AD/ART dan Peraturan YPPGI di Tanah Papua

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 114 c. Kepadanya diberikan hanya satu tunjangan jabatan yang tertinggi. 4. Pejabat Pelaksana Harian (PLH) a. Pejabat pelaksana harian (PLH) adalah status jabatan untuk melaksanakan tugas jabatan sehari-hari karena pejabat tetap/definitif yang bersangkutan berhalangan sementara, maksimal selama 3 (tiga) bulan. b. PLH melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan rutin sehari-hari disamping tugas dan tanggung jawab jabatan definitif yang dipangkunya. c. Ditetapkan dengan surat tugas dari Pimpinan Satuan Pendidikan setempat dan disampaikan tembusannya ke Yayasan. d. Kepadanya diberikan insentif sebesar selisih tunjangan jabatan PLH dengan tunjangan jabatan definitifnya apabila menjabat minimal 1 bulan. PASAL 33 MASA JABATAN 1. Masa jabatan struktural dan jabatan struktural administratif Yayasan untuk 1 (satu) periode kerja berlangsung selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali masa jabatan. 2. Masa jabatan struktural dan jabatan struktural administratif Perguruan tinggi untuk 1 (satu) periode kerja berlangsung selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali masa jabatan mengacu pada peraturan Yayasan dan Statuta. 3. Masa Jabatan structural bagi Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya mengacu pada peraturan Yayasan tetang kepala sekolah.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 115 4. Perpanjangan atau pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat 1,2 dan 3 bersifat selektif. 5. Pejabat yang telah menjabat 2 (dua) masa periode jabatan tersebut, tidak dapat diangkat Kembali pada jabatan tersebut. 6. Pejabat yang dimaksud pada ayat 5 (lima) dapat diangkat pada jabatan lain atas persetujuan Yayasan berdasarkan usulan dan masukan dari pimpinan gereja maupun yayasan, apabila dipandang mampu meningkatkan kemajuan Yayasan. 7. Masa Jabatan fungsional bagi guru/dosen berlangsung selama tenaga guru/dosen yang bersangkutan melaksanakan tugas jabatan fungsional dosen secara aktif di satuan Pendidikan tempat tugasnya. PASAL 34 MASA PENUGASAN 1. Baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap pada dasarnya bertugas hingga mencapai batas maksimal usia pensiun/purna tugas. 2. Batas usia pensiun/purna tugas adalah sebagai berikut : a. Pegawai non edukatif adalah 56 (lima puluh enam) tahun. b. Pegawai edukatif adalah 60 (Enam puluh) tahun, tetapi apabila masih diperlukan dan masih potensial untuk melaksanakan tugas, dengan memperhatikan kondisi fisiknya dapat di perpanjang maksimal 5 (lima) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun. c. Pegawai edukatif sebagai dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli adalah 55 (lima puluh lima) tahun, tetapi apabila masih diperlukan dan masih potensial untuk melaksanakan tugas, dapat diperpanjang kembali maksimal 5 (lima) tahun dengan status sebagai dosen luar biasa.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 116 3. Pegawai edukatif dengan status tetap tidak penuh; kontrak; dan luar biasa, masa penugasan atas dasar latar belakang jabatan fungsional yang dimilikinya, seperti tercantum dalam ayat 2 (dua) di atas. 4. Pegawai edukatif dengan status tidak tetap penuh; kontrak; dan luar biasa yang diangkat sebagai tenaga praktisi namun tidak memiliki jabatan fungsional, maka masa penugasan maksimal sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. 5. Pegawai tidak tetap tersebut ayat 4 (empat) yang bertugas sebagai tenaga pengajar yang telah berakhir pada masa bakti ke 1 (satu) dalam suatu jabatan struktural, apabila telah memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor sesuai kebutuhan Perguruan Tinggi dapat melanjutkan pengabdiannya di Perguruan tinggi setempat sebagai tenaga pengajar tidak tetap selama 4 tahun lagi. 6. Pegawai non edukatif yang telah mencapai usia pensiun/purna tugas apabila diperlukan dapat ditugaskan kembali dengan status pegawai kontrak untuk jangka waktu maksimum 2 (dua) tahun. 7. Tenaga Edukatif sebagai Dosen tetap yang hendak melamar menjadi Dosen PNS/ASN harus mengundurkan diri terlebih dulu sebagai Dosen tetap sesuai ketentuan Peraturan Pegawai ini. 8. Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan kepada LLDIKTI untuk mantan Dosen tetap yang diterima sebagai Dosen PNS/ ASN untuk dapat ditempatkan di Perguruan Tinggi. PASAL 35 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan struktural administratif ditetapkan dengan surat keputusan

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 117 dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jabatan Struktural Yayasan sebagai Pembina Yayasan merupakan jabatan yang melekat pada pimpinan dari 5 (lima) Gereja Pendiri Yayasan. Pengangkatan dan pemberhentian disesuaikan berdasarkan masa periode dalam sidang/konferensi/konggres Gereja pendiri. 2. Jabatan Struktural Yayasan bagi Badan Pengawas dan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina Yayasan melalui pleno Pembina. 3. Jabatan Struktural Yayasan bagi Pengurus Umum Sekolah (PUS)/Ketua yayasan ditetapkan dengan surat keputusan Badan Pengurus Yayasan. 4. Jabatan Struktural Yayasan bagi Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Yayasan/PUS Yayasan. 5. Jabatan Struktural Perguruan Tinggi bagi Rektor/Ketua/Direktur dan Pembantu Rektor/wakil Ketua/Wakil Direktur ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Yayasan/PUS Yayasan. 6. Jabatan Struktural Perguruan Tinggi bagi Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Program Magister, Ketua PPA, Kepala Pusat Studi, Sekretaris Program Studi, dan Sekretaris PPA dan jabatan lain di lingkungan Kampus ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Ketua/Direktur atas persetujuan Ketua Yayasan/PUS Yayasan. 7. Jabatan Struktural Sekolah bagi Kepala Sekolah surat keputusan Ketua Yayasan/PUS Yayasan. 8. Jabatan Struktural Sekolah bagi Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, KTU dll ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah atas persetujuan Ketua PSW YPPGI Kabupaten/Kota.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 118 BAB IV PENILAIAN KINERJA PASAL 36 TUJUAN 1. Dalam rangka pembinaan terhadap pegawai, dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal sekali dalam setahun, dan diatur dalam ketentuan tersendiri. 2. Penilaian Kinerja berisi nilai-nilai yang dijadikan dasar untuk : a. Kenaikan gaji berkala, dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut penilaian adalah cukup. b. Kenaikan pangkat dengan sekurangnya-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut penilaian adalah baik. c. Pemberian penghargaan berupa penghargaan tahunan, imbal prestasi, dan promosi jabatan. d. Pemberian sanksi berupa penangguhan penghargaan, demosi atau pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja. 3. Penilaian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk perencanaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi kinerja pegawai. 4. Mekanisme penilaian kinerja diatur dalam ketentuan tersendiri tentang petunjuk teknis pelaksanaan. PASAL 37 SIFAT PENILAIAN 1. Daftar penilaian kinerja bersifat rahasia dan oleh sebab itu harus disimpan dengan sebaik-baiknya. 2. Daftar penilaian kinerja dapat diketahui oleh pegawai yang dinilai, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai atau pejabat lainnya yang karena tugas atau jabatannya, mengharuskan mengetahui daftar penilaian tersebut.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 119 PASAL 38 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENILAIAN KINERJA 1. Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai/pejabat yang dinilai. Penilaian serendah-rendahnya dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan atau yang setara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menilai. 2. Setiap pejabat penilai atau atasan yang berwenang menilai pegawai/pejabat bawahannya, berkewajiban membuat perencanaan kinerja dan memelihara segala catatan kemajuan kinerja dan disiplin (terdokumentasi). 3. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat penilai, serendah - rendahnya pimpinan satuan pendidikan atau yang setara, atau pejabat yang diberi wewenang. 4. Atasan pejabat penilai dapat memberikan persetujuan atau menolak persetujuan atas hasil penilaian kinerja yang diberikan pejabat penilai, berdasarkan pertimbangan lain yang didukung oleh data dan informasi objektif. BAB V PELATIHAN & PENGEMBANGAN PASAL 39 TUJUAN 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja pegawai, baik secara perorangan maupun secara kelompok, dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas SDM Yayasan dalam bidang pengetahuan, teknis, administratif, dan keterampilan kerja. 2. Pegawai akan mendapatkan pengetahuan tambahan baik yang bersifat penunjang pekerjaan, persiapan promosi, ataupun yang bersifat umum. 3. Jenis pelatihan & pengembangan yang diberikan dapat berupa

