33 Desa Caruban ditetapkan sebagai lokasi penanganan akses berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran 2022 Nomor: 27/SK-33.24.NT.02.02/II/2022 tanggal 23 Februari 2022. Sehingga untuk tahun anggaran 2023, kegiatan penanganan akses tahun kedua yang sedang berjalan di Desa Caruban yaitu penguatan kelembagaan. Gambar 2.12. Sosialisasi Program Akses Reforma Agraria di Desa Caruban Tahun 2022 Sumber. Dokumentasi Tim ARA, 2022 Berdasarkan hasil pendataan di lapang, potensi akses di Desa Caruban terdapat pada bidang pertanian dan UMKM. Potensi pertanian mendominasi sebagian perekonomian di Desa Caruban dengan komoditas utama berupa jagung dan tembakau, dimana dalam satu bulan dilakukan 2-3 kali panen. Sementara untuk potensi bidang UMKM di Desa Caruban terdiri dari UMKM telur asin, keripik telur asin, pembuatan tusuk sate dan abon. Beberapa permasalahan terhadap pengembangan potensi akses di Desa Caruban, baik itu di bidang pertanian maupun UMKM. Permasalahan utama di bidang pertanian yaitu kurangnya ketersediaan pupuk subsidi, permasalahan pengairan serta penyakit hama dan tanaman. Sementara permasalahan di bidang UMKM diantaranya berkaitan dengan permodalan usaha serta pemasaran produk yang masih kurang dikarenakan kegiatan UMKM masih dalam skala kecil dan masih bersifat tradisional. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan yang dilakukan di tahun 2023 ini akan memunculkan efek positif terhadap potensi pemasaran/marketing di tahun selanjutnya.
Gambar 2.13. Peta Lokasi PoSumber. Hasil
34 otensi Akses di Desa Caruban Analisis, 2023
35 B. Kabupaten Temanggung Kegiatan Pendataan Data TORA dan Pengembangan Akses Reform Kegiatan Data GTRA Provinsi di Kabupaten Temanggung dilakukan pada aset yang bersumber dari tanah HGU yang sudah habis masa berlakunya. Hasil pendataan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pendataan aset di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan; 2. Pendataan aset di Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran; 3. Pendataan akses di Desa Pakurejo, Kecamatan Bulu. Hasil dari pengumpulan data potensi TORA dan potensi pengembangan akses reform pada lokasi - lokasi tersebut adalah sebagai berikut. B1. Desa Tlogopucang Sumber TORA : Eks HGU PT. Rumpun Sari Medini Lokasi : Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan Luas Lahan : ± 31 Ha RTRW (pola ruang) : Pertanian lahan kering Eksisting : Tegalan Jumlah Penggarap : 88 KK Hasil Identifikasi Lapang : Pendataan potensi TORA di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung berdasar pada surat dari Kelompok Tani 'SIDO MULYO' dari Desa Tlogopucang Nomor 3/KT/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Permohonan Retribusi Tanah. Tanah yang dimohonkan merupakan tanah eks HGU atas nama PT. Rumpun Sari Medini. Dalam surat permohonan tersebut menyatakan bahwa tanah selama ini digarap oleh warga Dusun Tlogopucang, Dusun Dringo, Dusun Rowo Rejosari, dan Dusun Kartomargomulyo seluas ± 21 Ha dengan 88 subyek penggarap. Pendataan dan pengumpulan informasi dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dan Balai Desa Tlogopucang. Informasi dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung diketahui bahwa data yuridis HGU PT. Rumpun Sari Medini Kabupaten Temanggung hanya berupa HGU No. 9 Desa Kaloran, sehingga tidak ditemukan data HGU PT. Rumpun Sari Medini di Desa Tlogopucang. Data spasial dari plotting aplikasi KKP menunjukkan bahwa HGU tersebut sebagian juga masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Semarang. Kondisi ini menjadi kendala karena status batas wilayah administrasi yang digunakan tidak jelas atau tidak sama. Pihak Desa Tlogopucang sebenarnya masih belum mengetahui status tanah HGU PT. Rumpun Sari Medini. Informasi diketahui HGU PT. Rumpun Sari Medini terletak di dua
36 kabupaten, yakni Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Kabupaten Temanggung terdiri dari Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan dan Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran. Sedangkan HGU PT. Rumpun Sari Medini di Kabupaten Semarang terletak di Desa Kemitir dan Desa Duren, Kecamatan Sumowono. Kepala Desa Tlogopucang menyatakan bahwa pihak dari Desa Kemitir lebih mengetahui riwayat tanah HGU tersebut dan terdapat patok batas antara lokasi HGU antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Selain itu, didapatkan informasi bahwa tanah HGU lebih banyak masuk ke dalam wilayah Desa Tlogopucang dibandingkan wilayah Desa Kaloran. (Sumber: Kepala Desa Tlogopucang, Bapak Tohirin) Hasil pendataan di lapang, luas wilayah HGU di dua kabupaten menurut Kepala Desa Tlogopucang sekitar 248 Ha, diakui oleh PT. Rumpun Sari Medini seluas 160 Ha dan 40 Ha dimanfaatkan untuk perkebunan teh, sedangkan sisanya tidak dimanfaatkan sehingga digarap oleh warga. Jumlah penggarap dari 4 Desa mencapai 140 orang. Awalnya masyarakat menggarap lahan ditanami pohon albasia (sengon) dengan MoU perjanjian bersama PT. Rumpun Sari Medini melalui sistem bagi hasil. Namun kenyataannya upah ke penggarap tidak sesuai dengan perjanjian. Tidak terdapat SPPT pajak atas nama PT. Rumpun Sari Medini di Desa Tlogopucang. Saat ini pemanfaatan lahan ditanami tanaman jagung, ketela, kacang, dan lombok melalui tadah hujan. Harapan dari pihak desa adalah terdapat jawaban pasti terkait status dan asal usul riwayat tanah, sehingga dapat ditentukan langkah selanjutnya atas kelangsungan petani penggarap di Desa Tlogopucang. Di samping melakukan pendataan potensi aset, Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pengembangan potensi akses. Potensi akses di Desa Tlogopucang menurut pendataan adalah produk komoditas jagung dan kopi. Terdapat 13 kelompok tani di Desa Tlogopucang. Program legalisasi aset berupa PTSL yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021. Sebagian lahan pertanian kopi merupakan tanah Hak Milik pribadi dan sebagian lainnya merupakan tanah Perhutani yang dimanfaatkan secara bagi hasil dengan sistem tumpang sari. Rata-rata hasil panen kopi dijual melalui tengkulak. Bantuan akses yang pernah masuk di Desa Tlogopucang adalah bantuan bibit jagung oleh Dinas Pertanian pada tahun 2022, pipa air dari Balai Besar Yogyakarta pada tahun 2022 dan bantuan sumur bor dari Bandung. Sebelumnya diketahui bahwa wilayah di Desa Tlogopucang kesulitan mendapatkan air terlebih saat musim kemarau. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (pola ruang), lokasi tanah eks HGU di Desa Tlogopucang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian pangan lahan
37 kering dan hutan produksi terbatas (sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2008 - 2028). Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini berupa tegalan. Gambar 2.14. Dokumentasi Pendataan di Desa Tlogopucang Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah
Gambar 2.15. Peta Delineasi LokaSumber: Has
38 asi Potensi TORA Desa Tlogopucang sil Analisis, 2023
Gambar 2.16. Peta Pola Ruang LokSumber: Has
39 kasi Potensi TORA Desa Tlogopucang sil Analisis, 2023
40 B2. Desa Kaloran Sumber TORA : Eks HGU PT. Rumpun Sari Medini Lokasi : Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran Luas Lahan : ± 31 Ha RTRW (pola ruang) : Pertanian lahan kering Eksisting : Tegalan Jumlah Penggarap : 35 KK Hasil Identifikasi Lapang : Pendataan potensi TORA di Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung berdasar pada surat dari Kelompok Tani 'TANI MAJU' dari Dusun Balong, Desa Kaloran Nomor 01/KT/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Permohonan Redistribusi Tanah. Tanah yang dimohonkan merupakan tanah eks HGU atas nama PT. Rumpun Sari Medini. Dalam surat permohonan tersebut menyatakan bahwa tanah selama ini digarap oleh warga Dusun Balong, Desa Kaloran seluas ± 20 Ha dengan 35 subyek penggarap. Pendataan dan pengumpulan informasi dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dan Desa Kaloran. Berdasarkan data yang didapatkan tim lapang saat berkoordinasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung berupa buku tanah HGU No. 9 Desa Kaloran, diketahui HGU terletak di Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Nama pemegang hak atas nama PT. Rumpun Sari Medini berkedudukan di Semarang dengan luas ± 310.940 m2 . Tanah diusahakan sebagai perkebunan teh dengan lama hak berlaku 30 tahun dan berakhir haknya pada 31-1-2023. Riwayat HGU pada buku tanah terdapat Hak Tanggungan senilai Rp 1.729.000.000,00 pada tanggal 26-7-2000 kepada PT. Bank Negara Indonesia dan sudah ada roya pada tanggal 31 Desember 2003 sehingga Hak Tanggungana tersebut dihapuskan. Informasi Kepala Desa Kaloran lokasi dimaksud tidak ada SPPT pajak atas nama PT. Rumpun Sari Medini di Desa Kaloran. Sehingga tidak ada pemasukan pendapatan dari HGU tersebut. Pihak desa juga menyampaikan bahwa PT. Rumpun Sari Medini tidak pernah datang ke Desa Kaloran. Informasi lengkap terkait HGU dimaksud tidak diketahui oleh pihak desa. Luas HGU PT. Rumpun Sari Medini di Desa Kaloran diperkirakan kurang lebih 17 Ha. Informasi didapatkan bahwa tidak ada riwayat Letter C Desa Kaloran terkait HGU tersebut dan diketahui bahwa petani yang menggarap lahan HGU merupakan warga Dusun Balong yang mayoritas menanami lahan dengan jagung dan kopi. Pendataan ke lokasi HGU PT. Rumpun Sari Medini didampingi oleh Kepala Desa Tlogopucang dan salah satu penggarap dari Desa Kemitir. Perlu dilakukan pengukuran kembali
41 karena pihak desa maupun penggarap kurang yakin atas batas wilayah HGU. Koordinasi bersama pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang juga diperlukan dalam penyepakatan batas wilayah yang digunakan untuk HGU PT. Rumpun Sari Medini. Terdapat plang kepemilikan oleh TNI AD (c.q. Kodam IV/Diponegoro) di dalam lokasi HGU, sehingga dibutuhkan data dari Kodam IV yang berkedudukan di Semarang terkait tanah HGU PT. Rumpun Sari Medini di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Gambar 2.17. Dokumentasi Pendataan di Lokasi HGU PT. Rumpun Sari Medini Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Hasil wawancara di lapang bersama penggarap dari Desa Kemitir diketahui bahwa ratarata penggarap menanam jagung. Satu penggarap biasanya menggarap lahan seluas ¼ Ha dengan hasil 2,5 kwintal jagung setiap 3-4 bulan sekali. Setengah dari hasil panen umumnya dikonsumsi pribadi dan sisanya dijual dengan harga Rp 6.000,00/kg. Hingga saat ini, penggarap tidak pernah mendapat bantuan terkait pertanian di lahan HGU sehingga pengadaan modal bibit hingga pupuk dilakukan secara mandiri oleh petani penggarap. Harapan dari penggarap: jika tanah sudah menjadi hak dari petani penggarap maka lahan tersebut akan ditanami dengan tanaman keras yang lebih memiliki nilai ekonomi. (Sumber: Ketua Kelompok Tani Setyo Manunggal Desa Kemitir, Bapak Suryono)
42 Gambar 2.18. Dokumentasi Pendataan di Lokasi HGU PT. Rumpun Sari Medini Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (pola ruang), lokasi tanah eks HGU di Desa Kaloran diperuntukkan sebagai kawasan pertanian pangan lahan kering dan hutan produksi terbatas (sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2008 - 2028). Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini berupa tegalan.
