No Kab./Kota Kec. Desa/ Kel. Target (KK) Legalisasi Aset Penanganan Akses TahuJenis Pendampingan Penda11 Kab. Demak Karanganyar Jatirejo 270 PTSL 2029 Pelatihan pembuatan produk olahan bawang merah (bawang goreng) Dinas Perdan UsahKabupateBimbingan dan edukasi budidaya bawang merah (pembibitan hingga pasca panen) Dinas PerKabupateBimbingan dan edukasi pembuatan produk olahan bawang merah (bawang goreng) Dinas Perdan UsahKabupateDemak 12 Kab. Kendal Patebon Jambearum 200 PTSL 2020 Bimbingan dan edukasi akses kredit permodalan BRI UnitKendal Bimbingan dan edukasi terkait cara berwirausaha dan dasar-dasar pemasaran Dinas PerUsaha KeKabupatePatebon Lanji PTSL 2020 Pemberian akses kredit permodalan BRI UnitKendal Bimbingan dan pendampingan penguatan kelompok usaha bersama (KUB) Dinas PerUsaha KeKabuptenPegandon Pucangrejo PTSL 2020 Pemberian akses kredit permodalan BRI UnitKendal Pelatihan pengolahan daging kelinci (nugget dan abon) Dinas PerUsaha KeKabupateBimbingan dan edukasi pembuatan legalitas usaha Dinas PerUsaha Ke(Label Halal) KabupateSukorejo Purwosari Redistribusi Tanah Pemberian akses kredit permodalan BRI UnitKendal 2019 Bimbingan dan pendampingan penguatan BUMDes Dinas PerUsaha KeKabupatePelatihan pengolahan kopi (roasting) Dinas PerUsaha KeKabupate13 Kota Salatiga Sidorejo Kauman Kidul 602 Konsolidasi Tanah 2017, 2018, 2019, dan 2021 Pelatihan pembuatan legalitas usaha (NIB) dan P-IRT Dinas PenPelayanan(DPMPTBimbingan dan edukasi pembuatan sertifikat halal, pemasaran online dan kiatkiat berwirausaha Dinas KoKota Sala
251 un 2021 Pengembangan Akses Tahun 2023 Rekomendasi Kegiatan Tahun 2024 (Akses Yang Dibutuhkan) Instansi amping/Stakeholder Jenis Pendampingan Kewirausahaan/ Kelembagaan Instansi Pendamping/Stakeholder rdagangan, Koperasi ha Kecil Menengah en Demak Pelatihan diverfikasi olahan makanan bahan dasar dari Bawang Merah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak Pemasaran Produk olahan makanan dari bahan dasar bawang merah rtanian dan Pangan en Demak rdagangan, Koperasi ha Kecil Menengah en t Patebon Kabupaten Pelatihan diversifikasi usaha pembuatan produk parcel Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan usaha masyarakat berjalan dengan baik dan menjain komunikasi dengan OPD terkait rindustrian, Koperasi, ecil dan Menengah en Kendal t Patebon Kabupaten Pelatihan membatik ecoprint Owner Batik Srikandhi rindustrian, Koperasi, ecil dan Menengah n Kendal t Pegandon Kabupaten Pelatihan diversivikasi olahan bawang merah Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kendal rindustrian, Koperasi, ecil dan Menengah en Kendal rindustrian, Koperasi, ecil dan Menengah en Kendal t Sukorejo Kabupaten Pelatihan digital marketing produk olahan kopi Theofilus Hendrakurniawan (google platform) rindustrian, Koperasi, ecil dan Menengah en Kendal rindustrian, Koperasi, ecil dan Menengah en Kendal nanaman Modal dan n Terpadu Satu Pintu TSP) Kota Salatiga Edukasi Peluang Pengembangan Usaha dengan Penanaman Beras Hitam dan Beras Pandanwangi Praktisi/ Pelaku Usaha bidang Pertanian 1. Pembangunan Jalan Usaha Tani operasi dan UMKM atiga Edukasi Kiat Budidaya Ikan Nila/Gurame yang Baik. - Dinas Pangan dan Pertanian bidang Perikanan 2. Perbaikan saluran air untuk budidaya perikanan
No Kab./Kota Kec. Desa/ Kel. Target (KK) Legalisasi Aset Penanganan Akses TahuJenis Pendampingan PendaPelatihan pemberantasan hama tikus pada pertanian Dinas PanKota SalaPelatihan inovasi usaha dan simulasi pengolahan pangan (lele krispi tanpa tulang) N&N SnaKota Sala14 Kab. Magelang Windusari Balesari 200 Lintas Sektor 2021 Pelatihan manajemen UMKM UniversitKabupatePelatihan penjualan online (melalui sosial media) Dinas PerTenaga KMagelangPemberian akses kredit permodalan Bank BapMagelangSumber: Hasil Analisis, 2023
