peserta

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

RANCANGAN RPJM DESA

Desa :………………………………

Kecamatan : ……………………………

Kabupaten/Kota : ……………………………

Provinsi : …………………………… Tahun: …………..

Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Prakiraan Pola Pelaksanaan
(RT/ RW/
No Prakiraan Sasaran/ Sumber Pembiayaan

Jenis Dusun) Volume Manfaat

Bidang Sub Bidang Kegiatan Tahun Tahun Tahun Tahun Kerjasama Kerjasama Pihak
1 Tahun 2 3 4 5 Tahun 6 Jumlah (Rp) Sumber Swakelola Antar Desa Ketiga

a B c. D Ef g H i j Klm n O pq r s

1 Penyelenggaraan a.
Pemerintahan Desa b.
c.

Jumlah Per Bidang 1

a.

2 Pembangunan Desa b.

3 Pembinaan c. Jumlah Per Bidang 2
Kemasyarakatan
a. Jumlah Per Bidang 3
Pemberdayaan b.
4 Masyarakat c. Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
a.
b.
c.

Mengetahui ………………, ……………………………
Kepala Desa, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,

…………………………… ……………………………
Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

46

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Desa RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RJPM Desa) TAHUN 2015-2020
Kecamatan : KUSUMANEGARA
Kabupaten :
Propinsi :
:

Bidang/Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Pembiayaan

No (RT/ RW/ Prakiran Sasaran/ Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kerja- Kerja-
Volume Manfaat
Dusun) 123456 Swa- sama sama
Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan Jumlah (Rp) Sumber
kelola Antar Pihak
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Desa Ketiga

a bcd e fg h i j K l mn o p QR s

Kepala

Penyelengga- Penghasilan Desa 1 Meningkat-kan

raan Belanja Kades tetap & KUSUMA- org /tahun kesejahteraan

1 Pemerintahan a & Perangkat 1 tunjangan kepala NEGARA Aparatur Kepala Desa & v vv vv v 92,400,000 /th APB Desa - - -

Desa Desa Desa / Aparatur Desa 8
desa Org/ aparatur Desa

Tahun

Honorium staf Staf 3 org Meningkatkan v vv vv v 27,000,000 /th APB Desa
2 Desa
/ thn Kesej.Staf

3 Honor petugas Meningkat-kan
penarik PBB
1 org/ thn kesejahtera-an v v v v v v 3,000,000 /th APB-Des

petugas

Operasional KUSUMA- 15 RT / Meningkatkan APB Desa -
b RT/ RW 1 Operasional RT NEGARA thn kesejahtera-an v vv vv v 79,200,000 /th - -
RT

Operasional 8 RW/ Meningkatkan
2 RW kesehteraan RW v v v v v v 21,600,000 /th APB Desa
thn

Tunj.dan Meningkatkan

Tunj. Anggota KUSUMA- kesejahtera-an v
c operasional 1 BPD NEGARA 7 org/ thn anggota BPD v v v v v 33,600,000 /th APB Desa

BPD

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

47

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2 ATK BPD Adm.perkantoran v v v v 2,612,500 /th
1 Kepala Desa 2kali/ thn lancar v v APB-Des
2 Kaur Desa
d 3 Kepala Dusun 1 kali/ Peningkatan v v v v v v 750,000 /th APB-Des
Tambahan thn kinerja Pemdes
Penghasilan Bendahara
Perangkat 1 1 kali/ Peningkatan v v v v v v 1,200,000 /th APB-Des
Desa
Desa thn kinerja Pemdes

1 kali/ Peningkatan v v v v v v 1,000,000 /th APB-Des

thn kinerja Pemdes

12 kali/ Peningkatan v vv vv v 3,600,000 /th APB-Des

thn kinerja Pemdes

2 Ketua PTPKD 12 kali/ Peningkatan v v v 3,000,000 /th
kinerja Pemdes v v v APB-Des
thn

3 Anggota 12 kali/ Peningkatan v vv vv v 3,600,000 /th APB-Des
PTPKD
thn kinerja Pemdes

e Dan
seterusnya......

Pembangu- Pelayanan Pembangunan KUSUMA- 300 org/ Meningkat-kan

2 nan Desa a dasar 1 MCK NEGARA thn sanitasi dan v v 22,500,000 /th APB-Des - - -

kesehatan kesehatan warga

Pengerasan 4000 m/ Memperlan-car v

b Pelayanan 2 Jalan Dusun thn transportasi v Vv v v 350,000,000 /th APB-Kab

dasar Lingkungan

infrastruktur Pembangunan 3x8 m Memperlan-car v Vv /th APB-Des
3 Dusun transportasi
50,000,000
Jembatan Cor

4 Dan
seterusnya....

Biaya

3a 1 operasional & KUSUMA- 12 bulan Meningkat-kan v v Vv v v APB-Des - - -
Pembinaan Lembaga Pelaks. PKK NEGARA kesej. Perempuan 12,000,000 APB-Kab
APB-Des
Kemasya- Kemasya- Desa

rakatan rakatan Desa Biaya Meningkat-kan

2 operasional Dusun 12 bulan kesehatan ibu dan v v Vv v v 15,000,000

posyandu anak

Biaya

operasional Melestarikan
3 seni dan 5 klp/ thn budaya v v V v v v 5,000,000

budaya

4 Dan
seterusnya.......

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

48

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pelatihan Pelatihan 1 x Meningkat-kan

4 Pemberda- a usaha 1 setahun keterampilan v v Vv v v 100,000,000 /th APB Desa - - -
ekonomi, kelompok tani petani

yaan pertanian,

Masyarakat perikanan dan 2 Dan
perdagangan seterusnya.....

Total
........kegiatan

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

49

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.7

Bahan Bacaan

TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA
DAN DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (DU-RKP) DESA

I. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta
dengan memperhatikan Peraturan Pelaksananya yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan
koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem
pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan
desa pun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan
pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah
Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi
masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga
Kemasyarakatan yang ada
Namun disisi lain tidak bisa dipungkiri banyak desa yang dokumen rencana tahunan
desanya kurang berkualitas sehingga untuk dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan
desa dalam jangka 1 (satu) tahun pun kurang memadai. Hal ini disebabkan antara lain
dalam praktek pembuatannya oleh desa cenderung ad hoc (informal, hanya syarat
administratif), umumnya hanya usulan prasarana fisik, dan belum mencerminkan
kebutuhan desa secara menyeluruh. Praktek koordinasi perencanaan mulai desa ke
kecamatan selanjutnya ke kabupaten/kota, provinsi belum berjalan baik. Usulan dari
masyarakat, desa/kelurahan sangat kecil kemungkinan di respon menjadi keputusan
APBD, sehingga masyarakat dan pemerintah desa dihadapkan pada ketidakpastian
penganggaran.
Atas permasalahan tersebut maka menjadi penting untuk melakukan peningkatan
kwalitas dengan terobosan-terobosan melalui pembenahan kualitas rencana dari bawah,
dan memperkuat kapasitas aparat kabupaten dalam merespon usulan dari bawah.
Melalui cara ini diharapkan terjadi sinkronisasi dokumen perencanaan baik dari desa,
SKPD, pemerintah ataupun perintah daerah baik jangka menengah maupun tahunan.
Dengan dimilikinya RKP Desa yang mengacu pada rencana pembangunan jangka

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

50

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin terjadinya
kesinambungan pelaksanaan program pembangunan desa.

II. Pengertian
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) sesuai dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan
kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan
kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari
RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan
pembangunan daerah.

III. Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat disusunnya RKP Desa adalah:
1. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa),
2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa
dalam 1 tahun,
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program
pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.
6. Memastikan bahwa desa.
7. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat
untuk pembagunan desa.

IV. Bahan Pendukung dalam Penyusunan RKP Desa
Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2),
Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan Pasall 36 ayat (1) Permendagri No 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahan-bahan pendukung dalam
penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa meliputi :
1. RPJM Desa
2. Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
3. Data dan informasi dari Kabupaten/ Kota tentang:

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

51

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

a. Pagu indikatif desa yang meliputi:
1) rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
2) rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
3) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota; dan
4) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

b. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.

V. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
Mekanisme penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Kapan mulai disusun?
Karena sifatnya tahunan, maka RKP Desa-pun disusun setiap tahun. RKP Desa
mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli, kemudian ditetapkan dengan
Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September untuk tahun berikutnya.
Sedangkan APB Desa harus diselesaikan pada bulan Desember.

2. Bagaimana proses-nya? - Mekanisme
Secara umum prosesnya mengikuti 3 tahapan besar yaitu 1) pra musyawarah
perencanaan pembangunan desa.Pemerintah desa melakukan berbagai bersiapan
mulai dari sosialisasi, pembentukan tim penyusunan RKP Desa dan rapat-rapat
kerja tim penyusun RKP Desa. Tujuannya; (1) melakukan evaluasi kegiatan RKP
Desa tahun sebelumnya, (2) melakukan analisis kegiatan dalam RPJM Desa tahun
ke-n untuk RKP Desa tahun ke-n, (3) analisis keadaan darurat, (4) analisis
prioritas kebijakan supra desa (kabupaten/kota) sesuai RPJM Desa ataupun RKP
Desa, (5) mendisain kegiatan dan rencana biaya serta 6) menyusun draft Peraturan
Desa tentang RKP Desa. 2). tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan desa. Sebelum forum musyawarah, desa menetapkan RKP Desa,
kegiatan pembahasan yang perlu dioptimalkan pada agenda ini adalah 1) laporan
hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa tahun sebelumnya, 2)
penyampaian rancangan materi RKP Desa berdasarkan beberapa hasil analisis
yang dilakukan tim penyusun, 3) input prioritas kebijakan pembangunan dari
kabupaten sesuai dengan prioritas RPJM Desa, serta 3).tahap pasca musyawarah
perencanaan pembangunan desa.Hasil peraturan desa tentang RKP Desa
dilaporkan kepada bupati melalui camat dan disosialisasikan kepada masyarakat
desa. Bila dianggap perlu, prioritas usulan program/kegiatan yang berkait dengan
SKPD dapat dikirim langsung kepada SKPD bersangkutan atau bisa juga melalui
anggota DPRD dari daerah pemilihan desa bersangkutan.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

52

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

3. Siapa yang melakukan dan apa saja kegiatannya?
Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musdes;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk
ke Desa
d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. penyusunan rancangan RKP Desa;
f. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
g. perubahan RKP Desa; dan
h. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

4. Tahapan dan Teknik Penyusunan RKP Desa
Berdasarkan Permendagri 114/2014 Pasal 30 secara rinci disebutkan bahwa
penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. Musdes Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan desa.Hasil Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah desa
menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
Kapan Waktunya?
BPD menyelenggarakan Musdes, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Apa saja yang dibahas dalam Musdes?
Musdes membahas hal-hal sebagai berikut:
1) Mencermati ulang dokumen RPJM Desa
2) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
3) Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang

dibutuhkan

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau SKPD
kabupaten/kota.Hasil Musdes dituangkan dalam berita acara (lihat Format
Lampiran 1).Berita acara tersebut, menjadi pedoman Kepala Desadalam
menyusun RKP Desa.

b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Tim Penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala Desa berjumlah 7 – 11 orang
dan harus mengikutsertakan perempuan. Dalam proses pembentukannya tetap
memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif dan inclusive.Tim ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa dan terdiri dari :

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

53

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

1) Kepala Desa selaku pembina
2) Sekretaris Desa selaku ketua
3) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris
4) Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Kapan waktunya?
Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni
tahun sebelumnya dan melibatkan perwakilan masyarakat.

Apa saja tugas Tim?
Tim Kerja beberapa kali harus melakukan rapat-rapat tim baik untuk
melakukan evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, hingga kegiatan
lainnyayaitu:
1) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan

masuk ke desa
2) Pencermatan ulang dokumen rpjm desa
3) Penyusunan rancangan rkp desa
4) Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa

c. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan
Masuk ke Desa
Tugas Tim Penyusunan RKP Desaa pertama adalah pencermatan pagu
indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan yang masuk ke desa.
Kepala Desa harus mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota
tentang:
1) Pagu indikatif desa(ADD dan Dana Desa)
2) Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.

Kapan dilakukan?
Data dan informasi tersebut diterima Kepala Desa dari kabupaten/kota paling
lambat bulan Juli setiap tahun sebelumnya. Setelah Juli, Tim Penyusun RKP
Desa mulai melakukan pencermatan.

Apa saja yang harus dilakukan?
Pencermatan pagi indikatif desa yang dilakukan Tim Penyusun RKP Desa
meliputi:
1) Rencana dana desa yang bersumber dari APBN
2) Rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

54

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota

4) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan
yang masuk ke desa, meliputi:
1) Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota
2) Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi

dan pemerintah daerah kabupaten/kota
3) Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat

daerah kabupaten/kota

Hasil pencermatan kemudian dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa
(Lihat Lampiran – 2).Hasil penyelarasan kemudian dituangkan ke dalam
format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa (Lihat Lampiran – 3).

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, tim penyusun RKP Desa menyusun
rencana pembangunan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa yang
dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

d. Pencermatan-Review Ulang RPJM Desa
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.Hasil pencermatan
menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP
Desa.

e. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP
Desa
Sesuai Pasal 41 Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa, dijelaskan bahwa rancangan RKP Desa memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Rancangan RKP Desa
minimal berisi uraian tentang:
1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
yang merupakan kewenangan lokal berskala desa
3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja
sama antar-desa dan pihak ketiga
4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

55

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

5) Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau
unsur masyarakat desa

Dalam rancangan RKP Desa, juga berisi prioritas program dan kegiatan yang
rencananya akandidanai dari berbagai sumber yaitu: 1) pagu indikatif desa; 2)
pendapatan asli desa; 3) swadaya masyarakat desa; 4) bantuan keuangan dari
pihak ketiga; dan 5) bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
Untuk itu dalam penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
1) Hasil kesepakatan Musdes
2) Pagu indikatif desa
3) Pendapatan asli desa
4) Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota
5) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota
6) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
7) Hasil kesepakatan kerjasama antar desa
8) Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga

Dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, ditentukan dan
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang
meliputi:
1) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
2) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
3) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
4) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
5) Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
6) Pendayagunaan sumber daya alam
7) Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa
8) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa
9) Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa

Berikut ini contoh matriks atau alat untuk memandu kesepakatan berdasarkan
kriteria/indikator yang disepakati bersama,untuk menghasilkan perencanaan
prioritas desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

56

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Apa yang Pertanyaan pembantu Kriteria/indikator
diprioritaskan
yang biasanya dipakai
Permasalahan “apa saja alasan yang
yang akan menentukan prioritas - Mendesak (harus segera)
masuk ke masalah untuk - Genting (berdampak besar)
rencana kerja dimasukkan ke rencana - Dirasakan banyak orang
desa kerja desa tahun ini?”
kemanfaatannya
Permasalahan “apa saja alasan yang - Merupakan kewenangan desa
yang akan menentukan prioritas - Mampu menggunakan
diusulkan ke masalah untuk
musrenbang diusulkan ke sumber daya yang ada
kecamatan kecamatan?” - Permasalahan yang ada di

Jenis usaha “apa saja yang penting desa tetapi tidak ada di desa
pertanian dipertimbangkan kalau
(komoditas kita menentukan jenis yang lain
pertanian) dan usaha/komoditas - Permasalahan prioritas desa
perikanan lokal. pertanian baru?”
tetapi di luar kewenangan

desa
- Nilai jual tinggi

(meningkatkan pendapatan)
- Mudah dikembangkan
- Biaya usaha murah
- Tidak sulit

perawatan/pengolahan pasca

produksi
- Peluang pemasaran

Pada tahap ini, Tim Penyusun RKP Desa juga menyusun daftar usulan
pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.Pelaksana kegiatan
dimaksud harus melibatkan perempuan dan minimal meliputi; ketua;
sekretaris; bendahara; dan anggota pelaksana.
Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam Rancangan RKP
Desa.Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur tersebut dapat berasal
dari warga masyarakat desa, SKPD kabupaten/kota yang membidangi
pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa (Lihat
Lampiran – 4) dan dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
Proses ini selanjutnya dibahas dalam Pokok Bahasan Pengelolaan Keuangan
Desa.
Jika ada kerjasama antar desa, maka rencana kegiatan dan Rencana Anggaran
Biaya harus disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan
kerja samaantar Desa tersebut. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran
Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

