136 fasilitas umum untuk dapat diajukan melalui PPTPKH. Pihak desa kemudian melalukan kroscek lapang untuk kemudian mengajukan ± 9 titik lokasi di area kawasan hutan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Banyumas yang pada saat itu difasilitasi oleh Kementerian LHK. Beberapa titik lokasi yang diusulkan berupa fasilitas umum meliputi masjid, area parkir, bangunan pendopo, lapangan, gedung serbaguna dan jalan umum. Titik-titik lokasi tersebut mayoritas berada pada kawasan hutan milik Perhutani yang dikuasai oleh PT. Palawi (anak perusahaan Perhutani). Terkait dengan usulan lokasi berupa jalan umum, rencananya akan diminta oleh Pemda dengan harapan agar pengelolaannya berada di bawah Pemda Kabupaten Banyumas. Pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas, lokasi tanah potensi usulan PPTPKH di Desa Kemutug Lor diperuntukan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Rakyat (Sumber: Perda Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031). Melalui survei lapangan yang dilakukan oleh Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah 2023, ditemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini bangunan fasilitas umum di area hutan milik Perhutani.
Gambar 2.90. Peta Delineasi Lokasi Potensi TSumber: Hasil
137 TORA di Desa Kemutug Lor, Kec. Baturraden Analisis, 2023
Gambar 2.91. Peta Pola Ruang Lokasi Potensi Sumber: Hasil
138 TORA di Desa Kemutug Lor, Kec. Baturraden Analisis, 2023
139 I. Kabupaten Purworejo Kegiatan Pendataan Data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pengembangan Akses Reform Kegiatan Data GTRA Provinsi di Kabupaten Purworejo dilakukan pada aset yang bersumber dari Usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Hasil pendataan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendataan aset usulan PPTPKH di Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing; b. Pendataan aset usulan PPTPKH di Desa Sedayu, Kecamatan Loano. Hasil dari pengumpulan data potensi TORA dan potensi pengembangan akses reform pada lokasi - lokasi tersebut adalah sebagai berikut. I1. Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing Sumber TORA : Usulan PPTPKH Lokasi : Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing Koordinat : X: 421150, Y: 9169832 Luas Tanah : ± 1,12 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Hutan Produksi Tetap Eksisting : Permukiman Jumlah Bangunan : 6 KK Hasil Identifikasi Lapang : Potensi TORA di Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo bersumber dari usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang tertuang dalam SK. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi II. Lokasi indikatif di Desa Tlogoguwo terletak di Dusun Gogoluwas RT 01, RW 04. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilaksanakan, penggunaan tanah eksisting saat ini berupa permukiman warga. Terdapat 5 rumah yang masuk dalam lokasi indikatif di Desa Tlogoguwo dengan luasan ± 1,12 Ha. Pihak desa menyebutkan bahwa 5 rumah tersebut dihuni 6 KK. Masing-masing KK terdiri dari 2 hingga 4 orang sehingga total terdapat 15 jiwa yang menghuni rumah tersebut. Luas ratarata rumah adalah 6 x 9 meter. Terdapat Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) atau biasa disebut dengan Bedah Rumah dari Kementerian PUPR tahun 2023 terhadap rumah tersebut. Sebelumnya pada tahun 2021 hingga 2022 Kementerian PUPR juga telah memberikan bantuan berupa jalan rabat beton. (Sumber: Kepala Dusun Gogoluwas Bapak Joko)
140 Gambar 2.92. Kondisi Eksisting Lokasi TORA Kawasan Hutan di Desa Tlogoguwo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 SPPT pajak telah terbit pada 5 rumah tersebut dan masyarakat rutin membayar setiap tahun. Masyarakat mengetahui keberadaan rumah masuk ke dalam kawasan hutan. 11 pemohon telah membuat surat pernyataan yang berisi permohonan pembebasan kawasan hutan pada awal tahun 2023. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (pola ruang) pada lokasi tanah potensi usulan PPTPKH di Desa Tlogoguwo diperuntukan sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (Sumber: Perda Kabupaten Purworejo No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041).
Gambar 2.93. Peta Delineasi LokasiSumber: Hasil
141 i Potensi TORA di Desa Tlogoguwo Analisis, 2023
Gambar 2.94. Peta Pola Ruang LokasiSumber: Hasil
142 i Rumah Potensi TORA Desa Tlogoguwo Analisis, 2023
143 I2. Desa Sedayu, Kecamatan Loano Sumber TORA : Usulan PPTPKH Lokasi : Desa Sedayu, Kecamatan Loano Koordinat : X: 401660, Y: 9151618 Luas Lahan : ± 1,12 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Hutan Produksi Tetap Eksisting : Lokasi wisata Jumlah Bangunan : - Hasil Identifikasi Lapang : Potensi TORA di Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo bersumber dari usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang tertuang dalam SK. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi II. Berdasarkan tinjauan lapang yang telah dilaksanakan, penggunaan tanah eksisting saat ini berupa area wisata dengan luasan 1,12 Ha dan terdapat beberapa bangunan gazebo di dalamnya. Gambar 2.95. Kondisi Eksisting Lokasi TORA Kawasan Hutan di Desa Sedayu Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Berdasarkan informasi dari pihak desa, lokasi merupakan kawasan hutan perhutani yang kemudian dijadikan sebagai lokasi wisata Gunung Bayem. Lokasi masuk dalam Desa Sedayu sehingga masuk dalam LMDH Sedayu. Namun pada pengelolaannya, lokasi wisata
144 ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Tridadi, yaitu desa yang berbatasan langsung dengan Desa Sedayu. (Sumber: Sekretaris Desa Sedayu Bapak Duri) Gambar 2.96. Lokasi Wisata Gunung Bayem di Desa Sedayu Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (pola ruang), lokasi tanah potensi usulan PPTPKH di Desa Sedayu diperuntukan sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (Sumber: Perda Kabupaten Purworejo No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041). Melalui survei lapangan yang dilakukan oleh Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah 2023, ditemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini berupa area wisata dan tidak dimanfaatkan sebagai permukiman.
