peserta

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.1.1.9

BAHAN BACAAN

BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR

Bagi seorang fasilitator pelatihan yang menggunakan pendekatan partisipatif, proses menjadi
sama pentingnya dengan hasil bahkan proses relatif dapat menjadi lebih penting karena akan
mempengaruhi proses. Karenanya sejak awal pelatihan seorang fasilitator sudah
mempertimbangkan metode yang paling cocok dan menarik agar semua peserta dapat masuk
pada suasana nyaman dan proses pelatihan dapat berlangsung dinamis, optimal dan menjadi
landasan bangunan hubungan di antara peserta untuk sesi selanjutnya.

Bagi fasilitator sendiri, kegiatan ini berguna untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang
kesiapan penyelenggaraan dan karakteristik peserta serta menjadi salah satu penentu bagi
pengembangan metode pelatihan maupun bentuk interaksi yang akan dibangun dengan
peserta.Pada awal pelatihan selain memberikan kata penyambutan dan apreseasi akan
kedatangan peserta, fasilitator juga menyampaikan harapan tentang bagaimana proses berjalan
dan hasil yang akan didapat di akhir pelatihan. Kata penyambutan sebaiknya juga
mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

 Pernyataan secara resmi bahwa pelatihan ini adalah jawaban yang diperlukan situasi yang
berkembang pada saat ini, sesuai dengan kebutuhan untuk memperbaiki atau menyesuaikan
pada perkembangan kondisi setempat.

 Memberikan penghargaan dan kepercayaan baik kepada peserta, penyelenggara maupun
narasumber.

 Memotivasi peserta untuk berperan aktif selama pelatihan.
 Memberikan gambaran alur dan proses pelatihan secara utuh.

Selain itu penting sekali mempertimbangkan aspek membangun rasa percaya peserta kepada
fasilitator. Kepercayaan kepada fasilitator akan membuat peserta bersedia membuka diri dan
mudah menginternalisasi materi pelatihan serta dapat berimbas pada kepercayaan pada materi
pelatihan.Berdasar metode NLP (Neuro Linguistic Programming) yakni metode untuk
mengetahui cara kerja otak agar dapat mengendalikannya, teknik untuk mendapatkan
kepercayaan dapat dilakukan melalui:

 Mencari dan menyatakan kesamaan (antara kita sebagai fasilitator dengan peserta) agar
dapat memicu “rasa aman bertemu dengan orang baru” sehingga diharapkan mereka dapat
lebih mudah terbuka

 Tunjukkan keunggulan dan keuntungan (mengikuti pelatihan ini).

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

1

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Mulai sesi dengan mantap (dan penuh rasa percaya diri, tunjukkan kesiapan kita
memfasilitasi proses).

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

2

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

PERKENALAN DAN PENGORGANISASIAN PESERTA

A. Perkenalan

Dalam pelatihan yang pesertanya orang dewasa, faktor iklim hubungan antar peserta,
peserta dengan fasilitator,dan panitia sangat besar pengaruhnya. Kedekatan dan keakraban
antar peserta dan peserta dengan pelatih dan panitia dapat mendorong keberanian peserta
berpartisipasi dalam proses belajar mengajar dan kegiatan pelatihan yang lainnya. Diskusi
akan berjalan baik bila ada keterbukaan dan rasa kekeluargaan antar mereka. Oleh karena
itu, perkenalan sangat diperlukan pada setiap awal pelatihan. Perkenalan pada dasarnya
merupakan langkah awal untuk menciptakan kedekatan dan keterbukaan antara pelatihan
dan panitia. Kondisi tersebut diharapkan dapat dilanjutkan dengan pembauran dan proses
saling memberi dan menerima pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan dalam proses
pelatihan.

Saat peserta datang ke suatu pelatihan, tidak semua dari mereka siap masuk ke situasi
pelatihan. Sebagian besar kondisi pikiran peserta di awal pelatihan adalah:
 Overload karena banyak hal lain atau pekerjaan lain yang dipikirkan dan menjadi

beban tanggungjawabnya.
 Receptive, pemikiran terbuka, mau menerima ide-ide baru.
 Beku atau blank (menunggu dan melihat situasi).
 Datang ke tempat pelatihan karena ingin liburan atau refreshing.
 Hambatan belajar pada orang dewasa seperti rasa takut salah, takut dianggap bodoh,

malu jika terlihat terlalu bersemangat, dan lain sebagainya.
Karena itu sebaiknya tidak langsung memulai pelatihan. Perlu dicari cara untuk
mengkondisikan otak peserta agar siap menerima materi dengan mencairkan kebekuan
suasana. Pembelajaran terbaik dapat tercapai jika seseorang berada pada kondisi fun state
(kondisi pikiran senang bergembira) dan memiliki curiosity (rasa ingin tahu), karena pada
kondisi ini peserta menjadi rilek dan receptive.Jadi, fasilitator perlu membangun situasi
yang membuat peserta masuk pada kedua kondisi tersebut. Cara mengakses kondisi
tersebut adalah:
 Mulai sesi dengan senyum hangat
 Ajukan beberapa pertanyaan sederhana untuk membangkitkan partisipasi dan

kengintahuan peserta. Pertanyaan ini sedemikian sederhananya, karena tujuannya
memang bukan untuk menguji. Pertanyaan tersebut misalnya “Siapa saja yang pernah
mengikuti pelatihan semacam ini?”, “Apa kabar? Apakah semuanya sudah makan
siang?”, atau “Semangat pagi!!! Mohon berdiri bagi peserta yang ……”
 Membangun suasana gembira melalui permainan yang menyenangkan, sederhana
namun partisipatif.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

3

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Bercerita pengalaman atau hal lucu dengan tujuan mengaktifkan otak kanan agar dapat
membangkitkan efek rasa ingin tahu.

Fasilitator perlu sedini mungkin mengenal peserta bahkan jika memungkinkan sebelum
dimulai pelatihan berlangsung. Ini berguna agar fasilitator dapat mengetahui latar
belakang peserta dan dapat menentukan langkah, metode, media, teknik apa yang bisa
dipakai untuk membangun hubungan saat pembukaan. Sedangkan perkenalan secara resmi
antarpeserta, peserta dengan fasilitator dan peserta, fasilitator dengan penyelenggara tetap
dilakukan di sesi awal.