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 120 pengembangan profesional ataupun jenjang pendidikan lanjutan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Yayasan. 4. Sehubungan dengan kesempatan pelatihan dan pengembangan yang diikuti pegawai, baik yang diadakan di dalam/luar negeri, yang bersertifikasi maupun tidak, pegawai harus menjalani ikatan dinas sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam surat keputusan. 5. Kebijakan mengenai jenis pelatihan & pengembangan yang diberikan kepada pegawai ditinjau dari tingkat kebutuhan dan tingkat masalahnya dan diatur di dalam ketentuan Yayasan. PASAL 40 JENIS PENDIDIKAN & PELATIHAN 1. Pelatihan awal (Orientasi) a. Merupakan syarat pengangkatan pegawai masa percobaan menjadi pegawai tetap. b. Dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan organisasi, kepribadian dan etika disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan Yayasan, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas. c. Masa pelatihan paling Lama adalah 1 (satu) bulan. d. Bersifat penugasan. 2. Program Pendidikan & Pelatihan. a. Dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. b. Program peningkatan kompetensi pendidik di bidang keahlian untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 121 dengan jenis dan jenjang pendidikannya bagi pegawai edukatif pendidikan dasar dan menengah. c. Program peningkatan jenjang pendidikan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing melalui pendidikan lanjut ke Program Pasca Sarjana (S2 atau S3) di dalam negeri, pada Perguruan Tinggi terpilih dan terakreditasi bagi pegawai edukatif perguruan tinggi. d. Pendidikan dan Pelatihan teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawai, dengan mengikutsertakan pegawai pada Program Diploma/S1 dan training bidang ketrampilan. e. Pembiayaan bersumber dari yayasan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Program Pengembangan. a. Pelatihan Pengembangan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap pegawai yang menjabat struktural agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya. b. Pelatihan kepemimpinan diselenggarakan untuk membantu pegawai yang menjabat struktural agar mampu menggerakkan, memimpin dan membimbing pegawai bawahannya, dengan mengikutsertakan pegawai pada training-training supervisor. c. Pembiayaan bersumber dari yayasan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Pelatihan & Pengembangan dengan ijin belajar dengan biaya sendiri. a. Ijin belajar ini pada dasarya diberikan pada pegawai yang

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 122 tidak memenuhi syarat usia untuk mengikuti pelatihan & pengembangan tersebut ayat 2 (dua) dan diberikan secara selektif dan untuk kepentingan Yayasan. b. Pegawai yang memenuhi syarat tetapi belum terprogram untuk mengikuti diklat pengembangan tersebut ayat 2 (dua) dapat memperoleh ijin belajar sesuai pertimbangan Yayasan. PASAL 41 PERSYARATAN PELATIHAN & PENGEMBANGAN 1. Pelatihan Awal/orientasi adalah pelatihan induksi kepada pegawai baru (pegawai dalam masa percobaan). 2. Program pengembangan Pegawai dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yayasan dan ruang lingkup pekerjaan Pegawai. 3. Persyaratan Pelatihan & Pengembangan adalah : a. Pegawai Yayasan YPPGI di Tanah Papua. b. Pelatihan ditujukan kepada pegawai yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis atas usulan atasannya kepada Departemen Kepegawaian & Keuangan, dan kepadanya diberikan evaluasi/penilaian atas peningkatan kemampuan. c. Pengembangan ditujukan bagi pegawai yang akan diangkat atau telah bertugas sebagai pejabat struktural dan kepadanya diberikan evaluasi/penilaian atas peningkatan kemampuan. d. Program pendidikan bagi tenaga edukatif tetap yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan lanjut, dengan syarat masa kerja minimal 3 (tiga) tahun untuk melanjutkan studi ke Program S2, sedangkan untuk melanjutkan ke Program S3 minimal 3 (tiga) tahun setelah selesai mengikuti Program S2, kecuali yang cum laude dapat langsung ke S3, dengan ketentuan dana tersedia untuk itu.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 123 e. Usia maksimal untuk mengikuti Program S2 adalah 32 (tiga dua) tahun, sedangkan usia maksimal untuk mengikuti Program S3 adalah 42 (empat dua) tahun. Pengecualian persyaratan usia tersebut atas keputusan Ketua Yayasan berdasarkan usulan Satuan Pendidikan sesuai dengan kepentingan yayasan. f. Mempunyai prestasi kerja yang baik dan loyal pada Yayasan. g. Diusulkan oleh atasan yang bersangkutan kepada Pimpinan dan bersedia menempuh pendidikan pada jalur disiplin ilmu yang dibutuhkan. h. Memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pegawai dalam status tugas belajar dan menandatangani surat perjanjian tugas belajar. 4. Persyaratan Pelatihan & Pengembangan dengan Ijin Belajar adalah : a. Khusus bagi pegawai tetap yang tidak memenuhi persyaratan usia untuk mengikuti diklat tersebut ayat 2 (dua) di atas. b. Mempunyai prestasi kerja yang baik . c. Menandatangani surat perjanjian ijin belajar. PASAL 42 KEWAJIBAN & HAK PENERIMA TUGAS BELAJAR 1. Kewajiban pegawai yang menerima tugas belajar : a. Tugas belajar harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Waktu tugas belajar untuk S2 adalah 2 (dua) tahun, dan untuk S3 adalah 3 (tiga) tahun dan apabila tugas belajar yang telah ditentukan tidak tercapai masingmasing dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester. b. Pegawai yang menerima tugas belajar tersebut setelah diperpanjang selama 1 (satu) semester belum juga selesai

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 124 diwajibkan kembali bekerja seperti semula dan tetap menyelesaikan studi dengan biaya sendiri. c. Membuat laporan pendidikan secara periodik persemester, kepada pimpinan dan yayasan dan tembusan pada Dekan/ Prodi terkait. d. Pegawai yang menerima bantuan tugas belajar berkewajiban bekerja kembali di lingkungan Yayasan selama minimal 3n + 1 (n = lama/jangka waktu menerima biaya tugas belajar). e. Dalam hal pegawai tidak memenuhi ketentuan di atas, pegawai yang bersangkutan diberhentikan dan berkewajiban mengembalikan 2 (dua) kali seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan selama masa tugas belajar. f. Bagi yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan sendiri diwajibkan mengembalikan biaya sebesar 2 X 100% dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan Yayasan dan tidak berhak diusulkan lagi untuk pendidikan selanjutnya. 2. Hak pegawai yang menerima tugas belajar : a. Selama melaksanakan tugas belajar tetap menerima gaji dan tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan stuktural/fungsional, tunjangan makan dan transport. Sebagai ganti tunjangan fungsional yang bersangkutan diberikan tunjangan belajar yang besarnya sama dengan tunjangan fungsional. b. Masa tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja efektif. c. Biaya pendidikan selama tugas belajar ditanggung Yayasan sesuai dengan kontrak yang disepakati. d. Selama melaksanakan tugas belajar yang bersangkutan dibebas tugaskan dari kewajiban mengajar dan tugastugas lain yang berkaitan dengan tugas akademik.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 125 e. Apabila biaya/anggaran tidak tersedia dapat menggunakan beasiswa dari luar dengan dukungan Satuan Pendidikan. 3. Pimpinan Satuan Pendidikan berkewajiban untuk mengajukan permohonan dan melaporkan kepada Yayasan pegawai yang akan mengambil tugas belajar maupun ijin belajar. PASAL 43 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PELATIHAN & PENGEMBANGAN 1. Pelatihan dan Pembinaan pegawai bertujuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Yayasan. 2. Rencana program pelatihan & pengembangan disusun oleh yayasan dan pimpinan satuan pendidikan melalui Departemen Kepegawaian dan Keuangan sesuai rencana kebutuhan pengembangan kualitas pegawai dan dituangkan dalam program kerja dan anggaran tahunan. 3. Ketua Yayasan melaksanakan supervisi atas penyelenggaraan program pelatihan & pengembangan sesuai dengan Anggaran Pendapatan & Belanja dan Program Kerja dan Anggaran Yayasan maupun satuan pendidikan yang telah ditetapkan. 4. Pelaksanaan program pelatihan & pengembangan dilaporkan kepada Ketua Yayasan dalam laporan pelaksanaan Program kerja dan Anggaran satuan pendidikan. 5. Ada 3 (tiga) aspek pembinaan kepegawaian : a. Pembinaan semangat pengereja dan memasyarakat. b. Pembinaan kepribadian dan mental spiritual. c. Pembinaan pengetahuan dan kemampuan profesional. BAB VI PEMELIHARAAN PEGAWAI

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 126 PASAL 44 TUJUAN Pemeliharaan Pegawai Yayasan pada dasarnya memberikan kesejahteraan jasmani dan rohani kepada pegawai beserta keluarganya, agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Yayasan. PASAL 45 JENIS PEMELIHARAAN 1. Pemeliharaan yang bersifat materil, yaitu segala sesuatu yang diterima oleh pegawai untuk kebutuhan jasmani antara lain : a. Penghasilan. b. Kesejahteraan. 2. Pemeliharaan yang bersifat non materiil, yaitu segala sesuatu yang diterima oleh pegawai untuk dapat menumbuhkan motivasi dan semangat pengabdian untuk melaksanakan tugastugas di lingkungan Yayasan dengan sebaik-baiknya. PASAL 46 PEMELIHARAAN MATERIL PENGHASILAN 1. Penghasilan diberikan kepada Pegawai Yayasan sebagai imbal jasa atas hasil kerjanya bedasarkan azas keadilan dan profesionalitas pegawai yang bersangkutan. 2. Penghasilan pegawai Yayasan berdasarkan jenis penghasilan terdiri dari : a. Penghasilan Tetap b. Penghasilan Tidak Tetap c. Bantuan Kesejahteraan. 3. Penghasilan Tetap adalah sejumlah dana yang diterima oleh