Gambar 2.97. Peta Delineasi LSumber: Has
145 okasi Potensi TORA Desa Sedayu sil Analisis, 2023
Gambar 2.98. Peta Pola Ruang LSumber: Hasil
146 Lokasi Potensi TORA Desa Sedayu Analisis, 2023
147 2.1.4. Realisasi Pelaksanaan Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses 2.1.4.1. Koordinasi Pengembangan Akses RA Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi pengembangan akses dalam kegiatan integrasi penataan aset dan penataan akses di lokasi yang masuk dalam kemiskinan ekstrem. Koordinasi dilakukan di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo, Blora, Banjarnegara, dan Purworejo. A. Kabupaten Wonosobo Koordinasi Pengembangan Akses RA dalam rangka Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Kegiatan Data GTRA Provinsi di Kabupaten Wonosobo dilakukan pada desa yang berpotensi dilakukan pengembangan akses dan pada OPD terkait. Hasil pendataan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendataan akses di Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran; b. Pendataan akses di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kepil; c. Pendataan akses di Desa Campursari, Kecamatan Kejajar; d. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (Dispaperkan) Kabupaten Wonosobo; e. Dinas Perdagangan Koperasi UKM (Disdagkop) Kabupaten Wonosobo. Hasil dari pengumpulan data potensi pengembangan akses reform pada lokasi - lokasi tersebut adalah sebagai berikut. A1. Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran Legalisasi Aset : PTSL 2023 Lokasi : Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran Jumlah Subjek : - Program yang ada : - Bantuan bibit durian, pembuatan JUT dari dana desa - Kolaborasi dengan UGM - Kolaborasi dengan BRIDA (pakan dan indukan nila ikan nirwana) - Pembangunan jolgo dan gazebo sebagai kolaborasi dengan BPIP - Kolaborasi Revitalisasi Batik dan Pertamina Foundation Potensi Akses : - Penyuluhan pembudidayaan komoditas sayuran bernilai tinggi - Pemberian alat pengontrol suhu air - Pembentukan kelembagaan ternak - Mekanisasi alat batik printing, dll. Ketertarikan Masy. : Bantuan terkait permodalan usaha air kemasan dan olahan bambu, dan bantuan alat produksi batik. Hasil Identifikasi :
148 Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, terdapat lokasi desa yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem, namun berpotensi sebagai lokasi pemberdayaan masyarakat, yaitu Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran. Penduduknya bermatapencaharian di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM sehingga desa ini terpilih menjadi lokasi pendataan potensi akses oleh Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah. Pendataan potensi akses sesuai dengan pedoman Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2023 berada di lokasi yang sudah dilakukan legalisasi aset. Penduduk Desa Talunombo sudah memiliki sertipikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada September 2023 sejumlah 1.162 bidang (Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo). Pendataan potensi akses di Desa Talunombo lebih terfokus pada bidang pertanian, perikanan, dan UMKM. Gambar 2.99. Dokumentasi Lapang di Desa Talunombo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Gambar 2.100. Peta Lokasi PotSumber: Hasil
149 tensi Akses di Desa Talunombo Analisis, 2023
150 Jambanisasi di Desa Talunombo belum 100% terpenuhi dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat yang masih membuang air di kolam. Hal tersebut akibat adanya karakteristik lokasi yang memiliki air melimpah sehingga menyebabkan sulitnya pembuatan septic tank di Desa Talunombo. Pembuatan toren septic tank telah dilakukan sebelumnya dengan bantuan dari pemerintah daerah setempat, namun kendala berupa sanitasi tersebut masih belum dapat teratasi. Gambar 2.101. Tempat Buang Air pada Kolam di Desa Talunombo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Hasil pendataan di lapang, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh tani. Komoditas pertanian di Desa Talunombo berupa tanaman hortikultura, seperti padi, cabai, dan sayur-sayuran. Menurut informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Talunombo, besar harapan untuk menanam komoditas sayuran yang bernilai lebih tinggi, seperti asparagus, paprika, selada, dsb. Hal tersebut dikarenakan adanya potensi tanah yang subur dan keinginan untuk memenuhi target pasar yang lebih tinggi. Diketahui terdapat 3 kelompok tani dan 1 kelompok wanita tani di Desa Talunombo. Usaha di bidang perikanan di Desa Talunombo berupa ikan nila nirwana. Perikanan ini didukung oleh potensi air yang melimpah. Namun adanya suhu dingin menyebabkan proses pembesaran tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat plankton yang menjadi sumber makanan ikan sehingga hanya bisa dilakukan pembibitan. Selain itu, terdapat kendala harga pakan ikan yang cenderung naik, namun harga jual stagnan. Diketahui terdapat 2 kelompok usaha ikan di Desa Talunombo. Beralih ke potensi peternakan, peternakan yang terdapat di Desa Talunombo adalah ternak bebek sebanyak ± 3000 ekor dan kambing dengan kepemilikan perorangan dengan pengadaan modal dari masing-masing pelaku usaha. Kambing dapat ditemukan di 15 rumah dengan kepemilikan ± 4 – 5 ekor kambing tiap rumah. Diketahui terdapat rencana pembangunan kandang kambing komunal dari tanah bengkok karena keterbatasan lahan serta belum adanya kelembagaan pelaku ternak di Desa Talunombo. Kepala Desa Talunombo saat ini sedang dalam proses
151 pengajuan proposal berkaitan dengan adanya rencana konsep Integrated Farming System untuk mengintegrasikan tiga bidang sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Desa Talunombo. Gambar 2.102. Pertanian Cabai (Kiri) dan Kolam Ikan (Kanan) di Desa Talunombo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Desa Talunombo juga masuk sebagai Desa Vokasi, yaitu desa yang berfokus pada pelatihan dan rintisan desa wisata. Rencana desa wisata berkonsep edu park hingga saat ini telah dilengkapi dengan beberapa sarana pendukung seperti adanya pembangunan 1 unit joglo dan 5 unit gazebo. Joglo tersebut dinamakan sebagai Joglo Soekarno. Gambar 2.103. Joglo Soekarno (Kiri) dan Gazebo (Kanan) di Desa Talunombo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Potensi usaha berikutnya adalah UMKM, antara lain berupa batik, hasil olahan bambu, dan air kemasan. UMKM batik berupa ‘Batik Carica Lestari’ yang merupakan cikal bakal batik Wonosobo ini digeluti oleh 3 pelaku usaha. UMKM batik ini sudah pernah menggelar fashion show di pendopo Kabupaten Wonosobo. Bahan baku batik berasal dari Kota Surakarta dan Pekalongan dengan proses pembuatan ± 3 hari. Namun batik masih dianggap dan terkesan mahal dibandingkan dengan batik Pekalongan/Solo. Harga batik di Desa Talunombo minimal Rp 250.000,00 sehingga belum mampu bersaing dengan daerah lain.
