333
334
335
336
337 Lampiran VIII. Undangan, Daftar Hadir, dan Notula Rapat Koordinasi Akhir Tahun Undangan
338
339
340
341
342 Daftar Hadir
343
344
345
346
347 Notula Acara : Rapat Koordinasi Akhir Tahun GTRA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tanggal/Waktu : Selasa, 12 Desember 2023 Lokasi/Tempat : Novotel Semarang Peserta Hadir : 100 orang Hasil : Sambutan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Ketua Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama, S.H., M.Kn. - Sudah melakukan kesepakatan dengan forkopimda tentang topik utama kawasan hutan - Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan identifikasi TORA PPTPKH dan melakukan pengusulan pada 15 titik, sisanya akan diselesaikan tahun 2024. - BPN harus aktif berkoordinasi dan kolaborasi dengan Kepala DLHK kab/kota untuk menyusun cetak biru PPTPKH agar bisa terpetakan data lokasi kawasan hutan. Semoga tahun 2024 ada data landed berisi titik koordinat. Saat ini hasil masih abu-abu. - Membuat rencana aksi sehingga terwujud cetak biru dari usulan 15 kab/kota seluas 1.640,39 Ha - Dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 tertulis bahwa Pemda diharapkan dapat mengalokasikan anggaran terkait dengan identifikasi kawasan hutan dan kegiatan RA. BPN akan mendukung penuh untuk kepentingan rakyat - Tanah timbul sudah masuk dalam Perpres No. 62 Tahun 2023. Cilacap sudah menyelesaikan permasalahan pertanahan terkait tanah timbul melalui Redistribusi Tanah. Cilacap sedang menunggu pelepasan kawasan hutan. Sudah selesai melakukan pengusulan dengan anggaran kolaborasi bersama pemkab. - Terkait kawasan hutan, yang penting proses berjalan, untuk urusan pelepasan nanti dulu. - 2024 awal tahun diharap segera menyelesaikan peta, jika perlu studi banding ke Cilacap - Rapat koordinasi 2024 diharap sudah membawa data awal titik kawasan hutan berupa spasial dan non spasial. - Pendataan dan pengembangan potensi akses RA memberi outcome berupa pertumbuhan/kenaikan pendapatan antara sebelum dan sesudah RA. Coba difokuskan di lokasi-lokasi miskin ekstrem. - Terdapat anomali terkait kegiatan sertifikasi, diharapkan pemerintah daerah turut mendorong masyarakat untuk mengikuti kegiatan sertifikasi. Terdapat inpres berisi bupati/walikota/gubernur bisa membantu menyediakan biaya yang belum disediakan pemerintah pusat (patok, materai, dll). Harapannya seluruh bidang (21juta) di Provinsi Jawa Tengah sudah terukur, sehingga jika tidak ada anggaran, masih dapat
348 memanfaatkan peta bidang dengan biaya swadaya PNBP untuk melakukan permohonan tanpa dilakukan pengukuran lagi. - Rapat Koordinasi GTRA 2024 harus sudah membawa data overlay peta 15 kabupaten yang sudah melakukan usulan. Terhadap 15 kab/kota harus berkoordinasi bersama BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta untuk selanjutnya juga dapat mengusulkan. - Konsep KLHK ada 2. Satu pelepasan kawasan hutan untuk redistribusi tanah, dan satu untuk perhutanan sosial. - Tim inver, kanwil BPN harus ikut terlibat. Sambutan Kabid Pertanahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Tim PLH GTRA Jawa Tengah, Ilham Pribadi, S.H., M.H. - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terima kasih terkait selesainya permasalahan pertanahan melalui redistribusi tanah di Bong China, Kabupaten Cilacap. - Penataan aset dibantu BPN di Kabupaten Cilacap, Blora, dan Wonosobo dengan program LP2B. Sedang persiapan penyerahan sertipikat. Pemprov ingin memberikan contoh kepada pemkab/pemkot terkait kegiatan penataan aset. Penataan akses ada piloting project tahun 2024 belajar dari BPN. - Output kegiatan: penyusunan surat kepada