Tujuan Perkenalan:

 Menunjukkan respek fasilitator pada peserta (misalnya dengan terlebih dahulu
menanyakan latar belakang peserta lalu mengapreseasi keikutsertaan mereka).

 Mengurangi potensi permasalahan, karena kurangnya apresiasi kepada peserta.
 Mengenal satu sama lain (antara peserta dengan peserta, peserta dengan fasilitator

atau pelatih, dan peserta dengan panitia penyelenggara).
 Menjalin hubungan kekeluargaan dan keakraban diantara peserta, fasilitator, dan

panitia penyelenggara.

Manfaat perkenalan

 Saling mengenal identitas pribadi masing-masing peserta.
 Menciptakan keakraban dan kekeluargaan.
 Menciptakan suasana gembira.
 Mencairkan kekakuan suasana dan perilaku antara peserta.
 Menciptakan kerjasama dan saling menghargai.

Pada saat melakukan perkenalan, libatkanlah seluruh peserta melalui aktivitas permainan
yang mendorong keterbukaan dan mencairnya suasana. Namun, pembatasan waktu perlu
dilakukan agar tidak berlarut-larut. Hindari pertanyaan yang bersifat menyelidiki atau
pribadi.

Fasilitator disarankan untuk memperhatikan kecenderungan perilaku umum peserta
seperti pemalu, berbicara lugas, santai atau membosankan. Hal ini diperlukan untuk
menetapkan strategi lain yang diperlukan agar suasana mencair dan siap untuk mengikuti
pelatihan.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode perkenalan;
 Kondisi awal menghadapi situasi baru

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

4

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Sejauh mana diantara peserta sudah saling mengenal satu dengan lainnya.
 Waktu dan lamanya pelatihan berlangsung

Kondisi awal peserta akan menentukan persepsi dan respon terhadap lingkungan yang
baru. Jika peserta pelatihan sudah saling mengenal dan pelatihan berlangsung hanya satu
atau dua hari, mungkin perkenalan dilakukan seperlunya dan bersifat penegasan atau
fasilitator sendiri yang memperkenalkannya. Namun apabila peserta belum saling
mengenal dan waktu pelatihan cukup lama, perkenalan dapat dilakukan dalam
beberapakali kegiatan dengan metode yang bervariasi.

B. Pembahasan Kesepakatan Belajar dan aturan main

Dalam pembelajaran orang dewasa, kesepakatan belajar sangat membantu fasilitator
dalam memandu, mengatur dan mengelola proses belajar. Karena pada topik-topik
tertentu yang membutuhkan pendalaman, peserta antusias dengan perdebatan dan
cenderung sulit dikendalikan. Aktivitas membuat kesepakatan belajar adalah suatu
kesepakatan timbal balik antara peserta dan fasilitator bahwa kedua belah pihak sepakat
mengenai isi materi pelatihan dan akan bersama-sama bertanggung jawab menyukseskan
acara. Aturan main ditetapkan untuk menjembatani kebutuhan fasilitator, peserta dan
penyelenggara.

Pembuatan aturan main disesuaikan dengan lama dan tujuan pelatihan serta dilaksanakan
secara partisipatif dan hasil rumusannya akan menjadi pedoman bagi peserta dan
fasilitator dalam pelaksanaan pelatihan. Aturan yang disepakati secara bersama tersebut
akan mengikat seluruh peserta, fasilitator dan panitia penyelenggara, sehingga proses
pelatihan dapat berjalan dengan lancar serta mencapai tujuannya. Lebih dari itu, aturan
main juga menjadi bagian penting untuk mengatasi konflik yang terjadi selama pelatihan
berlangsung.

Beberapa hal yang penting dikembangkan dalam pembahasan aturan main adalah terkait
dengan kedisiplinan, kebersihan, kenyamanan, ruang, kesediaan alat-alat belajar, waktu,
tatacara diskusi.

SUMBER RUJUKAN

McGraw-Hill, 100 Training Games, Gary Kroehnert Book Company, Sidney, Australia, 1991

Ronodirdjo, Ronny F & Sjahid Ahmad, Panduan Pelatihan Advokasi Berbasis Komunikasi
Persuasif Pendekatan Neuro Linguistic Programming (NLP), UNICEF Indonesia, 2007

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

5



Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.1.2.4

LEMBAR BACAAN

TUJUAN PELATIHAN DAN UNGKAPAN HARAPAN PESERTA

A. Pembahasan Harapan dan Dukungan Peserta
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk membahas
harapan dan dukungan mereka terhadap pelatihan. Harapan yang dimaksud adalah harapan
para peserta sebagai output pelaksanaan kegiatan, biasanya berupa tambahan pengetahuan
dan peningkatan kualitas diri. Sedangkan dukungan adalah hal-hal terbaik yang bisa
diberikan oleh peserta selama proses pelatihan berlangsung, berupa disiplin, terlibat akrif
dalam rangkaian kegiatan dan lainnya. Pembahasan harapan dan dukungan peserta
terhadap pelatihan dapat dilakukan melalui curah pendapat, diskusi kelompok atau
memvisualisasikannya dalam bentuk gambar.
Jika rancangan pelatihan yang disusun mencerminkan pengalaman yang sudah teruji,
maka biasanya harapan peserta tidak akan banyak berbeda dengan pemetaan awal.
Meskipun demikian, pembahasan harapan tetap penting dilakukan untuk mengkonfirmasi
cerminan awal dengan kenyataan. Harapan yang muncul dari peserta menjadi masukan
bagi fasilitator atau tim penyelenggara untuk menegosiasikan hal apa saja yang bisa
diakomodir dan menyamakan persepsi tentang pelatihan yang akan berlangsung. Lebih
dari itu, informasi yang diungkapkan oleh peserta melalui harapannya bermanfaat sebagai
indikator untuk mengevaluasi pelatihan.

