Laporan Akhir GTRA Jawa Tengah 2023

219 NO KAB. JENIS BANTUAN VOL. KELOMPOK KEL. / DESA KECAMATAN 9 Cilacap Alat Penyiang Gulma 1 Karya Widodo Brani Sampang Alat Penyiang Gulma 1 Sida Maju Desa Karangtengah Kec. Sampang Alat Penyiang Gulma 1 Tri Laksana Desa Pesahangan Kec. Cimanggu Alat Penyiang Gulma 1 Kedawung Jaya Desa Karangreja Kec. Cimanggu Alat Penyiang Gulma 1 Suka Asih Desa Bantar Panjang Kec. Cimanggu Cultivator 1 Ganda Sari I Desa Datar Kec. Dayeuh Luhur Handsprayer Electric 5 Sida Makmur Iii Desa Karangtengah Kec. Sampang Tr Singkal G1000 1 Karya Widodo Desa Brani Kec. Sampang Irigasi Perpompaan 1 Tri Laksana Pesahangan Cimanggu Irigasi Perpompaan 1 Kedawung Jaya Karangreja Cimanggu Irigasi Perpompaan 1 Suka Asih Bantarpanjang Cimanggu Alat Sosoh Sorgum 1 Sri Rejeki 2 Cinangsih Gandrumangu Kendaraan Bermotor Tiga Roda 1 Gapoktan Rejamulya Rejamulya Kedungreja Appo 1 Kt. Karya Tani Xiii Panulisan Dayeuhluhur Cultivator 1 Kt. Sumber Rejeki Cisalak Cimanggu Cultivator 1 Gap Raharjo Pamulihan Karangpucung Cultivator 1 Kt. Karya Tani Palugon Wanareja 10 Brebes Pupuk Organik Dan Padi Non Hibrida 1 Mekar Mukti Legok Bantarkawung Pupuk Organik Dan Padi Non Hibrida 1 Sari Mukti Banjarsari Bantarkawung Pupuk Organik Dan Padi Non Hibrida 1 Gapoktan Subur Jaya Limbangan Kersana Pupuk Organik Dan Padi Non Hibrida 1 Subur Jemasih Ketanggungan Pupuk Organik Dan Padi Non Hibrida 1 Suka Tani Kubangrejo Banjarharjo 11 Purbalingga Cultivator 1 Karya Raharja Lestari Desa Serang Kec. Karangreja Cultivator 1 Giri Waluyo Desa Kutabawa Kec. Karangreja Cultivator 1 Ngudi Rahayu Desa Kutabawa Kec. Karangreja Cultivator 1 Sida Berkah Desa Kutabawa Kec. Karangreja Handsprayer Electric 5 Karya Raharja Lestari Desa Serang Kec. Karangreja Handsprayer Electric 5 Giri Waluyo Desa Kutabawa Kec. Karangreja Handsprayer Electric 5 Ngudi Rahayu Desa Kutabawa Kec. Karangreja Handsprayer Electric 5 Sida Berkah Desa Kutabawa Kec. Karangreja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 1 Poktan Rukun Tani Maribaya Karanganyar Sarana Pengolahan Gula Kelapa 1 Setya Maribaya Karanganyar Power Threser 1 Rukun Tani Maribaya Karanganyar Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2023

220 • Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Grobogan dengan kegiatan berupa pemeliharaan saluran irigasi, RTLH, jambanisasi, tanaman penghijauan, dan bibit tanaman buah. Data dapat dilihat pada Tabel 2.19. Tabel 2.19. Penataan Akses oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah No. Kegiatan Lokasi 1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa Belor 2 Rumah Tidak Layak Huni Kec. Ngaringan 3 Jambanisasi Kab. Grobogan 4 Tanaman Penghijauan 5 Bibit Tanaman Buah Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2023 • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di 7 kabupaten/kota dengan kegiatan berupa pemanfaatan limbah organik menjadi produk bioremediasi, terapan pakan alternatif budidaya perikanan air tawar, pelatihan membatik untuk meningkatkan daya tarik desa wisata, alternatif pembuatan pakan untuk budidaya ikan tawar, dan pelatihan pemanfaatan limbah sabut kelapa. Data dapat dilihat pada tabel 2.20. Tabel 2.20. Penataan Akses oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah No Kab. Desa Penataan Aset Bentuk Pelatihan/ Stimulan/ Pemberdayaan/ Sosialisasi/ Workshop KK yang terintervensi 1 Rembang Bogorejo LP2B 2018 Pemanfaatan Limbah Organik Menjadi Produk Bioremediasi (RAJANERESIK) 50 KK 2 Klaten Tijayan PTSL 2021 Terapan Pakan Alternatif Budidaya Perikanan Air Tawar (RAJANERESIK) 50 KK 3 Sragen Bukuran PTSL 2021 Pelatihan Membatik Untuk Meningkatkan Daya Tarik Desa Wisata (SANGGAR TARI GREGET, DISPORAPAR PROV. JATENG) 50 KK 4 Banjarnegara Parakan PTSL 2021 Alternatif Pembuatan Pakan Untuk Budidaya Ikan Tawar (JOGLO TANI INDONESIA) 50 KK 5 Cilacap Ayamalas PTSL 2021 Alternatif Pembuatan Pakan Untuk Budidaya Ikan Tawar (JOGLO TANI INDONESIA) 50 KK 6 Purbalingga Panusupan Redistribusi Tanah 2021 Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa (KARYA OESAKA INDONESIA) 50 KK 7 Pemalang Tambakrejo PTSL 2021 Pemanfaatan Limbah Organik Menjadi Produk Bioremediasi (RAJANERESIK) 50 KK Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2023

221 2.2. Masalah dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pada pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi seperti berikut: 1. Adanya automatic adjustment atau self blokir mengakibatkan banyak pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang direncanakan; 2. Beberapa lokasi pendataan tidak memiliki data lengkap terkait subjek yang juga berisi Nomor KK dan jenis mata pencaharian; 3. Hasil survei dan pendataan di lokasi pendataan TORA diketahui bahwa belum semua obyek TORA berupa bidang/persil tanah; 4. Aplikasi SIGTORA mobile sudah tidak bisa diakses; 5. Analisis data pada SIGTORA Desktop tidak dapat dilakukan untuk analisa kelayakan, analisa arahan program pertanahan, dan analisa komoditas unggulan; 6. Tidak semua Kantor Pertanahan dilibatkan dalam Tim Teknis PPTPKH, sehingga informasi mengenai progres pelaksanaan PPTPKH minim. 2.3. Langkah-Langkah Penanganan Masalah Guna mengatasi/menangani hambatan dan kendala yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, dilakukan beberapa hal seperti berikut. 1. Melakukan pelaksanaan pendataan TORA dan pengembangan potensi penataan akses terlebih dahulu saat kegiatan rapat koordinasi masih terdapat kendala automatic adjustment atau self blokir sehingga kegiatan pelaksanaan GTRA tetap berjalan; 2. Beberapa data terkait subjek berupa Nomor KK yang tidak diketahui diganti dengan data NIK sedangkan data terkait jenis mata pencaharian dicari dari data PTSL yang didapatakan dari Kantor Pertanahan; 3. Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah melakukan delineasi lokasi TORA berdasarkan data titik koordinat hasil pendataan menggunakan ArcGIS; 4. Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah melakukan pendataan TORA menggunakan aplikasi lain yang dapat memunculkan titik koordinat (Timestamp Camera Free); 5. Proses analisis data hasil pendataan TORA dilakukan secara manual menggunakan metode skoring; 6. Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah melakukan pendataan potensi TORA terhadap lokasi indikatif PPTPKH.

222 BAB III RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024

223 BAB 3 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024 3.1. Rencana Lokasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, diketahui terdapat beberapa lokasi potensi TORA di Jawa Tengah yang akan ditindaklanjuti dengan penataan aset (dapat dilihat pada tabel 3.1). Selain lokasi-lokasi tersebut, juga telah dilakukan pendataan lokasi potensi TORA di beberapa kab/kota di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023. Selanjutnya dari hasil pendataan potensi TORA, dilakukan analisis Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) yang memuat substansi tata ruang serta variabel-variabel fisik untuk menentukan kesesuaian lokasi potensi TORA terhadap arahan penataan aset yang berkelanjutan. Lokasi pendataan potensi TORA beserta hasil analisis Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan di Jawa Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.1 Data Lokasi Tanah Obyek Reforma Agraria Rencana Penataan Aset Tahun 2024 NO. POKOK MASALAH/LOKASI RENCANA PENATAAN ASET Penyelesaian TORA yang bersumber dari Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) 1. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 903/MENLHKPKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi II yang tersebar di 30 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah seluas ± 1633,59 Ha. - Pada tahun 2023, telah diusulkan dokumen permohonan pelepasan kawasan hutan sebanyak 15 kabupaten seluas ± 1640,39 Ha yaitu di Kabupaten Batang, Kendal, Demak, Pati, Jepara, Rembang, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Blora, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Pekalongan dan Kab. Grobogan. - Bahwa terhadap 15 kabupaten lainnya yang belum diusulkan, akan diusulkan pada tahun berikutnya. - Terhadap 15 lokasi yang sudah diusulkan oleh Timdu apabila telah terbit rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), tata batas akan didorong pelaksanaannya untuk kemudian diusulkan pelepasan sesuai dengan rekomendasi. - Apabila telah terbit Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) maka akan segera ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah untuk PKH peruntukan permukiman dan legalisasi aset lainnya untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

