUKAN PERATURAN PEGAWAI 1. Mengatur pembinaan pegawai yang bekerja di lingkungan Yayasan. 2. Pegawai dapat memahami persyaratan dan ketentuan kerja yang berlaku bagi pegawai dengan berpedoman pada AD/ART Yayasan. 3. Pegawai dapat menjalankan sepenuhnya segala aspek yang terdapat dalam hubungan kerja antara yayasan dengan pegawai mengenai hak dan kewajibannya.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 73 PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Memberikan landasan tentang kedudukan, hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik dalam hubungan kerja antara yayasan dengan pegawai. 2. Menjadi suatu pedoman kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing – masing untuk mencapai tujuan, visi dan misi yayasan. 3. Melaksanakan pembinaan pegawai Yayasan untuk peningkatan dan memberdayakan potensi dan kemampuan pegawai yayasan. 4. Mengatur kelancaran tugas pelayanan pendidikan dalam rangka pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi untuk memberdayakan pegawai yang mempunyai jiwa dan semangat pengabdian. PASAL 4 AZAS PEMBINAAN PEGAWAI 1. Azas manfaat adalah pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin sejalan dengan tujuan, visi dan misi yayasan. 2. Azas kesadaran adalah pegawai yayasan yang ditempatkan di lingkungan Yayasan, selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kualitas diri. 3. Azas adil adalah memberikan kesempatan pengembangan karier yang sama bagi seluruh pegawai berdasarkan prestasi kerja serta peningkatan motivasi mencapai prestasi. 4. Azas tepat penempatan adalah penempatan pegawai pada tugas maupun jabatan yang tepat dan sesuai dengan kompetensinya. PASAL 5 PRINSIP PEMBINAAN PEGAWAI
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 74 1. Selektif dalam penerimaan dan pengembangan karier pegawai dengan mengutamakan kualitas dan kuantitas sesuai dengan program dan target yang ingin dicapai. 2. Mengutamakan pemberhentian pegawai karena purna bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memberikan hak pegawai sesuai dengan kewajiban berdasarkan status atau golongan. 4. Mendayagunakan pegawai untuk kepentingan tugas sesuai dengan kemampuan pegawai berdasarkan prinsip efisiensi. 5. Meningkatkan kinerja dan pengabdian pegawai dengan motivasi, keteladanan, kesejahteraan, penghargaan dan hukuman yang tepat dan proporsional. PASAL 6 STATUS, FUGSI KERJA DAN PENEMPATAN PEGAWAI 1. Pegawai Yayasan berdasarkan status kepegawaian terdiri atas : a. Pegawai tetap. 1. Pegawai Tetap Yayasan (PTY). 2. Pegawai Tetap sebagai ASN/PNS. b. Pegawai tidak tetap, yang terdiri atas : 1. Pegawai Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Honor. 2. Pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)/ Kontrak. 2. Pegawai Yayasan berdasarkan fungsi kerjanya terdiri atas : a. Pegawai edukatif terdiri atas : 1. Guru Tetap Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 75 2. Guru Tetap PNS/ASN. 3. Guru Kontrak. 4. Guru Honor. 5. Dosen Tetap Yayasan. 6. Dosen Tetap PNS/ASN. 7. Dosen Kontrak. 8. Dosen Honor/luar biasa/Tamu. b. Pegawai non edukatif terdiri atas : 1. Pegawai / Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan. 2. Pegawai / Tenaga Kependidikan Tetap PNS/ASN. 3. Pegawai / Tenaga Kependidikan Kontrak. 4. Pegawai / Tenaga Kependidikan Honor. 3. Penempatan Personil Pegawai Non Edukatif di Satuan Pendidikan adalah : a. Pegawai / Tenaga Kependidikan administrasi Kantor. b. Pegawai / Tenaga Kependidikan Pustakawan/Laboratorium. c. Pegawai / Tenaga Kependidikan IT/Operator dapodik/ pangkalan dikti. d. Pegawai / Tenaga Kependidikan Teknisi. e. Pegawai / Tenaga Kependidikan lapangan/Penjaga/Cleaning Service. 4. Penempatan personil Pegawai Kantor dan badan usaha adalah : a. Pegawai Departemen dan atau Bidang.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 76 b. Pegawai Administrasi Kantor. c. Pegawai Penjaga/Cleaning Service. d. Pegawai Tenaga Teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan. PASAL 7 PEGAWAI TETAP 1. Pegawai Tetap Yayasan (PTY). a. Pegawai Tetap Yayasan adalah pegawai edukatif maupun non edukatif yang diangkat menjadi tenaga kerja tetap berdasarkan Surat Keputusan Yayasan, dengan menetapkan pangkat dan jabatan yang bekerja hingga masa pensiun. b. Segala hak dan kewajiban di atur dalam pasal-pasal peraturan pegawai YPPGI. 2. Pegawai Tetap PNS/ASN. a. Pegawai PNS/ASN adalah pegawai edukatif maupun non edukatif yang Surat Keputusan penempatan tugasnya di Yayasan. b. Wajib mentaati AD/ART dan peraturan yayasan yang berlaku. c. Menjalakan tugasnya dengan memenuhi jam mengajar dan tugas tambahan lainnya yang diberikan pimpinan. d. Menerima hak berupa gaji, tunjangan, cuti, pensiun dan lainya bersumber dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan yang diterimanya. e. Berdasarkan penugasannya di Yayasan maka, yayasan dapat memberikan hak dan kemudahan lainnya, seperti : 1. Tunjangan jabatan pimpinan satuan pendidikan yang dilantik Yayasan, sedangkan yang telah dikukuhkan oleh pejabat daerah maka tunjangan Yayasan tidak berlaku.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 77 2. Fasilitas berupa perumahan, kendaraan, peralatan kerja dan lainnya apabila ada. 3. Memberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Hak lainnya yang menjadi tanggung jawab yayasan. f. Apabila tidak menjalankan tugasnya (mangkir) atau melakukan pelanggaran AD/ART dan peraturan Yayasan maka akan dikembalikan. PASAL 8 PEGAWAI TIDAK TETAP 1. Pegawai tidak tetap yayasan adalah terdiri dari : a. Pegawai Kontrak. b. Pegawai PTT / Honor. 2. Pegawai Kontrak terdiri dari 2 (dua) kategori antara lain : a. Pegawai Kontak Yayasan. 1. Pegawai Kontrak di yayasan terdiri dari : • Pegawai Kontrak Yayasan. • Pegawai Kontrak berdasarkan kerja sama dengan yayasan lain. 2. Pegawai kontrak yayasan diangkat oleh ketua yayasan berdasarkan kebutuhan dengan masa tugas dan honor ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 3. Pegawai kontrak yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja sama dengan yayasan lain menerima honorarium berdasarkan surat perjanjian kontrak yang dikeluarkan tersebut.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 78 b. Pegawai Kontrak Pemerintah Daerah (Pemda). 