102 F6. Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan Sumber TORA : Pelepasan Kawasan Hutan Lokasi : Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan Koordinat : X: 422926, Y: 9168528 Luas Tanah : ± 18,74 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Hutan Produksi Tetap Eksisting : Permukiman Jumlah KK yang Menempati: - Hasil Identifikasi Lapang : Pendataan lapang dilakukan di Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Lokasi pendataan lapang didasarkan menurut data permukiman pada kawasan hutan dalam SK. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi II. Luas lokasi potensi TORA di Desa Podosoko adalah seluas ± 18,74 Ha yang berada di Dusun Podo dan Piji. Informasi diperoleh bahwa Desa Podosoko pernah mendapatkan kegiatan PRONA PTSL pada tahun 2017 – 2018 sebanyak ± 400 bidang. Penerbitan sertipikat tersebut tidak termasuk di lokasi usulan PPTPKH yang terindikasi permukiman di Desa Podosoko. Penggunaan tanah eksisting saat ini berupa permukiman warga yang di dalamnya telah terdapat beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menunjang kehidupan masyarakat sekitar. Fasilitas yang terdapat pada permukiman tersebut adalah masjid berjumlah 3, musala berjumlah 2, dan sekolah dasar berjumlah 1. Gambar 2.63. Dokumentasi Potensi TORA di Desa Podosoko Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah
103 Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapang, diketahui bahwa lokasi tanah secara eksisting merupakan permukiman yang ditempati oleh masyarakat, namun bukan merupakan kawasan hutan seperti pada data yang didapatkan sebelumnya. Permukiman berada jauh dari kawasan hutan. Selain itu, Desa Podosoko tidak memiliki wilayah yang masuk ke dalam kawasan hutan. Permukiman warga berada pada non-kawasan hutan tetapi dikelilingi oleh pepohonan yang cukup rimbun sehingga secara fisik mirip dengan hutan. Permukiman memiliki rumah sejumlah ± 300 rumah di Dusun Piji dan ± 200 rumah di Dusun Podo dengan rata-rata luas sekitar 54 m2 – 100 m2 . Sebagian besar masyarakat pada wilayah yang didatangi telah memiliki SPPT pajak dan tanah yang ditempati telah bersertipikat. Kawasan hutan tersebut saat ini digunakan oleh masyarakat untuk menanam berbagai tanaman keras dan untuk perkebunan. Menurut Perangkat Desa, dulunya wilayah Desa Podosoko hanya hamparan biasa dan berisi sawah, namun ditanami pohon-pohon oleh masyarakat dan perangkat desa sehingga saat ini secara fisik mirip dengan hutan. Potensi usaha di Desa Podosoko berupa pertanian dan perkebunan. Bantuan akses yang telah masuk berupa bantuan bibit alpukat dan durian pada tahun 2012, reboisasi Pohon Kaliandra pada ± tahun 1980, bantuan pemberian Pohon Balsa dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. (Sumber: Kepala Desa Podosoko, Bapak Tuban Subagyo dan Sekretaris Desa) Kawasan yang dilakukan pendataan usulan PPTPKH di Desa Podosoko memiliki beberapa jenis pemanfaatan ruang. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Magelang (pola ruang), lokasi usulan PPTPKH di Desa Podosoko diperuntukan sebagai kawasan hutan rakyat, kawasan permukiman, dan kawasan perkebunan. Keadaan eksisting di Desa Podosoko sudah tepat dengan RTRW yang ditetapkan yaitu dimanfaatkan sebagai hutan rakyat, kawasan permukiman, dan kawasan permukiman.
Gambar 2.64. Peta Delineasi LokasSumber: Hasil
104 si Potensi TORA di Desa Podosoko Analisis, 2023
Gambar 2.65. Peta Pola Ruang LokaSumber: H
105 asi Potensi TORA di Desa Podosoko Hasil Analisis, 2023
106 G. Kabupaten Wonogiri Kegiatan Pendataan Data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pengembangan Akses Reform Kegiatan Data GTRA Provinsi di Kabupaten Wonogiri dilakukan pada aset yang bersumber dari usulan PPTPKH. Hasil pendataan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendataan aset usulan PPTPKH di Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri; b. Pendataan aset usulan PPTPKH di Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri; c. Pendataan aset usulan PPTPKH di Desa Pare, Kecamatan Selogiri; d. Pendataan aset usulan PPTPKH di Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri; e. Pendataan akses di Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo. Hasil dari pengumpulan data potensi TORA dan potensi pengembangan akses pada lokasi tersebut adalah sebagai berikut. G1. Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri Sumber TORA : Lokasi Indikatif PPTPKH Lokasi : Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri Koordinat : X: 491607, Y: 9137073 Luas Tanah : ±1,90 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Tetap Eksisting : Permukiman Jumlah KK yang Menempati: - Hasil Identifikasi Lapang : Lokasi potensi TORA di Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kab. Wonogiri berasal dari usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Lokasi indikatif PPTPKH di Kelurahan Giripurwo memiliki luas ±1,90 Ha.