224 NO. POKOK MASALAH/LOKASI RENCANA PENATAAN ASET Penyelesaian Sengketa Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD 2. Tanah Eks HGU PTPN IX/Desa Bantar, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap - Akan dilakukan penataan setelah ada pelepasan aset dari Kementerian BUMN atau/dan mekanisme penyelesaian dengan skema lainnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku; - Akan dilakukan upaya penanganan masalah, ditindaklanjuti oleh GTRA Kabupaten Cilacap tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Perpu yang berlaku sambil menunggu kebijakan dari pusat. 3. Tanah HGU PTPN IX/Kec. Sambirejo, Kab. Sragen - Tanggal 16 Januari 2023 telah dilakukan Audiensi dengan FPKKS dengan hasil: a. FPKKS beranggapan bahwa terdapat penerbitan HGU yang semula hanya 1 nomor HGU menjadi HGU per desa b. FPKKS menuntut untuk diredistribusi tanah kepada 978 KK c. Belum ada peta eksisting penggarapan d. FPKKS pada kesempatan yang sama menyampaikan peta permohonan redistribusi tanah untuk seluruh HGU, termasuk yang masih aktif - Upaya penanganan masalah akan terus dilakukan sambil menunggu implementasi Perpres 62/2023 berupa pelepasan aset dari Kementerian BUMN atau/dan mekanisme penyelesaian dengan skema lainnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 4. Tanah Eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepirimg/Desa Puguh, Kec. Pegandon, Kab. Kendal - GTRA Kabupaten Kendal telah mengirimkan surat rekomendasi potensi TORA kepada Menteri ATRBPN dan Menteri BUMN untuk dilakukan pelepasan aset, Apabila sudah terdapat pelepasan obyek dari aset BUMN, maka akan dimohonkan untuk dilakukan Redistribusi Tanah; - Alternatif lain yaitu dilakukan legalisasi aset melalui skema penyelesaian lainnya sesuai dengan undang-undangan, peraturan dan juknis yang berlaku.

225 NO. POKOK MASALAH/LOKASI RENCANA PENATAAN ASET 5. Tanah Eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepiring/Desa Tamangede dan Gemuhblanten, Kec. Gemuh, Kab. Kendal - Apabila sudah terdapat pelepasan obyek dari aset BUMN, direncanakan akan dimohonkan untuk dilakukan Redistribusi Tanah; - Alternatif lain yaitu dilakukan legalisasi aset melalui skema penyelesaian lainnya sesuai dengan undang-undangan, peraturan dan juknis yang berlaku. 6. Tanah Eks HGU PTPN IX/Desa Kauman Lor, Kec. Pabelan, Kab. Semarang - Upaya penanganan masalah masih terus berproses dan Bupati sudah pernah bersurat ke BUMN terkait dengan lokasi yang dimaksud; - Perlu adanya pelepasan aset dari Kementerian BUMN; - Akan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil implementasi Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 terkait TORA dari BUMN dan/atau melalui alternatif penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 7. Tanah Eks HGU PTPN IX/Desa Bugel, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga - Perlu adanya pelepasan aset dari Kementerian BUMN; - Akan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil implementasi Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 terkait TORA dari BUMN dan/atau melalui alternatif penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penyelesaian Sengketa Konflik Agraria pada HGU Swasta 8. Tanah HGU PT. Rumpun Sari Antan/ Desa Mekarsari, Karangreja, Sidasari, Kutasari dan Carui, Kec. Cipari, Kab. Cilacap - Tanggal 16 November 2023, dalam Rapat Integrasi Penataan Aset dan Akses Kab. Cilacap, dituangkan dalam Berita Acara No: 10625/BA-33.01.UP.02/XI/2023 dengan hasil: a. PT. RSA bersedia melepaskan sebagian HGU seluas 24,8 Ha untuk TORA dan fasilitas pendukung lainnya; b. Masyarakat dan instansi terkait memberikan jaminan keamanan dan dukungan usaha serta penataan lahan yang dilakukan PT. RSA. - Perkembangan terbaru, pihak Serikat Tani Mandiri (STaM) masih menuntut tambahan lahan kolektif seluas 1,6 Ha,yang maria hal tersebut diluar kesepakatan yang telah ditempuh

226 NO. POKOK MASALAH/LOKASI RENCANA PENATAAN ASET - Akan ditidaklanjuti melalui upaya penanganan masalah dalam forum GTRA Kabupaten Cilacap tahun 2024 - Terhadap tanah yang dilepaskan akan ditetapkan sebagai objek TORA; - Setelah ditetapkan sebagai objek TORA, akan ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah. 9. Tanah Eks HGU PT. Perkebunan Kelapa Mackenzie/Desa Kendalrejo dan Klareyan, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang - Tanggal 10 Agustus 2023, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapang di lokasi, dengan kesimpulan bahwa lokasi belum dapat dijadikan TORA karena masuk dalam Proyek Strategis Nasional dengan RTRW sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Penyelesaian TORA pada lokasi Tanah Timbul 10. Lokasi Tanah Timbul di Desa Ujunggagak, Kec. Kampung Laut, Kab. Cilacap yang sudah mendapat Rekomendasi Menteri ATRBPN Nomor B/PS.02.01/1240/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 seluas ± 11.786.454 m2 - Telah diredistribusikan sebanyak 997 bidang seluas ± 861.400 m2 - Luasan sisanya seluas ± 10.925.054 m2 akan dilakukan Redistribusi Tanah pada tahun 2024 dan/atau tahun selanjutnya. Sumber: Hasil Analisis, 2023 3.2. Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) SPAB adalah suatu sistem yang menggunakan unsur-unsur Reforma Agraria (penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses) untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Tenrisau, 2021). SPAB ini terdiri dari input, pelaksanaan, output, dan feedback. Hasil dari pendataan TORA di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang dilakukan analisis menggunakan SPAB meliputi lokasi pendataan di Kabupaten Wonogiri, Purworejo, Banyumas, Magelang, Kebumen, Pati, Sragen, Karanganyar, Kendal, Temanggung. Berikut tabel SPAB di Jawa Tengah tahun 2023.

Tabel 3.2 Hasil Analisis Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan TORA Luas (Ha) Elevasi KelJawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,659 500-1000 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 2,561 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 5,926 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,058 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,154 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 1,533 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,152 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,810 500-1000 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,253 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,266 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,183 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,088 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,035 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Selogiri Pare Tukar Menukar Kawasan Hutan 0,352 100-500 mdpl 25-4Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giripurwo Indikatif PPTPKH 0,751 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giripurwo Indikatif PPTPKH 0,203 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giripurwo Indikatif PPTPKH 0,950 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,033 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,081 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,075 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,036 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,762 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,248 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,010 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,013 100-500 mdpl 0-8

227 (SPAB) Lokasi Potensi TORA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 erengan Landuse Pola Ruang Curah Hujan Kategori Arahan Program Komoditas 40 % Permukiman Kawasan Permukiman Perdesaan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 40 % Permukiman Kawasan Permukiman Perdesaan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 40 % Permukiman Kawasan Tanaman Pangan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 40 % Permukiman Sempadan Sungai 1750 - 2250 mm/th Layak Konfirmasi 40 % Permukiman Sempadan Sungai 1750 - 2250 mm/th Layak Konfirmasi 40 % Permukiman Kawasan Tanaman Pangan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 40 % Permukiman Kawasan Tanaman Pangan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 40 % Permukiman Kawasan Perkebunan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 40 % Permukiman Kawasan Perkebunan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 40 % Permukiman Kawasan Perkebunan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 40 % Permukiman Kawasan Perkebunan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 40 % Permukiman Kawasan Perkebunan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 40 % Permukiman Kawasan Hutan Lindung 1750 - 2250 mm/th Layak Konfirmasi 40 % Permukiman Kawasan Tanaman Pangan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Terbatas 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Terbatas 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset

Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan TORA Luas (Ha) Elevasi KelJawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,222 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,017 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,090 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,144 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Giriwono Indikatif PPTPKH 0,101 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Wonokarto Indikatif PPTPKH 0,218 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Wonokarto Indikatif PPTPKH 0,556 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Wonokarto Indikatif PPTPKH 0,734 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Wonokarto Indikatif PPTPKH 0,153 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Wonokarto Indikatif PPTPKH 0,053 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Wonokarto Indikatif PPTPKH 0,266 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Wonogiri Wonogiri Wonokarto Indikatif PPTPKH 0,059 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Purworejo Loano Sedayu Indikatif PPTPKH 0,369 100-500 mdpl 15 -Jawa Tengah Purworejo Loano Sedayu Indikatif PPTPKH 0,759 100-500 mdpl 8 - 1Jawa Tengah Purworejo Kaligesing Tlogoguwo Indikatif PPTPKH 0,442 500-1000 mdpl 15 -Jawa Tengah Banyumas Tambak Watuagung Indikatif PPTPKH 0,004 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Banyumas Tambak Watuagung Indikatif PPTPKH 0,006 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Banyumas Tambak Watuagung Indikatif PPTPKH 0,005 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Banyumas Tambak Watuagung Indikatif PPTPKH 0,028 500-1000 mdpl 15-2Jawa Tengah Banyumas Tambak Watuagung Indikatif PPTPKH 0,182 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Banyumas Tambak Watuagung Indikatif PPTPKH 0,049 500-1000 mdpl 15-2Jawa Tengah Banyumas Tambak Watuagung Indikatif PPTPKH 0,111 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Banyumas Tambak Watuagung Indikatif PPTPKH 0,085 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Banyumas Tambak Watuagung Indikatif PPTPKH 0,047 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Banyumas Baturraden Kemutug Lor Indikatif PPTPKH 0,072 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Banyumas Baturraden Kemutug Lor Indikatif PPTPKH 0,061 500-1000 mdpl 8-15