1. Pegawai kontrak Pemerintah daerah adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat daerah atau kementerian Pendidikan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditempatkan di Yayasan berdasarkan surat perjanjian kerja. 2. Menerima hak berupa gaji yang bersumber dari pemerintah berdasarkan PKWT. 3. Wajib menaati segala ketentuan dalam perjanjian kerja dan AD/ART dan peraturan yayasan yang berlaku. 4. Berakhirnya masa Kontrak kerja pegawai sesuai dengan PKWT yang disepakati. 3. Pegawai PTT/honor Yayasan terdiri dari : a. Pegawai PTT/Honor Yayasan. 1. Pegawai PTT/honor yayasan diangkat dengan surat Keputusan Yayasan untuk masa tugas tertentu yang ditempatkan di satuan pendidikan. 2. Hak berupa honorarium dihitungan 1 (satu) jam mengajar pagi tenaga edukatif. Sedangkan pegawai non edukatif berdasarkan hitungan harian kerja, besarnya sesuai dengan ketetapan yayasan. 3. Wajib mentaati AD/ART dan peraturan yayasan yang berlaku. b. Pegawai Honor Pemerintah Daerah. 1. Pegawai Honor yang diangkat oleh Pemerintah daerah diberikan honorarium oleh pemerintah daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 2. Menerima hak berupa gaji yang bersumber dari pemerintah daerah.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 79 3. Wajib mentaati AD/ART dan peraturan yayasan yang berlaku. PASAL 9 PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) / KONTRAK YAYASAN 1. Penerimaan pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak Yayasan setelah melalui persyaratan penerimaan pegawai sesuai dengan pasal 15 (lima belas). 2. Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu pegawai tidak tetap adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi disesuaikan kebutuhan. 3. Hak dan kewajiban ditetapkan dalam surat perjanjian kerja yang disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 4. Hubungan kerja berakhir apabila berakhirnya Kontrak sebagaimana dinyatakan dalam Surat PKWT atau terjadi pengunduran diri pegawai karena Pemutusan Hubungan Kerja sebelum masa berakhir. 5. Wajib mentaati AD/ART dan peraturan yayasan yang berlaku. 6. Yayasan tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan atau pesangon di luar hal yang tercantum dalam Perjanjian Kerja atau Kontrak tersebut. 7. Sebelum berakhir masa PKWT wajib mengembalikan segala fasilitas yang digunakan dalam keadaan baik. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawabnya. PASAL 10 TANGGUNG JAWAB YAYASAN 1. Melakukan pelatihan, pembinaan dan pengembangan pegawai. 2. Memberikan imbal jasa dan kesejahteraan yang layak sesuai dengan jasa yang telah diberikan pegawai sesuai dengan
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 80 ketetapan yayasan yang berlaku. 3. Mengangkat, menempatkan dan melakukan mutasi Pegawai berdasarkan kemampuan dan keterampilannya yang sesuai dengan kebutuhan Yayasan. PASAL 11 TANGGUNG JAWAB PEGAWAI 1. Melakukan pekerjaan yang sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). 2. Mentaati AD/ART dan semua peraturan yayasan yang berlaku. 3. Bekerja untuk mencapai target prestasi kerja yang telah ditetapkan oleh Yayasan. 4. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan kerja yang berlaku. 5. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar mengenai pekerjaan kepada Yayasan dalam hubungan dengan tugasnya. 6. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan semua keterangan yang di dapat karena jabatannya maupun pergaulannya di lingkungan Yayasan. 7. Menjaga barang-barang milik Yayasan yang digunakan atau dipercayakan kepadanya. 8. Mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi yayasan. 9. Menjaga nama baik dan citra lembaga satuan pendidikan maupun Yayasan. 10. Menjaga suasana kerja yang tertib, menjaga kebersihan, menjalankan etika kepegawaian serta norma-norma susila dalam tugas pekerjaan. 11. Menghindari tindakan atau ucapan yang bersifat menghina, celaan dan mengancam atasan atau sesama pegawai.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 81 12. Menghormati sesama pegawai dan atasan, termasuk tamu di tempat kerja dan warga sekitarnya. PASAL 12 STRUKTUR PERATURAN KEPEGAWAIAN 1. Tatanan Pengaturan. a. Peraturan pegawai ini berisi himpunan ketentuan-ketentuan untuk mengatur penyelenggaraan hubungan kerja antara pegawai dengan Yayasan. b. Dalam melaksanakan Peraturan Pegawai YPPGI, dijabarkan pula seperangkat ketentuan internal yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan lokasi kegiatan, struktur organisasi, bentuk kegiatan usaha, dan kondisi sumber daya manusia yang ada. c. Ketentuan internal wajib mengacu dan tunduk kepada Pokok-pokok Kebijakan Yayasan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Yayasan. 2. Perubahan dan Keabsahan. a. Perubahan Peraturan Pegawai YPPGI ini sah bila mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengurus Yayasan. b. Perubahan dilakukan dengan kata pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan, dengan melampirkan perubahan yang dimaksud. 3. Penanggung jawab Peraturan pegawai. a. Perubahan, penyebaran, dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Pegawai YPPGI ini menjadi tanggung jawab Sekretaris Yayasan dan Departemen Kepegawaian. Koordinasi atas integritas isinya dalam tatanan sistem dan prosedur secara keseluruhan, proses perubahan, dan penyebarluasannya.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 82 b. Ketentuan internal Yayasan sebagai pelaksanaan Peraturan Pegawai YPPGI ini disusun oleh Sekretaris dan Departemen Kepegawaian Yayasan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan, dengan mengacu pada Peraturan Pegawai YPPGI ini, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Sekretaris dan Departemen Kepegawaian Yayasan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Pegawai ini terhadap pokok-pokok Kebijakan Yayasan, peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku, serta terlaksananya petunjuk pelaksanaan terhadap Peraturan Pegawai YPPGI. PASAL 13 KETENTUAN UMUM MENGENAI IMBAL JASA 1. Sesuai ketentuan mengenai pajak penghasilan, imbal jasa yang diberikan dalam bentuk uang akan dipungut pajak penghasilan, dan dibayarkan oleh Yayasan atas nama pegawai yang bersangkutan kepada Kantor Kas Perbendaharaan Negara (KKPN). 