152 Gambar 2.104. Alat dan Bahan Batik Tulis (Kiri) dan Produk Batik Tulis (Tengah dan Kanan) di Desa Talunombo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Potensi usaha pada UMKM hasil olahan bambu berupa sumpit, tusuk sate, tusuk gigi, dll. Saat ini produksi UMKM tersebut telah berjalan, namun masih dalam jumlah pelaku usaha yang sedikit. Potensi usaha selanjutnya adalah air kemasan. Adanya sumber air yang jernih dan berlimpah menjadi potensi untuk produksi air kemasan lokal sehingga muncul keinginan agar warga Kabupaten Wonosobo dapat memanfaatkan potensi lokal tanpa perlu mengambil air kemasan dari luar kota. (Sumber: Kepala Desa Talunombo, Bapak Badarudin) Bantuan akses yang telah diperoleh pelaku usaha di Desa Talunombo, antara lain: 1. Bidang pertanian dan perikanan: bibit durian ke 150 KK pembuatan Jalan Usaha Tani selebar 1,5 meter dari dana desa, kolaborasi dengan UGM, kolaborasi dengan BRIDA berupa indukan nila ikan nirwana dan pakan ikan. 2. Edupark: telah terdapat 1 unit joglo Soekarno dan 5 unit gazebo sebagai kolaborasi dengan BPIP. 3. UMKM Batik: sudah pernah berkolaborasi dengan Unnes Revitalisasi Batik dan Pertamina Foundation dalam pagelaran fashion show. Bantuan akses dapat dilakukan dengan pemberdayaan melalui penyuluhan, pemberian alat, dan penguatan kelembagaan. Potensi intervensi akses yang dapat dikembangkan untuk menunjang potensi usaha di Desa Talunombo dapat berupa: 1. Perlu intervensi terkait penyuluhan pembudidayaan tanaman-tanaman komoditas sayuran bernilai tinggi dan bantuan obat pembasmi hama; 2. Perlu intervensi terkait pemberian alat untuk mengontrol suhu air dan pelatihan pembuatan pelet ikan; 3. Perlu intervensi terkait kelembagaan ternak;
153 4. Perlu intervensi terkait mekanisasi alat produksi batik agar dapat memproduksi jenis batik printing dengan harga lebih murah sehingga dapat menekan harga jual dan mempercepat proses pembuatan batik; 5. Perlu intervensi berupa bantuan alat produksi untuk mempercepat proses hasil olahan bambu; 6. Perlu intervensi berupa pengadaan alat untuk proses penyulingan air dan pengemasan; 7. Perlu intervensi terkait upaya dalam mengatasi karakteristik tanah dan air di Desa Talunombo untuk mewujudkan 100% jambanisasi masyarakat. Dengan demikian, terdapat berbagai potensi intervensi di Desa Talunombo. Harapannya agar semua stakeholder untuk ikut membantu mengisi/menindaklanjuti potensi yang ada supaya dapat meningkatkan income pendapatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat. A2. Desa Tanjunganom, Kecamatan Kepil Legalisasi Aset : PTSL 2019 dan 2020 Lokasi : Desa Tanjunganom, Kecamatan Kepil Jumlah Subyek : 7 pelaku usaha Program yang ada : - Pelatihan keripik pare dari Dinas UMKM tahun 2018 - Bantuan alat pengolahan opak pita tahun 2019 - Pelatihan pengolahan ikan dari Dinas Perikanan Potensi Akses : UMKM rumahan dengan produk berupa Opak Pita dan keripik makanan, serta perikanan dari kolam milik pribadi Ketertarikan Masy. : Bantuan terkait pengadaan mesin produksi, kelembagaan pelaku usaha dan pemasaran Hasil Identifikasi : Pendataan lapang dilaksanakan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo bahwa terdapat lokasi desa yang mempunyai potensi akses, yaitu Desa Tanjunganom di Kecamatan Kepil. Potensi akses yang terdapat di desa ini yaitu pada bidang UMKM olahan makanan opak pita. Sehingga Desa Tanjunganom terpilih menjadi lokasi pendataan potensi akses oleh Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah. Pendataan potensi akses sesuai dengan pedoman Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2023 berada di lokasi yang sudah dilakukan legalisasi aset. Masyarakat Desa Tanjunganom sudah memiliki sertipikat dari Program PTSL di tahun 2019 dan 2020 (Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo). Pendataan potensi akses di Desa Tanjunganom lebih terfokus pada bidang UMKM.
