AD/ART dan Peraturan YPPGI di Tanah Papua

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 264 dan Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana. 11. Tidak terlibat menjadi anggota dalam politik praktis (Partai Politik tertentu) dan atau organisasi terlarang yang dapat membahayakan pribadi maupun yayasan. PASAL 3 PERSYARATAN KHUSUS Dalam hal Dosen akan diusulkan menjadi bakal calon Pimpinan Perguruan Tinggi harus dapat memenuhi persyaratan khusus yang di tetapkan Gereja pendiri dan atau pemilik Yayasan YPPGI di Tanah Papua antara lain : 1. Dosen yang berasal dari Gereja pendiri dan atau pemilik yayasan YPPGI di Tanah Papua yang memiliki kualifikasi Manajerial, Supervisi akadmik dan sosial. 2. Apabila ayat 1 (satu) diatas tidak terdapat Dosen dari Gereja pendiri dan atau jika ada namun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka dapat dicalonkan dari Gereja Protestan lainnya dengan memenuhi persyaratan. 3. Memiliki sifat maupun karakter yang baik yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam I Timotius 3 : 1-13 sebagai penilik Jemaat. Sifat dan karakter yang dimaksud adalah bercabang lidah, penggermar anggur (kebiasasn mabuk), serakah, pemfitnah, perokok aktif, Narkoba, memiliki moralitas yang tidak baik dan sifat-siat lainya yang tidak memuliakan Tuhan. 4. Memiliki 1 (satu) istri dan atau 1 (satu) Suami dan tidak lebih dari satu (Poligami/Poliandri) yang ditandai dengan surat nikah yang sah dari Gereja dan Catatan Sipil. 5. Tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar nilai moral (Perzinaan, percabulan, pelecehan seksual dll) terhadap sesama rekan kerja maupun kepada peserta didikan maupun masyarakat umum.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 265 6. Calon Pimpinan Perguruan Tinggi yang diusulkan adalah seorang Pegawai PNS/ASN dan atau Dosen Tetap Yayasan yang memenuhi syarat. 7. Persyaratan lain yang tidak tercantum pada peraturan ini akan mengacu pada AD/ART Yayasan dan peraturan pegawai Yayasan. BAB III PENYIAPAN CALON PIMPINAN PERGURUAN TINGGI PASAL 4 UMUM 1. Ketua Yayasan sesuai dengan kewenangannya menyusun rancangan pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk jangka waktu 1 periode dengan masa kerja 5 (lima) tahun. 2. Ketua Yayasan sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan PSW YPPGI Kabupaten/Kota untuk melakukan proses penyeleksian daftar calon Pimpinan Perguruan Tinggi. PASAL 5 PENYIAPAN CALON Penyiapan calon Pimpinan Perguruan Tinggi pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh Panitia (PSW YPPGI kabupaten/Kota) bersama pimpinan Gereja Pendiri di daerah setempat beserta Ketua Yayasan YPPGI Pusat melakukan tahapan berikut : 1. Pengusulan bakal calon Pimpinan Perguruan Tinggi. 2. Seleksi bakal calon Pimpinan Perguruan Tinggi. PASAL 6 PENGUSULAN CALON Pengusulan bakal calon Pimpinan Perguruan Tinggi pada perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan YPPGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 (Satu) dilakukan oleh :

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 266 1. Pimpinan Perguruan Tinggi dan atau dosen pada Perguruan Tinggi setempat dapat mengajukan dirinya atau orang lain yang dianggap layak untuk menjadi bakal calon Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Pengurus PSW kabupaten/Kota. 2. Dosen pada satuan pendidikan yang diajukan menjadi bakal calon Pimpinan Perguruan Tinggi dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai bakal calon pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi bakal calon pimpinan Perguruan Tinggi. PASAL 7 SELEKSI CALON 1. Seleksi bakal calon Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 (satu) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu : a. Seleksi administrasi. b. Seleksi substansi. 2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a bagi bakal calon Pimpinan Perguruan Tinggi pada satuan pendidikan yang dilakukan oleh PSW YPPGI Kabupaten/ Kota dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Ketua Yayasan sesuai dengan kewenangannya. 3. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi : a. Foto kopi ijazah kualifikasi akademik. b. Foto kopi Surat Keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Dosen PNS/ASN ataupun Guru Tetap Yayasan. c. Surat keterangan pengalaman atau lamanya mengajar yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 267 d. Foto kopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir. e. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah. f. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang. g. Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana. h. Surat dukungan rekomendasi dari Pimpinan Gereja Pendiri setempat berdirinya sekolah. 4. Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Pimpinan Perguruan Tinggi lolos seleksi administrasi. 5. Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh Yayasan. 6. Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) disampaikan oleh yayasan kepada PSW dan Pimpinan Gereja setempat. BAB IV PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI PASAL 8 PROSES PENGANGKATAN 1. Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi dilaksanakan bagi calon Pimpinan Perguruan Tinggi yang telah mengikuti seleksi administrasi dan substansi. 2. Proses pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi dilakukan oleh pimpinan Yayasan berdasarkan proses seleksi dan setelah

