AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 214 pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena berfungsi sebagai pedoman dasar institusi pendidikan tinggi dalam merencanakan, mengembangkan program, kurikulum dan menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengembangan peraturan umum, peraturan Sekolah Tinggi, sistem penjaminan mutu dan standar operasional prosedur yang berlaku di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena yang dimaksud dengan : 1. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Yayasan adalah “Yayasan YPPGI di Tanah Papua”, berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan di Tanah Papua. 3. Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja di Tanah Papua, selanjutnya disebut “YPPGI Tanah di Papua”, adalah badan penyelenggara Sekolah Tinggi. 4. Ketua Yayasan/Pengurus Umum Sekolah (PUS) adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai yayasan. 5. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 215 6. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi yang belum diatur oleh Statuta. 8. Peraturan Sekolah Tinggi adalah peraturan yang merupakan persetujuan bersama Ketua dan Senat Akademik serta ditetapkan oleh Ketua sebagai pedoman normatif penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi. 9. Peraturan Ketua adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi. 10. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disingkat “RIP”, adalah rumusan pengembangan bidang akademik dan nonakademik Sekolah Tinggi untuk jangka waktu 25 (dua puluh) tahun. 11. Rencana Strategis, selanjutnya disebut “Renstra”, adalah rumusan program pengembangan Sekolah Tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 12. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disingkat “RKAT”, adalah rumusan program kerja dan anggaran Sekolah Tinggi sebagai penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 13. Jurusan atau Unit adalah pengelola di lingkungan Sekolah Tinggi yang bertanggung jawab dalam pembangunan komunitas akademik serta pengelolaan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau lebih sub bidang ilmu, teknologi, atau seni tertentu. 14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 216 pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi. 15. Ketua adalah pemimpin tertinggi pada Sekolah Tinggi. 16. Senat Akademik adalah lembaga normatif akademik pada tingkat Sekolah Tinggi, yang menjadi mitra sejajar Ketua dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi. 17. Dosen adalah orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Yayasan untuk bekerja di lingkungan Sekolah Tinggi sebagai dosen Sekolah Tinggi. 18. Tenaga Kependidikan adalah orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Yayasan untuk bekerja di lingkungan Sekolah Tinggi sebagai tenaga kependidikan Sekolah Tinggi. 19. Mahasiswa adalah orang perseorangan yang diterima dan terdaftar untuk mengikuti program pendidikan di Sekolah Tinggi. 20. Alumnus adalah orang perseorangan yang telah lulus dari satu atau lebih Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi, dalam bentuk jamak disebut Alumni. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PASAL 2 1. Visi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena adalah : “Menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan kompeten dalam menyiapkan pendidik yang berkualitas, andal dan professional.” 2. Misi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena adalah :
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 217 a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pengajaran yang mampu bersaing dalam dunia kerja sesuai kebutuhan lokal dan nasional. c. Menyelenggarakan inovasi kependidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. d. Menyelenggarakan pendidikan guru yang berkualitas, jujur, cerdas dan komunikatif. e. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter iman kristiani. PASAL 3 Tujuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena adalah : 1. Mencerdaskan calon guru dengan memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan karakter kristiani yang universal. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang berkualitas, andal dan profesional sesuai dengan bidang studi dan integritas kepribadian yang tinggi. 3. Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan guru yang rela dan siap mengabdikan diri di daerah-daerah terpencil, terutama di kawasan Pegunungan Tengah Papua. 4. Menguasai ilmu dan keterampilan tambahan bahasa atau seni yang dipilih sebagai kemampuan, baik untuk maksud pengajaran ataupun sebagai kemampuan menciptakan pekerjaan di bidang ilmu dan keterampilan yang relevan dengan profesinya. 5. Menguasai pendekatan, metode dan teknik pengajaran bahasa dan seni serta mampu mengembangkan wawasannya dalam aspek-aspek pengajaran tersebut.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 218 6. Membantu pemerintah daerah untuk menyediakan tenaga sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. 7. Menghasilkan manusia yang berkualitas yaitu : a. Manusia Pancasilais yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi. b. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu serta teknologi, maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan bidang keahliannya. 8. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sesuai dengan bidang keahliannya berupa pelayanan produktif. 9. Mampu menguasai dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan metodologi sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan memutuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam domain keahliannya. 10. Menguasai ilmu pengetahuan sehingga mampu berpikir dan bertindak secara ilmiah dalam memecahkan persoalan bidang keahliannya. 11. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya. BAB III IDENTITAS PASAL 4 1. Nama Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena yang disebut STKIP Abdi Wacana Wamena. 