154 Gambar 2.105. Dokumentasi Lapang di Desa Tanjunganom Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Gambar 2.106. Peta Lokasi PoteSumber: Hasil
155 ensi Akses di Desa Tanjunganom Analisis, 2023
156 Berdasarkan informasi dari perangkat desa, kegiatan usaha Opak Pita di Desa Tanjunganom sudah ada sejak lama. Salah satu faktor masyarakat Desa Tanjunganom melakukan kegiatan usaha ini adalah bahan baku yang mudah didapatkan. Bahan baku utama dari usaha Opak Pita ini adalah singkong. Proses pembuatan dari opak pita membutuhkan waktu 3 hari dengan menggunakan bahan baku singkong berumur 9-10 bulan. Harga jual dari produk opak pita ini berkisar antara Rp15.000-20.000 per kg (Sumber: Bapak Pujiyono perangkat Desa Tanjunganom). Selain usaha di bidang UMKM Opak Pita, di Desa Tanjunganom juga pernah terdapat bantuan yang diberikan dari OPD terkait. Beberapa bantuan akses yang pernah diperoleh pelaku usaha antara lain pelatihan keripik pare dari Dinas UMKM tahun 2018, bantuan alat pengolahan Opak Pita tahun 2019 serta pengolahan pelatihan ikan dari Dinas Perikanan. Menurut informasi dari perangkat desa, sebelumnya pernah ada kelompok usaha yang mewadahi kegiatan produksi Opak Pita, namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2019 kelompok usaha di Desa Tanjunganom sudah tidak aktif lagi. Kendala lainnya dari kegiatan UMKM Opak Pita ini yaitu faktor cuaca dimana dalam proses pengeringannya, sangat bergantung pada cahaya matahari. Bantuan akses dapat dilakukan dengan pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan dan pemasaran. Bantuan akses yang dapat dikembangkan untuk menunjang potensi usaha di Desa Tanjunganom dapat berupa: 1. Bantuan pembentukan kelembagaan pelaku usaha UMKM Opak Pita; 2. Bantuan pemasaran produk Opak Pita, baik secara konvensional maupun digital; 3. Bantuan pengadaan mesin produksi untuk menunjang kegiatan produksi Opak Pita. A3. Desa Campursari, Kecamatan Kejajar Legalisasi Aset : PTSL 2023 Lokasi : Desa Campursari, Kecamatan Kejajar Jumlah Subyek : 63 anggota kelompok tani Program yang ada : - Rehabilitasi lahan untuk penanaman pohon carica di batas kepemilikan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan tahun 2010 - Pemberian bibit kayu cemara dan mahoni dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan tahun 2010 - Bantuan ternak domba dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan tahun 2010 - Bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dari pusat kepada Gapoktan
157 Potensi Akses : - Pertanian berupa sayur-mayur antara lain kentang, kol dan komoditas tembakau - Peternakan berupa ternak domba Ketertarikan Masy. : Bantuan pelatihan pengolahan kentang untuk menghasilkan nilai produk yang lebih tinggi serta kelembagaan di sektor peternakan untuk menarik minat masyarakat Hasil Identifikasi : Pendataan lapang pengembangan akses reform pada lokasi berikutnya dilaksanakan di Desa Campursari, Kec. Kejajar. Potensi akses yang terdapat di desa ini yaitu pada sektor pertanian. Pendataan potensi akses dilaksanakan sesuai dengan pedoman Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2023 yaitu berada di lokasi yang sudah terdapat legalisasi aset. Masyarakat Desa Campursari sudah memiliki sertipikat dari Program PTSL pada tahun 2023 (Sumber: Kantor Pertanahan Wonosobo). Gambar 2.107. Dokumentasi Lapang di Desa Campursari Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Gambar 2.108. Peta Lokasi PotSumber: Hasil
158 tensi Akses di Desa Campursari Analisis, 2023
159 Berdasarkan informasi dari perangkat desa, potensi akses yang terdapat di Desa Campursari yaitu pada sektor pertanian. Sebanyak 80% masyarakat di Desa Campursari bermatapencaharian sebagai petani dengan komoditas utama berupa kentang, sayur-mayur dan tembakau. Tanaman kentang dipanen 3-4 kali sepanjang tahun dan dijual dengan harga Rp 6.000 - Rp 16.000/kg, sementara untuk tembakau dipanen satu tahun sekali. Mayoritas pemasaran dari hasil panen masyarakat dilakukan melalui tengkulak (Sumber: perangkat desa Campursari). Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petani Desa Campursari. Kendala utama yang sering dialami yaitu adanya fenomena alam “Bun Upas”. Fenomena ini menyebabkan produksi tanaman kentang menjadi rusak yang mengakibatkan petani sering mengalami gagal panen. Selain itu, kendala lainnya seperti hama/jamur pada tanaman dan kurangnya sumber air di musim kemarau. Menurut informasi perangkat desa, terdapat beberapa bantuan dari OPD terkait yang masuk ke Desa Campursari. Beberapa bantuan akses yang diperoleh antara lain bantuan bibit kayu cemara dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan tahun 2010. Bantuan ini diberikan dalam rangka kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL), dimana di Desa Campursari terdapat 5 kelompok tani untuk rehabilitasi lahan. Jenis bantuan lainnya yaitu di bidang peternakan berupa ternak domba dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan di tahun yang sama. Bantuan ternak domba diberikan pada petani yang memiliki lahan berkontur curam, dimana lahan tersebut tidak dapat ditanami oleh tanaman kentang ataupun sayuran. Selain itu terdapat bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dari Kementerian Pertanian tahun 2009 kepada Gapoktan untuk mengelola simpan pinjam sejumlah 100 juta. Bantuan akses dapat dilakukan dengan pemberdayaan melalui pelatihan, penguatan kelembagaan maupun akses pemasaran. Bantuan akses yang dapat dikembangkan untuk menunjang potensi usaha di Desa Campursari dapat berupa: 1. Pelatihan pengolahan kentang untuk menghasilkan produk dengan nilai lebih tinggi; 2. Pembentukan kelembagaan di bidang peternakan; 3. Bantuan pemasaran hasil olahan makanan. Tabel 2.9. Data Gabungan Kelompok Tani “Sari Tani” Desa Campursari Tahun 2009 No. Nama Alamat 1. Miftahul Tempuran 2. Yadi Tempuran 3. Edi Sukamto Tempuran 4. Royin Tempuran 5. Ihwanudin Tempuran 6. Tashuri Tempuran