228 erengan Landuse Pola Ruang Curah Hujan Kategori Arahan Program Komoditas % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Terbatas 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Warung dan Kios Kawasan Hutan Produksi Terbatas 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset - 25 % Kawasan Wisata Kawasan Hutan Produksi Tetap 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi 15 % Kawasan Wisata Kawasan Hutan Produksi Tetap 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi - 25 % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Hutan Produksi Terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Hutan Produksi Terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Hutan Produksi Terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Hutan Produksi Terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Lapangan Hutan Produksi Terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Lindung Rawan Longsor 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Makam Hutan Produksi Terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Lapangan Hutan Produksi Terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Lapangan Hutan Produksi Terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 5 % Fasum-Fasos Hutan Produksi Terbatas 4750 - 5250 mm/th Layak Konfirmasi 5 % Fasum-Fasos Hutan Produksi Terbatas 4750 - 5250 mm/th Layak Konfirmasi

Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan TORA Luas (Ha) Elevasi KelJawa Tengah Banyumas Baturraden Kemutug Lor Indikatif PPTPKH 0,183 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Banyumas Baturraden Kemutug Lor Indikatif PPTPKH 0,009 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Banyumas Baturraden Kemutug Lor Indikatif PPTPKH 0,054 500-1000 mdpl 25-4Jawa Tengah Banyumas Lumbir Karanggayam Indikatif PPTPKH 0,216 0-100 mdpl 15-2Jawa Tengah Banyumas Lumbir Karanggayam Indikatif PPTPKH 0,642 0-100 mdpl 15-2Jawa Tengah Magelang Grabag Banjarsari Indikatif PPTPKH 1,915 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Magelang Grabag Banjarsari Indikatif PPTPKH 1,241 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Magelang Grabag Citrosono Indikatif PPTPKH 0,932 500-1000 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Grabag Citrosono Indikatif PPTPKH 1,180 500-1000 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Grabag Citrosono Indikatif PPTPKH 2,050 500-1000 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Grabag Citrosono Indikatif PPTPKH 0,199 500-1000 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Grabag Citrosono Indikatif PPTPKH 0,075 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Magelang Grabag Citrosono Indikatif PPTPKH 6,891 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Magelang Grabag Citrosono Indikatif PPTPKH 0,099 500-1000 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Grabag Citrosono Indikatif PPTPKH 0,537 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Magelang Grabag Citrosono Indikatif PPTPKH 0,116 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Magelang Grabag Citrosono Indikatif PPTPKH 0,063 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Magelang Grabag Tirto Indikatif PPTPKH 3,948 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Magelang Grabag Tirto Indikatif PPTPKH 1,970 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Magelang Grabag Tirto Indikatif PPTPKH 2,857 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Magelang Pakis Bawang Indikatif PPTPKH 1,402 500-1000 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Pakis Bawang Indikatif PPTPKH 1,252 500-1000 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Pakis Bawang Indikatif PPTPKH 0,911 500-1000 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Candimulyo Kebonrejo Indikatif PPTPKH 4,529 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Candimulyo Kebonrejo Indikatif PPTPKH 1,634 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Candimulyo Kebonrejo Indikatif PPTPKH 2,148 100-500 mdpl 0-8

229 erengan Landuse Pola Ruang Curah Hujan Kategori Arahan Program Komoditas 5 % Fasum-Fasos Hutan Produksi Terbatas 4750 - 5250 mm/th Layak Konfirmasi 5 % Fasum-Fasos Hutan Produksi Terbatas 4750 - 5250 mm/th Layak Konfirmasi 40 % Fasum-Fasos Hutan Produksi Terbatas 4750 - 5250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Pertanian Lahan Kering 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Hutan Produksi Terbatas 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi 5 % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 5 % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Sempadan Sungai 1750 - 2250 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Pertanian 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Perkebunan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 5 % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Pertanian 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 5 % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Perkebunan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 5 % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Perkebunan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 5 % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Perkebunan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 5 % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Perkebunan 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 5 % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi 5 % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi 5 % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Sempadan Sungai 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Perkebunan 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Sempadan Sungai 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Perkebunan 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi

Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan TORA Luas (Ha) Elevasi KelJawa Tengah Magelang Sawangan Podosoko Indikatif PPTPKH 0,801 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Sawangan Podosoko Indikatif PPTPKH 1,421 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Sawangan Podosoko Indikatif PPTPKH 0,584 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Sawangan Podosoko Indikatif PPTPKH 8,031 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Sawangan Podosoko Indikatif PPTPKH 0,078 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Sawangan Podosoko Indikatif PPTPKH 0,051 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Sawangan Podosoko Indikatif PPTPKH 0,010 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Magelang Sawangan Podosoko Indikatif PPTPKH 1,915 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Kebumen Ayah Ayah Indikatif PPTPKH 0,213 7-25 mdpl >40Jawa Tengah Kebumen Ayah Ayah Indikatif PPTPKH 0,928 7-25 mdpl >40Jawa Tengah Kebumen Ayah Ayah Indikatif PPTPKH 0,716 7-25 mdpl >40Jawa Tengah Kebumen Ayah Ayah Indikatif PPTPKH 0,045 7-25 mdpl >40Jawa Tengah Kebumen Ayah Ayah Indikatif PPTPKH 1,896 7-25 mdpl >40Jawa Tengah Kebumen Ayah Ayah Indikatif PPTPKH 1,204 7-25 mdpl >40Jawa Tengah Kebumen Ayah Argosari Indikatif PPTPKH 2,146 500-1000 mdpl 8-15Jawa Tengah Kebumen Sempor Donorojo Indikatif PPTPKH 0,373 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Kebumen Sempor Donorojo Indikatif PPTPKH 0,395 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Kebumen Sempor Donorojo Indikatif PPTPKH 0,337 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Kebumen Sempor Donorojo Indikatif PPTPKH 0,110 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Kebumen Sempor Donorojo Indikatif PPTPKH 0,078 100-500 mdpl 15-2Jawa Tengah Pati Tlogowungu Sumbermulyo Indikatif PPTPKH 19,612 100-500 mdpl 0-8 Jawa Tengah Pati Tlogowungu Sumbermulyo Indikatif PPTPKH 17,105 7-25 mdpl 0-8 Jawa Tengah Pati Tayu Dororejo Tanah Timbul 50,563 0-7 mdpl 0-8 Jawa Tengah Pati Tayu Dororejo Tanah Timbul 18,700 0-7 mdpl 0-8 Jawa Tengah Sragen Sambirejo Sukorejo Tanah HGU 53,871 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 0,086 100-500 mdpl 8-15

230 erengan Landuse Pola Ruang Curah Hujan Kategori Arahan Program Komoditas % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Perkebunan 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Hutan Rakyat 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Permukiman 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Perkebunan 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Kawasan Perkebunan 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Hutan Rakyat 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman, namun diluar kaw. hutan Hutan Rakyat 2250 - 2750 mm/th Layak Konfirmasi 0 % Kawasan wisata Kawasan Karst 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 0 % Kawasan wisata Kawasan Sempadan Pantai 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 0 % Kawasan wisata Kawasan Sempadan Pantai 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 0 % Kawasan wisata Kawasan Hutan Lindung 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 0 % Kawasan wisata Kawasan Sempadan Pantai 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 0 % Kawasan wisata Perkebunan 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 5 % Tegalan Kawasan Hutan Fisiografis 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Kawasan Hutan Fisiografis 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Permukiman Pedesaan 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Hutan Produksi 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Hutan Produksi Terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Permukiman Perkebunan 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Hutan Produksi Tetap 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Tambak Kawasan Perikanan Budi Daya 1750 - 2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Tambak Sempadan Pantai 1750 - 2250 mm/th Layak Konfirmasi 5 % Tegalan Kawasan Hortikultura 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Hutan Rakyat 1750 - 2250 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi

Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan TORA Luas (Ha) Elevasi KelJawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 2,785 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 0,113 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 18,254 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 0,040 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 1,532 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 0,046 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 0,133 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 6,656 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 0,395 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 0,014 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 0,259 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Jambeyan Tanah HGU 11,416 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Sambi Tanah HGU 2,317 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Sambi Tanah HGU 0,712 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Sambi Tanah HGU 1,072 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Sambi Tanah HGU 0,919 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Sambi Tanah HGU 0,431 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Sambi Tanah HGU 19,479 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Sambi Tanah HGU 1,445 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Sragen Sambirejo Sambi Tanah HGU 0,316 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Karanganyar Jenawi Menjing Tanah HGU 0,119 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Karanganyar Jenawi Menjing Tanah HGU 0,048 100-500 mdpl 8-15Jawa Tengah Kendal Gemuh Tamangede Eks HGB 2,761 0-100 mdpl 0-8 Jawa Tengah Kendal Gemuh Tamangede Eks HGB 9,966 0-100 mdpl 0-8 Jawa Tengah Kendal Gemuh Gemuhblanten Eks HGB 2,486 0-100 mdpl 0-8 Jawa Tengah Kendal Gemuh Gemuhblanten Eks HGB 0,222 0-100 mdpl 0-8

231 erengan Landuse Pola Ruang Curah Hujan Kategori Arahan Program Komoditas 5 % Tegalan Kawasan Hutan Rakyat 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Hortikultura 1750 - 2250 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Hortikultura 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Sekitar Waduk 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Tanaman Pangan 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Permukiman Perdesaan 1500 - 1750 mm/th Layak Konsolidasi Tanah 5 % Tegalan Kawasan Hutan Rakyat 1750 - 2250 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Hutan Rakyat 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Sekitar Waduk 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Permukiman Perdesaan 1500 - 1750 mm/th Layak Konsolidasi Tanah 5 % Tegalan Kawasan Hortikultura 1750 - 2250 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Hortikultura 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Hutan Rakyat 1750 - 2250 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Permukiman Perdesaan 1750 - 2250 mm/th Layak Konsolidasi Tanah 5 % Tegalan Sempadan Sungai 1750 - 2250 mm/th Layak Konfirmasi 5 % Tegalan Kawasan Hutan Rakyat 1750 - 2250 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Hutan Rakyat 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Hortikultura 1750 - 2250 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Hortikultura 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Kawasan Permukiman Perdesaan 1750 - 2250 mm/th Layak Konsolidasi Tanah 5 % Tegalan Kawasan Hortikultura 1500 - 1750 mm/th Layak Redistribusi Tanah Padi 5 % Tegalan Suaka Margasatwa Darat 1500 - 1750 mm/th Layak Konfirmasi % Permukiman Kawasan Permukiman 1750-2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Permukiman 1750-2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Permukiman 1750-2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Permukiman 1750-2250 mm/th Layak Legalisasi Aset

Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan TORA Luas (Ha) Elevasi KelJawa Tengah Kendal Gemuh Gemuhblanten Eks HGB 0,252 0-100 mdpl 0-8 Jawa Tengah Kendal Gemuh Gemuhblanten Eks HGB 0,587 0-100 mdpl 0-8 Jawa Tengah Kendal Gemuh Gemuhblanten Eks HGB 1,584 0-100 mdpl 0-8 Jawa Tengah Kendal Gemuh Gemuhblanten Eks HGB 0,606 0-100 mdpl 0-8 Jawa Tengah Kendal Limbangan Margosari Eks HGB 0,225 500-1000 mdpl 15-2Jawa Tengah Kendal Limbangan Margosari Eks HGB 3,773 500-1000 mdpl 15-2Jawa Tengah Temanggung Kandangan Tlogopucang Eks HGU 5,455 500-1000 mdpl 15 -Jawa Tengah Temanggung Kandangan Tlogopucang Eks HGU 0,596 500-1000 mdpl 25 -Jawa Tengah Temanggung Kandangan Tlogopucang Eks HGU 18,702 500-1000 mdpl 25 -Jawa Tengah Temanggung Kandangan Kedawung Eks HGU 3,079 500-1000 mdpl 25 -Jawa Tengah Temanggung Kandangan Kedawung Eks HGU 2,632 500-1000 mdpl 25 -Sumber: Hasil Analisis Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah 2023

232 erengan Landuse Pola Ruang Curah Hujan Kategori Arahan Program Komoditas % Permukiman Kawasan Permukiman 1750-2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Permukiman 1750-2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Permukiman 1750-2250 mm/th Layak Legalisasi Aset % Permukiman Kawasan Permukiman 1750-2250 mm/th Layak Legalisasi Aset 25 % Tegalan Kawasan Permukiman 3750-4250 mm/th Layak Konfirmasi 25 % Tegalan Kawasan Permukiman 3500-3750 mm/th Layak Konfirmasi - 25 % Kebun Pertanian pangan lahan kering 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi - 40 % Kebun Hutan produksi terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi - 40 % Kebun Pertanian pangan lahan kering 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi - 40 % Kebun Hutan produksi terbatas 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi - 40 % Kebun Pertanian pangan lahan kering 2750 - 3250 mm/th Layak Konfirmasi

233 Tabel 3.3 Arahan Rencana Penataan Aset Potensi TORA Provinsi Jawa Tengah No Lokasi Arahan Rencana Penataan Aset 1 2 3 1. Kabupaten Kendal, Kecamatan Gemuh, Desa Gemuhblanten Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 17,38 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi merupakan tanah eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepiring yang berakhir haknya tanggal 23 September 1980. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman yang dihuni oleh ± 300 KK serta sudah terdapat beberapa bangunan fasum-fasos seperti sekolah, lapangan dan mushola. Berdasarkan analisis SPAB, arahan program yang diprioritaskan yaitu Legalisasi Aset. 2. Kabupaten Kendal, Kecamatan Gemuh, Desa Tamangede Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 2,65 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi merupakan tanah eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepiring yang berakhir haknya tanggal 23 September 1980. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman dan sudah terdapat beberapa bangunan fasum-fasos seperti sekolah, lapangan dan tempat ibadah. Berdasarkan analisis SPAB, arahan program yang diprioritaskan yaitu Legalisasi Aset. 3. Kabupaten Kendal, Kecamatan Limbangan, Desa Margosari Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 4,06 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi merupakan tanah eks HGB PT. Pabrik Gula Tjepiring yang berakhir haknya tanggal 23 September 1980. Kondisi eksisting saat ini berupa rumah warga, 2 bangunan peninggalan Belanda serta lahan pertanian yang digarap warga (± 15 penggarap). 4. Kabupaten Temanggung, Kecamatan Kandangan, Desa Tlogopucang Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 31 Ha (satu delineasi dengan HGU di Desa Kaloran) Deskripsi Lokasi : Lokasi merupakan tanah eks HGU PT. Rumpun Sari Medini yang sudah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2023. Kondisi eksisting saat ini yaitu berupa tegalan yang digarap oleh warga seluas ± 21 Ha dengan 88 subyek penggarap. 5. Kabupaten Temanggung, Kecamatan Kaloran, Desa Kaloran Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 31 Ha (satu delineasi dengan HGU di Desa Tlogopucang) Deskripsi Lokasi : Lokasi merupakan tanah eks HGU PT. Rumpun Sari Medini yang sudah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2023. Kondisi eksisting saat ini yaitu berupa tegalan yang digarap oleh warga seluas ± 20 Ha dengan 35 subyek penggarap. 6. Kabupaten Pati, Kecamatan Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 37,9 Ha

234 No Lokasi Arahan Rencana Penataan Aset 1 2 3 Tlogowungu, Desa Sumbermulyo Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman warga yang didalamnya sudah terdapat beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti masjid, mushola dan TK. Berdasarkan analisis SPAB, arahan program yang diprioritaskan adalah Legalisasi Aset. 7. Kabupaten Pati, Kecamatan Tayu, Desa Dororejo Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 69,29 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari Tanah Timbul. Tanah timbul sudah dikuasai dan digarap masyarakat sejak tahun 1970-an. Kondisi eksisting saat ini berupa tambak yang dimanfaatkan oleh warga sebanyak 156 bidang. Berdasarkan analisis SPAB, arahan program yang diprioritaskan adalah Legalisasi Aset. 8. Kabupaten Sragen, Kecamatan Sambirejo Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 242 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari Tanah HGU PTPN IX yang sebagian sudah berakhir haknya. Lokasi eks HGU yang terdapat permasalahan dengan warga yaitu seluas ± 242 Ha. Kondisi eksisting saat ini berupa tegalan yang digarap warga. Berdasarkan analisis SPAB, arahan program yang diprioritaskan adalah Redistribusi Tanah dengan komoditas berupa tanaman padi. 9. Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Banjarsari Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 3,15 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman yang dihuni ± 63 KK serta terdapat fasos-fasum seperti masjid dan TPQ. Berdasarkan informasi di lapang, lokasi tidak masuk dalam kawasan hutan. 10. Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Citrosono Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 12,14 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman yang dihuni ± 370 KK. Berdasarkan informasi di lapang, lokasi tidak masuk dalam kawasan hutan. 11. Kabupaten Magelang, Kecamatan Grabag, Desa Tirto Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 8,78 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman yang dihuni ± 193 KK. Berdasarkan informasi di lapang, lokasi tidak masuk dalam kawasan hutan

235 No Lokasi Arahan Rencana Penataan Aset 1 2 3 12. Kabupaten Magelang, Kecamatan Pakis, Desa Bawang Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 3,57 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman yang dihuni ± 32 KK. Berdasarkan informasi di lapang, lokasi tidak masuk dalam kawasan hutan 13. Kabupaten Magelang, Kecamatan Candimulyo, Desa Kebonrejo Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 8,31 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman yang dihuni ± 150 KK. Berdasarkan informasi di lapang, lokasi tidak masuk dalam kawasan hutan 14. Kabupaten Magelang, Kecamatan Sawangan, Desa Podosoko Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 18,74 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman serta terdapat beberapa fasos-fasum seperti masjid, mushola dan sekolah. Berdasarkan informasi di lapang, lokasi tidak masuk dalam kawasan hutan 15. Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ayah, Desa Ayah Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 5 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa area wisata Pantai Ayah Logending serta terdapat beberapa bangunan didalamnya. Beberapa bangunan yang terdapat di lokasi tersebut antara lain kios/warung berjumlah ± 15, bekas bangunan Perhutani berjumlah 1, bangunan lama ± 15, masjid berjumlah 1 dan pos pangkalan TNI AL sejumlah 1. 16. Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ayah, Desa Argosari Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 2,15 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa kebun. Selain itu juga terdapat beberapa bangunan semi permanen berupa warung 17. Kabupaten Kebumen, Kecamatan Sempor, Desa Donorojo Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 2 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman warga, terdiri dari 11 rumah serta 1 lapangan. Berdasarkan hasil pendataan di lapang, lokasi bangunan rumah dan lapangan masuk dalam area kawasan hutan

236 No Lokasi Arahan Rencana Penataan Aset 1 2 3 18. Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Selogiri, Desa Pare Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 11,6 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari tanah relokasi bencana longsor warga di Dukuh Ngroto. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman, terdapat ± 43 bidang yang terdiri dari 20 KK dan 15 rumah. Berdasarkan hasil analisis SPAB, arahan program yang diprioritaskan adalah Legalisasi Aset. 19. Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Giripurwo Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 1,90 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman. Berdasarkan hasil pendataan di lapang, lokasi permukiman tidak masuk dalam kawasan hutan. 20. Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Giriwono Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 1,99 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Berdasarkan hasil pendataan di lapang, lokasi usulan PPTPKH di Kelurahan Giriwono tidak digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan digunakan sebagai tempat usaha. Lokasi digunakan sebagai warung dan kios sejumlah 6 warung/kios. 21. Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Wonokarto Arahan : Prioritas 1 (Layak) Luas : ± 1,88 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman. Berdasarkan hasil pendataan di lapang, lokasi permukiman tidak masuk dalam kawasan hutan. 22. Kabupaten Banyumas, Kecamatan Tambak, Desa Watuagung Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 0,5 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman, terdiri dari 3 bangunan rumah (3 KK), 5 lapangan dan 2 makam. Berdasarkan hasil pendataan di lapang, lokasi permukiman maupun fasos-fasum masuk dalam kawasan hutan. 23. Kabupaten Banyumas, Kecamatan Baturraden, Desa Kemutug Lor Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 0,37 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa bangunan fasos-fasum yang terdapat di area Wana Wisata Baturraden. Beberapa bangunan tersebut antara lain masjid, gedung serbaguna,