2. Lambang dan makna lambang Sekolah Tinggi tercantum dalam Lampiran I Statuta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 219 3. Hymne Sekolah Tinggi tercantum dalam Lampiran II Statuta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini. 4. Bendera STKIP Abdi Wacana Wamena berwarna dasar biru dengan lambang STKIP Abdi Wacana Wamena terletak di tengah. 5. Motto STKIP Abdi Wacana Wamena adalah ‘Bersatu Maju berprestasi’ yang ditetapkan dalam AD-ART yayasan. 6. STKIP Abdi Wacana Wamena memiliki busana dan atribut akademik yang ditetapkan dalam AD-ART dan pertauran yayasan. 7. Sekolah Tinggi berkedudukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PASAL 5 1. Sekolah Tinggi didasarkan pada Pancasila. 2. Sekolah Tinggi menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi dijiwai oleh iman dan nilai-nilai Kristiani yang bersifat universal dan inklusif, yaitu : a. Komitmen pada keluhuran martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan; b. Dedikasi untuk mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; c. Integrasi setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dimensi moral, spiritual, dan religius untuk meningkatkan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan; d. Keterlibatan dalam perjalanan budaya melalui dialog dengan setiap kebudayaan untuk melindungi martabat manusia, mengembangkan warisan budaya, dan menjaga keutuhan alam ciptaan; dan
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 220 e. Pengabdian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi pengembangan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera dengan keberpihakan kepada yang tersisih. 3. Sekolah Tinggi dikelola dengan prinsip : a. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Sekolah Tinggi harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Sekolah Tinggi; b. Akuntabilitas, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen Sekolah Tinggi untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Peningkatan mutu secara berkelanjutan, yaitu prinsip kegiatan sistemik Sekolah Tinggi melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik untuk secara terus-menerus berupaya memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional; d. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan Sekolah Tinggi menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, kepada pemangku kepentingan; e. Keadilan, yaitu prinsip untuk senantiasa memberi perlakuan yang setara kepada setiap pihak yang berada dalam keadaan dan/atau kedudukan yang sama atau setara; f. Keberpihakan pada pihak yang lemah, yaitu prinsip pembedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan dengan mengutamakan upaya untuk tidak merugikan pihak yang lemah;
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 221 g. Kolegialitas, yaitu prinsip kemitraan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan wewenang di berbagai jabatan; h. Subsidiaritas, yaitu prinsip memberi kepercayaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kepada suatu unit sesuai dengan bidang dan lingkup tugas unit. 4. Sekolah Tinggi diselenggarakan dan dikelola dengan mengacu pada RIP Sekolah Tinggi yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan. BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN PASAL 6 1. Sekolah Tinggi mengakui kebebasan Dosen dan Mahasiswa untuk berkegiatan ilmiah dalam menerapkan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berpedoman pada metode ilmiah. 2. Sekolah Tinggi mengakui kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan para Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Sekolah Tinggi menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang dimiliki Dosen dan Mahasiswa dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tata cara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya. 4. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditetapkan dalam Peraturan Sekolah Tinggi.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 222 BAB V TATA KELOLA SEKOLAH TINGGI PASAL 7 1. Organ pokok Sekolah Tinggi terdiri atas : a. Ketua, dan b. Senat Akademik. 2. Organ lain di luar organ pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha. 3. Tata kelola organ-organ yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Yayasan atas usul Ketua yang telah mendapat pertimbangan normatif Senat Akademik. PASAL 8 1. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Umum Sekolah (PUS). 2. Ketua dibantu oleh sejumlah Wakil Ketua, yang diusulkan oleh Ketua untuk ditetapkan oleh Pengurus Umum Sekolah (PUS). 3. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 5 (lima) tahun. PASAL 9 1. Seseorang yang telah menyelesaikan masa jabatan Ketua dapat dipilih kembali sebagai Ketua untuk 1 periode masa jabatan berikutnya. 2. Persyaratan calon Ketua dan tata cara pemilihan Ketua diatur dalam Peraturan Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 223 PASAL 10 1. Senat Akademik terdiri atas unsur Dosen yang mewakili bidang keilmuan dan pemimpin organ/unit tertentu di lingkungan Sekolah Tinggi. 2. Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris. 3. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik dipilih dari dan oleh anggota Senat Sekolah Tinggi dan disahkan oleh Pengurus Umum Sekolah (PUS). 4. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik adalah 5 (lima) tahun. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Senat Akademik ditetapkan dalam Peraturan Sekolah Tinggi. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ditetapkan dalam Tata Tertib Senat Akademik. PASAL 11 1. Tata kelola Sekolah Tinggi dilaksanakan untuk urusan akademik dan nonakademik secara terpadu. 2. Urusan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, Pengawasan, dan evaluasi atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Urusan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi struktur organisasi dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan akademik. 