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 268 mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi. 3. Tim pertimbangan pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) bagi perguruan tinggi adalah PSW dan pimpinan Gereja pendiri. 4. Ketua Yayasan memutuskan dan menetapkan Pimpinan Perguruan Tinggi definitive untuk 1 (satu) masa periode kerja. BAB V PENUGASAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI PASAL 9 PENUGASAN 1. Penugasan Pimpinan Perguruan Tinggi Yayasan YPPGI dilaksanakan dengan periodisasi. 2. Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun. 3. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 2 (dua) kali masa periode atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan melalui tahapan proses seleksi pada pasal 7 (tujuh) diatas. Apabila seseorang telah mencapai 2 (dua) periode maka tidak dapat mencalonkan dan atau dicalonkan lagi untuk periode berikutnya. 4. Penugasan Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”. 5. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 269 6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) dapat ditugaskan kembali sebagai Dosen. 7. Penugasan kembali sebagai dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) dilakukan oleh Yayasan, bagi Dosen tetap yayasan. Apabila yang bersangkutan adalah tenaga dari PTN/PTS Perguruan Tinggi lain maka dapat dipertimbangan untuk ditugaskan kembali sebagai dosen di Perguruan Tinggi tersebut dan atau dikembalikan kepada PTN/PTS asalnya. BAB VI MUTASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI PASAL 10 MUTASI 1. Untuk pendayagunaan Pimpinan Perguruan Tinggi serta untuk mencapai tujuan peningkatan operasional di lingkungan Yayasan, yayasan YPPGI di Tanah Papua berwenang untuk menempatkan, memindahkan atau mutasi dari satu posisi ke posisi lainnya. 2. Pemindahan posisi atau mutasi Pimpinan Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam satu antar Perguruan Tinggi bagi pegawai tetap Yayasan. 3. Pemindahan posisi atau mutasi dilaksanakan dengan maksud dan dan pertimbangan antara lain : a. Demi kepentingan dinas Yayasan dan atau pengembangan karir. b. Pindahan atas pertimbangan pejabat yang berwenang dengan pertimbangan tertentu dari yayasan. c. Pindahan dilakukan apabila yang akan menjalankan tugas dan atau misi tertentu atas pertimbangan Yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 270 d. Apabila kepindahan tersebut atas pertimbangan pejabat yang berwenang maka segala biaya menjadi tanggungan Yayasan. e. Pihak Yayasan menanggung ongkos perjalanan melalui udara (tiket pesawat) dan atau darat (carter mobil truk) pegawai serta keluarganya dari tempat tugas yang lama ketempat tugas yang baru dan menentukan cara trayek perjalanannya. f. Besarnya biaya akibat mutasi pimpinan Perguruan Tinggi pada pasal 3e diatas mengacu pada peraturan Kepegawaian Yayasan pada pasal 25 (dua lima) ayat 1 (satu). BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI PASAL 11 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1. Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Perguruan Tinggi di yayasan YPPGI di Tanah Papua adalah bagian dari bentuk pembinaan, pembekalan maupun penguatan yang diikuti oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. 2. Pimpinan Perguruan Tinggi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan adalah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi dan diangkat menjadi Pimpinan Perguruan Tinggi tetap untuk 1 (satu) periode berjalan. 3. Pimpinan Perguruan Tinggi yang dimaksud pada ayat 2 (dua) diatas diwajibkan mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan yayasan. 4. Yayasan akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bekerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 271 5. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibiayai oleh yayasan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII TUGAS POKOK PIMPINAN PERGURUAN TINGGI PASAL 12 TUGAS PIMPINAN PERGURUAN TINGGI 1. Beban kerja Pimpinan Perguruan Tinggi sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan tri dharma perguruan tinggi. 2. Beban kerja Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertujuan untuk mengembangkan perguruan tinggi dan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi berdasarkan standar Pendidikan tinggi. 3. Pimpinan Perguruan Tinggi dapat melaksanakan tugas utamanya sebagai dosen dalam pembelajaran ataupun pembimbingan, sesuai dengan standar maksimal jumlah SKS/ Jam yang ditetapkan. BAB IX PEMBINAAN PASAL 13 PEMBINAAN KARIR PIMPINAN PERGURUAN TINGGI Pembinaan karir Pimpinan Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X PENILAIAN PASAL 14 PENILAIAN PRESTASI KERJA PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 272 1. Penilaian prestasi kerja Pimpinan Perguruan Tinggi dilakukan secara berkala setiap tahun. 2. Penilaian prestasi kerja pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran. 3. Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen penilaian berdasarkan tugas Pokok dan fungsi dan standart penilaian yang berlaku. 4. Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu dan standar Pendidikan yang di tetapkan. 5. Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), dan ayat 3 (tiga), Yayasan akan dibantu oleh PSW YPPGI kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi pengawasan. BAB XI PEMBERHENTIAN PASAL 15 PEMBERHENTIAN TUGAS PIMPINAN PERGURUAN TINGGI 1. Pimpinan Perguruan Tinggi dapat diberhentikan dari penugasan karena : a. Mengundurkan diri. b. Mencapai batas usia pensiun Dosen. c. Diangkat pada jabatan lain. d. Tidak mampu secara jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. e. Dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 273 f. Hasil penilaian prestasi kerja tidak baik dan atau tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”. g. Melakukan pelanggaran berat terhadap AD/ART, tata tertib dan semua peraturan Yayasan yang berlaku. h. Tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih. i. Menjadi anggota partai politik tertentu dan atau terlibat dalam organisasi terlarang. j. Menduduki jabatan negara atau pindah tugas struktural. k. Meninggal dunia. 2. Pimpinan Perguruan Tinggi yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Dosen. 3. Dalam hal Pimpinan Perguruan Tinggi yang diberhentikan sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus menjalani proses pembinaan yayasan. 4. Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Yayasan melalui suatu Surat Keputusan. 5. Program pembinaan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur lebih lanjut dalam peraturan pegawai Yayasan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 16 KETENTUAN PERALIHAN Pada saat peraturan Yayasan ini mulai berlaku :

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 274 1. Pimpinan Perguruan Tinggi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan yang berlaku. 2. Pada saat peraturan Yayasan ini berlaku, masa tugas Pimpinan Perguruan Tinggi yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Pengurus Yayasan ini. 3. Pimpinan Perguruan Tinggi yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (empat belas). BAB XIII KETENTUAN PENUTUP PASAL 17 PENUTUP 1. Ketentuan Peraturan Yayasan ini tidak berlaku bagi Perguruan Tinggi yang bertugas pada Perguruan Tinggi Kerja Sama. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Dosen sebagai Pimpinan perguruan Tinggi diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan. 3. Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, peraturan Yayasan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 275 Ditetapkan di : JayapurA Pada Tanggal : 01 Juni 2021 BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA SHEM PIGAI, ST, M,Pd Ketua GEORGE RUMMI, SH Sekretaris

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 276 PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA NOMOR : 05 TAHUN 2021 TENTANG TATA TERTIB PEGAWAI BADAN PENGURUS YPPGI DI TANAH PAPUA Menimbang : a. Bahwa setiap pegawai yang bekerja di Yayasan YPPGI berkewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan tertib untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan. b. Bahwa semua penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan AD/ART dan peraturan pegawai Yayasan yang berlaku. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, Badan Pengurus YPPGI di Tanah Papua menetapkan tata tertib Pegawai. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang - Undang RI No. 28 Tahun 2004; 3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah;

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 277 4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 6. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial; 7. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 8. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga YPPGI di Tanah Papua tahun 08 Februari 2021; Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua pada tanggal 01 Juli 2021. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) DI TANAH PAPUA TENTANG TATA TERTIB PEGAWAI. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 PENGERTIAN Dalam Peraturan Tata Tertib Pegawai yang dimaksud dengan : 1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Persekolahaan GerejaGereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua disingkat ‘YPPGI di Tanah Papua’. 2. Yayasan YPPGI di Tanah Papua adalah yayasan pendidkan yang

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 278 berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerjanya di Tanah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat. 3. Ketua Yayasan/Pengurus Umum Sekolah (PUS) adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai. 4. Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) adalah pejabat yang diangkat oleh Ketua Yayasan/PUS ditingkat kabupaten/Kota. 5. Peraturan Tata Tertib Pegawai adalah suatu peraturan dan atau ketentuan yang mengatur tentang tata tertib pegawai Yayasan. 6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarankan Pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 7. Rektor/Ketua/Direktur adalah pimpinan satuan Pendidikan yang diangkat oleh Ketua Yayasan/PUS untuk memimpin perguruan tinggi. 8. Kepala Sekolah adalah pimpinan satuan Pendidikan yang diangkat oleh Ketua Yayasan/PUS untuk memimpin di lembaga pendidikan dasar dan menengah. 9. Pegawai adalah setiap orang yang diangkat dan mempunyai hubungan kerja dengan yayasan YPPGI yang menerima gaji/ honorarium dari yayasan, baik tenaga edukatif maupun non edukatif. 10. Pegawai edukatif adalah pegawai yang bekerja sebagai tenaga Guru maupun Dosen yang diberi tugas sebagai tenaga fungsional yang bertanggung-jawab terhadap proses pelaksanaan Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya. 11. Pegawai non edukatif adalah pegawai yang ditempatkan sebagai tenaga penunjang pelaksanaan kegiatan akademik atau tenaga adminiatrasi dan di luar kegiatan akademis. 12. Guru adalah Pegawai tetap Yayasan atau PNS/ASN dan pegawai