2. Gaji tidak dibayar apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan. Pengecualian pada hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku. 3. Pembayaran gaji dilakukan setiap akhir bulan kalender setelah pegawai melaksanakan pekerjaannya, melalui transfer dari bank yang ditunjuk oleh Yayasan. BAB II PENERIMAAN PEGAWAI PASAL 14 PENERIMAAN 1. Penerimaan pegawai dilakukan oleh Yayasan berdasarkan formasi kebutuhan tenaga yang ada melalui proses seleksi.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 83 2. Penerimaan, penempatan, dan pengalih tugasan pegawai didasarkan atas kebutuhan pendayagunaan tenaga kerja dan wajib melalui dan atau memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Yayasan. 3. Proses perekrutan dan penerimaan pegawai diatur sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan prosedur yang ditetapkan Yayasan. PASAL 15 PERSYARATAN PENERIMAAN PEGAWAI 1. Persyaratan umum meliputi : a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin kerja di Indonesia. b. Mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan standart, kecakapan dan keahlian maupun kualifikasi pendidikan yang diperlukan. c. Bersedia ditempatkan di mana saja di lingkungan Yayasan YPPGI di Tanah Papua. d. Diprioritaskan guru beragama Kristen Protestan yang berasal dari anggota 5 (lima) Gereja pendiri Yayasan dan atau anggota Gereja Kristen sahabat dengan melampirkan Surat Baptis/sidi/permandian atau surat keterangan dari Gerejanya. e. Tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik sebagai ASN/PNS maupun sebagai pegawai swasta yayasan lain. g. Bilamana dinyatakan diterima sebagai pegawai di lingkungan Yayasan YPPGI, bersedia menandatangani
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 84 surat pernyataaan tidak ada hubungan ikatan kerja dengan Instansi lain atau bilamana masih bekerja, bersedia untuk memutuskan hubungan kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah. h. Persyaratan lain sesuai kebutuhan kualifikasi posisi jabatan tertentu ditentukan secara khusus. 2. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi meliputi : a. Surat Lamaran Kerja Yang ditujukan ke ketua yayasan. b. Daftar riwayat hidup. c. Melampirkan Foto Copy Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berlaku dari catatan sipil. d. Salinan surat referensi kerja atau pengalaman kerja bagi yang pernah bekerja. e. Melampirkan Foto Copy ijazah dan transkrip akademik terakhir. Ijazah dan Tanskrip yang dimaksud adalah Pendidikan terakhir yang diperoleh dari Pendidikan SMA/SMK sederajat atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di dalam maupun luar negeri. Bagi Pendidikan luar negeri yang mendapat legalisasi sederajat dengan gelar yang dikeluarkan Kemendiknas atau DIKTI. f. Melampirkan Foto Copy keterangan catatan berkelakuan baik dari kepolisian. g. Melampirkan Foto Copy sertifikat-sertifikat lain yang menunjang pelamar. h. Melampirkan Foto Copy Kartu Pendaftaran pencari kerja pada kantor Dinas Tenaga Kerja. i. Melampirkan Foto Copy Keterangan berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 85 j. Pas photo berwarna latar belakang biru muda. k. Semua Persyaratan administrasi diatas diatas dibuat dalam 2 rangkap. Satu rangkap di serahkan ke kantor Pusat Yayasan dan yang satu rangkapnya di simpan di PSW masing-masing daerah. PASAL 16 PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN Pegawai yang diterima di yayasan dapat memperhatikan ketentuan berikut : 1. Pegawai yang dinyatakan lulus seleksi, sebelum dinyatakan diterima sebagai pegawai dan menandatangani surat perjanjian kerja, surat-surat keterangan yang diajukan oleh pelamar harus diperiksa kebenarannya dengan menunjukkan surat-surat aslinya. 2. Pegawai yang telah diangkat oleh Yayasan, ditempatkan pada unit kerja sesuai kebutuhan, dan diberikan penugasan dan jabatan yang sesuai dengan bidang keahlian dan pengalamannya. 3. Pembinaan dan evaluasi kinerja dilakukan oleh Yayasan sejak pegawai melaksanakan tugasnya. 4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) diangkat oleh Yayasan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak dalam waktu 1 (satu) tahun. 5. Pegawai PKWT yang telah berakhirnya masa kerja dapat di perpanjang masa kontraknya 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan. 6. Apabila Pegawai PKWT dianggap layak dan memenuhi syarat maka dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai tetap Yayasan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan keuangan yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 86 7. Pengangkatan tenaga calon dosen yang telah menyelesaikan program studi S2 menjadi Dosen tetap Yayasan dengan mengacu pada syarat, kriteria dan ketentuan yang berlaku. 8. Pengangkatan calon Dosen yang tidak diterima dan atau yang tidak menyelesaikan program studi S2 dapat diangkat menjadi Pegawai sebagai tenaga non edukatif berdasarkan hasil evaluasi. 9. Dalam hal Pimpinan Perguruan Tinggi tidak mengusulkan pengangkatan calon Dosen sebagaimana dimaksud ayat 7 (tujuh), Perguruan Tinggi akan memberitahukan Calon Dosen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja berakhir. 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen dan Tenaga Administrasi diatur dengan Peraturan Perguruan tinggi. PASAL 17 MASA PERCOBAAN CALON PEGAWAI 1. Calon pegawai sebelum diangkat sebagai pegawai tetap, diangkat sebagai pegawai dalam masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan yang diberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan, dengan memperoleh hak atas gaji 80 % dari gaji pokok dan tunjangan lainnya. 2. Penilaian tertulis selama masa percobaan dilakukan oleh atasan langsung dan hasil penilaian diserahkan kepada Departemen Kepegawaian & Keuangan. 