Gambar 2.19. Peta Delineasi LoSumber: Has
43 okasi Potensi TORA Desa Kaloran sil Analisis, 2023
Gambar 2.20. Peta Pola Ruang LSumber: Has
44 Lokasi Potensi TORA Desa Kaloran sil Analisis, 2023
45 B3. Desa Pakurejo Legalisasi Aset : Lintas Sektor 2022 Lokasi : Desa Pakurejo, Kecamatan Bulu Jumlah Subjek : 100 pelaku usaha Program yang sudah ada : - Bantuan permodalan dari DAK - Bantuan pakan dan bibit dari Dinas Perikanan Kab. Temanggung dan Anggota Dewan - Penyuluhan dari Dinas Pertanian, Bappeda, dan Dinas UMKM Kabupaten Temanggung Potensi Akses : Penguatan kelembagaan Ketertarikan Masyarakat : Bantuan terkait pemasaran produk, permodalan usaha peternakan Hasil Identifikasi Lapang : Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, terdapat lokasi desa yang mempunyai potensi akses, yaitu Desa Pakurejo, Kecamatan Bulu yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian di bidang perikanan dan peternakan. Sehingga Desa Pakurejo terpilih menjadi lokasi pendataan potensi akses oleh Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Gambar 2.21. Dokumentasi Lapang di Desa Pakurejo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Gambar 2.22. Peta Lokasi PoSumber: Hasil
46 otensi Akses di Desa Pakurejo Analisis, 2023
47 Pendataan potensi akses sesuai dengan pedoman Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2023 berada di lokasi yang sudah dilakukan legalisasi aset. Penduduk Desa Pakurejo sudah memiliki sertipikat dari Program Lintas Sektor Perikanan pada tahun 2022 (Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung). Pendataan potensi akses di Desa Pakurejo lebih terfokus pada bidang perikanan dan bidang peternakan. Desa Pakurejo terbagi menjadi empat dusun, antara lain Dusun Jurang, Pagutan, Gemawang, dan Kuwon. Hasil pendataan di lapang menunjukkan bahwa usaha di bidang perikanan ditemukan di keempat dusun tersebut. Usaha di bidang perikanan tersebut awalnya dilakukan secara perorangan dengan pengadaan modal dari masing-masing pelaku usaha. Kemudian mulai berkembang sejak adanya bantuan permodalan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam dua tahap pada tahun 2016. Selain bantuan permodalan, terdapat beberapa bantuan akses yang telah diperoleh pelaku usaha perikanan di Desa Pakurejo, seperti berikut: 1. Bantuan pakan dan bibit ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten Temanggung dan Anggota Dewan 2. Bantuan penyuluhan dari Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung, dan Dinas UMKM Kabupaten Temanggung Usaha di bidang perikanan ditunjukkan dengan adanya kolam ikan, baik di tiap pekarangan rumah warga desa, maupun secara komunal. Kolam-kolam tersebut merupakan lahan aset desa yang disewakan bagi para kelompok pelaku usaha sehingga terhitung dalam Pendapatan Asli Desa (PAD). Telah terbentuk 2 Kelompok Pelaku Usaha Ikan di Dusun Pagutan dan Jurang, namun terdapat 10 pelaku usaha di bidang perikanan yang belum masuk dalam kelompok usaha. Meskipun terdapat kelompok pelaku usaha perikanan, namun pengelolaan kolam dilakukan secara mandiri. Saat ini pelaku usaha di bidang perikanan telah mencapai total 100 pelaku usaha (daftar nama pelaku usaha terlampir di Tabel 2.4). Gambar 2.23. Kolam Ikan di Pekarangan Rumah (Kiri) dan Komunal (Kanan) di Desa Pakurejo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
48 Jenis usaha perikanan yang dikembangkan di Desa Pakurejo berupa pembibitan dan penggemukan ikan. Panen dari produksi ikan dilakukan sekali dalam kurun waktu setahun. Penjualan ikan meliputi ikan konsumsi air tawar seperti ikan nila dan ikan hias seperti ikan koi. Penjualan dilakukan secara lokal karena pembeli umumnya datang ke Desa Pakurejo untuk melakukan jual beli secara langsung. Ikan nila dapat dijual hingga harga Rp 35.000,00/kilogram. (Sumber: Bapak Sriyono sebagai Perangkat Desa Pakurejo). Di samping bidang perikanan, terdapat usaha di bidang peternakan di Dusun Gemawang dan Dusun Kuwon. Bidang peternakan yang dilakukan merupakan ternak domba dan kambing dengan jenis pembesaran yang dilakukan oleh dua kelompok usaha. Penjualan hanya dilakukan sekali dalam kurun waktu setahun saat mendekati Hari Idul Adha. Menurut informasi yang didapat, belum ada bantuan terkait peternakan di Desa Pakurejo. Gambar 2.24. Peternakan Domba (Kiri) dan Pakan Ternak (Kanan) di Desa Pakurejo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Bantuan akses dapat dilakukan dengan pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan. Bantuan akses yang dapat dikembangkan untuk menunjang potensi usaha di Desa Pakurejo dapat berupa: 1. Pelatihan dan pendampingan olahan produk dari ikan dan domba/kambing; 2. Bantuan pemasaran produk ikan, baik ikan konsumsi air tawar, maupun ikan hias; 3. Bantuan permodalan usaha peternakan. Dengan demikian, terdapat potensi penguatan kelembagaan di Desa Pakurejo. Harapannya agar semua stakeholder untuk ikut membantu mengisi/menindaklanjuti potensi yang ada supaya dapat meningkatkan income pendapatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
49 Tabel 2.6. Data Kelompok Pelaku Usaha Ikan Desa Pakurejo Tahun 2023 No. Nama Responden Nama Kelompok Alamat 1. Suwadi Sido Dadi Dusun Kuwon RT 003 RW 002 2. Sumiyati Sido Dadi Dusun Kuwon RT 002 RW 002 3. Dimyati Sido Dadi Dusun Kuwon RT 002 RW 002 4. Suwarno Sido Dadi Dusun Kuwon RT 001 RW 002 5. Muh Zamroni Mina Ngudi Mulyo Dusun Kuwon RT 002 RW 002 6. Muhyudi Sido Dadi Dusun Kuwon RT 001 RW 002 7. Murdi Sido Dadi Dusun Kuwon RT 001 RW 002 8. Mujito Mawar Tani Dusun Kuwon RT 001 RW 002 9. Samsudin Sido Dadi Dusun Kuwon RT 001 RW 002 10. Safrudin Kanthil Gumuyuh Dusun Kuwon RT 003 RW 002 11. Sarwoto Sido Dadi Dusun Kuwon RT 004 RW 002 12. Khoeroni Faizin Sido Dadi Dusun Kuwon 13. Mudiyono Sido Dadi Dusun Kuwon RT 003 RW 002 14. Rutini Dadi Mulyo Dusun Kuwon 15. Abu Nur Kholis Dadi Mulyo Dusun Kuwon 16. Abu Nur Kholis Dadi Mulyo Dusun Kuwon 17. Asliyah Sido Dadi Dusun Kuwon 18. Suratemi Sido Dadi Dusun Kuwon 19. Rifai Sido Dadi Dusun Kuwon 20. Suprihyanto Sido Dadi Dusun Kuwon 21. Fauzan Sido Dadi Dusun Kuwon 22. Istamar Sido Dadi Dusun Kuwon 23. Rusdi Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 24. Amin Iradiyanti Bejo Dusun Pagutan 25. Wakidi Bejo Dusun Pagutan 26. Tambah Utomo Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 27. Sriyono Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 28. Rockhayati Bejo Dusun Pagutan 29. Didiyon Bejo Dusun Pagutan 30. Sri Susanti Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 31. Muh Kofin Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 32. Nur Wahyuti Bejo Dusun Pagutan 33. Siti Rohanah Bejo Dusun Pagutan 34. Budiyono Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 35. Agus Riyono Bejo Dusun Pagutan 36. Sukondo Bejo Dusun Pagutan 37. Sutaman Bejo Dusun Pagutan 38. Nasikin Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 39. Zulaedah Bejo Dusun Pagutan 40. Muhammad Naji Bejo Dusun Pagutan 41. Toha Bejo Dusun Pagutan
50 No. Nama Responden Nama Kelompok Alamat 42. Suyono Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 43. Ashuri Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 44. Eka Mulyaningsih Bejo Dusun Pagutan 45. Janar Abit Uncahyo Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 46. Jumari Bejo Dusun Pagutan 47. Ruminah Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 48. Isroi Bejo Dusun Pagutan 49. Salamah Bejo Dusun Pagutan 50. Subagiyo Bejo Dusun Pagutan 51. Rokalno Bejo Dusun Pagutan 52. Kharisma Sabekti Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 53. Surti Bejo Dusun Pagutan 54. Slamet Riyanto Margo Mulyo Dusun Pagutan 55. Widodo Margo Mulyo Dusun Pagutan 56. Sudayat Bejo Dusun Pagutan 57. Niti Untoro Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 58. Zainal Arifin Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 59. Agus Priyanto Bejo Dusun Pagutan 60. Adi Sucipto Mina Ngudi Mulyo Dusun Pagutan 61. Safi'in Bejo Dusun Pagutan 62. Nur Safti Bejo Dusun Pagutan 63. Sukarti Margo Mulyo Dusun Pagutan 64. Suwono Margo Mulyo Dusun Pagutan 65. Suryani Dusun Pagutan 66. Karminah Dusun Pagutan 67. Siti Mardiyah Kanthil Gumuyuh Dusun Pagutan 68. Slamet Darwanto Kanthil Gumuyuh Dusun Jurang 69. Adi Slamet Pramantiyo Kanthil Gumuyuh Dusun Jurang 70. Painah Kanthil Gumuyuh Dusun Jurang 71. Hamdani Kanthil Gumuyuh Dusun Jurang 72. Slamet Nuryadi Kanthil Gumuyuh Dusun Jurang 73. Purnomo Kanthil Gumuyuh Dusun Jurang 74. Slamet Sugiyono Kanthil Gumuyuh Dusun Jurang 75. Soleh Mansur Kanthil Gumuyuh Dusun Jurang 76. Saeful Imron Kanthil Gumuyuh Dusun Jurang 77. Ahmad Nugroho Mugi Berkah Dusun Gemawang 78. Walni Sido Dadi Dusun Gemawang 79. Sardi Sido Dadi Dusun Gemawang 80. Gampang Wahyu Kanthil Gumuyuh Dusun Gemawang 81. Dahyuni Sido Dadi Dusun Gemawang 82. Cahyono Sido Dadi Dusun Gemawang