160 No. Nama Alamat 7. Ngaripin Tempuran 8. Matkur Tempuran 9. Muntaha Tempuran 10. Komarodin Tempuran 11. Muhlisun Tempuran 12. Ali Abidin Tempuran 13. Diyanto Tempuran 14. Junedi Tempuran 15. Muhyasin Tempuran 16. Mujiyanto Tempuran 17. Muhyanto Tempuran 18. Sukron Tempuran 19. A. Sair Tempuran 20. Basir Tempuran 21. Ali Saihudin Tempuran 22. Ma’arif Tempuran 23. Bambang Hermanto Tempuran 24. Mat Arifin Tempuran 25. Abdullah Tempuran 26. Yaudin Tempuran 27. Ro’ayah Tempuran 28. Nasrullah Tempuran 29. Hindarti Tempuran 30. Edi Yusuf Tempuran 31. Nurdiyono Tempuran 32. Mundopir Tempuran 33. Faizin Tempuran 34. Irfa’i Plemburan 35. Widaryonoi Plemburan 36. Umiyatun Plemburan 37. Muhilal Plemburan 38. Hadi Plemburan 39. Taryono Plemburan 40. Eryadi Plemburan 41. Sahrudin Plemburan 42. Elman Plemburan 43. Khatimin Plemburan 44. Suyitno Plemburan 45. Muhasim Plemburan 46. Rianto Plemburan 47. Yasrul Plemburan
161 No. Nama Alamat 48. Karyono Plemburan 49. Khaerul Plemburan 50. Ripyanto Plemburan 51. Musopik Plemburan 52. Imron Plemburan 53. Mutolip Plemburan 54. Muharol Plemburan 55. Sukamto Plemburan 56. Saihu Plemburan 57. Fathurohman Plemburan 58. Ari Plemburan 59. Andriyanto Plemburan 60. Edi Tunut Pulosari 61. Toha Pulosari 62. Rois Pulosari 63. Rudi Tempuran Sumber: Perangkat Desa Campursari, 2023 A4. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Lokasi pendataan integrasi aset dan akses juga dilakukan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (Dispaper) Kabupaten Wonosobo. Pemilihan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai lokasi pendataan integrasi berkaitan dengan adanya potensi akses berupa pertanian tanaman kentang dan sayuran di Desa Campursari, Kecamatan Kejajar dan potensi pertanian di Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran. Koordinasi kegiatan integrasi dilakukan bersama Kepala Bidang Bina Program. Penggalian informasi berkaitan dengan potensi akses di Kabupaten Wonosobo dan rencana program pengembangan akses dari dinas terkait. Kepala Bidang Bina Program memberikan informasi bahwa jenis program yang diberikan kepada desa-desa di Kabupaten Wonosobo berupa bantuan alat dan bibit, penguatan kelembagaan melalui fasilitasi pembentukan kelompok tani serta bantuan Jalan Usaha Tani (JUT). Terkait penentuan target lokasi program yang diberikan, untuk tahun ini Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan memprioritaskan pada desa-desa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo saat ini mempunyai desa binaan yaitu Desa Batursari, Kecamatan Sapuran. Indikator kemiskinan ekstrim Desa Batursari berasal dari banyaknya anak-anak putus sekolah dan pernikahan dini. Program dari OPD yang sudah diberikan antara lain berupa Sekolah Lapang pada tahun 2023 dan bantuan alat-alat pertanian.
162 Terkait program yang masuk dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan ke Desa Campursari sejauh ini belum pernah dilakukan. Sementara untuk program di Desa Talunombo, beberapa program yang pernah dilakukan antara lain pelatihan pertanian dan bantuan benih. Kepala Bidang Bina Program menyampaikan bahwa kedepannya diperlukan kolaborasi pemberdayaan hulu-hilir terkait Program Budidaya Komoditas Pertanian. Dimana pemberdayaan hulu diakomodasi oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, sementara pemberdayaan hilir diakomodasi oleh Dinas UMKM. A5. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo Potensi yang berkembang dominan di Desa Talunombo dan Tanjunganom adalah berkaitan dengan usaha mikro sehingga integrasi dilakukan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop) Kabupaten Wonosobo. Koordinasi kegiatan integrasi dilakukan bersama Sekretariat Dinas, dan Staf Bidang UMKM. Penggalian informasi berkaitan dengan potensi akses di Kabupaten Wonosobo dan rencana program pengembangan akses dari dinas terkait. Informasi diperoleh bahwa terdapat bantuan keuangan bagi pelaku UMKM yang tersebar di desa miskin ekstrem pada tahun 2022. Bantuan tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 selama dua bulan dari APBD Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan penerima bantuan sejumlah 50 orang di tiap desa. Pemberdayaan UMKM pernah dilakukan di Kecamatan Kepil untuk 50 pelaku usaha berupa kegiatan pelatihan kewirausahaan. Bantuan pelatihan pemasaran, packaging, dan manajemen juga pernah diterima oleh warga Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran kepada 5 pelaku usaha mikro. Pelaku usaha tersebut masuk dalam kategori miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan. Disdagkop Kabupaten Wonosobo juga memiliki program KURDA pada tahun 2022 dan 2023. Program ini merupakan program yang berkaitan dengan subsidi permodalan usaha. Secara