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 279 tidak tetap Yayasan yang diberi tugas sebagai tenaga fungsional yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas mengajar di satuan pendidikan. 13. Dosen adalah Pegawai tetap Yayasan atau PNS/ASN dan pegawai tidak tetap Yayasan yang diberi tugas sebagai tenaga fungsional yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmunya. 14. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai tetap Yayasan atau PNS/ASN dan tidak tetap yang diberi tugas sebagai tenaga Administrasi atau teknisi lapangan. 15. Peserta didik adalah siswa/i yang belajar di Pendidikan Dasar dan Menengah dan Mahasiswa/i yang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi. 16. Hari kerja adalah kegiatan kerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Yayasan YPPGI di Tanah Papua. 17. Lingkungan belajar adalah lingkungan di sataun Pendidikan yang menjadi lokasi tempat melakukan aktifitas belajar dan mengajar yang di dalamnya terdiri dari sarana dan prasarana belajar dan fasilitas penunjang Pendidikan lainnya. 18. Gaji adalah imbal jasa yang diterima oleh pegawai tetap yayasan pada setiap akhir bulan yang besarnya menurut golongan atau kepangkatannya yang berlaku di Yayasan. 19. Honorarium adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 20. Tunjangan adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan tertentu yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 21. Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pemutusan Hubungan Kerja antara pegawai dengan Yayasan yang mengakibatkan

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 280 berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak yang disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Kepegawaian. PASAL 2 KEDUDUKAN 1. Peraturan Tata Tertib pegawai Yayasan berkedudukan sebagai Peraturan Yayasan yang mengatur tentang kewajiban, pembinaan dan sanksi bagi pegawai yang bertugas di lingkungan Yayasan. 2. Peraturan Tata Tertib pegawai Yayasan ini dibuat dengan maksud agar setiap pegawai dapat memahami dan menaati tata tertib Yayasan yang berlaku yang berpedoman pada AD/ART Yayasan. PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Sebagai rambu-rambu bagi seluruh pegawai dalam bersikap, bertutur kata, bertindak dan melaksanakan aktifitas rutin di yayasan dengan aman, tertib dan lancar. 2. Untuk menciptakan suasana aman dan tertib agar selalu hidup disiplin dan menumbuhkan kesadaran untuk selalu mentaati aturan yang ditetapkan. 3. Memberikan sanksi bagi setiap pegawai yang melangar tata tertib yang berlaku. PASAL 4 RUANG LINGKUP 1. Pemberlakuan Tata Tertib Pegawai Yayasan ini dimaksudkan untuk mendukung ketercapaian standar dan target Pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar Kekristenan yang diharapkan Yayasan. 2. Tata Tertib Pegawai Yayasan ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi pegawai untuk dapat memiliki iman, karakter, integritas, cerdas dan mandiri.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 281 PASAL 5 PRINSIP 1. Prinsip keadilan, ketaatan, kemandirian dan azas manfaat bagi kelangsungan kepribadian pegawai Yayasan. 2. Prinsip pembinaan adalah membina pegawai memiliki nilai-nilai kekristenan yang berwawasan luas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan iman Kristen. 3. Meningkatkan kinerja dan pengabdian pegawai dengan motivasi, keteladanan, kesejahteraan, penghargaan dan hukuman yang tepat dan proporsional. BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI PASAL 6 UMUM 1. Setia dan taat kepada pancasila dan Undang - Undang Dasar tahun 1945. 2. Menerima dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan semua peraturan yayasan yang berlaku. 3. Pegawai yang berhalangan masuk kerja dengan alasan penting wajib memberitahukan kepada atasannya. 4. Masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya serta senantiasa melakukan absen check in pada waktu masuk kerja dan check out waktu pulang dan tidak diwakilkan. 5. Hadir pada setiap rapat dewan guru atau dosen ataupun rapat lainnya baik yang diselenggarakan oleh Yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 282 6. Bertanggung jawab atas semua barang atau harta milik yayasan yang dipercayakan kepadanya. 7. Melaporkan kepada atasan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan yayasan, terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil. 8. Bersikap sopan, jujur dan selalu mentaati perintah atasan dalam melakukan pekerjaannya serta selalu meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. 9. Mengajukan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan kinerja Yayasan. 10. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran secara objektif. 11. Tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaannya sebelum selesai jam kerja, kecuali dengan izin khusus atau tugas di luar. 12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang tenang, tertib dan baik, serta memelihara kebersihan dan kerapian dilingkungan tempat bekerja masing-masing. 13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif. Pasal 7 DOA, IBADAH DAN KEGIATAN KEAGAMAAN 1. Doa dilakukan di setiap awal dan Akhir dari kegiatan pembelajaran dan setiap pertemuan Yayasan. 2. Ibadah pagi bersama wajib dilakukan di yayasan dan satuan pendidikan di setiap hari-hari ibadah yang ditetapkan. 3. Pegawai wajib mengikuti setiap ibadah dan perayaan hari besar yang dilakukan di Yayasan dan satuan pendidikan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 283 4. Selama Ibadah berlangsung pegawai dilarang berada di ruangan Kantor, ruang belajar maupun di luar halaman sekitarnya. 5. Pendidik (guru/Dosen) Agama mengambil peran penting dalam setiap pelaksanaan ibadah - ibadah yang di laksanakan. 6. Pelaksanaan Ibadah dapat dilaksanakan di ruang belajar, gedung ibadah, Aula maupun di Alam terbuka. 7. Pengkhotbah dalam setiap ibadah yang dilaksanakan bergilir dan terjadwal antara hamba tuhan gereja pendiri Yayasan. 8. Setiap pegawai wajib mengikuti kegiatan ibadah yang diadakan oleh sekolah termasuk Perayaan hari – hari besar Gereja. 9. Bagi Pegawai yang beragama lain selain Kristen wajib mengikuti setiap kegiatan keagamaan diatur oleh yayasan. PASAL 8 UPACARA BENDERA DAN APEL 1. Setiap hari senin di laksanakan upacara bendera di setiap satuan pendidikan selama 30 menit sebelum Pembelajaran dimulai. 2. Upacara dalam penaikan bendera pada tiap senin dihadiri oleh semua Pegawai dan peserta didik. Upacara penurunan bendera di lakukan di siang hari sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku, peserta yang hadir adalah Pegawai dan Peserta didik. 3. Peserta Upacara hadir sebelum 15 menit upacara di mulai, sedangkan petugas upacara hadir lebih awal untuk persiapannya. 4. Peserta Upacara bendera wajib menggunakan pakaian seragam yang telah ditetapkan. 5. Pegawai wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 284 6. Apel Pagi maupun siang dilakukan dengan tertib mengikuti jadwal apel yang di tetapkan. 7. Apel Pagi dipimpin oleh pimpinan atau pegawai yang dipercayakan atasannya untuk mengarahkan apel. 8. Peserta Apel hadir di tempat apel pagi 10 menit sebelum dimulai. PASAL 9 KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DAN PEKULIAHAN 1. Pendidik wajib berada di dalam ruang belajar selama jam pembelajaran berlangsung dan melaksanakan semua tugasnya. 2. Memimpin dan mengarahkan peserta didik untuk Doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. 3. Menjalankan absensi pribadi dan melakukan pengecekan kehadiran setiap peserta didik. 4. Menyampaikan materi pembelajaran yang telah disiapkan dengan efektif dan efisien serta tepat waktu. 5. Menyampaikan materi atau berbicara sesuai dengan topik dan materi bahan ajar dan tidak menyampaikan hal yang menjurus ke SARA atau untuk membuang - buang waktu. 6. Tidak diperkenankan makan dan minum di dalam ruang belajar atau melakukan hal lain yang dapat mengganggu proses belajar. 7. Bila berhalangan hadir karena alasan penting maka dapat menitip materinya atau mencari waktu lain untuk menggantikannya. PASAL 10 WAKTU KERJA, LEMBUR, ISTRAHAT DAN LIBUR 1. Waktu efektif kerja untuk 1 (satu) tahun Pelajaran Pendidikan dasar dan menengah mengacu pada kalender Pendidikan yang diterbitkan pemerintah dan Yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 285 2. Waktu efektif kerja bagi Pendidikan Tinggi untuk 1 (satu) tahun akademik sesuai dengan Kalender akademik yang ditetapkan Yayasan. 3. Waktu efektif kerja untuk 1 (satu) hari adalah mulai jam pukul 07.30 wit sampai dengan pukul 15.00 wit bagi waktu kerja pagi hari, sedangkan untuk waktu kerja malam mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 20.30 wit. 4. Hari kerja bagi Pendidikan dasar dan menengah berlaku 6 (enam) hari kerja, mulai dari hari senin sampai dengan hari sabtu. 5. Hari kerja bagi Pendidikan Tinggi berlaku 5 (lima) haru kerja, mulai dari hari senin sampai dengan hari Jumat, sabtu libur. 6. Hari kerja bagi pegawai kantor yayasan berlaku 5 (lima) haru kerja, mulai dari hari senin sampai dengan hari Jumat, sabtu libur. 7. Setiap kelebihan dari jam maupun hari kerja sesuai dengan ketentuan waktu kerja efektif harus dianggap sebagai kerja lembur. 8. Waktu lembur kerja adalah waktu tambahan jam maupun hari kerja diluar dari waktu efektif kerja dan bukan yang dimaksud mengantikan hari efektif ke lain waktu diluar jam efektif karena berhalangan hadir. 9. Kelebihan jam waktu kerja dari lembur diberikan tambahan honornya dengan hitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Waktu istrahat kerja di hari efektif adalah antara 30 sampai 60 menit yang disesuaikan dengan jadwal maupun kalender akademik yang ditetapkan. 11. Waktu libur adalah waktu untuk berhenti/istrahat kerja untuk tidak masuk kerja.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 286 12. Yang termasuk waktu libur adalah perayaan hari besar kenegaraan, Keagaamaan, hari ujian dan hari libur khusus lainya yang ditetapkan kalender umum dan kalender Pendidikan. PASAL 11 ULANGAN DAN UJIAN - UJIAN 1. Pelaksanaan ulangan atau ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah tetapkan nasional maupun dalam keputusan rapat bersama. 2. Ujian susulan hanya diberikan kepada peserta didik yang sakit maupun berhalangan hadir dengan alasan penting. 3. Pelaksanaan ulangan maupun ujian harus dilaksanakan dengan benar, adil, jujur dan dapat dipertanggung jawabkan. 4. Pengawasan selama atau maupun ujian berlangsung wajib dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 5. Hasil penilaian ulangan dan ujian dapat di ditempel di papan pengumuman atau dibagikan kepada peserta didik. PASAL 12 REMEDIAL, BIMBINGAN DAN PENGAYAAN 1. Peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM atau standar kelulusan yang ditetapkan dapat diberikan remedial. 2. Pelaksanaan remedial dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maupun kesepakatan yang dibuat dengan peserta didik. 3. Peserta didik yang akan mengikuti ujian akhir, ujian skripsi, dan karya ilmiah lainnya diberikan bimbingan khusus. 4. Peserta didik yang akan mengikuti perlombaan karya ilmiah, cerdas cermat dan ekstra kurikuler bidang seni, olah raga

