BUKU 1 Membangun BPK Paripurna

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

penugasan pemeriksaan sesuai dengan standar, peraturan, dan international best practices.
Di BPK, QA merupakan peran Itama dan lembaga pemeriksa negara lain. Secara internal,
Itama memastikan bahwa QC telah ada dan memberikan saran ke depan untuk perbaikan
QC.

Sesuai ketentuan UU BPK, untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian
mutu BPK ditelaah oleh lembaga pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota
organisasi pemeriksa keuangan sedunia yang ditunjuk oleh BPK setelah mendapat
pertimbangan DPR (Pasal 33).

3. Pemeriksa yang Kompeten
Berdasarkan survei, tiga keahlian yang diharapkan stakeholder dari auditor/pemeriksa

adalah keahlian dalam bidang teknologi, keahlian berkomunikasi, dan keahlian berpikir
kritis, yang diikuti juga dengan keahlian di bidang audit investigatif. Klien mengharapkan
auditor familiar dengan teknologi dan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Klien
sangat memercayai bahwa teknologi akan meningkatkan kualitas audit.6

Di era yang semakin kompetitif ini, BPK menyadari bahwa kredibilitas organisasi akan
sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Dalam Renstra
2016-2020, BPK menggariskan bahwa upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai
melalui pembentukan talent pool.

Talent pool dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasikan
keahlian yang diperlukan; menarik para pegawai yang berpotensi; mengembangkan
para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya; dan memastikan para pegawai terpilih
tersebut mau membina karier di BPK.

Pengembangan talent pool akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk
mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan
BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme.

Selain kebijakan internal, keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional
serta lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas
dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan
pengalaman Sumber Daya Manusia (SDM) BPK di dalam berbagai kegiatan internasional.

Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan
pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem
pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK.

6 Forbes Insight & KPMG, The Future is Now, (New Jersey: Forbes Insight, 2014), halaman 11.

135

Membangun BPK Paripurna

Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu
SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

4. Kecukupan Dukungan Sumber Daya Keuangan dan Sarana Prasarana
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK didukung oleh sumber daya

keuangan negara yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan dikelola sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran dilakukan dengan
menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran
yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

Dalam Renstra BPK, diuraikan bahwa pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi
strategi-strategi dalam Renstra perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari
seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK dapat
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pinjaman maupun dalam
bentuk hibah yang keseluruhannya akan dikelola melalui enam program penganggaran,
yakni:
1. Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara;
2. Program Teknis 2. Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan

Keuangan Negara;
3. Program Teknis 3. Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan

Pelayanan Hukum di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara;
4. Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
5. Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK;
6. Program Generik 3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK.7

Peningkatan Manfaat Pemeriksaan BPK
1. Keselarasan Perencanaan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu penerima manfaat langsung
dari BPK adalah lembaga perwakilan. Secara normatif, hubungan yang terbentuk antara
BPK dan lembaga perwakilan dikarenakan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang mewajibkan BPK untuk menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukannya kepada lembaga perwakilan.
Diserahkannya hasil pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka untuk ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

7 Renstra BPK 2016-2020.

136

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

BPK menyadari bahwa hasil pemeriksaan tidak akan memiliki nilai manfaat apabila tidak
ada pemangku kepentingan yang menggunakannya.BPK memastikan bahwa seluruh produk
yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Dalam hubungannya dengan harapan tersebut, arah kebijakan yang dimuat dalam Renstra
2016-2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan
dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal
yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat; harapan para
pemangku kepentingan yang berbeda-beda; serta tanggap terhadap risiko yang muncul
dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara
independensi BPK.8

2. Penguatan Fokus Pemeriksaan
Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang

sesuai dengan kapasitas organisasi; relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para
pemangku kepentingan; serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi
BPK 2016-2020.

Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan
pemeriksaan selama lima tahunan dan tahunan. Strategi pemeriksaan ini memuat fokus
pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (Tentative Strategic Audit Objective/
TSAO) untuk menyimpulkan program lintas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN).

Pengelolaan strategi pemeriksaan untuk setiap jenis pemeriksaan akan dilaksanakan
dengan, pertama, memerhatikan pemanfaatan akuntan publik pada kantor akuntan publik,
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar
BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Kedua, menyusun rencana pemeriksaan lima tahunan dengan menetapkan tema
pemeriksaan dan fokus pemeriksaan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah
(RPJMN) 2015—2019.

Ketiga, menetapkan TSAO lima tahun, dan harapan pemeriksaan lima tahun untuk
setiap fokus pemeriksaan dengan rumusan yang mendukung capaian visi BPK 2016—
2020. Keempat, menyusun strategi pemeriksaan untuk setiap fokus pemeriksaan dengan
memerhatikan Renstra kementerian/lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

8 Renstra BPK 2016-2020, halaman 81.

137

Membangun BPK Paripurna

Kelima, menyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) tahunan dengan memerhatikan
perkembangan lingkungan, permintaan pemangku kepentingan untuk kebutuhan
pemeriksaan, rencana kerja pemerintah yang memuat prioritas pembangunan dalam satu
tahun, rencana kegiatan entitas pemeriksaan serta laporan prestasi kerja kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksudkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Pasal 30 dan Pasal 31.

Keenam, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarsatker melalui penyelenggaraan
rapat koordinasi, rapat kerja, dan rapat teknis. Ketujuh, meningkatkan kualitas informasi
yang mendukung perencanaan pemeriksaan seperti profil entitas, pusat data e-Audit, serta
database terkait pemeriksaan.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan
dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang
dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil
pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan
dengan lebih komprehensif. Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi
pemeriksaan.

Keterkaitan antarpemeriksaan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia akan
memungkinkan BPK mendalami kebijakan dan masalah publik untuk memberikan
rekomendasi dan pendapat yang bersifat makro atau nasional. Dengan demikian,
kematangan organisasi akan meningkat seiring dengan peningkatan peran yang dilakukan
yaitu dari peran oversight menuju peran insight.

3. Perluasan Lingkup Pemeriksaan dan Penggunaan Hasil Pengawasan Intern
Peningkatan manfaat pemeriksaan BPK juga dapat dilakukan lebih dini melalui perluasan

lingkup dan penggunaan hasil pengawasan internal pemerintah yang dilakukan APIP. Sinergi
BPK dan APIP di bidang perencanaan pemeriksaan dan pengawasan akan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan masing-masing lembaga dan menghindari
adanya tumpang tindih pemeriksaan.

Melalui sinergi perencanaan pemeriksaan, diharapkan terjalin komunikasi antara BPK
dengan APIP terkait dengan penyelarasan RKP BPK dengan Program Kerja Pemeriksaan
(PKP) APIP untuk mengurangi duplikasi.

Pemanfaatan hasil pengawasan intern pemerintah oleh BPK sejalan dengan amanat
ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara yang mengatur bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan

138

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

Modernisasi

Era industri 4.0 dikenal sebagai era ekonomi digital yang muncul dan berkembang
seiring dengan semakin mengglobalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Kemajuan tersebut merupakan salah satu bukti keberhasilan di bidang teknologi informasi
sebagai sarana penyebar informasi yaitu menggabungkan sifat-sifat teknologi komunikasi
konvensional dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif melalui perpaduan
teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya.

Perkembangan tersebut tentunya tidak dapat diabaikan oleh seluruh entitas yang terlibat
dalam kemajuan teknologi, termasuk BPK sebagai institusi pemeriksa. Perkembangan
teknologi informasi, seperti penggunaan big data, cloud computing, dan artificial intelligence
merupakan hal-hal yang tidak dapat dihindari.

Selain itu, penggunaan sistem informasi dan aplikasi pemeriksaan juga memerlukan
pemutakhiran yang terus-menerus mengikuti perkembangan teknologi yang demikian cepat.
Dinamika yang terus berkembang juga terjadi dalam international standards dan guidelines
yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi internasional, termasuk organisasi profesi.

Kondisi tersebut menuntut efforts yang lebih dari BPK sebagai institusi pemeriksa.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain knowledge sharing melalui kegiatan-kegiatan
benchmarking dan cooperative audit. Upaya meningkatkan kompetensi pemeriksa juga
dilakukan melalui capacity building. Upaya meningkatkan kualitas pemeriksaan internal BPK
dilakukan melalui kegiatan peer review serta performance measurement framework.

F. KESimpulan
Untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, maka kualitas dan manfaat

hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan. Hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat
menjadi fondasi bagi terbangunnya kepercayaan pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat
tercapai melalui berbagai upaya dalam kerangka dukungan kelembagaan sebagai berikut:
1. Penguatan organisasi BPK, baik unsur unit pemeriksa maupun unsur penunjang,

khususnya terkait dengan penggunaan teknologi informasi di dalam proses bisnis
organisasi tersebut;

139

Membangun BPK Paripurna
2. Peningkatan kualitas pemeriksaan BPK melalui penguatan implementasi standar

pemeriksaan dan kode etik, implementasi “quality control” dan “quality assurance”,
pemeriksa yang kompeten kecukupan dukungan sumber daya keuangan dan sarana
prasarana;
3. Peningkatan manfaat pemeriksaan BPK melalui keselarasan perencanaan dan harapan
pemangku kepentingan, penguatan fokus pemeriksaan, perluasan lingkup pemeriksaan
dan penggunaan hasil pengawasan intern;
4. Modernisasi perangkat pemeriksaan BPK, termasuk metodologi pemeriksaan beserta
tools yang dibutuhkan.

140

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Daftar Pustaka

Buku
Arens, Alvin A. Elder, Randal J. & Beasley, Mark S. Auditing and Assurance Services: An

Integrated Approach, New Jersey: Pearson, 2012.
Bagdoniene1, Liudmila and Jakstaite, Rasa, Trust As Basis For Development Of Relationships

Between Professional Service Providers And Their Clients, ECONOMICS & MANAGEMENT,
2009.
Forbes Insight & KPMG, The Future is Now, New Jersey: Forbes Insight, 2014.
Hitt, Michael A.; Ireland, R. Duane;   Hoskisson, Robert E., Strategic Management:
Competitiveness & Globalization: Concepts and Cases, Eleventh Edition, Stamford :
Cengage Learning, 2015.
International Federation of Accountans, Handbook of International Auditing, Assurance, and
Ethics Pronouncements, New York: International Federation of Accountans, 2006.
Kamil, Omer Ali and Nashat, Majeed Nashat, The Impact of Information Technology on
Auditing Profession – Analytical Study: International Review of Management and
Bussines Research, Vol. 6, Issue 4, December, 2017.
Russel, J.P. (ed.), The Quality Audit Handbook: Principles, Implementation, and Use, Milwaukee:
ASQ Quality Press, 2000.