57

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang
disusun dalam usulan prioritas program dan kegiatan dan dituangkan dalam
Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (Lihat Lampiran – 5).
Rancangan daftar usulan RKP Desa, menjadi lampiran berita acara laporan tim
penyusun rancangan RKP Desa. Selanjutnya Tim penyusun RKP Desa
membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa (Lihat
Lampiran – 6).yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan
daftar usulan RKP Desa.Berita acara tersebut disampaikan kepada Kepala
Desa. Kemudian Kepala Desa akanmemeriksa dokumen rancangan RKP Desa
tersebut. Jika ada masukan dan perbaikan, maka tim penyusun RKP Desa akan
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa. Sedangkan jika Kepala
Desa telah menyetujui, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa.

f. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Desa.Musyawarah diikuti Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
Masyarakat terdiri atas; berbagai tokoh seperti adat; agama;masyarakat;
pendidikan; berbagai perwakilan kelompok profesi seperti tani; nelayan;
perajin; kelompok perempuan; pemerhati dan pelindungan anak; seta
perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat,
musyawarah dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat.
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dituangkan
dalam berita acara (Lihat Lampiran – 7).Berdasarkan hasil kesepakatan
tersebut, Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa.Rancangan RKP Desa menjadi
lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.
Rancangan peraturan Desa tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh
Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP
Desa.Mekanisme penyusuna dan penetapan Peraturan Desa tentang RKP
Desa, dibahas dalam materi Produk Hukum Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

58

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA

1. Musdes  Mencermati ulang dokumen RPJM Desa & menyepakati hasil

penyusunan   pencermatan, verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan
perencanaan Membentuk tim

pembangunan desa keahlian yang dibutuhkan.



Tim 7 – 11 orang (harus ada perempuan)
2. Pembentukan tim  Kepala Desa selaku pembina;

Penyusun RKP   Sekretaris Desa selaku ketua;
Desa  Ketua LPM sebagai sekretaris; dan
 Anggota (perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat.



 Pencermatan Pagu Indikatif desa:

1) Rencana dana desa yang bersumber dari APBN;

3. Pencermatan 2) Rencana ADD

pagu indikatif desa 3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
& penyelarasan 
kab./kota;
program/kegiatan 4) Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kab./Kota.

masuk ke Desa  Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa (rencana

kerja pemerintah kab./kota, rencana program/kegiatan

pemerintah, pemerintah daerah prov.dan kab./kota,;hasil

penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD kab./kota).



4. Pencermatan  Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu)
ulang dokumen tahun anggaran berikutnya yang tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

RPJM Desa  Berpedoman kepada: Hasil kesepakatan Musdes, pagu indikatif
 desa, PADes, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemda prov., &
Pemda kab./kota, Jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD
5. Penyusunan kab./kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil
rancangan RKP kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama
desa dengan pihak ketiga.
Desa dan
rancangan Usulan   Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
RKP Desaa b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
desa;
c. prioritas program, kegiatan, & anggaran desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

59

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemda prov.
& Pemda kab./kota; dan

e. Pelaksana kegiatan desa (terdiri atas unsur perangkat desa & atau
unsur masy.desa).



 Diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,

dan unsur masyarakat.
 Rancangan RKP Desaa berisi prioritas program & kegiatan

yang didanai:

a. Pagu indikatif desa;

b. PADes;

c. Swadaya masyarakat desa;

d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga;

6. Penetapan RKP e. Bantuan keuangan dari Pemda provinsi, dan/atau Pemda

Desaa dan Daftar   kabupaten/kota. peningkatan kapasitas penyelenggaraan
Usulan RKP Desa Prioritas program (a)

(Musrenbangdes) pemerintahan desa, (b) peningkatan kualitas & akses terhadap

pelayanan dasar, (c) pembangunan & pemeliharaan infrastruktur

& lingkungan berdasarkan kemampuan teknis & sumber daya

lokal yg tersedia, (d) pengembangan ekonomi pertanian

berskala produktif, (e) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk

kemajuan ekonomi; (f) pendayagunaan SDA; (g) pelestarian

adat istiadat dan sosial budaya desa; (h) peningkatan kualitas

ketertibanketenteraman masy.desa; dan (i) peningkatan

kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.



7. RAPB Desa

RKP  Kegiatan prioritas berdasarkan kewenangan lokal Skala
Desa Desa dan mampu dikerjakan Desa.

 Usulan prioritas program & kegiatan

pembangunan desa dan pembangunan kawasan

Pengajuan perdesaan yang tidak masuk dalam Kewenangan
DU-RKP 
Skala Lokal Desa diusulkan kepada Pemerintah,

Desa Pemda prov., dan/atau Pemda kab./kota.
 Daftar Usulan RKP Desaa menjadi bahan

pembahasan melalui Musrenbang Kecamatan dan

kab./kota

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

60

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

g. Perubahan RKP Desa
Berdasarkan Pasal 49 Permendagri 114 Tahun 2014, RKP Desa dapat diubah
jika:
1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini,
kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus
b) Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam rkp desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus
c) Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rab
d) Menyusun rancangan RKP Desa perubahan

2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.Dalam hal ini,
kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota
b) Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota
c) Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB
d) Menyusun rancangan RKP Desa perubahan

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa
yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa tersebut yang disesuaikan dengan
terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah kabupaten/kota.

h. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang tidak masuk
dalam kewenangan skala lokal Desa kepada Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan tersebut disusun
oleh Tim Penyusun RKP Desa yang dituangkan dalam rancangan daftar usulan
RKP Desa dan menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun
rancangan RKP Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

61

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota
melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa tersebut paling lambat
31 Desember tahun sebelumnya. Daftar usulan RKP Desa tersebut, menjadi
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan dan kabupaten/kota.
Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa setelah diselenggarakannya musyawarah
perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
Informasi tersebut diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun
anggaran berikutnya. Untuk melengkapi penyusunan Rancangan RKP Desa
dan DURKP Desa, materi ini dilengkapi dengan Lampiran 1 s.d. 7 sesuai
dengan Lampiran Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.

VI. Penutup
Perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagai sub system perencanan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJM
Daerah dan Renja SKPD menghasilkan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Usulan
RKP Desa. RPJM Desa sebagai hasil Musyawarah Desa 6 tahunan, menghasilkan RKP
Desa tahunan yang mewadahi semua program/ kegiatan tahunan desa yang meliputi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pada akhirnya output perencanaan ini akan menghasilkan dokumen RPJM Desa, RKP
Desa dan DU-RKP Desa yang menjadi acuan pelaksanaan bidang-bidang tersebut di
atas sehingga pada akhirnya mampu menciptakan desa yang kuat, demokratis, maju
dan mandiri dengan memaksimalkan prioritas penggunaan anggaran pembangunan
Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan Desa melalui:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar
b. Pembangunan sarana dan prasarana desa
c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan
pemantauan dan monitoring serta pertanggungjawabannya harus melibatkan partisipasi
masyarakat sebagai subject dan obyek pembangunan di desa sebagai upaya
meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab sebagai warga masyarakat desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

62

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

CONTOH ISIAN FORMAT DALAM PENYUSUNAN RKP DESA

FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA
BERITA ACARA

PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kusumanegara Kecamatan................................ Kabupaten/kota.....................Provinsi

........................... pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 6 April 2015

Jam : 11.00 Wib/Wita/Wit

Tempat : Kusumanegara

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana

daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi
Pencermatan RPJM Desa 2015 – 2020 untuk dijabarkan di dalam RKP Desa 2015

Kriteria dan verifikasi RKP Desa 2015 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

3. Rancangan RKP Desa Tahun 2015

4. Proposal Teknis Kegiatan

5. Gambar Rencana Prasarana

6. Rencana Anggaran Biaya

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

8. Dafar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah :............................dari....................................