pemkab/pemkot agar mendukung pelaksanaan RA dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peantaan aset dan penataan akses. PEMAPARAN PELAKSANAAN GTRA 1. Kabupaten Cilacap Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Sagimin, A.Ptnh. - Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap sangat tinggi terkait RA. - Kab. Cilacap cukup bervariasi potensi TORA-nya. Ada PPTPKH, tanah timbul, penyelesaian konflik, dan pelesapan HGU. - Pemkab membentuk tim suporting terpadu dengan anggaran pendataan inventarisasi dan identifikasi dari pemkab. Pertama rencana lokasi, lalu pemberitahuan ke BPKH, lalu tim BPKH tindak lanjut memverifikasi, setelah data spasial dan non spasial didapatkan berupa by name by address, diusulkan data PPTPKH oleh Bupati kepada BPKH dan TIMDU yang selanjutnya diteruskan ke KLHK. Peta delineasi sudah ada. Satu desa utuh masuk ke dalam kawasan hutan berupa desa definitive (Desa Cimrutu), terdapat 1097 bidang. Hasil yang didata adalah permukiman, fasos fasum, atau tempat ibadatan. Terkumpul data 1573 bidang dari 6 desa. - Terkait tanah timbul telah selesai 997 bidang melalui redistribusi tanah. Sertipikat sudah siap diserahkan. Proses tanah timbul lebih panjang dibandingkan Redistribusi
349 Tanah, dengan kegiatan IP4T dan pertimbangan teknis. Pertama diusulkan dulu dari desa ke kantah, lalu ditembuskan ke kanwil, dan diteruskan ke kementerian. Kedua menyusun IP4T, lalu ketiga diterbitkan verifikasi teknis (dapat diajukan secara komunal). Lalu diusulkan ke Menteri dengan tembusan ke kanwil. Muncul rekomendasi tanah timbul dari Menteri ATR/BPN, lalu ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah. - Penyelesaian konflik terhadap tanah di bong china melalui Redistribusi Tanah dikombinasikan dengan penataan aset, pensertifikatan, sekaligus penataan lingkungan/penatagunaan tanahnya. Peta penataan menggunakan advice planning dengan Dinas Perkimta Kab. Cilacap. - Pelepasan HGU terhadap konflik pertanahan dengan PT. Rumpun Sari Antan merupakan LPRA Prioritas 1. HGU masih aktif, sudah dilakukan pendekatan maka kegiatan Redistribusi Tanah dapat dilakukan pada tahun 2024. - Produk akhir GTRA adalah pembentukan kampung RA. Sudah dibangun ARA Center di Donan (tanah bong china) dan sudah diresmikan oleh menteri. Sedang dalam pengajuan SK Kampung RA ke Bupati. - Rekomendasi hasil dari integrasi penataan aset dan penataan akses sedang disusun dan proses penandatangan oleh Tim GTRA Kab. Cilacap. 2. Kabupaten Pemalang Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Junadi, A.Ptnh., M.M. - dengan tema “Reforma Agraria untuk Kemakmuran Rakyat”. Issue yang diangkat di Rapat Koordinasi ini adalah PPTPKH dan bekas Hak Guna Usaha, yang tersebar di Kabupaten Pemalang serta Pencanangan Kampung RA di Desa Sodong Basari Kecamatan Belik dengan Penataan Aset Redistribusi Tanah Tahun 2023. - Pendataan TORA dan pengembangan penataan akses di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik berupa penyelesaian konflik dan realisasi pelaksanaan penataan aset melalui Redistribusi Tanah pada tanah bekas HGU PT. Kencana Sikasur sejumlah 562 sertipikat. - Pendataan TORA dan pengembangan penataan akses berupa potensi TORA dari PPTPKH dilaksanakan di Desa Simpur dan Mendelem Kec. Belik serta Desa Karanganyar dan Bantarbolang Kec. Bantarbolang. - Pendataan TORA dan pengembangan penataan akses berupa potensi TORA dari bekas HGU PT. Estu Subur di Desa Cikendung dan Karangsari Kec. Pulosari serta Desa Sima Kec. Moga. Terhadap tanah bekas HGU PT. Ika Chinza Putra di Desa Pesantren Kec. Ulujumi dan bekas HGU PT. Mackenzie di Desa Klareyan dan Kendalrejo Kec. Petarukan.