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 287 dan lainnya diberikan bimbingan khusus oleh pendidik yang berkompeten. 5. Peserta didik yang memiliki minat tinggi untuk belajar bidang tertentu diperkenankan untuk mengikuti bimbingan/les privat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. 6. Bidang Ilmu yang tingkat kesulitan tinggi atau membutuhkan tambahan waktu, dapat dilakukan pengayaan diluar jam utama. Pasal 13 PAKAIAN SERAGAM DAN PENAMPILAN 1. Semua pegawai pada saat menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya di lingkungan kerja wajib berpakaian dan penampilan yang sopan dan rapi dan tidak berlebihan atau menyolok. 2. Pakaian bagi perayaan hari - hari besar nasional dan keagamaan dapat menyesuaikan dengan bentuk acara dan ketentuan yang ditetapkan. 3. Pakaian seragam pegawai yang digunakan selama seminggu diatur sebagai berikut : NO. HARI PEGAWAI YAYASAN PEGAWAI ASN 1 Senin & Selasa Seragam Resmi Yayasan Seragam Keki 2 Rabu Seragam Khusus Yayasan Seragam Putih-hitam 3 Kamis Seragam Batik Yayasan Seragam Batik ASN 4 Jumat Seragam Olah Raga Seragam Olah Raga 5 Sabtu Seragam Pramuka Seragam Pramuka 4. Ketentuan penampilan pegawai pria saat bekerja di lingkungan Yayasan sebagai berikut : a. Memakai baju berlengan pendek atau panjang dan dimasukan kedalam celana, kecuali baju batik atau baju yang model jahitannya untuk diluar.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 288 b. Menggunakan celana panjang sesuai ketentuan dan tidak diijinkan menggunakan celana pendek dan sejenisnya. c. Bagian bawah celana panjang dan lengan baju tidak digulung/dilipat, apabila panjang harap dipotong sesuai ukuran. Tidak menggunakan celana yang sobek atau dijahit cutbray. d. Ukuran rambut dan kumis pendek dan normal, dipotong dengan rapi/tidak gondrong, tidak dipirang/cat dalam bentuk apapun dikuncir tetapi selalu disisir agar terlihat Rapi dan bersih. e. Tidak berkuku panjang, bertato di seluruh badan, memakai kalung, anting, gelang dan perhiasan yang berlebihan, selain jam tangan. f. Menggunakan sepatu kerja resmi dengan kaos kaki, tidak menggunakan sandal jepit atau sejenisnya. 5. Ketentuan mengenai penampilan pegawai wanita saat bekerja di lingkungan yayasan sebagai berikut : a. Memakai baju berlengan pendek atau Panjang. Baju dapat dimasukan kedalam rok/celana kecuali baju batik atau baju yang model jahitannya untuk diluar. b. Menggunakan rok panjang berukuran dibawah lutut yang tidak ketat dan tipis (press body) dan transparan, bagi yang menggunakan celana panjang, panjangnya sampai ujung kaki. c. Rambut di tata dengan rapi, tidak dipirang/cat dalam bentuk apapun dikuncir, rambut sambung, selalu disisir rapi dan bersih. d. Pegawai wanita muslim tidak diijinkan menggunakan jilbab selama berasa di lingkungan Yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 289 e. Apabila menggunakan perhiasan wajah (make up) maupun aksesoris lain yang sewajarnya dan tidak berlebihan, tidak bertato dan berkuku Panjang. f. Menggunakan sepatu kerja resmi dengan kaos kaki yang dapat disesuaikan, tidak menggunakan sandal jepit atau sejenisnya. PASAL 14 LABORATORIUM, BENDA ELEKTRONIK DAN PERALATAN KERJA 1. Pegawai dan pengunjung wajib menjaga ketenangan & ketertiban selama di ruang laboratorium. 2. Menggunakan jas laboratorium selama berada di laboratorium dan mengembalikannya ke tempat semula dengan rapi setelah selesai dipergunakan. 3. Menjaga peralatan yang ada di laboratorium dan membersihkan serta merapikannya kembali setelah digunakan. 4. Mengganti peralatan laboratorium jika terjadi kerusakan atas kelalaian atau sengaja dirusak oleh pegawai maupun Peserta didik. 5. Tidak membawa makanan/minuman, menambah bahan-bahan, dan atau menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan prosedur praktikum. 6. Mematuhi tata tertib dan prosedur kerja di laboratorium yang ditetapkan. 7. Penggunaan laboratorium atas izin dan pendampingan pegawai yang bertugas laboratorium atau Pegawai/Guru/Dosen yang membawa mata pelajaran tersebut. 8. Peminjaman peralatan laboratorium dan peralatan elektronika lainnya untuk keluar lingkungan yayasan, harus mendapatkan