B. Memahami Kemampuan Awal Peserta
Memahami kemampuan awal peserta menjadi bagian penting dari keseluruhan proses
pelatihan. Mengawali sesuatu dengan benar lebih penting dari pada memperbaikinya pada
saat proses berjalan. Fasilitator harus mempu mengidentifikasi kemampuan apa saja
(pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan nilai-nilai) yang berkaitan dengan tema
pelatihan. Hal ini sangat penting untuk memahami kondisi dan kapasitas awal peserta
sehingga mempermudah dalam menetapkan mulai dari mana urutan penyajian dimulai
dan metode apa yang sesuai.

Kemampuan awal digali melalui pertanyaan pemicu atau permainan tentang topik yang
akan dibahas. Cara lain yang dapat ditempuh dengan meminta kepada beberapa orang
peserta menjadi narasumber untuk menjelaskan pengalaman tentang bidang dibahas.
Keuntungan cara ini untuk menghindari pengulangan yang tidak berguna dan membuat
suasana menjemukan pada saat memulai pelatihan karena peserta telah mengetahui
banyak tentang hal tersebut. Dari sisi waktu akan lebih efektif untuk membahas hal lain
yang belum dipahami peserta.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

6



Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.2.1.3

BAHAN BACAAN

PERAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Kedudukan, Tugas dan Peran Kecamatan menurut UU 23 Tahun 2014 dan PP 19 tahun
2008 dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

1. Kedudukan

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota. Camat disebut juga Kepala Kecamatan yang diangkat oleh
Bupati/Walikota dari seorang pegawai negeri sipil yang menguasai teknis
pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Camat atau
sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah,dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota
melalui sekretaris daerah.

2. Tugas Camat sebagai Perangkat Daerah

Menurut Pasal 225 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat
mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di Kecamatan
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

7

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Camat yang tertuang pada produk hukum lainnya adalah menurut PP 19 Tahun
2008 Tentang Camat, menjelaskan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum yang
meliputi:

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Secara rinci untuk tugas camat terkait dengan penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan diuraikan sebagai berikut:
1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat:

a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan

c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun
swasta

d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja
perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum:
a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau
Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

8

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
di wilayah kecamatan

c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada
bupati/walikota.

3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan:
a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan
b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum:
a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi
vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan:
a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
kepada bupati/walikota.

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
dan/atau kelurahan
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa dan/atau kelurahan
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

9

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau
kelurahan

e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di
tingkat kecamatan

f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada
bupati/walikota

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan:
a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat di kecamatan
d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
kecamatan kepada bupati/walikota

Sedangkan tugas lain menurut PP 19 tahun 2008, Camat adalah melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
a. perizinan
b. rekomendasi
c. koordinasi
d. pembinaan
e. pengawasan
f. fasilitasi
g. penetapan
h. penyelenggaraan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan kewenangan camat tersebut di atas mencakup penyelenggaraan urusan
pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat itu dilakukan
berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan
pelimpahan kewenangan bupati/walikota kepada camat ditetapkaan dengan keputusan
bupati/walikota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pertimbangan pelimpahan
kewenangan bupati/walikota kepada camat berdasarkan pemetaan pelayanan publik

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

10

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

yang sesuai dengan karateristik kecamatan atau kebutuhan masyarakat pada
kecamatan bersangkutan.

Kecamatan dalam pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh kepala daerah didorong
melalui Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu
Administrasi Kecamatan yang sering disingkat dengan PATEN. Maksud untuk
menjadikan kecamatan sebagai terdepan dalam pelayanan masyarakat adalah dalam
rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan
tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Dalam hal ini kecamatan dalam rangka
pelayanan terpadu adminsitasi menjadi simpul bagi pelayanan kantor/badan pelayanan
terpadu di kabupaten kota

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
serta memperhatikan kondisi geografis daerah perlu mengoptimalkan peran
kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam pelayanan publik.

Ruang lingkup Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan merupakan pelimpahan
kewenangan bupati/walikota yang ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota yang
terdiri dari perizinan dan non perizinan yang harus memenuhi persyaratan subtanstif,
administratif dan teknis.

Camat bertanggungjawab dalam pelayanan terpadu administrasi kecamatan dibantu
oleh sekretaris camat serta kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi,
ketiga perangkat kecamatan ini menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 disebut
dengan Pejabat Penyelenggara PATEN.

3. Susunan Organisasi Kecamatan

Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan diklasifikasikan
menjadi dua tipe yakni Kecamatan Tipe A yang mempunyai beban kerja yang besar
dan Kecamatan Tipe B dengan beban kerja yang kecil. Penentuan beban kerja ini
mempertimbangkan jumlah penduduk pada kecamatan tersebut, jumlah desa dan
kelurahan serta luas wilayah kerja kecamatan. Klasifikasi kecamatan ini menjadi
acuan Pemerintah Daerah untuk menyusun susunan organisasi dan tata keja
kecamatan sepeerti yang diatur pada PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pada pasal 91 PP 18 Tahun 2016 untuk kecamatan Tipe A terdiri dari 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sedangkan pada sekretariat paling
banyak hanya boleh 2 (dua) sub-bagian. Untuk Kecamatan Tipe B terdiri dari 1 (satu)
sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Sedangkan jumlah sub-bagian pada

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

11

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Kecamatan Tipe B ini juga masih sama, paling banyak hanya boleh 2 (dua) sub-
bagian.

Pada kedua regulasi diatas tadi tidak menjelaskan jenis seksi atau jenis seksi yang
harus ada di kecamatan pada kedua tipe tadi. Regulasi yang menjelaskan tentang
susunan organisasi kecamatan juga diatur pada PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Dalam pasal 23 PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, organisasi kecamatan dalam
menjalankan tugas umum pemerintahan dan pelimpahan wewenang bupati/walikota
tertuang pada pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Organisasi kecamatan terdiri 1 sekretariat
dan paling banyak mempunyai 5 seksi dan paling sedikit 3 seksi antara lain seksi
pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban umum dan seksi pemberdayaan
masyarakat dan desa. Untuk sekretariat paling banyak mempunyai 3 sub bagian.

Adapun fungsi organisasi kecamatan.