Peraturan perundang-undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung
Jawab Keuangan
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis BPK Tahun
Anggaran BPK 2016 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2020 (Renstra BPK 2016-2020).

Situs web
http://intosai.org
http://www.issai.org

141

Membangun BPK Paripurna

Integritas, Independensi
dan Profesionalisme

Menjadi Penopang dalam
Pencapaian Visi dan
Misi BPK

Dra. Ida Sundari, M.M., CSFA
(Inspektur Utama)

A. Latar Belakang
Berdasarkan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat
atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, Inspektorat Utama (Itama) bertugas
untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur
pelaksana BPK. Itama dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan
Wakil Ketua.

Itama memiliki tiga tujuan penting bagi BPK sebagai organisasi yang besar, pertama,
katalis untuk meningkatkan organisasi yang efektif dan efisien dengan menyediakan
wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis and assessment dari data dan bisnis proses.

Kedua, pemberian saran kepada Badan dan Senior Manajemen sebagai independen
konsultan yang objektif. Ketiga, manajemen atas organisasi, risiko dan proses kontrol untuk
mencapai strategi, operasional, keuangan dan kepatuhan atas tujuan (keyakinan mutu).

Pengendalian Mutu
Dalam mendukung pengendalian mutu (Quality Control) di, Itama memiliki kerangka

kerja yang sesuai dengan Surat Keputusan BPK No.03/K/I-XIII.2/03/2009 tentang Sistem
Pemerolehan Keyakinan Mutu, sebagai berikut:

142

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP) memiliki tugas
pemerolehan keyakinan mutu atas kinerja pemeriksaan di lingkungan BPK (1 Pilar). Untuk
memastikan kualitas hasil pemeriksaan BPK, salah satu tugas Itama khususnya PKMP
adalah melakukan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan (audit quality assurance)
terhadap ketiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan (PIMK) mempunyai
tugas melakukan pemeriksaan internal dan pemerolehan keyakinan mutu atas kinerja
kelembagaan di lingkungan BPK (8 Pilar). Kemudian Inspektorat Penegakan Integritas
(PI) bertugas menjaga tiga pondasi dari Rumah BPK yaitu Integritas, Independensi dan
Profesional (IIP). Tiga Pondasi dan Sembilan Pilar merupakan penyangga bagi pencapaian
Visi dan Misi BPK.
B. Penegakan IIP dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi BPK

Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi BPK khususnya Itama adalah melakukan
pengawasan terhadap para pelaksana dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK
yaitu Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

BPK telah memiliki dukungan sumber daya yang kuat baik dari segi Sumber Daya
Manusia (SDM) maupun dukungan institusi yang meliputi keuangan dan sarana prasarana.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan indikasi pelanggaran etik/disiplin
pegawai yang kemungkinan terjadi di lingkungan BPK, Itama membuat mekanisme atas

143

Membangun BPK Paripurna

penangganan pelanggaran yang ada dalam Kerangka Manajemen Integritas, Independensi
dan Profesionalisme (IIP) BPK.

Kerangka Manajemen IIP BPK

Berdasarkan Kerangka Manajemen IIP BPK, diketahui bahwa 2 sistem yang
dikembangkan Itama dalam pengelolaan IIP adalah Sistem Manajemen Pencegahan
Pelanggaran Integritas dan Sistem Manajemen Penindakan Pelanggaran Integritas.
C. Sistem Manajemen Pencegahan Pelanggaran Integritas

Sistem ini merupakan tugas rutin yang dilakukan oleh Inspektorat PI, meliputi:
Pembangunan Zona Integritas

Sebagai bagian Program Reformasi Birokrasi, BPK telah mencanangkan pembangunan
Zona Integritas di seluruh Satuan Kerja (satker) level Eselon I dan Eselon II di Lingkungan kerja
BPK.

Program Zona Integritas ini merupakan miniatur Program Reformasi Birokrasi dan
diharapkan satuan kerja yang telah membangun Zona Integritas akan menjadi pulau-
pulau integritas yang akan memperkuat penerapan Program Reformasi Birokrasi pada
suatu Kementerian/Lembaga. Di dalam kegiatan reformasi birokrasi terdiri dari delapan
program, sedangkan program Zona Integritas terdiri dari enam program, yaitu: Manajemen

144

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam melaksanakan enam program di atas, satker wajib membentukTim Pembangunan
Zona Integritas di lingkungan kerja masing-masing agar enam Program Zona Integritas
tersebut dapat dicapai.

Hal ini perlu komitmen dari pimpinan satker untuk mengelola seluruh pegawai di
lingkungannya untuk menjaga dan meningkatkan nilai-nilai dasar menjadi budaya kerja
bagi pegawai; membuat inovasi-inovasi baru; serta meningkatkan kualitas dari pelayanan
publik.

Sejak pencanangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, terdapat satu satker
yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan 11 satker
dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Satker dengan Predikat WBBM dan WBK

No. Satuan Kerja Predikat (Tahun Perolehan)

1 Pusdiklat BPK RI WBK (2015), WBBM (2016)
2 Perwakilan Prov. Jawa Timur WBK (2015)
3 Perwakilan Prov. Banten WBK (2016)
4 Perwakilan Prov. D.I .Yogyakarta WBK (2016)

5 Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan WBK (2016)
6 Perwakilan Prov. Aceh WBK (2017)
7 Perwakilan Prov. Riau WBK (2017)
8 Perwakilan Prov. Jawa Tengah WBK (2017)
9 Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan WBK (2017)
10 Perwakilan Prov. Sumatera Barat WBK (2018)

11 Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara WBK (2018)
12 Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah WBK (2018)

Pada tahun 2018, BPK juga mengusulkan 14 satker untuk memperoleh predikat WBK/
WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PANRB).

145

Membangun BPK Paripurna

No Unit Kerja
I Calon Unit Kerja Berpredikat WBK
1 BPK Perwakilan Provinsi Jambi
2 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
3 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
4 BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
6 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
7 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
8 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
9 Auditorat Utama Investigasi
II Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM
1 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
2 BPK Perwakilan Provinsi DI. Yogyakarta
3 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
4 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
5 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Satker yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM
kepada Kementerian PANRB

Berdasarkan saran dari Kementerian PANRB, satker yang telah memperoleh predikat
WBK/WBBM seharusnya diberikan penghargaan, misalnya, kenaikan grading di atas rata-
rata. Dengan begitu menjadi motivasi bagi satker lain untuk mendapatkan predikat WBK/
WBBM.

Kegiatan Penilaian Penghargaan Pegawai
Kegiatan penilaian (clearance) dilakukan Inspektorat PI pada tahun 2018. Kegiatan ini

dilakukan dengan mengusulkan pegawai BPK untuk mendapatkan Tanda Kehormatan
Satya Lencana Karya Satya (SLKS) 10, 20 dan 30 tahun pada acara HUT-RI dan HUT-BPK serta
dalam rangka penerimaan LHP BPK award tahun 2018. Dalam penilaian ini, Inspektorat PI

146

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

memastikan bahwa pegawai yang diajukan tidak dalam masa sanksi pelanggaran etik atau
disiplin pegawai.

Kegiatan PPG
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang,

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di
dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi terdiri dari penerimaan, pemberian, permintaan, dan penolakan gratifikasi.
Pelaporan gratifikasi dari pihak internal BPK dapat melalui aplikasi Program Pengendalian
Gratifikasi (PPG): http://www.ppg.bpk.go.id atau media lain.

Pada Tahun 2018, Inspektorat PI telah menerima pelaporan gratifikasi sebanyak tujuh
laporan yang telah dilakukan proses penelaahan dan/atau penetapan status pemanfaatan.
Berdasarkan hasil telaahan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) PPG, tujuh laporan
tersebut ditetapkan sebagai gratifikasi terkait kedinasan.

Kegiatan Budaya IIP
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat PI dalam

mendorong budaya IIP. Hal-hal yang menjadi fokus pelaksanaan adalah:
• Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam rangka bulan disiplin;
• Pembuatan Video terkait budaya IIP;
• Kegiatan dalam rangka program Anti Korupsi.

Kegiatan Pengelolaan LHKASN
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengatur hal penting.

Salah satu di antaranya, seluruh pimpinan instansi pemerintah perlu menerapkan
kebijakan antara lain menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk
memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh Wajib Lapor,
berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator
LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas monitoring tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil review atas Sistem Pengendalian Mutu Manajemen SDM

147

Membangun BPK Paripurna

yang telah dilakukan oleh Inspektorat PIMK, antara lain, diketahui bahwa pengelolaan
LHKASN di lingkungan BPK perlu dioptimalkan dan perlu dilakukan serah terima
pengelolaan dokumen LHKASN dari Biro SDM kepada Itama c.q. Inspektorat PI.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka Inspektorat PI telah berkoordinasi
dengan Biro SDM untuk melakukan serah terima data/dokumen LHKASN. Biro SDM
menyerahkan data/dokumen LHKASN yang dikelola dari Tahun 2015 sampai Juni 2018
kepada Inspektorat PI.

Sebagai tindak lanjutnya, Inspektorat PI telah melakukan kegiatan berupa:
1) Rekonsiliasi/verifikasi antara data hardcopy, data softcopy, dan data rekapitulasi/

kompilasi yang disusun oleh Biro SDM sekaligus pendokumentasian dokumen
LHKASN;
2) Pemuatan tanda terima pelaporan LHKASN di Portal BPK: dan
3) Koordinasi dengan Kementerian PANRB dalam rangka pengelolaan LHKASN terkait
koordinasi pembangunan koneksitas dengan Aplikasi SiHARKA yang dikelola
Kementerian PANRB yang mana semua kementerian/lembaga dalam penyampaian
LHKASN ke depannya melalui Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (SiHARKA).

Berdasarkan hasil rekonsiliasi/verifikasi data, berikut ini hasil monitoring atas kepatuhan
penyampaian LHKASN pegawai BPK.

Jumlah Jumlah yang sudah lapor LHKASN Jumlah yang
WL LHKASN
Lapor satu Lapor dua Lapor tiga Lapor belum lapor
2.684 kali kali kali empat kali

1.891 375 22 8 388

Monitoring Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tahun 2018

Sistem Manajemen Penindakan Pelanggaran Integritas
Sistem ini merupakan tugas yang bersifat Oncall atau berdasarkan Laporan/Pengaduan.

Pelaksanaan dari sistem ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: Penerimaan Pengaduan/
Pelaporan melalui Whistle Blowing System (WBS); Kegiatan Penanganan/Tindak Lanjut
Pelaporan/Pengaduan Dugaan Pelanggaran; Administrasi Kepaniteraan Majelis
Kehormatan Kode Etik (MKKE).