Notulen :............................dari....................................

Narasumber :1..........................dari....................................

2..........................dari....................................

3...................dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan

menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Pagu Indikatif Desa

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

3. Rancangan RKP Desa Tahun 2015

4. Proposal Teknis Kegiatan

5. Gambar Rencana Prasarana

6. Rencana Anggaran Biaya

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

8. Dafar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Kusumanegara, 2016

Ketua BPD

Kepala Desa

(......................................) (.......................................)

Wakil Kelompok Masyarakat

(...........................................)

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

63

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

PAGU INDIKATIF DESA TA. 2016

DESA : KUSUMANEGARA

KECAMATAN : ..............

KABUPATEN : ..............

PROVINSI : ..............

Sumber Dana Indikatif

Alokasi Dana Dana bagian Bantuan Keuangan
Desa (bagian dari hasil
No Indikatif Program/ Kegiatan Dana Desa pajak dan APBD APBD
Desa (APBN) dana retribusi Provinsi Kabupaten/
perimbangan
Kota
kab/ kota)
Penyelenggaraan -
I Pemerintahan Desa 250,000,000

1 Penghasilan tetap kepala
Desa/ Aparatur desa

2 Operasional RT/ RW

3 Tunjangan kepala Desa/
Aparatur desa

4 Tunjangan BPD

5 Operasional BPD

6 Operasional Perkantoran

II Pelaksanaan Pembangunan
Desa

1 Pengerasan jalan lingkungan 100,000,000 50,000,000 80,000,000
150,000,000
2 Pembangunan Gedung 100,000,000
Posyandu

III Pembinaan Kemasyarakatan -

1 operasional & Pelaks. PKK 12,000,000
Desa
9,000,000 6,000,000
2 Biaya operasional posyandu

3 Dan seterusnya.............

IV Pemberdayaan Masyarakat

1 Pelatihan kapasitas 50,000,000
masyarakat (kelompok tani)

2 Dan seterusnya.......

Kusumanegara, 2015

Ketua Tim Penyusun RKP

Desaa

SOEHARTO

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

64

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

YANG MASUK DESA

DESA : KUSUMANEGARA

KECAMATAN : ............

KABUPATEN : ............

PROVINSI : ............

No Asal Program / Nama Program / Kegiatan Prakiraan Pagu Dana Prakiraan Pelaksana
Kegiatan (Rp)
3 4 5
12 - - -
1 Dari Pemerintah - - -
2 Dari Pemerintah
1 Pembangunan Jembatan 250,000,000 Dinas PU 2015
Provinsi Cor
3 Dari Pemerintah
2 Pembangunan PAUD
Daerah Kabupaten

3 Dan seterusnya.............. 150,000,000 Dinas Pendidikan
.............................................. 2015

..................

Kusumanegara, 2015
Ketua Tim Penyusun RKP

Desaa

SOEHARTO

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

65

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

DESA RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA)
KECAMATAN TAHUN : 2016
KABUPATEN
PROVINSI : KUSUMANEGARA
: ...................
: ...................
: ...................

Bidang/jenis kegiatan Biaya dan Sumber Pola Pelaksanaan Rencana
Pembiayaan
Waktu
No Lokasi Vol Sasaran/ Pelaksa- Kerja- Kerja- Pelaksana
Bidang manfaat sama sama Kegiatan
naan
Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Swakelola Antar Pihak

Desa Ketiga

a bc d ef g h i j k lm N

Penghasilan tetap Meningkatkan

Penyelenggaraan & tunjangan KUSUMA- 10 org/ kesejahteraan APB
1 a 1. 2016 127,800,000 Desa V
Pemerintahan Desa kepala Desa/ NEGARA thn Kades &
V
Aparatur desa aparatur Desa V
V
Operasional 13 org/ Mendukung 2016 42,800,000 V
2. RT/RW thn kelancaran 2016 21,600,000 V
3. Operasional RW tugas RT/RW 2016 30,200,000
3 RT Mendukung 2016 23,600,000
Tunj. Anggota /thn kelancaran
4. tugas RW
9 org/thn Meningkatkan
BPD kesejaht.
5. Operasional BPD 12 kali/ anggota BPD
thn Lancarnya
tugas BPD

6. Operasional 12 bln Meningkatkan 2016 30,200,000
Perkantoran kinerja pemdes

Jumlah
kegiatan....

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

66

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pembangunan Pengerasan jalan KUSUMA- 4 km Memperlancar ..... 2016 350,000,000 APB V
2 Desa a 1. lingkungan NEGARA transportasi .....2016 270,000,000 Desa V
.....2016 150,000,000
Pembangunan KUSUMA- Meningkatkan ......2016 250,000,000 APB V
2. Posyandu dan NEGARA 2 Unit kesehatan anak Desa V
V
pengadaan KUSUMA- APBD
peralatan NEGARA Kab
KUSUMA-
3. Pembangunan NEGARA 6x10m Meningkatkan APBD V Kab
PAUD 4 x 10 m prasarana Kab V Kab
pendidikan
4. Pembangunan Memperlancar 67
Jembatan Cor transportasi

Jumlah kegiatan....

Pembinaan Biaya KUSUMA- 12 bulan Meningkatkan 2016 12,000,000 APB
3 Kemasyarakatan operasional & NEGARA kesejahteraan Desaa
1. Pelaks. PKK Perempuan
Desa
Biaya 4 dusun 12 bulan Meningkatkan 2016 15,000,000 APB
2. operasional kesehatan ibu Desa
posyandu dan anak
Dan
3.
seterusnya........

Jumlah kegiatan .....

4 Pemberdayaan a 1. Pelatihan KUSUMA- 2 kali Meningkatkan 2016 50,000,000- APB
Masyarakat b2 peningkatan NEGARA kualitas dan Desa
kapasitas keterampilan
kelompok tani petani

Dan
seterusnya...........
...

Total kegiatan .......

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

DESA XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA
KECAMATAN DAFTAR USULAN RKP DESA
KABUPATEN TAHUN : 2015
PROVINSI
: KUSUMANEGARA
: ...............
: ...............
: ...............

Bidang / Jenis Kegiatan

No Lokasi Volume Sasaran/Manfaat Prakiraan Waktu Prakiraan Biaya
Bidang Pelaksanaan Jumlah (Rp.)
Jenis Kegiatan

1 Penyelenggaraan 1- - - - - -
pemerintahan desa 1 Pembangunan Pasar Desa KUSUMANEGARA 1 Unit/ thn 2016 500,000,000
2 Dan seterusnya................ Meningkatkan
2 Pembangunan Desa KUSUMANEGARA perekonomian warga 2016 200,000,000

3 Pembinaan Kemasyarakatan 1 Pengadaan sarana dan prasarana 4 paket Meningkatkan
Grup Seni Budaya kegiatan pemuda dan
pelestarian adat
istiadat dan budaya

2 Dan seterusnya........

4 Pemberdayaan Masyarakat 1 Pelatihan Teknologi Tepat Guna KUSUMANEGARA 2 kali/ thn Meningkatkan 2016 150,000,000
2 Dan seterusnya........ pengetahuan dan
keterampilan
masyarakat dalam
pengembangan TTG

Kusumanegara, 2015

Mengetahui Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa

MUHAMMAD AFIF SOEHARTO

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

68

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

XXI. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari Dusun Desa Kecamatan Kabupaten

Nama Kegiatan
Jenis Kegiatan

Pelaksana
Jumlah Pemanfaat

Pemanfaat Langsung Pemanfaat tidak A-RTM (rumah
langsung (orang) Tangga Miskin)