51 No. Nama Responden Nama Kelompok Alamat 83. Siswanto Kanthil Gumuyuh Dusun Gemawang 84. Sri Wahyuni Kanthil Gumuyuh Dusun Gemawang 85. Setiawan Kanthil Gumuyuh Dusun Gemawang 86. Khoirul Faizin Kanthil Gumuyuh Dusun Gemawang 87. Rita Handayani Sido Dadi Dusun Gemawang 88. Painah Sido Dadi Dusun Gemawang 89. Wahyuti Sido Dadi Dusun Gemawang 90. Sarwadi Sido Dadi Dusun Gemawang 91. Ahmad Zaeni Sido Dadi Dusun Gemawang 92. Hariyani Dusun Gemawang 93. Wiyono Sido Dadi Dusun Gemawang 94. Kosidah Sido Dadi Dusun Gemawang 95. Walyono Kanthil Gumuyuh Dusun Gemawang 96. Mutinah Sido Dadi Dusun Gemawang 97. Partinah Sido Dadi Dusun Gemawang 98. Kirmanto Sido Dadi Dusun Gemawang 99. Khasanah Sido Dadi Dusun Gemawang 100. Susilo Prihandini Mina Ngudi Mulyo Dusun Banyuurip Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, 2023 C. Kabupaten Pati Kegiatan Pendataan Data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pengembangan Akses Reform Kegiatan Data GTRA Provinsi di Kabupaten Pati dilakukan pada aset yang bersumber dari Usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan tanah timbul. Hasil pendataan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendataan aset di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu; b. Pendataan aset di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu; Hasil dari pengumpulan data potensi TORA dan potensi pengembangan akses reform pada lokasi - lokasi tersebut adalah sebagai berikut. C1. Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu Sumber TORA : Usulan PPTPKH Lokasi : Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu Koordinat : X: 501344, Y: 9262825 Luas Tanah : ± 37,9 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Hutan Produksi Tetap Eksisting : Permukiman
52 Jumlah KK yang Menempati : Hasil Identifikasi Lapang : Lokasi potensi TORA di Dusun Jatiurip, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati berasal dari Usulan PPTPKH. Lokasi potensi TORA di Desa Sumbermulyo adalah seluas ± 37,9 Ha. Penggunaan tanah eksisting saat ini berupa permukiman warga yang di dalamnya sudah terdapat beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menunjang kehidupan masyarakat pada kawasan hutan tersebut. Fasilitas yang terdapat di permukiman tersebut antara lain adalah masjid berjumlah 1, musholla berjumlah 4, dan TK berjumlah 1. Gambar 2.25. Dokumentasi Potensi TORA Kawasan Hutan di Desa Sumbermulyo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Berdasarkan riwayatnya, lokasi tanah merupakan kawasan hutan. Pada awalnya pihak kehutanan membutuhkan tenaga untuk mengelola hutan. Kemudian pihak kehutanan mencari tenaga kerja dari orang sekitar untuk mengelola hutan dan diberikan tempat tinggal. Tahun 1984, sebanyak 33 KK di transmigrasi ke Jambi, namun pada akhirnya kembali ke Dusun Jatiurip, Desa Sumbermulyo. Sejak saat itu, Dusun Jatiurip menjadi semakin ramai dan KK yang menempati semakin bertambah.
53 Pihak desa telah menginformasikan dan mengajukan untuk pelepasan hutan di Dusun Jatiurip kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pihak desa berpendapat salah satunya adalah bahwa saat ini kondisi eksisting sudah bukan merupakan kawasan hutan, tetapi sudah berupa permukiman yang ramai penduduk. Selain itu, masyarakat telah sangat lama menguasai dan mengelola tanah tersebut. Kepala Desa juga telah menyiapkan berbagai dokumen dan daftar dari kepala keluarga yang saat ini menempati dan menguasai tanah-tanah di Dusun Jatiurip. Hingga saat ini pihak Kementerian LHK telah melakukan verifikasi lapangan. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati (pola ruang), lokasi tanah potensi Usulan PPTPKH di Desa Sumbermulyo diperuntukan sebagai kawasan hutan produksi tetap (sumber: Perda Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2021 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030). Melalui survei lapangan yang dilakukan oleh Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah 2023, ditemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini berupa permukiman dan sudah terdapat berbagai fasilitas umum dan sosial.