350 - Pengembangan penataan akses RAa dilakukan di Desa Sodong Basari, sebagai wujud success story kampung RA hasil dari Redistribusi Tanah. - Potensi TORA dari pelepasan kawasan hutan usulan tim terpadu sejumlah 592 Bidang yang diusulkan dengan total luas 735.794 m2 yang tersebar pada 6 Kecamatan di Kabupaten Pemalang. - Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang sudah mempersiapkan draft Proposal Kampung RA dan SK Kampung RA yang akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. 3. Kabupaten Batang Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Atop Widodo, S.SiT., M.Eng - Berdasarkan hasil analisis data yuridis dan data fisik, didapatkan lokasi potensi TORA yakni eks HGU PT. Estu Subur yang telah habis jangka waktunya sejak 31 Desember tahun 2000 yang berlokasi di Desa Bawang dan Desa Pesantren Kecamatan Blado, Kabupaten Batang dengan total luas mencapai 17,81 Ha. - Berdasarkan hasil pengembangan potensi penataan akses bahwa terdapat potensi yang dapat dikembangkang yakni, komoditas unggulan bidang pertanian, Sumber Daya Alam yang dapat dikembangkan untuk pariwisata, Sumber Daya Masyarakat terkait kegiatan UKM yang berada di Desa Bawang dan Pesantren maka dapat diusulkan menjadi target ARA tahun pertama pada tahun anggaran 2024. - Berdasarkan hasil integrasi potensi penataan aset dan penataan akses sebanyak 277 KK dengan rincian 90 KK di Desa Bawang dan 187 KK di Desa Pesantren, dan diharapkan dapat dilaksanakan kegiatan penataan akses oleh dinas terkait pada tahun 2024. Program pemberdayaan yang diusulkan kepada pelaku usaha bidang pertanian/perkebunan yakni Pendampingan Calon Petani dan Calon Lokasi. Sementara itu, pemberdayaan yang diusulkan untuk pelaku usaha bidang pengolahan hasil pertanian/perdagangan/kerajinan yakni Pendampingan Kewirausahaan. - Pada kegiatan GTRA Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat kegitan pembentukan Kampung Reforma Agraria. Hal tersebut atas dasar format/ketentuan DIPA dari Pusat tidak terdapat anggaran pembentukan Kampung Reforma Agraria. - Atas dasar penjelasan di atas maka Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Batang tidak melaksanakan pembentukan Kampung Reforma Agraria. 4. Kota Tegal Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan - Pelaksanaan GTRA bersumber dari APBD tanpa hibah sebesar Rp 202.203.800,- - GTRA Kota Tegal telah dilaksanakan 100%, dengan penyerapan anggaran 89%. - Kampung RA dilaksanakan di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana dengan potensi ekonomi pada peternak itik dan pengrajin telur asin.