237 No Lokasi Arahan Rencana Penataan Aset 1 2 3 pendopo, lapangan dan 2 area parkir. Berdasarkan hasil pendataan di lapang, lokasi fasos-fasum masuk dalam kawasan hutan. 24. Kabupaten Banyumas, Kecamatan Lumbir, Desa Karanggayam Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 0,8 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman yang terdiri dari 7 bangunan didalamnya serta dihuni oleh 17 KK. Berdasarkan hasil pendataan di lapang, lokasi permukiman masuk dalam kawasan hutan. 25. Kabupaten Purworejo, Kecamatan Loano, Desa Sedayu Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 1,12 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa area wisata dengan luasan 1,12 Ha dan terdapat beberapa bangunan gazebo di dalamnya. 26. Kabupaten Purworejo, Kecamatan Kaligesing, Desa Tlogoguwo Arahan : Prioritas 2 (Layak Konfirmasi) Luas : ± 1,12 Ha Deskripsi Lokasi : Lokasi potensi TORA berasal dari usulan PPTPKH. Kondisi eksisting saat ini berupa permukiman. Terdapat 5 rumah yang masuk dalam lokasi indikatif di Desa Tlogoguwo dengan luasan ± 1,12 Ha. Berdasarkan hasil pendataan di lapang, lokasi permukiman masuk dalam kawasan hutan. Sumber: Hasil Analisis Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah 2023

3.3. Arahan Program-Program Akses Reform dan Pemberdayaan dHasil dari kegiatan pendataan potensi akses selanjutnya dianalisis bentukselanjutnya. Pada hasil analisis arahan pengembangan tersebut, terdapat beberapkemudian dilaksanakan penataan akses pada tahun berikutnya. Berikut di bawahsudah dilakukan penataan aset baik melalui PTSL maupun Prona dan lainnya diTabel 3.1. Arahan Program PenatNo. Lokasi Pendataan Legalisasi Aset Hasil Pendataan Pendataan Pengembangan Akses Reform di Kab. Wonosobo pada 23-24 A1 Desa Talunombo, Kec. Sapuran PTSL 2023 (1162 bidang) Potensi akses berupa: 1. Integrated Farming System: mengintegrasikan tiga bidang sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Harapan pada sektor pertanian untuk mengembangkan jenis komoditas bernilai tinggi (sayuran asparagus, paprika, selada, dll); Potensi peternakan berupa bebek dan rencana pembangunan kandang kambing komunal dari tanah bengkok (karena keterbatasan lahan); Potensi perikanan berupa ikan nila nirwana. 2. Desa Vokasi: desa yang berfokus pada pelatihan dan rintisan desa wisata; 1. Pertminuntuhamtanaserin2. Periyanprosdaptidayanmakhanyhargnamstag3. Petelaha4. UMprod

238 dalam Kerangka Reforma Agraria k arahan pengembangan setelahnya atau bentuk potensi penataan akses di tahun pa arahan pengembangan yang mendapat tanggapan baik dari OPD terkait untuk h merupakan tabel arahan pengembangan penataan akses pada setiap lokasi yang i Provinsi Jawa Tengah. taan Akses Provinsi Jawa Tengah Kendala Bantuan yang pernah diterima Potensi Intervensi Agustus 2023 tanian: kurangnya nat generasi muda uk bertani, adanya ma dan penyakit aman (cabe yang ng kuning daunnya); ikanan: suhu dingin g menyebabkan ses pembesaran tidak at dilakukan karena ak terdapat plankton g menjadi sumber kanan ikan sehingga ya bisa pembibitan, ga pakan ikan naik mun harga jual gnan; ernakan: keterbatasan an untuk beternak; MKM Batik: harga duk terlalu tinggi; 1. Pertanian: bibit durian ke 150 KK pembuatan JUT selebar 1,5meter dari dana desa; perikanan: kolaborasi dengan UGM, kolaborasi dengan BRIDA berupa indukan nila ikan nirwana dan pakan ikan; 2. Edu park: telah terdapat 1 unit joglo Soekarno dan 5 unit gazebo (kolaborasi dengan BPIP); 3. UMKM Batik: sudah pernah berkolaborasi dengan Unnes Revitalisasi Batik dan Pertamina Foundation. 1. Perlu intervensi terkait penyuluhan pembudidayaan tanaman-tanaman komoditas sayuran bernilai tinggi dan bantuan obat pembasmi hama; 2. Perlu intervensi terkait pemberian alat untuk mengontrol suhu air dan pelatihan pembuatan pelet ikan; 3. Perlu intervensi terkait kelembagaan ternak; 4. Perlu intervensi terkait mekanisasi alat agar dapat memproduksi jenis batik printing dengan harga lebih murah sehingga dapat menekan harga jual dan

No. Lokasi Pendataan Legalisasi Aset Hasil Pendataan 3. Edu Park: berkaitan dengan pengembangan desa wisata; 4. UMKM Batik: Batik Carica Lestari, sudah pernah menggelar fashion show di pendopo; 5. UMKM Hasil Olahan Bambu: mengolah bahan baku bambu menjadi sumpit, tusuk sate, tusuk gigi, dll; 6. Air kemasan: adanya sumber air yang jernih dan berlimpah menjadi potensi untuk produksi air kemasan lokal. karelam5. UMdalaprosman6. SanindikemDesdikafisikair sehidibubelumem2 Desa Tanjunganom, Kec. Kepil PTSL 2019 (700 bidang) Potensi akses berupa UMKM rumahan berupa Opak Pita dan keripik makanan, serta perikanan dari kolam pribadi. 1. PascturuanjlOpalampadmatprodseba2. PeridigukonPTSL 2020 (1865 bidang)

239 Kendala Bantuan yang pernah diterima Potensi Intervensi ena proses terlalu ma; MKM Bambu: masih am skala kecil dan ses pembuatan masih nual; nitasi yang menjadi ikator utama miskinan ekstrem di sa Talunombo, arenakan karakteristik k tanah dan sumber yang melimpah ingga sulit untuk uat septic tank dan um 100% warga miliki jamban. mempercepat proses pembuatan batik; 5. Perlu intervensi berupa bantuan alat produksi untuk mempercepat proses hasil olahan bambu; 6. Perlu intervensi berupa pengadaan alat untuk proses penyulingan air dan pengemasan; 7. Perlu intervensi terkait upaya dalam mengatasi karakteristik tanah dan air di Desa Talonombo untuk mewujudkan 100% jambanisasi masyarakat. ca covid, permintaan un sehingga harga lok, proses pembuatan ak Pita cenderung ma dan bergantung a kondisi alam (sinar tahari), mesin duksi hanya dimiliki agian pelaku usaha; ikanan hanya unakan untuk nsumsi pribadi. 1. Pelatihan keripik pare dari Dinas UMKM tahun 2018; 2. Bantuan alat pengolahan Opak Pita tahun 2019; 3. Pelatihan pengolahan ikan dari Dinas Perikanan. 1. Perlu intervensi terkait kelembagaan pelaku usaha keripik; 2. Perlu intervensi terkait pemasaran secara digital; 3. Perlu intervensi terkait pengadaan mesin produksi Opak Pita.

No. Lokasi Pendataan Legalisasi Aset Hasil Pendataan 3 Desa Campursari, Kec. Kejajar PTSL 2018 dan PTSL 2023 (315 bidang) Potensi akses berupa: 1. Pertanian berupa sayur mayur antara lain kentang, kol, dan komoditas tembakau; 2. Peternakan berupa ternak domba. 1. Fenberahingyanprodken2. Terd(Conamdenseim3. Hamtana4. Kurmaspete5. Padkemterk6. Terdyanlimbmen4 Desa Batursari, Kec. Sapuran Informasi didapatkan bahwa Desa Batursari masuk dalam desa binaan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kab. Wonosobo. Indikaekstrembanyakputus banyakdi Des5 Desa Surengede, Kec. Kejajar Informasi didapatkan bahwa Desa Surengede masuk dalam desa binaan Dinas Perdagangan ManajkendalKab. W

240 Kendala Bantuan yang pernah diterima Potensi Intervensi nomena Bun Upas ada di suhu -3 derajat gga -7 derajat celcius g menyebabkan duksi tanaman tang rusak; dapat olahan kentang okoti) oleh PKK mun bahan produksi gan barang jual tidak mbang; ma dan jamur pada aman; rangnya minat syarakat terhadap ernakan domba; da saat musim marau, sumber air kadang kecil; dapat sumber mata air g tercemar oleh bah sehingga rasa air njadi asin. 1. Rehabilitasi lahan untuk menanam pohon carica di batas kepemilikan tahun 2010 oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan; 2. Pemberian bibit kayu cemara dan mahoni tahun 2010 oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan; 3. Bantuan ternak domba tahun 2010 dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan; 4. Bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pendesaan (PUAP) dari pusat kepada Gapoktan untuk mengelola simpan pinjam sejumlah 100 juta. 1. Perlu intervensi terkait pelatihan untuk mengolah kentang sebagai hasil olahan makanan untuk menghasilkan nilai produk yang lebih tinggi; 2. Perlu intervensi terkait pemasaran hasil olahan makanan; 3. Perlu intervensi terkait kelembagaan peternakan untuk menarik minat masyarakat. ator kemiskinan m berasal dari knya anak-anak yang sekolah dan knya pernikahan dini sa Batursari. 1. Sekolah lapang pada tahun 2023; 2. Bantuan alat-alat pertanian. Perlu intervensi terkait pemberdayaan di hulu (Program Budidaya Komoditas Pertanian). emen usaha menjadi la utama UKM di Wonosobo 1. Perlu intervensi terkait pelatihan pengolahan tani menjadi olahan