3. Calon Pegawai tetap yang telah melalui masa percobaan dapat diputuskan untuk diangkat menjadi pegawai tetap apabila : a. Pegawai telah mencapai hasil penilaian yang memuaskan atas pencapaian kinerja yang dipersyaratkan. b. Telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan, serta loyalitas terhadap aturan AD/ART, Peraturan-peraturan dan Visi dan Misi Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 87 c. Telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik, kecakapan dan setia menjalankan tugasnya di tempat yang ditetapkan yayasan. d. Semua unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari calon pegawai tersebut mencapai nilai ”baik.” e. Setia dan taat menjalakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan selama masa percobaan. 4. Masa kerja golongan pegawai honor yang telah dan sedang bekerja sebagai Pegawai Yayasan mendapat persetujuan dan dapat diangkat menjadi pegawai tetap yayasan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. 5. Pegawai horor yang sudah berpengalaman kerja dan atau yang sedang mengabdi di Yayasan yang disebut pada ayat 4 (empat) diatas dapat diakui dan diangkat langsung sebagai Pegawai Tetap Yayasan. 6. Selama masa percobaan baik Yayasan maupun pegawai bersangkutan dapat memutuskan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja diberitahukan sekurang- kurangnya 2 (dua) hari sebelum pengunduran diri dan Yayasan tidak memberikan uang pesangon kecuali upah yang belum dibayarkan sesuai dengan bulan berjalan. PASAL 18 ORIENTASI 1. Pegawai baru diberikan latihan orientasi pengenaan jabatan dan atau pengenalan Yayasan sebelum memegang jabatan atau melaksanakan tugas baru. 2. Masa orientasi adalah masa pegawai yang baru diterima bekerja untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yayasan. 3. Sebelum dilantik atau ditetapkan, pegawai baru diwajibkan menandatangani Perjanjian Kerja.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 88 PASAL 19 KEPANGANGKATAN PEGAWAI 1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai tetap Yayasan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 2. Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan pegawai, diangkat menjadi pegawai tetap dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila setiap aspek penilaian kinerja sekurangkurangnya bernilai baik. 3. Nama dan susunan pangkat/golongan pegawai dan nama dan jumlah angka kredit jabatan fungsional bagi pegawai perguruan tinggi adalah : No. Pangkat Gol/ Ruang Jabatan Fungsional bagi dosen Jumlah Angka Kredit min. Dosen 1 Pengatur Muda II/a - - 2 Pengatur Muda Tkt I II/b - - 3 Pengatur II/c - - 4 Pengatur Tingkat I II/d - - 5 Penata Muda III/a - - 6 Penata Muda Tingkat I III/b Asisten Ahli 150 7 Penata III/c Lektor 200 8 Penata Tingkat I III/d Lektor 300 9 Pembina IV/a Lektor Kepala 400 10 Pembina Tingkat I IV/b Lektor Kepala 550 11 Pembina utama Muda IV/c Lektor Kepala 700 12 Pembina utama Madya IV/d Guru Besar 850 13 Pembina utama IV/e Guru Besar 1050
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 89 4. Penetapan pangkat dan golongan pertama dan pangkat puncak bagi pegawai tetap yayasan didasarkan pada faktor pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah dan Akta terakhir yang dimilikinya. No Ijazah Golongan Awal Golongan Puncak Guru Dosen Tendik Guru Dosen Tendik 1. SMA/SMK - - II/a III/a 2. D3 - - II/c III/b 3. S1 III/a - III/a VI/c VI/c IV/a 4. S2 III/b III/b III/b VI/d VI/d IV/b 5. S3 - III/c - - VI/e PASAL 20 KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN Ketentuan mengenai kenaikan Pangkat/golongan bagi pegawai diatur sebagai berikut : 1. Pegawai tetap yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, berhak mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Kenaikan pangkat dapat diberikan kepada Pegawai tetap, jika ia telah mencapai masa kerja 4 (empat) tahun dengan memiliki setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/ SKP sekurang-kurangnya bernilai ”baik” dalam masa dua tahun terakhir. 3. Untuk mendapatkan kenaikan pangkat/golongan, pegawai mengajukan berkas kenaikan pangkatnya ke Departemen Kepegawaian, minimal 3 bulan sebelumnya. Selanjutnya apabila memenuhi syarat kenaikan pangkat maka, yayasan akan menerbitkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat. 4. Seorang pegawai dapat di tunda kenaikan pangkatnya apabila tidak menunjukan prestasi kerja yang dinyatakan dalam
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 90 Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/SKP dan atau sedang menjalani hukuman disiplin atau sanksi. 5. Kenaikan Pangkat dapat ditunda dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan atau 1 (satu) tahun, bila pegawai tidak memperlihatkan perubahan sikap/tindakan atau kemajuan dalam melaksanakan tugas. Selama masa penundaan itu, atasan langsung memberikan pembinaan yang bersifat konstruktif. 6. Kenaikan Pangkat berlaku terhitung mulai 1 April untuk penetapan berdasarkan pengusulan dari bulan November, Desember, Januari, Februari dan Maret sedangkan berlaku 1 Oktober untuk penetapan berdasarkan pengusulan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. 7. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan Syarat sebagai berikut : a. Kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah, dapat diberikan kepada Pegawai yang memperoleh Ijazah atau Akta lebih tinggi dari yang dimiliki sebelumnya. b. Yang bersangkutan diberi jabatan/tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang diperolehnya dalam pendidikan tersebut. c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai ”baik”. d. Pegawai yang mendapatkan surat ijin belajar atau tugas belajar dari yayasan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. PASAL 21 BEBAN KERJA PEGAWAI 1. Beban kerja bagi Pegawai (Guru dan Dosen) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 91 2005 tentang Guru dan Dosen. Ketentuan beban mengajar bagi Guru pada pasal 35 (tiga lima) ayat 1, 2 dan 3 sedangkan bagi Dosen pada pasal 72 (tujuh dua) ayat 1, 2 dan 3 sebagai berikut : a. Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. b. Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (a) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. c. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) diatur dengan Peraturan Pemerintah. d. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. e. Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (d) sekurangkurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester. f. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dan ayat (e) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Beban Kerja bagi pegawai kantor / Tenaga non edukatif adalah antara lain : a. Tugas dan beban pekerjaan tenaga non edukatif di kantor adalah sesuai dengan bidang keahliannya.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 92 b. Hari kerja pegawai di pendidikan dasar dan menengah adalah 6 (enam) hari kerja dari senin sampai sabtu. c. Hari kerja tenaga kantor yayasan dan perguruan tinggi 5 (lima) hari kerja adalah senin sampai dengan jumat, sabtu libur. d. Jam Kerja Pegawai non edukatif sesuai dengan jam masuk kerja hingga jam pulang kantor. Jam kerja Pegawai yang dimaksud adalah waktu kerja pagi, sore maupun malam, sesuai dengan jadwal kerja. PASAL 22 UNSUR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 1. Setiap pegawai dinilai kinerjanya dan Penilaian dilakukan melalui evaluasi kinerja. 2. Evaluasi kinerja pegawai dilakukan berdasarkan penilaian tiap semester kinerja Pegawai. 3. Setiap pegawai mengisi data diri yang terdiri atas : a. Identitas diri. b. Riwayat Pendidikan. c. Riwayat Pangkat/Golongan. d. Riwayat Jabatan Akademik. e. Riwayat Pekerjaan/Jabatan. 4. Penilaian semester kinerja pegawai dilakukan berdasarkan laporan kinerja semester yang terdiri dari atas kinerja dan perilaku (DP3/SKP). 5. Laporan kinerja semester tenaga edukatif didasarkan atas : a. Kinerja, meliputi : 1. Bidang pendidikan dan pengajaran,
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 93 2. Bidang penelitian/Karya Ilmiah. 3. Bidang pengabdian masyarakat. 4. Bidang penunjang. b. Perilaku, meliputi : 1. Orientasi pelayanan 2. Intergritas 3. Komitmen 4. Disiplin 5. Kerjasama dan kepemimpinan. 6. Laporan kinerja semester tenaga non edukatif didasarkan atas : a. Kinerja, meliputi : 1. Kinerja menurut kegiatan tugas jabatan dan SOP masingmasing. b. Perilaku, meliputi : 1. Orientasi pelayanan 2. Intergritas 3. Komitmen 4. Disiplin 5. Kerjasama dan kepemimpinan PASAL 23 PEJABAT PENILAI KINERJA PEGAWAI 1. Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dan atasan pejabat penilai.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 94 2. Pejabat penilai Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Kepala Sekolah, dan atasan pejabat penilai adalah PSW. 3. Pejabat penilai Kepala Sekolah adalah PSW, dan atasan pejabat penilai adalah Ketua Yayasan. 4. Pejabat penilai dosen adalah Ketua Program Studi/dekan, dan atasan pejabat penilai adalah Direktur/Ketua/Rektor. 5. Pejabat penilai Tenaga Kependidikan di lingkungan Program Studi/dekan adalah Wakil ketua/Pembantu Rektor/Wakil Direktur di bidang Akademik, SDM dan Keuangan. 6. Pejabat penilai pegawai di lingkungan Bagian/UPT/ Laboratorium/SPMI adalah Kepala Bagian/Kepala UPT/ atasan pejabat penilai adalah Wakil ketua/Pembantu Rektor/Wakil Direktur di bidang Akademik, SDM dan Keuangan. 7. Pejabat Penilai Wakil ketua/Pembantu Rektor/Wakil Direktur adalah Rektor/Ketua/Direktur, dan atasan penilai adalah PSW. 8. Pejabat Penilai Rektor/Ketua/Direktur adalah PSW, dan atasan penilai adalah Ketua Yayasan. 9. Tata cara penilain terdiri : a. Nilai DP3/SKP dinyatakan dengan angka, dengan urutan sebagai berikut : No Skor Predikat/Sebutan 1 90 – 100 Sangat Baik 2 75 – 89 Baik
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 95 3 60 – 74 Cukup 4 Kurang dari 60 Kurang b. DP3/SKP dibuat dan ditandatangani oleh pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Apabila pegawai tidak setuju dengan nilai yang diberikan, pegawai dapat mengajukan keberatan dan atasan langsung dapat memberikan tanggapan atas penilaian yang telah diberikan, kemudian disampaikan kepada atasan Pejabat Penilai. c. Format DP3/SKP ditetapkan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan penilaian yang berlaku. 10. DP3/SKP berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan instrospeksi, pengembangan diri, pembinaan pegawai dan pemberian kepangkatan. 11. DP3/SKP digunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan promosi, demosi, penempatan dalam jabatan, kenaikan gaji berkala dan lain-lain. 12. DP3/SKP disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Kepala Departemen Kepegawaian selama 5 (lima) tahun. PASAL 24 HARI KERJA DALAM SEMINGGU 1. Hari kerja Pengurus dan Pegawai kantor Yayasan adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari sabtu adalah libur. Jam Efektif Kerja mulai jam 07.30 wit sampai dengan 15.00 wit. 2. Hari kerja efektif bagi pendidikan Dasar dan Menengah adalah hari Senin sampai hari Sabtu. 3. Jam belajar PAUD dan Pendidikan dasar berkisar dari 3 (tiga)
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 96 jam sampai dengan 8 (delapan) jam sehari atau 18 (delapan belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) jam seminggu. Pembagian waktu kerja dan jam istirahat sebagai berikut : No. Uraian Masuk Pulang 1. Senin s/d Jumat 07. 30 wit 12. 00 wit 2. Sabtu 07. 30 wit 10. 00 wit 3. Waktu istirahat Senin s/d Kamis 09. 30 wit 10. 00 wit 4. Waktu istirahat Jumat 09. 00 wit 09. 30 wit (Catatan : Waktu belajar efektif setiap kelas dapat disesuaikan dengan jadwal pelajara yang ditetapkan) 4. Jam belajar pendidikan menangah untuk 1 (satu) hari adalah 7 atau 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu. Pembagian waktu jam kerja dan jam istirahat sebagai berikut : No. Uraian Masuk Pulang 1. Senin s/d Jumat 07. 30 wit 15. 00 wit 2. Sabtu 07. 30 wit 12. 00 wit 3. Waktu istirahat Senin s/d Kamis 12. 00 wit 12. 45 wit 4. Waktu istirahat Jumat 11. 30 wit 13. 00 wit (Catatan : Waktu belajar efektif setiap kelas dapat disesuaikan dengan jadwalnya) 5. Hari kerja Pendidikan tinggi berlaku mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Sabtu libur. Hari sabtu bila ada kuliah tambahan dan tugas – tugas lainnya. 6. Jam Kuliah bagi Perguruan Tinggi berkisar antara 7 (tujuh) atau 8 (delapan) jam sehari atau 35 (tiga lima) sampai 40 (empat puluh) jam seminggu dengan pembagian waktu jam kerja efektif dapat diatur, baik waktu kuliah pagi hari hingga siang maupun sore hingga malam. 7. Kalender akademik perkuliahan beserta waktu mulai