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 290 ijin lisan atau tertulis dari atasan/pimpinan lembaga. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan menjadi tanggun jawab pengguna. 9. Menggunakan semua peralatan elektronika sesuai dengan prosedur untuk menghidupkan dan mematikan. 10. Menggunakan alat laboratorium dan peralatan elektronika lainnya sesuai dengan jadwal waktu dan tempat yang ditentukan, tidak digunakan diluar jadwal, kecuali les atau ada pekerjaan tambahan lainya. 11. Tidak diperkenankan menggunakan peralatan elektronika (laptop) untuk bermain di waktu luang seperti, menonton film atau bermain games, membuka situs-situs jejaring sosial seperti facebook dan youtube, twitter dan lainya milik pribadi. 12. Tidak diperkenankan browsing dan men-download situs-situs yang tidak layak dan yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, pornoaksi, dan konten-konten tidak memiliki nilai kristiani. 13. Apabila ada terjadi kerusakan sebelum menggunakan alat laboratorium maupun elektronika segera melapor kerusakannya ke penanggung jawab dan atau atasan pimpinan. 14. Penyimpanan semua data/arsip Yayasan di peralatan elektronik (computer/laptop) milik Yayasan dan tidak diperbolehkan menyimpan data diluar dari urusan yayasan. PASAL 15 ADMINISTRASI PRIBADI, PERLENGKAPAN KERJA DAN KEBERSIHAN 1. Setiap pegawai wajib memiliki buku bahan ajar, peralatan dan perlengkapan perangkat mengajar masing – masing yang diperlukan dan diberikan label namanya. 2. Tidak diijinkan membawa barang/peralatan lain yang tidak

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 291 ada kaitannya dengan keperluan pembelajaran ke lingkungan belajar. 3. Meletakkan dan menyimpan peralatan dan perlengkapan mengajarnya di meja kerja atau tempatnya masing - masing. 4. Perlengkapan kerja akan disediakan oleh satuan pendidikan bagi pegawai yang membutuhkan perlengkapan kerja untuk melakukan pekerjaannya. 4. Menggunakan perlengkapan kerja yang telah disediakan dan memelihara perlengkapan kerja yang dipercayakan padanya. 5. Membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, kebun/taman, dan lingkungan kerja. 6. Membuang sampah pada tempat sampah atau di tempat yang telah ditentukan. 7. Membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar satuan pendidikan yang berlangsung bersamasama. 8. Menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan kerja lainnya. 9. Mentaati jadwal kegiatan lembaga, seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya. 10. Melakukan penghematan terhadap penggunaan air, Listrik, telpon, internet dan lainnya yang berlebihan. PASAL 16 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 1. Semua pegawai wajib menjaga kesehatan dirinya, teman sekerja dan sekitarnya. 2. Pegawai yang kesehatannya terganggu baik ringan, sedang

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 292 maupun berat dapat beristrahat di rumah untuk berobat hingga kesehatannya pulih untuk beraktivitas Kembali. 3. Wajib menggunakan peralatan keselamatan kerja (masker dll) yang telah disediakan oleh yayasan serta mengikuti ketentuan – ketentuan mengenai keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku. 4. Apabila menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan pegawai, maka harus segera melaporkan kepada atasan pimpinan. 5. Tidak diperbolehkan menggunakan peralatan atau perlengkapan kerja milik yayasan untuk keperluan pribadi maupun keperluan bisnis pribadi baik di waktu kerja maupun diluar waktu kerja, kecuali atas ijin pimpinan. 6. Memelihara alat-alat Peraga, dan perlengkapan2 lainnya yang ada di lingkungan kerja. 7. Wajib melakukan Langkah dan petunjuk yang diberikan, dalam upaya mencegah adanya kebakaran atau kecelakaan. 8. Wajib mengetahui tempat dan cara pemakaian peralatan pemadam kebakaran dan cara memberikan pertolongan bila terjadi kebakaran atau kecelakaan. PASAL 17 KEUANGAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN 1. Semua Keuangan yang masuk di kas satuan pendidikan adalah milik yayasan. 2. Keuangan milik yayasan di pegang oleh bendahara yang ditetapkan. 3. Bendahara pengurus Yayasan diangkat dan ditetapkan melalui pleno pembina maupun pengurus yang dituangkan dalam Surat Keputusan pengangkatan Pengurus. Sedangkan Bendahara