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 127 Pegawai secara tetap pada setiap akhir bulan sesuai dengan norma indeks yang berlaku : a. Gaji bagi pegawai tetap meliputi : 1. Gaji pokok. Gaji Pokok merupakan pemberian gaji sebagai imbal jasa tetap atau penghargaan hasil kerja seseorang. Ketentuan pemberian gaji berdasarkan : a. Tingkatan Pendidikan. b. Jenjang Pangkat/golongan. c. Masa kerja. 2. Tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah imbal jasa yang terdiri dari : a. Tunjangan keluarga. b. Tunjangan Daerah Terpencil (TDT). c. Tunjangan Pangan. d. Tunjangan Jabatan. b. Gaji bagi pegawai tidak tetap. 1. Honorarium paket bulanan, diberikan kepada pegawai tidak tetap yang besarnya ditetapkan sesuai dengan indeks honorarioum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Yayasan. 2. Honorarium penugasan, diberikan kepada pegawai Kementerian atau instansi lain yang dipekerjakan secara tetap di yayasan yang besarnya sesuai indeks honorarium yang ditetapkan Yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 128 4. Penghasilan tidak tetap ialah sejumlah dana yang diterima oleh pegawai secara tidak tetap, berdasarkan pelaksanaan tugas tertentu yang terdiri atas : a. Honorarium. Honorarium diberikan kepada semua golongan pegawai yang berhak sesuai dengan beban kerjanya, meliputi : 1. Honorarium tugas tambahan pegawai. Sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dibidangnya berdasarkan Surat Keputusan pimpinan. Tugas - tugas yang dimaksud adalah penyusunan bahan ujian, pengawas ujian, koreksi hasil ujian, menguji ujian, membimbing skripsi, thesis, dan disertasi, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku atau diktat ilmiah dan tugas lainnya 2. Honorarium kepanitiaan/kelompok/tim kerja ialah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai karena melaksanakan tugas tertentu dalam wadah Kepanitian/ Kelompok/Tim Kerja yang dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan/Surat Tugas Atasan. 3. Insentif ialah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerjanya sesuai dengan Peraturan pegawai tentang sistem penilaian kinerja, yang besarnya ditetapkan Yayasan. b. Uang lembur. Uang lembur diberikan kepada pegawai yang bekerja diluar jam efektif kerja dengan ketentuan waktu lembur dan besarnya ditetapkan sesuai Ketetapan yayasan. c. Uang transport dan uang makan harian.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 129 Uang transport dan uang makan harian diberikan kepada pegawai sesuai kehadiran kerja, yang besarnya ditetapkan sesuai Ketetapan yayasan. 5. Bantuan kesejahteraan. Bantuan kesejahteraan diberikan kepada pegawai sebagai berikut : a. Bantuan dana pensiun bagi pegawai tetap yang diberikan setelah yang bersangkutan purna tugas. b. Bantuan bagi pegawai yang mengalami musibah seperti bencana alam, sakit yang membutuhkan biaya besar, anak, istri atau suami meninggal dunia, dan sebaginya. c. Besarnya bantuan kesejahteraan dan jenis musibah atau bencana ditetapkan sesuai dengan ketetapan Yayasan. 6. Penghentian pembayaran penghasilan dan bantuan lainnya dilakukan setelah Yayasan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PASAL 47 TUNJANGAN-TUNJANGAN Tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada setiap pegawai terdiri dari : 1. Tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang sifatnya tetap dan rutin, yang diberikan tiap bulan kepada pegawai yang menyatu dengan gaji pokok. a. Tunjangan Keluarga. Ketentuan untuk pembayaran tunjangan keluarga adalah : 1. Tunjangan keluarga merupakan persentase dari gaji pokok, diberikan setiap bulannya kepada pegawai tetap

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 130 dengan tanggungan adalah 1 (satu) orang istri/suami dan maksimal 2 (dua) orang anak. 2. Tunjangan keluarga yang diberikan bagi Pegawai Tetap dengan presentase sebesar : Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok. Tunjangan isteri sebesar 10% dari gaji pokok. 3. Tunjangan anak diatur dengan ketentuan sebagai berikut : Belum melampaui batas usia 21 tahun. Batas usia ini diperpanjang apabila anak masih bersekolah, yang tidak menerima bantuan dari instansi lainnya. Tidak atau belum pernah menikah. Tidak mempunyai penghasilan sendiri yang tetap dan tidak dimintakan tunjangan oleh pegawai lainnya. Tunjangan untuk anak angkat dapat diberikan 1 (satu) anak dengan ketentuan ayah kandung anak meninggal dan bukan PNS/ASN dan menjadi tanggung jawab Ayah/Ibu angkat tersebut. Tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya apabila anak menginggal dunia, dan atau digantikan dengan anak berikutnya apabila ada pengganti dengan melampirkan surat Akta kelahiran. 4. Tunjangan Istri/Suami diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : Diberikan untuk 1 (satu) istri/suami pegawai Yayasan yang sah. Tunjangan suami/Istri diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau menginggal dunia.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 131 Untuk memperoleh tunjangan istri/suami harus dibuktikan dengan dengan surat nikah/Aktah Nikah Gereja/KUA maupun Catatan sipil. Bagi suami/Istri adalah seorang ASN/PNS dan pegawai tetap swasta lainnya tidak masuk dalam hitungan tunjangan ini. b. Tunjangan Pangan. Ketentuan Tunjangan pangan adalah : 1. Tunjangan yang merupakan besaran harga pangan, diberikan setiap bulannya kepada pegawai tetap dengan tanggungan adalah 1 (satu) orang istri/suami dan 2 (dua) orang anak berdasarkan ketetapan yang berlaku. 2. Yayasan berusaha memberikan tunjangan pangan seperti dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas dalam bentuk uang berdasarkan harga beras yang ditetapkan oleh Pemerintah. 3. Besarnya tunjangan pangan peranggota keluarga secara berkala ditetapkan oleh Yayasan. Ketetapan mengenai pegawai yang menerima tunjangan ini sama dengan ketentuan untuk pegawai yang menerima tunjangan keluarga. c. Tunjangan Daerah Terpencil (TDT). Ketentuan pembayaran tunjangan daerah terpencil yang merupakan persentase dari gaji pokok, diberikan setiap bulannya kepada pegawai tetap berdasarkan jangkauan dan keberadaan sekolah yang berada di daerah 3T (terjauh, tertinggal dan terbelakang) atas petimbangan dan keputusan yayasan. d. Tunjangan jabatan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 132 Ketentuan mengenai pembayaran tunjangan jabatan adalah : 1. Tunjangan jabatan ditetapkan dalam Keputusan Yayasan sesuai dengan tabel ketetapan tunjangan Yayasan yang berlaku dan dicantumkan dalam Surat Keputusan pengangkatan jabatan. 2. Pejabat yang memangku jabatan rangkap, tunjangan jabatannya hanya dihitung berdasarkan tunjangan jabatan tertinggi dalam yayasan, kecuali ditetapkan selain itu oleh Ketua Yayasan. 3. Tunjangan jabatan bagi pejabat satuan pendidikan diberikan kepada pegawai yang mendapat tugas jabatan struktural dan struktural administrasi yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan. 4. Tunjangan jabatan ini berlaku bagi pegawai tetap Yayasan dan bagi pegawai tetap PNS/ASN yang diangkat Yayasan. Apabila PNS/ASN yang dimaksud dilantik/ dikukuhkan oleh pejabat pemerintah (Bupati/Gubernur) maka yang bersangkutan mendapat tunjangan berdasarkan SK pelantikan tersebut. 5. Tunjangan jabatan ini berakhir apabila diberhentikan dari jabatan atau berakhir masa kerjanya. 6. Apabila terjadi pemutasian jabatan dari jabatan rendah ke jabatan yang setingkat lebih tinggi dan atau sebaliknya, maka tunjangan jabatan ini akan berubah menyesuaikan dengan jabatan barunya. e. Tunjangan jabatan fungsional bagi dosen. Sejumlah dana yang diberikan kepada dosen, guna menunjang tugas fungsionalnya sebagai dosen, terhitung mulai ditetapkannya dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan tentang pengangkatan/penyesuaian jabatan fungsional dosen berdasarkan Surat Penetapan Angka Kredit