1) Camat
Memimpin kecamatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Camat dipilih dari seorang pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan. camat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan kecamatan
b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatauan bangsa;
d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum
f. pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan
g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan
h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

2) Sekretariat
Dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada camat. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan
urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan
kepegawaian. Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatauan bangsa
d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

12

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum

f. pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan
g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan
h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan

3) Seksi pemerintahan
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada camat. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Seksi pemerintahan
mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan
b. penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan
c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
bidang pemerintahan
d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

4) Seksi ketenteraman dan ketertiban umum
Dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada camat. Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan
ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas, seksi ketentraman dan ketertiban
umum mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan
ketertiban umum
b. penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban
c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
bidang ketentraman dan ketertiban umum
d. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

5) Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
Dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada camat. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas, seksi pemberdayaan masyarakat
dan desa mempunyai fungsi:
a. Pelaksana persiapan bahan koordinasi serta konsultasi di bidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat
b. Pelaksana pembinaan, pengendalian, serta pengawasan bidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

13

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

c. Pengumpul, pengolah, serta penganalisa data bidang sosial dan pemberdayaan
masyarakat.

d. Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dalam musyawarah pembangunan
bermitra masyarakat

e. Fasilitator pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial dan pemberdayaan
masyarakat

f. Pembina dan koordinator pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan

g. Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan
tugas seksi

h. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang
kerjanya

Jumlah seksi di kecamatan, penamaan serta tugas dan fungsi disesuaikan dengan
kebutuhan daerah. Demikian juga dengan penamaan Sub Bagian yang merupakan
bagian dari sekretariat. Fungsi Sub Bagian (Subbag) yang bisa ada di kecamatan
adalah:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Kecamatan.
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun
perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan. Dalam
melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi;
a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan

administrasi keuangan
b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program

dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan
c. penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan

administrasi keuangan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub
Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;
a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

14

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

b. penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai
c. pengelolaan kearsipan kecamatan
d. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

4. Peran Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut UU 6
Tahun 2014 dan Peraturan Turunannya di bidang:

Pada Pasal 154 PP 43 Tahun 2014 tentang Paraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelasakan tugas camat dalam pembinaan dan
pengawasan desa. Tugas camat tersebut meliputi fasilitasi, rekomendasi dan
koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahann desa. Adapun
beberapa peran kecamatan dalam pembinaan pemerintahan desa.

a. Pedoman Teknis Peraturan di Desa

1. Evaluasi Peraturan Desa
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan
organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala
Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi
dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati/Walikota
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan
Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah
memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua
puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang
BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa. Hasil koreksi dan tindak
lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.
Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap
menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat
membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Tim ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Walikota.

2. Klarifikasi Peraturan Desa

Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk

diklarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan

membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Hasil klarifikasi dapat berupa:

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

15

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang
berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum,
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan
Bupati/Walikota.
c. Peraturan Bersama Kepala Desa
Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib
dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat
dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan
masukan. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa
untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama
Kepala Desa.

b. Pemilihan Kepala Desa
Persiapan pemilihan di Desa terdiri atas kegiatan:
1. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang
akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir
masa jabatan
2. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan
desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan
3. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan
4. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota
melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah terbentuknya panitia pemilihan
5. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh
BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan

mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

16

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota
melalui camat

3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat

pemungutan suara
9. melaksanakan pemungutan suara
10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan

hasil pemilihan
11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih
12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala
desa kepada BPD. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa
menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada
Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa
dengan keputusan Bupati/Walikota.

c. Pengelolaan Keuangan Desa

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama
20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal
Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa tidak sesuai dengan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari
sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi
Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota
tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut
berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

17

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi
Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan
Keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Dalam
hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan
pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan
desa dimaksud.

Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.Camat menetapkan hasil
evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Camat
tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut
berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan
Bupati/Walikota.

Pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota
setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Tahun Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk

ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

18

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

d. Perencanaan Pembangunan Desa
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat
daerah kabupaten/kota. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa
kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan
lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk
mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota
dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan
mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan
kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota
b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota
e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota
melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31
Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi
pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan
kabupaten/kota. Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa
tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah
diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
pada tahun anggaran berikutnya. Informasi diterima pemerintah desa paling
lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program
daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal
ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

19

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program
daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. Dalam hal ketentuan menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada
Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan
program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam
musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan
dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program
sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas
bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar
pertimbangan keberatan dimaksud. Kepala Desa menyampaikan keberatan
kepada bupati/walikota melalui camat.

e. Musrenbang Kecamatan
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota di Kecamatan
Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku
kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan
program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan dikoordinasikan oleh
Bappeda kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat.
Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan
antara lain:
1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan

desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan
desa.
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam
penyusunan rancangan Renja SKPD. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
kabupaten/kota di kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Februari.

Secara ringkas bagan alur kegiatan musrenbang RKPD kabupaten/kota
dikecamatan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

20

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Gambar. G-V.E.3.1

Alur Proses Musrenbang Kecamatan

Pembahasan Renja Berita Acara Hasil
SKPD pada Forum Kesepakatan Forum

SKPD SKPD
Kabupaten/Kota

Musrenbang Berita Acara Hasil
kecamatan Kesepakatan
Musrenbang
Kecamatan

Musrenbang Desa Berita Acara Hasil
Kesepakatan

Musrenbang Desa

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya
terdiri dari:
1. Peserta

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi
musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD
kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan
SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat
rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.
2. Narasumber
Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat Bappeda,
perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan SKPD kabupaten/kota dan unsur lain
yang diperlukan.
3. Fasilitator
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan
kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan
keputusan dalam kelompok diskusi

Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilakukan dengan tahapan,
sebagai berikut:
1. Persiapan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota di Kecamatan
Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

21

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

1. Pembentukan Tim
Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan
anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh
masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan
kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap
penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan
3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas

dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan oleh Tim
Penyelenggara dan bahan pembahasan musrenbang RKPD kabupaten/kota di
kecamatan antara lain:
4. Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan
Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di kecamatan
disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah
dirumuskan dalam rancangan awal RKPD yang dikelompokkan menurut
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Bahan diperoleh dari Bappeda kabupaten/kota, yang dapat disusun dan
disajikan kedalam format tabel sebagai berikut:

Tabel. T-V.E.3.1.1

Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan
Kecamatan ............*)
Tahun.......