4. Tata kelola Sekolah Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 224 PASAL 12 Tugas dan wewenang Ketua meliputi : a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lain dalam rangka melaksanakan Misi Sekolah Tinggi guna mewujudkan Visi Sekolah Tinggi; b. Mengusulkan rancangan Renstra Sekolah Tinggi sesuai dengan RIP Sekolah Tinggi yang telah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Akademik untuk ditetapkan oleh Yayasan; c. Mengusulkan rancangan RKAT Sekolah Tinggi yang telah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Akademik untuk ditetapkan oleh Yayasan; d. Mengangkat dan memberhentikan para pimpinan unit lain di lingkungan Sekolah Tinggi; e. Mengusulkan rancangan Peraturan Sekolah Tinggi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi kepada Senat Akademik; f. Menetapkan Peraturan Sekolah Tinggi yang merupakan persetujuan bersama Ketua dan Senat Akademik; g. Menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi dalam bentuk Peraturan-Peraturan Ketua; h. Memberikan pertanggungjawaban secara berkala (semesteran) kepada Yayasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi serta kegiatan penunjang lain di Sekolah Tinggi. PASAL 13 Tugas dan wewenang Senat Akademik meliputi : a. Menyusun berbagai kebijakan akademik untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi, untuk ditetapkan sebagai Peraturan Sekolah Tinggi yang merupakan persetujuan bersama dengan Ketua;
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 225 b. Memberikan pertimbangan normatif terhadap usulan Ketua tentang rancangan Renstra dan RKAT Sekolah Tinggi; c. Memberikan pertimbangan normatif mengenai para bakal calon Ketua dan mengusulkan calon-calon Ketua kepada Pengurus Umum Sekolah (PUS); d. Memberikan pertimbangan normatif atas pemberhentian Ketua kepada Pengurus Umum Sekolah (PUS); e. Memberikan evaluasi, pandangan, dan/atau pertimbangan normatif secara berkala (setiap bulan) kepada Ketua terkait dengan pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Sekolah Tinggi. BAB VI PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI PASAL 14 1. Sekolah Tinggi menyelenggarakan Program Sarjana dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui Jurusan, dan sejumlah Program Studi. 2. Jenis pendidikan yang diselenggarakan Sekolah Tinggi dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah Pendidikan Akademik. 3. Ketentuan normatif mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi diatur dalam Peraturan Senat. 4. Ketua mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang telah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Akademik untuk ditetapkan oleh Pengurus Umum Sekolah (PUS). PASAL 15 1. Pendidikan yang diselenggarakan dan dikelola Sekolah Tinggi didasarkan pada kurikulum yang sesuai dengan :
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 226 a. Visi dan Misi Sekolah Tinggi, dan b. RIP Sekolah Tinggi. 2. Kurikulum Sekolah Tinggi terdiri atas kurikulum umum dan kurikulum khusus untuk masing-masing Program Studi. 3. Ketentuan normatif mengenai kurikulum yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi. 4. Rancangan Kurikulum Sekolah Tinggi disusun oleh Ketua, dengan memperhatikan ketentuan normatif mengenai kurikulum yang dimaksud pada ayat (3), untuk ditetapkan menjadi Kurikulum Sekolah Tinggi dalam bentuk Peraturan Sekolah Tinggi. PASAL 16 Lulusan Sekolah Tinggi ditujukan untuk menjadi manusia mandiri, dan berbudaya yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yaitu : a. Memiliki semangat terus belajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, meningkatkan keterampilan, mematangkan kepribadian; b. Mampu bekerjasama dengan berbagai kalangan sesuai dengan profesinya untuk memecahkan berbagai permasalahan, baik aras lokal, aras nasional, maupun aras global; c. Memiliki komitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan moralitas, spiritualitas, dan religiositas; d. Memiliki tanggungjawab sosial sebagai profesional dan warga negara untuk mengembangkan keunggulan lokal dan berdialog dengan kebudayaan; dan e. Memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang tersisih.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 227 PASAL 17 1. Proses pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Jurusan, dan Sekolah Tinggi. 2. Materi pembelajaran didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individual dan/atau institusional, baik pada aras lokal, nasional, maupun global. 3. Metode pembelajaran berpusat pada Mahasiswa yang dilakukan secara interaktif, dialogis, dan partisipatoris dengan mengutamakan tradisi berpikir kritis, obyektif, sistematik, dan mandiri, serta dapat dilaksanakan melalui pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. 4. Bahasa pengantar untuk proses pembelajaran adalah Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam upaya menjadi bagian komunitas akademik global. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses, materi, metode, dan bahasa pengantar disusun dan diusulkan oleh Jurusan kepada Ketua, untuk ditetapkan dalam Peraturan Sekolah Tinggi. PASAL 18 Sekolah Tinggi memberikan ijazah dan gelar kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PASAL 19 1. Sekolah Tinggi membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berdasarkan suatu arah dan peta penelitian yang mengacu ke RIP Sekolah Tinggi. 2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 228 3. Ketentuan normatif mengenai pelaksanaan penelitian diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi. PASAL 20 1. Sekolah Tinggi membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dosen dan/atau Sekolah Tinggi. 