148

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Penerimaan Pengaduan/Pelaporan melalui WBS
Dalam rangka implementasi area perubahan dalam Reformasi Birokrasi-Penguatan
Pengawasan, BPK telah membangun Sistem Pelaporan Pelanggaran dengan model WBS.
Sistem ini dikelola Inspektorat PI.

Selain dapat disampaikan secara manual, pelaporan/pengaduan melalui WBS dapat
pula disampaikan melalui sistem aplikasi WBS BPK dengan alamat http://www.wbs.bpk.
go.id. Pembangunan aplikasi WBS bertujuan untuk memberikan kemudahan panyampaian
aduan/laporan pelanggaran serta memberikan jaminan kerahasiaan (confidentiality)
pengadu/pelapor.

Pada tahun 2018, Inspektorat PI telah menerima dua laporan melalui aplikasi WBS.
Atas kedua laporan tersebut telah dilakukan penelaahan. Hingga akhir tahun 2018 masih
menunggu arahan pimpinan untuk proses lebih lanjut.

Kegiatan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran
Dalam rangka penegakan nilai-nilai dasar BPK, Inspektorat PI menerima pelaporan/
pengaduan dari internal atau eksternal BPK terkait dugaan pelanggaran disiplin pegawai
maupun pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anggota dan Pelaksana BPK. Pelaporan
tersebut dapat melalui aplikasi web, tertulis maupun media lainnya.

Administrasi Kepaniteraan MKKE
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang BPK, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK, telah
ditetapkan kode etik bagi Anggota dan Pemeriksa BPK dengan Peraturan BPK Nomor
2 Tahun 2011 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir diatur
dengan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK.
Untuk menegakkan kode etik tersebut, telah dibentuk MKKE BPK dengan Peraturan BPK
Nomor 5 Tahun 2018 tentang MKKE BPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan
BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang MKKE BPK, MKKE dibantu oleh Panitera yang secara ex
officio dilaksanakan oleh Irtama BPK.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitera dibantu oleh Sekretariat Panitera yang dibentuk
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. Panitera bertanggung jawab kepada MKKE BPK.
Kegiatan administrasi kepaniteraan MKKE dilaksanakan Inspektorat PI.
Pada tahun 2018, pelaksanaan tugas yang telah dilakukan Kepaniteraan MKKE, yaitu:
• Mengadministrasikan kasus pelanggaran kode etik yang diproses MKKE;

149

Membangun BPK Paripurna

• Menyiapkan sarana/prasarana sidang;
• Menyusun produk paska sidang/rapat MKKE;
• Penyusunan, pembahasan, dan penyiapan bahan terkait rancangan perubahan

Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Peraturan BPK Nomor 8
Tahun 2018 tentang MKKE BPK;
• Mengadministrasikan kegiatan MKKE dan Kepaniteraan MKKE yaitu mempersiapkan
administrasi, bahan, dan materi sidang dan rapat MKKE;
• MembangunaplikasidalamrangkapengadministrasiankegiatanMKKEdanKepaniteraan
MKKE;
• Melaksanakan tugas/perintah pimpinan.

Berikut adalah salah satu contoh penindakan pelanggaran kode etik yang dimulai dari
pengaduan sampai dengan proses di MKKE.
1. Adanya pemberitaan di media online atau pengaduan ke Inspektorat Utama atau ke

MKKE atas si A, B dan C yang merupakan pegawai di BPK.
2. Itama membuat kajian dengan melakukan penelitian penelitian/pengumpulan data

dan informasi atas dugaan pelanggaran etik pegawai oleh Pemeriksa BPK berdasarkan
surat tugas dari Irtama.
3. Hasil pengumpulan data informasi, permintaan keterangan pihak-pihak terkait yang
dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), dan pemeriksaan atas
laporan/pengaduan tersebut sehingga bisa disimpulkan bahwa adanya pelanggaran
yang dilakukan oleh pegawai BPK tersebut secara komprehensif.
4. Dari hasil laporan Itama, dilaksanakan Sidang MKKE. Jika data pelanggaran etik sudah
lengkap dapat langsung diputuskan sanksi yang akan ditetapkan dengan memanggil
terlapor untuk memberikan pembelaan diri.
5. Jika data belum lengkap, maka Ketua MKKE menugaskan panitera untuk membentuk
Tim Kode Etik (TKE) dengan penanggung jawab salah satu anggota MKKE.
6. Setelah melalui hasil pemeriksaan dan pembuktian, A, B dan C terbukti bersalah maka
dilakukan sidang MKKE yang jumlah anggotanya kuorum, minimal 4 orang, untuk
memberikan putusan sanksi yang akan diberikan kepada pegawai tersebut.
7. Karena yang dilakukan para pegawai tersebut berdampak negatif terhadap negara dan/
atau BPK, maka atas perbuatan pelanggaran etik oleh A, B dan C, diputuskan diberikan
sanksi berat yaitu diberhentikan sebagai Pemeriksa paling sedikit tiga tahun atau
diberhentikan secara tetap sebagai Pemeriksa.
8. Pemeriksa yang dijatuhi sanksi, dilarang ditugaskan dalam Pemeriksaan.

150

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

D. Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan dan contoh yang telah diuraikan, bisa diketahui bahwa Itama

telah melakukan langkah-langkah yang komprehensif dalam mewujudkan IIP yang dimulai
dari unsur pencegahan dan diakhiri dengan penindakan.

151

Membangun BPK Paripurna
DAFTAR PUSTAKA
Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan

BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK
Laporan Inspektorat Utama Tahun 2018
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan

Pemeriksa Keuangan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Majelis Kehormatan

Kode Etik
Surat Keputusan BPK No.03/K/I-XIII.2/03/2009 tentang Sistem Pemerolehan Keyakinan

Mutu
UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

152

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

153

Membangun BPK Paripurna

Meningkatkan Kualitas
Pemeriksaan BPK Melalui
Optimalisasi Kepemimpinan

Kolektif

Dr. Heru Kreshna Reza, CSFA
(Auditor Utama Keuangan Negara/KN I)

A. Latar Belakang
Sebagai lembaga negara yang diberikan mandat konstitusi untuk pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri sebagaimana diatur dalam
pasal 23 E, F dan G Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) telah mencanangkan visi yaitu “Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk
mencapai Tujuan Negara Melalui Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat”.

Untuk mencapai visi tersebut, dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020
ditetapkan Misi BPK yaitu “Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara secara bebas dan mandiri dan melaksanakan tata kelola organisasi yang
berintegritas, independen, dan profesional”.

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, BPK yang kohesif merupakan suatu
keharusan untuk memenuhi penjaminan mutu pemeriksaan yang lebih objektif dan
berkualitas. Untuk itu, BPK harus menguatkan lingkungan internalnya untuk terus
meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan. BPK harus terus berintegrasi
terhadap tuntutan dan perubahan dengan melaksanakan pemeriksaan yang kohesif melalui
optimalisasi kepemimpinan BPK dengan pola kolektif kolegial. Penguatan kepemimpinan
BPK dengan pola kolektif kolegial melalui optimalisasi penjaminan mutu dan memitigasi
risiko pemeriksaan secara bersama-sama, terpadu, dan kohesif.

Kohesif adalah melekat satu dengan yang lain/padu. Kohesivitas adalah kesatuan yang
terjalin dalam kelompok, menikmati interaksi satu sama lain, dan memiliki waktu tertentu
untuk bersama dan di dalamnya terdapat semangat yang tinggi (Forsyth, An Introduction of
Group Dynamic:1999).

154

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Kohesivitas dalam pemeriksaan sangat diperlukan sebagai upaya BPK menjamin
objektivitas dan mutu pemeriksaan serta memitigasi risiko melalui optimalisasi
kepemimpinan kolektif kolegial. Inisiatif strategis ini perlu dilakukan sebagai bagian dari
upaya BPK untuk mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good
government and governance) dalam pencapaian tujuan bernegara.

B. Tantangan atas Peningkatan Kualitas dan Mitigasi Risiko Pemeriksaan
Sebagai sebuah organisasi yang berkembang, maka BPK juga harus dapat beradaptasi

dengan lingkungan internal yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah
satu tantangan yang dihadapi BPK yaitu kepercayaan dari lembaga perwakilan, masyarakat,
dan stakeholders atas kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Untuk mencapai kualitas pemeriksaan yang baik sangat dipengaruhi sejauh mana
pemeriksaaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan
metodologi pemeriksaan serta penegakan etika dalam proses pemeriksaan.

Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan
merupakan proses inti BPK sehingga pemerolehan keyakinan mutunya perlu dilakukan
secara berlapis melalui sistem manajemen mutu baik proses pengendalian mutu (Quality
Control/QC) maupun penjaminan mutu (Quality Assurance/QA).

Pengendalian mutu pemeriksaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan yang bermutu dan
kewenangan lainnya sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan penjaminan mutu pemeriksaan adalah suatu sistem yang dirancang
untuk memastikan bahwa sistem pengendalian mutu telah mengatur seluruh pengendalian
mutu yang diperlukan dan telah dilaksanakan secara konsisten.

Proses pengendalian mutu di BPK saat ini dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat
Fungsional Pemeriksa (PFP) mulai dari Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis hingga
Pengendali Mutu atau Penanggung Jawab Pemeriksaan.

Sedangkan Proses penjaminan mutu dilakukan oleh pihak yang tidak secara langsung
terlibat dalam pemeriksaan. Proses penjaminan mutu ini dilakukan oleh Pejabat Struktural
Pemeriksaan (PSP), Aparat Pengawas Internal, dalam hal ini Inspektorat Utama (Itama), dan
peer review oleh eksternal auditor. Sudah saatnya penjaminan mutu dalam pemeriksaan
mengikutsertakan dan mengoptimalkan peran Badan (kolektif kolegial) agar pemeriksaan
lebih berkualitas. Pola kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial memiliki kekuatan dalam
memitigasi risiko pemeriksaan BPK.

155

Membangun BPK Paripurna

C. Optimalisasi Peran Kepemimpinan Kolektif Kolegial
Dalam rangka menghadapi tantangan yaitu belum optimalnya penjaminan mutu

pemeriksaan dalam pola kepemimpinan kolektif kolegial, perlu dilakukan sebuah inisiatif
strategis melalui optimalisasi peran kepemimpinan kolektif kolegial dengan tujuan
untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan; mengurangi conflict of interest; dan
memitigasi risiko pemeriksaan.

Meskipun kepemimpinan di BPK bersifat kolektif kolegial, dalam praktiknya pengambilan
keputusan yang terkait pemeriksaan saat ini sebagian besar belum dilakukan secara kolektif
kolegial melalui Sidang Badan.

Kepemimpinan kolektif kolegial saat ini baru diterapkan secara terbatas pada
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), signifikan pada tahap
pelaporan. Pengambilan keputusan sebagian besar masih dilakukan secara parsial pada
masing-masing pimpinan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) yang membawahi
portofolio pemeriksaan.

Dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja BPK sebagaimana
diubah dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2018, pada pasal 35 menyebutkan bahwa
pemeriksaan yang dibahas dalam Sidang Badan adalah hasil pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), hasil pemeriksaan atas permintaan DPR, hasil
pemeriksaan tematik dan hasil pemeriksaan sebagaimana diputuskan dalam Sidang Badan.

Pembagian portofolio pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK
sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017, mengatur mengenai
pembagian pemeriksaan atas Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi kewenangan
masing-masing Anggota BPK.

156

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Pembagian Pemeriksaan atas Kementerian/Lembaga yang menjadi Kewenangan
(Portofolio) masing-masing Anggota BPK Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017

Anggota Portofolio pemeriksaan

Anggota 1 Kemenkopolhukam, Kemhan dan TNI, Wantannas , Lemhannas, BIN,
Anggota II BNPT, Bakamla, Polri, BNN, BMKG, KPU, Bawaslu, BSSN, Basarnas, Komnas
HAM, Kemenhub, Kemenlu, Kemenkum HAM, Kejaksaan Agung RI, dan
Anggota III KPK.
Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, OJK, Kemenkeu, Kemendag,
Anggota IV Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian
Anggota V KUKM, BKPM, BPS, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, dan KPPU.
Anggota VI MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko PMK, Kemensetneg, Setkab,
Anggota VII Kemensos, Kemenpar, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemendesa
PDTT, Kemenristekdikti, KemenPAN RB, Kemenpora, Kemen ATR,
BPTN, BTNN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas, BNPB, Bapertarum PNS,
BKKBN, BKN, BPKP, LAN, BPN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TK,
LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, Ombusdman RI, Badan Ekonomi Kreatif,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian PP dan
Perlindungan Anak.
Kemenko Kemaritiman, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM,
Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian LHK, BPH Migas, dan Badan Restorasi Gambut.
Kemenag, Kemendagri, BPWS Surabaya-Madura, Badan Nasional
Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagagan dan
Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagagan
dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten
serta BUMD di Sumatera dan Jawa.
Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan,
BPOM, dan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten serta BUMD di
Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Kementerian BUMN, SKK Migas, Badan Pembina Proyek Asahan dan
Otorita Pengembangan Proyek Asahan, BUMN dan anak perusahaan.

Dengan model pembagian portofolio tersebut, kecenderungannya masing-masing
Anggota BPK akan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan terkait
pemeriksaan atas K/L yang menjadi portofolionya. Hal ini dapat meningkatkan risiko adanya
conflict of interest dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, hal
ini dapat dihindari melalui inisiatif strategis dengan penerapan pengendalian mutu dan
penjaminan mutu di tingkat Badan/Anggota BPK.

Pengendalian mutu dilakukan oleh pemegang portofolio dimana Anggota yang
bersangkutan mengawasi pelaksanaan tugas pemeriksa yang berada pada AKN terkait.
Sedangkan penjaminan mutu dilakukan oleh Anggota BPK lainnya.

157

Membangun BPK Paripurna

Mekanisme ini diharapkan paling tidak mampu menghasilkan check and balances yang
pada akhirnya dapat lebih meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Seluruh Anggota BPK
juga terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga penerapan kepemimpinan kolektif
kolegial pun benar-benar dapat diwujudkan.

Penjaminan mutu oleh Anggota BPK dan pengambilan keputusan secara kolektif
kolegial seyogyanya dapat diterapkan secara menyeluruh meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Rincian penerapannya, antara lain kolektif kolegial dalam perencanaan pemeriksaan -
penentuan topik dan objek pemeriksaan, kolektif kolegial dalam pelaksanaan pemeriksaan,
Kolektif Kolegial dalam Pelaporan Hasil Pemeriksaan, dan Kolektif Kolegial dalam Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Kolektif Kolegial dalam Perencanaan Pemeriksaan serta Penentuan Topik dan Objek
Pemeriksaan

Dalam hal pemilihan objek pemeriksaan yang akan diperiksa dan siapa penanggung
jawab pemeriksaan, maka peran Anggota BPK dalam Sidang Badan sangatlah penting.
Dalam menerapkan prinsip kolektif kolegial maka Sidang Badan seperti yang dilakukan
Supreme Audit Institution (SAI) pada umumnya yaitu menentukan topik pemeriksaan secara
bersama-sama. Tentunya dalam menentukan topik pemeriksaan, auditor senior yang terkait
telah menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Dalam menentukan topik pemeriksaan yang akan diperiksa maka Badan dapat
menerapkan metode seperti jumlah anggaran/materialitas keuangan, kepentingan publik,
signifikansi program atau kegiatan, auditabilitas, dampak terhadap lingkungan, multiplier
effects, dan risiko.

Penentuan topik secara kolegial ini dapat dikembangkan untuk mendesain pemeriksaan
tematik pada lingkup nasional untuk menilai pencapaian agenda pembangunan nasional
yang bersifat lintas bidang dan lintas instansi. Didahului dengan kajian strategis atas tema
pemeriksaan; penentuan pihak AKN yang terlibat dalam pemeriksaan dan rancangan
pemeriksaannya; kemudian menentukan tujuan dan area pemeriksaan yang akan dilakukan.

Badan juga harus menganalisis level risiko setiap pemeriksaan yang akan dilakukan
pada tahun berjalan. Dengan menentukan level risiko pemeriksaan, maka Badan dapat
fokus pada pemeriksaan yang memiliki risiko tinggi dan sedang.

Pengambilan keputusan secara kolektif kolegial tentu saja akan menambah proses
dan waktu. Namun demikian hal ini dapat diminimalisasi dengan melakukan penentuan

158

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

prioritas yang akan dibahas dan diputus secara kolektif kolegial. Penentuan prioritas dapat
didasarkan atas tinggi rendahnya risiko suatu pemeriksaan.

Untuk tingkat risiko tertinggi harus dibahas dan diputuskan secara kolektif kolegial
dalam Sidang Badan. Skema pembahasan/pengambilan keputusan kolektif kolegial
berdasarkan kriteria dan risiko secara lengkap dapat dilihat dalam matriks berikut.

Skema Pembahasan/Pengambilan Keputusan Kolektif Kolegial Berdasarkan

Kriteria dan Risiko

Risiko Kriteria Pembahasan/Pengambilan
Pemeriksaan Keputusan

• Anggaran yang diperiksa besar

• Berdampak luas Pembahasan dan pengambilan kepu-

Tinggi (High) • Lintas sektoral/kementerian/ lem- tusan melalui mekanisme Sidang

baga/pemda Badan

• Terkait hajat hidup orang banyak

Sedang (Me- • Jumlah anggaran entitas tidak ter- Dibahas oleh Anggota BPK pemegang
dium) lalu besar portofolio bersama dengan minimal
• Tidak berdampak luas 2 Anggota BPK lain yang ditunjuk
• Melibatkan beberapa kementeri- Badan dan hasilnya dilaporkan kepa-
an/lembaga/pemda da Sidang Badan untuk memperoleh
persetujuan

Rendah (Low) • Anggaran yang diperiksa tidak sig- Dibahas oleh Anggota BPK pemegang
• nifikan portofolio dan hasilnya dilaporkan
Tidak lintas sektoral kepada Sidang Badan untuk memper-
oleh persetujuan

Contoh kolektif kolegial dalam pemeriksaan LK yaitu pada Pemeriksaan atas LKKL
berisiko tinggi di AKN I yaitu LK Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik
Indonsia (Polri), dan Kementerian Perhubungan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan sampai dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Sedangkan contoh kolektif kolegial dalam pemeriksaan kinerja yaitu pada pemeriksaan
kinerja atas konektivitas nasional. Pemeriksaan kinerja atas konektivitas nasional memiliki
cakupan luas dan melibatkan peran serta dari berbagai entitas terkait dan dalam

159

Membangun BPK Paripurna

pelaksanaannya dapat melibatkan pemeriksa pada AKN I sampai AKN VII.
Tujuan pemeriksaan ini adalah menilai upaya pemerintah dalam memperkuat

konektivitas nasional untuk kelancaran pemindahan manusia dan barang sehingga
menurunkan ekonomi biaya tinggi dan disparitas harga. Sedangkan area pemeriksaannya
meliputi empat area yaitu konektivitas darat, konektivitas laut, konektivitas udara dan
konektivitas teknologi informasi dan komunikasi.

Program Prioritas Pembangunan Pengembangan Konektivitas Nasional

1
82

73

6 4
5

Sumber: Kajian Pemeriksaan Kinerja atas Konektivitas Nasional
160

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Portofolio Pemeriksaan dalam Kolaborasi Pemeriksaan Kinerja Pengembangan
Konektivitas Nasional untuk menilai Aspek Peningkatan Kapasitas

No Topik Alasan Pemeriksaan TAO Sasaran Entitas Tim
Pemeriksaan
• AKNI
1. Pembangunan Infra- Transportasi di Indonesia sangat ber- • Menilai • SDM • Kemenhub • AKNIV
• Koordinasi • Kemen • AKNV
struktur Jalan Tol gantung pada transportasi jalan. upaya • Pengadaan • AKNVI
PUPR • AKNVII
Dalam mengurangi beban jalan Pemerintah Tanah • Kemen
• AKNI
tersebut, maka dilakukan berbagai dalam pem- BUMN • AKNV
(Jasa • AKNVI
upaya untuk menyediakan jenis bangunan Marga, • AKNVII
Operator
angkutan alternatif lain, seperti infrastruk- JalanTol)
• Pemda
kereta api dan kapal laut. Namun tur jalan tol

demikian, pembangunan infras-

truktur jalan tol tetap diperlukan

untuk memerlancar arus angkutan

barang dan orang karena angkutan

alternatif tersebut belum terban-

gun dengan baik. Pemerintah telah

memulai pembangunan jalan tol

trans- Jawa, trans-Sumatera, Samarin-

da- Balikpapan, dan jalan tol Mana-

do- Bitung. Selain itu juga dilakukan

pembangunan ring road di kota be-

sar, seperti Jakarta dan Semarang

yang bertujuan untuk mengurangi

kepadatan lalu lintas

di dalam kota.

2. Pembangunan Infra- Pembangunan infrastruktur perk- • Menilai • SDM • Kemenhub
• Koordinasi • Kemen
struktur Perkereta- eretaapian dilakukan untuk men- upaya • Pengadaan
BUMN
apian dukung transportasi jalan yang Pemerintah Tanah (PT. KAI)
• Pemda
semakin padat dan tidak efisien. dalam pem-

Sebagai alat transportasi masal yang bangunan

terjangkau, kereta api diharapkan jalur kereta

dapat menjadi alternatif sarana an- api

gkutan barang dan orang yang pop-

uler, sehingga mengurangi beban

jalan.