Gambar 2.26. Peta Delineasi Lokasi PSumber: Hasil
54 Potensi TORA di Desa Sumbermulyo Analisis, 2023
Gambar 2.27. Peta Tata Ruang LokSumber: Hasil
55 kasi Potensi TORA Desa Sumbermulyo Analisis, 2023
56 C2. Desa Dororejo, Kecamatan Tayu Sumber TORA : Tanah Timbul Lokasi : Desa Dororejo, Kecamatan Tayu Koordinat : X: 506692, Y: 9279103 Luas Lahan : ± 69,29 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Perikanan Budidaya dan Kawasan Sempadan Pantai Eksisting : Tambak Bidang : 156 bidang Hasil Identifikasi Lapang : Pendataan potensi TORA di Desa Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati merupakan lahan tambak seluas ± 69,29 Ha yang terdiri dari 156 bidang. Tanah timbul telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat sebagai tambak sejak tahun 1970-an (turun temurun). Informasi dari perangkat Desa Dororejo diketahui bahwa objek tanah timbul tidak berubah jika terjadi pasang surut air laut maupun banjir serta rob. Lahan tambak sebagian sudah memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sejak tahun 1998-an. Telah terjadi pergantian subjek penggarap baik dari jual beli maupun sewa. Komoditas penggunaan lahan tambak berupa ikan nila, bandeng, udang vaname, dan udang windu. Arahan peruntukan tata ruang sesuai dengan Perda Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2021 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030 diketahui bahwa pola ruang pada lokasi tanah timbul di Desa Dororejo diperuntukkan sebagai kawasan perikanan budidaya dan kawasan sempadan pantai. Dari 156 bidang tambak, terdapat 105 bidang seluas ± 46,06 Ha merupakan kawasan perikanan budidaya. Sedangkan 51 bidang seluas ± 23,23 Ha masuk dalam kawasan sempadan pantai. Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini berupa tambak ikan.
Gambar 2.28. Peta Delineasi LoSumber: Has
57 okasi Potensi TORA Desa Dororejo sil Analisis, 2023
Gambar 2.29. Peta Pola Ruang LSumber: Has
58 Lokasi Potensi TORA Desa Dororejo sil Analisis, 2023
59 Berdasarkan hasil wawancara bersama perangkat desa, telah terdapat bantuan berupa 10 PAL listrik atau jaringan pada tahun 2023. Selain bantuan terdapat pengerukan atau normalisasi sungai pada tahun 2022 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati guna melancarkan aliran sungai sehingga banjir tidak mencapai area tambak ikan. Bantuan kincir dan mesin juga diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Penanaman mangrove pada area sempadan pantai juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati pada tahun 2023. Desa Dororejo memiliki 9 pokdakan (kelompok tambak ikan) dan 1 kelompok tani mangrove. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 – 20 orang. Kendala yang dihadapi peternak tambak di Desa Dororejo ada di harga pakan yang terus mengalami kenaikan. Pada ikan nila, peternak memanen 4 bulan sekali sebanyak 3-4 ton untuk 1 Ha dengan harga perkilo berkisar antara Rp 22.000,00 – Rp 24.000,00. Sedangkan ikan bandeng dipanen 7-9 bulan sekali, sebanyak 2-3 ton untuk 1 Ha dengan harga perkilo berkisar antara Rp 24.000,00 – Rp 27.000,00. Sementara untuk udang vaname dan udang windu, dipanen 3-4 bulan sekali dengan harga perkilo berkisar Rp 60.000,00 sampai Rp 70.000,00. Masyarakat Desa Dororejo ada yang memanfaatkan ikan menjadi produk olahan, namun masih dalam skala kecil. Terdapat program legalisasi aset di Desa Dororejo berupa Lintor (Lintas sektor) tahun 2023 sebanyak 97 bidang. Sebelumnya, pada tahun 2022 juga sudah dilakukan kegiatan Lintor untuk sektor perikanan budidaya terhadap lahan tambak. Potensi penataan akses di Desa Dororejo dapat berupa pelatihan, penyuluhan, pendampingan, serta bantuan modal terkait tambak perikanan. Bantuan fisik seperti peningkatan dan pengembangan jalan, jembatan, jaringan irigasi, air bersih dan listrik juga diperlukan untuk area tambak. Sedangkan bantuan untuk meningkatkan produksi berupa benih, pakan, kincir, dan pompa juga diperlukan oleh peternak. Gambar 2.30. Dokumentasi Potensi TORA Tanah Timbul di Desa Dororejo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
60 D. Kabupaten Sragen Pendataan potensi TORA di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen berdasar pada usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Tanah yang dimohonkan merupakan tanah HGU aktif dan HGU yang habis masa berlakunya atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX. Pada permohonan tersebut dinyatakan bahwa penggarapan lahan memiliki luas 414 Ha dengan jumlah 800 KK subyek penggarap. Dalam dokumen pengajuan LPRA Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS), menyatakan bahwa tanah selama ini digarap oleh warga Kecamatan Sambirejo dengan menyertakan peta yang berlokasi di Desa Sambi, Sukorejo, Jambeyan, Dawung, Jetis, Sambirejo, dan Musuk, Kecamatan Sambirejo. Pendataan dan pengumpulan informasi salah satunya dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Informasi dari Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, diketahui bahwa terdapat permasalahan HGU PT. Perkebunan Nusantara IX dengan FPKKS, Lembaga Aliansi Indonesia, dan paguyuban masyarakat. Kronologis permasalahan dijelaskan seperti berikut. 