107 Gambar 2.66. Dokumentasi Potensi TORA di Kelurahan Giripurwo Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa lokasi pemukiman yang menjadi indikatif PPTPKH ternyata yang tidak masuk ke dalam lokasi kawasan hutan. Terdapat pergeseran lokasi dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga menyebabkan permukiman yang tidak masuk ke dalam kawasan hutan menjadi masuk ke dalam lokasi kawasan hutan. Sebagian permukiman yang berada dalam lokasi tidak masuk ke dalam kawasan hutan tetapi berada pada tanah PT. Kereta Api Indonesia. Sebagian permukiman yang lain sudah memiliki sertifikat melalui pengsertifikatan rutin. Gambar 2.67. Pendataan Didampingi oleh Pegawai Perhutani Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Selama pendataan, petugas lapang didampingi oleh pekerja dari Perhutani dan dijelaskan bahwa lokasi yang dimaksud bukan merupakan kawasan hutan. Terdapat pergeseran pada data dan dapat dipastikan bahwa permukiman tersebut bukan dalam kawasan hutan. Menurut keterangan pegawai Perhutani, yang boleh menempati pada kawasan hutan hanya rumah nonpermanen dari pegawai perhutani yang diizinkan menempati sekaligus menjaga batas kawasan hutan, kandang non-permanen, serta untuk ditanami. Masyarakat umum dilarang untuk
108 menggunakan tanah pada kawasan hutan kecuali sudah mendapat izin untuk memanfaatkan dari Perhutani. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri (pola ruang), lokasi indikatif permukiman di Kelurahan Giripurwo diperuntukan sebagai kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas (sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040). Penggunaan tanah eksisting adalah berupa perkebunan dan permukiman yang di dalamnya terdapat ± 30 rumah. Rumah-rumah tersebut tidak masuk ke dalam kawasan hutan dan sebagian telah memiliki sertifikat. Berikut adalah peta survei dan pola ruang pada lokasi indikatif TORA di Kelurahan Giripurwo.
Gambar 2.68. Peta Delineasi Lokasi PoSumber: Hasil
109 otensi TORA di Kelurahan Giripurwo Analisis, 2023
Gambar 2.69. Peta Pola Ruang Lokasi PSumber: Hasil
110 Potensi TORA di Kelurahan Giripurwo Analisis, 2023
111 G2. Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri Sumber TORA : Lokasi Indikatif PPTPKH Lokasi : Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri Koordinat : X: 490787, Y: 9138292 Luas Tanah : ± 1,88 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Eksisting : Permukiman Jumlah KK yang Menempati: - Hasil Identifikasi Lapang : Lokasi potensi TORA di Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonigiri berasal dari usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Lokasi indikatif PPTPKH di Kelurahan Wonokarto memiliki luas ±1,88 Ha. Gambar 2.70. Dokumentasi Potensi TORA di Kelurahan Wonokarto Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa lokasi pemukiman yang menjadi indikatif PPTPKH ternyata tidak masuk ke dalam kawasan hutan. Terdapat pergeseran lokasi dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan
112 Kehutanan sehingga menyebabkan permukiman yang tidak masuk ke dalam kawasan hutan menjadi masuk ke dalam lokasi indikatif. Permukiman warga yang terdapat pada lokasi indikatif tersebut dibangun pada tanah milik PT. KAI yang berada di sempadan rel kereta api. Gambar 2.71. Pendataan Lapang di Kelurahan Wonokarto Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Pada proses pendataan, petugas lapang menemukan patok batas tanah milik PT. KAI. Patok tersebut menandai lokasi bahwa masyarakat saat ini telah membangun permukiman di tanah milik PT. KAI, dan bukan pada kawasan hutan. Masyarakat yang menempati permukiman yang masuk ke dalam lokasi indikatif bukan menempati pada kawasan hutan, tetapi pada tanah milik PT. KAI. Beberapa menanami lahan pada perbatasan permukiman dan kawasan hutan dengan pohon jati. Bibit dari pohon jati tersebut diberikan oleh Perhutani. Masyarakat juga membuat beberapa kandang untuk hewan ternak sapi dan kambing. Kandang-kandang tersebut bersifat non-permanen karena hanya menggunakan kayu dan bambu. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri (pola ruang), lokasi indikatif permukiman di Desa Wonokarto diperuntukan sebagai kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas (sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040). Penggunaan tanah eksisting adalah berupa perkebunan dan permukiman yang di dalamnya terdapat ± 30 rumah. Berikut adalah peta survei dan pola ruang pada lokasi indikatif TORA di Kelurahan Wonokarto.