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 293 Satuan Pendidikan diangkat dalam rapat bersama di satuan Pendidikan dan diberikan SK pimpinan satuan pendidikan. 4. Pengangkatan/penunjukan bendahara berdasarkan penilaian kepribadian yang berintegritas, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengelola keuangan. 5. Setiap Lembaga wajib memiliki Rekening di bank, dengan pemegang buku adalah 2 (dua) orang yaitu Pimpinan dan Bendahara. 6. Bendahara satuan pendidikan wajib mengirim uang iuran atau sumbangan wajib Yayasan yang besarannya sesuai dengan keputusan yang ditetapkan. 7. Penggunaan keuangan sepenuhnya dipakai untuk kepentingan belanja operasional Yayasan sesuai dengan RAB dan tidak membelanjakan barang diluar dari kepentingan Yayasan. 8. Keuangan yayasan tidak untuk pinjamkan kepada siapapun yang tidak bertanggung jawab, kecuali dengan pengawai atas ijin dan penjanjian pengembalian dengan pimpinan. 9. Keuangan yayasan harus dipakai secara terbuka, transparan kepada atasan maupun bawahannya sebagai bentuk akuntabel. 10. Setiap Belanja barang dan jasa wajib disertai dengan bukti – bukti kwitansi, nota belanja maupun bukti lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan. 11. Pimpinan dan bendahara wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan untuk dapat dilaporkan kepada sumber pemberi dana dan tembusannya disampaikan ke Yayasan. 12. Setiap semester yayasan akan melakukan audit/periksaan internal pengelolaan keuangan Yayasan di setiap satuan Pendidikan. Satuan pendidikan wajib menyiapkan laporan penggunaan keuangan dan bukti fisik.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 294 BAB III ETIKA, KODE ETIK DAN LARANGAN PASAL 18 ETIKA DAN KODE ETIK 1. Percaya kepada Allah Tritunggal dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat Umat Manusia. 2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar tahun 1945. 3. Secara bersama – sama mengaktualisasikan Nilai – nilai Kristen melalui kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat. 4. Memegang teguh rahasia jabatan atau akademik, serta tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. 5. Bekerja dengan disiplin, jujur, inovatif, tekun, ulet, bersemangat, dan bertanggung jawab serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela untuk kepentingan Yayasan. 6. Tidak membawa putra/putri atau keluarga lain tiap hari saat aktif bekerja di tempat kerja yang dapat menggangu pekerjaan dirinya maupun yang lain. 7. Selalu memperkuat kemampuan dan ketajaman berpikir serta memperluas pengetahuan. 8. Senantiasa menjadi teladan dalam pengamalan ajaran dan nilai Kristen dan berdisiplin tinggi terhadap kode etik profesi. 9. Selalu melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif, serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. 10. Menjunjung tinggi sifat setia kawan dan bertanggung jawab 11. Bekerja dengan jujur, adil dan penuh Tanggung jawab.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 295 12. Selalu mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 13. Mendahulukan kepentingan Yayasan dari pada kepentingan pribadi dan golongan serta mendukung program pengembangan yayasan dan Satuan Pendidikan. 14. Bersikap tanggap dan terbuka terhadap perubahan dan peduli terhadap lingkungan. 15. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak, tanpa membedakan status sosial, suku, agama, ras, dan golongan lainnya. 16. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan kerja dan peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya. 17. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 18. Menjaga dan meningkatkan semangat dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam lingkungan kerja dan berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 19. Menggunakan pakaian seragam dinas harian yang telah ditetapkan. 20. Penampilan Pakaian tenaga pegawai pria maupun wanita adalah yang mencerminkan citra profesional dan terhormat. 21. Dalam kegiatan maupun acara formal tertentu, pengenaan pakaian dapat disesuaikan dengan kegiatan tersebut. PASAL 19 LARANGAN Pegawai Yayasan dilarang untuk : 1. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan dan memalsukan dokumen yang berhubungan dengan kepentingan yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 296 2. Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang-barang terlarang baik dalam lingkungan Yayasan maupun diluar lingkungan yayasan. 3. Merusak, merugikan atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya. 4. Menyalahgunakan kepercayaan yayasan dengan menerima sesuatu suapan baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa yang merugikan kepentingan Yayasan. 5. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 6. Membawa senjata tajam, senjata api atau barang berbahaya lainnya didalam lingkungan yayasan. 7. Merokok, makan pinang, minuman keras dan Narkoba di ruangan kantor, ruangan belajar dan lingkungan Sekolah. 8. Bermain judi, togel dan sejenisnya di lingkungan sekolah, rumah atau ditengah-tengah masyarakat umum. 9. Membawa/menggunakan barang, alat atau sarana lainnya yang adalah milik yayasan keluar lingkungan yayasan, tanpa izin dari pimpinan. 10. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan tidak diperkenankan memasuki ruangan lain yang bukan baginya, kecuali atas perintah/izin atasannya. 11. Bertengkar atau berkelahi dengan sesama karyawan/pimpinan dilingkungan yayasan atau diluar lingkungan yayasan. 12. Melakukan tindak asusila, menjadi pemahai dan pengedar narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya di lingkungan yayasan atau di luar yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 297 13. Mangkir atau tidak masuk bekerja tanpa alasan yang jelas ke atasan. 14. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing atau menghina sesama pendidikan atau kepada peserta didik dengan kata/ kalimat yang tidak pantas. 15. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau vidio yang berbau pornografi. 16. Merusak bangunan, perabot/barang, tanaman yang ada dilingkungan sekolah seperti, kran WC, kunci pintu, meja-kursi, taman dan lain-lain. 17. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan tertentu. 18. Melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan atau izin Pimpinan : a. Menyalin atau menggandakan semua bentuk dokumen penting milik yayasan dan atau dokumen yang menjadi arsip penting yayasan. b. Membawa pulang atau keluar dari yayasan semua bentuk dokumen atau hasil penggandaannya dengan maksud menyebarluaskan. c. Menyalahgunakan atau mengganti data atau dokumendokumen yang bukan menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. d. Menggunakan dokumen/arsip Yayasan untuk kepentingan Pribadi maupun kelompok tertentu. BAB IV KEWAJIBAN YAYASAN PASAL 20 UMUM

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 298 1. Memberikan layanan pekerjaan dan sarana yang layak kepada pegawai selama aktif bekerja. 2. Memperhatikan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan Yayasan, dengan memperhatikan kondisi keuangan Yayasan. 3. Memelihara dan menjaga hubungan kerja yang baik selaras dan harmonis demi terwujudnya ketenteraman dan ketenangan kerja di Yayasan. 4. Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan karier dan pelayanan. 5. Memberikan jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun kepada Pegawai melalui fasilitas BPJS. 6. Memberikan hak-hak pegawai sesuai dengan ketetapan Yayasan yang berlaku. 7. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan ketenagakerjaan. Pasal 21 PENEMPATAN PERSONIL 1. Pengangkatan, penempatan maupun pemberhentian personil pegawai Yayasan adalah hak dan wewenangan pengurus Yayasan sesuai dengan kebutuhan. 2. Pengangkatan dan penempatan personil pegawai di setiap satuan pendidikan berasal dari Gereja pendiri Yayasan. 3. Pengangkatan dan penempatan personil pegawai dapat diangkat pegawai dari luar gereja pendiri maupun yang beragama lain dengan persyaratan, wajib mentaati semua ketentuan dan peraturan Yayasan yang berlaku. 4. Yang menjadi pimpinan di Satuan Pendidikan adalah pegawai dari anggota Jemaat dari Gereja pendiri/pemilik Yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 299 5. Pegawai yang mengajarkan pelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah seorang Guru Agama yang berasal dari gereja pendiri dan atau gereja sahabat yang akan berperan sebagai Gembala di Satuan Pendidikan. PASAL 22 PENGELOLAAN ASET DAN INVENTARIS 1. Yang di maksud dalam inventaris yayasan adalah baik benda bergerak dan tak bergerak yang ada adalah milik yayasan. 2. Pengelolaan aset dan inventaris yayasan dilakukan oleh pengurus Pusat seizin dan pengawasnya dilakukan oleh PSW. 3. Dilarang keras kepada pegawai untuk membawa keluar, merusak atau menjual asset dan inventaris Yayasan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 4. Pengelolaan Aset Yayasan yang menghasilkan pendapatan dan pemasukan bagi Yayasan dapat dikelola untuk kepentingan Yayasan. PASAL 23 PEMBINAAN 1. Selektif dalam penerimaan dan pengembangan karier pegawai dengan mengutamakan kualitas dan kuantitas sesuai dengan program dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Mengutamakan pemberhentian pegawai karena purna bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memberikan hak pegawai sesuai dengan kewajiban berdasarkan status atau golongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mendayagunakan pegawai untuk kepentingan tugas sesuai dengan kemampuan pegawai berdasarkan prinsip efisiensi. 5. Meningkatkan kinerja dan pengabdian pegawai dengan