1. Bahwa 766 KK penggarap melalui FPKKS dengan Surat Nomor 207/FPKKS/2013 tanggal 18 Februari 2013, menuntut HGU dicabut dan dibatalkan, serta tanahnya dibagikan kepada masyarakat penggarap di lokasi HGU; 2. Bahwa 530 KK penggarap melalui Lembaga Aliansi Indonesia dengan Surat Nomor 3120.KLr/DPP/XII/20 tanggal 18 Desember 2020, mengklaim bahwa tanah Garapan merupakan tanah milik warga dengan alat bukti surat KINAD (Kepala Inspeksi Agraria Daerah) tanggal 14 Januari 1964; 3. Bahwa Paguyuban Warga Penggarap yang diketuai oleh Tarmin menuntut HGU dicabut dan dibatalkan kemudian tanahnya dibagikan kepada masyarakat penggarap di lokasi HGU. Terdapat delapan objek HGU yang saat ini dipermasalahkan, antara lain: a. HGU 38/Jambeyan seluas 35,4 Ha yang berlaku hingga 24 Mei 2035 (terdapat permasalahan dengan warga seluas 20,7 Ha); b. HGU 39/Sukorejo seluas 85,3 Ha yang berlaku hingga 24 Mei 2035 (terdapat permasalahan dengan warga seluas 85,3 Ha); c. HGU 1/Jetis seluas 72,8 Ha yang berlaku hingga 31 Desember 2006 (terdapat permasalahan dengan warga seluas 0,8 Ha); d. HGU 1/Dawung seluas 40 Ha yang berlaku hingga 31 Desember 2006 (terdapat permasalahan dengan warga seluas 0,5 Ha);
61 e. HGU 1/Sambi seluas 82,8 Ha yang berlaku hingga 31 Desember 2006 (terdapat permasalahan dengan warga seluas 0,8 Ha); f. HGU 1/Musuk seluas 5 Ha yang berlaku hingga 31 Desember 2006; g. HGU 1/Sambirejo seluas 41,7 Ha yang berlaku hingga 31 Desember 2006 (terdapat permasalahan dengan warga seluas 2,2 Ha); h. HGU 1/Mojokerto seluas 154,6 Ha yang berlaku hingga 31 Desember 2011. Berkaitan dengan permasalahan HGU tersebut, pihak PT. Perkebunan Nusantara IX dan pihak KPA hingga saat ini tidak pernah berkunjung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen untuk melakukan koordinasi secara langsung (Sumber: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen). Diperoleh informasi bahwa PT. Perkebunan Nusantara IX pada tahun 2006 mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanah di Kebun Batujamus Afdeling Kepoh/Sambirejo seluas 124,4752 Ha dan HGU di Afdeling Sambirejo/Kedawung seluas 251,7450 Ha. Namun terhadap permohonan perpanjangan HGU di Afdeling Sambirejo/Kedawung Kebun Batujamus terdapat selisih ukur 94.050 m2 yang sebelumnya seluas 2.423.400 m2 sehingga HGU yang dapat diperpanjang merupakan HGU di Afdeling Kepoh/Sambirejo. Berdasarkan data yuridis HGU PT. Perkebunan Nusantara IX Kabupaten Sragen di Kecamatan Sambirejo yang telah habis masa berlakunya meliputi tujuh desa seperti berikut. Tabel 2.7. HGU PT. Perkebunan Nusantara IX yang Habis Masa Berlakunya No Desa Kecamatan No HGU Nama Pemegang Hak Berakhir Hak Luas (m2 ) Eks HGU yang tidak terdapat permasalahan dengan warga 1 Sukorejo Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Sukorejo 31 Desember 2006 670.040 2 Jambeyan Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Jambeyan 31 Desember 2006 760.000 Total eks HGU yang tidak bermasalah 1.430.040 Eks HGU yang terdapat permasalahan dengan warga 1 Sambi Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Sambi 31 Desember 2006 828.000 2 Dawung Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Dawung 31 Desember 2006 400.000 3 Jetis Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Jetis 31 Desember 2006 728.100 4 Sambirejo Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Sambirejo 31 Desember 2006 417.300
62 No Desa Kecamatan No HGU Nama Pemegang Hak Berakhir Hak Luas (m2 ) 5 Musuk Sambirejo 1 Perkebunan Karet Kerjo Arum di Kal. Musuk 31 Desember 2006 50.000 Total eks HGU di Kec. Sambirejo yang bermasalah dengan warga 2.423.400 1 Mojokerto Kedawung - PT. Perkebunan Nusantara IX Berkedudukan di Semarang 31 Desember 2011 1.545.750 Total eks HGU yang terdapat permasalahan dengan warga 3.969.150 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Di samping HGU yang telah habis masa berlakunya, terdapat HGU aktif PTPN IX yang telah diperpanjang pada tahun 2010 dan terdiri dari delapan bidang yang seluruhnya seluas 124,4752 Ha. Tabel 2.8. HGU Aktif atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX di Kec. Sambirejo, Sragen No Desa No HGU Berakhir Hak NIB di Sertifikat Luas (m2 ) 1 Sambi/Jambeyan 38 24 Mei 2035 11.20.00.00.00030 354.200 2 Sukorejo 39 24 Mei 2035 11.20.00.00.00031 853.010 3 Jambeyan 6 27 Januari 2035 11.20.00.00.00032 13.660 4 Dawung 4 27 Januari 2035 11.20.00.00.00033 10.532 5 Kadipiro 11 27 Januari 2035 11.20.00.00.00034 935 6 Jetis 8 27 Januari 2035 11.20.00.00.00035 10.757 7 Jetis 9 27 Januari 2035 11.20.00.00.00036 341 8 Jetis 10 27 Januari 2035 11.20.00.00.00037 1.317 TOTAL 1.244.752 Sumber: Lampiran Surat PTPN IX Hasil pendataan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, diperoleh informasi bahwa penguasaan masyarakat di HGU PT. Perkebunan Nusantara IX pada tahun 2007 seluas 127,385 Ha yang tersebar di Desa Sambi, Jambeyan, dan Sukorejo. Informasi sebaran lokasi penguasaan tanah oleh masyarakat pada tahun 2007 ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 2.31. Peta PenguasaSumber: Kantor Pertana
63 aan Masyarakat Tahun 2007 ahan Kabupaten Sragen