Gambar 2.72. Peta Delineasi Lokasi PoSumber: Hasil
113 otensi TORA di Kelurahan Wonokarto Analisis, 2023
Gambar 2.73. Peta Pola Ruang Lokasi PSumber: Hasil
114 Potensi TORA di Kelurahan Wonokarto Analisis, 2023
115 G3. Desa Pare, Kecamatan Selogiri Sumber TORA : Tukar Menukar Kawasan Hutan Lokasi : Desa Pare, Kecamatan Selogiri Koordinat : X: 486497, Y: 9134602 Luas Tanah : ± 11,6 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hutan Lindung, dan Sempadan Sungai Eksisting : Permukiman Jumlah KK yang Menempati: ± 20 KK Hasil Identifikasi Lapang : Lokasi potensi TORA di Desa Pare, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonosobo berasal dari tanah relokasi bencana tanah longsor warga di Dukuh Ngroto. Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan informasi bahwa longsor terjadi pada tahun ± 2000an, yang menyebabkan tiang miring dan tanah retak, kemudian Bupati Wonogiri melakukan relokasi ke Kawasan Hutan. Lokasi awalnya merupakan Kawasan Hutan Produksi kemudian beralih menjadi Hutan Lindung dan kemudian beralih kembali menjadi Hutan Produksi. Informasi yang diperoleh selama peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, terdapat ± 43 bidang yang terdiri dari 20 KK dan 15 rumah. Sebagaimana tertulis dalam penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 13 Desember 2022 No. SK.1245/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022, lokasi bersumber dari persetujuan pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah seluas 11,66 Ha dengan kewajiban lahan pengganti seluas ± 13,11 Ha. Hasil pendataan di lapang menunjukkan bahwa telah terdapat permohonan rencana penataan batas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan dalam Surat Pemerintah Kab. Wonogiri No. 590/150 tanggal 2 Januari 2023. Disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap paling lama satu tahun sejak diterbitkan keputusan tersebut. Diperoleh informasi dari Kepala Desa Pare bahwa pembahasan mengenai penentuan batas mulai dilakukan pada akhir Juli 2023.
116 Gambar 2.74. Dokumentasi Lapang di Desa Pare Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Hasil peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menemukan informasi bahwa pada kondisi eksisting telah terdapat penerbitan sertipikat Hak Milik sejak 3 November 1977 No. 1078 atas nama Sanem binti Jowikromo seluas 2.600 m2 dan HM atas nama Sakimin bin Jowikromo seluas 4.055 m2 . (Sumber: Kepala Desa Pare, Bapak Waluyo Dwi) Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri (pola ruang), lokasi diperuntukkan sebagai kawasan permukiman perdesaan, kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan, kawasan hutan lindung, dan sempadan sungai (sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031).