351 - Hasil Kegiatan GTRA Kota Tegal: ✓ Pelatihan Packaging Produk Hasil Olah UMKM ✓ Sosialisasi Diversifikasi Usaha ✓ Pelatihan Kewirausahaan dan Pendampingan Akses Permodalan ✓ Sosialisasi E-Commerce, Media Sosial Marketing dan Pelatihan Pengelolaan Media Sosial serta Pemasaran Online ✓ Sosialisasi Penguatan Kelembagaan ✓ Penyediaan fasilitas tempat Sentra Produk Unggulan Kelurahan Pesurungan Lor - SK Kampung RA sudah terbit Nomor 590/099/2023 tanggal 30 Oktober 2023. 5. Kota Semarang Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan - Pendataan potensi TORA dilakukan di Kelurahan Gisikdrono. Terdapat dua fokus utama kegiatan yaitu berkaitan dengan legalisasi asetnya dan usulan objek TORA. Kegiatan legalisasi aset yang menjadi kegiatan pertama adalah tanah-tanah bukan merupakan bekas alas hak yang ditindaklanjuti dengan kegiatan PTKL 2023 sebanyak 345 bidang, sedangkan kegiatan usulan TORA berupa HGB yang telah berakhir sejumlah 199 bidang. - Tanah bekas HGB di Kelurahan Gisikdrono ditetapkan sebagai TORA melalui Program GTRA Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan usulan dan rekomendasi tanah kepada tim pelaksana percepatan Reforma Agraria untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sebanyak 199 bidang. - Terhadap tanah negara (bekas tanah HGB), maka kewenangan untuk menata kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikannya ada pada Menteri ATR/BPN dan kewenangan terkait dengan pemberian hak dan penetapan tanah sebagai objek Reforma Agraria ada pada Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. - Pelaksanaan RA di Kelurahan Gisikdrono nantinya akan dilakukan Penataan Aset dan Penataan - Akses. - Bahwa dengan adanya potensi UMKM yang ada di Kelurahan Gisikdrono setelah dilakukannya penataan aset maka dapat dilanjutkan dengan integrasi penataan akses dengan OPD terkait sesuai dengan potensi pengembangannya. Untuk tahun anggaran 2024 akan dilanjutkan ARA Tahun Ke 2 di Kecamatan Gunungpati pada 3 Kelurahan yaitu: Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Sumurrejo. Sedangkan untuk Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu akan dilanjutkan dengan ARA Tahun Ke 3.
352 EVALUASI Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Drs. Imam Nawawi, M.Si., M.T.: - Diharapkan kabupaten/kota untuk menyelesaikan PPTPKH yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sejumlah 30 kab/kota. Sebanyak 15 kabupaten telah mengusulkan ke KLHK. Jika sudah keluar SK pelepasan dari KLHK, maka akan ditindaklanjuti melalui Redistribusi Tanah. Terhadap 15 kab/kota yang belum mengusulkan, diharapkan untuk Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan untuk aktif berkoordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi permukiman dan fasos fasum di kawasan hutan. - Inti dari RA adalah penataan aset dan penataan akses, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan dengan melakukan penganggaran kegiatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Aditya Pratama: - Bappeda terdiri dari 2 bidang, insfrastruktur pengembangan wilayah dan ekonomi yang mengampu pertanian, pariwisata, perikanan yang memiliki hubungan langsung dalam RA melalui penataan akses. - Tiap dinas dapat menentukan lokasi yang sama namun kegiatan disesuaikan dengan lokus masing-masing dinas. Sehingga hasil jadi lebih maksimal, terutama pada lokasi desa kemiskinan ekstrem. Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Provinsi Jawa Tengah, Yustisia Dewi Maharani, S.H., M.Kn.: - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berterimakasih kepada Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan karena telah turun langsung ke lapangan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penataan akses. Sehingga masyarakat bisa berswadaya dan kesejahteraannya terasa. - Disperkim terbuka terkait data lokasi yang sudah terdapat penataan aset oleh BPN terutama pada lokasi desa miskin ekstrem untuk nantinya akan diintervensi dengan penataan akses oleh OPD. - Disperkim bisa disitribusi dan fasilitasi kepada OPD terkait yang sesuai dengan pemberdayaannya pada rapat GTRA di bulan Januari 2024. - Musrenbang pada bulan April 2024 harapan dapat melakukan penyusunan anggaran sesuai data antara penataan aset dari BPN dan rencana penataan akses dari OPD. PTPN IX, Kharisma Yudha: - Eks PG Cepiring Kendal masih pada tahap inventarisasi. PTPN IX saat ini sedang dalam pergantian status melebur menjadi PTPN I Regional Wilayah 3. - Rencana ke depan akan diarahkan HPL, karena pimpinan baru sehingga akan mulai dari awal lagi.