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 97 kuliah hingga akhir dapat diatur sesuai dengan keputusan pembuatan kalender akademik yang berlaku di kampus dengan mempertimbangan situasi setempat. PASAL 25 HARI LIBUR 1. Hari Libur adalah hari berhenti kerja bagi seluruh Pegawai Yayasan. 2. Hari Libur terdiri dari hari libur Umum dan Hari Libur khusus antara lain : a. Libur umum adalah libur resmi pemerintah seperti hari besar kenegaraan, hari besar keagamaan, hari liburan akhir semester. b. Libur khusus adalah hari besar daerah, hari besar Gereja Pendiri, dan hari besar lokal lainnya. 3. Hari libur tidak termasuk dalam hitungan waktu untuk cuti kerja, ijin kerja maupun sakit bagi pegawai. 4. Gaji selama masa libur kerja baik libur pendek maupun libur panjang tetap dibayarkan sesuai dengan besaran gaji perbulanannya. Kecuali bagi pegawai honor yang menerima imbalan honor sesuai dengan jam mengajar. PASAL 26 WEWENANG & TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN PEGAWAI 1. Yayasan menyusun rencana kebutuhan pegawai (Renbutpeg) berdasarkan usulan kebutuahan dari Satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan berdasakan pemetaan wilayah masing-masing. 2. Yayasan atas usulan kebutuhan satuan pendidikan dan pemetaan wilayah, memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan penambahan pegawai berdasarkan pada kebutuhan
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 98 dan kemampuan pembiayaan Yayasan. 3. Yayasan berwenang menetapkan pengangkatan pegawai tetap/ tidak tetap berdasarkan hasil penyaringan/seleksi. 4. Dalam rangka pelaksanaan penerimaan pegawai edukatif, Departemen Kepegawaian & Keuangan bertanggung jawab dalam kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan rekrutmen & seleksi pegawai edukatif. 5. Pada pelaksanan penerimaan pegawai non edukatif, Sekretaris Yayasan dengan dibantu Departemen Kepegawaian bertanggung jawab dalam kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan rekrutmen & seleksi pegawai non edukatif. PASAL 27 NOMOR INDUK PEGAWAI YAYASAN (NIPY) 1. Pegawai yang telah diangkat melalui Surat Keputusan diberikan Nomor Induk Pegawai Yayasan (NIPY) oleh Yayasan sebagai identitas Pegawai Yayasan. 2. NIPY ini hanya berlaku selama pegawai aktif menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan Yayasan. Apabila diberhentikan dan atau mengundurkan diri maka tidak berlaku. 3. NIPY dinyatakan dalam 13 (tiga belas) angka dengan rincian sebagai berikut : a. Angka urutan satu dan dua adalah untuk menyatakan unit kerja/satuan pendidikan, yakni : - Pegawai kantor yayasan (PUS dan PSW) : Angka 10 - Pegawai PAUD/TK : Angka 11 - Pegawai SD : Angka 12 - Pegawai SMP & SMPTK : Angka 13
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 99 - Pegawai SMA : Angka 14 - Pegawai SMK : Angka 15 - Pegawai SMTK : Angka 16 - Pegawai Perguruan Tinggi : Angka 17 b. Angka urutan tiga adalah menyatakan penugasan pegawai sebagai : - Pegawai Edukatif : Angka 1 - Pegawai non edukatif : Angka 2 c. Angka urutan empat adalah menyatakan status kepegawaian sebagai : - Pegawai tetap : Angka 1 - Pegawai tidak tetap : Angka 2 d. Angka urutan lima dan enam adalah menyatakan bulan pertama efektif bekerja dan angka tujuh dan delapan angka belakang tahun pertama efektif bekerja. - Bulan (Januari) : Angka 01 - Tahun (tahun 2015) : Angka 15 e. Angka urutan sembilan adalah menyatakan jenis kelamin pegawai dengan : - Pegawai Laki-laki : Angka 1 - Pegawai Perempuan : Angka 2 f. Angka urutan sepuluh sampai dengan tiga belas adalah menyatakan nomor urutan Registrasi Pegawai Yayasan. - Nomor Urut Pegawai : Angka 0001 (no. urt pertama)
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 100 4. Urutan dalam pemberian nomor urut pegawai pada ayat 3f (tiga) diatas adalah urutan dari pegawai yang lama masa kerjanya hingga pegawai yang baru diangkat. 5. NIPY digunakan dalam surat keputusan pengangkatan calon, kenaikan pangkat, mutasi kepegawaian dan semua yang berurusan kedinasan yayasan lainnya. 6. NIPY tidak berlaku bagi Pegawai Tetap PNS/ASN, tetapi PNS/ ASN menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) sesuai Surat Keputusannya. PASAL 28 NOMOR REGISTRASI PEGAWAI YAYASAN (NRPY) 1. Pejabat yang telah diangkat pada Jabatan Struktural Yayasan melalui Surat Keputusan Yayasan, diberikan Nomor Registrasi Pegawai Yayasan (NRPY) oleh Yayasan sebagai identitas dan Status Jabatan Struktural Yayasan. 2. NRPY hanya berlaku selama pejabat yang bersangkutan menjabat pada jabatan struktural Yayasan. Apabila berhenti dan atau mengundurkan diri dari jabatan maka tidak berlaku. 3. Jabatan struktural adalah pejabat yang diangkat sebagai Pimpinan Yayasan maupun Pimpinan Satuan Pendidikan. 4. Nomor Registrasi Pegawai Yayasan (NRPY) dinyatakan dalam 14 (empat belas) angka dengan rincian sebagai berikut : a. Angka urutan satu dan dua adalah untuk menyatakan unit kerja/satuan pendidikan, yakni : - Pengurus Yayasan (BP, PUS dan PSW) : Angka 20 - Kepala Sekolah PAUD/TK : Angka 21 - Kepala Sekolah SD : Angka 22 - Kepala Sekolah SMP & SMPTK : Angka 23
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 101 - Kepala Sekolah SMA : Angka 24 - Kepala Sekolah SMK : Angka 25 - Kepala Sekolah SMTK : Angka 26 - Rektor/Direktur/Ketua (P. Tinggi) : Angka 27 b. Angka urutan tiga, empat dan lima, enam menyatakan bulan dan tahun pengangkatan jabatan sebagai Pimpinan Yayasan maupun Pimpinan Satuan Pendidikan. - Bulan Pengangkatan (Juni) : Angka 06 - Tahun Pengangkatan (tahun 2021) : Angka 21 c. Angka urutan tujuh delapan dan sembilan sepuluh menyatakan bulan dan tahun berhenti dari jabatan sebagai Pimpinan Yayasan maupun Pimpinan satuan Pendidikan. - Bulan Pemberhentian (Juli) : Angka 07 - Tahun Pemberhentian (tahun 2025) : Angka 25 d. Angka urutan sebelas adalah menyatakan jenis kelamin pegawai dengan : - Pegawai Laki-laki : Angka 1 - Pegawai Perempuan : Angka 2 e. Angka urutan dua belas sampai dengan empat belas adalah menyatakan nomor urut jabatan mulai dari pimpinan tertinggi sampai terendah. - Nomor Urut Pejabat (Pengurus Pusat) : Angka 001 5. Urutan dalam pemberian nomor urut pegawai pada ayat 4e (empat) diatas diurutkan dari Jabatan Badan Pengurus Pusat, PUS dan PSW, Pimpinan Perguruan Tinggi hingga ke tingkat bawah (PAUD/TK).