3. Ketentuan normatif mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi. BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI PASAL 21 1. Sekolah Tinggi menerapkan suatu Sistem Penjaminan Mutu untuk menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi secara berkelanjutan. 2. Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan RIP Sekolah Tinggi. 4. Ketentuan normatif mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi. 5. Ketua menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan memperhatikan ketentuan normatif mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk Peraturan Ketua.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 229 BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PASAL 22 1. Dosen melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga Kependidikan melaksanakan kegiatan nonakademik yang menunjang pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan : a. Memahami dan menghormati Identitas serta Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi; serta b. Mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya untuk membina dan mengembangkan Sekolah Tinggi. 4. Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan : a. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Yayasan berdasarkan Surat Keputusan (SK) memperoleh penghasilan dan jaminan sosial berdasarkan kemampuan yayasan; b. Memperoleh pembinaan, pengembangan, promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; serta c. Perlindungan dan keselamatan kerja. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini diatur dalam Peraturan Yayasan. BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 230 PASAL 23 1. Mahasiswa diterima pada program sarjana melalui suatu proses seleksi yang didasarkan pada prinsip kualitas dan reputasi akademik serta non diskriminasi. 2. Status Mahasiswa terdiri atas : a. Mahasiswa reguler, atau b. Mahasiswa nonreguler. 3. Pemberian bantuan biaya studi kepada Mahasiswa STKIP Abdi Wacana Wamena adalah melalui kuota Beasiswa Bidikmisi (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi) dan kuota Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti kepada PTS yang berada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV demi terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi. PASAL 24 1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana untuk pengembangan karakter dan potensi diri yang meliputi aspek keilmuan, teknologi, seni, minat dan bakat, kepemimpinan, dan kepekaan sosial. 2. Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi kepada pimpinan pada aras Jurusan dan/atau Sekolah Tinggi secara kelembagaan melalui organisasi kemahasiswaan. PASAL 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dalam Peraturan Ketua. PASAL 26 1. Sekolah Tinggi membina hubungan dan/atau komunikasi dengan Alumni.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 231 2. Dalam hal Alumni menghimpun diri (organisasi) maka organisasi tersebut bukan merupakan bagian Sekolah Tinggi. 3. Hubungan antara organisasi ikatan Alumni dan Sekolah Tinggi bersifat koordinatif dan kemitraan. BAB X KERJASAMA PASAL 27 1. Sekolah Tinggi dapat melakukan kerjasama eksternal dalam bidang akademik atau non-akademik dengan lembaga atau pihak ketiga di luar Sekolah Tinggi. 2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. Mendukung perwujudan Visi, Misi, dan RIP Sekolah Tinggi; b. Meningkatkan kontribusi Sekolah Tinggi bagi kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, dan keutuhan alam ciptaan; dan c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan kreativitas dalam pelaksanaan pendidikan tinggi secara individual dan/atau kelembagaan di lingkungan Sekolah Tinggi. 3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. Manfaat; b. Kesetaraan; c. Saling menghormati; dan d. Berkelanjutan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 232 4. Peraturan lebih lanjut mengenai kerjasama yang dimaksud pada Pasal ini ditetapkan di dalam Peraturan Ketua, dengan memperhatikan pedoman umum tentang kerjasama yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan di dalam Peraturan Yayasan. BAB XI SARANA DAN PRASARANA PASAL 28 1. Rencana pengembangan dan pengelolaan prasarana untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi dimuat dalam RAKT. 2. Sekolah Tinggi mengelola sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi. 3. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat bersumber pada dan diperoleh secara sah dari pihak ketiga. 4. Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini berstatus sebagai aset milik Yayasan. 5. Ketua dapat mengusulkan kepada Yayasan agar pengelolaan sarana dan prasarana aset Yayasan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi diserahkan kepada pihak ketiga. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan dalam Peraturan Yayasan atas usul Ketua. BAB XII PEMBIAYAAN PASAL 29 1. Dana untuk membiayai kegiatan Sekolah Tinggi bersumber dari:
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 233 a. Masyarakat; b. Mahasiswa; c. Dunia usaha dan dunia industri; d. Pemerintah; dan/atau e. Usaha lain yang sah oleh Yayasan dan Sekolah Tinggi. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai milik Yayasan. 3. Dana yang dialokasikan Yayasan untuk kegiatan bidang akademik dan nonakademik Sekolah Tinggi dikelola Ketua dengan prinsip manfaat, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan ditetapkan dalam Peraturan Yayasan atas usul Ketua. BAB XIII PERUBAHAN TERHADAP STATUTA PASAL 30 1. Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif Badan Pengurus Yayasan, atau usulan tertulis dari Ketua atau Senat Akademik. 2. Pengesahan Perubahan Statuta sebagian seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Peraturan Yayasan tentang Perubahan terhadap Statuta Sekolah Tinggi dengan memperhatikan pertimbangan Ketua dan Senat Akademik. 3. Pengesahan Perubahan Statuta untuk seluruhnya seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan penerbitan Peraturan Yayasan tentang Statuta Sekolah Tinggi.