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 300 motivasi, keteladanan, kesejahteraan, penghargaan dan hukuman yang tepat dan proporsional. 6. Memberikan kesempatan pengembangan karier yang sama bagi seluruh pegawai berdasarkan prestasi kerja dan kepentingan organisasi, serta peningkatan motivasi untuk mencapai prestasi. 7. Mendorong dan memaksimalkan potensi pegawai seoptimal mungkin sejalan dengan visi dan misi Yayasan. 8. Penempatan pegawai pada tugas jabatan yang tepat, sesuai dengan kompetensinya untuk kepentingan kemajuan yayasan. PASAL 24 PENGHARGAAN 1. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan Yayasan kepada Pegawai yang berprestasi dalam bidangnya, baik akademik dan non akademik. 2. Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada pegawai diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pemberian penghargaan dapat berupa material dan atau non material. BAB V DISIPLIN DAN SANKSI PASAL 25 DISIPLIN 1. Disiplin yang baik timbul karena adanya sikap saling hormatmenghormati dan penuh pengertian terhadap hak-hak dan tanggung jawab antara Yayasan dengan pegawai dan demikian sebaliknya. 2. Penegakkan disiplin salah satunya dilakukan dengan adanya tindakan disiplin yang dilakukan Yayasan kepada pegawai.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 301 3. Tindakan disiplin ini bersifat pembinaan, perbaikan dan didikan. Dikecualikan bagi pelanggaran yang termasuk kategori berat/ pidana dan tidak memungkinkan untuk diadakan pembinaan, maka dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PASAL 26 DASAR TINDAKAN DISIPLIN Dasar pengenaan tindakan disiplin, yaitu : a. Ketentuan dalam AD/ART dan semua Peraturan Yayasan yang berlaku. b. Jenis pelanggaran. c. Pengulangan pelanggaran. d. Tingkat pelanggaran. e. Unsur pidana. PASAL 27 JENIS SANKSI Jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Yayasan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian ini sebagai berikut : 1. Sanksi administrasi, yaitu : a. Peringatan lisan. (tercatat) a. Surat peringatan pertama : jangka waktu berlakunya 6 (enam) bulan. b. Surat peringatan kedua : jangka waktu berlakunya 6 (enam) bulan. c. Surat peringatan ketiga : jangka waktu berlakunya 6 (enam) bulan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 302 Jika pegawai yang diperingatkan mendapat surat peringatan pertama telah menunjukkan perbaikan dalam tempo tiga bulan sejak peringatan pertama diberikan, maka peringatan tersebut dengan sendirinya telah selesai. Akan tetapi jika dalam jangka waktunya peringatan tersebut ternyata melakukan pelanggaran atau kesalahan lagi walaupun bentuk atau jenis pelanggaran atau kesalahannya berbeda, kepada yang bersangkutan diberi peringatan tingkat berikutnya. Surat peringatan yang diberikan untuk pelanggaran ringan tidak selalu berupa surat peringatan pertama atau kedua dan ketiga, tetapi dapat pula berupa peringatan pertama atau terakhir, atau surat peringatan kedua atau terakhir, tergantung pertimbangan atas pelanggaran yang dilakukan. 2. Sanksi akademik. 3. Sanksi skorsing. 4. Sanksi ganti rugi. 5. Pemutusan Hubungan Kerja. PASAL 28 SANKSI AKADEMIK 1. Sanksi akademik memiliki masa berlaku 6 (enam bulan). 2. Apabila selama masa berlakunya sanksi akademik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pegawai yang bersangkutan melakukan pengulangan terhadap jenis pelanggaran yang sama atau melakukan jenis pelanggaran lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi yang berikutnya atau lainnya secara berjenjang atau tidak berjenjang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. 3. Akibat dari sanksi akademik, maka Pegawai dikenakan hal-hal sebagai berikut :

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 303 a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk jangka waktu secepat-cepatnya 6 (enam) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan sejak periode kenaikan gaji berkala seharusnya dilakukan. b. Penundaan kenaikan pangkat/golongan berkala untuk jangka waktu secepat-cepatnya 6 (enam) bulan dan selamalamanya 1 (satu) tahun sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan sejak periode kenaikan pangkat/golongan berkala seharusnya dilakukan. c. Dalam hal sanksi akademik diberikan kepada pegawai, maka penundaan kenaikan pangkat/golongan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf b atas persetujuan satuan pendidikan. PASAL 29 SANKSI SKORSING 1. Sanksi skorsing diberikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan selama-lamanya 6 (enam) bulan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. 2. Selama masa skorsing, Pegawai berhak mendapatkan upah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pegawai, maka sanksi skorsing sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) atas persetujuan Yayasan. 4. Untuk kembali bekerja setelah menyelesaikan masa skorsing, Pegawai harus menyerahkan pernyataan tertulis tidak akan mengulang pelanggaran yang sama atau melakukan pelanggaran lainnya yang dikenakan sanksi skorsing. 5. Dalam hal Pegawai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat), maka kepada Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi berikutnya secara berjenjang.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 304 6. Dalam hal Pegawai mengulang pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pernyataan tertulis yang dibuatnya atau melakukan pelanggaran lainnya yang dikenakan sanksi skorsing, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi PHK. PASAL 30 SANKSI GANTI RUGI 1. Sanksi ganti rugi diberikan apabila pelanggaran Pegawai mengakibatkan kerugian sarana maupun aset atau kekayaan milik Yayasan. 2. Sanksi ganti rugi dibayarkan oleh Pegawai secara sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebijakan Yayasan. PASAL 31 MASA BERLAKU SANKSI Yayasan menetapkan masa berlaku jenis sanksi sebagai berikut : 1. Sanksi administrasi. Masing-masing jenis sanksi administrasi berlaku selama 6 (enam) bulan. Apabila selama masa berlakunya sanksi tersebut Pegawai yang bersangkutan melakukan pengulangan terhadap jenis pelanggaran yang sama atau melakukan jenis pelanggaran lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, maka kepada pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi yang berikutnya dan atau ditingkatkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Akibat dari sanksi administrasi, maka pegawai dikenakan hal-hal sebagai berikut : a. Tidak ada kenaikan gaji berkala, yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yaitu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sejak periode kenaikan gaji berkala seharusnya dilakukan. b. Dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi administrasi