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 102 6. Bagi PNS/ASN yang di angkat dan dilantik menjadi pimpinan Lembaga Yayasan dan Satuan pedidikan akan menggunakan NRPY sebagai status pimpinan lembaga pendidikan yayasan. BAB III HUBUNGAN KERJA & PEMBERDAYAAN PEGAWAI PASAL 29 HUBUNGAN KERJA 1. Mutasi Pegawai. a. Untuk pendayagunaan pegawai agar mencapai tujuan peningkatan pelayanan Yayasan, maka yayasan berwenang untuk menempatkan/memindahkan atau mengalih tugaskan pegawai dari satu posisi ke posisi lainnya atau memindahtugaskan baik dalam satu maupun lintas unit kerja. Sangat dimungkinkan pemindahan dari tenaga administratif ke pengajar atau sebaliknya. Pemindaan dapat dilakukan antar daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. a. Perpindahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan : 1. Penegakan disiplin pegawai. 2. Peningkatan kinerja dan kompetensi. 3. Adanya perubahan struktur organisasi. 4. Pemberian kesempatan pada setiap pegawai agar mendapatkan wawasan dan pengalaman. 5. Kebutuhan pegawai di bagian tertentu. 6. Pengurangan pekerjaan pada satu bagian atau bertambahnya pekerjaan pada bagian lain. b. Demi kepentingan dinas dan atau pengembangan karir, seorang pegawai dapat dipindahakan ke tempat atau daerah lain dalam lingkungan Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 103 c. Pegawai yang dipindahkan ketempat atau daerah lain dalam lingkungan Yayasan, hak-hak kepegawaiannya tetap diperhitungkan sesuai dengan pangkat jabatan yang di pangku sebelum pemindahan tersebut. d. Apabila kepindahan tersebut atas pertimbangan pejabat yang berwenang maka segala biaya menjadi tanggungan Yayasan. e. Yayasan menanggung ongkos perjalanan melalui udara (tiket pesawat) dan atau darat (carter mobil truk) pegawai serta keluarganya dari tempat tugas yang lama ketempat tugas yang baru dan menentukan cara trayek perjalanannya. f. Biaya angkutan barang pindahan menjadi tanggungan Yayasan dengan batas – batas maksimal sebagai berikut : Untuk bujang – tidak kawin (TK) : 150 Kg Untuk Suami/Istri tanpa anak (K/0) : 300 Kg Untuk Keluarga dengan anak : 500 Kg Pengganti biaya tersebut dilaksanakan berdasarkan buktibukti pembayaran pangangkutan. g. Biaya angkutan pindah yang dimaksud pada ayat 1 (satu g) diatas ditanggung oleh Yayasan. h. Apabila pemindahan ini diluar rencana pimpinan Yayasan dan atas permintaan pegawai, maka ongkos perpindahan menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan. 2. Promosi. a. Promosi diusulkan oleh atasan pegawai, bagi pegawai yang memiliki prestasi kerja dan potensi/kemampuan untuk pengembangan lebih lanjut, memiliki jasa yang dinilai sangat memuaskan, serta ada formasi yang dapat diisi olehnya, baik dalam satu maupun lintas unit kerja.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 104 b. Usulan promosi jabatan disampaikan kepada Departemen Kepegawaian & Keuangan yang selanjutnya menjadi rencana pemberdayaan pegawai. c. Persetujuan promosi pegawai diberikan setelah melalui seleksi oleh Departemen Kepegawaian yayasan. d. Dalam hal seorang pegawai diusulkan untuk dipromosi, sedapat mungkin dalam kurun waktu tertentu, yaitu 0 (nol) bulan sampai dengan maksimum 12 (dua belas) bulan sesuai dengan pertimbangan yayasan, atau sampai tiba saatnya melakukan penilaian prestasi tahunan dan penyesuaian gaji yang baru, pegawai tersebut disebut sebagai pegawai dalam posisi “Acting” (Act), diberi wewenang dan tanggung jawab atas jabatan tersebut. 3. Penugasan Sementara (Temporary Assignment) Sesuai dengan kebutuhan yayasan, pegawai dapat ditugasi untuk menempati posisi/jabatan tertentu yang bersifat sementara dan dilakukan untuk jangka waktu tertentu. 4. Demosi (penurunan pangkat) 1. Yayasan berhak melakukan demosi atau penurunan jabatan, pangkat atau golongan setingkat lebih rendah berdasarkan : a. Kurang mampu atau tidak memiliki kecakapan meskipun telah dibina dan diberikan tenggang waktu yang cukup. b. Tingkah laku, kejujuran, loyalitas dan rasa tanggung jawab yang tidak patut/sepadan dengan jabatan yang dipangkunya meskipun telah diberikan peringatan. a. Melakukan tindakan indisipliner atau melakukan pelanggaran aturan yayasan. 2. Persetujuan demosi pegawai diberikan oleh Yayasan atas usulan dari atasannya, berdasarkan penilaiannya.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 105 5. Manajemen Kinerja (Performance Management). a. Yayasan melalui Departemen Kepegawaian akan melaksanakan Manajemen Kinerja (Performance Management System) yang dilakukan setiap tahun kepada seluruh pegawai. b. Tahap dalam Manajemen Kinerja (Performance Management) yang diterapkan meliputi perencanaan kerja, pembinaan, evaluasi diri dan penilaian kinerja, yang dituangkan dalam kontrak kinerja. c. Penilaian kinerja pegawai berkaitan dengan sistem rewards & punishment serta program pelatihan & pengembangan yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri. PASAL 30 JENIS JABATAN 1. Jenis Jabatan terdiri atas : a. Jabatan struktural b. Jabatan fungsional 2. Jabatan Struktural : a. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan unit kerja/ satuan pendidikan, yang ditetapkan di dalam struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam organisasi tugas, prosedur dan tata kerja. Kepada pemegang jabatan diberikan tunjangan yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku. b. Jabatan Struktural meliputi : 1. Jabatan Struktural yaitu jabatan dalam struktural pimpinan yang diangkat oleh Yayasan untuk masa kerja dengan jangka waktu tertentu, antara lain :
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 106 - Yayasan : Badan Pengurus, PUS, PSW. - Perguruan Tinggi : Rektor/Ketua/Direktur, Pembantu Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Ketua Program Magister, Ketua PPA, Kepala Pusat Studi, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Prodi, dan Sekretaris PPA. - Sekolah dasar/menengah : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan. 2. Jabatan Stuktural Administratif adalah jabatan struktural bidang administrasi yang dijabat oleh pegawai administrasi, antara lain : - Yayasan : Kepala Departemen, kepala Biro, kepala Bagian dan Kepala Bidang. - Perguruan Tinggi : Kepala Biro/Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala UPT, Kepala Lembaga, dan Kepala Sub Bagian. - Sekolah dasar/menengah : Kepala Tata Usaha (KTU)/ Tenaga Administrasi Sekolah. 3. Jabatan Fungsional : a. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Tenaga edukatif yang melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. b. Jenjang jabatan fungsional bagi dosen di perguruan tinggi terdiri dari : Asisten Ahli, Lektor, Lektor kepala dan Guru Besar. c. Dosen yang diangkat sebagai pegawai Yayasan wajib menyetarakan jabatan fungsionalnya, yang diatur sesuai dengan Ketentuan Dikti tentang perhitungan angka kredit.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 107 d. Kepada dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya diberikan tunjangan fungsional yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PASAL 31 SYARAT JABATAN 1. Persyaratan Umum. Penempatan dalam jabatan struktural akademik dan struktural administratif didasarkan atas penilaian terhadap calon pejabat yang meliputi persyaratan umum sebagai berikut. a. Pegawai tetap Yayasan yang berasal dari Gereja Pendiri Yayasan. b. Percaya dan Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru selamat pribadi. c. Setia pada Pancasila, UUD 1945, AD/ADT dan semua peraturan Yayasan yang yang berlaku. d. Serendah-rendahnya memiliki pangkat/golongan 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat/golongan yang ditentukan dengan sebutan Pejabat Sementara. e. Memenuhi kualifikasi, kompetensi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. f. Mempunyai penilaian prestasi kerja yang baik dan telah mengabdikan dirinya di Yayasan. g. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA/NARKOBA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah. h. Memiliki kepemimpinan dan keteladanan yang baik bagi pegawai dilingkungan kerjanya, generasi penerus dan masyarakat pada umumnya.