Pembangunan infrastruktur perk-

eretaapian dilakukan di Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi dan Papua

(Sorong - Manokwari). Pembangu-

nan infrastruktur perekeretaapian

juga dilakukan untuk mewujudkan

konektivitas antar moda, yaitu

menghubungkan antara bandara

dengan daerah perkotaan, seperti

pembangunan kereta api bandara

Soekarno Hatta, Minang Kabau, Ku-

lon Progo, Adi Soemarmo, dan

Juanda.

Sumber: Kajian Pemeriksaan Kinerja atas Konektivitas Nasional

161

Membangun BPK Paripurna

Peran dari AKN, baik dari AKN I, AKN IV, AKN V, AKN VI, dan AKN VII harus diikat dalam
komitmen di Sidang Badan bahwa AKN beserta perwakilan yang akan menjadi sampel
harus memprioritaskan project audit ini baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun
anggarannya. Untuk tujuan pemeriksaan dan waktu pemeriksaan juga sudah ditetapkan
dan selalu dimonitor dalam Sidang Badan.

Karena menjadi prioritas dan kolaborasi pemeriksaan antarAKN maka risiko audit ini
menjadi tinggi, baik AKN maupun unsur penunjang seperti Direktorat Utama Perencanaan,
Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) dan
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
(Ditama Binbangkum) ikut membantu dan memantau. Dengan demikian, apa yang sudah
dirancang dan dimasukkan dalam Renstra BPK 2016-2020 dapat terwujud dan membuahkan
rekomendasi seperti yang diinginkan.

Kolektif Kolegial dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
Keterlibatan Anggota BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan lebih kepada pemantauan

atas pekerjaan lapangan yang sedang dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk
monitoring dan evaluasi secara periodik atas pelaksanaan pemeriksaan melalui Sidang Badan
dalam Pemeriksaan atas LKKL yang signifikan dan pemeriksaan tematik yang melibatkan
lintas K/L dan lintas portofolio Anggota BPK.

Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan masih berjalan on
the right track dan sesuai dengan harapan penugasan. Selain itu, Seandainya perlu dilakukan
penyesuaian/prosedur tambahan dapat segera dikomunikasikan kepada tim pemeriksaan
agar dapat segera dilaksanakan.

Para Anggota BPK harus dapat meyakinkan bahwa metodologi dan prosedur pemeriksaan
yang dirancang telah dilaksanakan dengan tepat sehingga hasil akhir atau tujuan
pemeriksaan sesuai dengan harapan penugasan. Keputusan yang bersifat kolektif kolegial
diperlukan agar terjadi sinkronisasi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan permasalahan
yang ditemukan dalam pemeriksaan dapat dipecahkan hingga ke akar masalah.

Kolektif Kolegial dalam Pelaporan Hasil Pemeriksaan
Pelaporan hasil pemeriksaan secara kolektif kolegial diharapkan dapat lebih

mengungkapkan permasalahan lintas bidang sehingga diperoleh rumusan rekomendasi
yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks tersebut. Hal ini akan
meningkatkan focal point BPK dalam berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara.

162

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Kolektif Kolegial dalam Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pemeriksaan BPK, pada Pasal 8 mengatur bahwa penentuan klasifikasi/status tindak
lanjut 1 (selesai/sesuai rekomendasi) dan status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti) ditentukan
oleh Anggota BPK. Selama ini penentuan status tindak lanjut tersebut hanya melibatkan
Pelaksana dan Anggota BPK yang membawahi AKN/portofolio tersebut.

Dari data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 disebutkan bahwa
jumlah status tindak lanjut 1 sebanyak 385.564 (75,29%) dan status tindak lanjut 4 sebanyak
5.312 (1,04%) dari total 512.112 rekomendasi.

Ada baiknya sebelum menetapkan status 1 dan 4 tersebut dibahas dalam Sidang Badan,
khususnya untuk temuan/rekomendasi K/L yang berisiko tinggi dan juga pemeriksaan
tematik nasional sehingga keputusan yang diambil telah diketahui dan mempertimbangkan
masukan dari Anggota BPK yang lain.

Untuk status tindak lanjut 1 perlu dilihat apakah tindak lanjut tersebut sudah
menyelesaikan sebab dalam temuan dan perlu dianalisis adakah dampak dalam perbaikan
kinerja entitas.

Anggota BPK yang membidangi kementerian tersebut menyampaikan secara singkat
permasalahan/temuan yang telah dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan
rekomendasinya. Kemudian menyampaikan bentuk tindak lanjut yang telah dilakukan oleh
entitas beserta bukti-bukti pendukungnya.

Anggota BPK yang lain dapat memberikan masukan atas tindak lanjut tersebut, status
yang dapat diberikan dan risiko yang mungkin timbul. Disamping itu, para Anggota BPK
yang lain juga dapat memberikan masukan seandainya rekomendasi maupun tindak lanjut
tersebut memiliki pengaruh terhadap K/L yang berada dalam portofolio mereka.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan pengambilan keputusan secara kolektif
kolegial antara lain:

a) Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Bersifat Holistik
Sampai dengan saat ini, pengambilan keputusan secara kolektif kolegial dalam

pemeriksaan atas laporan keuangan telah dilakukan secara terbatas yaitu pada
pemberian opini atas LKKL signifikan yang diagendakan dalam Sidang Badan.
Signifikansi K/L meliputi jumlah anggaran, signifikansi permasalahan atau adanya
perubahan opini dari tahun sebelumnya, seperti Kementerian Pertahanan,
Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

163

Membangun BPK Paripurna

Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian
Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan.

Namun mekanisme pembahasan atau pengambilan keputusan ini belum dapat
dikatakan holistik karena hanya melibatkan pengambilan keputusan secara kolektif
kolegial pada tahap pelaporan.

Pengambilan keputusan secara kolektif kolegial yang bersifat holistik dalam
pemeriksaan atas LKKL seharusnya diperluas mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan sampai dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan tidak
membatasi pada K/L yang berisiko tinggi saja namun dapat diterapkan pada K/L
yang memiliki risiko tinggi maupun sedang.

Sementara, dalam pemeriksaan kinerja terutama pemeriksaan kinerja tematik,
output yang dihasilkan tidak hanya kesimpulan tetapi juga rekomendasi atas hasil
pemeriksaan.

Kualitas rekomendasi yang diberikan akan sangat terkait dengan pemahaman
pemeriksa atas hal pokok yang diperiksa serta wawasan pemeriksa dalam menggali
akar permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Semakin dalam dan
holistik pemeriksa dalam menganalisis permasalahan, semakin baik kualitas hasil
rekomendasi yang dihasilkan dan diharapkan semakin baik juga kinerja entitas yang
diperiksa pasca implementasi rekomendasi hasil pemeriksaan. Namun pemeriksaan
yang terintegrasi ini membutuhkan kerja sama dan komitmen yang tinggi dari semua
pihak yang terkait dalam pemeriksaan.

b) Sinkronisasi Kebijakan terhadap Suatu Permasalahan
Sinkronisasi kebijakan terhadap suatu permasalahan/temuan sangat diperlukan.

Contohnya, dalam menentukan apakah permasalahan kerugian yang ditemukan oleh
pemeriksa merupakan kerugian secara keseluruhan (total loss) atau hanya sebesar
selisihnya saja (partial loss). Atas permasalahan tersebut seringkali terdapat perbedaan
perlakuan.
Dengan pengambilan keputusan secara kolektif kolegial diharapkan rekomendasi
yang diberikan akan sinkron sehingga untuk permasalahan/kondisi yang sama akan
diberlakukan rekomendasi yang sama pula. Contoh lain adalah dalam hal penetapan

164

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Opini LKPP, LKKL dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penentuan akhir
opini, kecuali opini LKPP dan LKKL signifikan, selama ini ditentukan oleh masing-
masing Anggota BPK pemegang portofolio, baik opini atas LKKL maupun opini atas
LKPD.

c) Peningkatan Professional Manner
Menjadi Anggota BPK yang profesional sesuai dengan Government Audit Principle adalah

dengan menjaga professional manner, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak
reputasi profesi Pemeriksa. Termasuk di dalamnya adalah mematuhi peraturan dan
standar profesional di bidang pemeriksaan; menerapkan hasil training, pengetahuan,
dan pengalaman yang didapat dari para professional; dan menerapkan standar
teknis yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan akan materi pemeriksaan yang
dilakukan.
Hal ini akan dapat dicapai dengan peningkatan profesionalisme Anggota BPK
melalui pembelajaran yang berkelanjutan, training terkait peraturan perundang-
undangan, pengetahuan atas ethic, persyaratan professional, dan best practices terkait
pemeriksaan.

Pola kepemimpinan kolektif kolegial yang diterapkan pada seluruh tahapan
pemeriksaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan akan dapat meningkatkan kohesivitas sehingga Anggota BPK
menjadi lebih solid dalam fungsinya sebagai penanggung jawab atas penjaminan
mutu di BPK.

D. Kesimpulan
Kepemimpinan kolektif kolegial di dalam pemeriksaan atas laporan keuangan dalam

praktiknya telah dilakukan secara terbatas yaitu pada pemberian opini atas LKPP dan
LKKL signifikan yang diagendakan dalam Sidang Badan.
Di masa mendatang diharapkan agar pelaksanaan pengambilan keputusan secara
kolektif kolegial ini dapat lebih dioptimalkan yaitu pada pemeriksaan atas LKKL yang
memiliki risiko tinggi dan sedang secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan sampai tahap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan.

Pelaksanan pengambilan keputusan secara kolektif kolegial juga perlu dilakukan
untuk jenis pemeriksaan tematik nasional. Manfaat dari pengambilan keputusan

165

Membangun BPK Paripurna
dengan mekanisme kolektif kolegial ini antara lain hasil pemeriksaan dan rekomendasi
pemeriksaan bersifat holistik, sinkronisasi hasil pemeriksaan dan selaras dengan
semangat menjaga professional manner.

Dengan optimalisasi kepemimpinan kolektif kolegial, selain akan meningkatkan
kohesivitas kepemimpinan di BPK sekaligus sebagai peningkatan fungsi pengendalian
dan penjaminan mutu pemeriksaan. Pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas
serta manfaat hasil pemeriksaan BPK.

166

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Daftar Pustaka
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan ke-III.
Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara.
Undang Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturaan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK.
2017. Jakarta: BPK RI.
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tata Kerja BPK. 2018. Jakarta: BPK RI.
Keputusan BPK No.7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Renstra BPK Tahun 2016-2020. 2015. Jakarta:
BPK RI.
Kajian Pemeriksaan Kinerja atas Konektivitas Nasional. 2017. Jakarta: BPK RI.
Forsyth. 1999. An Introduction of Group Dynamic.