No. Lokasi Pendataan Legalisasi Aset Hasil Pendataan dan Koperasi UKM Kab. Wonosobo Pendataan Pengembangan Akses Reform di Kab. Blora pada 30 Agustus - 1 Desa Bangsri, Kec. Jepon PTSL 2017 dan PTSL 2018 (1418 bidang) Potensi akses berupa: 1. Desa wisata: - tahun 2020 merintis kampung pelangi tapi karena pandemi akhirnya tutup - tahun 2022 merintis 'Noyogimbal view' dengan mengintegrasikan kuliner dan event musik Lokasi 'Noyogimbal view' menggunakan tanah kas desa (bengkok desa) dan dikelola oleh Bumdes 5758 (maju mapan). Rencana ke depan akan dibangun waterboom; 2. Pertanian berupa komoditas jagung di Dusun Dulang warga memanfaatkan lahan hutan menjadi tegalan untuk ditanami jagung dengan bibit terkadang dari Perhutani (sudah terdapat LMDH). Harga jual jagung berkisar antara Rp5.700,00 - 1. Wis- mdan- paair tana'Noymenkura2. Pertpupsub3. UM- kreaseleberl- bsasa

241 Kendala Bantuan yang pernah diterima Potensi Intervensi makanan agar menghasilkan nilai produk yang lebih tinggi; 2. Perlu intervensi terkait pemasaran hasil olahan makanan. 1 September 2023 sata: modal berawal dari a desa saja ada musim kemarau berkurang, jadi aman pohon-pohon di yogimbal view' ngering dan menjadi ang enak dipandang; tanian: bibit dan puk semakin mahal, sidi tidak banyak; MKM: masyarakat kurang atif, seletah pelatihan esai sering tidak lanjut kegiatan bantuan kurang tepat aran 1. Wisata: Dinas Pariwisata Pemprov Jateng 100juta untuk patung; 2. Pertanian: - Bantuan alsintan dari Dinas Pertanian 2021 berupa 4 traktor - Jalan Usaha Tani tahun 2015 dari DPRD Kab. Blora 3.UMKM: - Pelatihan pembuatan batik dan jajanan oleh Disperdakop - Alat pembuatan emping jagung, teh rambut jagung, oven roti, selep penggilingan jagung dari Kemendes tahun 2015 1. Perlu intervensi dari Dinas Pariwisata Kab. Blora untuk dapat meningkatkan potensi wisata di Desa Bangsri; 2. Perlu adanya investor luar untuk membantu pembangunan; waterboom 3. Perlu intervensi terkait pelatihan untuk diversifikasi pengolahan pasca panen produk pertanian jagung saat sedang surplus panen jagung (harga jagung turun).

No. Lokasi Pendataan Legalisasi Aset Hasil Pendataan Rp5.850,00 per kg. Pupuk menggunakan pupuk organik dari kotoran ayam (beli); 3. UMKM: keripik jagung, roti, dan abon lele. 2 Desa Jeruk, Kec. Bogorejo Belum ada, tetapi rencananya PTSL akan dilakukan pada tahun 2024 Potensi akses berupa: 1. Pertanian berupa jagung, padi, cabai, bawang merah, dan pepaya california. - Beberapa tahun lalu Desa Jeruk memproduksi pepaya dalam jumlah besar, namun terus menurun dari tahun ke tahun karena hasil jualnya yang kurang baik. Petani berganti ke jagung karena harga jual lebih menguntungkan saat ini yaitu 4300/Kg basah dan 5300/Kg kering. Saat ini masih ada yang menanam pepaya namun hanya perseorangan. - Hasil bawang merah saat ini sebagian sudah diolah oleh petani untuk menjadi bawang goreng. 2. UMKM berupa produksi makanan kecil seperti marning dari produksi jagung Desa Jeruk. 1. Petaketepup2. Saacukmenproduntuproddan

242 Kendala Bantuan yang pernah diterima Potensi Intervensi ani terkendala karena ersediaan air dan puk; at ini produksi jagung kup tinggi, dan petani nginginkan adanya duk olahan jagung uk mensiasati jika duksi jagung berlebih harga menurun. 1. Pertanian: dryer jagung, bibit jagung, bibit padi, alsintan berupa traktor masing-masing 1 untuk 8 kelompok. 1. Perlu intervensi terkait pelatihan untuk pengolahan pasca panen karena produk hasil tani yang berlebih terutama untuk produksi jagung menjadi produk lain.

No. Lokasi Pendataan Legalisasi Aset Hasil Pendataan Pendataan Pengembangan Akses Reform di Kab. Banjarnegara pada 11-11 Desa Duren, Kec. Pagedongan Prona 2017 dan PTSL 2023 (522 bidang) Potensi akses berupa pertanian pada komoditas tanaman singkong, jagung dan palawija: masyarakat menanam pada musim penghujan, dipanen 1 kali setahun. 1. Kurterhini budmen2. KomdapDesterbtana2 Desa Kebondalem, Kec. Bawang Prona 2015 dan PTSL 2023 (1562 bidang) Potensi akses berupa: 1. Pertanian dengan komoditas antara lain singkong, ketela, dan cabai, serta bumbu rempah; 2. Peternakan kambing, baik kepemilikan perorangan, maupun pengelolaan Bumdes Kebondalem. 1. Kenumutana2. Kekpeterumkammenternpadkem

243 Kendala Bantuan yang pernah diterima Potensi Intervensi 2 September 2023 rangnya akses hadap sumber air, hal menjadikan kegiatan didaya pertanian njadi terhambat; moditas tanaman yang at dibudidayakan di sa Duren hanya batas pada jenis aman tertentu. 1. Bantuan dana sejumlah 180 juta dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; 2. Bantuan dana sejumlah 279 juta dari Pemda Kab. Banjarnegara tahun 2023; 3. Bantuan dana kerjasama dengan CSR tahun 2014. 1. Perlu intervensi terkait penyediaan alat untuk menampung air dan mendistribusikan ke lahan pertanian; 2. Perlu intervensi terkait pelatihan budidaya jenis tanaman lain yang tahan di kondisi minim air serta memiliki nilai komoditas lebih tinggi. ndala pertanian umnya berupa hama aman cabai; keringan menyulitkan ernak untuk mencari mput sebagai pakan mbing yang kemudian nyebabkan harga bibit nak kambing turun da saat musim marau. 1. Bantuan bibit ternak kambing untuk kelompok ternak sebanyak 2 ekor per orang sebanyak 10 orang dari Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023; 2. Bantuan bibit pertanian dari Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023; 3. Bantuan jamban dari Dinas DPKPLH pada tahun 2022 dan 2023; 4. Pelatihan manajemen usaha. 1. Perlu intervensi terkait penguatan kelembagaan kelompok ternak dan permodalan bibit ternak kambing; 2. Perlu intervensi terkait pelatihan olahan makanan bahan singkong; 3. Perlu intervensi terkait pemasaran bumbu rempah-rempah.

No. Lokasi Pendataan Legalisasi Aset Hasil Pendataan 3 Desa Petir, Kec. Purwanegara Prona 2017 dan PTSL 2023 (849 bidang) Potensi akses berupa pertanian pada komoditas tanaman singkong dan jagung. Masyarakat menanam singkong dalam kurun waktu 1 kali tanam (9 bulan) dan 1 kali panen. 1. Minterh2. Konbaik3. AdapenmensingjaguPendataan Pengembangan Akses Reform di Kab. Purworejo pada 19-22 S1 Desa Samping, Kec. Kemiri PTSL 2023 (1000 bidang) Potensi akses berupa: 1. Pertanian pada komoditas padi, ketela, kelapa, dan cabai. Ketela dipanen setahun sekali lalu disetor ke pabrik produsen opak. Terdapat potensi pembibitan tanaman albasia dan buah alpukat; 2. Peternakan domba dan kambing. 1. Pertpupdidasuli2. Beluterkmakpenpert2 Desa Sedayu, Kec. Loano Prona 2012 dan PTSL 2018 (800 bidang) Potensi akses berupa: 1. Pertanian dengan komoditas antara lain padi dan sayursayuran, serta buah-buahan seperti duku dan duren; 2. Usaha rumahan berupa makanan tradisional, salah satunya adalah tiwul yang AkibatpembaPasar dan dilanjudana d

244 Kendala Bantuan yang pernah diterima Potensi Intervensi nimnya akses hadap sumber air; ndisi air tanah kurang k; anya hama dan yakit yang nyerang tanaman gkong maupun ung. 1. Bantuan bibit dan alat traktor dari Dinas Pertanian tahun 2022 1. Perlu intervensi terkait pelatihan budidaya jenis tanaman lain yang tahan di kondisi minim air serta memiliki nilai komoditas lebih tinggi 2. Perlu intervensi terkait pengolahan produk singkong mentah untuk menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi eptember 2023 tanian: harga bibit dan puk mahal dan sulit apat. Bibit tanaman t terjual; um ada pelatihan kait pengolahan kanan maupun golahan produk hasil tanian. 1. Bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) oleh Dinas Pertanian tahun 2018 dan 2023; 2. Bantuan domba, kultivator, pengeboran air dangkal, dan traktor oleh Dinas Pertanian tahun 2019. 1. Perlu intervensi terkait bantuan bibit dan subsidi pupuk pertanian; 2. Perlu intervensi terkait pelatihan upengolahan makanan dan produk hasil pertanian. t Covid-19 angunan lapak di Menoreh berhenti, saat ini mulai utkan kembali dengan desa. 1. Pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia oleh BOB dan Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo setiap tahun sejak 2019 hingga 2023; 1. Potensi intervensi terkait pemberian bibit dan subsidi pupuk pertanian; 2. Potensi intervensi terkait pemasaran UMKM makanan tradisional;