252 un 2021 Pengembangan Akses Tahun 2023 Rekomendasi Kegiatan Tahun 2024 (Akses Yang Dibutuhkan) Instansi amping/Stakeholder Jenis Pendampingan Kewirausahaan/ Kelembagaan Instansi Pendamping/Stakeholder ngan dan Pertanian atiga .Edukasi Membangun Mentalitas Wirausaha Tangguh, Strategi Pengembangan UMKM dan Seni Pemasaran Produk Praktisi/ Pelaku Usaha bidang UMKM 3. Pelatihan pengendalian hama tanaman ack (Praktisi UMKM) atiga 4. Pelatihan manajemen SDM dan Fasilitasi Akses Pemasaran tas Muhammadiyah en Magelang Pelatihan penjualan online Kampus UMKM Shopee DIY Pelatihan Tingkat Lanjut rindustrian dan Pelatihan pembuatan pupuk cair organik dan penjualan offline Praktisi Bapak Muhzito Kerja Kabupaten g pas 69 Kabupaten Pelatihan Pengolahan Kopi pasca panen Kluster Kopi Kab. Magelang g Bapak Rinto
253 BAB IV PENUTUP
254 BAB 4 PENUTUP 4.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan bab sebelumnya, maka kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kegiatan legalisasi aset di Provinsi Jawa Tengah berupa: a. Redistribusi Tanah di Kabupaten Cilacap, Pemalang, Brebes dan Purbalingga sebanyak 3.080 bidang; b. Target SHAT PTSL tahun 2023 sejumlah 773.718 bidang dengan realisasi 775.651 bidang (100,25%), dan target PBT PTSL Partisipasi masyarat sejumlah 1.074.865 bidang dengan realisasi 1.064.408 bidang (102,19%) tersebar di 12 kabupaten. Sedangkan untuk target PBT PTSL Rupiah Murni 150.169 Ha dengan realisasi sebesar 155.782,31 Ha (103,74%). c. Target Lintas Sektor sejumlah 7.741 bidang 7.458 tersebar di 31 kabupaten/kota. d. Target BMN Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sejumlah 2.413 bidang dan telah diselesaikan sebanyak 2.403 bidang (99,58%). e. Target BMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sejumlah 25.223 bidang, telah diselesaikan 14.482 bidang (57,24%) dan BMD kabupaten/kota tahun 2021 s/d 2023 telah diselesaikan 71.370 bidang. f. Target sertipikat Wakaf di Jawa Tengah tahun 2023 sejumlah 521 bidang dan telah selesai sebanyak 510 bidang (97,9%). Jumlah seluruh Sertipikat Wakaf di Jawa Tengah sejumlah 62.787 bidang. g. Konsolidasi Tanah dengan target 447 bidang, telah terrealisasi sebanyak 437 bidang. h. Sertipikasi LP2B dengan Anggaran APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sejumlah 450 bidang di Kabupaten Blora, Cilacap, dan Wonosobo. 2. Lokasi target fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria hasil Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Tahun 2023 berupa: a. Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria yang bersumber dari SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 903/MENLHKPKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi II tersebar di 30 (tiga puluh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seluas ± 1.633,59 Ha. Pada tahun 2023 telah diusulkan dokumen permohonan pelepasan kawasan hutan sebanyak 15 (lima belas) kabupaten seluas ± 1.640,39 Ha, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen,
255 Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Blora, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Grobogan. Lokasi yang diusulkan telah dikuasai oleh masyarakat yang sebagian sudah berubah menjadi permukiman yang terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial. Bahwa terhadap 15 (lima belas) kabupaten yang belum diusulkan akan diusulkan pada tahun berikutnya; b. Penyelesaian sengketa konflik agraria pada aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang terdiri dari 6 (enam) lokasi adalah sebagai berikut: • Tanah HGU PTPN IX di Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap ditindaklanjuti dengan GTRA kabupaten; • Tanah HGU PTPN IX di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen ditindaklanjuti dengan GTRA provinsi; • Tanah HGB PT. Pabrik Gula Cepiring di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal ditindaklanjuti dengan pendataan GTRA