167

Membangun BPK Paripurna

Optimalisasi Kapabilitas
BPK Menjadi Organisasi
Pemeriksaan yang Modern

dan Dinamis

Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA
(Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan

Pengembangan)

A. Latar Belakang
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Principle 12 tentang The

Value and Benefits of Supreme Audit Institutions mendorong lembaga pemeriksaan di dunia
untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan menjadi organisasi “leading by
example”.

Kontribusi tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi pemeriksaan yang dijalankan
oleh masing-masing lembaga pemeriksaan. Selain berfokus pada penguatan fungsi
pemeriksaan, INTOSAI-Principle 12 juga mendorong lembaga pemeriksaan di dunia untuk
melakukan penyempurnaan berkelanjutan pada aspek tata kelola organisasi.

Melalui tata kelola organisasi yang baik, lembaga pemeriksaan diharapkan dapat
mengoptimalkan kualitas dan manfaat pemeriksaan yang dilaksanakannya. Tata kelola
organisasi yang baik juga dapat mendorong peningkatan kualitas internal organisasi
lembaga pemeriksaan sehingga lembaga pemeriksa dapat menjadi teladan bagi lembaga
lainnya (Rancangan Teknokratik Rencana Strategis BPK 2020-2024, 2019).

Sejalan dengan INTOSAI-Principle 12, BPK sebagai salah satu lembaga pemeriksaan
di dunia juga menyadari pentingnya aspek tata kelola organisasi dalam mendukung
peningkatan kualitas dan manfaat pemeriksaan serta kualitas internal dari organisasi
sendiri. Untuk itu, dalam Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-
2024, selain berfokus pada penguatan fungsi pemeriksaan yang menjadi fungsi utamanya,
BPK juga mendorong penyempurnaan berkelanjutan atas tata kelola organisasinya.

168

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Dalam Rancangan Teknokratik Renstra BPK 2020-2024, BPK ingin menjadi pemeran aktif
terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai
tujuan negara. Untuk itu, selain meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan
dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan, BPK juga akan meningkatkan
kapabilitas organisasi menjadi lembaga pemeriksaan yang modern dan dinamis.

Peningkatan kapabilitas organisasi ini dilakukan oleh BPK melalui Direktorat Utama
Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang)
yang meliputi tiga fokus utama yaitu:

1) perencanaan terintegrasi;
2) penelitian dan pengembangan; serta
3) evaluasi dan pelaporan,
Tiga fokus utama tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan perkembangan
teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi, baik
secara nasional maupun global.
Kajian ini bertujuan untuk menguraikan berbagai kondisi organisasi BPK saat ini, serta
berbagai kegiatan dan quickwins yang dilakukan untuk mencapai kondisi organisasi BPK yang
diharapkan.
Berbagai aktivitas, kegiatan, dan quickwins tersebut merupakan garis besar aktivitas
dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPK melalui Ditama Revbang dalam rangka
mengoptimalkan kapabilitas organisasi BPK menjadi lembaga pemeriksaan yang modern
dan dinamis selama lima tahun mendatang.

B. Kerangka Masalah
Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen di

Indonesia, BPK memiliki tanggung jawab untuk mendorong perbaikan kualitas tata kelola
keuangan negara. Salah satu determinan penting untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah
tata kelola organisasi BPK yang baik dan sinergis terhadap fungsi pemeriksaan yang menjadi
fungsi utama organisasi BPK.

Ditama Revbang selaku salah satu unit kerja pelaksana BPK dan koordinator pengembangan
organisasi BPK memiliki peranan strategis dalam mendorong penyempurnaan tata kelola
organisasi BPK.

Dalam proses penyempurnaan tata kelola organisasi, Ditama Revbang telah
mengidentifikasi berbagai kondisi organisasi BPK saat ini yang masih perlu mendapatkan
perbaikan (area of improvement).

169

Membangun BPK Paripurna

Kondisi-kondisi tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis internal yang dilakukan
Ditama Revbang dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dan masukan dari
evaluator eksternal BPK melalui mekanisme peer review yang dilakukan oleh lembaga
pemeriksa negara lain serta evaluasi yang dilakukan oleh evalutor eksternal BPK lainnya.

Dari kondisi saat ini yang berhasil diidentifikasi, Ditama Revbang bersama dengan
pemangku kepentingan internal BPK telah merumuskan kondisi ideal yang diharapkan
untuk dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

Perumusan kondisi ini sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara
kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Dengan begitu, kegiatan dan quickwins
yang dirumuskan nantinya dapat mendorong transformasi kondisi saat ini menuju kondisi
yang diharapkan tersebut.

Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan pada
Aspek Tata Kelola Organisasi BPK

Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan

1. Partisipasi dalam proses penyusunan 1. Terimplementasinya Kebijakan Pemeriksaan dan Pengembangan
perencanaan strategis perlu ditingkatkan Kelembagaan yang tertuang dalam Renstra yang komprehensif dan
dan pengembangan kapasitas manajemen didukung manajemen pengetahuan dan manajemen pengubahan yang
pengubahan belum efektif, berkesinambungan,

2. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan 2. Meningkatnya Kinerja Organisasi yang terintegrasi dengan kinerja indi-
kinerja organisasi dan kinerja individu, vidu yang produktif dikaitkan dengan reward yang adil dan kompetitif,

3. Kapasitas SDM pengelola risiko belum 3. Meningkatnya reputasi BPK melalui penerapan manajemen risiko yang
memadai, mendorong peningkatan nilai tambah organisasi, melindungi nilai dasar,
dan memastikan tercapainya tujuan organisasi,
4. Kualitas usulan bahan pendapat yang
bervariasi sehingga belum seluruhnya dapat 4. Meningkatnya pemberian pendapat BPK yang strategis dan bersifat
langsung dijadikan Pendapat BPK, insight dan foresight. Insight dalam hal ini adalah pendapat atas hasil pe-
meriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan yang sudah terjadi dan
5. Penyusunan IHP belum sepenuhnya bukan berdasarkan hasil kajian. Sedangkan, foresight adalah pendapat
memanfaatkan sistem informasi, yang dikeluarkan BPK untuk pengelolaan keuangan yang masih dalam
tahap perencanaan awal,
6. Pertimbangan SAP belum diberikan kepada
KSAP secara tepat waktu, 5. Pemangku Kepentingan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP)
sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangann-
7. Pelaksanaan manajemen pengetahuan belum ya,
optimal, dan
6. Pertimbangan BPK menjadi referensi penting dalam pengembangan
8. Pemanfaatan atas perangkat lunak dan hasil dan penyempurnaan SAP dan SPIP,
kajian belum optimal.
7. Terwujudnya BPK sebagai organisasi pembelajar melalui budaya sharing
pengetahuan dan pengalaman terbaik untuk penyempurnaan pengem-
bangan berkelanjutan yang terkompilasi sebagai aset pengetahuan
organisasi,

8. Terwujudnya hasil pemeriksaan yang berkualitas dan tata kelola kelem-
bagaan yang baik berdasarkan standar dan perangkat lunak (pedoman/
juklak/ juknis/ panduan/ POS) yang lengkap, sejalan dengan best practic-
es internasional, dan memenuhi kebutuhan pengguna, serta

9. Meningkatnya kontribusi BPK di lingkup nasional dan internasional
dalam penyusunan metodologi dan standar pemeriksaan keuangan
negara sesuai dengan best practices (internalisasi dan eksternalisasi).

170

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

C. Pembahasan
Dalam rangka mendorong transformasi kondisi saat ini menjadi kondisi ideal yang

diharapkan dalam lima tahun mendatang, Ditama Revbang bersama dengan para
pemangku kepentingan internal BPK telah merumuskan berbagai aktivitas/ kegiatan serta
quickwins yang diarahkan sepenuhnya untuk pencapaian tujuan tersebut.

Kerangka Konseptual Optimalisasi Kapabilitas BPK menjadi Organisasi Pemeriksaan
yang Modern dan Dinamis.

Secara rinci, masing-masing kegiatan yang dilakukan Ditama Revbang selama lima tahun
mendatang, antara lain, pertama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pihak
internal dan eksternal dalam proses penyusunan Renstra. Selain itu, Ditama Revbang juga
akan meningkatkan kapabilitas manajemen pengetahuan dan manajemen pengubahan
melalui komunikasi strategis dalam rangka implementasi Renstra.

Dalam konteks ini, Ditama Revbang akan menjalin sinergi untuk mengawal agenda
pembangunan nasional dengan mengembangkan perencanaan pemeriksaan strategis
yang integratif dengan melibatkan berbagai pihak eksternal dan internal BPK.

Ditama Revbang lebih lanjut akan membangun dan memanfaatkan database
perencanaan pembangunan. Upaya ini bermanfaat untuk mendukung pemeriksaan yang
selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Dengan perencanaan yang integratif, BPK dapat mendesain pemeriksaan yang
menyentuh kebutuhan publik dan menjadi prioritas pemerintah sehingga tindak lanjut atas
rekomendasi hasil pemeriksaan akan memberikan perbaikan strategis yang berkelanjutan
(strategic continuous improvement).

Untuk menjamin terjaganya sinergi dan kolaborasi dalam implementasi Renstra BPK,
maka diperlukan manajemen pengubahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Komunikasi strategis antara elemen organisasi dan pemangku kepentingan merupakan
hal yang penting dalam menanamkan awareness seluruh pemangku kepentingan untuk
mendukung keberhasilan implementasi Renstra BPK.

Manajemen pengetahuan juga dibutuhkan dalam rangka peningkatan efisiensi proses
bisnis di lingkungan BPK, optimalisasi akses informasi lintas unit kerja, serta sinergi dan
kolaborasi antara elemen organisasi dan pemangku kepentingan.

Kedua, membangun sistem pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja individu berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kompatibel dengan sistem merit.

Integrasi antara kinerja organisasi dengan kinerja individu merupakan hal yang krusial
untuk segera dilakukan. Hal ini untuk memastikan agar setiap kinerja yang dilakukan

171

Membangun BPK Paripurna
oleh individu lebih terarah dan berkontribusi sepenuhnya pada kinerja organisasi. Kinerja
individu yang terintegrasi dengan kinerja organisasi juga memudahkan BPK dalam
pemberian reward kinerja pegawai secara adil dan kompetitif.

Hal itu sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang mengatur mengenai sistem merit. Salah satu aspek penting dari system
merit ini adalah penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan
pegawai yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.

