AD/ART dan Peraturan YPPGI di Tanah Papua

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 164 PASAL 85 PERJALANAN DINAS 1. Perjalanan dinas adalah setiap perjalanan dalam rangka melaksanakan pekerjaan atau tugas untuk kepentingan Yayasan baik perjalanan di dalam negeri maupun luar negeri. 2. Yayasan membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang mendapat tugas ke luar daerah atau ke luar negeri berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan yang berwenang memberikan tugas meliputi biaya transportasi, biaya penginapan, biaya telepon/pulsa, uang makan dan saku. 3. Untuk perjalanan dinas dalam negeri, uang makan dan uang saku diberikan berdasarkan kota yang dituju. 4. Untuk perjalanan dinas luar negeri, uang makan dan uang saku diberikan berdasarkan pada negara yang dituju dan perintah perjalanan dikeluarkan yayasan. 5. Selama melaksanakan perjalanan dinas pegawai bersangkutan tidak mendapatkan hak upah lembur, tunjangan uang makan dan tunjangan uang transportasi. 6. Tata laksana dan ketentuan tentang nilai biaya dinas ditetapkan berdasarkan keputusan Yayasan. BAB IX PENGHARGAAN PASAL 86 KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN 1. Kenaikan pangkat dan atau jabatan pada dasarnya merupakan penghargaan atau kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, bukan merupakan hak pegawai. 2. Jenis kenaikan pangkat/golongan dalam peraturan ini adalah : a. Kenaikan pangkat regular.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 165 b. Kenaikan pangkat penyesuaian. c. Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. d. Kenaikan pangkat dalam jabatan struktural. c. Proses kenaikan pangkat pegawai tetap Yayasan ditetapkan pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus tahun berjalan. d. Kenaikan pangkat/golongan reguler bagi pegawai non edukatif adalah yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan struktural yang di pangkunya. Persyaratan dimaksud antara lain : a. Telah mempunyai masa kerja golongan minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat. b. Tersedia formasi untuk pangkat tersebut. c. Dapat diusulkan minimal 4 tahun kerja sejak pemberian kenaikan pangkat sebelumnya. d. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. e. Mengikuti ujian dinas untuk setiap kenaikan golongan/ ruang sesuai ketentuan yang berlaku. e. Kenaikan pangkat/golongan reguler bagi pegawai edukatif adalah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, tanpa memperhatikan jabatan struktural yang di pangkunya. Persyaratan dimaksud antara lain : a. Telah mempunyai masa kerja golongan minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat. b. Dapat diusulkan minimal 4 tahun kerja sejak pemberian kenaikan pangkat sebelumnya. c. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 166 d. Bagi Pegawai sebagai guru memenuhi persyaratan angka kredit yang mencerminkan pelaksanaan yang merupakan tugas pokok pegawai edukatif, yang tertuang dalam DUPAK dan DP3/SKP sesuai ketentuan yang berlaku. e. Bagi Pegawai sebagai Tenaga Dosen memenuhi persyaratan angka kredit yang mencerminkan pelaksanaan Tri Dharma yang merupakan tugas pokok pegawai edukatif, sesuai ketentuan yang berlaku. f. Kenaikan pangkat/golongan penyesuaian dapat dimungkinkan dipertimbangkan oleh yayasan bagi pegawai edukatif atau pegawai non edukatif yang mendapat tugas belajar, apabila telah memenuhi persyaratan dimaksud antara lain : a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya. b. Pegawai bersangkutan diberi jabatan atau tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang diperoleh dalam pendidikan tersebut. c. Tersedia formasi untuk pangkat tersebut. d. Mempunyai konduite dan prestasi kerja yang baik, penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. e. Pegawai bersangkutan diberi kesempatan untuk memanfaatkan keahliannya, dan apabila dipandang produktivitas kerjanya meningkat, dapat dipertimbangkan untuk mengikuti ujian dinas guna penyesuaian ijazah. f. Apabila diberi kesempatan ujian dinas 3 (tiga) kali tidak lulus, maka diterapkan kenaikan pangkat reguler biasa. g. Melalui pertimbangan Yayasan dan diusulkan oleh atasan yang bersangkutan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 167 h. Menyelesaikan masa studi lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g. Kenaikan pangkat/golongan penyesuaian dapat dimungkinkan dipertimbangkan oleh Yayasan bagi pegawai edukatif dan pegawai non edukatif yang melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri, apabila telah memenuhi persyaratan dimaksud antara lain : a. Telah mendapat izin melanjutkan studi dari Yayasan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan yang disetujui oleh atasan pegawai. b. Bidang studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. c. Tidak mengganggu jam kerja atau pelaksanaan tugas yang diemban, dan dibuktikan dalam pernyataan tertulis dari atasan langsung. d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya. e. Tersedia formasi untuk pangkat tersebut. f. Melalui pertimbangan Yayasan dan diusulkan oleh atasan yang bersangkutan. g. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. h. Kenaikan pangkat dalam jabatan struktural adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai Yayasan karena persyaratan pangkat dalam jabatan struktural, dengan syarat : a. Telah menduduki pangkat terakhir minimal 2 (dua) tahun pada jabatan tersebut. b. Mempunyai konduite dan prestasi kerja yang baik, penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 168 c. Melalui pertimbangan Yayasan dan diusulkan oleh atasan yang bersangkutan. PASAL 87 UJIAN KENAIKAN PANGKAT 1. Ujian diberlakukan bagi pegawai tetap non edukatif. 2. Untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping memenuhi syarat- syarat yang ditentukan juga harus lulus ujian. 3. Ujian dimaksud terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu : a. Ujian tingkat I, untuk kenaikan pangkat dari Juru Tk.I - I/d menjadi Pengatur Muda - II/a. b. Ujian tingkat II, untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tk.I - II/d menjadi Penata Muda - III/a c. Ujian tingkat III, untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk.I - III/d menjadi Pembina - IV/a. 4. Materi ujian meliputi : a. Materi ujian ke Golongan II adalah hak dan kewajiban pegawai; etika pegawai; kemampuan pelaksanaan tugas; kemampuan dalam pengoperasian & aplikasi komputer; kemampuan dalam administrasi perkantoran; kemampuan Bahasa Inggris. b. Materi ujian ke Golongan III adalah sama dengan butir (a) di atas, namun ditambah dengan kemampuan kepemimpinan; pemahaman organisasi atau manajemen; kemampuan merancang program kerja & anggaran; kemampuan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang; kemampuan menetapkan tolak ukur keberhasilan; kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep di atas dalam ruang lingkup pekerjaan yang akan ditangani; kemampuan

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 169 pengendalian menyeluruh; kemampuan mengindentifikasi penyimpangan & rencana perbaikan serta perbaikan terus menerus. 5. Bagi pegawai tetap non edukatif dengan penugasan sebagai tenaga teknis lapangan dilakukan ujian dan penilaian berdasarkan tugas pekerjaannya dan sebelum melaksanakan ujian telah mengikuti diklat atau pemagangan selama 6 bulan. BAB X KEWAJIBAN & KODE ETIK PASAL 88 KEWAJIBAN YAYASAN 1. Memberikan pekerjaan yang layak kepada pegawai selama aktif bekerja. 2. Memperhatikan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan yayasan, dengan memperhatikan kondisi keuangan Yayasan. Hak pegawai meliputi gaji/honor, upah lembur beserta tunjangan dan bantuan lainnya, sesuai yang tercantum dalam peraturan pegawai. 3. Memelihara hubungan kerja yang selaras dan harmonis demi terwujudnya ketenteraman dan ketenangan kerja di Yayasan. 4. Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. 5. Memberikan kesempatan mengembangkan karier. 6. Memperhatikan, dan memelihara kesehatan serta keselamatan kerja pegawai dengan memberikan santunan kepada pegawai sebagai akibat kecelakaan yang dialami dalam melaksanakan pekerjaannya dan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS. 7. Memberikan jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun kepada Pegawai melalui fasilitas BPJS.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 170 8. Memberikan hak-hak pegawai sesuai dengan yang ditetapkan oleh Yayasan. 9. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan ketenagakerjaan. PASAL 89 KEWAJIBAN PEGAWAI 1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) dan semua peraturan yang berlaku di Yayasan. 2. Melaksanakan kewajibannya dengan sadar, patuh, taat, dan jujur dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta sesuai petunjuk kerja yang ditetapkan yayasan. 3. Mengakses kehadiran pada mesin finger scan alat pencatat atau tanda tangan kehadiran di absen manual secara sendiri-sendiri dan tidak diwakili/mewakili pegawai lain. 4. Melapor kepada atasan pimpinan atau kepada yang berwenang apabila tidak masuk bekerja. 5. Melaksanakan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab. 6. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran secara objektif. 7. Tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaannya sebelum selesai jam kerja, kecuali mendapat izin khusus atau tugas di luar. 8. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni. 9. Mentaati perintah dan petunjuk yang layak dari atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaikbaiknya, penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 171 10. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam proses pembelajaran. 11. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik dan administratif. 12. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. 13. Menjaga, memelihara dan melindungi dengan sebaik-baiknya semua peralatan kerja dan harta milik Yayasan dan digunakan untuk kepentingan yayasan. 14. Menghadiri setiap undangan pertemuan yang diselenggarakan yayasan. 15. Mentaati ketentuan waktu kerja dengan hadir mengajar tepat waktu dan memenuhi jam mengajar/SKS/tatap muka sesuai dengan jadwal yang berlaku. 16. Meningkatkan karier akademik dalam hal penyetaraan jabatan fungsional bagi dosen. 17. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang tenang, tertib dan baik, serta memelihara kebersihan dan kerapian dilingkungan tempat bekerja masing-masing. 18. Saling menghormati sesama pegajar atau Civitas akademika dan selalu memperingatkan teman sejawat yang melakukan tindakan tidak terpuji atau tercela. 19. Menjunjung tinggi nama baik Yayasan serta menghormati dan santun kepada atasan dan sesama pegawai.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 172 PASAL 90 HAK PEGAWAI Setiap pegawai berhak atas : 1 Imbalan berupa gaji dan tunjangan, atau honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2 Mendapatkan Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/ golongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3 Cuti dan ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4 Mendapatkan santunan atau tunjangan apabila mengalami kecelakaan atau musibah untuk perawatan, dan dana kesehatan ketentuan yang berlaku. 5 Mendapatkan uang duka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6 Mendapatkan dana pensiun atau tunjangan hari tua bagi yang diberhentikan dengan hormat ataupun yang pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7 Setiap Pegawai Yayasan berhak atas kesehatan dengan ketentuan yang belaku. 8 Setiap Pagawai berhak menggunakan atau menempati perumahan dinas yayasan. Ketentuan teknis selanjutnya diatur dalam peraturan yayasan tetang penghunian rumah dinas Yayasan. 9 Setiap Pegawai berhak menggunakan kendaraan dinas baik roda dua, roda empat maupun jenis kendaraan lainnya adalah milik Yayasan. Ketentuan umum untuk menggunakan kendaraan Yayasan diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setiap Kendaraan milik Yayasan yang disebutkan sebagai Kendaraan Dinas Yayasan wajib menggunakan nama yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 173 b. Setiap Pegawai yang menggunakan Kendaraan wajib menanda tangani surat perjanjian penggunaan kendaraan yang berisi siap bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan dan mengembalikan kendaraan ke yayasan apabila di kemudian hari berhenti bekerja di yayasan. c. Kendaraan dinas yayasan hanya dapat dipakai untuk tugas dan keperluan dinas saja dan pemakaian kendaraan dinas untuk urusan pribadi diluar jam dinas diatur oleh atasan. d. Kendaraan dinas dijaga dan dipelihara dengan baik dan hanya dipakai oleh pegawai yang bersangkutan. Tidak diperbolehkan meminjamkan dalam jangka waktu yang panjang atau disewakan kepada pihak lain untuk Ojol, ojek, rental dan lainnya. Terkecuali ada kesepakatan dengan pimpinan setempat untuk kepentingan bersama yang pelaksanaan terknis dapat diatur kemudian. e. Kerusakan yang terjadi di jam kerja/dinas menjadi tanggung jawab yayasan atau satuan pendidikan, sedangkan kerusakan diluar jam kerja/dinas menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. f. Pegawai yang menggunakan Kendaraan yayasan wajib memiliki surat-surat lengkap seperti KTP dan SIM dan sesuai dengan kelas kendaraan dan wajib membawa STNK setiap mengendarai kendaraan. Sedangkan BPKB kendaraan di simpan di Kantor Pusat Yayasan. g. Pajak kendaraan dibayar oleh yayasan atau pemilik kendaraan tempat dikeluarkan kendaraan tersebut. h. Apabila terjadi kehilangan diluar jam dinas menjadi tanggung jawab pegawai pengguna kendaraan sehingga Pegawai yang bersangkutan wajib mengantikan kendaranaan sejenis yang baru. i. Apabila telah berakhir masa tugasnya di yayasan (akibat pindah tugas, pemberhentian, pensiun atau kematian)

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 174 maka harus mengembalikan kendaraan dinas tersebut ke yayasan. PASAL 91 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1 Pegawai yang menghasilkan suatu penemuan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pegawai lain dan atau dengan pihak lain yang dibiayai oleh Yayasan, penemuan tersebut terkait serta dapat dikembangkan untuk kepentingan Yayasan, maka penemuan tersebut menjadi milik tunggal yang sah dari Yayasan. 2 Wajib melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan penemuannya kepada Pimpinan Yayasan atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pimpinan memutuskan penemuan tersebut layak dan bisa mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dari pihak yang berwenang. 3 Segala hal berkaitan dengan prosedur, syarat, ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk kompensasi atau royalti yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut di atas akan diatur dalam ketentuan internal Yayasan. 4 Sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, pegawai dilarang melakukan perbuatan yang merugikan nama baik Yayasan. PASAL 92 LARANGAN Setiap Pegawai Yayasan dilarang untuk : 1. Melakukan usaha dan atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 2. Mengikuti organisasi politik dan terlibat dalam politik praktis. 3. Mengikuti organisasi terlaran seperti PKI, HTI ataupun organisasi lainnya yang dilarang oleh Gereja maupun Negara.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 175 4. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yayasan, ajaran Gereja pendiri dan Peraturan Negara. 5. Menyalahgunakan hak dan wewenangnya untuk kepentingan di luar dari yayasan. 6. Menyalahgunakan barang-barang inventaris milik Yayasan. 7. Melakukan perbuatan yang mencemarkan kehormatan dan martabat serta usaha perbuatan yang dapat merugikan Yayasan baik secara moral maupun. 8. Pegawai yang berstatus suami istri tidak boleh bertugas di satu lingkungan kerja yang sama, kecuali dalam kondisi tertentu. 9. Membawa putra atau putri atau keluarga lain terus menerus saat bekerja di lingkungan Yayasan yang dapat menggangu pekerjaan. 10. Melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan : pelacuran, perjudian, pengguguran kandungan, pengedar atau pemakai NARKOBA, dan pelanggaran hukum lainya. 11. Membocorkan rahasia jabatan atau rahasia yayasan yang bersifat penting dalam yayasan. 12. Setiap Pegawai dilarang untuk menyalahgunakan keuangan yayasan. 13. Tidak merokok, makan pinang dan mabuk dalam ruang kelas dan di lingkungan yayasan. 14. Dilarang melakukan transaksi atau jual beli nilai ujian, tugastugas, makalah, skripsi, Ijazah dan lain – lain yang bersifat tidak mendidik. PASAL 93 ETIKA PEGAWAI Etika Pegawai terhadap yayasan, sesame pegawai dan peserta didik adalah sebagai berikut :

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 176 1. Percaya kepada Allah Tritunggal dan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru selamat Umat Manusia. 2. Secara bersama – sama mengaktualisasikan Nilai – nilai Kristen melalui kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat. 3. Memegang teguh rahasia jabatan atau serta tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. 4. Bekerja dengan disiplin, jujur, inovatif, tekun, ulet, bersemangat, dan bertanggung jawab serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela untuk kepentingan Yayasan. 5. Selalu memperkuat kemampuan dan ketajaman berpikir serta memperluas pengetahuan. 6. Senantiasa menjadi teladan dalam pengamalan ajaran dan nilai Kristen dan berdisiplin tinggi terhadap kode etik profesi. 7. Selalu melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif, serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. 8. Menjunjung tinggi sifat setia kawan dan bertanggung jawab 9. Selalu mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 10. Mendahulukan kepentingan Yayasan dari pada kepentingan pribadi dan golongan serta mendukung program pengembangan yayasan dan Satuan Pendidikan. 11. Bersikap tanggap dan terbuka terhadap perubahan dan peduli terhadap lingkungan. 12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak, tanpa membedakan status sosial, suku, agama, ras, dan golongan lainnya.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 177 13. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan kerja dan peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya. 14. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu baik dalam menjalankan tugas sebagai tenaga edukatif maupun non edukatif. 15. Menjaga dan meningkatkan semangat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, efektif dalam memanfaatkan waktu serta bersikap proaktif dan berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 16. Menggunakan Pakaian seragam dinas, kartu Identitas dan atribut lainnya yang ditetapakan Yayasan 17. Dalam kegiatan dan acara - acara formal, mengenakan pakaian formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 18. Penampilan fisik bagi pegawai adalah yang patut diteladani. Pegawai tidak membuat pirang rambut, tetapi rambut dan kumis bagi pria rapi, sedangkan bagi wanita tidak sambung rambut yang berlebihan bagi wanita. Tidak melakukan tato di tubuh yang berlebihan. 19. Saling menghormati antara sesama pegawai selalu berusaha memperingatkan teman sejawat yang melakukan tindakan tidak terpuji atau tercela dan dalam pelaksanaan Ibadahnya masing-masing. 20. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai pegawai. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 21. Berkewajiban menghormati atau menghargai sesama pendidik atau civitas akademika. 22. Sapaan yang digunakan sesama pegawai (dalam perannya sebagai teman sekerja) adalah :

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 178 ”Bapak, Ibu, Pak, Bu, Saudara”. Sapaan lain seperti: kamu, anda, engkau, ko, koi, mas, lhu dll” hendaknya digunakan secara terbatas. Kata ganti diri yang digunakan dalam berkomunikasi formal dengan mahasiswa dan pegawai adalah ”saya” kata ganti nama diri ”aku, gue, gua” hendaknya digunakan secara terbatas. Sedangkan salam perjumpaan menggunakan ”selamat pagi/ siang/sore/malam” atau salam lain, seperti “Shalom” yang lazim digunakan di lingkungan kerja. 23. Memberikan teladan baik bagi peserta didik dalam bidang keprofesionalan agar dapat mengantar peserta didik untuk memasuki lingkungan masa depannya, maupun lingkungannya. Terbuka untuk menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggung jawab dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. 24. Memperlakukan Peserta didik sebagai manusia dewasa yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pemimpin bangsa. Pendidik memperlakukan Peserta didik secara sama (equal right dan equal opportunity) tanpa memandang status kedudukan social maupun SARA (suku, agama, ras). 25. Membimbing Peserta didik untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan Kemampuan potensi dan bakatnya. 26. Menghargai setiap peserta didik dengan memberitahukan sebelumnya apabila memberikan pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan Peserta didik, baik dalam memberikan layanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam bimbingan tugas, skripsi atau laporan tugas akhir dan tugas lainnya. 27. Menyediakan waktu konsultasi bagi peserta didik atau mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di dalam kelas.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 179 28. Menjadi panutan bagi Peserta didik sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan. 29. Mengevaluasi hasil pekerjaan (ujian dan bentuk penugasan lain) secara jujur dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen peserta didik atas silabus dan RPP yang disusunnya. 30. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran atau bahan pelajaran atau perkuliahan yang diajarkannya dan responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik di dalam kelas maupun di tempat lain. 31. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan peserta didik mengingat senantiasa terdapatnya perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. 32. Sapaan yang digunakan kepada peserta didik di lingkungan sekolah/kampus ialah ”saudara” atau ”anda”, sapaan lain seperti: ”kamu, engkau, ko, koi, mas, lhu dll” hendaknya digunakan secara terbatas. 33. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyatanyata diketahui dan patut diduga langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan profesi sebagai tenaga akademik. 34. Senantiasa berusaha menambah ilmu yang dimilikinya serta meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa subjek didiknya memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang. 35. Selalu mengikuti perkembangan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan Teknologi serta seni budaya sesuai dengan bidangnya sebagai pendidik serta sivitas akademika dan sebagai masyarakat cendikia.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 180 36. Merencanakan materi pembelajaran ataupun kuliah dan penugasan kepada peserta didik serta aturan yang mengikuti pembelajaran atau kuliahnya sebelum pembelajaran atau kuliah semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus dan RPP rinci yang dibagikan kepada Peserta didik sebelum pembelajaran atau kuliah semester tertentu dimulai dan diadministrasikan oleh bagian kurikulum atau Ketua Jurusan atau prodi yang berkaitan. 37. Hanya mempublikasikan hasil karya yang sejauh kesadarannya merupakan pekerjaan yang orsinil. 38. Tidak mengadopsi skripsi, tesis, disertasi, atau karya mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai hasil karya yang dilakukan sendiri. 39. Pencantuman nama sebagai salah seorang penulis suatu artikel harus disesuaikan dengan kontribusi yang telah diberikannya dalam pemikiran, pengerjaan dan penulisan artikel tersebut. 40. Tidak mempublikasikan suatu karya atas namanya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan penelitian orang lain yang belum dipublikasikan. 41. Dapat meminta informasi kepada pihak lain dengan syarat menyebutkan tujuan informasi tersebut dan sedapat mungkin memberikan penghargaan kepada pemberi informasi. 42. Tidak menghilangkan atau mencantumkan nama seseorang untuk suatu pekerjaan tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. 43. Menerima tawaran suatu pekerjaan yang berada di bidang keahlian dan kompetensinya. Apabila karena suatu hal ia menerima suatu pekerjaan di luar bidang keahliannya hendaknya ia melibatkan orang yang memiliki keahlian atau kompetensi yang sesuai atau minimal menyampaikan pemberitahuan kepada orang tersebut.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 181 44. Dalam pelaporan suatu pekerjaan secara lisan atau tulisan, senantiasa mengacu kepada kebenaran ilmiah dan objektivitas. BAB XI DISIPLIN DAN SANKSI PASAL 94 DISIPLIN 1. Disiplin yang baik timbul karena adanya sikap saling hormatmenghormati dan penuh pengertian terhadap hak dan tanggung jawab antara Yayasan dengan pegawai dan demikian sebaliknya. Dengan adanya disiplin yang baik, akan terjalin hubungan kerja yang harmonis antara Yayasan dengan pegawai begitu juga antar pegawai. 2. Penegakkan disiplin salah satunya dilakukan dengan adanya tindakan disiplin yang dilakukan Yayasan kepada pegawai. 3. Tindakan disiplin ini bersifat pembinaan, perbaikan, dan didikan. Dikecualikan bagi pelanggaran yang termasuk kategori berat/ pidana dan tidak memungkinkan untuk diadakan pembinaan, maka Yayasan dapat menggunakan haknya untuk mengakhiri hubungan kerja. PASAL 95 DASAR TINDAKAN DISIPLIN Dasar pengenaan tindakan disiplin, yaitu : a. Ketentuan dalam AD/ART dan semua Peraturan Yayasan yang berlaku. b. Jenis pelanggaran. c. Pengulangan pelanggaran. d. Tingkat pelanggaran. e. Unsur pidana.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 182 PASAL 96 JENIS SANKSI Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian ini sebagai berikut : 1. Sanksi administrasi, yaitu : a. Peringatan lisan. (tercatat) a. Surat peringatan pertama : jangka waktu berlakunya 6 (enam) bulan. b. Surat peringatan kedua : jangka waktu berlakunya 6 (enam) bulan. c. Surat peringatan ketiga : jangka waktu berlakunya 6 (enam) bulan. Jika pegawai yang diperingatkan mendapat surat peringatan pertama telah menunjukkan perbaikan dalam tempo tiga bulan sejak peringatan pertama diberikan, maka peringatan tersebut dengan sendirinya telah selesai. Akan tetapi jika dalam jangka waktunya peringatan tersebut ternyata melakukan pelanggaran atau kesalahan lagi walaupun bentuk atau jenis pelanggaran atau kesalahannya berbeda, kepada yang bersangkutan diberi peringatan tingkat berikutnya. Surat peringatan yang diberikan untuk pelanggaran ringan tidak selalu berupa surat peringatan pertama dan kedua, tetapi dapat pula berupa peringatan pertama atau terakhir, atau surat peringatan kedua atau terakhir, tergantung pertimbangan atas pelanggaran yang dilakukan. 2. Sanksi akademik. 3. Sanksi demosi. 4. Sanksi skorsing.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 183 5. Sanksi ganti rugi. 6. Pemutusan Hubungan Kerja. PASAL 97 SANKSI AKADEMIK 1 Sanksi akademik memiliki masa berlaku 6 (enam bulan). 2 Apabila selama masa berlakunya sanksi akademik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pegawai yang bersangkutan melakukan pengulangan terhadap jenis pelanggaran yang sama atau melakukan jenis pelanggaran lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan pegawai ini, maka kepada pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi yang berikutnya atau lainnya secara berjenjang atau tidak berjenjang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. 3 Akibat dari sanksi akademik, maka Pegawai dikenakan hal-hal sebagai berikut : a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk jangka waktu secepat-cepatnya 6 (enam) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan sejak periode kenaikan gaji berkala seharusnya dilakukan. b. Penundaan kenaikan pangkat/golongan berkala untuk jangka waktu secepat-cepatnya 6 (enam) bulan dan selamalamanya 1 (satu) tahun sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan sejak periode kenaikan pangkat/golongan berkala seharusnya dilakukan. c. Dalam hal sanksi akademik diberikan kepada pegawai, maka penundaan kenaikan pangkat/golongan berkala sebagaimana dimaksud huruf b atas persetujuan yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 184 PASAL 98 SANKSI DEMOSI 1 Sanksi demosi berupa penurunan pangkat/golongan dan atau jabatan sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat dan sebanyakbanyaknya 2 (dua) tingkat sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. 2 Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pegawai, maka sanksi demosi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) atas persetujuan satuan pendidikan dan ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan Ketentuan yang berlaku. PASAL 99 SANKSI SKORSING 1 Sanksi skorsing diberikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan selama-lamanya 6 (enam) bulan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. 2 Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pegawai, maka sanksi skorsing sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) atas persetujuan Yayasan. 3 Selama masa skorsing, pegawai berhak mendapatkan upah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4 Untuk kembali bekerja setelah menyelesaikan masa skorsing, pegawai harus menyerahkan pernyataan tertulis tidak akan mengulang pelanggaran yang sama atau melakukan pelanggaran lainnya yang dikenakan sanksi skorsing. 5 Dalam hal Pegawai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat), maka kepada Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi berikutnya secara berjenjang. 6 Dalam hal Pegawai mengulang pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pernyataan tertulis yang dibuatnya atau melakukan pelanggaran lainnya yang dikenakan sanksi

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 185 skorsing, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi yang labih tinggi dan atau PHK. PASAL 100 SANKSI GANTI RUGI 1 Sanksi ganti rugi diberikan apabila pelanggaran pegawai mengakibatkan kerugian sarana maupun aset milik Yayasan. 2 Sanksi ganti rugi dibayarkan oleh pegawai secara sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebujakan dan ketetapan Yayasan. PASAL 101 MASA BERLAKU SANKSI Yayasan menetapkan masa berlaku jenis sanksi sebagai berikut : 1. Sanksi administrasi. Masing-masing jenis sanksi administrasi berlaku selama 6 (enam) bulan. Apabila selama masa berlakunya sanksi tersebut yang bersangkutan melakukan pengulangan terhadap jenis pelanggaran yang sama atau melakukan jenis pelanggaran lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan pegawai ini, yang bersangkutan dikenakan sanksi yang berikutnya atau ditingkatkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Akibat dari sanksi administrasi, maka pegawai dikenakan halhal sebagai berikut : a. Tidak ada kenaikan gaji berkala, yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yaitu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sejak periode kenaikan gaji berkala seharusnya dilakukan. b. Dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi administrasi yaitu surat peringatan I, II, dan III serta dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kondisi. c. Masa berlaku sanksi demosi sesuai dengan kebijakan

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 186 Yayasan dengan mempertimbangkan kinerja dan performa pegawai yang bersangkutan. 2. Sanksi Ganti Rugi. Dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi administrasi yaitu peringatan lisan (tercatat), surat peringatan I, II, dan III serta Pemutusan Hubungan Kerja. Sanksi ganti rugi dibayarkan oleh pegawai secara sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebijakan Yayasan. PASAL 102 MEKANISME PENGENAAN SANKSI 1. Apabila terdapat indikasi atau ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, maka Yayasan berhak untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan internal Yayasan. 2. Sanksi dikenakan sesuai ketentuan dalam pasal 101 (seratus satu) diatas, sehingga dalam pengenaan sanksi tidak dikenakan menurut urut-urutan sanksi. Contoh : Sesuai dengan jenis pelanggaran dan atau tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai, Yayasan dapat langsung mengeluarkan surat peringatan III (ketiga) tanpa harus memberikan surat peringatan I (pertama) atau surat peringatan II (kedua) terlebih dahulu. 3. Mekanisme pengenaan sanksi oleh Yayasan kepada pegawai akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan internal. 4. Peningkatan sanksi dapat dilakukan dengan memperhatikan dasar tindakan disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 104, 105 dan 106 berikut dan tingkat pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal ini. 5. Apabila segala upaya dalam hal pembinaan dan penyelesaian perselisihan telah dilakukan dan tidak memperoleh jalan keluar, maka Yayasan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 187 PASAL 103 TINGKAT PELANGGARAN Setiap Pegawai yang melanggar tindakan disiplin diberikan sanksi dengan tingkatan pelanggaran. Tingkat pelanggaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan antara lain : 1. Pelanggaran tingkat I (pertama) 2. Pelanggaran tingkat II (kedua) dan 3. Pelanggaran tingkat III (ketiga) PASAL 104 PELANGGARAN TINGKAT I (PERTAMA) Pelanggaran Tingkat I (pertama) merupakan bentuk pelanggaran ringan yang dilakukan pegawai dan diberikan peringatan pertama atas pelangarannya. Kategori Pelanggaran tingkat I (pertama) adalah sebagai berikut : 1. Tidak masuk kerja 12 (dua belas) hari, dalam satu bulan tidak berturut-turut dan atau 1 (satu) bulan tidak berturut-turut dalam waktu tiga bulan tanpa surat keterangan yang sah atau tanpa kabar atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Selama 2 (dua) kali atau berkali-kali dalam 1 (satu) minggu datang terlambat atau pulang lebih awal atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan sah. 3. Selama 1 (satu) bulan tidak masuk kelas dalam untuk melakukan pembelajaran (tatap muka) walaupun rajin hadir ditandai dengan absensi yang terisi penuh. 4. Meninggalkan pekerjaan (tidak berada di tempat) di jam kerja lebih dari 5 (lima) jam tanpa izin atasan, dengan alasan yang tidak jelas atau tidak dapat diterima. 5. Memakai pakaian yang tidak sopan atau tidak sewajarnya sesuai dengan norma-norma di Yayasan atau seragam yang ditetapkan yayasan.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 188 6. Dengan sengaja menolak melakukan absensi pada waktu jam masuk kerja dan atau pada waktu jam pulang kerja. 7. Perlakuan yang dapat dikategorikan tidak sopan baik terhadap atasan, tamu dan sesama pegawai. 8. Memasukkan nomor identitas dan memberi sidik jari teman sekerja yang tidak hadir pada mesin absensi ataupun menanda tangani (paraf) pada absen manual. 9. Dengan sengaja melakukan tindakan mengotori (misalnya : mencoret dan sejenisnya) pada ruangan tempat kerja dan atau seluruh aset milik Yayasan lingkungan yayasan maupun lingkungan belajar di satuan pendidikan. 10. Membuat laporan yg tidak sesuai dengan kenyataannya kepada atasan atau pimpinan dan merugikan pegawai lainnya. 11. Merokok, mabuk, pinang dan sejenisnya selama berada di area kerja pada jam kerja maupun diluar jam kerja. 12. Melanggar disiplin, etika dan kode etik pegawai yang berlaku. PASAL 105 PELANGGARAN TINGKAT II (KE DUA) Pelanggaran Tingkat II (kedua) merupakan bentuk pelanggaran sedang yang dilakukan oleh pegawai maka diberikan peringatan kedua atas pelangarannya. Kategori Pelanggaran tingkat II (kedua) adalah sebagai berikut : 1. Pengulangan atas pelanggaran tingkat I (pertama) di mana peringatan sebelumnya masih berlaku. 2. Tidak mempergunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugasnya yang mewajibkan hal tersebut, meskipun sudah ditegur atau diperingatkan minimal 2 (dua) kali secara lisan oleh atasan pegawai.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 189 3. Memasukkan nomor identitas dan memberi sidik jari pada mesin absensi atau tanda tangan absensi kehadiran tetapi kemudian meninggalkan pekerjaan tanpa izin. 4. Pegawai mencatatkan kehadiran pegawai lainnya, dan atau pegawai terbukti meminta atau menyuruh pegawai lain untuk mencatatkan kehadirannya. 5. Tidak melaporkan segala macam bentuk kehilangan atau penemuan yang seharusnya dilaporkan pada atasan atau Yayasan. 6. Berkali - kali berada di luar lingkungan tempat kerja dan dalam waktu kerja tanpa ada instruksi tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada pegawai bersangkutan. 7. Menggunakan atau memindahkan atau meminjamkan barangbarang milik Yayasan untuk kepentingan pribadi, tanpa seijin atasan atau Yayasan. 8. Melanggar ketentuan mengenai perilaku profesional sebagaimana diatur dalam Peraturan pegawai. 9. Melakukan penipuan, pencurian, dan penggelapan barang atau uang milik Yayasan atau milik teman sekerja dan atau milik pelanggan Yayasan, baik di lingkungan Yayasan maupun di luar lingkungan Yayasan. 10. Melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian pada pihak Yayasan. 11. Menghilangkan atau merusak dan atau menjual barang-barang milik Yayasan, baik dengan sengaja sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya atau menjadi berkurang fungsinya. 12. Menghasut untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan atau kesusilaan kepada teman sekerja di lingkungan kerjanya.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 190 13. Dengan sengaja merusak atau membiarkan diri atau pegawai lainnya dalam keadaan bahaya atau membiarkan milik Yayasan dalam keadaan bahaya. 14. Membujuk Atasan atau pimpinan Yayasan atau pegawai lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, norma, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Kinerja pegawai tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh yayasan sampai dengan 1 (satu) tahun periode penilaian pegawai yang bersangkutan. PASAL 106 PELANGGARAN TINGKAT III (KE TIGA) Pelanggaran Tingkat III (ketiga) merupakan bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh pegawai maka selanjutnya dilakukakan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kategori Pelanggaran tingkat III (ketiga) adalah sebagai berikut : 1. Pengulangan atas pelanggaran tingkat II (kedua) di mana peringatan sebelumnya masih berlaku. 2. Melanggar ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum secara umum dan AD/ART serta semua peraturanperaturan yayasan yang berlaku. 3. Setelah 5 (Lima) kali berturut-turut pegawai tetap menolak untuk menaati perintah atau penugasan sesuai dengan uraian kerja dari atasan Langsung. 4. Membawa senjata api atau senjata tajam sejenisnya dengan mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindakan terhadap pimpinan, pegawai, peserta didik maupun sesama. 5. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar pimpinan Yayasan atau keluarga pimpinan atau pegawai lainnya.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 191 6. Pegawai tidak hadir bekerja selama 6 (Enam) bulan berturutturut tanpa alasan yang sah atau tidak masuk akal, dan telah dipanggil secara tertulis namun tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali. 7. Bekerja pada perusahaan atau instansi lembaga pemerintah lainnya selama hubungan kerjanya dengan Yayasan belum putus atau berhenti tanpa seijin Yayasan. 8. Melakukan pelanggaran berulang dengan minum-minuman keras, memakai obat bius atau menggunakan obat – obat terlarang NARKOBA dan sejenisnya yang dilarang oleh undangundangan, di tempat kerja dan di tempat lain. 9. Dengan sengaja melakukan unjuk rasa tanpa mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional Yayasan serta merugikan secara materiil dan atau nama atau citra baik Yayasan. 10. Melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya menyerang, mengintimidasi atau menipu Yayasan atau pegawai lainnya, memperdagangkan barang terlarang. 11. Membongkar atau membocorkan rahasia yayasan atau mencemarkan nama baik yayasan dan atau pimpinan maupun keluarga pimpinan yang seharusnya dirahasiakan. 12. Melakukan perbuatan menghasut dan atau menggerakkan dan memprovokasi pegawai lainnya atau pihak manapun untuk membuat tangda tangan persepakatan atau penyataan yang sifatnya profokatif dan merusak yayasan. 13. Mengubah dan sejenisnya terhadap segala macam bentuk format, peraturan, kebijakan dan lainnya yang ditetapkan tanpa persetujuan Yayasan. 14. Melakukan tindakan negatif yang mengandung unsur SARA