nasional, subsidi modal usaha yang diberikan sebesar 11%, namun oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo subsidi ditambah 8% sehingga masyarakat hanya perlu mengangsur sebanyak 3%. Selain subsidi permodalan, Disdagkop Kabupaten Wonosobo seringkali bekerjasama dalam melakukan pengadaan parcel untuk Aparatur Sipil Negara menggunakan produk UMKM lokal. Hasil pendataan di dinas, setiap tahun anggaran terdapat usulan kegiatan berupa pelatihan bagi masyarakat. Diketahui bahwa secara umum Disdagkop Kabupaten Wonosobo melakukan berbagai pelatihan untuk menambah keterampilan dengan sasaran masyarakat di tiap kecamatan secara merata. Pelatihan umumnya berkaitan dengan manajemen usaha, pembukuan, marketplace dan lain-lain. Saat ini, pemberdayaan oleh Disdagkop Kabupaten Wonosobo memprioritaskan ke lokasi desa yang masuk dalam kemiskinan ekstrem. Disdagkop Kabupaten Wonosobo memiliki
163 desa binaan yang berlokasi di Desa Surengede, Kecamatan Kejajar yang juga masuk dalam kategori miskin ekstrem. Menurut Disdagkop Kabupaten Wonosobo, salah satu kendala yang dihadapi adalah bantuan uang seringkali tidak digunakan secara optimal oleh penerima bantuan. Sehingga pelaku usaha lebih baik diberikan bantuan berupa pelatihan dan bantuan bahan baku. Harapannya agar masyarakat berdaya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta agar produk lokal dapat menjadi produk unggulan. A6. Hasil Integrasi di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan potensi penataan akses di Kabupaten Wonosobo yang dikaitkan dengan informasi dari OPD, berikut merupakan ringkasan hasil pendataan tersebut. Tabel 2.10. Arahan Pengembangan Akses dan Kaitannya dengan Program OPD No Arahan Pengembangan Akses Program OPD Terkait 1. • Penyuluhan budidaya dan bantuan obat pembasmi hama • Penguatan kelembagaan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo • Bantuan alat dan bibit • Penguatan kelembagaan melalui fasilitasi pembentukan kelompok tani • Bantuan Jalan Usaha Tani (JUT) 2. • Penguatan kelembagaan pelaku usaha • Pemasaran secara digital • Pengadaan mesin/alat produksi • Pelatihan pengolahan produk Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo • Bantuan pelatihan pemasaran marketplace, packaging, manajemen usaha, dan pembukuan • Program KURDA yang berkaitan dengan subsidi permodalan usaha Sumber: Analisis Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, 2023 B. Kabupaten Blora Koordinasi Pengembangan Akses RA dalam rangka Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Kegiatan Data GTRA Provinsi di Kabupaten Blora dilakukan pada desa yang berpotensi dilakukan pengembangan akses dan pada OPD terkait. Hasil pendataan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendataan akses di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon; b. Pendataan akses di Desa Jeruk, Kecamatan Bogorejo; c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora; d. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora. Hasil dari pengumpulan data potensi pengembangan akses reform pada lokasi - lokasi tersebut adalah sebagai berikut.
164 B1. Desa Bangsri, Kecamatan Jepon Legalisasi Aset : PTSL 2017 dan PTSL 2018 Lokasi : Desa Bangsri, Kecamatan Jepon Jumlah Subyek : - Program yang ada : - Bantuan dana 100juta untuk Pembangunan patung Dinas Pariwisata Pemprov Jateng - Bantuan alsintan dari Dinas Pertanian tahun 2021 berupa 4 traktor - Jalan Usaha Tani tahun 2015 dari DPRD Kab. Blora - Pelatihan pembuatan batik dan jajanan oleh Disperdakop Kab. Blora - Bantuan alat pembuatan emping jagung, teh rambut jagung, oven roti, selep penggilingan jagung dari Kemendes tahun 2015 Potensi Akses : -Bantuan dana pengembangan pariwisata (investor) -Bantuan bibit dan subsidi pupuk pertanian; Ketertarikan Masy. : Pengembangan usaha pariwisata Hasil Identifikasi : Pendataan potensi pengembangan akses reform dilakukan di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Desa Bangsri merupakan salah satu desa yang masuk dalam kategori desa miskin ekstrem menurut data Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan legalisasi aset berupa PTSL telah dilaksanakan di Desa Bangsri pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 sebanyak 550 bidang tanah telah terdaftar melalui PTSL. Sedangkan PTSL tahun 2018 tercatat sebanyak 868 bidang. Sebanyak 31 bidang tanah di Desa Bangsri masuk dalam kategori K3. Diantara 31 bidang tersebut adalah tanah kas desa, dimana 8 bidang sedang dalam proses PTSL tahun 2023. Potensi pengembangan akses di Desa Bangsri berfokus pada pariwisata. Pada awalnya Desa Bangsri membangun desa wisata Kampung Pelangi di tahun 2019. Desa wisata ini cukup memiliki banyak pengunjung. Pendapatan yang diterima dalam sebulan mencapai 70 juta dari tiket, lahan parkir, dan kolam renang. Namun dikarenakan terjadi pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan larangan berkerumun, desa wisata ini akhirnya tutup. Tahun 2022 Desa Bangsri memulai kembali potensi wisata dengan membangun “Noyogimbal View” dengan modal dari dana desa. Area wisata ini berlokasi di tanah kas desa (bengkok). Wisata “Noyogimbal view” mengintegrasikan kuliner dan event musik. Pengelolaan wisata dilakukan oleh Bumdes 5758 (maju mapan). Rencananya, akan dibangun waterboom