No Prioritas Sasaran Program Kegiatan Pagu SKPD
Daerah Daerah Indikatif Indikatif Penanggungjawab

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

*) Isi sesuai dengan nama kecamatan.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

22

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Cara Pengisian Tabel Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan, sebagai
berikut.
Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun

rencana.
Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
Kolom (5) diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang

prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh
SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
Kolom (6) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang
dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang
dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah.
Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
Kolom (7) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan
bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang
direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah jo Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat
Daerah.

5. Kompilasi Hasil Musrenbang Desa

Kompilasi hasil musrenbang desa menurut urutan prioritas yang disepakati di

musrenbang desa/kelurahan, dan dikelompokkan menurut SKPD, yang

disajikan seperti dalam format tabel sebagai berikut:

Daftar Prioritas Desa menurut SKPD

Kecamatan : ..................................*)

Kabupaten/Kota : ..................................*)

Tahun : ..................................*)

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

23

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

No Kegiatan Lokasi Volume Keterangan Status
(1) (2) Desa (4) Usulan
Kesesuaian Dengan
(3) Prioritas Daerah Ke... (6)

(5)

*)Isi disesuaikan dengan nama kecamatan/kabupaten/kota dan tahun rencana.

Cara Pengisian Form sebagai berikut:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di

kecamatan tersebut pada tahun rencana.
Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari

desa/kelurahan.
Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kolom (4) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan beserta

satuannya, contoh: 10 km2, 100 orang, dan sebagainya.
Kolom (5) diisi dukungan langsung kegiatan tersebut pada urutan prioritas daerah,

misalnya: prioritas ke 1, 2, dan seterusnya.
Kolom (6) diisi status usulan kegiatan prioritas, status 0 adalah usulan tahun n

(tahun rencana, misalnya 2010); status 1 adalah usulan tahun n-1 yang
perlu percepatan.

Catatan: Kriteria kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas kecamatan,
ditetapkan oleh camat setelah disetujui Bappeda kabupaten/kota.
1. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang

kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
2. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda

kabupaten/kota. Dalam hal ini camat menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Bappeda dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang
sebagaimana dimaksud pada nomor D.1.2 (jadwal dan agenda musrenbang
kecamatan) diatas.
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang
kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

24

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

4. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di
kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di Kecamatan
Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pendaftaran peserta
2. Acara pembukaan musrenbang
3. Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang:
4. Sidang Kelompok

a. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris
dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang
difasilitasi oleh fasilitator.

b. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok
diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan
pembahasan materi dalam kelompok diskusi.

c. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta
musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan
sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan oleh
peserta kelompok.

d. Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan
prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan
urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok
kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang
digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria
penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.
Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD;
(2) kepentingan lintas desa/kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian
target prioritas pembangunan kabupaten/kota; (3) Dukungan pada
pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa/kelurahan; (4) Dukungan pada
nilai tambah pendapatan lintas desa/kelurahan.
Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam format tabel
sebagai berikut:

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

25

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tabel. T-V.E.3.1.2

Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria

Kriteria

No Kegiatan Kesesuaian Kontribusi Dukungan Total Urutan
dengan pada
Ranwal pada Dukungan Lain Skor Prioritas
RKPD Pencapaian pemenuhan nilai -lain
Target hak dasar
Prioritas tambah

pembangunan rakyat
kabupaten

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Cara Pengisian Tabel Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.
Kolom (2) diisi dengan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diusulkan.
Kolom (3) diisi dengan angka 1 jika kurang sesuai dengan rancangan awal RKPD,

angka 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal RKPD, dan angka 3
jika sangat sesuai dengan rancangan awal RKPD. Kesesuaian dengan
rancangan awal RKPD dinilai dari kesesuaian dengan rancangan
kegiatan SKPD.
Kolom (4) diisi dengan angka 1 jika kurang berkontribusi, angka 2 jika cukup
berkontribusi, dan angka 3 jika sangat berkontribusi.
Kolom (5) diisi dengan angka 3 jika sangat sesuai, angka 2 jika cukup sesuai,
angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.
Kolom (6) diisi dengan angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah,
angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika
kurang mendukung peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

26

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

tambah dinilai dari penerima sasaran dan outcome yang direncanakan
apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan
masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sejenisnya.
Kolom (7) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.
Kolom (8) diisi dengan dengan total skor. Semakin tinggi skor yang diperoleh
suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas kegiatan tersebut
untuk ditangani di tahun rencana.
Kolom (9) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

e. Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari desa/kelurahan,
forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan
prioritas kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan rancangan
rencana program dan kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan
awal RKPD.

f. Selanjutnya dilakukan langkah penyelarasan rancangan kegiatan pada
rancangan awal RKPD dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan yang
dihasilkan dari langkah pada huruf d diatas.
Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai
berikut:
1) Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan tersebut sudah
tercantum pada rancangan kegiatan prioritas SKPD yang ada
dirancangan awal RKPD.
2) Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup dalam rancangan
kegiatan SKPD dirancangan awal RKPD, maka diserasikan lokasi dan
target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu
indikatif.
3) Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup, maka ditambahkan
pada daftar rencana kegiatan SKPD yang ada dirancangan awal RKPD.
4) Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya oleh
satu SKPD, dikelompokkan sebagai kegiatan lintas SKPD.

g. Langkah selanjutnya dilakukan penajaman rumusan sasaran dari kegiatan
SKPD, berdasarkan prioritas kecamatan yang telah disepakati dalam
diskusi kelompok musrenbang kecamatan.

h. Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif
masing-masing kegiatan dalam wilayah kecamatan,yang disesuaikan
dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan
tersebut.

i. Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD
selanjutnya dapat dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

27

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tabel. T-V.E.3.1.3

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar SKPD
Kecamatan ………
Tahun………

No prioritas Sasaran Program Kegiatan Sasaran Lokasi Volume Pagu SKPD
(desa/ Penanggung-
Daerah Daerah Prioritas Kegiatan
kel) jawab

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Cara Pengisian Tabel Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Berdasar SKPD

Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun

rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.

Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.

Kolom (5) diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang

prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh

SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Kolom (6) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran kegiatan.

Kolom (7) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (8) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta

satuannya, contoh: 10 km2, 100 orang, dan sebagainya

Kolom (9) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas,

yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang

dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.

Kolom (10) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan

program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas

dan fungsi.

j. Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas

kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu

didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam

perencanaan tahun berikutnya.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

28

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain:
1) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi;
2) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda

untuk diusulkan tahun berikutnya;
3) termasuk kewenangan lintas kabupaten/kota sehingga diusulkan ke

provinsi; dan
4) alasan lainnya.

k. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun dengan cara
disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel. T-V.E.3.1.4

Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun……*)

Kecamatan : …………....*)
SKPD :………….....*)

No Kegiatan Lokasi Volume Alasan
(Desa/Kelurahan)

(1) (2) (3) (4) (5)

*) isi sesuai dengan tahun/nama kecamatan dan nama SKPD

Cara Pengisian Tabel Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati sebagai berikut:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di

kecamatan tersebut pada tahun rencana.
Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari

desa/kelurahan.
Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta

satuannya,contoh:10 km2, 100 orang, dsb.
Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum

sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

29

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

l. Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

m. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
kelompok diskusi.

n. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan
notulis dibantu fasilitator dan narasumber.

5. Sidang Pleno II
Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:
1) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang
merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan
seluruh peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
2) Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta
musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua
kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan
prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dikecamatan.

6. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam
rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di
kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.

7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibacakan
kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang
mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang
RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang
kecamatan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan RKPD
kabupaten/kota, dan kepada Kepala SKPD kabupaten/kota sebagai bahan
penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas di forum SKPD.

9. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta lampiran
terdiri dari:
a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
b. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut SKPD;
c. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD di kecamatan;
d. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD di kecamatan;
dengan contoh format sebagai berikut:
a. Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di
Kecamatan

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

30

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD

KABUPATEN/KOTA......*)
DI KECAMATAN ........ TAHUN .............

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggal ………bulan
………… tahun …………bertempat di ..............telah diselenggaran

musrenbang RKPD kabupaten/kota yang dihadiri pemangu kepentingan

sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I

berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara

berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan

musrenbang kecamatan.

2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama

pejabat yang menyampaikan).

3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan

terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua

kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil

keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : ....................................................................

Jam : ....................................................................

Tempat : ....................................................................

musrenbang kecamatan .............. :

KESATU MENYEPAKATI
KEDUA : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan
KETIGA
kebutuhan pendanan dalam Daftar Prioritas Kecamatan
…… Kabupaten/kota ...*)Tahun .... sebagaimana
tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
: Usulan program dan kegiatan yang belum dapat
diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten/kota
...*) Tahun .... - .... beserta alasan penolakannya
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita
acara ini.
: Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang
Kecamatan …..Kabupaten/kota ...*) Tahun... dan Daftar
hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

31

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD kabupaten/kota *) ....... Tahun ….

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

..........................., tanggal …...........

Pimpinan Sidang
Tanda tangan
( Nama)

Mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota*) .....

NO Nama Lembaga/instansi Alamat Tanda
Tangan
1.
2.
3.
4.
Dst..

b. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan
Kecamatan : ………...............
Tanggal :………...............
Tempat :………...............

No Nama Lembaga/Instansi Alamat & no Tanda tangan
telp.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

32

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

c. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD
Kecamatan: ………...............
Tahun :………...............

Lokasi SKPD
No Prioritas Sasaran Program Kegiatan Sasaran (desa/ Vol Pagu Penanggung
Daerah Daerah Prioritas Kegiatan
kel) -jawab

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

d. Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun……

No Kegiatan Lokasi Volume Alasan
(Desa/Kelurahan) (5)

(1) (2) (3) (4)

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

33

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

f. Musyawarah Desa
Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa,
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh
satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional,
kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau
sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Peserta Musyawarah Desa berasal dari Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara
resmi sebagai peserta Musyawarah Desa. Undangan adalah mereka yang
bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua
Badan Permusyawaratan Desa. Pendamping berasal dari satuan kerja
perangkat daerah kabupaten/kota, camat, tenaga pendamping profesional,
dan/atau pihak ketiga yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan
Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

g. Pendampingan Desa
Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:
a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial
dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa
c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa
d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat
Desa
e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang
baru
f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara
partisipatif
g. melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

34

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

h. Dana Desa Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan fungsi
pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan
Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban
dan pemanfaatanya.

Dalam menjalankan dana desa maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus
menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan
kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tugas dan fungsi satuan
kerja khusus pemerintah kabupaten/kota yang utama adalah melakukan
sosialisasi kebijakandan regulasi pusat dan daerah (kabupaten/kota),
pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara
umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan
masalah terkait hal tersebut. Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan
pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus kabupaten/kota
dilakukan sesuai mekanisme penganggaran didaerah dan bersumber dari
APBD Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati
menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas
pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam
Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku,
secara berkala. Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan penilaian oleh
SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri
melalui system pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

i. Evaluasi Perkembangan Desa

Evaluasi Oleh Desa dan Kecamatan adalah Evaluasi yang dilakukan

sendiri oleh desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari sampai

dengan minggu ketiga bulan Februari. Evaluasi perkembangan desa dan

kelurahan oleh kecamatan dilaksanakan pada minggu keempat bulan

Februari sampai dengan bulan Maret.

Kecamatan melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil evaluasi diri

untuk mendapatkan kesesuaian data. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian

data kecamatan melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan

kelurahan untuk menguji kesesuaian data. Kecamatan melakukan penilaian

hasil evaluasi diri yang sudah sesuai.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

35

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Penilaian hasil evaluasi diri yang sudah merupakan penilaian hasil
perkembangan desa dan kelurahan.

Penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan meliputi:
a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang
b. Desa dan kelurahan Berkembang
c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.

Penilaian hasil perkembangan desa dengan kategori sebagai berikut:
a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat

berkembang
b. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa berkembang
c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan desa kurang

berkembang.
Penilaian hasil perkembangan kelurahan dengan kategori sebagai berikut:
a. nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat

Berkembang
b. nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang
c. nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang

Berkembang
Kecamatan melakukan pemeringkatan dari hasil penilaian perkembangan
desa dan kelurahan dengan berita acara. Kecamatan melaporkan hasil
penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan kepada
kabupaten/kota paling lambat pada minggu pertama bulan April.

j. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Kepala Desa berhenti karena:
a. Meninggal dunia
b. Permintaan sendiri
c. Diberhentikan.
Kepala Desa diberhentikan karena:
a. Berakhir masa jabatannya
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa
c. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
d. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2
(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan
Desa
e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

36

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

f. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila Kepala Desa berhenti Badan Permusyawaratan Desa melaporkan
kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota memuat
materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. Atas
laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Bupati/Walikota
melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

k. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai
berikut:
a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua,
seorang sekretaris dan minimal seorang anggota
b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat
Desa yang dilakukan oleh Tim
c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa
dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa
kosong atau diberhentikan
d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala
Desa kepada Camat
e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat
Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau
penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan
g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa
h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat
Desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim diatur dalam
Peraturan Kepala Desa.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

37

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi
dengan Camat.
Perangkat Desa berhenti karena:
a. Meninggal dunia
b. Permintaan sendiri
c. Diberhentikan.

Perangkat Desa diberhentikan karena:
a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah
c. Mempunyai kekuatan hukum tetap
d. Berhalangan tetap
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa
f. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pemberhentian Perangkat Desa dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan
Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. Pemberhentian Perangkat
Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan
lain. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain didasarkan pada
persyaratan pemberhentian perangkat Desa

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah
berkonsultasi dengan Camat. Pemberhentian sementara Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan
b. Ditetapkan sebagai terdakwa
c. Tertangkap tangan dan ditahan
d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti
bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka
dikembalikan kepada jabatan semula.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas
Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang
memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. Pelaksana Tugas ditetapkan
oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

38

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan. Pengisian jabatan
Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak
Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

l. Pengelolaan Aset Desa
Penghapusan aset desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan
Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah
mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan
penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penilaian asset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan
berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau
Penilai Publik.

m. Kewenangan Desa
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa,
kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain
yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul mempunyai kriteria antara
lain, merupakan warisan sepanjang masih hidup dan berlaku di
masyarakat, sesuai perkembangan masyarakat dan harus sesuai prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan paling sedikit meliputi:
1. sistem organisasi masyarakat adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. pengelolaan tanah kas Desa; dan
5. pengembangan peran masyarakat Desa.

Bupati/Walikota bersama Pemerintah Desa dapat melakukan identifikasi
dan iventrasisasi kewenagan hak asal usul lainnya yang disesuaikan
dengan situasi, kondisi dan kebutuhan desa dan selanjutnya menetapkan
keputusan kewengangan hak asal usul desa yang selanjutkan akan diatur
dan diurus oleh desa.

Kewenangan lokal desa mempunyai kriteria antara lain, sesuai

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

39

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

kepentingan masyarakat Desa, telah dijalankan oleh Desa, mampu dan
efektif dijalankan oleh Desa, muncul karena perkembangan Desa dan
prakarsa masyarakat Desa dan program atau kegiatan sektor yang telah
diserahkan ke Desa serta paling sedikit meliputi:
1. pengelolaan tambatan perahu;
2. pengelolaan pasar Desa;
3. pengelolaan tempat pemandian umum;
4. pengelolaan jaringan irigasi;
5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan

terpadu;
7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. pengelolaan embung Desa;
10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Sama dengan hak asal usul, Bupati/Walikota bersama Pemerintah Desa
dapat melakukan identifikasi dan iventrasisasi kewenagan hak asal usul
lainnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan desa dan
selanjutnya menetapkan keputusan kewengangan hak asal usul desa yang
selanjutkan akan diatur dan diurus oleh desa.

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain, sesuai
kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa, memperhatikan
prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik bagi
masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dan
meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain urusan pemerintahan
umum dan tugas pembantuan, sesuai dengan prinsip efisiensi,
mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, dan kepentingan nasional
yang bersifat khusus dan strategis.

Princian kewengan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi antara
lain Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

40

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

Kewenangan Desa Adat

Kriteria kewenangan Desa Adatberdasarkan hak asal-usul antara lain adat
istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam
penyelenggaraan Desa Adat, hak sosial budaya masyarakat Desa Adat dan
sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Perincian
kewenangan berdasarkan hak asal-usul meliputi:
1. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di

Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi
manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat
berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
7. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa Adat.

Sedangkan Penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat sebagaimana yang
dimaksud paling sedikit meliputi:
1. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
2. pranata hukum adat;
3. pemilikan hak tradisional;
4. pengelolaan tanah ulayat;
5. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
6. pengelolaan tanah kas Desa Adat;
7. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan
8. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.

Pelaksanaan Kewenangan Desa

Hasil identifikasi kewenangan Desa dan Desa adat baik untuk kewenagan
asal usul dan kewengan lokal skala desa ditetapkan melalui dijadikan
rancangan untuk menyusun rancangan peraturan Bupai/Walikota.
Rancangan peraturan Bupati/Walikota meliputi:

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

41

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

1. jenis kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat;

2. kriteria kewenangan Desa dan Desa Adat;
3. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat;
4. evaluasi dan pelaporan pelaksananan kewenangan Desa dan Desa

Adat;
5. pendanaan.

Rancangan peraturan Bupati/Walikota terkait dengan kewenangan Desa
dan Desa Adat sebelum di tetapkan perlu dikonsultasikan dengan
Gubernur dan dalammmelakukan konsultasi rancangan peraturan
Bupati/Walikota tersebut, Gubernur harus melakukan koordinasi dengan
Menteri.