Hasil penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai persyaratan dalam pengangkatan
jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi,
serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Keberhasilan penerapan penilaian sangat penting didukung TIK yang kompatibel.
Dengan demikian pengelolaan kinerja organisasi dan individu akan terintegrasi secara
lebih efektif dan efisien serta dapat memberikan dukungan data dan informasi yang
relevan, akurat, dan objektif.
172

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Ketiga, membangun infrastruktur seperti pedoman, petunjuk pelaksana (juklak),
dan petunjuk teknis (juknis) yang lengkap dan mudah diakses. Selain itu, membangun
kapasitas organisasi melalui sertifikasi, pelatihan dan aplikasi manajemen risiko. Lalu,
mengintegrasikan dengan proses bisnis organisasi, dan menjadikan budaya sadar risiko
sebagai budaya organisasi.

Peranan Ditama Revbang sebagai koordinator penerapan manajemen risiko BPK
dalam mendorong penerapan manajemen risiko di BPK perlu melakukan upaya-upaya
peningkatan kapasitas organisasi. Beberapa upaya yang dilakukan melalui penyelenggaran
sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan bagi para pengelola risiko; pengembangan aplikasi
manajemen risiko yang user friendly; integrasi dengan proses bisnis organisasi; dan
pelembagaan budaya sadar risiko sebagai budaya organisasi.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan setiap aktivitas atau kegiatan organisasi
dilaksanakan senantiasa mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang mungkin dapat
menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui penanganan risiko yang proaktif.

Keempat, merumuskan tema yang strategis untuk menjadi panduan satuan kerja
(satker) Pemeriksa dalam menyusun usulan bahan pendapat BPK.

Dalam rangka mendukung BPK menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan
tata kelola keuangan negara, perlu merumuskan tema strategis yang dituangkan dalam
kebijakan pemeriksaan.

Langkah tersebut sangat penting untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan BPK mampu
memberikan perbaikan strategis yang berkelanjutan (strategic continuous improvement)
terhadap beberapa hal, yakni:

1. Pelaksanaan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
2. Merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
3. menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan; serta
4. Mengawal implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
Pemeriksaan yang bertumpu pada tema strategis, yang dilakukan dengan mendalami
kebijakan dan masalah publik (insight) atau menyoroti implikasi jangka panjang dari
kebijakan pemerintah saat ini (foresight), akan memudahkan bagi satker Pemeriksa di
BPK dalam menyusun usulan bahan pendapat BPK. Sehingga usulan bahan pendapat
BPK memiliki substansi yang komprehensif yang bersifat insight dan foresight tanpa
menghilangkan peran oversight serta memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Kelima, menyempurnakan dan mengoptimalkan mekanisme serta memanfaatkan
sistem informasi dalam penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP).

173

Membangun BPK Paripurna

Di era digital saat ini, penggunaan sistem informasi merupakan kebutuhan mutlak
dalam rangka mendorong kinerja yang efektif dan efisien. Penggunaan sistem informasi
juga dapat meningkatkan kemampuan analisis data secara nationwide dan mengurangi
kesalahan pengolahan data yang bersumber dari human error.

Dalam konteks penyusunan IHP, hal ini sangat penting karena IHP merangkum seluruh
hasil pemeriksaan BPK, sehingga memerlukan data dengan tingkat akurasi dan validitas yang
tinggi.

Hingga saat ini, sebagian besar data yang dihasilkan oleh satker di BPK masih dikelola
secara manual. Belum optimalnya pemanfaatan sistem aplikasi pemeriksaan menunjukkan
kurangnya kesadaran setiap pihak untuk berpartisipasi membangun database pemeriksaan
yang kuat. Hal ini perlu diperbaiki mengingat sistem aplikasi tersebut memberikan banyak
manfaat bagi BPK.

Keenam, merumuskan kebijakan melalui kajian, analisis, diskusi, pembahasan, FocusGroup
Discussion (FGD), hearing, dan koordinasi, dalam rangka memberikan pertimbangan untuk
setiap usulan penyempurnaan maupun pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Salah satu wewenang BPK berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan adalah memberikan pertimbangan atas SAP dan SPIP yang disusun
oleh Pemerintah. BPK merumuskan kebijakan untuk memberikan pertimbangan atas SAP
dan SPIP agar standar yang disusun sejalan dengan International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS) serta best practice internasional yang berlaku.

Perumusan pertimbangan tersebut juga harus dilakukan secara tepat waktu sesuai
ketentuan undang-undang dan melalui proses yang andal. Dengan merumuskan kebijakan
dalam rangka pemberian pertimbangan atas pengembangan SAP dan SPIP, BPK diharapkan
dapat mendorong percepatan penyelesaian pertimbangannya atas pengembangan SAP dan
SPIP tersebut.

Ketujuh, membangun basis data pengetahuan terkait pemeriksaan, riset, pengalaman
terbaik dan kebijakan publik yang lengkap dan mudah diakses.

Sebagai lembaga pemeriksaan, BPK memiliki banyak pengetahuan, riset, pengalaman,
maupun pemahaman di bidang pemeriksaan keuangan negara. Berbagai hal yang dimiliki
BPK tersebut merupakan aset organisasi yang perlu dikapitalisasi dan dikelola menjadi suatu
basis data.

Dengan adanya basis data terkait pemeriksaan maupun kebijakan publik, diharapkan
BPK dapat menjadi pusat pembelajaran maupun rujukan (benchlearning) berbagai lembaga

174

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

pemeriksa dunia maupun instansi lain yang ingin mendalami bidang pemeriksaan keuangan
negara.

Kedelapan, memutakhirkan pengetahuan atas perkembangan standar, perangkat lunak,
dan best practice internasional dalam rangka pengembangan perangkat lunak pemeriksaan
untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal BPK.

Dinamika lingkungan organisasi yang senantiasa berkembang menuntut BPK untuk
menjadi organisasi yang fleksibel maupun responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi.
BPK selaku satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara independen di Indonesia
memiliki tanggung jawab untuk memutakhirkan pengetahuan atas perkembangan standar,
perangkat lunak, maupun best practice internasional terkait pemeriksaan keuangan negara.

Hal tersebut penting dilakukan agar Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang
disusun BPK sejalan dengan standar internasional, yakni International Standards on Supreme
Audit Institutions Principles ((ISSAI-P).

Kesembilan, menyempurnakan dan mengembangkan metodologi dan kajian sesuai best
practice yang mendukung kebijakan pemeriksaan dan kelembagaan.

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan secara spesifik menyebutkan
bahwa BPK memiliki kewenangan dalam menentukan metodologi pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, BPK secara aktif melaksanakan kajian dalam
rangka menyempurnakan metodologi pemeriksaan maupun kelembagaan. Tujuannya agar
tersedia perangkat lunak pemeriksaan yang lengkap dan didukung oleh aspek kelembagaan
yang memadai.

Dalam rangka penyusunan perangkat lunak dibutuhkan komunikasi yang baik antara
pihak penyusun dan pengguna, agar perangkat lunak pemeriksaan maupun kelembagaan
dapat diterapkan secara efektif. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sosialisasi untuk
menginternalisasikan setiap perangkat lunak yang disusun. Selain itu, feedback yang ada
dari para pengguna perangkat lunak juga harus disampaikan kepada pihak penyusun terkait
melalui media komunikasi yang ada.

Selain kesembilan kegiatan tersebut, Ditama Revbang juga memiliki beberapa quickwins
untuk mempercepat tercapainya kondisi ideal yang diharapkan, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) Hasil Pemeriksaan;
3. Pohon Kinerja dan Perhitungan Mandays Pemeriksaan;
4. Manajemen Risiko dan Manajemen Pengetahuan;
5. Komunitas Penelitian dan Pengembangan (Litbang);

175

Membangun BPK Paripurna

6. Dashboard Fokus Pemeriksaan;
7. Database Entitas Pemeriksaan.

Reformasi Birokrasi
Terhitung sejak pertama kali digulirkan pada Tahun 2007, Ditama Revbang memiliki

peran strategis atas kesuksesan reformasi birokrasi di BPK. Secara spesifik, Ditama Revbang
bertanggung jawab atas empat dari delapan area perubahan reformasi birokrasi BPK.
Keempat area perubahan tersebut yaitu:
1) Manajemen Perubahan
Ditama Revbang mengembangkan berbagai standar terkait internalisasi dan

sosialisasi untuk mendorong manajemen perubahan di BPK. Ditama Revbang juga
mengembangkan value yang dikawal dengan manajemen perubahan.
2) Penataan dan Penguatan Organisasi
Ditama Revbang melakukan evaluasi struktur organisasi yang ditetapkan terakhir dengan
Keputusan BPK No.1 Tahun 2019. Evaluasi juga terus dilanjutkan untuk menyesuaikan
kebutuhan dan dinamika organisasi.
3) Penataan Tata Laksana
Ditama Revbang secara berkelanjutan mengevaluasi perangkat lunak (POS, Juklak,
Juknis, dll) untuk memastikan keterterapan dan kesesuaiannya,
4) Penguatan Akuntabilitas
Ditama Revbang menginisiasi integrasi kinerja organisasi dan individu serta
pengembangan reward berbasis kinerja yang adil dan kompetitif.

SIPTL Hasil Pemeriksaan
SIPTL merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan

mengolah data pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
(TLRHP) BPK.

SIPTL menghubungkan sistem (database) yang dimiliki oleh BPK dengan sistem
(database) yang dimiliki oleh auditee. Hal ini akan mendorong pemutakhiran data tindak
lanjut menjadi lebih cepat, akurat, dan real time.

Pohon Kinerja dan Perhitungan Mandays Pemeriksaan
Ditama Revbang telah memperbaiki konsep pohon kinerja yang dimiliki dari level BPK

Wide sampai dengan level individu. Dalam penyusunan pohon kinerja 2020-2024, Ditama

176

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Revbang menggunakan pendekatan logical framework yang menguraikan hubungan
kausalitas antar struktur, tugas, fungsi, dan indikator di setiap level organisasi.

Selain penyempurnaan pohon kinerja BPK, Ditama Revbang juga telah mendesain
formulasi kebutuhan orang per hari (mandays) untuk melakukan pemeriksaan dengan
berbasis kategorisasi entitas. Direct impact yang positif atas hal tersebut yaitu proyeksi
pendanaan atas setiap rencana kegiatan pemeriksaan menjadi lebih terstandar, akurat, dan
spesifik.

Manajemen Risiko dan Manajemen Pengetahuan
SejakTahun 2018, Ditama Revbang mengembangkan manajemen risiko dan manajemen

pengetahuan untuk mendorong pencapaian Renstra BPK. Melalui Manajemen Risiko,
Ditama Revbang mendorong seluruh satker untuk mengidentifikasi serta memitigasi risiko
yang mungkin terjadi atas setiap sasaran strategis/ proses bisnis dengan harapan risiko
tersebut dapat dicegah keterjadiannya.