Gambar 2.75. Peta Deliniasi LSumber: H
117 Lokasi Relokasi Bencana di Desa Pare Hasil Analisis, 2023
Gambar 2.76. Peta Pola RuangSumber: H
118 g Lokasi Kawasan Hutan di Desa Pare Hasil Analisis, 2023
119 G4. Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri Sumber TORA : Lokasi Indikatif PPTPKH Lokasi : Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri Koordinat : X: 491817, Y: 9137306 Luas Tanah : ± 1,99 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Lindung Eksisting : Warung dan kios Jumlah KK yang Menempati: - Hasil Identifikasi Lapang : Lokasi potensi TORA di Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berasal dari usulan PPTPKH. Lokasi pendataan lapang didasarkan menurut data permukiman pada kawasan hutan dalam SK. 903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi II. Lokasi potensi TORA di Kelurahan Giriwono memiliki luas ± 1,99 Ha. Gambar 2.77. Dokumentasi Lapang di Kelurahan Giriwono Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Informasi yang diperoleh selama peninjauan lapang Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, lokasi usulan PPTPKH di Kelurahan Giriwono tidak digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan digunakan sebagai tempat usaha. Lokasi digunakan sebagai warung dan
120 kios sejumlah 6 warung/kios. Tempat usaha pada lokasi tersebut menggunakan material bangunan non permanen, seperti kayu dan container. Masing-masing warung/kios rata-rata memiliki luas ± 4 m2 . (Sumber: Lurah Giriwono, Bapak Joko Puspito) Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri (pola ruang), lokasi indikatif permukiman di Kelurahan Giriwono diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan lindung (sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031). Dengan demikian, pemanfaatan ruang pada lokasi indikatif PPTPKH tidak dimanfaatkan sebagai permukiman, melainkan sebagai warung dan kios, yang juga tidak sesuai dengan pola ruang.
Gambar 2.78. Peta Deliniasi LokasSumber: H
121 i Usulan PPTPKH di Kelurahan Giriwono Hasil Analisis, 2023
Gambar 2.79. Peta Pola Ruang Lokasi Sumber: Has
122 Usulan PPTPKH di Kelurahan Giriwono sil Analisis, 2023
123 G5. Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo Legalisasi Aset : PTSL 2021 Lokasi : Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo Jumlah Subjek : - Program yang sudah ada : - Bantuan alat traktor dari Pemda Kab. Wonogiri - Pelatihan UMKM makanan ringan Potensi Akses : Bantuan pemberian bibit dan pupuk, bantuan permodalan peternakan, pemasaran produk makanan ringan Ketertarikan Masyarakat : Bantuan subsidi pupuk Hasil Identifikasi Lapang : Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, terdapat lokasi desa yang mempunyai potensi akses, yaitu Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian di bidang pertanian. Sehingga Desa Ngadirojo Lor terpilih menjadi lokasi pendataan potensi akses oleh Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah. Gambar 2.80. Dokumentasi Lapang di Desa Ngadirojo Lor Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Gambar 2.81. Peta Lokasi PotenSumber: Hasil
124 nsi Akses di Desa Ngadirojo Lor Analisis, 2023
125 Pendataan potensi akses sesuai dengan pedoman Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2023 berada di lokasi yang sudah dilakukan legalisasi aset. Penduduk Desa Pakurejo sudah memiliki sertipikat dari Prona dan Pendaftaran Tanah Sistematika Lengkap (PTSL) pada tahun 2021 sejumlah 809 bidang (Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri). Pendataan potensi akses di Desa Ngadirojo Lor lebih terfokus pada bidang pertanian dan peternakan. Hasil pendataan di lapang menunjukkan bahwa mayoritas usaha masyarakat berada di bidang pertanian, antara lain padi dan singkong. Saat tidak ditanami padi, sawah biasa digunakan untuk menanam tanaman jagung dan kangkong dengan masa panen sembilan bulan. Sawah pertanian menggunakan sistem irigasi yang berasal dari sebagian embung di Dusun Brubuh dan menggunakan sistem tadah hujan. Hasil pertanian biasanya dikonsumsi secara pribadi dan dijual ke Pasar Ngadirojo Lor melalui tengkulak. Sedangkan sebagian hasil panen singkong diolah menjadi tape dan makanan ringan ‘Balung Kethek’ (biasa dibuat di Dusun Pagersari) yang kemudian dijual ke pasar dan marketplace