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 133 Kementerian pendidikan, dan besarnya ditetapkan sesuai Keputusan Ketua Yayasan. Tunjangan jabatan fungsional tidak diberikan kepada dosen karena hal-hal sebagai berikut : 1. Selama melaksanakan tugas pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan. 2. Selama melaksanakan tugas diperbantukan kepada Instansi Pemerintah/ Swasta. 3. Selama melaksanakan cuti sakit lebih dari 6 bulan. 4. Selama berada dalam status skorsing (pemberhentian sementara). 5. Bagi pejabat dari instansi lain (LLDIKTI) yang sudah mendapatkan tunjangan jabatan fungsional di instansi asalnya. 6. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional dosen. f. Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP). Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) diberikan kepada pegawai tetap Yayasan (bukan PNS/ASN) yang besaran perbulannya berdasarkan Keputusan Yayasan. Tunjangan TPP dibayarkan ke pegawai tiap semester. g. Uang Makan (lauk pauk). Uang Makan (lauk pauk) diberikan kepada pegawai tetap Yayasan (Bukan PNS/ASN) yang besaran perbulannya berdasarkan Keputusan Yayasan. Uang Makan (Lauk Pauk) dibayarkan ke pegawai tiap semester. 2. Tunjangan Tidak tetap. Tunjangan Tidak tetap adalah tunjangan yang sifatnya tidak tetap atau tidak rutin yang diberikan kepada pegawai.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 134 a. Tunjangan Kesehatan. Ketentuan Tunjangan kesehatan adalah : 1. Agar mendapat tunjangan jaminan kesehatan, setiap pegawai tetap (bukan PNS/ASN) wajib membayar iuran kesehatan sesuai ketentuan Yayasan. 2. Setiap Pegawai Tetap Yayasan (bukan PNS/ASN) bila sakit, berhak mendapat penggantian biaya pengobatan dan perawatan. 3. Penggantian biaya pengobatan dan perawatan untuk pegawai sendiri termaksud ayat 2 (dua) ditetapkan sebesar 80% dari jumlah biaya yang telah disetujui, sedangkan isteri dan anak-anak yang masuk daftar gaji dibayar 70% dari jumlah biaya yang disetujui. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya pengobatan dan perawatan maksimum yang dimaksud dalam ayat 3 (tiga) di atas, diatur dalam ketentuan tersendiri. b. Tunjangan Hari Raya (THR). Ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) adalah : 1. Tunjangan Hari Raya diberikan kepada pegawai (bukan PNS/ASN) yang sudah mempunyai masa kerja minimal 3 (tiga) bulan dan pembayarannya dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya. 2. Tunjangan Hari Raya diberikan berkenaan dengan Hari Raya Keagamaan bagi seluruh pegawai (bukan PNS/ASN). 3. Besarnya Tunjangan Hari Raya dapat diatur tersendiri yang berpedoman pada peraturan dan ketetapan yang berlaku. c. Tunjangan Cacat.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 135 Ketentuan Tunjangan Cacat adalah : 1. Apabila seorang Pegawai Tetap mengalami kecelakaan sewaktu menjalankan tugas dinasnya, sehingga ia menjadi cacat seumur hidup entah secara fisik ataupun mental dan karenanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan, maka kepadanya diberikan tunjangan cacat atau pensiun cacat sesuai ketentuan yayasan. 2. Apabila seorang Pegawai Tetap mengalami kecelakaan atau jatuh sakit sehingga dia tidak mampu bekerja lagi, padahal masa kerjanya belum mencapai 4 (empat) tahun, kepadanya diberikan pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Apabila seorang Pegawai Tidak Tetap mengalami kecelakaan yang serupa, maka kepadanya juga akan diberikan pesangon yang besarnya ditentukan berdasarkan Ketentuan yang berlaku. d. Tunjangan pendidikan Tunjangan Pendidikan adalah biaya untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan yayasan. Besaran biayanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Yayasan sesuai dengan kemampuan Yayasan. Tunjangan pendidikan diberikan kepada pegawai tetap selama melaksanakan tugas mengikuti pendidikan yang lebih dari 3 (tiga) bulan dan dibayar berdasarkan Surat Perintah Yayasan untuk pelaksanaan tugas belajar. Tunjangan pendidikan dihentikan apabila : 1. Telah menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. 2. Melampaui waktu masa pendidikan yang disepakati.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 136 3. Karena alasan tertentu dan tidak dapat melanjutkan pendidikan. e. Tunjangan khusus adalah : Tunjangan khusus diberikan kepada pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu (khusus) berdasarkan Surat Keputusan Yayasan dan besarnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Yayasan. Tunjangan khusus dihentikan pembayarannya karena sudah tidak melaksanakan tugas lagi berdasarkan Surat Keputusan Yayasan. f. Tunjangan kompensasi adalah : Tunjangan Kompensasi diberikan berdasarkan Surat Keputusan yayasan yang besarnya di tetapkan sesuai kebijakan yayasan, meliputi : 1. Tunjangan resiko kerja yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang di dalam melaksanakan tugasnya dimungkinkan mempunyai resiko yang membahayakan dirinya. 2. Tunjangan profesi/kepakaran yaitu tunjangan yang diberikan kepada dosen karena kepakarannya di dalam melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. PASAL 48 POTONGAN & SUBSIDI 1. Potongan Penghasilan adalah potongan wajib yang dikenakan kepada pegawai, terdiri dari komponen sebagai berikut : a. Gaji pegawai dibayarkan setelah dipotong pajak penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku dan disetorkan pada Kas Negara (Kantor Perbendaharaan Negara) atau Bank yang ditunjuk. b. Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung dipotong dari gaji setiap bulan dan disetorkan ke BPJS ataupun Rekening

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 137 Jaminan Hari Tua Pegawai di yayasan. c. Jaminan Kesehatan ditanggung oleh tenaga kerja dipotong dari gaji setiap bulan dan disetorkan ke BPJS. 2. Subsidi yang dibayarkan oleh yayasan terdiri dari : a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0, 24% dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional. b. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0, 30% dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional. c. Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3, 70% dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional. d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar 3% (lajang) atau 6% (keluarga) dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional. PASAL 49 KENAIKAN GAJI BERKALA 1. Pegawai yang telah memenuhi syarat dapat dipertimbangkan untuk kenaikan gaji berkala dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dalam daftar gaji pokok yang diatur dalam surat keputusan Yayasan. b. Diusulkan setiap 2 (dua) tahun yang didasarkan pada penilaian kinerja dan didasarkan pada usulan atasan langsung pegawai yang bersangkutan. c. Penilaian kinerja atau pelaksanaan pekerjaan terutama dalam hal prestasi kerja, kemampuan kerja, disiplin kerja, loyalitas, pengalaman, dapat dipercaya dan syarat-syarat objektif lainnya dengan nilai rata-rata serendah-rendahnya cukup.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 138 2. Apabila pegawai yang bersangkutan belum memenuhi syarat pada point c, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda periode berikutnya hingga memenuhi syarat kenaikan gaji berkala. 3. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan tersebut. 4. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tidak dihitung untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. 5. Kenaikan gaji berkala pada masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun adalah kenaikan gaji terakhir dan merupakan gaji maksimum dalam golongannya. 6. Kenaikan gaji istimewa dapat dilakukan atas dasar penilaian Yayasan terhadap seseorang pegawai yang telah memperlihatkan dan mencapai prestasi kerja luar biasa. PASAL 50 KEBIJAKAN IMBAL JASA/PENGGAJIAN 1. Sistem penggajian ditetapkan oleh Yayasan. 2. Penetapan gaji pada dasarnya ditetapkan berdasarkan pangkat, masa kerja, dan tunjangan -tunjangan yang ditentukan dalam struktur/skala gaji. 3. Peninjauan gaji setiap pegawai dilakukan secara tahunan berdasarkan hasil evaluasi prestasi kerja, produktivitas dan kompetensi pegawai dengan memperhatikan pertimbangan khusus dan sesuai kemampuan yayasan. 4. Peninjauan gaji juga dapat dilakukan karena promosi, demosi, atau karena hal lain yang merupakan hak prerogatif Yayasan. 5. Imbal jasa pegawai terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 139 PASAL 51 LEMBUR PEGAWAI 1. Yang dimaksud dengan kerja lembur adalah bekerja untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan di luar jam kerja lebih dari 2 (dua) jam kerja lembur atau hari kerja biasa atas dasar perintah tertulis dari atasan. 2. Dasar perhitungan lembur disesuai dengan kemampuan Yayasan. 3. Pelaksanaan kerja lembur harus atas perintah atasan yang berwenang dengan menggunakan Surat Perintah Kerja Lembur resmi tertulis. Dalam pelaksanaan kerja lembur diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Jumlah jam kerja lembur pada hari kerja dalam satu minggu tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) jam. b. Jumlah jam kerja lembur pada hari raya atau pada hari istirahat mingguan tidak boleh lebih dari 5 (lima) jam sehari. c. Jam kerja lembur dalam sehari tidak boleh lebih dari 3 (tiga) jam, kecuali disetujui dan ditandatangani atasannya. d. Jenis pekerjaan lembur yang dikerjakan adalah suatu pekerjaan apabila tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan kerugian besar, akan membahayakan, keadaan darurat, seperti kebakaran, banjir dan lain sebagainya. e. Surat Perintah Kerja lembur harus diterbitkan setidaknya satu jam sebelum pekerjaan lembur dilaksanakan. f. Pegawai yang melaksanakan pekerjaan lembur wajib melakukan absensi, dan membuat berita acara kerja lembur.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 140 PASAL 52 GAJI BAGI PEGAWAI BARU Pembayaran untuk pegawai baru dalam masa percobaan diperhitungkan sebagai berikut : 1. Pengangkatan jatuh pada tanggal 1 s.d. 15, dibayar penuh sebesar gaji pokok dalam masa percobaan. 2. Pengangkatan jatuh pada tanggal 16 atau sesudahnya, dibayar 80% dari gaji pokok dalam masa percobaan. 3. Selain gaji pokok, kepada pegawai juga diberikan tunjangantunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Pegawai yang baru diangkat setelah menjalani masa percobaan, tidak diberikan kompensasi rapel gaji. PASAL 53 GAJI SELAMA SAKIT 1. Gaji selama sakit diberikan kepada pegawai yang menderita sakit sehingga tidak dapat masuk kerja berdasarkan surat keterangan dokter resmi yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pegawai tetap : a. Selama pegawai tidak dapat masuk kerja karena sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah dalam perawatan Dokter, kepada pegawai diberikan upah sesuai dengan Undang - Undang ketenagakerjaan yang berlaku. b. Untuk selanjutnya setelah melewati waktu sebagaimana tersebut butir a di atas, pegawai yang bersangkutan dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan mendapatkan pesangon sesuai dengan undang - undang tenaga kerja yang berlaku. 3. Pegawai tidak tetap :