Sementara itu, melalui Manajemen Pengetahuan, Ditama Revbang mengelola salah
satu aset utama organisasi yaitu pengetahuan agar dapat dioptimalkan manfaatnya untuk
pencapaian tujuan organisasi.

Komunitas Litbang
Komunitas Litbang merupakan forum transfer pengetahuan dan komunikasi dengan

narasumber ahli yang berasal dari internal BPK (pegawai). Topik yang dibahas dalam
Komunitas Litbang dapat berkaitan dengan pemeriksaan maupun kelembagaan. Untuk
meningkatkan antusiasme peserta, Ditama Revbang bekerja sama dengan Biro Sumber
Daya Manusia (SDM) memberikan angka kredit untuk peserta Komunitas Litbang.

Dashboard Fokus Pemeriksaan
Dashboard Fokus Pemeriksaan dibangun untuk mempermudah kinerja dan koordinasi

pelaksanaan Fokus Pemeriksaan di BPK. Secara umum, dashboard fokus pemeriksaan
memetakan (mapping) temuan pemeriksaan ke dalam Tentative Strategic Audit Objective
(TSAO) yang sesuai.

Selain itu, Dashboard Fokus Pemeriksaan membantu perumusan simpulan atas TSAO
dan Fokus Pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK. Basis data dalam aplikasi
ini adalah data temuan pemeriksaan yang telah diinput dalam aplikasi Sistem Manajemen
Pemeriksaan (SMP).

177

Membangun BPK Paripurna

Database Entitas Pemeriksaan
Ditama Revbang tengah mengembangkan Aplikasi Database Entitas Pemeriksaan

(DEP) secara berkesinambungan. Dalam aplikasi DEP, seluruh entitas pemeriksaan dapat
diidentifikasi secara lebih baik pada setiap level.

Aplikasi DEP dapat membantu proses perencanaan pemeriksaan menjadi lebih akurat,
valid, dan komprehensif. Aplikasi DEP akan diintegrasikan dengan berbagai aplikasi existing
untuk menunjang kebutuhan lintas proses bisnis, dan mendukung konsep One Data.
D. KESimpulan

Sebagai perwujudan komitmen untuk mendorong optimalisasi kapabilitas BPK menjadi
organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis, Ditama Revbang telah merumuskan
berbagai kegiatan untuk mempercepat proses transformasi kondisi organisasi saat ini
menuju kondisi organisasi ideal yang diharapkan.

Selain itu, Ditama Revbang juga memiliki beberapa quick wins yang dikelola dan
diterapkan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Keseluruhan kegiatan dan
quickwins tersebut diharapkan dapat disinergikan oleh Ditama Revbang sehingga kondisi
organisasi ideal yang diharapkan dapat tercapai dalam lima tahun mendatang. Kontribusi
dari unit kerja lain juga diperlukan untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan kegiatan dan
quickwins tersebut.

178

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Daftar pustaka
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Keputusan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis
Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016-2020. Jakarta: Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pelaksana BPK. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Rancangan Teknokratik Rencana
Strategis BPK Tahun 2016-2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.
Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan.
TheInternational Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). (2019). The International
Standards of Supreme Audit Institutions Principles/ INTOSAI Principles 12: The Value and
Benefits of Supreme Audit Institutions – Making a Difference to the Lives of Citizens.
Vienna: INTOSAI.

179

Membangun BPK Paripurna

Optimalisasi Peran Unit
Kerja Hukum dalam

Percepatan Penyelesaian
Kerugian Negara

Dr. Blucer W. Rajagukguk, S.E., S.H., Ak.,
MSc., CA., CFE, CSFA

(Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan
Pengembangan Hukum)

A. Latar Belakang
Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menjadi dasar pelaksanaan

reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah. Reformasi dalam bidang legislasi berupa
penerbitan paket tiga undang-undang terkait keuangan negara untuk menggantikan
peraturan perundangan jaman Hindia Belanda.

Paket tiga undang-undang tersebut, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.

Dalam bidang kelembagaan, reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah antara
lain terkait dengan penguatan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberikan
kedudukan yang independen. Selain itu, BPK menjadi satu-satunya lembaga yang yang
memiliki kekuasaan auditif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23E,
23F, dan 23G UUD 1945.

Penguatan fungsi BPK tidak hanya dalam bidang pemeriksaan penggelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara tetapi juga diberikan kewenangan lainnya yang
dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

180

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

2. Memantau:
a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara,
pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Selain itu BPK dapat memberikan:
a. pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan,
dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
d. rekomendasi penghapusan piutang kerugian negara/daerah.

Melihat penjabaran tugas dan fungsi BPK yang terkait erat dengan pengelolaan
keuangan negara/daerah tersebut, sudah sepantasnyalah BPK disebut sebagai lembaga
”Penjaga Harta Negara”.

Tugas dan fungsi BPK terkait penyelesaian kerugian negara/daerah menjadi salah satu
materi muatan dalam paket tiga undang-undang di bidang keuangan negara. Diatur secara
berurutan dan memperoleh perhatian khusus dalam pengelolaan keuangan negara/
daerah.

Pengaturan secara khusus tentang penyelesaian kerugian negara/daerah dengan
memberlakukan prinsip universal. Dalam prinsip universal terkandung bahwa setiap orang
yang melanggar/melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara/daerah wajib
mengganti kerugian negara/daerah tersebut. Selain itu, barang siapa yang diberi wewenang
untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau
barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi
dalam pengurusannya.1

1 Penjelasan Umum Nomor 9 perihal Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

181

Membangun BPK Paripurna

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pimpinan kementerian negara/
lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti
rugi. Tuntutan ganti rugi dilakukan setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/
lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD,
dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara
ditetapkan oleh BPK,. Sementara, pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap
pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain ditetapkan oleh menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/bupati/walikota.2

Untuk menjamin pemulihan/pembayaran ganti kerugian negara/daerah tersebut, BPK
berwenang memantau seluruh pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
Baik itu terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, maupun terhadap pegawai negeri
bukan bendahara dan pejabat lain.

Selain itu, BPK berwenang untuk memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian
negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. Tak hanya itu,
BPK juga berwenang memberikan rekomendasi penghapusan piutang kerugian negara/
daerah.

Hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan checks and balances dalam rangka menjamin
bahwa masing-masing instansi melaksanakan kekuasaan tidak melampaui batas
kekuasaannya.

Penyelesaian kerugian negara/daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan
penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) suatu entitas. Hal ini ditegaskan dalam
Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 bahwa kewajiban untuk mengganti kerugian negara/
daerah merupakan unsur pengendalian intern yang andal.3

Berdasarkan hal tersebut, maka praktik pengelolaan keuangan negara yang baik,
tidak dapat dilepaskan dari aspek penyelesaian kerugian negara/daerah. Di satu pihak
penyelesaian kerugian negara/daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Mereka brtanggung jawab
untuk memulihkan kerugian negara apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan
melawan hukum. Di lain pihak, penyelesaian kerugian negara/daerah diharapkan juga
menjadi pelajaran untuk menimbulkan efek jera bagi para pengelola keuangan.

2 Penjelasan Umum Nomor 6 perihal Penyelesaian Kerugian Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

3 Paragraf kelima, Penjelasan Umum Nomor 9 perihal Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Un-
dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

182

|Bagian 2 Memperkuat Kelembagaan Pemeriksaan

Pengelolaan keuangan negara bukan saja meliputi pengelolaan terhadap kekayaan
negara dan keuangan negara yang berada dalam penguasaan pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga termasuk pengelolaan terhadap aset
dan kekayaan negara atau hak-hak negara yang masih berada di tangan pihak lain yang
disebut dengan piutang.

Penetapan kerugian negara/daerah menjadi piutang harus melalui proses penilaian dan
penetapan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara/
daerah, yaitu BPK untuk bendahara serta pimpinan Instansi untuk ganti kerugian negara/
daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya.

Piutang dapat diakui sepanjang tersedia Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan (SKP) yang diperoleh melalui penilaian
dan/atau penetapan.

Selanjutnya, terhadap piutang kerugian negara/daerah yang tidak tertagihkan karena
alasan-alasan tertentu -diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah- dapat dilakukan penghapusan
dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi penghapusan piutang kerugian negara/
daerah dari BPK.

Penyelenggaraan fungsi penyelesaian kerugian negara/daerah berdasarkan Pasal 260
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPK, dilakukan oleh
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
(Ditama Binbangkum), dalam hal ini Subdit Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah.

Adapun pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu:
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepaniteraan kerugian negara/

daerah;
2. Penyelenggaraan kepaniteraaan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) dalam rangka

penilaian dan/atau penetapan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh bendahara,
pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara/daerah;
3. Penyiapan bahan penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian
negara/daerah;
4. Penyiapan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan piutang negara/
daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi.

183

Membangun BPK Paripurna

Data Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Bendahara (Per Agustus 2019)

No. Tahun Jumlah Kasus Saldo Kasus Selesai Tahun Saldo Kasus Sisa Kasus
diterima Masuk Berjalan Selesai
6 (3-5)
1 2 34 5 50
48
1. Sd. 2009 60 60 10 10 64
2. 2010 12 72 14 24 84
3. 2011 18 90 2 26 120
4. 2012 35 125 15 41 148
5. 2013 73 198 37 78 159
6. 2014 33 231 5 83 70
7. 2015 29 260 18 101 38
8. 2016 25 285 114 215 8
9. 2017 18 303 50 265 6
10. 2018 29 332 59 324  
11. 2019 31 363 33 357
  Jumlah 363   357  

Berdasarkan data penyelesaian kasus kerugian negara/daerah terhadap bendahara
sampai Agustus 2019, diketahui bahwa jumlah kasus kerugian negara terhadap bendahara
yang dimintakan penilaian dan/atau penetapan oleh BPK, tahun 2009 sampai dengan
Agustus 2019, sebanyak 363 kasus. Kasus yang telah diselesaikan sebanyak 357 kasus,
sedangkan yang masih dalam proses penilaian dan penetapan BPK sebanyak 6 kasus.

Berdasarkan data pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah yang dimuat
dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester I 2019, diketahui hasil
pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sejak tahun 2005-30 Juni 2019
dengan status yang telah ditetapkan, menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah
ditetapkan sebesar Rp3 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah
pusat, pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD.4

Namun demikian, dalam IHPS Semester I 2019 tersebut belum dapat diketahui
mengenai pemantauan atas masing-masing penanggung jawab kerugian, baik bendahara,
pegawai negeri bukan bendahra atau pejabat lain. Selain itu juga belum diketahui informasi
mengenai kerugian negara/daerah yang statusnya masih dalam proses penetapan dan
yang masih dalam informasi.

4 Badan Pemeriksa Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester I 2019, Hal. 201.

184