online. Masyarakat Desa Ngadirojo Lor umumnya memiliki pekarangan yang ditanami pisang, papaya, dan singkong. Selain pertanian, usaha di bidang peternakan juga ditemukan di Desa Ngadirojo Lor. Peternakan sapi dan kambing biasanya dikelola secara perorangan dan belum terdapat kelompok ternak. Hasil peninjauan lapang menemukan informasi bahwa peternakan sapi dapat ditemukan di Dusun Pundung. Bantuan akses yang telah diterima di Desa Ngadirojo Lor berupa pemberian traktor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri kepada gapoktan. Berkaitan dengan UMKM, telah dilakukan pelatihan yang berkaitan dengan makanan ringan, antara lain ‘Bakmi Pentil’, tempe, rengginang, dan roti. Menurut informasi yang didapat, belum ada bantuan berkaitan dengan pupuk dan bibit maupun pelatihan pemberdayaan berkaitan dengan hasil pertanian. Hingga saat ini juga belum ada bantuan terkait peternakan di Desa Ngadirojo Lor. Bantuan akses dapat dilakukan dengan pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan. Bantuan akses yang dapat dikembangkan untuk menunjang potensi usaha di Desa Ngadirojo Lor dapat berupa: 1. Bantuan subsidi pupuk dan pemberian bibit tanaman; 2. Pelatihan manajerial dan pemasaran makanan ringan; 3. Bantuan permodalan usaha peternakan. Dengan demikian, terdapat potensi penguatan kelembagaan di Desa Ngadirojo Lor. Harapannya agar semua stakeholder untuk ikut membantu mengisi/menindaklanjuti potensi yang
126 ada supaya dapat meningkatkan income pendapatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat. H. Kabupaten Banyumas Kegiatan Pendataan Data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pengembangan Akses Reform Kegiatan Data GTRA Provinsi di Kabupaten Banyumas dilakukan pada aset yang bersumber dari Usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Hasil pendataan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendataan aset di Desa Watuagung, Kecamatan Tambak; b. Pendataan aset di Desa Karanggayam, Kecamatan Lumbir; c. Pendataan aset di Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden. Hasil dari pengumpulan data potensi TORA dan potensi pengembangan akses reform pada lokasi - lokasi tersebut adalah sebagai berikut. H1. Desa Watuagung, Kecamatan Tambak Sumber TORA : Usulan PPTPKH Lokasi : Desa Watuagung, Kecamatan Tambak Koordinat : X: 326366, Y: 9166539 Luas Tanah : ± 5.152 m2 RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Hutan Produksi Terbatas Eksisting : Permukiman Jumlah Bangunan : ± 3 rumah Hasil Identifikasi Lapang : Lokasi potensi TORA di Desa Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas bersumber dari lokasi indikatif usulan PPTPKH. Berdasarkan hasil pendataan lapang, penggunaan tanah eksisting saat ini berupa area permukiman. Lokasi potensi TORA di Desa Watuagung yang masuk ke dalam indikatif PPTPKH terdiri dari rumah, lapangan dan makam. Lapangan dan makam yang merupakan fasos fasum memiliki luasan 5.000 m2 , sedangkan 3 bangunan rumah memiliki luasan 152 m2 . Gambar 2.82. Dokumentasi Potensi TORA Kawasan Hutan di Desa Watuagung Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
127 Berdasarkan informasi dari perangkat desa, terdapat data lokasi indikatif kawasan hutan yang berada di Desa Watuagung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2023. Menurut data tersebut, diketahui terdapat tiga rumah yang masuk dalam kawasan hutan yang terletak di RT 6 RW 3 Grumul Binangun. Ketiga rumah ini dihuni oleh tiga KK yang terdiri dari Sutaryo, Karyoto, dan Sanwikarto. Selain rumah hunian, terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya yang masuk ke dalam indikatif kawasan hutan seperti lapangan dan makam. Lokasi lapangan berada di Grumul Kedungeyang, Siwukan, Plawetan, Karangjambe, dan Karangandep sejumlah 5 lapangan. Sedangkan untuk makam terletak di Grumul Binangun dan Plawetan. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (pola ruang), lokasi tanah potensi usulan PPTPKH di Desa Watuagung diperuntukan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Sumber: Perda Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031). Melalui survei lapangan yang dilakukan oleh Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah 2023, ditemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini berupa area permukiman.