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 305 yaitu surat peringatan I, II, dan III serta dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kondisi. c. Masa berlaku sanksi demosi sesuai dengan kebijakan Yayasan dengan mempertimbangkan kinerja dan performa pegawai yang bersangkutan. 2. Sanksi Ganti Rugi. Dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi administrasi yaitu peringatan lisan (tercatat), surat peringatan I, II, dan III serta Pemutusan Hubungan Kerja. Sanksi ganti rugi dibayarkan oleh pegawai secara sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebijakan Yayasan. PASAL 32 TINGKAT PELANGGARAN 1. Setiap Pegawai yang melanggar tindakan disiplin diberikan sanksi dengan tingkatan pelanggaran. Tingkat pelanggaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan antara lain : a. Pelanggaran tingkat I (pertama) b. Pelanggaran tingkat II (kedua) dan c. Pelanggaran tingkat III (ketiga) 2. Sanksi dan jenis tingkatan pelangaran pada ayat 1 (satu) diatas dapat diatur dalam peraturan Yayasan tentang pegawai. BAB VI ALIH TUGAS, PEMBERHENTIAN JABATAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASAL 33 ALIH TUGAS 1. Dalam situsi tertentu, pegawai dapat dialih tugaskan ke dalam jabatan yang baru sesuai kondisi sistem personalisasian di Yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 306 2. Pegawai yang di alih tugaskan, tidak berarti sebagai hukuman bagi karyawan yang di alihkan, melainkan sebagai jalan untuk dapat menempatkan pegawai pada tempat yang tepat, atas pertimbangan Yayasan. 3. Yayasan dapat mengalihtugaskan pegawai untuk sementara waktu dengan tujuan agar pegawai mempunyai pengalaman dan suasana kerja yang baru. 4. Jika terdapat suatu jabatan yang kosong, pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan jabatan tersebut dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan tersebut. 5. Pegawai yang telah dialih tugaskan pada jabatan baru, mendapat gaji dan semua haknya di tempat tugas baru. PASAL 34 PEMBERHENTIAN JABATAN 1. Absen tanpa suatu keterangan yang jelas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut atau 1 (satu) bulan lebih dari hari kerja efektif. 2. Melakukan perbuatan yang melanggar Asusila di lingkungan sekolah ataupun tempat lain yang merusak nama baik pribadi dan Yayasan. 3. Membawa, mengajak atau mengijinkan orang luar masuk ke dalam lingkungan yayasan untuk melakukan perbuatan narkoba, miras, cabul/mesum dan lainnya yang dapat merusak nama baik Yayasan. 4. Mencoba membujuk atau melakukan perbuatan cabul/mesum terhadap sesama pegawai, tamu ataupun peserta didik. 5. Meminta hadiah/upeti dari tamu, orang tua peserta didik, ataupun pihak ketiga dalam bentuk apapun yang ada hubunganya dengan pelayanan jasa/jabatan, yang dapat digolongkan sebagai penyogokan atau penyuapan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 307 6. Menyalahgunakan keuangan lembaga atau yayasan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Membuat pelaporan pertanggung jawaban fiktif atau pemalsuan data/keterangan terhadap nota dan kwitansi palsu. 7. Dengan sengaja melakukan pengrusakan, menghilangkan, ataupun melenyapkan surat-surat berharga, dokumen, ataupun barang inventaris sekolah, baik dilakukan sendiri maupun dengan cara menyuruh orang lain. 8. Melakukan pemalsuan data/ keterangan pada surat berharga, laporan Yayasan, tanda bukti keuangan/ kwitansi dokumen Yayasan. 9. Menggunakan data, aset maupun sarana dan prasarana yayasan untuk kepentingan diluar dari Yayasan (kepentingan pribadi, kelompok, Yayasan lain maupun lebih luas) tanpa diketahui atau seijin yayasan. 10. Mengambil barang/aset milik Yayasan dan atau mengijinkan pegawai lain mengambil barang untuk menjadi milik pribadi atau kelompok tertentu. 11. Menggunakan atau mengedarkan barang terlarang seperti candu, ganja, Morfin, Narkotik dll di lkingkungan Yayasan maupun diluar. 12. Menyalahgunakan kekuasaan / wewenang untuk kepentingan diri sendiri baik secara langsung atau tidak langsung. 13. Memprovokasi pegawai lain baik secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok untuk melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan Yayasan. PASAL 35 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan Yayasan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 308 1. Mengundurkan diri dari Yayasan. 2. Mencapai batas usia pensiun pegawai. 3. Mendapat pekerjaan atau jabatan baru di Lembaga/instansi lain dari yayasan. 4. Mengalami sakit yang berkepanjangan sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 6. Hasil penilaian prestasi kerja tidak baik dan atau tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik” sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, tata tertib dan semua peraturan Yayasan yang berlaku. 8. Melakukan pelanggaran dengan kategori berat seperti yang terdapat pelanggaran tingkat III. 9. Meninggal dunia. 10. Pemutusan hubungan kerja dilakukan Yayasan apabila terjadi kelebihan pegawai, demi efisiensi tenaga dan pembiayaan. 11. Terjadinya Pembubaran atau penutupan Yayasan, dengan alasan tertentu yang tidak dapat dipertahankan keutuhannya. BAB XIV PENUTUP PASAL 36 KETENTUAN PENUTUP 1. Dalam pelaksanaan Peraturan tentang Tata Tertib pegawai ini, dikeluarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 309 2. Dengan ditetapkannya Peraturan tetang Tata Tertib pegawai ini, maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini tetap berlaku. 3. Ketentuan yang belum diatur dalam Tata tertib ini, dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan lainnya. 4. Peraturan Yayasan tetang Tata Tertib YPPGI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jayapura Pada Tanggal : 01 Juli 2021 BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI PAPUA SHEM PIGAI, ST, M,Pd Ketua GEORGE RUMMI, SH Sekretaris

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 310 PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA NOMOR : 06 TAHUN 2021 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH DINAS YAYASAN BADAN PENGURUS YPPGI DI TANAH PAPUA Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan pengelolaan rumah dinas aset Yayasan YPPGI, maka perlu dilakukan penataan dan penertiban agar dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya; b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan rumah dinas yang sesuai dengan ketentuan dan aturan maka diperlukan adanya peraturan pengelolaan rumah dinas Yayasan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Badan Pengurus Yayasan; Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) Yayasan YPPGI di Tanah Papua Bab IX pasal 30 tentang kekayaan dan aset Yayasan;

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 311 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 4. Peraturan Yayasan YPPGI di Tanah Papua tentang Pegawai YPPGI dalam Bab X pasal 90 Hak pengawai yayasan; Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua pada tanggal 01 Juli 2021. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) DI TANAH PAPUA TENTANG PENGHUNIAN RUMAH DINAS YAYASAN.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 312 BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepegawaian ini yang dimaksud dengan : 1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Persekolahaan GerejaGereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua disingkat YPPGI di Tanah Papua. 2. Yayasan YPPGI di Tanah Papua adalah yayasan pendidikan yang berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerjanya di Tanah Papua. 3. Ketua Yayasan/Pengurus Umum Sekolah (PUS) adalah pejabat yang diangkat oleh Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua dalam Rapat Pleno Pengurus yang bertugas sebagai pelaksana. 4. Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) adalah pejabat yang diangkat oleh Ketua Yayasan/PUS melalui Rapat pleno bersama pimpinan Gereja pendiri yang bertugas di wilayah kabupaten/Kota. 5. Peraturan Penghunian Rumah Dinas Yayasan adalah suatu peraturan dan ketentuan yang mengatur dan memuat tata cara penghunian Rumah dinas Yayasan. 6. Rumah Dinas Yayasan adalah semua rumah dinas milik Yayasan yang bertempat di pusat maupun daerah. 7. Surat Perjanjian Penghunian Rumah (SPPR) adalah Surat Perjanjian Penghunian yang dibuat yayasan yang wajib diisi oleh setiap pegawai penghuni rumah dinas Yayasan. 8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarankan Pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 313 9. Pegawai adalah setiap orang yang diangkat dan mempunyai hubungan kerja dengan yayasan yang menerima dan hak dan kewajiban dari yayasan. 10. Keluarga pegawai adalah keluarga pegawai yang diakui dan terdaftar di Yayasan terdiri atas seorang suami/istri berdasarkan perkawinan yang sah beserta anak-anaknya yang sah menurut hukum menjadi tanggungan pegawai. 11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang seorang pegawai. 12. Ganti rugi adalah pembayaran berupa uang pengganti rugi yang diberikan Yayasan kepada penghuni, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13. Uang Transport perjalanan adalah biaya transportasi angkutan barang milik pegawai penghuni saat pengosongan rumah yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Menjadi landasan tentang hak dan kewajiban kepada setiap pegawai menghuni rumah dinas yayasan. 2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan. 3. Menjadi acuan pemberian sanksi bagi pelanggar ketentuan yang berlaku. BAB II GOLONGAN DAN PENGHUNIAN RUMAH DINAS PASAL 3 GOLONGAN Penggolongan rumah dinas yayasan terdiri dari : 1. Rumah dinas yayasan golongan I;