64 D1. Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo Sumber TORA : Eks HGU PT. Perkebunan Nusantara IX Lokasi : Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo Luas Lahan : ± 82,8 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan hortikultura, kawasan hutan rakyat, kawasan permukiman perdesaan, dan sempadan sungai Eksisting : Tegalan dan permukiman Penggarap : - KK Hasil Identifikasi Lapang : Pendataan potensi TORA dan pengumpulan informasi di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dilakukan di Balai Desa Sambi bersama dengan perangkat desa. Pendataan berasal dari tanah HGU yang habis masa berlakunya atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX seluas ± 82,8 Ha. Namun, hasil wawancara di Balai Desa Sambi, diperoleh informasi bahwa lahan HGU telah digarap sejak dulu oleh masyarakat Desa Sambi seluas 97 Ha. (Sumber: Sekretaris Desa Sambi) Gambar 2.32. Dokumentasi Lapang di Desa Sambi Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Saat ini lahan dimanfaatkan para penggarap untuk ditanami jagung dan sebagian untuk ditanami pohon karet yang diambil getahnya melalui sistem setor ke pihak PT. Perkebunan Nusantara IX. Diperoleh informasi bahwa pihak desa tidak mengetahui jumlah penggarap dan terdapat kantor PT. Perkebunan Nusantara IX dengan pegawai penjaga yang berasal dari warga setempat di lokasi HGU. Pihak desa juga menyampaikan bahwa dari pihak PT. Perkebunan Nusantara IX sebelumnya pernah akan melakukan penyuluhan, namun pihak Kepala Desa Sambi menolak karena berkaitan dengan politik. Informasi lokasi penguasaan masyarakat pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 2.33. Peta Indikasi PengSumber: Kantor Pertana
65 guasaan Masyarakat Tahun 2023 ahan Kabupaten Sragen
66 Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen (pola ruang), lokasi tanah eks HGU di Desa Sambi diperuntukkan sebagai kawasan hortikultura, kawasan hutan rakyat, kawasan permukiman perdesaan, dan sempadan sungai (sumber: RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031). Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini berupa tegalan dan permukiman. Gambar 2.34. Kondisi Eksisting di Desa Sambi Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Gambar 2.35. Peta Tata Ruang LokaSumber: H
67 asi Potensi TORA di Kabupaten Sragen Hasil Analisis, 2023
68 E. Kabupaten Kebumen Kegiatan Pendataan Data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pengembangan Akses Reform Kegiatan Data GTRA Provinsi di Kabupaten Kebumen dilakukan pada aset yang bersumber dari Usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Hasil pendataan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendataan aset di Desa Ayah, Kecamatan Ayah; b. Pendataan aset di Desa Argosari, Kecamatan Ayah; c. Pendataan aset di Desa Donorojo, Kecamatan Sempor. Hasil dari pengumpulan data potensi TORA dan potensi pengembangan akses reform pada lokasi - lokasi tersebut adalah sebagai berikut. E1. Desa Ayah, Kecamatan Ayah Sumber TORA : Usulan PPTPKH Lokasi : Desa Ayah, Kecamatan Ayah Koordinat : X: 322996, Y: 9145946 Luas Tanah : ± 5 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Karst, Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Eksisting : Kawasan Pariwisata Jumlah Bangunan : ± 35 bangunan Hasil Identifikasi Lapang : Lokasi potensi TORA di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen bersumber dari lokasi usulan PPTPKH. Lokasi potensi TORA di Desa Ayah memiliki luasan ± 5 Ha. Berdasarkan hasil pendataan lapang, penggunaan tanah eksisting saat ini berupa area wisata Pantai Ayah Logending serta terdapat bangunan di dalamnya. Beberapa bangunan yang terdapat di lokasi tersebut antara lain kios/warung berjumlah ± 15, bekas bangunan Perhutani berjumlah 1, bangunan lama ± 15, masjid berjumlah 1 dan pos pangkalan TNI AL sejumlah 1.
69 Gambar 2.36. Dokumentasi Potensi TORA Kawasan Hutan di Desa Ayah Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Berdasarkan riwayatnya, lokasi tanah merupakan area kawasan hutan milik Perhutani. Selanjutnya lokasi tanah berubah penggunaannya menjadi area pariwisata Pantai Ayah Logending, dimana terdapat perjanjian antara pihak Perhutani dengan Dinas Pariwisata Kab. Kebumen. Mayoritas bangunan lama yang berdiri saat ini dulunya merupakan area kios/warung sebagai fasilitas penunjang kegiatan wisata di kawasan Pantai Ayah. Namun dikarenakan pandemi serta penurunan jumlah wisatawan, menyebabkan beberapa bangunan kios menjadi mangkrak dan tidak terpakai. Saat ini, beberapa bangunan kios lama dihuni oleh sebagian warga Desa Ayah sejumlah ± 20 orang. Pada lokasi tanah terdapat pula bangunan bekas milik Perhutani yang sekarang digunakan sebagai bangunan wisma. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen (pola ruang), lokasi tanah potensi usulan PPTPKH di Desa Ayah diperuntukkan sebagai Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Karst, Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Sumber: Perda Kabupaten Kebumen No. 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031). Melalui survei lapangan yang dilakukan oleh Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah 2023, ditemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini berupa area pariwisata dengan kios/warung dan fasilitas sosial berupa masjid.