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 141 a. Pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT). Pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak dapat masuk kerja karena sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah dalam perawatan dokter sampai dengan 12 (dua belas) bulan, pembayaran upahnya tetap mengindahkan ketentuan rundang-undang tenaga kerja yang berlaku. b. Pegawai harian. Ketentuan penghasilan (upah) pegawai harian selama sakit sama dengan ketentuan pegawai tetap. c. Pegawai dalam masa percobaan. Apabila seorang pegawai dalam masa percobaan tidak dapat masuk kerja karena sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah dalam perawatan dokter sampai dengan tiga bulan, maka upah selama tiga bulan sakit dibayarkan penuh dan selanjutnya status sebagai pegawai dalam masa percobaan dibatalkan. PASAL 54 GAJI SELAMA SAKIT BERKEPANJANGAN 1. Gaji selama sakit berkepanjangan diberikan Yayasan bagi pegawai yang menderita sakit yang terus menerus berdasarkan surat keterangan dokter yang asli dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Gaji selama sakit berkepanjangan diberikan sesuai dengan Undang - Undang ketenagakerjaan yang berlaku. 3. Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pegawai dapat dilakukan dalam hal pegawai sakit berkepanjangan yang telah melampaui 12 (dua belas) bulan di mana hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah dan dapat diterima oleh Yayasan dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak yang sesuai dengan ketentuan yan berlaku.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 142 PASAL 55 GAJI SELAMA PEGAWAI DIRUMAHKAN 1. Apabila terjadi situasi di mana Yayasan terpaksa menghentikan sebagian/seluruh kegiatan/usaha pekerjaan, maka Yayasan dapat mengambil tindakan “merumahkan” pegawai, dengan memberikan gaji 60 % gajinya. 2. Yayasan mempunyai hak prerogatif dalam mengambil tindakan ”merumahkan” pegawai yang dilakukan akibat dari kondisi keuangan Yayasan yang kurang sehat, bencana alam, dan lainlain. 3. Yayasan akan mengatur pelaksanaan ”merumahkan” pegawai melalui surat keputusan pada saat terjadi kondisi seperti tersebut pada ayat 2 (dua) di atas. PASAL 56 WAKTU PEMBAYARAN GAJI 1. Pembayaran gaji dilakukan dia akhir bulan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) dari bulan yang bersangkutan melalui Bank yang ditunjuk oleh Yayasan. 2. Bilamana hari pembayaran gaji tersebut jatuh pada hari minggu atau hari libur besar lainnya, pembayaran akan dilakukan satu hari sebelumnya, kecuali bilamana Yayasan mempertimbangkan lain. 3. Atas pembayaran gaji, tidak diperkenankan adanya potongan apapun kecuali untuk potongan pajak, iuran asuransi, pension, koperasi pegawai dan lain-lain berdasarkan perjanjian sebelumnya. PASAL 57 PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI 1. Pegawai Tetap. a. Pegawai yang atas kemauan sendiri ingin memutuskan