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 234 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN PASAL 31 Selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Statuta ini, segala Peraturan Yayasan, berbagai ketetapan, dan segala peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkan peraturan yang baru berdasarkan Statuta ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP PASAL 32 Dengan pemberlakuan Statuta ini maka Keputusan Badan Pengurus YPPGI Tanah Papua Tanggal, 01 Juni 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PASAL 33 Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jayapura Pada Tanggal : 01 Juni 2019 BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 235 PENJELASAN ATAS PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GGEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) ABDI WACANA WAMENA PASAL DEMI PASAL BAB I Pasal 1 Cukup jelas, kecuali Ayat (6) Pengambilan keputusan tentang rancangan suatu Peraturan Sekolah Tinggi oleh Senat Akademik dan Ketua dilakukan secara terpisah; Senat Akademik mengambil keputusan dalam suatu sidang pleno dan kemudian menyampaikannya kepada Ketua. Ketua dapat mengajukan peninjauan ulang kepada Senat Akademik bila ada bagian dari rancangan Peraturan Sekolah Tinggi yang belum disetujuinya. Bila tidak ada lagi bagian yang dipermasalahkan, Ketua menetapkan rancangan Peraturan Sekolah Tinggi menjadi Peraturan Sekolah Tinggi. BAB II Pasal 2 Cukup jelas. BAB III Pasal 3 Cukup jelas.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 236 Pasal 4 Cukup jelas. BAB IV Pasal 5 Cukup jelas. BAB V Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas, kecuali Ayat (6) Tata Tertib Senat Akademik disusun oleh Senat Akademik sebagai pedoman pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik serta persidangan dan pengambilan keputusan dalam sidang-sidang Senat Akademik. Pasal 10 Cukup jelas, kecuali Ayat (4) Urusan administrasi Sekolah Tinggi dikelola secara terpadu dan terpusat (sentralisasi), sedangkan urusan akademik dikelola sebagian oleh Ketua dan sebagian oleh Jurusan, dan Program Studi terkait. Bila dipandang perlu, Ketua membuat Peraturan Ketua yang mengatur hal ini. Pasal 11 Cukup jelas, kecuali Butir f Contoh rancangan Peraturan Sekolah Tinggi yang dapat diajukan oleh Ketua kepada Senat Akademik adalah rancangan Kurikulum Sekolah Tinggi. Pasal 12 Cukup jelas, kecuali Butir a Contoh kebijakan akademik yang perlu disusun oleh
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 237 Senat Akademik adalah pedoman normatif penyusunan Kurikulum Akademik, Kurikulum Akademik, dan pedoman normatif proses pembelajaran. BAB VI Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. BAB VII Pasal 20 Cukup jelas, kecuali Ayat (5) Sistem Penjaminan Mutu Internal memantau mutu penyelenggaraan Tridharma di Sekolah Tinggi, yang dijabarkan atas sejumlah standar, secara berkala. BAB VIII Pasal 21 Cukup jelas. BAB IX Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 238 BAB X Pasal 26 Cukup jelas. BAB XI Pasal 27 Cukup jelas. BAB XII Pasal 28 Cukup jelas. BAB XIII Pasal 29 Cukup jelas. BAB XIV Pasal 30 Cukup jelas. BAB XV Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 239 LAMPIRAN I PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ABDI WACANA WAMENA LAMBANG/LOGO STKIP ABDI WACANA WAMENA Lambang (Logo) STKIP Abdi Wacana Wamena adalah sebagai berikut : 1. Lingkaran Bulat bertuliskan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena suatu bentuk geometris memberi ciri pada ilmu pengetahuan yang ditekuni dan dikembangkan. 2. Dalam belahan sebelah kiri buku terbuka melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikembangkan. 3. Dalam belahan sebelah kanan terdapat tiga bintang sebagai lambang legitimasi mengakhiri studi dan cita-cita yang berdaya guna bagi Tuhan, sesama dan diri sendiri. 4. Diantara buku dan bintang terdapat Salib tegak yang melambangkan Sabda Allah.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 240 5. Warna kuning pada salib melambangkan nilai-nilai gereja dijadikan dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi. 6. Warna biru melambangkan indentitas keguruan. 7. Dibawah buku dan bintang terdapat tulisan II Korintus 10: 5 “Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun oleh kenagkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus”. 8. Salib tertancap pada dua gelombang yang melambangkan Bumi Cenderawasih. Ditetapkan di : Jayapura Pada Tanggal : 01 Juni 2019 BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA SHEM PIGAI, ST, M,Pd Ketua GEORGE RUMMI, SH Sekretaris
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 241 LAMPIRAN II PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) ABDI WACANA WAMENA HYMNE STKIP ABDI WACANA WAMENA Aloysius J Timu
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 242 Ditetapkan di : Jayapura Pada Tanggal : 01 Juni 2019 BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA SHEM PIGAI, ST, M,Pd Ketua GEORGE RUMMI, SH Sekretaris