provinsi; • Tanah HGB PT. Pabrik Gula Cepiring di Desa Tamangede dan Desa Gemuhblanten, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal ditindaklanjuti dengan pendataan GTRA provinsi; • Tanah HGU PTPN IX di Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang telah dilakukan pada tahun 2022, dan belum terdapat update/perkembangan terkait lokasi; • Tanah HGU PTPN IX di Desa Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga telah dilakukan pada tahun 2022, dan belum terdapat update/perkembangan terkait lokasi; c. Penyelesaian sengketa konflik agraria pada HGU swasta di 2 (dua) lokasi antara lain: • Tanah HGU PT. Rumpun Sari Antan di Desa Mekarsari, Karangreja, Sidasari, Kutasari, dan Carui, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap ditindaklanjuti dengan penanganan masalah GTRA Kabupaten Cilacap; • Tanah HGU PT. Perkebunan Kelapa Mackenzie di Desa Kendalrejo dan Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang ditindaklanjuti dengan penanganan masalah GTRA Kabupaten Pemalang. d. Penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria pada lokasi Tanah Timbul antara lain di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap yang sudah mendapat Rekomendasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/PS.02.01/1240/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 seluas ± 11.786.454 m2 dengan peruntukan sebagai Kawasan Tanaman, Permukiman Perdesaan, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Ekosistem Mangrove, dan Sempadan Sungai, telah diredistribusikan
256 sebanyak 997 bidang seluas ± 861.400 m2 . Sisanya ± 10.925.054 m2 akan dilakukan Redistribusi Tanah pada tahun 2024 dan/atau tahun selanjutnya. 3. Hasil analisis Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) yang dilakukan di lokasi pendataan potensi TORA Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Kendal, Temanggung, Sragen, Pati, Kebumen, Magelang, Wonogiri, Banyumas, dan Purworejo berdasarkan substansi tata ruang dan variabel-variabel fisik untuk menentukan kesesuaian terbagi dalam kategori Layak Konfirmasi dan Layak. Kabupaten/kota dengan hasil analisis kategori Layak Konfirmasi adalah seluruh lokasi pendataan di Kabupaten Temanggung, Kebumen, Banyumas, dan Purworejo. Sedangkan lokasi pendataan di Kabupaten Kendal, Sragen, Pati, Magelang, dan Wonogiri masuk ke dalam dua kategori yaitu Layak dan Layak Konfirmasi; 4. Pelaksanaan kegiatan perbaikan akses masyarakat kepada sumber ekonomi dilakukan melalui kegiatan Akses Reforma Agraria yang pada tahun 2023 sejumlah 7.800 KK (Tahun 1) di 33 kabupaten/kota, 33 SK Kelompok Masyarakat (Tahun 2) di 33 kabupaten/kota dan 14 Pengembangan Usaha (Tahun 3) di 14 kabupaten/kota oleh Kantor Pertanahan dan kegiatan penataan akses oleh OPD dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah di 11 kabupaten/kota, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah di 29 kabupaten/kota, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di 11 kabupaten/kota, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Grobogan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di 7 kabupaten/kota. 4.2. Rekomendasi Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, sebagai berikut: 1. Terhadap lokasi penyelesaian TORA yang bersumber dari Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH): a. Telah diusulkan dokumen permohonan pelepasan kawasan hutan sebanyak 15 kabupaten seluas ± 1640,39 Ha yaitu di Kabupaten Batang, Kendal, Demak, Pati, Jepara, Rembang, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Blora, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Pekalongan dan Kab. Grobogan. Terhadap 15 lokasi yang sudah diusulkan oleh Tim Terpadu apabila telah terbit rekomendasi dari Menteri LHK, tata batas akan didorong pelaksanaannya untuk kemudian diusulkan pelepasan sesuai dengan rekomendasi. Apabila telah terbit PKH maka akan segera ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah untuk PKH peruntukan permukiman dan legalisasi aset lainnya untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum; b. Terhadap 15 (lima belas) kabupaten yang belum diusulkan akan diusulkan pada tahun berikutnya dengan melakukan koordinasi dengan BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta dan