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 143 hubungan kerja dengan Yayasan harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Bila disetujui, pembayaran upah dihentikan sejak saat berlakunya pemutusan hubungan kerja dan kepadanya tidak diberikan uang pesangon, tetapi berhak atas uang penghargaan/masa kerja dan uang penggantian hak sesuai peraturan yang berlaku. b. Karena suatu pertimbangan tertentu Yayasan menganggap perlu mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan seorang pegawai, upah pegawai yang bersangkutan dibayar sampai dengan saat pelaksanaan pemutusan hubungan kerja. Penyampaian pemberitahuan PHK tersebut disampaikan 1 (satu) bulan sebelumnya dan pelaksanaannya sesuai prosedur. 2. Pegawai Tidak Tetap. Pelaksanaan penghentian pembayaran penghasilan (upah) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PASAL 58 PEMELIHARAAN MATERIL KESEJAHTERAAN 1. Yayasan menyediakan beberapa fasilitas dan sarana penunjang di lingkungan Yayasan seperti poliklinik, dokter dan perawat, sarana olah raga, tempat ibadah, dan lain-lain. 2. Bantuan pengobatan pegawai selama sakit diberikan oleh Yayasan melalui BPJS Kesehatan dengan mengikuti ketentuanketentuan yang ditetapkan. 3. Yayasan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melakukan kegiatan olahraga dan kesenian sepanjang tidak mengganggu aktivitas kerjanya dan mendapat izin dari atasan yang bersangkutan dengan membantu dan mendorong pegawai yang berprestasi di bidang olahraga dan kesenian baik secara moril maupun materiil.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 144 4. Yayasan menyediakan sarana peribadatan, dan memberikan waktu kepada para pegawai untuk beribadah. 5. Yayasan memberikan bantuan kesejahteraan berupa dana pensiun dengan mengikutsertakan setiap pegawai Yayasan dalam program BPJS. PASAL 59 BANTUAN UNTUK KELUARGA PEGAWAI YANG DITAHAN OLEH YANG BERWAJIB 1. Pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib tidak mendapat gaji. 2. Kepada keluarga pegawai yang ditinggalkan diberikan kebijakan berupa bantuan sebagai berikut : Untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) x Gaji Untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) x Gaji Untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 50% (empat puluh lima perseratus) x Gaji 3. Lamanya pemberian bantuan sebagaimana dinyatakan dalam (2) di atas adalah paling lama 6 (enam) bulan. Setelah 6 (enam) bulan bila pegawai yang bersangkutan belum juga dibebaskan oleh yang berwajib, maka hubungan kerja pegawai akan diputuskan sesuai Ketentuan tenaga kerja yang berlaku. 4. Tanggungan pegawai adalah suami atau isteri dan anak-anak dari pegawai yang sah secara hukum, maksimal jumlah anak 2 (dua) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. PASAL 60 BANTUAN PINJAMAN DARURAT 1. Pinjaman darurat dapat diberikan Yayasan kepada pegawai, dengan tujuan membantu pegawai atau keluarga pegawai untuk keperluan yang bersifat mendadak dan penting yang didukung oleh bukti dan alasan yang sah.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 145 2. Pinjaman darurat ini diberikan dengan pertimbangan kemanusiaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan : a. Jenis kebutuhan. b. Jabatan dan golongan Pegawai. c. Masa kerja. d. Prestasi kerja. e. Kondisi keuangan yayasan. 3. Permohonan pinjaman darurat diajukan melalui atasan pegawai yang bersangkutan, untuk dipertimbangkan kesesuaiannya dengan ketentuan dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) di atas. Selanjutnya, atasan pegawai yang bersangkutan akan mengkaji kelayakan pinjaman tersebut sebelum diteruskan kepada depatemen kepegawaian, guna dimintakan persetujuan pada Pimpinan. 4. Pinjaman darurat hanya diberikan kepada pegawai tetap yang sudah mempunyai masa kerja selama minimal 2 (dua) tahun kerja secara terus menerus. 5. Pinjaman ini besarnya tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan gaji dan harus sudah dilunasi paling lambat 12 (Dua belas) bulan dari tanggal pinjaman. 6. Persetujuan pemberian pinjaman darurat adalah mutlak merupakan hak prerogatif, dan tidak dapat diganggu gugat, di mana secara administratif dan prosedural pinjaman ini bukan merupakan fasilitas yang secara otomatis dapat diberikan kepada pegawai. 7. Pengembalian pinjaman darurat dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pimpinan dan pegawai, dilakukan melaui pengembalian langsung atau dengan pemotongan gaji tiap bulan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 146 PASAL 61 BANTUAN DUKA CITA 1. Bantuan dukacita adalah bantuan yang diberikan apabila pegawai atau anggota keluarga pegawai atau orang tua kandung meninggal dunia, berupa dana dan dukungan fasilitas (pengurusan jenazah, perlengkapan duka, dll) 2. Dalam hal pegawai yang meninggal dunia, bantuan diberikan kepada ahli waris yang sah yang terdaftar di Departemen Kepegawaian. 3. Dalam hal anggota keluarga pegawai atau orang tua kandung pegawai yang meninggal dunia, bantuan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. 4. Apabila yang meninggal dunia adalah orang tua kandung dari 2 (dua) orang pegawai atau lebih yang bersaudara kandung, maka bantuan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang pegawai saja. 5. Besarnya bantuan duka cita yang diberikan kepada sebesar 1 (satu) bulan gaji dan bantuan fasilitas/bama. PASAL 62 BANTUAN PERNIKAHAN 1. Bantuan pernikahan adalah bantuan untuk pernikahan pertama yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bagi pegawai tetap yang telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun secara terus menerus. 2. Bantuan pernikahan hanya diberikan kepada salah satu pihak jika pernikahan terjadi antara pegawai dan pegawai Yayasan. 3. Bantuan diberikan apabila pegawai yang menikah menyampaikan bukti-bukti salinan surat nikah. 4. Besarnya bantuan diatur dalam ketentuan tersendiri.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 147 PASAL 63 BANTUAN MELAHIRKAN 1. Bantuan melahirkan adalah bantuan diberikan kepada pegawai atau istri pegawai yang melahirkan berupa dana. 2. Bantuan melahirkan hanya diberikan kepada istri pegawai yang sah dibuktikan dengan surat akta nikah. 3. Besarnya bantuan melahirkan sebesar 50% dari gajinya. PASAL 64 BANTUAN KECELAKAAN DAN BENCANA ALAM 1. Bantuan Kecelakaan diberikan kepada pegawai apabila pegawai atau anggota keluarga pegawai dalam tanggungan yayasan mengalami kecelakaan atau bencana, dapat berupa dana dan dukungan fasilitas (pengobatan, berupa materil, dll.) 2. Dalam hal pegawai yang mengalami kecelakaan, bantuan diberikan kepada korban yang terdaftar di Departemen Kepegawaian. 3. Dalam hal anggota keluarga pegawai yang mengalami kecelakaan, bantuan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. 4. Bantuan bencana alam adalah bantuan yang diberikan karena terjadi kerusakan rumah pribadi pegawai (tidak termasuk, sewa, kontrak atau kost, dll) seperti kebanjiran, tanah longsor dan lain – lain yang mengakibatkan kerusakan, dapat berupa dana dan dukungan fasilitas (pengobatan, berupa materil, dll.) 5. Besarnya bantuan kecelakaan dan Bencana alam adalah paling tinggi 100 % gaji. Besanya nilai dana maupun material adalah sesuai dengan besarnya resiko bencana atau kencelakan yang dihadapi.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 148 PASAL 65 PEMELIHARAAN BERSIFAT NON MATERIL 1. Pemeliharaan yang bersifat non materiil antara lain meliputi : a. Pembinaan mental kerohanian. b. Penghargaan c. Cuti dan d. Ijin 2. Pembinaan mental kerohanian antara lain : a. Pembinaan kehidupan kerukunan umat beragama. b. Pembinaan jiwa korsa pegawai Yayasan. 3. Penghargaan antara lain berupa : a. Penghargaan karena pencapaian tingkat prestasi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian sebagai pegawai Yayasan. b. Penghargaan karena pencapaian tingkat prestasi tertentu dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan. c. Penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, imbalan prestasi, dll. 4. Pemberian cuti tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu anta lain : a. Cuti Tahunan. b. Cuti Masal. c. Cuti Pribadi. d. Cuti Melahirkan. e. Cuti Sakit.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 149 5. Pemberian Ijin tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu anta lain : a. Ijin Meninggalkan Pekerjaan dengan Gaji. b. Ijin Meninggalkan Pekerjaan tanpa Gaji. c. Ijin Khusus Karena Dinas atau Tugas Negara. d. Ijin ke Tanah Suci. e. Ijin Meninggalkan Pekerjaan Pada Jam Kerja. PASAL 66 CUTI TAHUNAN 1. Cuti tahunan adalah hari-hari istirahat pegawai berstatus tetap setelah menjalani masa kerja selama 12 (dua belas) bulan terusmenerus dengan gaji penuh. 2. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. 3. Cuti tahunan tidak dapat diuangkan dan atau diakumulasikan pada periode tahun berikutnya. 4. Cuti tahunan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu cuti massal dan cuti pribadi. 5. Apabila pegawai dalam masa pengambilan cuti tahunan yang bersangkutan mengalami sakit atau hal lain yang termasuk dalam ijin meninggalkan pekerjaan dengan gaji, maka cuti atau ijin yang dimaksud di atas tidak dapat ditambahkan sebagai hari cuti tahunan. 6. Apabila pegawai mengambil ijin meninggalkan pekerjaan secara mendadak dan pegawai masih memiliki sisa hak cuti tahunannya, maka pegawai tidak dapat dikenakan ijin meninggalkan pekerjaan tanpa gaji melainkan harus dipotong terlebih dulu hak cuti tahunannya.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 150 7. Masa terbit dan berakhirnya hak cuti tahunan disesuaikan dengan tahun ajaran, yaitu mulai pada tanggal 01 Juli dan berakhir pada tanggal 31 Juni tahun berikutnya. 8. Hak cuti menjadi gugur apabila pegawai tidak mengambil haknya setelah 6 (enam) bulan sejak berakhirnya periode hak cuti pada butir 1 (satu) di atas. 9. Dikecualikan dari ketentuan ayat 8 (delapan) apabila tidak diambilnya hak cuti tersebut karena permintaan dari Yayasan, dengan pertimbangan ada tugas-tugas penting yang harus dilaksanakan, penggunaan hak cuti yang tertunda tersebut tidak boleh melewati 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan. 10. Pada dasarnya cuti tahunan harus dijalani secara penuh, namun atas persetujuan Yayasan cuti dapat dibagi dalam beberapa bagian. 11. Hak cuti tahunan bagi pegawai tetap adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun yang akan dikurangkan jumlahnya bila ada keputusan cuti bersama dari Yayasan termasuk mengatur untuk diambil secara massal, khususnya bersamaan dengan hari-hari libur keagaam dan Kenegaraan. 12. Permohonan cuti hendaknya diajukan paling lambat seminggu sebelumnya kecuali jika terjadi peristiwa mendadak yang tidak dapat diduga sebelumnya. PASAL 67 CUTI MASAL 1. Cuti masal adalah bagian dari cuti tahunan yang pelaksanaannya mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Yayasan. 2. Cuti masal mengurangi hak cuti tahunan pegawai. 3. Pelaksanaan cuti masal diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 151 PASAL 68 CUTI PRIBADI 1. Cuti pribadi pegawai terdiri atas : a. Cuti tahunan b. Cuti karena alasan Penting. 2. Yang dimaksud dengan cuti tahunan adalah : a. Cuti pribadi adalah bagian dari cuti tahunan, di mana dalam pelaksanaannya dapat digunakan sesuai keperluan pegawai. b. Jumlah hak cuti pribadi ini adalah hak cuti tahunan dikurangi dengan cuti massal. c. Pegawai tidak diperkenankan mengambil cuti pribadi lebih besar daripada haknya (pinjam cuti) dengan alasan apapun juga. d. Dalam hal terjadinya kepentingan mendesak di mana Yayasan memerlukan kehadiran pegawai di tempat kerja dalam masa cuti pribadinya, maka pegawai dapat melakukan pembatalan cuti dengan mengikuti ketentuan Yayasan. e. Pelaksanaan cuti tahunan lebih dalam pada pasal 66 (enam enam) diatas. 3. Yang dimaksud dengan cuti dengan alasan atau urusan penting adalah : a. Setiap Pegawai Tetap berhak atas cuti karena alasan penting yang lamanya ditentukan oleh Yayasan. b. Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 152 1. Pernikahan Pegawai Tetap yang lajang, selama 3 (tiga) hari. 2. Pernikahan anak Pegawai Tetap, selama 3 (tiga) hari. 3. Istri pegawai melahirkan, selama 3 (tiga) hari. 4. Keluarga inti, orangtua, dan mertua meninggal dunia, selama 3 (tiga) hari. c. Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan mengajukan secara tertulis kepada atasan langsung. d. Lama cuti lebih dari 3 (tiga) hari hanya bisa dengan ijin tertulis dari Yayasan. PASAL 69 CUTI DATANG BULAN (HAID) DAN MELAHIRKAN Cuti datang bulan (haid) maupun cuti melahirkan diberikan bagi pegawai wanita dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Cuti datang bulan (haid). a Waktu istirahat yang diberikan bagi pegawai yang selalu mengalami datang bulan (haid) yang berlebihan hingga kondisi fisik melemah dan memakan waktu yang panjang. b Masa waktu yang diberikan adalah 1 (satu) minggu dan apabila datang bulan (haid) tersebut masih berlanjut dapat diperpanjang selama 1 (satu) minggu berikutnya hingga berhenti. c Pegawai yang selalu mengalami kondisi seperti yang dijelaskan pada ayat (a) diatas wajib mengajukan cuti ke atasan dengan bukti surat keterangan dokter. d Apabila kejadian ini menjadi rutinitas bulanan bagi pegawai tersebut maka, yang bersangkutan wajib membuat surat