Umum A-RTM L Org
L Org L Org
P Org P Org P Org .....org

.....%

JML Org JML Org JML Org A-

RTM/UMUM

1. Latar belakang:
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi
masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)

3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini
menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan
pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan
sebab akibat dengan tujuan)

4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini
didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran,
meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad kesehatan, meningkatnya kualitas
pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan
merubahnya dalam pernyataan positif)

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

69

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)

8. Lain-Lain
a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

9. Lampiran-lampiran:
a) Berita Acara Musyawarah
b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui Tim Penyusun RKP

Kepala Desa Ketua

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

70

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :KUSUMANEGARA
KECAMATAN
KABUPATEN : ............ No. RAB :..............................
PROVINSI :............................
:............ Bidang : Pendapatan Desa

: ........... Kegiatan

URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Total Jumlah
Rp Rp

ab c d E=bxd f

PENDAPATAN 1 Tahun 10,000,000 10,000,000
Pendapatan Asli Desa 1 Tahun 20,000,000 20,000,000
Hasil Usaha Desa 1 Tahun 25,000,000 25,000,000
Pembayaran jasa listrik 1 Tahun 15,000,000 15,000,000
Pembayaran Jasa PAM Desa
Hasil Pengolahan Kekayaan Desa 1 Tahun 10,000,000 10,000,000
Pasar Desa
Lain-lain pendapatan asli desa 1 Tahun 5,000,000 5,000,000
Pembayaran pelayanan jasa Pemdes
Bagi Hasil Pajak 1 Tahun 457,500,000 457,500,000
Bagi Hasil Pajak Kab. 1 tahun 257,500,000 257,500,000
Bagi Hasil PBB 1
Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun 6,000,000 6,000,000
Bagi Hasil Retribusi Pasar
Bagian Dana Perimbangan Tahun 10,000,000 10,000,000
Keuangan Pusat dan Daerah
ADD
Dana Desa Pusat
Bantuan Keuangan Pemerintah
Propinsi, Kab, dan Desa lainnya
Bantuan Pemerintah Kab.
Hibah
Hibah dari Kab
Hibah dari Badan/
lembaga/Organisasi swasta
Hibah dari Kelompok
masy/perorangan
Sumbangan pihak ketiga
Sumbangan dari perantau

JUMLAH PENDAPATAN 816,000,000

Kusumanegara, 2015

Mengetahui Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa

MUHAMMAD AFIF SOEHARTO

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

71

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : KUSUMANEGARA No. RAB :............................
KECAMATAN : .......... Bidang
: Penyelenggaraan
KABUPATEN : .......... Kegiatan Pemerintahan Desa
PROVINSI : .......... : Belanja Pegawai

URAIAN Volume Satuan Harga Jumlah Total Jumlah
Satuan Rp Rp f
a b c
d E=bxd
Belanja Pegawai Bulan
Bulan 1,500,000 18,000,000
Belanja pegawai dan penghasilan tetap Bulan 900,000 43,200,000
Bulan 650,000 31,200,000
Penghasilan tetap Kepala Desa & Aparatur Desa Bulan 300,000 92,400,000
250,000 3,600,000
- Kepala Desa 1 Org X 12 bln 12 Tahun 30,000,000
Tahun 750,000 33,600,000
- Kaur Desa 4 Org X 12 bln 48 Tahun 300,000
250,000 750,000
- Kadus 4 Org X 12 bln 48
1,200,000
Jumlah
1,000,000
- Tunjangan Ketua 1 Org X 12 bln 12 2,950,000
BPD
.......................
- Tunjangan 10 Org X 12 bln 120 .......................
Anggota BPD

JUMLAH

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Desa

Tambahan 1 Org X 1 Bln 1
Penghasilan Kades

Tambahan

Penghasilan Kaur 4 Org X 1 Bln 4

Desa

Tambahan 4 Org X 1 Bln 4
Penghasilan Kadus

JUMLAH

Dan seterusnya.....................

JUMLAH

JUMLAH BELANJA PEGAWAI

Kusumanegara, 2015

Mengetahui Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa Kusumanegara

MUHAMMAD AFIF SOEHARTO

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

72

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : KUSUMANEGARA No. RAB : ......................................
KECAMATAN : ...................................... Bidang : Pembiayaan
KABUPATEN : ......... : Penerimaan
Kegiatan : Pembiayaan Desa
PROVINSI : ........

URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Jumlah
Rp Total Rp f
a b c d
PEMBIAYAAN DESA .................. .................. E=bxd
..................
.................. ..................

Penerimaan Pembiayaan .................. .................. .................. .................. ..................

Kusumanegara, 2015

Mengetahui Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa Kusumanegara
SOEHARTO
MUHAMMAD AFIF

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

KABUPATEN : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

PROVINSI : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

No Usulan Rencana Kegiatan Rencana Lokasi Perkiraan Penerima Manfaat
berdasarkan Bidang Kegiatan Volume Satuan

Laki-laki Perempuan A-RTM

Mengetahui Desa …………………, tanggal …., …., ….
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( ………………………………… ) ( …………………………………… )
Keterangan:

A-RTM :Anggota Rumah Tangga Miskin

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tahun DAFTAR USULAN RKP DESA
Desa
Kecamatan : ……………………………
Kabupaten/Kota : ……………………………
Provinsi : ……………………………
: ……………………………
: ……………………………

Prakiraan Biaya

Bidang/ Jenis Kegiatan Sasaran/ Prakiraan dan Sumber
Pembiayaan
No Lokasi Volume Manfaat Waktu

Bidang Jenis Pelaksanaan
Jumlah (Rp)
Kegiatan

1 Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Jumlah Per Bidang 1 -

2 Pembangunan Desa

Jumlah Per Bidang 2

Pembinaan Jumlah Per Bidang 3 -
3 Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 4
Pemberdayaan
4 JUMLAH TOTAL -

Masyarakat ………………, ……………………………
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,
Mengetahui
Kepala Desa,

…………………………… ……………………………

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.8

BAHAN BACAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BERPERSPEKTIF GENDER DAN INKLUSI SOSIAL

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong kepastian penerapan prinsip
kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus sendiri oleh
desa. Dalam implementasinya undang-undang ini telah melahirkan berbagai jargon yang
menjadi perspektif sekaligus semangat. Jargon tersebut antara lain adalah “satu desa, satu
rencana dan satu anggaran.” Perspektif dan semangat ini sesungguhnya mendorong desa agar
memiliki kesadaran bahwa hak kewenangan untuk mengambil keputusan dimiliki sebagai hak
yang melekat. Secara mandiri desa dapat merencanakan kebutuhan pembangunan sesuai
dengan konteks dan kepentingan masyarakat, diputuskan bersama sebagai bentuk keputusan
lokal. Keputusan yang bersifat kolektif yang pada prosesnya melibatkan seluruh komponen
masyarakat di desa seperti ini merupakan jantung kemandirian desa.

Secara tegas di Pasal 3 Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa
pengaturan desa di antaranya dilakukan berasaskan partisipasi (huruf j) dan pemberdayaan
(huruf k). Partisipasi di sini tidak hanya diartikan kehadiran secara fisik (demokrasi
prosedural) namun juga menekankan pada partisipasi untuk menyuarakan kepentingan dan
kebutuhan, memanfaatkan akses dan kontrol dalam pembuatan kebijakan publik di desa serta
mengedepankan, menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok-kelompok yang
selama ini terpinggirkan dari pembangunan seperti orang miskin, perempuan, kaum minoritas
(demokrasi substansial).