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 108 i. Tidak merangkap pekerjaan sebagai pimpinan atapun memangku jabatan tertentu di lembaga lainnya. j. Tidak menjadi pegawai tetap pada Sekolah maupun Perguruan Tinggi lain. k. Tidak sedang mengikuti tugas belajar yang dibiayai Yayasan atau pemerintah. l. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan yang berlaku. m. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana. n. Memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan untuk jabatan struktural yang bersangkutan. 2. Persyaratan Khusus Jabatan Struktural Akademik Perguruan Tinggi adalah : a. Berpendidikan umum serendah-rendahnya S-2 /Sp1. b. Pengalaman di bidang pendidikan minimal 6 (enam) tahun, atau masa kerja 4 (empat) tahun di Perguruan Tinggi. c. Berpengalaman menduduki jabatan struktural. d. Usia minimal 35 (Tiga Puluh Lima) tahun dan maksimal 55 (Lima Puluh Lima) Tahun. e. Minimal dapat berbahasa Inggris dengan aktif. f. Bersedia diangkat pada posisi yang ditetapkan diatas, dan dinyatakan secara tertulis. g. Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur dan Pembantu Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 109 h. Apabila calon Rektor/Ketua/Direktur dan Pembantu Rektor/ Wakil ketua/direktur yang bersumber dari luar Perguruan tinggi tersebut, pada dasarnya bersifat sangat selektif dan sama dengan persyaratan di atas dan berpatokan pada peraturan yayasan tentang pengangkatan pimpinan dan semua peraturan yang ditetapkan oleh Yayasan. i. Atas dasar pertimbangan khusus dan pertimbangan strategis demi pengembangan Perguruan Tinggi, dapat diangkat Rektor/Ketua/Direktur yang setara dari luar Perguruan tinggi tersebut, setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Yayasan. j. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas, hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Yayasan. 3. Persyaratan khusus Jabatan Struktural Administratif perguruan Tinggi adalah : a. Diutamakan berstatus pegawai tetap Yayasan. b. Pangkat/golongan pegawai terakhir minimal tinggi dan sesuai dengan jabatan yang diberikan. c. Pernah menduduki jabatan struktural. d. Berpendidikan minimal S1 dari disiplin ilmu sesuai kebutuhan bidang tugas. e. Usia minimal 35 (Tiga Puluh Lima) tahun dan maksimal 55 (Lima Puluh Lima) Tahun. f. Minimal dapat berbahasa Inggris secara aktif. g. Mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan. h. Pengalaman kerja di Perguruan Tinggi minimal 5 (lima) tahun. i. Diangkat dan ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 110 j. Atas dasar pertimbangan khusus dan pertimbangan strategis demi pengembangan Perguruan Tinggi, dapat diangkat Kepala Biro yang setara dari luar Perguruan tinggi tersebut, setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Yayasan. k. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas, hanya dapat dilakukan dengan izin Rektor/Ketua/Direktur dan Ketua Yayasan. 4. Persyaratan Khusus Jabatan Struktural Akademik Pendidikan Dasar dan Menengah adalah : a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B; b. Memiliki sertifikat pendidik. c. Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tetap Yayasan memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c. d. Pengalaman mengajar Mimimal 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/ TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB. e. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir. f. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun. g. Berusia minimal 35 Tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah. h. Bersedia diangkat pada posisi yang ditetapkan diatas, yang dinyatakan secara tertulis.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 111 i. Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan dan diangkat oleh Ketua. j. Pengangkatan Wakil kepala sekolah Ketua Jurusan/bidang keahlian dan jabatan yang setara ditetapkan dan diangkat oleh Kepala sekolah dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Yayasan. k. Untuk calon Kepala Sekolah, pada dasarnya bersifat selektif, berdasarkan proses pelaksanaan seleksi kepala sekolah dengan memperhatikan persyaratan dan proses berdasarkan peraturan yayasan tentang Kepala Sekolah. l. Atas dasar pertimbangan khusus dan pertimbangan strategis demi pengembangan Sekolah, dapat diangkat Kepala Sekolah yang setara dari luar Sekolah tersebut, setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Yayasan. m. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas, hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Yayasan. 5. Persyaratan khusus jabatan struktural administratif bagi pendidikan dasar dan menengah adalah : a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/SMK Sederajat dari Sekolah yang terakreditasi paling rendah B. b. Pengalaman Kerja Mimimal 4 (empat) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing. c. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja sebagai tenaga Administrasi dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir. d. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun. e. Berusia minimal 35 Tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pengangkatan pertama untuk menduduki jabatan diatas.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 112 f. Bersedia diangkat pada posisi yang ditetapkan diatas, yang dinyatakan secara tertulis. g. Pengangkatan Kepala Tata Usaha, operator dan jabatan yang setara ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan. h. Untuk Kepala Tata Usaha, dan jabatan yang setara, pada dasarnya bersifat selektif, berdasarkan proses pelaksanaaan seleksi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan memperhatikan persyaratan dan peraturan yang ditetapkan oleh Yayasan. i. Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas, hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Yayasan. 6. Dalam keadaan tertentu atas berbagai pertimbangan Ketua Yayasan dapat menetapkan penyesuaian persyaratan yang berbeda dengan ketentuan tersebut. 7. Persyaratan Jabatan Fungsional : Penempatan, persyaratan, pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional tenaga akademik adalah sebagai berikut : a. Penempatan tenaga pengajar setiap satuan pendidikan di lingkungan Yayasan sesuai dengan disiplin ilmu dan ditetapkan oleh Pimpinan satuan Pendidikan. b. Persyaratan pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional tenaga Edukatif/pengajar di Perguruan tinggi sesuai dengan prestasi di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan ketentuan penetapan angka kredit dari Kementerian pendidikan, ditetapkan jabatan fungsionalnya oleh Dikti dan dikukuhkan oleh Yayasan. PASAL 32 STATUS JABATAN
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 113 1. Pejabat Tetap a. Pejabat tetap adalah status pejabat yang telah bersifat tetap/definitif karena dijabat oleh pegawai yang telah memenuhi seluruh syarat jabatan yang ditentukan. b. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan yang dipangkunya. c. Diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan dengan masa periode kerjanya. d. Kepadanya diberikan tunjangan struktural penuh. 2. Pejabat Sementara (Pjs) a. Pejabat sementara (pjs) adalah status pejabat sementara karena pejabat tetap/definitif yang bersangkutan berhalangan tetap minimal selama 6 (enam) bulan atau selama pegawai yang diangkat pada jabatan tersebut belum memenuhi persyaratan jabatan, dengan masa jabatan maksimal selama 1 (satu) tahun. b. Pjs melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sepenuhnya. c. Ditetapkan dengan surat tugas dari Pimpinan Satuan Pendidikan setempat dan disampakan tembusannya ke Yayasan. d. Kepadanya diberikan tunjangan jabatan yang tertinggi, apabila terjadi rangkap jabatan. 3. Pejabat rangkap a. Bilamana diperlukan, pejabat struktural dapat diberi tugas rangkap, maksimal selama 2 (dua) tahun. b. Ditetapkan dengan surat tugas dari pimpinan.