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 153 secara tertulis beserta jadwalnya ke atasan langsung, apabila datang bulannya berjalan teratur untuk dapat diketahui. 2. Cuti Melahirkan. a. Cuti melahirkan adalah hari-hari istirahat pegawai yang diberikan selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter/ bidan yang menanganinya. b. Apabila pegawai ingin mengambil cuti melahirkan diluar kondisi sebagaimana dinyatakan 1 (satu) di atas, pegawai tersebut wajib membuat surat pernyataan untuk menanggung sendiri segala resiko yang diakibatkan dari pengajuan cuti melahirkan ini, yang diketahui oleh atasan dan dilengkapi surat keterangan dari dokter yang merawat. c. Hari-hari istirahat pegawai karena gugur kandungan hanya dapat diambil maksimum 2 (dua) bulan sejak kondisi gugur kandungan terjadi berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang merawatnya. d. Perpanjangan cuti melahirkan sampai maksimal 3 (tiga) bulan dapat diberikan berdasarkan keadaan yang dapat membahayakan pegawai, atas dasar surat keterangan dari dokter dan berlaku ketentuan gaji selama sakit. Dalam hal dibutuhkan perpanjangan cuti melahirkan lebih dari 3 (tiga) bulan, maka untuk bulan ke 4 (empat) dan seterusnya akan diperhitungkan sebagai sakit berkepanjangan sebagamana diatur dalam peraturan pegawai. e. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengambil cuti melahirkan adalah : 1. Mengajukan surat permohonan cuti melahirkan minimal 2 (dua) minggu sebelum dimulainya cuti ke pimpinan Yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 154 2. Melampirkan surat keterangan dokter/bidan yang merawatnya, untuk dapat menjalani masa cuti bersalin. 3. Foto Copy Surat Nikah dari catatan Sipil/Gereja. f. Hak cuti melahirkan hanya berlaku untuk kelahiran sampai maksimal anak ke 2 (Dua), sejak bekerja pada yayasan dan daftarkan di departemen kepegawaian. Hak cuti melahirkan tidak dapat diakumulasikan dengan hari-hari cuti lainnya yang berlaku di yayasan misalnya cuti massal yang jatuh pada saat cuti melahirkan. PASAL 70 CUTI SAKIT 1. Cuti sakit diberikan berdasarkan surat keterangan dokter yang menyatakan pegawai tersebut memerlukan perawatan/istirahat dirumah. 2. Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis dilampirkan dengan surat keterangan dokter. 3. Pegawai yang mengalami kecelakaan dan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan yang bersangkutan sembuh. 4. Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 1 (satu) hari, wajib menyerahkan surat keterangan dokter, dan diberi waktu istirahat sesuai dengan keterangan tersebut. Surat keterangan dokter harus sudah diserahkan paling lambat pada hari kedua, kecuali : a. Hari kedua jatuh pada hari libur, diserahkan pada hari kerja berikutnya. b. Pegawai sakit di luar kota dengan radius lebih dari 60 (enam puluh) kilo meter dari tempat bekerja, akan dipertimbangkan oleh pimpinannya masing-masing.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 155 c. Karena kecelakaan sehingga tidak dapat masuk kerja, wajib dinyatakan dengan surat keterangan dokter. 5. Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan seperti tersebut pada ayat 1 (satu) di atas dianggap ijin biasa yang diperhitungkan ke hak cuti tahunan. 6. Gaji dan tunjangan bagi pegawai yang cuti sakit ditetapkan sebagai berikut : a. Tetap dibayarkan 100% + tunjangan jabatan atau fungsional tiap bulan untuk cuti sakit bulan ke 1 (satu) sampai dengan bulan ke 3 (tiga). b. Dibayarkan 75%+ tunjangan jabatan atau fungsional tiap bulan untuk cuti sakit bulan ke 4 (empat) sampai dengan bulan ke 6 (enam). c. Dibayarkan 50% + tunjangan jabatan atau fungsional tiap bulan untuk cuti sakit bulan ke 7 (tujuh) sampai dengan bulan ke 9 (Sembilan). d. Dibayarkan 25% + tunjangan jabatan atau fungsional tiap bulan untuk cuti sakit bulan ke 10 (sepuluh) sampai dengan bulan ke 12 (dua belas) sampai dengan timbulnya proses pemutusan hubungan kerja. 7. Bilamana tidak melihat ada perubahan pegawai menjadi sembuh, maka pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan hormat setelah sekurang – kurangnya 24 (dua empat) bulan menjalankan masa non aktif atau PHK. 8. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), atasan wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang harus diterimanya, perhitungan uang pesangon atau uang penghargaan berdasarkan masa kerja yang harus diterimanya.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 156 PASAL 71 IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN GAJI 1. Pegawai dapat diberi ijin untuk meninggalkan pekerjaan dengan mendapat gaji untuk keperluan-keperluan seperti tersebut di bawah ini : NO URAIAN WAKTU 1. Penikahan Pegawai 6 (Enam) hari kerja. 2. Pernikahan Anak sah Pegawai 3 (Tiga) hari kerja. 3. Istri sah Pegawai melahirkan atau keguguran kandungan 3 (Tiga) hari kerja. 4. Pembaptisan Anak Sah Pegawai 2 (dua) hari kerja 5. Kematian keluarga : a. Suami/istri, anak, orang tua pegawai 4 (empat) hari kerja b. Mertua, saudara kandung, menantu 4 (empat) hari kerja 6. Pegawai tertimpa musibah 3 (Tiga) hari kerja. 7. Penikahan kakak/adik kandung Pegawai 2 (Dua) hari kerja. 8. Hari ujian kesarjanaan Pegawai 2 (Dua) hari kerja. 2. Untuk pengurusan keperluan-keperluan pribadi yang melebihi ketentuan di atas, yang dipandang layak oleh Yayasan, kepada Pegawai dapat diberikan ijin meninggalkan pekerjaan yang akan diperhitungkan pada pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan. PASAL 72 IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN TANPA GAJI 1. Ijin meninggalkan pekerjaan tanpa gaji untuk kepentingan pribadi/keluarga pegawai dapat diberikan dengan seijin Yayasan untuk waktu minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan, dengan syarat pegawai bersangkutan telah bekerja minimal 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 157 2. Ijin meninggalkan pekerjaan tanpa gaji dapat diberikan hanya jika alasan pegawai dianggap layak, tidak mengganggu kegiatan Yayasan, dan persetujuan diberikan oleh atasan. 3. Dalam hal Ijin meninggalkan pekerjaan tanpa gaji diajukan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan atau lebih, maka persetujuan untuk pengajuan diberikan atasan langsung. 4. Untuk mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pegawai dapat mengajukan Ijin meninggalkan pekerjaan tanpa gaji dengan syarat pegawai telah bekerja minimal selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus dan dengan persetujuan Pimpinan. Pengecualian terhadap syarat minimal masa kerja dapat diberikan atas persetujuan Pimpinan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi yayasan. 5. Selama meninggalkan pekerjaan dengan alasan ijin, baik ijin yang dimaksud pada ayat 1 (satu) maupun ayat 4 (empat) di atas, kepada pegawai yang bersangkutan tidak dibayarkan gaji serta keuntungan-keuntungan lain yang berhubungan dengan pekerjaan jabatannya. 6. Setelah berakhinya ijin pada ayat 1 (satu) di atas, pegawai yang bersangkutan masih dapat menempati posisi/jabatan semula atas kesepakatan pihak Yayasan dan pegawai, bila memang posisi semula masih tersedia. 7. Setelah berakirnya ijin pada ayat 4 (empat) di atas, pegawai yang bersangkutan belum tentu menempati posisi/jabatan semula. Yayasan akan menempatkan pada posisi jabatan lain sesuai dengan lowongan yang tersedia. 8. Pemotongan gaji untuk ijin meninggalkan pekerjaan tanpa gaji diatur dalam ketentuan tersendiri. PASAL 73 IJIN KHUSUS KARENA PENUGASAN NEGARA / DINAS