Gambar 2.83. Peta Delineasi Lokasi RumSumber: Hasil
128 mah Potensi TORA di Desa Watuagung Analisis, 2023
Gambar 2.84. Peta Pola Ruang LokasiSumber: Hasil
129 i Rumah Potensi TORA Desa Watuagung Analisis, 2023
Gambar 2.85. Peta Delineasi Lokasi LapSumber: Hasil
130 pangan dan Makam di Desa Watuagung Analisis, 2023
131 H2. Desa Karanggayam, Kecamatan Lumbir Sumber TORA : Usulan PPTPKH Lokasi : Desa Argosari, Kecamatan Lumbir Koordinat : X: 278595, Y: 9172017 Luas Lahan : ± 0,8 Ha RTRW (Pola Ruang) : Hutan Produksi Terbatas dan Pertanian Lahan Kering Eksisting : Permukiman Jumlah Bangunan : 7 rumah Hasil Identifikasi Lapang : Lokasi potensi TORA di Desa Karanggayam, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas bersumber dari lokasi usulan PPTPKH. Lokasi indikatif di Desa Karanggayam terletak di Dusun Karanggayam RW 1, RT 02 dan RT 04. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilaksanakan, penggunaan tanah eksisting saat ini berupa permukiman warga. Terdapat 7 rumah yang masuk dalam lokasi indikatif di Desa Karanggayam dengan luasan ± 0,8 Ha. Berdasarkan informasi dari pihak desa, pada awal tahun Desa Karanggayam beserta Desa Cingebul, Kedunggede, Cidora, Besuki, dan Parungkamal telah diundang ke Semarang oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI (Bu Dona) untuk membahas tentang keberadaan rumah yang masuk dalam kawasan hutan. Menurut pemahaman pihak desa, batas kawasan hutan merupakan jalan desa, sehingga ketujuh rumah tersebut di atas oleh pihak desa dianggap sudah berada di luar kawasan hutan. Rumah-rumah tersebut sudah sejak lama dihuni oleh masyarakat secara turun temurun dan saat ini terdapat 17 KK yang menghuni. Informasi terbaru diketahui bahwa telah terbit SPPT pajak dan sertipikat tanah atas rumah yang masuk ke dalam peta indikatif. Sertipikat terbit melalui permohonan mandiri dan program PTSL 2022. (Sumber: Kepala Desa Karanggayam Ibu Kholifa) Perkembangan terbaru, pihak KLHK belum datang untuk melakukan pendataan. Rencananya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas akan memasang patok batas. Masyarakat telah membuat surat rekomendasi berupa keterangan penguasaan lahan mengetahui Kepala Desa yang dikirim ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
132 Gambar 2.86. Kondisi Eksisting Lokasi TORA Kawasan Hutan di Desa Karanggayam Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (pola ruang), lokasi tanah potensi usulan PPTPKH di Desa Karanggayam diperuntukan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Pertanian Lahan Kering (Sumber: Perda Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031). Melalui survei lapangan yang dilakukan oleh Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah 2023, ditemukan bahwa kondisi eksisting tanah saat ini berupa area permukiman.
Gambar 2.87. Peta Delineasi LokaSumber: Has
133 asi Potensi TORA Desa Karanggayam sil Analisis, 2023
Gambar 2.88. Peta Pola Ruang LokSumber: Has
134 kasi Potensi TORA Desa Karanggayam sil Analisis, 2023
135 H3. Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden Sumber TORA : Lokasi Usulan PPTPKH Lokasi : Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden Koordinat : X: 305000, Y: 9191400 Luas Tanah : ± 0,37 Ha RTRW (Pola Ruang) : Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Rakyat Eksisting : Bangunan Fasilitas Umum di Kawasan Pariwisata Jumlah Bangunan : ± 9 bangunan Hasil Identifikasi Lapang : Lokasi potensi TORA di Desa Kemutug Lor, Kec. Baturraden, Kabupaten Banyumas bersumber dari lokasi indikatif usulan PPTPKH. Lokasi potensi TORA di Desa Kemutug Lor memiliki luasan ± 0,37 Ha. Berdasarkan hasil pendataan lapang, penggunaan tanah eksisting saat ini berupa bangunan fasilitas umum yang terdapat di area Wana Wisata Baturraden. Beberapa jenis bangunan fasilitas umum yang terdapat di lokasi antara lain masjid, gedung serbaguna, pendopo, lapangan dan 2 area parkir. Gambar 2.89. Dokumentasi Potensi TORA Kawasan Hutan di Desa Kemutug Lor Sumber: Dokumentasi Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Berdasarkan informasi dari perangkat desa, tanggal 13 Maret 2023 terdapat surat dari Sekertariat Daerah Kab. Banyumas ke pemerintah Desa Kemutug Lor terkait titik-titik lokasi usulan PPTPKH. Inti dari surat tersebut adalah desa bisa mengajukan bangunan yang menjadi