257 Dinas Lingkungan Hidup setempat. Selanjutnya melaksanakan verifikasi teknis oleh Timdu untuk kemudian diusulkan oleh bupati kepada Menteri LHK; 2. Terhadap penyelesaian sengketa konflik agraria pada aset BUMN berupa tanah Eks HGU PTPN IX di Kabupaten Cilacap, Sragen, Semarang dan Kota Salatiga serta tanah Eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepiring di Kabupaten Kendal perlu adanya pelepasan aset dari Kementerian BUMN atau skema lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku; 3. Terhadap penyelesaian sengketa konflik agraria pada HGU swasta berupa: a. Tanah HGU PT. Rumpun Sari Antan Kabupaten Cilacap akan dilakukan upaya penanganan masalah, ditindaklanjuti oleh GTRA Kabupaten Cilacap tahun 2024 dan tanah yang dilepaskan akan ditetapkan sebagai objek TORA untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah; b. Tanah Eks HGU PT. Perkebunan Kelapa Mackenzie Kabupaten Pemalang belum dapat dijadikan TORA karena masuk dalam Proyek Strategis Nasional dengan RTRW sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI); 4. Terhadap penyelesaian TORA pada lokasi tanah timbul di Desa Ujunggagak, Kec. Kampung Laut, Kabupaten Cilacap yang sudah mendapat Rekomendasi Menteri ATR/BPN Nomor B/PS.02.01/1240/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 seluas ± 11.786.454 m2, telah diredistribusikan sebanyak 997 bidang seluas ± 861.400 m2. Luasan sisanya seluas ± 10.925.054 m2 akan dilakukan Redistribusi Tanah pada tahun 2024; 5. Terhadap lokasi yang masih dalam sengketa konflik lainnya diarahkan untuk diselesaikan melalui kegiatan GTRA kabupaten dengan sumber pendanaan APBN, APBD atau sumber lainnya; 6. Program akses reform dan pemberdayaan dapat diberikan kepada lokasi pendataan pengembangan penataan akses Provinsi Jawa Tengah hasil survei lapang Tim GTRA tahun 2023 melalui Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran 2024 serta melalui intervensi dari OPD terkait; 7. Terhadap lokasi-lokasi yang masih membutuhkan penanganan terkait permasalahanpermasalahan pertanahan terindikasi TORA agar dilakukan fasilitasi penyelesaian melalui GTRA yang meliputi instansi/lembaga/stakeholder maupun melalui kegiatan lainnya.
258 LAMPIRAN
259 LAMPIRAN Lampiran I. SK Pembentukan GTRA Lampiran II. SK Tim Pelaksana Harian GTRA Lampiran III. Berita Acara, SK, Surat Undangan, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Lampiran IV. Data GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Lampiran V. Undangan, Daftar Hadir, dan Notula Rapat Integrasi Lampiran VI. Database Penataan Aset dan Penataan Akses (by name by address) Lampiran VII. Draft Rekomendasi Tim GTRA Kabupaten/Kota kepada pimpinan Perangkat Daerah atau stakeholder terkait, untuk tindaklanjut penataan akses Lampiran VIII. Undangan, Daftar Hadir, dan Notula Rapat Koordinasi Akhir Tahun Lampiran IX. Daftar Isian Masalah Pelaksanaan Reforma Agraria Lampiran X. SK Menteri LHK tentang Peta Indikatif PPTPKH Lampiran XI. SK Menteri LHK tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi I Lampiran XII. SK Menteri LHK tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi II
260 Lampiran I. SK Pembentukan GTRA
261
262
263
264
265 Lampiran II. SK Tim Pelaksana Harian GTRA
266
267
268
269
270 Lampiran III. Berita Acara, SK, Surat Undangan, Daftar Hadir Rapat Koordinasi Berita Acara
271
272
273
274 SK
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291 Surat Undangan
292
293
294
295
296
297
298