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 243 PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR DAN PERSYARATAN KEPALA SEKOLAH BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA Menimbang : a. Bahwa guru dapat diberikan tugas dan diangkat sebagai kepala sekolah dengan standar dan persyaratan pengangkatan untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua perlu menetapkan tentang standar dan persyaratan Kepala Sekolah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua perlu menetapkan tentang standar dan persyaratan Kepala Sekolah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 244 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan YPPGI di Tanah Papua tahun 2021 pada bab X tentang susunan organisasi pelaksana pendidikan. 6. Peraturan pegawai yayasan YPPGI di Tanah Papua nomor 01 tahun 2021 pada bab III tentang hubungan kerja dan pemberdayaan pegawai.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 245 Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua pada tanggal 01 juni 2021. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN (YPPGI) DI TANAH PAPUA TENTANG STANDAR DAN PERSYARATAN KEPALA SEKOLAH. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 PENGERTIAN Dalam peraturan yayasan tetang standar dan persyaratan kepala sekolah ini yang dimaksud dengan : 1. Yayasan adalah Yayasan YPPGI di Tanah Papua, berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan di Tanah Papua. 2. Yayasan YPPGI di Tanah Papua adalah yayasan pendidkan yang berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerjanya di Tanah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat. 3. Ketua Yayasan/Pengurus Umum Sekolah (PUS) adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah. 4. Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) adalah pejabat yang diangkat oleh Ketua Yayasan/PUS yang bertugas di wilayah kerja YPPGI di kabupaten/Kota. 5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarankan Pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 246 6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah. 7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 8. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 9. Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah adalah pelatihan kompetensi Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan dan tata tertib dan semua peraturan Yayasan yang berlaku dalam memimpin sekolah. BAB II PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH PASAL 2 PERSYARATAN UMUM Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B. 2. Memiliki sertifikat pendidik. 3. Bagi Guru PNS/ASN atau Pegawai Tetap Yayasan (PTY) yang memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c. 4. Pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di PAUD/TK
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 247 memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di PAUD/TK. 5. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir. 6. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun. 7. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah. 8. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana. 10. Tidak terlibat langsung menjadi anggota maupun pengurus aktif dalam politik praktis (Partai Politik tertentu) maupun organisasi terlarang lainnya. 11. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah. PASAL 3 PERSYARATAN KHUSUS Guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah harus dapat memenuhi persyaratan khusus yang di tetapkan Gereja pendiri/pemilik Yayasan sebagai berikut : 1. Guru yang berasal dari Gereja pendiri/pemilik yayasan yang memiliki kualifikasi Manajerial, Supervisi dan sosial. 2. Apabila ayat 1 (satu) diatas tidak terdapat Guru dari Gereja pendiri dan atau ada namun tidak memenuhi persyaratan maka dapat dicalonkan dari Gereja Protestan lainnya yang memenuhi persyaratan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 248 3. Memenuhi syarat - syarat penilik jemaat yang terdapat dalam I Timotius 3 : 1-7 seperti bercabang lidah, penggermar anggur, serakah, pemfitnah, perokok aktif, Narkoba, memiliki moralitas yang tidak baik dan sifat-siat lainya yang tidak memuliakan Tuhan. 4. Bagi yang berkeluarga, memiliki 1 (satu) istri atau suami ditandai dengan surat nikah yang sah secara hukum dari Gereja maupun Catatan Sipil dan tidak lebih dari satu. 5. Tidak dalam status bercerai dengan suami ataupun istri yang sah menurut surat nikah dari Gereja maupun Catatan Sipil, kecuali jika meninggal dunia. 6. Tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar nilai dan moral seperti Perzinaan, percabulan pelecehan seksual dan lainnya terhadap sesama, rekan kerja, peserta didik maupun umum. 7. Persyaratan lain mengacu pada AD/ART Yayasan dan peraturan pegawai pasal 27 ayat 1 (satu) dan 4 (empat) mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus Kepala Sekolah. 8. Mendapatkan dukungan rekomendasi dari Pimpinan Gereja Pendiri Yayasan (Ketua Klasis/Ketua Daerah/Majelis Daerah) setempat. BAB III PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN PASAL 4 UMUM 1. Pengurus Umum Sekolah (PUS) sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah di setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan YPPGI di Tanah Papua untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 249 2. Pengurus Umum Sekolah (PUS) sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan PSW YPPGI Kabupaten/Kota untuk melakukan proses penyeleksian daftar calon kepala sekolah di setiap tingkatan pendidikan yang dibutuhkan. PASAL 5 PENYIAPAN CALON Penyiapan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh PSW YPPGI di wilayah kerjanya dan berkoordinasi dengan pimpinan Gereja Pendiri setempat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1. Pengusulan berkas. 2. Penyeleksian berkas. PASAL 6 PENGUSULAN CALON Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh PSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dilakukan oleh : 1. Kepala Sekolah atau Guru pada satuan Pendidikan setempat dapat mengajukan dirinya atau orang lain yang dianggap layak untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Pengurus PSW. 2. Kepala Sekolah atau Guru yang mengajukan dirinya menjadi bakal calon kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dan (3) diatas. PASAL 7 SELEKSI CALON 1. Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu : a. Seleksi administrasi.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 250 b. Seleksi substansi. 2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan oleh PSW dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada PUS sesuai dengan kewenangannya. 3. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan penilaian dokumen yang meliputi : a. Fotokopi ijazah kualifikasi akademik. b. Fotokopi sertifikat pendidik. c. Fotokopi Surat Keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru PNS/ASN ataupun Guru Tetap Yayasan. d. Surat keterangan pengalaman atau lamanya mengajar yang dikeluarkan oleh satuan Pendidikan. e. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir. f. Fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3e). g. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah. h. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang. i. Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana. j. Surat rekomendasi dukungan dari pimpinan Gereja pendiri setempat.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 251 4. Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi. 5. Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh PUS. 6. Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh PUS kepada PSW dan Pimpinan Gereja setempat. BAB IV PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PASAL 8 PROSES PENGANGKATAN 1. Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah mengikuti seleski administrasi dan substansi. 2. Proses pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan oleh PUS berdasarkan hasil seleksi administrasi dan substansi dan mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah. 3. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PSW dan pimpinan Gereja pendiri. 4. PUS memutuskan dan menetapkan Kepala Sekolah definitive untuk 1 (satu) masa periode kerja. BAB V PENUGASAN KEPALA SEKOLAH PASAL 9 PENUGASAN 1. Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan YPPGI dilaksanakan dengan periodisasi.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 252 2. Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. 3. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun. 4. Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”. 5. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya. 6. Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru. 7. Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) dilakukan oleh Yayasan, bagi guru tetap yayasan. Apabila yang bersangkutan adalah tenaga PNS/ASN Kabupaten/Kota atau Provinsi maka dapat dipertimbangan untuk ditugaskan kembali sebagai guru di sekolah tersebut atau dikembalikan kepada dinas Pendidikan. BAB VI MUTASI KEPALA SEKOLAH PASAL 10 MUTASI 1. Untuk pendayagunaan Kepala sekolah serta untuk mencapai tujuan peningkatan operasional di lingkungan Yayasan. Yayasan berwenang untuk menempatkan, memindahkan atau mutasi dari satu posisi ke posisi lainnya. 2. Pemindahan posisi atau mutasi kepala sekolah dapat dilaksanakan dalam satu daerah kerja maupun lintas daerah
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 253 bagi pegawai tetap Yayasan. Sedangkan bagi tenaga PNS/ASN yang dimutasi maka, Yayasan melakukan dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. 3. Pemindahan posisi atau mutasi dilaksanakan dengan maksud dan dan pertibamgan antara lain : a. Demi kepentingan dinas Yayasan dan atau pengembangan karir. b. Pindahan atas pertimbangan pejabat yang berwenang dengan pertimbangan tertentu dari yayasan. c. Apabila yang akan menjalan tugas dan atau misi tertentu atas pertimbangan Yayasan. d. Apabila kepindahan tersebut atas pertimbangan pejabat yang berwenang maka segala biaya menjadi tanggungan Yayasan. e. Pihak Yayasan menanggung ongkos perjalanan melalui udara atau darat pegawai serta keluarganya dari tempat tugas yang lama ketempat tugas yang baru. f. Besarnya biaya akibat mutasi kepala sekolah sesuai dengan pasal 25 (dua lima) ayat 1 (satu) peraturan pegawai yayasan. BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SEKOLAH PASAL 11 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Kepala Sekolah adalah bagian dari bentuk pembinaan, pembekalan maupun penguatan yang diikuti oleh semua Kepala Sekolah. 2. Kepala Sekolah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan adalah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi dan diangkat menjadi Kepala Sekolah tetap untuk 1 (satu) periode berjalan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 254 3. Kepala Sekolah yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 (dua) diatas diwajibkan mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan yayasan. 4. Yayasan akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bekerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 5. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibiayai oleh yayasan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 6. Kepala Sekolah yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah diberi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah. BAB VIII TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH PASAL 12 TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH 1. Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. 2. Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan. 3. Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan. BAB IX PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 255 PASAL 13 PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X PENILAIAN PRESTASI PASAL 14 PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH 1. Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun. 2. Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran. 3. Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut : a. Hasil pelaksanaan tugas manajerial; b. Hasil pengembangan kewirausahaan; c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 (satu). 4. Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 256 5. Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 yayasan akan dibantu oleh PSW YPPGI dalam menjalankan fungsi pengawasan di setiap sekolah. BAB XI PEMBERHENTIAN PASAL 15 PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH 1. Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya karena : a. Mengundurkan diri. b. Mencapai batas usia pensiun Guru. c. Diangkat pada jabatan lain. d. Tidak mampu secara jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. e. Dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. f. Hasil penilaian prestasi kerja tidak baik dan atau tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”. g. Melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, tata tertib dan semua peraturan Yayasan yang berlaku. h. Mengikuti tugas belajar untuk waktu yang lebih dari 6 (enam) bulan. i. Menjadi anggota partai politik tertentu dan atau terlibat dalam organisasi terlarang lainnya. j. Menduduki jabatan negara atau pindah tugas struktural. k. Meninggal dunia.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 257 2. Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf f, g, h dan i dapat diangkat kembali sebagai Guru. 3. Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus menjalani proses pembinaan yayasan. 4. Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Pengurus Umum Sekolah (PUS) melalui suatu Surat Keputusan. 5. Program pembinaan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur lebih lanjut dalam peraturan pegawai Yayasan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 16 KETENTUAN PERALIHAN Pada saat peraturan Yayasan ini mulai berlaku : 1. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan yang berlaku. 2. Pada saat peraturan Yayasan ini berlaku, masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), masa tugasnya mengikuti ketentuan Yayasan yang berlaku. 3. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (empat belas).
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 258 SHEM PIGAI, ST, M,Pd Ketua GEORGE RUMMI, SH Sekretaris BAB XIII KETENTUAN PENUTUP PASAL 17 PENUTUP 1. Ketentuan Peraturan Yayasan ini tidak berlaku bagi Kepala Sekolah yang bertugas pada Satuan Pendidikan Kerja Sama. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan. 3. Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, peraturan Yayasan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Jayapura Pada Tanggal : 01 Juni 2021 BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 259 PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN DAN PROSES SELEKSI PENGANGKATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA Menimbang : a. Bahwa dosen dapat diberikan tugas sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dengan standar dan syarat pengangkatan untuk memimpin dan mengelola Pendidikan tinggi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua perlu menetapkan tentang standar dan syarat pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 260 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058). 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 261 6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga YPPGI di Tanah Papua tahun 2021. 7. Peraturan Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua nomor 01 tahun 2021 tentang pegawai. 8. Peraturan Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua Nomor 02 Tahun 2019 tentang Statuta STKIP Abdi Wacana Wamena. Memperhatikan .: Hasil Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua pada tanggal 01 juni 2021 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN (YPPGI) DI TANAH PAPUA TENTANG PERSYARATAN DAN PROSES SELEKSI PENGANGKATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 PENGERTIAN Dalam peraturan Yayasan YPPGI di Tanah Papua ini yang dimaksud dengan : 1. Yayasan adalah Yayasan YPPGI di Tanah Papua, berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan di Tanah Papua.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 262 2. Yayasan YPPGI di Tanah Papua adalah yayasan pendidkan yang berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerjanya di Tanah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat. 3. Ketua Yayasan/Pengurus Umum Sekolah (PUS) adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah. 4. Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) adalah pejabat yang diangkat oleh Ketua Yayasan/PUS ditingkat kabupaten/Kota. 5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarankan Pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 6. Rektor/Ketua/Direktur adalah pemimpin tertinggi pada Perguruan Tinggi. 7. Dosen adalah tenaga pengajar perguruan tinggi yang membuat perjanjian kerja dengan Yayasan untuk bekerja di lingkungan Perguruan Tinggi yayasan. 8. Statuta adalah peraturan Yayasan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi. 9. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 10. Pendidikan dan Pelatihan adalah penyiapan kompetensi calon Pimpinan Perguruan Tinggi untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah. 11. Kementerian adalah kementerian pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan Tinggi.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 263 BAB II PERSYARATAN BAKAL CALON PIMPINAN PERGURUN TINGGI PASAL 2 PERSYARATAN UMUM Dosen dapat menjadi bakal calon Pimpinan Perguruan Tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana Strata Dua (S-2) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B. 2. Pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun sebagai dosen tetap yayasan YPPGI di Tanah Papua atau Yayasan lain. 3. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja Dosen dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir. 4. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi Perguruan Tinggi paling singkat 2 (dua) tahun. 5. Berstatus dosen tetap dan memiliki NIDN yang masih aktif. 6. Mendapat persetujuan tertulis dari atasan instansi/pimpinan PTS/PTN yang bersangkutan bagi calon yang tidak berstatus dosen tetap di PTS tersebut. 7. Dapat berbahasa Inggris dengan aktif dan atau setidaknya mampu memahami Bahasa inggris dengan baik. 8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah. 9. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi. 10. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan