AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 314 2. Rumah dinas yayasan golongan II; dan 3. Rumah dinas yayasan golongan III. PASAL 4 PENGHUNIAN RUMAH DINAS 1. Rumah dinas yayasan ditempati oleh pejabat Yayasan atau pegawai Yayasan, baik tetap maupun pegawai tidak tetap yang aktif bekerja dilingkungan Yayasan YPPGI di Tanah Papua. Ketentuan penghunian rumah dinas adalah sebagai berikut : a. Rumah dinas yayasan golongan I disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan Pengurus dan pegawai Yayasan tingkat Pusat (BP/PUS) yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya; b. Rumah dinas yayasan golongan II disediakan untuk ditempati oleh Pemegang Jabatan Pengurus Yayasan dan pegawai di Daerah (PSW) yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya; dan c. Rumah dinas yayasan golongan III disediakan untuk ditempati oleh pegawai tetap dan atau tidak tetap Yayasan di tingkat satuan Pendidikan yang berhubungan dengan sifat dinas maupun jabatannya. 2. Untuk dapat menghuni rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SPPR. 3. SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 315 BAB III SYARAT PENGHUNIAN RUMAH PASAL 5 PERSYARATAN Untuk dapat menghuni rumah dinas Yayasan golongan I, II dan golongan III, calon penghuni harus mengajukan permohonan kepada Yayasan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Pejabat/pegawai yang memenuhi syarat sebagai berikut : a. Rumah dinas yayasan Golongan I dan II ditempati oleh pejabat dan pengurus Yayasan yang aktif menjabat; b. Rumah dinas yayasan Golongan III ditempati oleh pegawai Yayasan yang aktif melaksanakan tugas yang masa kerjanya paling sedikit 5 (lima) tahun bagi satuan pendidikan lama berdirinya, sedangkan 1 (satu) tahun bagi satuan Pendidikan Baru. 2. Tidak/belum memiliki rumah pribadi di tempat kerja yang di tugaskan; 3. Mengajukan surat permohonan untuk menempati rumah dinas kepada Ketua Yayasan dengan melampirkan : a. SK Tugas terakhir; b. KTP; c. Kartu KK; d. Pasphoto berwarna 3 x 4 (2 lembar); e. Foto Lengkap Keluarga; f. Surat dukungan Rekomendasi dari pimpinan Yayasan dan atau pimpinan Satuan Pendidikan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 316 4. Mengisi Surat Perjanjian Penghunian Rumah (SPPR) bermaterai sebanyak 4 Rangkap. (Masing-masing untuk Pengurus Pusat, PSW, Satuan Pendidikan dan penghuni). BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN YAYASAN 1. Hak Yayasan adalah : a. Mengatur dan mengelola penggunaan rumah dinas Yayasan; b. Memberikan ijin penempatan, sanksi dan mencabut ijin penggunaan rumah dinas yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kewajiban Yayasan adalah : a. Mematuhi dan menjalankan peraturan dan ketentuan Yayasan yang berlaku; b. Menyediakan rumah dinas yayasan dan fasilitasnya sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; c. Memelihara dan menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan penghuni rumah Dinas; d. Membayar biaya pajak tahunan seperti PBB dan yang lainnya yang bersifat umum; e. Memperbaiki/merehab kerusakan berat akibat bencana alam atau lainnya yang menjadi tanggung jawab Yayasan; f. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni rumah dinas Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 317 PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI 1. Hak Pegawai penghuni adalah : a. Menempati rumah dinas yayasan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; b. Menggunakan semua fasilitas penunjang rumah yang disediakan Yayasan. 2. Kewajiban Penghuni rumah dinas adalah : a. Merawat dan memelihara kebersihan serta keutuhan bangunan; b. Menjaga, memelihara dan melindungi semua fasilitas dan harta milik Yayasan dan menggunakannya dengan rasa tanggung jawab.; c. Memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang wajar seperti penggantian kunci, kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PDAM, pagar dan kerusakan lainnya; d. Menciptakan dan menjaga suasana lingkungan yang aman, tenang, tertib dan baik, serta kebersihan dilingkungan; e. Membayar segala pemakaian listrik, air PDAM, internet dan telepon dll; f. Melaporkan kepada Yayasan melalui Kepada pimpinan Satuan Pendidikan, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d; g. Kerusakan besar yang terjadi akibat bencana alam maupun faktor lain yang diluar dugaan merupakan tanggung jawab yayasan;
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 318 h. Menjunjung tinggi peraturan dan kode etik serta nilai-nilai agama dan nama baik Yayasan; i. Menyetujuan dan mengisi Surat Perjanjian Perumahan Rumah (SPPR) sebanyak 4 rangkap. j. Mengosongkan rumah dinas daerah paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya penghunian; dan k. Mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa penghunian. BAB V LARANGAN DAN ETIKA PASAL 8 LARANGAN Pegawai penghuni rumah dinas yayasan dilarang untuk : 1. Melakukan usaha, tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Yayasan. 2. Terlibat dalam organisasi politik dan politik praktis yang membahayakan Yayasan serta organisasi terlarang seperti PKI, HTI atau sejenisnya. 3. Menggunakan rumah dinas sebagai sekretariat partai, ikatan kekeluargaan dan perkumpulan organisasi lainnya dalam bentuk apapun. 4. Menyalahgunakan, merusak, dan menjual barang inventaris milik Yayasan. 5. Melakukan perbuatan yang mencemarkan kehormatan dan martabat Yayasan seperti merokok, mabuk, pinang, pelacuran, perjudian, pengguguran kandungan, pengedar/pemakai NARKOBA dan pelanggaran hukum lainya.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 319 6. Menyewakan/kontrakan sebagian ataupun seluruh isi rumah kepada orang lain. 7. Mengembangkan/menambah ukuran atau mengurangi/ merusak ukuruan Rumah dinas Yayasan yang ada. 8. Membuat keributan dengan volume music yang besar, teriakan suara yang besar baik siang mapun malam yang mengganggu suasana kenyamanan lingkungan. 9. Menampung keluarga lain untuk jangka waktu Panjang, selain dari keluarga yang aktif bekerja di Yayasan. PASAL 9 ETIKA PEGAWAI Etika penghuni rumah dinas Yayasan adalah : 1. Percaya kepada Allah Tritunggal dan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juruselamat; 2. Menerapkan norma dan nilai - nilai Kristen di lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar rumah dan masyarakat sekitarnya; 3. Mendahulukan kepentingan Yayasan dari pada kepentingan pribadi dan golongan serta mendukung program pengembangan yayasan dan Satuan Pendidikan; 4. Bersikap tanggap dan terbuka terhadap perubahan dan peduli terhadap lingkungan, memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan rumah; 5. Selalu melaksanakan tugas pelayanan dengan disiplin, profesional dan inovatif, serta menciptakan dan memelihara suasana lingkungan yang baik; 6. Saling menghormati antara sesama penghuni, tetangga dan masyarakat di sekitarnya.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 320 BAB VI BERAKHIRNYA PENGHUNIAN RUMAH DINAS Pasal 10 BERAKHIRNYA PENGHUNIAN 1. Berakhirnya penghunian rumah dinas Yayasan apabila : a. Berakhirnya masa kerja tugas dinas; b. Mengundurkan diri; c. Pensiun; d. Meninggal dunia; e. Pindah tugas dari lingkungan kerja lain; f. Pemberhentian umum; g. Pemutusan Hubungan Kerja; h. Rumah dinas tersebut diperlukan oleh Yayasan untuk kepentingan Penyelenggaraan yayasan walaupun perjanjian penghunian SPPR masih berlaku. 2. Apabila penghuni rumah dinas yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2i) tidak mengosongkan rumah dinas, diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berakhirnya penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 3. Apabila penghuni rumah dinas yayasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yayasan dapat mengosongkan rumah dinas yayasan secara paksa. 4. Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 321 (3) dibebankan kepada penghuni rumah dinas yayasan yang bersangkutan. BAB VII PEMBINAAN Pasal 11 PEMBINAAN PEGAWAI PENGHUNI 1. Pembinaan terhadap penghunian rumah dinas yayasan dilakukan oleh Yayasan melalui pimpinan setempat. 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar terciptanya tertib penghunian rumah dinas yayasan. BAB VIII DISIPLIN DAN SANKSI PASAL 12 DISIPLIN 1. Disiplin timbul karena adanya sikap saling tidak hormatmenghormati dan penuh pengertian terhadap hak dan kewajiban antara Yayasan dan penghuni. 2. Tindakan disiplin dilakukan Yayasan atas dasar tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni. 3. Tindakan disiplin bersifat pembinaan dan perbaikan bagi penghuni. 4. Dasar Pengenaan disiplin adalah : a. Pelanggaran terhadap ketentuan Yayasan yang berlaku. b. Jenis pelanggaran. c. Pengulangan pelanggaran.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 322 d. Tingkat pelanggaran. e. Unsur pidana. PASAL 13 JENIS SANKSI Jenis sanksi yang dikenakan Yayasan kepada penghuni yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut : 1. Sanksi administrasi peringatan, berupa : a. Peringatan Lisan. (tercatat) d. Peringatan Tertulis. 1. Sanksi ganti rugi. 2. Sanksi dikelurkan dari rumah dinas. 3. Sanksi Pidana PASAL 14 SANKSI GANTI RUGI Sanksi ganti rugi diberikan apabila : 1. Terjadinya kerusakan, kerugian dan atau kehilangan sarana aset milik Yayasan; 2. Apabila Sanksi ganti rugi dibayarkan oleh Penghuni secara sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebijakan Yayasan. PASAL 15 SANKSI DIKELUARKAN DARI RUMAH Sanksi dikeluarkan dari rumah dinas diberikan apabila : 1. Melakukan pelangaran yang ditentukan pada pelanggaran tingkat II.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 323 2. Apabila pelanggaran pada ayat (1) dilakukan maka yang bersakutan dikeluarkan paksa tanpa adannya biaya transportasi dan biaya lainya dari yayasan. PASAL 16 SANKSI PIDANA Sanksi Pidana diberikan apabila : 1. Dengan sadar dan sengaja merusak rumah dinas dengan cara membakar manghancurkan dan atau memusnahkan seluruh rumah dinas dan isinya. 2. Apabila pelanggaran berat pada ayat (1) dilakukan maka yang bersakutan diajukan ke pihak yang berwajib untuk diproses hukum. BAB IX TINGKAT PELANGGARAN PASAL 17 PELANGGARAN TINGKAT I (PERTAMA) Pelanggaran Tingkat I (pertama) merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni maka diberikan peringatan atas pelangarannya. Kategori Pelanggaran tingkat I (pertama) adalah sebagai berikut : 1. Tidak masuk kerja selama sebulan untuk menjalankan tugasnya walaupun tinggal di Rumah dinas. 2. Melakukan usaha, tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Gereja dan Yayasan. 3. Terlibat dalam organisasi politik dan politik praktis yang membahayakan Yayasan serta organisasi terlarang seperti PKI, HTI atau sejenisnya. 4. Menggunakan rumah dinas sebagai sekretariat partai, ikatan kekeluargaan dan perkumpulan organisasi lainnya.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 324 5. Menyalahgunakan, merusak, dan menjual barang inventaris milik Yayasan. 6. Melakukan perbuatan yang mencemarkan kehormatan dan martabat Yayasan seperti merokok, mabuk, pinang, pelacuran, perjudian, pengguguran kandungan, pengedar/pemakai Narkoba dan pelanggaran hukum lainya. 7. Menyewakan sebagian ataupun seluruh rumah kepada orang lain, tanpa mendaptkan izin tertulis dari pimpinan Yayasan. 8. Kembangkan/menambah ukuran atau mengurangi/merusak ukuruan Rumah dinas Yayasan yang ada. 9. Menampung keluarga lain untuk jangka waktu Panjang, selain dari keluarga yang aktif bekerja di Yayasan. 10. Dengan sengaja melakukan tindakan mengotori (misalnya : mencoret, merusak, menghancurkan dan sejenisnya) pada rumah dinas dan atau seluruh aset milik Yayasan lingkungan yayasan maupun lingkungan tempat kerja. 11. Melanggar disiplin, etika dan kode etik pegawai yang berlaku. PASAL 18 PELANGGARAN TINGKAT II (KE DUA) Pelanggaran Tingkat II (dua) merupakan kelompok pelanggaran berat yang dilakukan oleh penghuni yang merupakan peingatan terakhir, yang selanjutnya dilakukakan proses Pengosongan rumah. 1. Pengulangan atas pelanggaran tingkat I (pertama) di mana peringatan sebelumnya masih berlaku. 2. Membawa senjata api atau senjata tajam dan melakukan tindakan penganiaya dan pembunuhan, terhadap pimpinan, pegawai, peserta didik maupun sesama. 3. Telah berpindah tugas di kantor/perusahaan lain tanpa ada
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 325 pemberitahun ke Yayasan walapun masih aktif bekerja di Yayasan. 4. Melanggar ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum secara umum dan AD/ART serta semua peraturanperaturan yayasan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP. Pasal 19 PENUTUP 1. Dalam pelaksanaan Peraturan Yayasan tetang Penghunian Rumah Dinas Yayasan ini, dikeluarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua. 2. Peraturan Yayasan tentang Penghunian Rumah Dinas Yayasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku dalam jangka yang tidak ditentukan. Ditetapkan di : Jayapura Pada Tanggal : 01 Juli 2021 BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA SHEM PIGAI, ST, M,Pd Ketua GEORGE RUMMI, SH Sekretaris
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 326 PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI DI TANAH PAPUA NOMOR : 07 TAHUN 2021 TENTANG KEKAYAAN ATAU ASET BADAN PENGURUS YPPGI DI TANAH PAPUA Menimbang : a. Bahwa yayasan memilik sejumlah kekayaan atau aset yang dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan yayasan. b. Bahwa pegawai yang bekerja di Yayasan memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan, merawat dan bertanggung jawab terhadap kekayaan dan asset Yayasan. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam suatu peraturan. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 16 tahun 2001; 3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah; 4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada bab V pasal 26 kekayaan;
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 327 5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 6. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial; 7. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 8. Anggaran Dasar (AD) Yayasan YPPGI di Tanah Papua Bab IX pasal 30 tentang kekayaan dan aset Yayasan; 9. Peraturan Yayasan YPPGI di Tanah Papua tentang Pegawai YPPGI dalam Bab X pasal 90 Hak pengawai yayasan. Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua pada tanggal 01 Juli 2021. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) DI TANAH PAPUA TENTANG KEKAYAAN ATAU ASET.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 328 BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 PENGERTIAN Dalam Peraturan yayasan tetang kekayaan atau aset yang dimaksud dengan : 1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan GerejaGereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua disingkat YPPGI di Tanah Papua. 2. Yayasan YPPGI di Tanah Papua adalah yayasan pendidkan yang berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerjanya di Tanah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat. 3. Ketua Yayasan/Pengurus Umum Sekolah (PUS) adalah pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai yayasan. 4. Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) adalah pejabat yang berwenang melakukan mengontrol, membina, dan pengawasan kepada satuan Pendidikan di wilayah kerjanya. 5. Peraturan Kekayaan atau Aset adalah peraturan dan atau ketentuan yang mengatur tentang kekayaan atau aset milik Yayasan. 6. Satuan Pendidikan ialah sebutan bagi satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan YPPGI di Tanah Papua yang terdiri dari Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Tinggi. 7. Rektor/Ketua/Direktur adalah pimpinan satuan Pendidikan yang diangkat oleh Ketua Yayasan/PUS untuk memimpin perguruan tinggi. 8. Kepala Sekolah adalah pimpinan satuan Pendidikan yang
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 329 diangkat oleh Ketua Yayasan/PUS untuk memimpin di lembaga pendidikan dasar dan menengah. 9. Pegawai adalah setiap orang yang diangkat dan mempunyai hubungan kerja dengan yayasan YPPGI yang menerima gaji/ honorarium dari yayasan, baik tenaga edukatif maupun non edukatif. 10. Guru adalah Pegawai tetap Yayasan atau PNS/ASN dan pegawai tidak tetap Yayasan yang diberi tugas sebagai tenaga fungsional yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas mengajar di satuan pendidikan. 11. Dosen adalah Pegawai tetap Yayasan atau PNS/ASN dan pegawai tidak tetap Yayasan yang diberi tugas sebagai tenaga fungsional yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmunya. 12. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai tetap Yayasan atau PNS/ASN dan tidak tetap yang diberi tugas sebagai tenaga Administrasi atau teknisi lapangan. 13. Lingkungan belajar adalah lingkungan di sataun Pendidikan yang menjadi lokasi tempat melakukan tugas dan tanggung jawab yang terdiri dari sarana dan prasarana belajar dan fasilitas penunjang Pendidikan lainnya. PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Menjadi pedoman status kepemilikan kekayaan atau aset milik Yayasan. 2. Memberikan batasan, menjaga atau merawat dan jaminan keamaman bagi pengguna kekayaan atau aset yayasan. 3. Memberikan sanksi bagi setiap pegawai yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan kekayaan atau aset yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 330 PASAL 3 RUANG LINGKUP 1. Pemberlakuan peraturan tentang kekayaan atau aset ini dimaksudkan untuk mendukung ketercapaian tujuan, visi dan misi yayasan. 2. Peraturan Yayasan ini memberikan gambaran tentang jenis kekayaan atau aset, penggunaan, perawatan, tanggung jawab dan sanksi bagi setiap pengerja/pegawai yayasan. BAB II KEKAYAAN ATAU ASET YAYASAN PASAL 4 JENIS KEKAYAAN ATAU ASET Jenis - jenis kekayaan atau aset Yayasan terdiri dari : 1. Lembaga pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi beserta isinya. 2. Kantor pusat, kantor PSW dan rumah dinas Yayasan di wilayah. 3. Sumber daya manusia (SDM) pengurus dan pegawai Yayasan yang bertugas dan mengabdikan diri di Yayasan. 4. Harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, peralatan kerja kantor/ATK, arsip-arsip surat, surat-surat berharga, dan harta benda lainnya yang dipakai untuk kepentingan yayasan. 5. Harta benda bergerak ialah kendaraan roda dua, roda empat, kendaraan di air, kendaraan di udara dan lainnya. 6. Uang/kas yaitu aset yang terdapat di dalam kas yayasan atau satuan pendidikan yang ada di pemegang kas atau bank atas nama Yayasan. 7. Piutang Aset ini berbentuk tagihan dari yayasan ke penlanggan/
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 331 pengguna karena penjualan secara kredit dan lainnya yang membayar pada waktu yang ditetapkan. 8. Hak Cipta, Hak tunggal ini diberikan pemerintah untuk badan usaha atau perorangan terkait karya yang dihasilkannya. 9. Hak Paten, Hak ini diberikan saat sebuah yayasan atau individu membuat penemuan atau terobosan baru. 10. Hak Sewa, Hak sewa itu hak untuk menggunakan nama dan logo bisnis. 11. Franchise, Hak istimewa yang diperoleh badan atau individu untuk mengkomersialkan formula atau teknik produk tertentu. 12. Merk Dagang, Hak untuk menggunakan nama dan logo untuk bisnis. PASAL 5 SUMBER DAN PEMILIK ASET 1. Sumber perolehan kekayaan atau aset Yayasan adalah dari Yayasan, satuan pendidikan dan unit/badan usaha milik Yayasan maupun bantuan pihak Lain yang sifatnya tidak mengikat. 2. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasa semua kekayaan atau aset milik yayasan dipercayakan kepada Yayasan, satuan Pendidikan dan unit - unit / badan usaha yayasan. 3. Apabila di kemudian hari, salah satu dari Gereja pendiri/pemilik yayasan keluar/mengundurkan dari Yayasan maka, seluruh kekayaan atau aset pasal 4 (empat) diatas dengan sendirinya tetap menjadi milik Yayasan. PASAL 6 PENDATAAN DAN PENGARSIPAN ASET 1. Pendataan Kekayaan atau aset yayasan pada masing – masing Lembaga dan satuan pendidikan dalam Buku Registrasi Aset,
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 332 wajib dilaksanakan dengan teliti, konsisten dan dengan penuh tanggung jawab. 2. Secara keseluruhan kantor pusat yayasan melakukan pendataan kekayaan atau aset dari setiap lembaga dan satuan Pendidikan dalam Buku Registrasi Aset induk Yayasan. 3. Pencatatan dan pendataan kekayaan atau aset yang telah diperoleh menggunakan nama pribadi/perorangan, wajib dan segera dibaliknamakan atau disertifikasikan atas nama Yayasan, menjadi mimilik tetap yayasan. PASAL 7 SISTEM PENYIMPANAN DATA ASET 1. Data surat-surat penting lembaga asli seperti akte tanah, IMB asli bangunan hak milik yayasan, SK/Ijin pendirian lembaga, SK akreditasi dan lainnya wajib disimpan dengan rapi dan baik oleh masing – masing Lembaga dan satuan pendidikan setempat pada tempat yang aman. 2. Foto copy surat-surat penting yang dimaksudkan dalam ayat 1 (satu) diatas wajib dikirim ke kantor pusat Yayasan. 3. Harta benda kekayaan yayasan tidak boleh dijadikan jaminan pada lembaga perbankan, koperasi dan sejenisnya tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua yayasan. 4. Apabila ayat 3 (tiga) di atas dilaksanakan maka Pimpinan lembaga harus menyampaikan surat permohonan kepada ketua Yayasan setelah melalui persetujuan dalam Rapat Bersama. PASAL 8 PENANGGUNG JAWAB 1. Pengurus yayasan adalah Badan resmi yang bertanggung jawab penuh merekomendasikan, mengurus dan mengambil keputusan untuk proses legalitas penyimpanan dan atau penjualan aset yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 333 2. Pengurus PSW maupun satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan atau aset yayasan di masing-masing Lembaga dan daerahnya. 3. Kekayaan atau aset yang dimiliki yayasan dan dikelola melalui Badan Usaha Milik Yayasan (BUMY) seperti koperasi, Badan Sosial, perseroan dan lain sebagainya wajib dikelola dengan baik untuk dan atas nama Yayasan. 4. Konsultan hukum pendidikan dan keuangan Yayasan bertanggung jawab dalam pengurusan masalah Legalitas hukum pendidikan dan keuangan yayasan di setiap wilayah pelayanan yayasan. PASAL 9 PENGGUNAAN ASET 1. Kekayaan atau aset Yayasan yang memiliki nilai ekonomis, dapat dipertimbangkan untuk dikelola secara professional menjadi sumber daya dan dana bagi yayasan. 2. Pendayagunaan aset seperti yang dimaksudkan pada ayat 1 diatas, wajib disampaikan terlebih dahulu kepada pengurus yayasan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan mengambil Langkah selanjutnya. 3. Penjualan kekayaan dan asset atau pelepasan hak atas yayasan, harus atas ijin resmi dari Pengurus Yayasan. 4. Pengguna Aset resmi Yayasan pusat adalah pengurus pusat yayasan, wilayah adalah pengurus PSW, sedangkan di satuan Pendidikan adalah satuan Pendidikan. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PASAL 10 HAK PEGAWAI 1. Menggunakan semua kekayaan atau asset milik Yayasan. 2. Kendaraan dinas Yayasan baik roda dua, roda empat, kedaraan
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 334 air dan udara dengan memenuhi persyaratan berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan Yayasan yang berlaku. 3. Rumah dinas Yayasan digunakan dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan Yayasan tentang penghunian rumah dinas. 4. Menggunakan perangkat pembelajaran, laptop, computer, infokus, dan sarana pembelajaran dan peralatan elektronik lainnya. 5. Menggunakan peralatan laboratorium, bengkel, dan sarana dan prasarana lainnya. 6. Menerima hak – hak berupa upah dan kersejahteraan dan lainnya sesuai dengan ketentuan Yayasan yang berlaku. PASAL 11 KEWAJIBAN PEGAWAI 1. Bertanggung jawab penuh atas semua kekayaan atau asset Yayasan di lingkungan kerjanya, baik benda bergerak maupun tak bergerak. 2. Menjaga dan memelihara semua peralatan kerja, alat- alat dan bahan yang sesuai dengan standar prosedur operasi (SOP) yang ditetapkan dan menyimpan pada tempatnya. 3. Melakukan penghematan terhadap penggunaan air, Listrik, telpon, internet dan lainnya yang berlebihan. 4. Menggunakan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan oleh yayasan serta mengikuti ketentuan penggunaan, keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku. 5. Menggunakan keuangan Yayasan untuk kepentingan belanja operasional Yayasan dengan membuat laporan pertanggung jawaban.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 335 BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN YAYASAN PASAL 12 HAK YAYASAN 1. Memegang, menjalankan dan mengambil tindakan berdasarkan AD/ART dan peraturan Yayasan yang berlaku. 2. Mendata, mengarsipkan, memelihara dan bertanggung jawap penuh terhadap seluruh kekayaan atau aset Yayasan. 3. Memelihara dan menjaga hubungan kerja yang baik selaras dan harmonis demi terwujudnya ketenteraman dan ketenangan antara pengurus Yayasan pegawai. 4. Melakukan pemeriksaan/audit kekayaan/aset Yayasan maupun keuangan di setiap lembaga. PASAL 13 KEWAJIBAN YAYASAN 1. Menyediakan seluruh kekayaan atau aset Yayasan yang dibutuhkan. 2. Mengangkat dan menempatkan personil pegawai sesuai dengan tugas jabatan yang tepat dan sesuai dengan kompetensinya. 3. Melakukan pengawasan, arahan, nasihat, bimbingan serta petunjuk teknis penggunaan kekayaan dan aset Yayasan. 4. Memberikan hak pegawai sesuai dengan kewajiban berdasarkan status atau golongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Meningkatkan kinerja dan pengabdian pegawai dengan motivasi, keteladanan, kesejahteraan, penghargaan dan hukuman yang tepat dan proporsional. 6. Memberikan kesempatan pengembangan karier yang sama bagi seluruh pegawai berdasarkan prestasi kerja dan kepentingan organisasi, serta peningkatan motivasi untuk mencapai prestasi.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 336 BAB V LARANGAN, DISIPLIN DAN SANKSI PASAL 14 LARANGAN Pegawai yang bekerja di Yayasan dilarang untuk : 1. Menyalahgunakan kekayaan atau aset Yayasan baik bergerak maupun tidak bergerak. 2. Menggunakan kekayaan/asset diluar waktu kerja yang ditetapkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 3. Membawa keluar dan menjual aset dan inventaris Yayasan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa izin dari pimpinan yang berwewenang. 4. Merusak sarana dan prasarana seperti bangunan, perabot/ barang, kursi/meja, lingkungan yayasan dan lain-lain. 5. Melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang-barang milik yayasan. 6. Meyalahgunakan Keuangan yayasan seperti korupsi, pencucian uang dan lain sebagainya. PASAL 15 DISIPLIN 1. Disiplin yang baik timbul karena adanya sikap pelanggaran terhadap hak dan tanggung jawab antara Yayasan dengan pegawai dan demikian sebaliknya. 2. Penegakkan disiplin salah satunya dilakukan dengan adanya tindakan disiplin yang dilakukan Yayasan kepada pegawai. 3. Tindakan disiplin ini bersifat pembinaan, perbaikan dan didikan. Dikecualikan bagi pelanggaran yang termasuk kategori berat/ pidana dan tidak memungkinkan untuk diadakan pembinaan,
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 337 maka Yayasan menggunakan haknya untuk mengakhiri hubungan kerja. PASAL 16 DASAR TINDAKAN DISIPLIN Dasar pengenaan tindakan disiplin, yaitu : 1. Jenis pelanggaran. 2. Pengulangan pelanggaran. 3. Tingkat pelanggaran. 4. Unsur pidana. PASAL 17 JENIS SANKSI Jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Yayasan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan yayasan adalah sebagai berikut : 1. Sanksi ganti rugi. 2. Alih Tugas. 3. Pemberhentian Jabatan. 4. Pemutusan Hubungan Kerja. PASAL 18 SANKSI GANTI RUGI 1. Sanksi ganti rugi diberikan apabila pelanggaran pegawai mengakibatkan kerugian kekayaan/aset milik Yayasan. 2. Sanksi ganti rugi dibayarkan dan atau dikembalikan oleh Pegawai secara sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebijakan Yayasan.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 338 PASAL 19 ALIH TUGAS 1. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kekayaan atau aset dapat dialih tugaskan ke dalam jabatan/tempat tugas yang baru sesuai kondisi sistem pegawai di Yayasan. 2. Alih tugaskan yang dimaksud ayat 1 (satu) diatas baik untuk sementara waktu atau tetap dengan tuj uan pembinaan. 3. Pegawai yang telah dialih tugaskan pada jabatan/tempat tugas baru, mendapat gaji dan semua haknya di tempat tugas baru. PASAL 20 PEMBERHENTIAN JABATAN 1. Pegawai dapat diberhentikan dari jabatannya bila melakukan pelanggaran berat terhadap kekayaan dan aset yayasan. 2. Pemberhentian jabatan yang dimaksud ayat 1 (satu) merupakan sanksi yang diberikan kepada pegawai yang merupakan bagian dari pembinaan. 3. Pegawai yang diberhentikan dari jabatannya dapat bekerja sebagai pegawai biasa di tempat tugasnya dengan menjalakan kewajiban dan meneriam haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PASAL 21 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan Yayasan dengan alasan dan pertimbangan melakukan pelanggaran berat terhadap kekayaan dan aset yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 339 3. Keputusan PHK yang di maksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) diatas adalah jenis pelanggaran yang berat yang dapat membahayakan Yayasan sesuai dengan ketentuan Yayasan yang berlaku. PASAL 22 TINGKAT PELANGGARAN Setiap Pegawai yang melanggar tindakan disiplin diberikan sanksi dengan tingkatan pelanggaran. Tingkat pelanggaran antara lain : 1. Pelanggaran tingkat I (pertama) merupakan peringatan pertama. 2. Pelanggaran tingkat II (kedua) Peringatan ketua dan merupakan terakhir. 3. Pelanggaran tingkat III (ketiga) Pelangaran yang mengakinatkan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) BAB VI PENUTUP PASAL 23 KETENTUAN TAMBAHAN 1. Peraturan mengenai kekayaan atau aset yayasan dibuat untuk melindungi dan mendayagunakan aset atau kekayaan yayasan berdasarkan fungsi pemanfaatannya. 2. Dalam hal ditemukan kekeliruan dan kekurangan atau usulan penambahan dalam peraturan ini, dapat diajukan ke badan pengurus yayasan yang kemudian di laukan perbaikan dan disahkan. 3. Ketentuan lain yang belum dapat diatur dalam Peraturan ini, akan dilakukan perubahan dan ditetapkan kemudian.
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 340 PASAL 24 KETENTUAN PENUTUP 1. Dalam pelaksanaan Peraturan tentang Tata Tertib pegawai ini, dikeluarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI di Tanah Papua. 2. Dengan ditetapkannya Peraturan tetang Tata Tertib pegawai ini, maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini tetap berlaku. 3. Peraturan Yayasan tetang kekayaan atau asset ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JayapurA Pada Tanggal : 01 Juni 2021 BADAN PENGURUS YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA SHEM PIGAI, ST, M,Pd Ketua GEORGE RUMMI, SH Sekretaris
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 341 Lampiran
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 342
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 343
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 344
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 345
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 346
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 347
AD / ART DAN PERATURAN YAYASAN YPPGI DI TANAH PAPUA ... 348