No. Lokasi Pendataan Legalisasi Aset Hasil Pendataan sering ikut dalam event yang berlangsung di Desa Sedayu; 3. Kawasan Penyangga Utama Borobudur oleh Badan Otoritas Borobudur (BOB). Dukungan pariwisata oleh BOB saat ini berfokus pada lokasi ‘De Loano Glamping’ untuk kegiatan kemah berkonsep modern/mewah dan lokasi event konser. 3 Desa Ngadirejo, Kec. Kaligesing Prona 2012 (60 bidang) Potensi akses berupa: 1. Pertanian dengan komoditas berupa tanaman ubi jalar/singkong, durian, kopi, vanili, dan cengkeh; 2. UMKM rumahan dengan produk berupa gula aren/kelapa dan besek. 1. Permuung2. KenUMpemdalmamamamemarenSedlingproNgaberdarSumber: Analisis Tim GTRA Provinsi Jawa Tengah, 2023

245 Kendala Bantuan yang pernah diterima Potensi Intervensi 2. Pembangunan lapak di Pasar Menoreh oleh BOB pada tahun 2019 sejumlah 3 unit lapak dari total target 14 unit lapak. 3. Potensi intervensi terkait permodalan untuk pembangunan lapak usaha di Pasar Menoreh. rtanian bersifat usiman dan bukan ggulan; ndala utama pada MKM berupa masaran. Daya beli am lingkup lokal sih kecil dikarenakan sing-masing syarakat telah mampu mbuat produk gula n/kelapa serta besek. dangkan dalam gkup kabupaten, oduk di Desa adirejo masih kalah rsaing dengan produk ri Parakan. 1. Pelatihan pembuatan gula semut oleh Koperasi Wanita Srikandi pada tahun 2015; 2. Pelatihan pembuatan makanan ringan (keripik) dari SMK pada tahun 2017; 3. Bantuan alat traktor oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo pada tahun 2014. 1. Potensi intervensi terkait penyuluhan olahan hasil pertanian; 2. Potensi intervensi terkait pelatihan packaging produk UMKM; 3. Potensi intervensi terkait pemasaran produk UMKM.

246 Daftar arahan pengembangan penataan akses di kabupaten/kota se-Jawa Tengah hasil dari pendataan dan analisis tahun 2023, beberapa di antaranya sudah dilakukan koordinasi dengan OPD setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk mengetahui potensi pelaksanaan penataan akses oleh OPD tersebut pada tahun yang akan mendatang. Arahan pengembangan akses dengan mempertimbangkan pada legalisasi asetnya, potensi yang sudah berkembang dan dapat dikembangkan lagi, potensi yang sudah ada tetapi belum berkembang, potensi yang muncul sebagai dampak ikutan dari keberadaan potensi yang telah dikembangkan terlebih dahulu. Selain itu dimungkinkan kondisi lapangan memang memungkinkan untuk dilakukan intervensi poleh oleh oraganisasi pemerintah daerah yang tepat tanpa mengesampingkan ketertarikan masyarakat untuk melakukan pengembangan terhadap potensi yang dimiliki. Hal ini secara sistematik diuraikan pada Bab 2.1.4.1 bagian pendataan integrasi. Selain lokasi-lokasi tersebut di atas, beberapa lokasi hasil kegiatan Program Akses Reforma Agraria (ARA) tahun 2023 juga direkomendasikan untuk dilakukan intervensi oleh beberapa OPD. Lokasi-lokasi dimaksud merupakan lokasi yang sudah pernah dilakukan pemtaan sosial pada tahun pertama, penguatan kelembagaan pada tahun 3 dan pendampingan pada tahun ketiga. Lokasi-lokasi dimaksud sudah menampakkan hasil, namun akan sangat lebih bagus lagi apabila dilakukan intervensi pada aspek-aspek yang belum dapat/sempat dilakukan dalam kegiatan ARA dari Kementerian ATR/BPN. Lokasi-lokasi dimaksud secara terperinci terkait lokasi, peanganan akses yang sudah dilakukan sejak tahun 2021 hingga pengembangan akses tahun 2023 serta rekomendasi untuk ditindaklajuti/diintervensi melalui kegiatan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Rekomendasi Intervensi paNo Kab./Kota Kec. Desa/ Kel. Target (KK) Legalisasi Aset Penanganan Akses TahuJenis Pendampingan Penda1 Kab. Kudus Dawe Colo 200 PRONA 2001, PRONA 2009, PRONA 2012, PRONA 2013, PRONA 2018, PTSL 2020 DAN PTSL 2021 Pemberian bantuan pupuk organik (CSR) PT. DjaruPelatihan pembuatan pupuk organik Dinas PerPermukimHidup Ka2 Kab. Pati Gabus Wuwur 50 Lintas Sektor Perikanan Budidaya 2021 Bimbingan dan edukasi budidaya perikanan (perawatan kualitas air, kesehatan dan pemberian pakan pada ikan) Dinas KeKabupatePemberian akses permodalan Bank BRKabupate3 Kab. Boyolali Banyudono Dukuh 100 PTSL 2020 Bimbingan pengelolaan ikan yang baik agar tidak mudah terserang penyakit Dinas PetKabupateBimbingan pengelolaan manajemen hewan ternak (cara mencegah dan merawat dari penyakit) Dinas PetKabupateBimbingan pembuatan kelompok yang sesuai aturan agar dapat mengakses bantuan Dinas PetPerikananPelatihan pemasaran Dinas KoInformasi

247 ada Penanganan Akses Reforma Agraria un 2021 Pengembangan Akses Tahun 2023 Rekomendasi Kegiatan Tahun 2024 (Akses Yang Dibutuhkan) Instansi amping/Stakeholder Jenis Pendampingan Kewirausahaan/ Kelembagaan Instansi Pendamping/Stakeholder um Foundation Pelatihan Pembuatan NIB, PIRT, Sertilikasi Halal, HAKI. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Fasilitasi Jalan Usaha Tani, Pelatihan Pengelolaan Green House, Fasilitasi Pembangunan Rumah Pupuk, Bantuan Mesin Pengolah Sampah dan Alat Produksi Fasilitasi Pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal Garda Transfumi Kabupaten Kudus Pelatihan Barista Kopi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Provinsi Bangka Belitung rumahan, Kawasan man dan Lingkungan abupaten Kudus Bimbingan Teknis Pemasaran online dan Pembuatan eKatalog Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Pelaksanaan Gerakan Pengendallan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dengan Pestisida Nabati dan Bantuan Pestisida Nabati 40 liter Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Fasilitasi Akses Pemasaran Produk di Etalase Galeri UMKM Muria Galeri UMKM Muria milik Bank Indonesia Unit Colo Fasilitasi Akses Pemasaran melalui Pameran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus elautan dan Perikanan en Pati Pelatihan pemasaran online dan offline ikan nila dan bandeng Dinas kelautan dan perikanan, dinas koperasi dan UMKM kabupaten Pati Pembangunan fasilitas penerangan di daerah tambak RI Kantor Cabang en Pati ternakan dan Perikanan en Boyolali Sosialidasi dan Edukasi Tata Cara Kelola Ikan Hias dan Pentingnya Kelompok Usaha Bersama bagi Pelaku Usaha Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Boyolali Pembangunan Embung dan Pengadaan Saluran Irigasi ternakan dan Perikanan en Boyolali Sosialisasi dan Edukasi Strategi Pemasaran Ikan Hias oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Boyolali ternakan dan Sosialisasi dan Edukasi Legalisasi Usaha dengan Pengenalan NIB dan Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial seperti Tiktok Praktisi Pemasaran Digital "Noah's Ark Agency" n Kabupaten Boyolali omunikasi dan i Kabupaten Boyolali

No Kab./Kota Kec. Desa/ Kel. Target (KK) Legalisasi Aset Penanganan Akses TahuJenis Pendampingan Penda4 Kab. Klaten Bayat Jarum 200 PRONA 2011 dan PTSL 2019 Pelatihan optimalisasi aplikasi marketplace untuk UMKM ParamartKrakitan PTSL 2019 Pelatihan optimalisasi aplikasi marketplace untuk UMKM ParamartPelatihan pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan dan pembuatan pakan PT Agri Kfermentasi dari limbah jagung Bantuan bahan untuk pembuatan pupuk organik dan pakan fermentasi PT Agri K5 Kab. Banjarnegara Sigaluh Prigi 226 PTSL 2017 dan 2018 Pelatihan pembuatan legalitas usaha (NIB,P-IRT dan Label Halal) Dinas PerPermukimHidup KaBimbingan dan pendampingan penguatan kelompok usaha tani SekretariPerekonoManusia)Pelatihan Pembuatan gula semut Dinas PerPerdaganKecil danBanjarnegPelatihan pengemasan produk Dinas PerPerdaganKecil danBanjarnegBimbingan dan edukasi pembuatan legalitas usaha (NIB dan P-IRT) Dinas PerPerdaganKecil danBanjarnegPagentan Pagentan PRONA 2010, PTSL 2020 dan PTSL 2021 Pelatihan cara budidaya perikanan yang baik (CBIB) Dinas PerKetahanaBanjarnegPelatihan pembuatan legalitas usaha (NIB dan P-IRT Dinas PerPerdaganBanjarnegBimbingan dan edukasi pembuatan legalitas usaha (NIB dan P-IRT) Dinas PerPerdaganKecil DanBanjarnegPelatihan pembuatan legalitas usaha (NIB, P-IRT, dan Label Halal) Dinas PerPemukimHidup Ka