165 sebagai pengembangan usaha. Terdapat bantuan berupa dana sebesar 100juta untuk Pembangunan patung noyogimbal dari Dinas Pariwisata Pemerintah Prov Jawa Tengah. Gambar 2.109. Potensi Pengembangan Akses Pariwisata di Desa Bangsri, Kec. Jepon Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Selain pariwisata, Desa Bangsri juga memiliki potensi pengembangan akses berupa pertanian jagung. Hasil pertanian jagung Desa Bangsri yang paling unggul terletak di Dusun Dulang. Warga Dusun Dulang memanfaatkan lahan hutan menjadi tegalan untuk ditanami jagung dan tergabung dalam LMDH. Menurut informasi dari perangkat desa, para petani membayar pajak ke Perhutani sebesar Rp 50.000,00 sebanyak dua kali dalam setahun. Sebagian bibit jagung didapatkan petani dari Perhutani, subsidi dan pembelian secara mandiri. Sedangkan untuk pupuknya, petani menggunakan pupuk organik dari kotoran ayam. Harga jual jagung berkisar antara Rp 5.700,00 – Rp 5.850,00 dengan masa panen 2-3 kali setahun. Namun terdapat kendala yang dihadapi petani berupa bibit yang semakin mahal dan terbatasnya kuota subsidi bibit jagung. Gambar 2.110. Potensi Pengembangan Akses di Desa Bangsri, Kec. Jepon Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah
166 Informasi yang didapatkan pada saat pendataan diketahui terdapat produk olahan makanan di Desa Bangsri berupa keripik jagung, roti, dan abon lele. Pelaku usaha makanan ini dijalankan secara perorangan bukan berkelompok. Sebelumnya, telah terdapat pelatihan pembuatan batik dan jajanan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora serta bantuan alat pembuatan emping jagung, teh rambut jagung, oven roti, dan selep penggilingan jagung dari Kemendes pada tahun 2015. Namun menurut penuturan perangkat desa, masyarakat Desa Bangsri cenderung kurang antusias melanjutkan usaha setelah mendapatkan pelatihan. Bantuan alat dirasa kurang tepat sasaran karena beberapa bantuan pada akhirnya tidak digunakan semana mestinya. Dengan demikian, terdapat beberapa potensi intervensi di Desa Bangsri. Harapannya agar stakeholder terkait ikut membantu mengisi/menindaklanjuti potensi yang ada supaya dapat meningkatkan income pendapatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Gambar 2.111. Peta Lokasi PSumber: Hasil
167 Potensi Akses di Desa Bangsri Analisis, 2023
168 B2. Desa Jeruk, Kecamatan Bogorejo Legalisasi Aset : - Lokasi : Desa Jeruk, Kecamatan Bogorejo Jumlah Subyek : - Program yang ada : - Pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor dan dryer jagung - Bantuan bibit dan pupuk tanaman Potensi Akses : - Akses penyuluhan pembuatan produk olahan pasca panen - Akses pemasaran hasil panen dan produk pasca panen - Akses modal usaha dan penyuluhan penyakit tanaman jagung Ketertarikan Masy. : Diversifikasi produk olahan pasca panen Hasil Identifikasi : Pendataan potensi pengembangan akses reform dilakukan di Desa Jeruk, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, hingga saat ini belum pernah dilaksanakan kegiatan penataan aset di Desa Jeruk, namun tengah dipersiapkan untuk menjadi lokasi kegiatan PTSL untuk tahun 2024. Saat ini pihak perangkat desa terus melakukan koordinasi agar mendapatkan kegiatan PTSL untuk tahun mendatang. Gambar 2.112. Potensi Pengembangan Akses di Desa Jeruk, Kec. Bogorejo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Potensi pengembangan akses di Desa Jeruk berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Sekitar 98% penduduk di Desa Jeruk berprofesi sebagai petani pada berbagai komoditas. Desa ini memiliki beberapa produk hasil pertanian yang memiliki jumlah produksi besar yaitu jagung cabai, dan bawang merah. Beberapa tahun yang lalu produksi Pepaya California cukup besar, namun produksinya terus menurun dari tahun ke tahun dan saat ini hanya menyisakan beberapa petani yang menanam pepaya. Petani tidak lagi menanam pepaya dikarenakan sulitnya untuk merawat tumbuhan tersebut karena adanya jamur dan hama. Selain itu, komoditas tani lain
169 seperti jagung lebih menguntungkan dari segi ekonomi sehingga petani tidak banyak lagi yang menanam pepaya. Produksi jagung di Desa Jeruk sangat baik dengan produksi 6 ton/Ha dan dapat dipanen 2- 3 kali dalam setahun. Sebagian besar petani di Desa Jeruk menanam komoditas jagung karena secara ekonomi dinilai paling menguntungkan. Lahan yang digunakan melakukan tanam jagung adalah tadah hujan. Namun, pertanian jagung di Desa Jeruk memiliki permasalahan dalam pengairan dan sulitnya pupuk untuk petani. Gambar 2.113. Potensi Pertanian Jagung di Desa Jeruk Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Saat ini sudah terdapat produk olahan paska panen dari hasil pertanian Desa Jeruk. Produk olahan yang saat ini ada di Desa Jeruk adalah olahan bawang merah goreng dan jagung marning. Petani dan perangkat desa telah sadar bahwa perlu mensiasati tingginya hasil produksi yang berlebih saat musim panen dengan membuat produk olahan pasca panen. Jika diadakan edukasi, petani dan perangkat desa menginginkan mengenai pengolahan produk pasca panen lain dan mengenai pemasaran produk. Masyarakat Desa Jeruk juga melakukan berbagai kegiatan UMKM terutama pada pembuatan berbagai snack dan makanan. Namun hingga saat ini belum berkembang serta belum terdapat kelompok UMKM. Perangkat desa juga meminta untuk diberikan edukasi mengenai pembuatan berbagai makanan yang dapat mendorong kegiatan UMKM di Desa Jeruk.