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 192 (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan tindakan asusila seperti pelecehan seksual sesuai dengan norma - norma hukum dan gereja yang berlaku. 15. Pegawai tidak dapat mencapai starndar kerja yang diharapkan yayasan setelah dilakukan pembinaan. 16. Pelanggaran lain yang tidak disebutkan dalam ketentuan ini yang menurut sifat dan akibatnya dapat merugikan Yayasan, baik secara materiil maupun nama baik dan citra Yayasan. PASAL 107 LAIN-LAIN Sanksi untuk jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran atas ketentuan internal Yayasan, yang belum tercantum atau tidak termasuk dalam jenis pelanggaran tingkat I (pertama) sampai dengan III (ketiga) di atas, akan ditentukan sesuai kebijakan Yayasan dengan memperhatikan dasar tindak disiplin Peraturan Pegawai ini dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PASAL 108 PROSEDUR PEMERIKSAAN 1. Sebelum menjatuhkan sanksi, pejabat yang berwenang mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran disiplin oleh pegawai. 2. Pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan sanksi. 3. Pemeriksaan dihadiri oleh pegawai bersangkutan, pejabat berwenang dan saksi bila diperlukan harus dibuat dalam bentuk Berita Acara. 4. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil untuk diperiksa oleh pejabat yang berwenang atau oleh pejabat

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 193 lain yang ditunjuk olehnya, dengan lisan atau apabila tidak hadir maka panggilan dilakukan secara tertulis, selama 2 (dua) kali panggilan berturut-turut. 5. Apabila pegawai bersangkutan tidak memenuhi panggilan kedua, hal tersebut tidak menghalangi penjatuhan sanksi. 6. Pegawai yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pejabat berwenang atau tim pemeriksa. Apabila tidak mau menjawab pertanyaan atau mempersulit pemeriksaan, maka dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang disangkakan kepadanya. 7. Berita Acara pemeriksaan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa, pegawai yang diperiksa dan saksi. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan yang tidak sesuai menurut pegawai yang diperiksa, hal tersebut diberitahukan kepada pejabat pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya. 8. Apabila pegawai yang diperiksa menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dan saksi (bila ada), dan menyebutkan dalam berita acara bahwa pegawai yang diperiksa menolak penandatangan tersebut. 9. Apabila dipandang perlu, pejabat berwenang menghukum dapat meminta keterangan mengenai atau yang menyangkut pelanggaran disiplin dari orang lain. Hal demikian untuk melengkapi keterangan dan menjamin objektivitas. 10. Usulan penjatuhan sanksi disampaikan pejabat yang berwenang disertai bukti-bukti dan berita acara pemeriksaan kepada Yayasan, untuk selanjutnya diproses sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 194 PASAL 109 PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN JENIS SANKSI 1. Dalam menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan, harus mempertimbangkan dengan seksama bahwa sanksi yang dijatuhkan tersebut setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga sanksi itu dapat diterima dengan rasa keadilan. 2. Kepada pegawai Yayasan yang pernah dijatuhi sanksi tertentu dan kemudian melakukan kesalahan yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya. PASAL 110 KEBERATAN ATAS SANKSI 1. Pegawai yang dijatuhi salah satu jenis sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 (seratus tiga) tidak dapat mengajukan keberatan. 2. Pegawai yang dijatuhi ialah satu jenis sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 104, 105, dan 106 dapat mengajukan keberatan secara tertulis melalui hierarki kepada pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal yang bersangkutan menerima keputusan sanksi tersebut. 3. Pejabat yang menerima surat keberatan, wajib menyampaikan kepada atasan pejabat yang berhak memberikan sanksi, melalui saluran hierarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keputusan. 4. Pejabat yang berwenang menghukum, wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan, diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keberatan tersebut.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 195 5. Atasan pejabat yang berwenang memberikan sanksi, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu terhitung tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan tersebut. 6. Apabila dipandang perlu, atasan pejabat yang berwenang memberikan sanksi dapat memanggil dan mendengar keterangan dari pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau pegawai bersangkutan. PASAL 111 BERLAKUNYA KEPUTUSAN SANKSI 1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 dijatuhkan Yayasan kepada pegawai bersangkutan dalam bentuk surat keputusan. 2. Sanksi berlaku pada hari ke 7 (tujuh) terhitung mulai tanggal pegawai bersangkutan menerima keputusan sanksi. 3. Apabila pegawai tidak hadir pada saat penyampaian sanksi, hukuman berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan sanksi tersebut. PASAL 112 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERIAN SANKSI 1. Prosedur sanksi pegawai ini pada dasarnya melalui usulan secara berjenjang atau bertingkat dari bawah ke atas dan selanjutnya ditetapkan dari atas. 2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pimpinan Yayasan atas laporan berjenjang.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 196 BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN PASAL 113 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) 1. Yayasan berupaya sebisa mungkin untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Yayasan dan Pegawai. 2. Dalam keadaan yang memaksa sehingga terjadi PHK, Yayasan akan bertindak dengan mengacu pada Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku. 3. Bilamana Pemimpin yayasan bermaksud melakukan PHK kepada seorang pegawai di luar kehendak pegawai itu sendiri, maka maksud tersebut harus diberitahukan sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya sangat mendesak sehingga pemberhentian tersebut tidak dapat ditunda lagi. 4. Bilamana pegawai yang melakukan PHK (mengundurkan diri), yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan 3 (tiga) bulan sebelumnya, kecuali dalam kasus yang sifatnya demikian mendesak sehingga pengajuan permohonan dimaksud tidak mungkin dilaksanakan. 5. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pihak Yayasan dengan alasan : a. Yayasan mengadakan Efisiensi Pegawai. b. Yayasan tutup Force majeur. 6. Pemutusan hubungan kerja pihak pegawai dikarenakan hal-hal berikut : a. Pegawai meninggal dunia. b. Pegawai mengundurkan diri.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 197 c. Ketidakmampuan bekerja karena alasa n kesehatan. d. Pegawai sakit melampaui 12 (dua belas) bulan (sakit yang berkepanjangan). e. Pemberhentian umum. f. Pemberhentian pensiun. g. Pemberhentian akibat melakukan pelanggaran Tata tertib Yayasan. h. Pemberhentian tugas sementara (Scorsing) i. Pemberhentian karena pegawai melakukan tindak pidana, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja dengan Yayasan. j. Pemberhentian karena tidak melaksanakan tugas dengan baik ataupun mangkir. k. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan-alasan lain yang sesuai dengan pertimbangan Yayasan. PASAL 114 PEGAWAI MENINGGAL DUNIA 1. Meninggalnya pegawai mengakibatkan hubungan kerja berakhir dengan sendirinya. 2. Pegawai diberhentikan karena meninggal dunia akan diberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan undang - undang ketenagakerjaan yang berlaku. 3. Pegawai yang telah meninggal pihak keluarga dapat mengembalikan segala fasilitas yang diberikan kepadanya selama menjalankan tugas kepada pihak yayasan dalam keadaan baik.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 198 PASAL 115 PEGAWAI MENGUNDURKAN DIRI Pegawai dapat mengajukan pengunduran diri kepada yayasan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis minimal 1 (satu) bulan atau lebih sebelumnya. Pengajuan pengunduran diri harus dilakukan 3 (tiga) bulan sebelumnya. Pengecualian jangka waktu pengajuan pengunduran diri tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari atasan dengan mempertimbangkan kepentingan Yayasan. 2. Pengunduran diri harus atas sepengetahuan dari atasan pegawai yang bersangkutan. 3. Tidak terlibat hutang piutang dengan Yayasan dan telah menyelesaikan ikatan dinas, bagi pegawai yang menjalani ikatan dinas. 4. Apabila terjadi pengunduran diri pegawai, maka yang bersangkutan melakukan serah terima pekerjaan yang menjadi kewajibannya, serta hal-hal yang dianggap penting dan perlu diselesaikan. 5. Sebelum pegawai tersebut mengudurkan diri berkewajiban mengembalikan segala fasilitas yang diberikan kepadanya selama menjalankan tugas kepada pihak yayasan dalam keadaan baik. 6. Dalam hal pengunduran diri pegawai telah memenuhi ketentuanketentuan sebagaimana dinyatakan dalam poin 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas, maka pegawai yang bersangkutan berhak atas uang pisah sebesar uang penghargaan masa kerja sesuai dengan undang - undang ketenagakerjaan yang berlaku.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 199 PASAL 116 KETIDAKMAMPUAN BEKERJA KARENA ALASAN KESEHATAN 1. Pegawai yang karena kesehatannya dipandang tidak mampu bekerja, dapat diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya. Pegawai yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena kesehatan, dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja karena telah melewati batas yang ditetapkan. 2. Untuk pelaksanaan administratif Pemutusan Hubungan Kerja, Yayasan berpedoman kepada Ketentuan Ketenagakerjaan. 3. Seorang pegawai yang tidak dapat melakukan tugasnya karena masih dalam perawatan Dokter atau rumah sakit, pembayaran upahnya sesuai dengan undang - undang ketenagakerjaan yang berlaku. 4. Pegawai yang mengundurkan diri atau diberhentikan dengan hormat karena faktor kesehatan yang dikuatkan dengan surat keterangan Dokter, Yayasan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan Undang - Undang ketenagakerjaan yang berlaku. 5. Sebelum pegawai diberhentikan berkewajiban mengembalikan jabatan dan segala fasilitas yang diberikan kepadanya selama menjalankan tugas kepada pihak yayasan dalam keadaan baik. PASAL 117 MASA SAKIT YANG BERKEPANJANGAN 1. Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pegawai dapat dilakukan dalam hal pegawai sakit berkepanjangan yang telah melampaui 12 (dua belas) bulan di mana hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah dan dapat diterima oleh Yayasan. 2. Pegawai yang mengundurkan diri atau diberhentikan dengan hormat karena faktor kesehatan yang dikuatkan dengan surat keterangan Dokter untuk masa sakit yang tidak dapat

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 200 ditentukan lamanya lebih dari yang tersebut pada ayat 1 (satu) di atas, Yayasan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan Undang - Undang ketenagakerjaan yang berlaku. 3. Sebelum Pegawai diberhentikan berkewajiban mengembalikan jabatan dan segala fasilitas Yayasan yang digunakan kepadanya selama menjalankan tugas kepada pihak yayasan dalam keadaan baik. PASAL 118 PEMBERHENTIAN UMUM 1. Atas prakarsa Yayasan dengan adanya suatu program penggabungan, peleburan, reorganisasi, rasionalisasi atau pengubahan sistem kerja yang mengakibatkan Pegawai tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat oleh Yayasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Untuk pelaksanaan administratif PHK, Yayasan berpedoman pada ketentuan internal Yayasan. 3. Pemutusan hubungan kerja ayat 1 (satu) tersebut di atas, Yayasan akan memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. 4. Sebelum terjadi pemberhentian umum seluruh pegawai berkewajiban mengembalikan segala fasilitas yang diberikan kepadanya selama menjalankan tugas kepada pihak yayasan dalam keadaan baik. PASAL 119 PEMBERHENTIAN KARENA PENSIUN 1. Pemberhatian pegawai sebagau guru karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. 2. Pemberhentian pegawai sebagai Dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 201 3. Bagi Dosen Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun. 4. Pemberhatian pegawai atau Tenaga Kependidikan karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 56 (Lima puluh Enam) tahun. 5. Bagi pegawai yang telah mencapai usia pensiun jika dinilai memiliki fisik kuat, memiliki keahlian khusus dan berprestasi dapat dikerjakan kembali dengan membuat kesepakan perjanjian kerja yang baru. 6. Ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pegawai telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dinyatakan dalam 1 (satu) di atas, akan diatur sesuai dengan undang - undang ketenagakerjaan yang berlaku. 7. Apabila seorang pegawai diberhentikan atau diadakan pemutusan hubungan kerja karena usia lanjut atau alamiah akan diberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan undang - undang ketenagakerjaan yang berlaku. 8. Paling lambat satu tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun yayasan menyampaikan secara tertulis kepada pegawai bahwa ia akan mencapai usia pensiun untuk dapat mempersiapkan masa persiapan pensiun. 9. Sebelum berakhir MPP pegawai berkewajiban mengembalikan segala fasilitas yang diberikan kepadanya selama menjalankan tugas kepada pihak yayasan dalam keadaan baik. PASAL 120 PEMBERHENTIAN KARENA PELANGGARAN ATURAN YAYASAN 1. Pegawai diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan AD/ART, Peraturan - peraturan maupun tata tertib Yayasan yang berlaku. 2. Macam-macam tingkat pelanggaran seperti tercantum dalam bab XI tentang disiplin dan tindakan disiplin.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 202 3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap aturan yayasan dilakukan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran yang tercantum dalam pasal 106 (seratus enam) tentang Pelanggaran tingkat III (ketiga). 4. Terhadap pegawai yang melakukan kesalahan berat, diberikan uang pisah sama dengan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan undang - undang ketenagakerjaan yang berlaku. 5. Sebelum diberhentikan berkewajiban mengembalikan segala fasilitas yang diberikan kepadanya selama menjalankan tugas kepada pihak yayasan dalam keadaan baik. PASAL 121 PEMBEBASAN TUGAS SEMENTARA (SKORSING) 1. Yayasan dapat melakukan pembebasan tugas sementara terhadap seseorang pegawai karena : a. Menunggu keputusan karena pelanggaran dan atau terdapat dugaan berat bahwa yang bersangkutan melakukan hal-hal yang merugikan Yayasan. b. Berada dalam tahanan yang berwajib karena diduga telah melakukan pelanggaran cukup berat dan persoalan tersebut berhubungan langsung dengan Yayasan. 2. Selama pembebasan tugas sementara upah dibayarkan sesuai dengan undang - undang ketenagakerjaan yang berlaku. 3. Pembebasan tugas sementara (skorsing), dapat diperpanjang dan selanjutnya diproses berdasarkan hasil pemeriksaannya, dan apabila terbukti bertindak salah diproses PHK, dengan diberikan hak-haknya sesuai dengan undang - undang ketenagakerjaan yang berlaku.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 203 PASAL 122 UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN DAN UANG PENGGANTIAN HAK Pegawai tetap yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan undang – undang tenaga kerja nomor 13 tahun 2003 sebagai berikut : 1. Uang pesangon sekurang-kurangnya sebagai berikut : a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan 1 (satu) bulan upah. b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, tapi kurang dari 2 (dua) tahun diberikan 2 (dua) bulan upah. c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih, tapi kurang dari 3 (tiga) tahun diberikan 3 (tiga) bulan upah upah. d. Masa kerja 3 (tiga) tahun lebih, tapi kurang dari 4 (empat) tahun diberikan 4 (empat) bulan upah. e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih, tapi kurang dari 5 (lima) tahun diberikan 5 (lima) bulan upah. f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 (enam) tahun diberikan 6 (enam) bulan upah. g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tapi kurang dari 7 (tujuh) tahun diberikan 7 (tujuh) bulan lebih. h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, tapi kurang dari 8 (delapan) tahun diberikan 8 (delapan) bulan upah. i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, diberikan 9 (sembilan) bulan upah. 2. Uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut :

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 204 a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 (enam) tahun diberikan (dua) bulan upah. b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tapi kurang dari 9 (sembilan) tahun diberikan 3 (tiga) bulan upah. c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih, tapi kurang dari 12 (dua belas) tahun diberikan 4 (empat) bulan upah. d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih, tapi kurang dari 15 (lima belas) tahun diberikan 5 (lima) bulan upah. e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun diberikan 6 (enam) bulan upah. f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih, tapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun diberikan 7 (tujuh) bulan upah. g. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, tapi kurang dari 24 (dua puluh empat) diberikan 8 (delapan) bulan upah. h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih diberikan 10 (sepuluh) bulan gaji. 3. Uang penggantian hak diberikan sebagai berikut : a. Cuti yang belum diambil. b. Biaya transportasi pulang apabila pegawai dipulangkan ke tempat asalnya. c. Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pegawai yang bersangkutan tetapi pegawai yang bersangkutan dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak mendapatkan uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai sesuai dengan Undang - Undang ketenagakerjaan yang berlaku.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 205 PASAL 123 PEMBAYARAN PESANGON 1. Pembayaran pesangon dilaksanakan serendah-rendahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pembayaran pesangon akan diperhitungkan dengan kewajiban keuangan pegawai kepada Yayasan dan koperasi pegawai, maupun kewajiban lainnya yang menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan. 3. Pembayaran pesangon dilaksanakan dengan memotong PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Uang Tunjangan Hari Tua yang dicadangkan oleh Yayasan yang dimasukkan dalam asuransi dan bank akan diperhitungkan ke dalam pembayaran pesangon. PASAL 124 UANG PISAH 1. Uang pisah adalah kompensasi yang diberikan Yayasan berdasarkan perjanjian kerja dan peraturan Yayasan diberikan kepada pegawai. 2. Upah pisah merupakan kompensasi atas tidak adanya pesangon dan uang jasa. 3. Besarnya uang pisah ditetapkan besarannya adalah 1 (satu) bulan gaji yang diterima. BAB XIII PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PASAL 125 JENIS- JENIS PERSELISIHAN 1. Perselisihan hak adalah perselisihan yang terjadi karena tidak dipenuhinya hak-hak kepegawaian, akibat adanya perbedaan

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 206 pelaksanaan atau penafsiran terhadap perundang-undangan, perjanjian kerja atau peraturan Yayasan. 2. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan Yayasan. 3. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak. PASAL 126 PENYELESAIAN MASALAH DAN PENGADUAN 1. Masalah adalah segala sesuatu persoalan yang dirasakan oleh pegawai, baik yang menyangkut syarat kerja maupun kondisi kerja. 2. Pengaduan adalah bentuk laporan tertulis yang disampaikan oleh pegawai kepada Departeman Kepegawaian & Keuangan, baik yang menyangkut syarat kerja maupun kondisi kerja. 3. Proses penyelesaian masalah dan pengaduan akan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan selama proses penyelesaian masalah atau pengaduan, pegawai harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. BAB XIV PENUTUP PASAL 127 KETENTUAN PERALIHAN 1. Semua pegawai yang sedang bekerja di yayasan YPPGI pada saat ditetapkannya Peraturan Pegawai ini adalah pegawai yang diatur berdasarkan Peraturan ini.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 207 2. Penyesuaian dan penyelesaian administrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilaksanakan secara bertahap dan dapat diselesaikan secara menyeluruh. PASAL 128 POKOK-POKOK PELAKSANAAN PERATURAN KEPEGAWAIAN 1. Hal-Hal yang belum diatur. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan pegawai ini akan disusun kemudian dan ditambahkan sebagai pelengkap ke dalam Peraturan pegawai ini atau merupakan peraturan pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk ketentuan internal Yayasan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini. 2. Peraturan-Peraturan yang Terdahulu. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang pelaksanaan dan operasional Yayasan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan undang – undang yang berlaku. PASAL 129 KETENTUAN PENUTUP 1. Dalam pelaksanaan Peraturan Yayasan tetang Pegawai Yayasan YPPGI ini, dikeluarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua. 2. Dengan ditetapkannya Peraturan Yayasan tetang Pegawai ini, maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pegawai ini tetap berlaku. 3. Peraturan Yayasan tetang Pegawai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku ”Ad Experimentum” dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. 4. Peraturan Yayasan tetang Pegawai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jayapura.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 208 Pada Tanggal : 19 April 2021 BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA (Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.SI) NIP. 19650820 199202 1 002 SHEM PIGAI, ST, M.Pd Ketua GEORGE RUMMI, SH Sekretaris

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 209 PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GERJA INJILI DI TANAH PAPUA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) ABDI WACANA WAMENA BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA Menimbang : a. Bahwa statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat itu; b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena sampai dengan pertengahan tahun 2019 masih berlandaskan Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena Tahun 2014 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Tanah Papua yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2014;

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 210 c. Bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundangundangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelolanya dari waktu ke waktu; d. Bahwa karena itu perlu penetapan Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena baru yang berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena untuk ditetapkan melalui Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Tanah Papua. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 211 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 212 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670); 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta; 11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua Tahun 2021; 12. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja -Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Tentang Pegawai Yayasan YPPGI. Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua pada Tanggal 01 Juni Tahun 2019.

AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 213 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) ABDI WACANA WAMENA. PEMBUKAAN Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena adalah suatu bentuk Perguruan Tinggi yang mengembankan tugas pokok dan fungsi Perguruan Tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam dunia pendidikan tinggi. Seiring dengan dampak era globalisasi serta kebutuhan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang mampu melaksanakan pendidikan tinggi bidang ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Dalam kedudukannya sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang keguruan dan kependidikan. Bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena memikul tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang keguruan dan kependidikan dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal serta berorientasi pada Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena sehingga dapat meningkatkan