248 un 2021 Pengembangan Akses Tahun 2023 Rekomendasi Kegiatan Tahun 2024 (Akses Yang Dibutuhkan) Instansi amping/Stakeholder Jenis Pendampingan Kewirausahaan/ Kelembagaan Instansi Pendamping/Stakeholder a Digital Studio Pelatihan manajemen dalam berwirausaha (marketing dan pengelolaan keuangan) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Fasilitasi Bantuan Mesin Penggiling Jamu a Digital Studio Pemanfaatan limbah pertanian jagung sebagai pakan ternak Komunitas Petani Muda Klaten Fasilitasi Bantuan Mesin Diesel Pompa Air Kencana Perkasa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Kencana Perkasa rumahan, Kawasan man dan Lingkungan ab. Banjarnegara Pelatihan Optimalisasi Alat Produksi Praktisi Produksi Keripik Salak dan Nangka "Fifatuna Snack" Fasilitasi Perbaikan Alat Produksi Keripik, Fasilitasi Perpanjangan PIRT dan BPOM, Fasilitasi Jaringan Internet, Pelatihan Packaging Produk at Daerah (Bagian omian dan Sumber Daya ) Kab. Banjarnegara Pelatihan Digital Marketing Praktisi UMKM "Monocal Store dan Kamsia Boba" rindustrian, ngan, Koperasi, Usaha n Menengah Kab. gara Pelatihan UMKM melalui Pendataan, Kemitraan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Potensi Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara rindustrian, ngan, Koperasi, Usaha n Menengah Kab. gara Pelatihan terkait Mekanisme Izin Edar (Perpanjangan PIRT) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara rindustrian, ngan, Koperasi, Usaha n Menengah Kab. gara Pelatihan Pengemasan Barang Produksi/ Packaging, Branding dan Labeling Praktisi UMKM "Monocal Store dan Kamsia Boba" rtanian, Perikanan dan an Pangan Kab. gara Tidak Ada Intervensi tahun Ketiga - rindustrian, ngan dan Koperasi Kab. gara rindustrian, ngan, Koperasi, Usaha n Menengah Kab. gara rumahan, Kawasan man dan Lingkungan ab. Banjarnegara

No Kab./Kota Kec. Desa/ Kel. Target (KK) Legalisasi Aset Penanganan Akses TahuJenis Pendampingan Penda6 Kab. Cilacap Bantarsari Rawajaya 1108 PTSL 2018 Bimbingan dan edukasi pemanfaatan budidaya azolla sebagai pakan alternatif Dinas PerCilacap Pelatihan pengemasan dan pemasaran produk untuk menarik konsumen Dinas PerUsaha KeKabupatePelatihan pembuatan Dinas Pankerajinan berbahan serabut kelapa dan cocofiber (tali, turus, dan pot) PerkebunPelatihan dan pendampingan Dinas Percara budidaya azolla Cilacap Pelatihan pembuatan kecap Dinas PanKabupate7 Kab. Pemalang Randudongkal Kreyo 731 PTSL 2021 Pelatihan pembuatan website dan pengenalan e-commerce Dinas KoPerindustKabupateStrategi pemasaran hasil pertanian Dinas PerPemalang8 Kab. Brebes Brebes Randusanga Wetan 350 Lintas Sektor Perikanan Budidaya 2021 Pelatihan teknis budidaya perikanan Dinas KeKabupateBimbingan dan edukasi penguatan kelompok dan prosedur perizinan Dinas PenPelayananKabupatePelatihan pembuatan makanan ringan berbahan dasar bandeng (kroket bandeng dan bolu kukus bandeng) Dinas KoPerdagan9 Kab. Batang Bawang Surjo 1259 Redistribu si Tanah 2021 Pelatihan pembuatan pupuk organik cair Dinas PerKab. BataPelatihan manajemen usaha (dasar pembukuan keuangan, packaging dan pemasaran) Dinas PerPerdaganBatang

249 un 2021 Pengembangan Akses Tahun 2023 Rekomendasi Kegiatan Tahun 2024 (Akses Yang Dibutuhkan) Instansi amping/Stakeholder Jenis Pendampingan Kewirausahaan/ Kelembagaan Instansi Pendamping/Stakeholder rikanan Kabupaten Pelatihan peningkatan kualitas produk cocobristle CV Cococreative Lentera Indonesia Akses Jalan Kabupaten rdagangan, Koperasi ecil dan Menengah en Cilacap Pelatihan peningkatan kualitas produk kecap Sari Rasa Cilacap Perbaikan Jaringan Listrik ngan dan Pelatihan pembuatan NIB DPKUKM Kabupaten Cilacap Pembaruan Mesin Produksi Cocobristle nan Kabupaten Cilacap rtanian Kabupaten Pelatihan pembuatan sertifikat halal DPKUKM Kabupaten Cilacap ngan dan Perkebunan en Cilacap Pelatihan pemasaran online dan offline DPKUKM Kabupaten Cilacap operasi, UMKM trian dan Perdagangan en Pemalang Sosialisasi dan Edukasi Cara Pembuatan Label dan Branding Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Pelatihan dan Pendampingan Menciptakan Brand Tas Lokal rtanian Kabupaten g Sosialisasi dan Edukasi Strategi Pemasaran Secara Offline dan Online Pelatihan Pemasaran melalui E-commerce dan Sosial Media elautan dan Perikanan en Brebes Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pemulihan Data NIB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes Perbaikan Tanggul dan Akses Jalan, Perbaikan Saluran Irigasi, Fasilitasi Akses Pemasaran Produk, Bantuan Alat Produksi nanaman Modal dan n Terpadu Satu Pintu en Brebes Edukasi dan Sosialisasi Mekanisme Pembuatan PIRT dan Sertifikat Halal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes operasi, UMKM dan ngan Kabupaten Brebes Edukasi dan Sosialisasi Cara Mengelola Produk Agar Diterima Pasar yang Lebih Luas Praktisi Bidang UMKM (Toko Yes Telur Asin Kabupaten Brebes) Edukasi dan Sosialisasi Langkah Strategis dalam Pengembangan Usaha dan Akses Pasar yang Lebih Luas Dinas Perikanan Kabupaten Brebes rtanian dan Pangan ang Sosialisasi dan Edukasi Strategi Pemasaran Online dan Offline Praktisi Usaha F&B "Coffee and Beyond" Pelatihan Pengolahan Biji Kopi menjadi Serbuk Kopi Fasilitasi Akses Pemasaran Online (E-commerce dan Sosial Media) dan Offline (Pameran, Akses ke Distributor, dsj) rindustrian, ngan dan Koperasi Kab. Sosialidasi dan Edukasi Cara Pembuatan Label Produk Pelatihan Penyajian Kopi yang Baik dan Benar

No Kab./Kota Kec. Desa/ Kel. Target (KK) Legalisasi Aset Penanganan Akses TahuJenis Pendampingan PendaKandeman Depok - Pelatihan pembuatan pupuk organik cair Dinas PerKab. BataPelatihan manajemen usaha (dasar pembukuan keuangan, packaging dan pemasaran) Dinas PerPerdaganBatang Tegalsari - Pelatihan pembuatan pupuk organik cair Dinas PerKab. BataPelatihan manajemen usaha (dasar pembukuan keuangan, packaging dan pemasaran) Dinas PerPerdaganBatang 10 Kab. Semarang Bandungan Kenteng 2612 Redistribu si Tanah 2021 Bantuan bibit tanaman (buah dan bunga hias) PT. DjaruFoundatioBantuan pembuatan NIB dan pemberian bantuan hibah/sosial Dinas KoPerindustKab. SemBimbingan dan edukasi cara budidaya sayuran organic Dinas PerPangan KBantuan perbaikan akses jalan PT PertamIV Bimbingan dan edukasi pengembangan teknik budidaya agroforestri pada lahan kritis (berlereng) Dinas PerPangan KBimbingan dan edukasi pengembangan produk unggulan bandungan Dinas PerPangan K(torakur dan tahu serasi) Candi Redistribu si Tanah 2021, PTSL 2020 dan PTSL 2021 Bantuan bibit tanaman (buah dan bunga hias) PT DjaruFoundatioPelatihan pembuatan sirup mawar dan bolu kukus ubi Dinas KoPerindustKab. SemBimbingan dan edukasi cara mengembangkan umkm Dinas KoPerindustKab. SemBantuan pembuatan NIB dan pemberian bantuan hibah/sosial Dinas KoPerindustKab. SemBimbingan dan edukasi sistem pertanian terpadu, budidaya sayuran organik dan budidaya mawar Dinas PerPangan K

250 un 2021 Pengembangan Akses Tahun 2023 Rekomendasi Kegiatan Tahun 2024 (Akses Yang Dibutuhkan) Instansi amping/Stakeholder Jenis Pendampingan Kewirausahaan/ Kelembagaan Instansi Pendamping/Stakeholder rtanian dan Pangan ang Tidak Ada Intervensi tahun Ketiga - rindustrian, ngan dan Koperasi Kab. rtanian dan Pangan ang rindustrian, ngan dan Koperasi Kab. um (Djarum on) Tidak Ada Intervensi tahun Ketiga - operasi, Usaha Mikro, trian dan Perdagangan marang rtanian, Perikanan, dan Kab. Semarang mina (Persero) UPMS rtanian, Perikanan dan Kab. Semarang rtanian, Perikanan dan Kab. Semarang um (Djarum on) Pelatihan Pengembangan Manajemen Bisnis dan Pemasaran Praktisi/Pelaku Usaha Bidang Pertanian Fasilitasi Pembangunan Jalan Usaha Tani, Perluasan Jaringan Listrik, Perluasan Jaringan Air, Pembangunan Balai Pertemuan (CV. EVERFRESH INDONESIA) operasi, Usaha Mikro, trian dan Perdagangan marang Edukasi pentingnya manajemen bisnis dan pemasaran di era modern saat ini terutama secara online bagi petani muda Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang operasi, Usaha Mikro, trian dan Perdagangan marang Edukasi mengenai wadah pengembangan usaha yang dimiliki Dinas UMKM bagi para petani Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang operasi, Usaha Mikro, trian dan Perdagangan marang Edukasi mengenai pentingnya pemasaran online Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang rtanian, Perikanan dan Kab. Semarang - - -