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 158 Ijin khusus karena penugasan negara adalah ijin yang diberikan Yayasan kepada pegawai untuk meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan gaji untuk keperluan-keperluan tertentu demi kepentingan nasional, regional, maupun intenasional sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penugasan tersebut yang dibuktikan dengan surat penunjukan/penugasan dari Pemerintah. PASAL 74 IJIN PERJALANAN KE TANAH SUCI 1. Pegawai mendapat dispensasi khusus untuk perjalanan ke tanah Suci, maksimal selama 30 (Tiga Puluh) hari kerja dengan tetap mendapatkan gaji, setelah paling sedikit mempunyai masa kerja terus-menerus selama 1 (satu) tahun. 2. Ijin ini hanya berlaku 1 (satu) kali selama pegawai bekerja di Yayasan. 3. Pegawai yang akan berkunjung ke tanah suci wajib mengajukan ijin kepada Departemen Kepegawaian dengan terlebih dahulu disetujui atasan pegawai 1 (satu) bulan sebelumnya dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung rencana tersebut. 4. Pegawai yang akan melakukan penjalanan ke tanah suci wajib mengajukan ijin ke atasan langsung dan seterusnya. PASAL 75 TIDAK MASUK KERJA 1. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas, akan dianggap mangkir. 2. Pegawai yang tidak mengindahkan kewajiban pada ayat 1 (satu) di atas, akan menerima tindakan disiplin sesuai ketentuan dalam Peraturan Pegawai. 3. Pegawai yang tidak masuk kerja selama 6 (Enam) hari kerja berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis dengan disertai bukti yang sah dan telah dipanggil oleh yayasan. Selanjutnya diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 159 PASAL 76 IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN PADA JAM KERJA 1. Untuk kepentingan pribadi maupun dinas pegawai yang sifatnya mendesak, maka pegawai dapat mengajukan ijin meninggalkan pekerjaan untuk jangka waktu maksimal 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. 2. Permohonan ijin ayat 1 (satu) di atas diajukan kepada atasan langsung pegawai. 3. Atasan langsung dapat menerima ataupun menolak untuk memberikan ijin apabila alasan pegawai tidak dianggap mendesak dan atau akan mengganggu kegiatan operasional. BAB VII FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PASAL 77 KOPERASI PEGAWAI 1. Sarana penunjang peningkatan kesejahteraan tidak selalu tergantung pada kenaikan gaji namun dengan sebagian gaji masing-masing pegawai dapat dikembangkan untuk usaha bersama melalui pembentukan Koperasi Pegawai. 2. Pengelolaan koperasi pegawai yang merupakan unit otonom dan mandiri, kepengurusannya ditentukan dan dipilih oleh anggota, sedangkan Yayasan hanya bertindak sebagai Pembina. 3. Yayasan sesuai dengan kemampuan yang ada akan turut mendorong dan membantu ke arah tumbuh dan berkembangnya Koperasi Pegawai Yayasan. PASAL 78 IBADAH DAN DOA 1. Ibadah dan Doa adalah kewajiban yang diamanatkan Gereja pendiri yayasan untuk membina Iman dan mental setiap

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 160 pegawai dan peserta didik di yayasan. 2. Setiap pegawai yang mengabdi di Yayasan wajib mengikuti jadwal setiap ibadah dan doa rutin yang ditetapkan yayasan. 3. Kegiatan Ibadah atau Doa rutin di tingkat satuan pendidikan diatur sebagai berikut : a. Ibadah atau doa Pagi singkat (30 menit) sebelum pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau kampus dimulai di kantor satuan Pendidikan. Kecuali hari senin jika ada upacara bendera di sekolah dan hari Jumat pagi jika ada untuk olahraga atau senam pagi atau kerja bakti pagi untuk membersihkan lingkungan satuan pendidikan sebelum jam pembelajaran. Jadwal ibadah dan petugas dapat digilir diatur masing – masing disesuiakn dengan situasinya. b. Setiap akhir pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan, pendidik yang mendapatkan jadwal mengajar akhir pelajaran wajib mengarahkan peserta didik untuk berdoa bersama sebelum pulang. c. Ibadah gabungan bersama pendidik dan peserta didik dilaksanakan sekali dalam seminggu di hari Jumat siang sehabis pembelajaran. Jadwal petugas ibadahnya dapat diatur di satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan situasi dan kondisi. d. Ibadah gabungan bulanan Yayasan dilakukan secara bersama pendidik dan peserta didik di setiap kabupaten/ kota masing-masing yang jadwal dan pelaksanaan dilakukan oleh PSW kabupaten/Kota masing-masing. 4. Kegiatan Ibadah di tingkat yayasan diatur sebagai berikut : a. Sebelum dan sesudah berkantor setiap pegawai yayasan wajib mengikuti Ibadah secara rutin setiap hari di kantor.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 161 b. Mengikuti bersama pendidik dan peserta didik untuk ibadah bulanan bersama dan ibadah lainnya secara bersama. c. Setiap Ibadah-ibadah besar di masing-masing wilayah dikoordinasi oleh pengurus PSW setempat. Ibadah besar seperti Ibadah Perayaan HUT YPPGI, Perayanaan Natal Bersama, paskah, Retreat atau kegiatan kerohanian lainnya. 5. Setiap tanggal 1 (satu) tiap bulan ditetapkan menjadi hari Doa dan Puasa bagi yayasan. Kegiatan Doa da Puasa Yayasan ini dilakukan secara bersama seluruh pegawai yayasan dan peserta didik secara serentak. PASAL 79 REKREASI 1. Yayasan menyelenggarakan kegiatan rekreasi atau yang sejenisnya untuk pegawai sesuai dengan kemampuan yayasan. 2. Pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan rekreasi atau yang sejenisnya ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan internal. PASAL 80 KESEHATAN PEGAWAI Yayasan menyediakan pembiayaan fasilitas kesehatan pegawai melalui BPJS yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. PASAL 81 SERAGAM KERJA 1. Pegawai tetap dan tidak tetap yayasan mendapatkan seragam kerja dalam jumlah dan bentuk sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Yayasan. 2. Pegawai yang memperoleh seragam kerja wajib dipakai pada waktu kerja dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pegawai. 3. Mengingat pentingnya seragam kerja adalah milik Yayasan,

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 162 maka seragam kerja tersebut wajib dirawat dan dipelihara dengan baik serta dipakai hanya untuk bekerja di tempat kerja. 4. Seragam Kerja yang disediakan yayasan antara lain : Pakaian seragam dinas resmi yayasan, seragam batik yayasan dengan corak budaya, pakaian olah raga yayasan, pakaian khusus dan pakaian Pramuka. 5. Ketentuan pakaian mengenai ukuran, warna, bentuk motif/ corak, jenis kain dan lainnya ditetapkan yayasan. PASAL 82 PERLENGKAPAN KERJA 1. Sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan Yayasan serta tugas di ruang lingkup kerja pegawai, Yayasan menyediakan perlengkapan kerja. 2. Tidak diperbolehkan menggunakan sarana dan perlengkapan kerja Yayasan untuk keperluan pribadi pada jam kerja maupun diluar jam kerja. Kecuali atas ijin atasan. 3. Setiap pegawai wajib menggunakan, memelihara dan menjaga peralatan perlengkapan kerja dengan baik. PASAL 83 KARTU PEGAWAI 1. Pegawai Yayasan wajib mendapatkan kartu pegawai sebagai status Pegawai Yayasan. Kartu pegawai diberikan kepada pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. 2. Nomor indentitas pengenal yang digunakan adalah Nomor Induk Pegawai Yayasan (NIPY) sedangkan bagi tenaga pegawai ASN/PNS menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang tercantum di Surat Keputusannya. 3. Nomor Identitas pimpinan jabatan struktural diberikan Nomor Registrasi Pegawai Yayasan (NRPY) yang masa berlakunya selama menjabat pimpinan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 163 4. Perbedaan status kartu antara pegawai tetap, tidak tetap dan PNS/ASN maupun tingkatan satuan pendidikan diberikan kode warna dan angka. 5. Kartu pegawai wajib dikenakan pada waktu kerja, dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Kepegawaian. PASAL 84 KESELAMATAN KERJA 1. Yayasan menyediakan peralatan dan keselamatan kerja sesuai dengan kebutuhan tugas dan ruang lingkup kerja pegawai dan pertimbangan Yayasan. 2. Setiap pegawai wajib menjaga keselamatan dirinya dan pegawai lainnya dan wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh yayasan, serta mengikuti/mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. 3. Apabila pegawai menemukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan pegawai dan yayasan, pegawai harus segera melaporkan hal tersebut kepada atasannya. 4. Pegawai wajib memelihara dan menjaga alat-alat atau perlengkapan keselamatan kerja dengan baik dan teliti. 5. Pegawai diwajibkan selalu menjaga kebersihan, kerapihan, dan ketertiban tempat kerja dan lingkungan kerja dengan sebaikbaiknya. 6. Demi kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, setiap pegawai dilarang merokok di area kerja dan dilingkungan Yayasan. BAB VIII PERJALANAN DINAS