353 DPRKPLH Kabupaten Temanggung: - Terdapat 23 desa lokasi PPTPKH. Awal Desember sudah melakukan pendataan, namun hanya dilakukan di satu desa. Pendataan dilakukan di Desa selosadran yang aktif mengirim data. Data didapatkan bahwa tidak ada perumahan, hanya ada makam, lapangan voli, masjid. DLHK Kabupaten Tegal: - Terdapat 14 Ha lahan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Belum bisa menyelesaikan usulan karena keterbatasan sumber daya. Bulan agustus-desember ada perbantuan dari universitas swasta di Jawa Tengah sehingga bisa selesai mengidentifikasi dan inventifikasi objek sebanyak 4 kecamatan. - Ada penolakan dari warga terhadap program PPTPKH, dengan alasan selama ini tidak ada masalah terkait lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Beberapa masyarakat sudah memiliki sertipikat melalui program PTSL, masyarakat khawatir ketika mengikuti program PPTPKH aka nada dampak terhadap sertipikat yang mereka miliki. Sudah disosilisasikan bahwa program PPTPKH tidak akan mempengaruhi sertipikat tersebut, melainkan memperkuat untuk dilakukan pelepasan. Saat sosialisasi pihak kepala desa dan warga bersedia untuk mengikuti program PPTPKH. - Ada satu desa berdekatan dengan tanah pengairan Pusdataru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat masyarakat yang tinggal dengan memanfaatkan area pengairan juga ingin dilakukan pendataan. Hal itu membuat kepala desa merasa gamang untuk melakukan pendataan karena berpotensi menimbulkan kecemburuan masyarakat. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Drs. Imam Nawawi, M.Si., M.T.: - Kepada kabupaten/kota yang belum mengusulkan, jika memang memenuhi syarat agar segera diusulkan. Untuk area permukiman, fasos fasum akan ada persetujuan pelepasan yang selanjutnya dilakukan Redistribusi Tanah. Untuk area tanah pertanian mungkin akan dilakukan Perhutanan Sosial atau persetujuan penggunaan. - Diharapakan Tim Teknis di tingkat kabupaten/kota dapat melaksanakan identifikasi semaksimal mungkin, sehingga Timdu dapat memverifikasi data usulan tersebut.
354 Lampiran IX. Daftar Isian Masalah Pelaksanaan Reforma Agraria Pada pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi seperti berikut: 1. Adanya automatic adjustment atau self blokir mengakibatkan banyak pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang direncanakan; 2. Beberapa lokasi pendataan tidak memiliki data lengkap terkait subjek yang juga berisi Nomor KK dan jenis mata pencaharian; 3. Hasil survei dan pendataan di lokasi pendataan TORA diketahui bahwa belum semua obyek TORA berupa bidang/persil tanah; 4. Aplikasi SIGTORA mobile sudah tidak bisa diakses; 5. Analisis data pada SIGTORA Desktop tidak dapat dilakukan untuk analisa kelayakan, analisa arahan program pertanahan, dan analisa komoditas unggulan; 6. Tidak semua Kantor Pertanahan dilibatkan dalam Tim Teknis PPTPKH, sehingga informasi mengenai progres pelaksanaan PPTPKH minim.
355 Lampiran X. SK Menteri LHK tentang Peta Indikatif PPTPKH
356
357
358
359
360
361
362
363 Lampiran XI. SK Menteri LHK tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi I
364
365
366
367
368
369 Lampiran XII. SK Menteri LHK tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi II
370
371
372
373
374
375