Keterlibatan seluruh komponen masyarakat desa dalam hal ini harus diartikan sebagai
partisipasi aktif, kritis dan inklusif. Aktif tidak hanya menghadiri berbagai pertemuan dari
rangkaian penyusunan rencana pembangunan desa (mobilisasi), namun juga aktif dalam
memberikan berbagai sumbangan pemikiran, ide, pengalaman. Kritis dalam hal ini adalah
sikap dan cara pikir yang lebih mengedepankan kepentingan dan kebutuhan bersama seluruh
masyarakat sehingga perdebatan, dialog dan keputusan yang diambil betul-betul merupakan
hasil analisa yang menyeluruh dan menyentuh akar persoalan. Keikutsertaan masyarakat
dalam proses perencanaan pembangunan desa diatur dalam pasal 80 Undang-undang No 6
Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perencanaan
pembangunan desa dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa harus
mengikutsertakan masyarakat desa. Pasal 1, Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Sejalan dengan itu, desa harus didorong menjadi
self governing community yang berarti bahwa perencanaan pembangunan desa akan semakin

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan
desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa.

Saat ini, azas partisipatif hampir selalu menjadi hal pokok dan syarat wajib dalam setiap
proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan publik. Namun begitu, dalam
penerapannya, kata partisipasi terjebak pada keterlibatan (perwakilan) kelompok atau tokoh
masyarakat “terpilih” sehingga pada akhirnya justru proses tersebut meninggalkan
keterlibatan kelompok lemah dan terpinggirkan. Karena tidak terlibat, maka hampir bisa
dipastikan pengalaman dan kebutuhan mereka tidak terwakili dan berdampak pada produk-
produk pembangunan seperti layanan dan fasilitas publik yang tidak bisa diakses oleh
mereka. Proses memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mengambil
keuntungan dari peluang pembangunan ini dikenal dengan pendekatan inklusi sosial.
Pendekatan ini memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan
keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan bahwa mereka menikmati akses yang
sama ke pasar, layanan dan ruang politik baik secara sosial dan fisik. Inklusi sosial bahkan
dinyatakan sebagai prinsip utama Bank Dunia mengakhiri kemiskinan ekstrim pada tahun
2030 dan mempromosikan kemakmuran bersama.

Inklusif mengacu pada semua orang yang hidup di suatu komunitas. Pembahasan mengenai
inklusivitas dalam kaitannya dengan pembangunan, harus terlebih dahulu memastikan
keberadaan komponen yang ada dalam masyarakat dengan melakukan identifikasi berbagai
kelompok kepentingan (profesi, status sosial, kelompok umur, tingkat kesejahteraan,
kemampuan (ability), jenis kelamin, keterampilan). Untuk memastikan pembangunan yang
inklusif, maka perlu diperhatikan aspek partisipasi aktif terutama kelompok rentan, yang
selama ini terpinggirkan (ter-marginalisasi) dari proses pembangunan. Mulai dari penilaian
kebutuhan, perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, penyusunan anggaran. Orang
miskin, perempuan, lansia, anak-anak/remaja, disabilitas, kelompok minoritas harus
dipastikan dapat mengikuti proses perencanaan pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi serta memastikan keberlanjutan program atau kegiatan. Tidak hanya memastikan
keterlibatan mereka, hal lain yang juga sangat penting adalah akses mereka terhadap
pelayanan, fasilitas dan informasi publik.

Pendekatan Inklusi sosial berarti memastikan kelompok masyarakat yang selama ini
mengalami stigma dan termarjinalisasi dapat diterima, dilibatkan dan diperlakukan sama
pentingnya dengan warga lain. Suara mereka didengarkan, pengalaman mereka menjadi
pertimbangan serta kebutuhan mereka menjadi salah satu prioritas mengingat selama ini
mereka hampir tidak tersentuh dan kurang merasakan manfaat pembangunan. Dengan
demikian proses inklusi sosial harus ditujukan untuk membangun relasi sosial dan solidaritas,
membuka akses dan penerimaan kepada semua warga negara tanpa kecuali dengan sukarela
dan tanpa paksaan. Orang miskin, perempuan, lansia, anak-anak/remaja, disabilitas,
kelompok minoritas harus juga dianggap sebagai asset sumber daya manusia desa yang
pemikiran, pengalaman, pengetahuan, ide serta keterampilan mereka sama dibutuhkannya
dengan kelompok lain di desa yang selama ini menjadi “kelompok utama” di desa.

Dalam banyak studi sosial, orang miskin, perempuan, lansia, anak-anak/remaja, disabilitas,
kelompok minoritas yang berjenis kelamin perempuan, mengalami diskriminasi dan dampak

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

yang relatif lebih tinggi dari pada yang berjenis kelamin laki-laki yang diakibatkan oleh
persoalan gender. Perlu ditegaskan di sini bahwa, berbeda dengan jenis kelamin yang
ditentukan oleh aspek-aspek fisiologis, gender merupakan pengertian yang dibentuk dan
dipengaruhi oleh kebudayaan, adat istiadat, dan perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu,
pengertian gender tidak bersifat universal, melainkan tergantung pada konteks sosial yang
melingkupinya. Perempuan miskin sering tidak dilibatkan atau tidak mau terlibat dalam
berbagai kesempatan atau peluang dalam pembangunan karena dikondisikan oleh lingkungan
sosial dan budaya. Perempuan penyandang disabilitas merasakan dampak yang lebih buruk
jika (misalnya) pembangunan sarana fisik tidak memperhatikan dan mempertimbangkan
keterbatasan spesifik mereka. Perempuan kepala keluarga yang secara sosial diposisikan
harus memenuhi peran domestik (rumah tangga) sekaligus juga harus memenuhi kewajiban
peran publik mereka (pencari nafkah utama bagi keluarga) juga memiliki pengalaman, dan
kebutuhan yang berbeda dari laki-laki kepala keluarga. Karena itu sangat penting
mempertimbangkan penyusunan perencanaan pembangunan yang mengakomodasi masalah
dan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang secara sosial memang diposisikan berbeda.
Perencanaan pembangunan yang memperhatikan, memasukan pengalaman aspirasi,
kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses
penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa dikenal sebagai Perencanaan
Responsif Gender (PRG). Istilah lain terkait ini adalah Anggaran Responsif Gender (ARG),
yakni anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan
dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Syarat utama untuk melaksanakan
PRG dan ARG adalah kemauan politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik (dalam
hal ini kepala pemerintahan termasuk kepala desa).
Adapun penerapana PRG dan ARG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka:

a. Penugasan prioritas pembangunan desa yang mendukung prioritas pembangunan.
b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) berdasarkan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau
c. Pencapaian visi dan misi pembangunan desa.

Perlu ditegaskan di sini pula bahwa PRG adan ARG bukan fokus pada perencanaan dan
penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengrausutamaan gender saja. Lebih luas
dari itu adalah bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat
yang adil untuk perempuan dan laki-laki. PRG dan ARG merupakan penyusunan
perencanaan dan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik
perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Peluang integrasi isu gender dapat tercermin dalam:
a. Proses perencanaan partisipatif di mana perempuan dan laki-laki terlibat dan
menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka secara aktif.
b. Dokumen perencanaan, baik secara tersurat maupun tersirat dalam rumusan kondisi
desa, visi dan misi, isu strategis, sasaran, program atau kegiatan pemerintah desa yang
berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender.
c. Program dan kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.
d. Indikator dan target yang terpilah.
e. Target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender tertentu.

DAFTAR PUSTAKA
Eko, Sutoro, dkk, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
(FPPD), 2014
Aliansi untuk Pengurangan Risiko Bencana Inklusif, Memadukan Pengurangan Risiko
Bencana Inklusif dalam Perencanaan Pembangunan. Panduan Training, 2013
Perkumpulan Inisiatif, ABCD Perencanaan Desa, 2011.
Saraswati, Tumbu, Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Pembangunan dalam
http://www.komnasperempuan.go.id/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-
pembangunan/ diunduh pada: Senin, 23/05/2016: 12: 25
Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017



Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.5

Bahan Bacaan

KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (PPD)

A. Pengertian, Tujuan dan Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Desa

1. Mengapa Perlu Perencanaan Desa
Pasal 79 UU No 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pemerintah Desa harus
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa menyatakan
perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam
menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
Pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus
desa-nya sesuai dengan kewenangannya sebagai desa sebagai self governing
community (masyarakat berpemerintahan). Artinya, perencanaan desa akan semakin
memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber
kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Desa tidak lagi
selalu “menunggu perintah atasan” dalam menyelenggarakan urusan dirinya sendiri,
ada keberanian dan kreativitas serta inovasi yang terumuskan dalam dokumen
perencanaan yang legal di desa.

Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan
partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan
keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan
perencanaan desa bukan sekedar “pemanis kata” tetapi benar- benar menjadi
kenyataan.

Potret suram masa lalu, yang didominasi oleh kebijakan perencanaan dan
penganggaran top down dan sentralistik, telah terbukti menimbulkan sikap apriori dan
apatis masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Musyawarah perencanaan
pembangunan, biasa disingkat Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa
sampai kabupaten. Bahkan, menjurus pada ketidak percayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Ini terjadi karena forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa
dan out put dokumen yang dihasilkan hanya diposisikan sebagai input “pelengkap
penderita” tanpa pernah diakomodasi lebih jauh oleh pemerintah supra-desa.
Perencanaan desa yang sudah disepakati dalam bentuk Perdes ataupun Keputusan
Kepala Desa seakan-akan tidak memiliki arti apapun. Musrenbang di masa lalu hanya
sekedar agenda “seremonial dan rutinitas” untuk menghabiskan anggaran. Partisipasi

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

102

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

masyarakat yang ditandai dengan tingkat kehadiran masyarakat bersifat “formalistik”
belaka. Partisipasi yang seharusnya menumbuhkan saling sadar, kritis, berubah
menjadi “mobilisasi” sebatas memenuhi tuntutan formalitas aturan dan citra “good
governance”. Kondisi demikian tentu saja akan mempersulit pencapaian cita-cita
besar membangun kemandirian desa. Disamping itu, setiap program pemberdayaan
masyarakat (seperti PNPM, Pamsimas) juga memiliki siklus perencanaan sendiri yang
tidak nyambung dengan perencanaan pada musyawarah perencanaan pembangunan
regular. Namun demikian, pengalaman ini merupakan proses perencanaan masyarakat
yang lebih komprehensif, banyak pembelajaran untuk memperbaiki sistem
perencanaan selanjutnya.

Guna membangkitkan semangat partisipasi dan kesadaran kritis masyarakat,
diperlukan keberanian dan inovasi daerah untuk menyusun peraturan yang mampu
melindungi hak-hak masyarakat desa melalui mekanisme perencanaan dan
penganggaran yang sinergis dan terintegrasi mulai dari desa sampai kabupaten.
Menjadi penting kedepan, bagaimana menjadikan satu dokumen perencanaan untuk
semua dan satu dokumen anggaran desa untuk semua. Perencanaan desa akan
dipercaya oleh masyarakat ketika ada kepastian bahwa program dan kegiatan
termaktub/ terakomodasi dalam kebijakan penganggaran, sehingga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran dapat lebih terjamin. Hal tersebut menjadi landasan
bagaimana UU Desa diimplementasikan kedepan.

Arie Sujito (Kompas 3 Januari 2013 – Pertaruhan RUU Desa), menuliskan tentang hal
penting menyangkut UU Desa yaitu; 1) kejelasan kewenangan desa sebagai wujud
pengakuan negara atas desa. UU Desa mengembalikan kewenangan desa secara lebih
jelas. Pembangunan berorientasi pemberdayaaan, menempatkan masyarakat desa
sebagai subyek. 2) Perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi
sumberdaya ke desa. Problem kemiskinan, ketimbangan social dan berbagai
ketidakadilan sesungguhnya bersumber pada pola pembangunan yang tidak bertumpu
pada partisipasi desa. Pembangunan selama ini hanya menempatkan desa sebagai
lokasi dan menjadi model pembangunan di desa. Dalam UU Desa jelas akan
mengimplementasikan paradigm “desa membangun” dimana substansinya bahwa
desa sebagai subyek.

2. Pengertian dan Prinsip
Menurut UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
tersedia (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Sesuai ketentuan umum pasal 1, Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

103

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD
dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat desa
yang tentu berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan
asas desentralisasi. Sedangkan kemandirian desa berangkat dari asas rekognisi
(pengakuan dan penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan
kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan
kewenangan berskala lokal desa). Dengan kalimat lain, hakikat dan sifat kemandirian
desa adalah kemandirian dari dalam dan kemandirian dari bawah. Sebagai contoh,
selama ini desa bisa mengembangkan sumber daya lokal secara mandiri (misalnya
mendirikan pasar desa, lumbung desa, pengadaan air bersih, dll.) tanpa harus
dikontrol oleh regulasi dari atas.

Perencanaan pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan dan pembangunan
desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan, dan
penganggaran/keuangan. Perencanaan desa harus berangkat dari kewenangan desa.
Perencanaan desa bukan sekadar membuat usulan yang disampaikan kepada
pemerintah daerah, yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik
yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Tentang kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan desa kemudian dipertegas
dalam pasal 34 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang
Desa yaitu;
1. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas; sistem

organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan
lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa; dan pengembangan peran
masyarakat Desa.
2. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:
pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar Desa; pengelolaan tempat
pemandian umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan
permukiman masyarakat Desa; pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan
pos pelayanan terpadu; pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; pengelolaan embung Desa;
pengelolaan air minum berskala Desa; dan pembuatan jalan Desa antar
permukiman ke wilayah pertanian.
Kewenangan tersebut mengindikasikan bahwa rencana pembangunan desa tidak
hanya bersifat fisik dan infrastruktur seperti yang terjadi selama ini, tetapi
menyangkut juga pelayanan publik, ekonomi dan pengembangan kelembagaan
serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
Membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar
keinginan masyarakat desa. Bukan pula sekadar membuat daftar usulan tanpa
alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program
pembangunan desa. Karenanya penting bagi para perencana kebijakan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

104

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

pembangunan desa memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai
berikut;
1) Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana

perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama
dari keberhasilan yang diraih. Dalam kehidupan antar masyarakat di desa
tentu ada perbedaan sehingga penting untuk mengelola perbedaan menjadi
kekuatan yang saling mengisi.
2) Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, yaitu rencana yang
disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara
nyata bagi masyarakat. Rencana pembangunan desa juga harus membangun
sistem yang mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian
perubahan sosial.
3) Keberlanjutan, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong
keberdayaan masyarakat. Perencanaan juga harus mampu mendorong
keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya.
4) Penggalianinformasidesa dengan sumber utama dari masyarakat desa,
yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil
pemetaan apresiatif desa.
5) Partisipatif dan demokratis, yaitu pelibatan masyarakat dari berbagai unsur
di desa termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok
marjinal lainnya. Harus dipastikan agar mereka juga ikut serta dalam
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak semata karena suara
terbanyak namun juga dengan analisis yang baik.
6) Pemberdayaan dan kaderisasi, yaitu proses perencanaan harus menjamin
upaya-upaya menguat-kan dan memberdayakan masyarakatterutama
perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya
7) Berbasis kekuatan, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan
desa adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah
stimulan untuk mendukung percepatannya.
8) Keswadayaan, yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan,
menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat.
9) Keterbukaan dan pertanggungjawaban, yaitu proses perencanaan terbuka
untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat desa dan hasilnya dapat
diketahui oleh masyarakat. Hal ini mendorong terbangunnya kepercayaan di
semua tingkatan sehingga bisa dipertanggungjawabkan bersama.

3. Kebijakan Pemerintah dan Landasan Hukum (Document and Regulation)
Sebelum Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah
mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan
hukumnya waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui
PP No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan
dari UU No.32 tahun 2004 tersebut.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

105

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pada praktiknya, meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan, usulan
program yang digagas masyarakat dan pemerintah desa jarang sekali terakomodir
dalam kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Tidak sedikit
pemerintah desa yang mengeluh karena daftar usulan program prioritas dalam
RKP Desa pada akhirnya terbengkelai menjadi daftar usulan saja. Meski telah
berkali-kali diperjuangkan melalui forum musrenbang kecamatan, forum SKPD
dan musrenbang kabupaten, usulan program prioritas dari desa itu pun harus
kandas karena kuatnya kepentingan pihak di luar desa dalam mempengaruhi
kebijakan pembangunan daerah. Pada akhirnya, kue APBD lebih banyak terserap
untuk membiayai program-program daerah. Kalau toh ada proyek pembangunan
di desa, desa hanya menjadi lokus proyek saja, bukan pelaksana apalagi
penanggung jawab proyek.