Gambar 2.114. Peta Lokasi PSumber: Hasil
170 Potensi Akses di Desa Jeruk Analisis, 2023
171 B3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Pendataan mengenai integrasi aset dan akses juga dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora. Pemilihan dinas ini sebagai lokasi pendataan berkaitan dengan potensi pengembangan akses di Kabupaten Blora yang berada di sektor pertanian. Desa Bangsri dan Desa Jeruk merupakan dua desa yang mendapatkan berbagai bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora. Bantuan yang sebelumnya pernah diberikan oleh dinas antara lain adalah berupa bibit, traktor, pakan ternak, dan pupuk. Bantuan berupa bibit diberikan melalui kelompok-kelompok dari masing-masing desa agar pemberian pupuk dapat tepat sasaran. Selain bantuan, kelompok petani juga dibantu oleh penyuluh pertanian dari dinas yang membantu teknis pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan informasi yang didapat dari dinas, diketahui bahwa sektor pertanian yang paling berkembang di Kabupaten Blora adalah jagung. Sebagian besar petani di Kabupaten Blora adalah petani jagung. Petani memilih untuk menanam jagung dikarenakan kondisi tanah dan curah hujan tidak cukup baik untuk menanam padi. Namun jika dari segi ekonomi jagung termasuk dalam komoditas yang menguntungkan bagi petani di Kabupaten Blora. Selain jagung, petani di kabupaten blora juga menanam komoditas lain seperti cabai dan bawang merah. Selain itu, pada sebagian wilayahnya masyarakat juga ditanami oleh pohon jati. Masyarakat di Kabupaten Blora tidak hanya menggantungkan perekonomiannya pada pertanian. Selain menanam berbagai produk tani, masyarakat Kabupaten Blora juga melakukan aktivitas beternak berbagai macam hewan. Produksi hewan ternak terbesar di Kabupaten Blora adalah pada sapi pedaging. Masyarakat umumnya menjual hasil ternaknya ke pasar terdekat. B4. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora Pendataan mengenai integrasi aset dan akses juga dilakukan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora. Pemilihan dinas ini sebagai lokasi pendataan berkaitan dengan potensi pengembangan akses di Kabupaten Blora yang berada di sektor UKM. Sebelumnya, Desa Bangsri telah mendapatkan bantuan pelatihan pembuatan batik dan jajanan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora. Sedangkan Desa Jeruk memiliki ketertarikan untuk mendapatkan bantuan pelatihan pengolahan produk paska panen. Berdasarkan informasi yang didapat dari dinas, diketahui bahwa terdapat kategori dalam pemilihan subyek penerima pelatihan. Pemilihan subyek disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diurutkan berdasarkan prioritas. Mekanisme permohonan bantuan dilakukan dengan cara mengajukan proposal kegiatan untuk tahun T+1 melalui
172 Pemerintah Desa atau Kelompok Usaha Bersama (KUB). Program atau kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah bentuk pemberdayaan non fisik. Informasi diketahui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora memiliki desa binaan yang merupakan salah satu desa miskin ekstrem sebagai program pengentasan kemiskinan. Desa binaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2023 terletak di Desa Kedungsatriyan, Kecamatan Ngawen. Desa Kedungsatriyan memiliki potensi usaha kerajinan bambu. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM menggandeng Gerakan Koperasi Blora untuk memberikan bantuan alat usaha pengrajin bambu dan pelatihan packing produk usaha makanan. Bantuan alat kerajinan bambu berupa alat bur, gergaji meisn, dan mesin amplas. Selain memberikan bantuan dan pelatihan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM juga memiliki tim monitoring dan evaluasi terhadap desa binaan untuk tahun seletah pemberdayaan dilakukan. B5. Hasil Integrasi di Kabupaten Blora Berdasarkan potensi penataan akses di Desa Bangsri dan Desa Jeruk, Kabupaten Blora yang dikaitkan dengan informasi dari OPD, berikut merupakan ringkasan hasil pendataan tersebut. Tabel 2.11. Arahan Pengembangan Akses dan Kaitannya dengan Program OPD No Arahan Pengembangan Akses Program OPD Terkait 1. Bantuan pengembangan pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora • bantuan bibit, traktor, pakan ternak, dan pupuk 2. Pelatihan diversifikasi pengolahan paska panen Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora • bantuan alat usaha • pelatihan packaging produk usaha makanan • monitoring dan evaluasi hasil pemberdayaan Sumber: Analisis Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, 2023 C. Kabupaten Banjarnegara Koordinasi Pengembangan Akses RA dalam rangka Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Kegiatan Data GTRA Provinsi di Kabupaten Banjarnegara dilakukan pada desa yang berpotensi dilakukan pengembangan akses dan pada OPD terkait. Hasil pendataan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendataan akses di Desa Duren, Kecamatan Pagedongan; b. Pendataan aset di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang; c. Pendataan aset di Desa Petir, Kecamatan Purwanegara; d. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Distankan dan KP) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Banjarnegara.
173 Hasil dari pengumpulan data potensi pengembangan akses reform pada lokasi - lokasi tersebut adalah sebagai berikut. C1. Desa Duren, Kecamatan Pagedongan Legalisasi Aset : Prona 2017 dan PTSL 2023 Lokasi : Desa Duren, Kecamatan Pagedongan Jumlah Subyek : - Program yang ada : - Bantuan dana sejumlah 180 juta dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup - Bantuan dana sejumlah 279 juta dari Pemda Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - Bantuan dana kerjasama dengan CSR tahun 2014 Potensi Akses : Pertanian berupa tanaman singkong, jagung dan palawija Ketertarikan Masy. : Bantuan terkait alat untuk menampung dan mendistribusikan air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian Hasil Identifikasi : Pendataan lapang pengembangan akses reform dilaksanakan di Desa Duren, Kec. Pagedongan. Potensi akses yang terdapat di desa ini yaitu pada sektor pertanian. Pendataan potensi akses dilaksanakan sesuai dengan pedoman Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2023 yaitu berada di lokasi yang sudah terdapat legalisasi aset. Masyarakat Desa Duren sudah memiliki sertipikat dari Program Prona tahun 2017 dan PTSL pada tahun 2023 (Sumber: Kantor Pertanahan Banjarnegara). Gambar 2.115. Dokumentasi Lapang di Desa Duren Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Gambar 2.116. Peta Lokasi PSumber: Hasil