Selanjutnya hasil konsultasi dan koordinasi tersebut menjadi dasar bagi
Bupati/Walikota untuk menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang
daftar kewenagan desa. Berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota tersebut
Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa
Adat.

Urusan Pemerintah Konkuren, pemerintahan Umum dan Tugas
Pembantuan

Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang konkuren yang menjadi kewenangan pada masing-
masing level pemerintahan tersebut dapat ditugaskan kepada desa maupun
desa adat. Untuk melaksanakan urusan konkuren di tingkat pemerintah
diatur melalui peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tertentu setelah berkoordinasi dengan Menteri
Dalam Negeri.Sedangkan untuk melaksanakan urusan konkuren
Pemerintah Daerah Provinsi diatur melali Peraturan Gubernur dan untuk
penugasan urusan konkuren Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di atur
dengan Peraturan Bupati/Walikota

Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan
kepada Desa dan Desa Adat, di masing masing level pemerintahan tersebut
dibentuk kelompok kerja. Kelompok kerja di tingkat pusat ditetapkan
dengan Keputusan Menteri, ditingkat provinsi ditetapkan dengan

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

42

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Keputusan Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota.

Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi
kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada
Desa dan Desa Adat. Tata cara pelaksanaan penugasan, pembentukan
kelompok kerja dan pendanaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan
umum dan tugas pembantuan sama dengan urusan pemerintan yang
konkuren.

Pembinaan Pelaksanaan Kewengan Desa dan Desa Adat
Pembinaan penataan kewenangan Desa dan Desa adat dilakukan secara
berjenjang baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi fasilitasi dan
koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, monitoring dan evaluasi
serta dukungan teksnis administrasi. Aktor pembina dan pengawasan
penataan kewenganan tersebut antara lain:
1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
kewenangan Desa dan Desa Adat secara nasional.
2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di
Kabupaten/Kota.
3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap
pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat.

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan
kewenangan Desa dan Desa Adat Bupati/Walikota dapat melimpahkan
sebagian tugas kepada Camat.

n. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa
batas alam maupun batas buatan. Batas alam adalah unsur-unsur alami
seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau
ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau
ditetapkan sebagai batas Desa.

Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan,
rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau
ditetapkan sebagai batas Desa.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

43

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa
yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada
permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung
gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan
dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara
kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Metode kartometrik
adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan
pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah
dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai
pendukung.

Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas
Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey
dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-
titik koordinat batas Desa.

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib
administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum
terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan
yuridis.

Pembinaan dan pengawasan penetapan dan penegasan batas desa
dilaksanakan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang
disingkat dengan TPPB Des yang terdiri dari Tim PPB Des Pusat dan Tim
PPB Des Provinsi. Sedangkan untuk tugas melaksanakan penetapan dan
penegasan batas Desa adalah Tim PPB Des Kabupaten/Kota yang di
dalamnya ada camat atau perangkat camat sebagai anggota, Kepala
Desa/Kelurahan atau Perangkat Desa/Kelurahan dan Tokoh Masyarakat.
Tim PPB Des Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan
Bupati/Walikota.

Salah satu peran camat adalah memfasilitasi penyelesian terjadinya
perselisihan penetapan dan penegasan batas desa. Penyelesaian
perselisihan penetapan dan penegasan Batas Desa antar Desa dalam satu
wilayah Kecamatan diselesaukan dengan musyawarah/mufakat dan
hasilnya harus dituangkan dalam Berita Acara.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

44

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

o. Laporan Kepala Desa
Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui
Camat yang meliputi:
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun
anggaran
4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran yang terdiri dari:
1. Pendahuluan;
2. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
4. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya

yang ditempuh
8. Penutup.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa
jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat
5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan yang memuat
materinya antara lain:
1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan
2. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa

jabatan yang juga bisa dijadikan dasar penyusunan memori serah
terima jabatan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan,
digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai bahan evaluasi dan berdasarkan
laporan tersebut Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan baik berupa
pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Kebijakan yang dapat diambil oleh Bupati/Walikota antara lain catatan

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

45

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu
dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun
anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan
Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun
anggaran yang memuat materi yang merupakan langkah-langkah
kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun,
digunakan oleh BPD sebagai bahan evaluasi dan berdasarkan laporan
penyelenggaraan akhir tahun tersebut BPD dapat:
1. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
2. Meminta keterangan atau informasi.
3. Menyatakan pendapat.
4. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Informasi penyelenggaran pemerintahan desa oleh Kepala Desa adalah
dalam rangka memenuhi hak masyarakat desa untuk mendapat informasi
penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sdisampaikan secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran
melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti
papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh
Kepala Desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan
aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab
dan bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

p. Administrasi Desa
Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan
pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku
Register Desa.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

46

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai sumber data
dan informasi yang memuat semua proses dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Admisnitrasi Pemerintahan Desa salah satu mekanisme untuk menjamin
ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusunan
laporan yang ada di Desa. Jenis Adminsitasi Pemerintahan Desa terdiri
dari adminsitrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi
keuangan, administrasi pembangunan dan administrasi lainnya.

Administrasi umum mencakup pencatatan pada buku register desa yang
meliputi antara lain:
1. Buku Peraturan Di Desa;
2. Buku Keputusan Kepala Desa;
3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
4. Buku Aparat Pemerintah Desa;
5. Buku Tanah Kas Desa;
6. Buku Tanah di Desa;
7. Buku Agenda;
8. Buku Ekspedisi
9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Administrasi kependudukan mencakup pencatatan pada buku register desa
yang meliputi antara lain:
1. Buku Induk Penduduk;
2. Buku Mutasi Penduduk Desa;
3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
4. Buku Penduduk Sementara; dan
5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.

Administrasi keuangan mencakup pencatatan pada buku register desa yang
meliputi antara lain:
1. Buku APB Desa;
2. Buku Rencana Anggaran Biaya;
3. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
4. Buku Kas Umum;
5. Buku Kas Pembantu;
6. Buku Bank Desa.

Administrasi pembangunan mencakup pencatatan pada buku register desa

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

47