Kelahiran UU No.6 Tahun 2014 berupaya menyempurnakan sistem perencanaan
desa partisipatif sebelumnya. Berbeda dengan sistem perencanaan desa di bawah
rezim UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan
kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan
pembangunan sesuai dengan kewenanganya. Di sini, minimal ada dua
kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala desa. Selain itu, dengan perubahan masa kepemimpinan kepala desa dari
lima tahun menjadi enam tahun, periode perencanaan pembangunan pun berubah
dari lima tahunan menjadi enam tahunan.

Bahkan untuk menangkal praktik pasar proyek pembangunan di desa, pada pasal
79 ayat (4) UU No.6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Peraturan Desa tentang
RPJM Desa dan RKP Desa sebagai produk (output) perencanaan menjadi satu-
satunya dokumen perencanaan di desa. Pihak lain di luar pemerintah desa yang
hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program
pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut.
Pasal tersebut menyimpan harapan bahwa di masa mendatang, desa tidak lagi
menjadi obyek atau hanya menjadi lokasi proyek dari atas tapi menjadi subyek
dan arena bagi orang desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan dan kemasyarakatan. Dengan kata lain, desa membangun bukan
membangun desa.

Pada pasal 78 ayat (92) UU No.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan
desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap
perencanaan, pasal 79 kemudian menjelaskan “pemerintah desa menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota”. Lalu perencanaan apa saja
yang termasuk dalam perencanaan pembangunan desa? Pada pasal 79 ayat (2)
kemudian menyebutkan ada dua yaitu;
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka

waktu 6 tahun;

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

106

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu satu tahun.

RPJM Desa pada hakikatnya adalah rencana enam tahunan yang memuat visi dan
misi kepala desa terpilih yang dituangkan menjadi visi misi desa, sehingga warga
dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan
desa, dan kebijakan umum desa. Sementara RKP Desa merupakan penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun dan dibedakan antara 2 jenis
kegiatan perencanaan; 1). Kegiatan yang akan didanai APB Desa, terutama
berdasarkan kewenangan lokal skala desadan 2). Kegiatan yang tidak mampu
dibiayai melalui APB Desa dan bukan merupakan kewenangan lokal skala desa
seperti kegiatan yang mencakup kawasan perdesaan yang perlu diusulkan melalui
mekanisme Musrenbang Kecamatan hingga kabupaten.

RKP Desa memuat informasi prioritas program, kegiatan, serta kebutuhan
pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa,
dan/atau APBD Kabupaten/kota. Dengan demikian RPJM Desa dan RKP Desa
merupakan pra syarat dan pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan APB
Desa.

Tabel 1. Dua Jenis Perencanaan Desa

Jenis Nama Forum Nama Ditetapkan oleh
Perencanaan yang Dokumen/Keputusan Peraturan Hukum

Desa Membahasnya yang Dihasilkan

Perencanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Peraturan Desa
enam tahunan Desa RPJM jangka Menengah Desa (Perdes) tentang
desa Desa (RPJM Desa) RPJM Desa

Perencanaan Musyawarah Rencana Kerja Peraturan Desa
tahunan desa Desa Pemerintah Desa (RKP tentang RKP Desa
Desa)

Sumber: Murtiono dan Wulandari (2014)

Kemudian, apa hubungannya antara RPJMD Kabupaten dengan RPJM Desa,
RKP Desa dan APB Desa?. Sebagaimana telah diatur pada pasal 79 UU Desa,
maka antara RPJM Desa dan RPJMD Kabupaten haruslah terkonsolidasi satu
sama lain. Dalam arti RPJM Desa harus mengacu pada program prioritas dan visi
misi daerah, RPJMD Kabupaten juga harus mau menjadikan RPJM Desa sebagai
acuan penyusunan RPJMD. Sehingga akan dicapai arah kebijakan pembangunan
yang saling mendukung, karena pendekatan dari bawah bertemu dengan arah
kebijakan pembangunan yang diinisasi dari atas. Berikut ini skema hubungan
antara RPJMD, RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

107

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

APB D ESA

SEKALA D ESA

Mus des RPJM RKP M us des RKP
DESA D ESA D esa

SEKAL A M USRENBANG
SUPRA D ESA KECAM ATAN

KU O TA
KABU PATEN

APBD KU A & PPA RKPD RENJA SKPD FOR UM
PRO RAKYAT ( M USRENBANG ( TOTAL PAG U SK P D/GAB SK P D

KABU PATEN ) SKPD ) PAG U IND IKATIF
SKPD
IM PLEM ENTASI APBD
PRO RAKYAT (KUOTA KAB)

21

4. Pelaku, Peran dan Tanggungjawab (Actors, Roles, and Resposibilities)

Siapa saja pelaku yang seharusnya berperan dan bertanggungjawab demi
mendukung keberhasilan membuat perencanaan desa. Ada adagium yang
menyatakan “perencanaan desa yang baik adalah setengah perjalanan
keberhasilan desa mencapai visi dan misi desa”. Tapi, pada hakikatnya
keberhasilan pembangunan tidak bisa semata-mata disandarkan pada pemerintah
desa tapi juga elemen desa lainnya baik dari pelaku ekonomi desa ataupun warga
desa pada umumnya (civil society) seperti masyarakat petani, buruh, ibu-ibu
rumah tangga, keluarga buruh migran, perempuan dan laki-laki, apalagi yang
miskin. Maka dari itu desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, sudah
selayaknya semua elemen di desa berpartisipasi dalam proses perencanaan
pembangunan desa.

Pada hakikatnya pemerintah desa adalah pihak yang paling berkompeten dan
bertanggung jawab menyelenggarakan forum-forum perencanaan pembangunan
desa. Tapi bukan berarti tidak perlu terlibat di dalamnya. Pengikutsertaan
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa diatur pada pasal 80
yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa
dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa harus
mengikutsertakan masyarakat desa. Lalu apa yang harus dipersiapkan pemerintah
desa, dan apa pula yang sebaiknya diperankan masyarakat agar forum
musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai alat untuk menggalang
aspirasi benar-benar bermanfaat bagi arah kebijakan pembangunan desa?.

Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah diantaranya membentuk dan
membuat Surat Keputusan untuk tim atau kelompok kerja perencanaan desa yang
terdiri dari perwakilan pemerintah desa dan masyarakat, membuat jadwal Musdes

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

108

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

perencanaan, menginventarisasi calon peserta Musdes, hasil evaluasi pelaksanaan
RPJM Desa dan RKP Desa tahun sebelumnya, membuat petunjuk pelaksanaan
(juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Musdes Perencanaan, serta mengumpulkan
bahan pendukung dari kabupaten seperti RPJMD serta pagu indikatif penerimaan
desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
Warga maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang
Taruna, Kelompok Dasa Wisma yang biasanya kebanyakan perempuan,
Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, keluarga buruh migran sampai dengan
kelompok masyarakat berkebutuhan khusus tentu harus menyambut gembira
inisiatif pemerintah desa menyelenggarakan forum perencanaan pembangunan.
Contohnya, melakukan pertemuan-pertemuan warga menjelang musyawarah
perencanaan pembangunan untuk menyatukan persepsi dan aspirasi tentang
kebutuhan prioritas bersama yang nantinya akan diusulkan menjadi program
prioritas desa melalui forum musyawarah desa.

B. Siklus Perencanaan Pembangunan Desa

1. Tujuan dan Manfaat Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
Dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai ketentuan umum Pasal 1 Permendagri
114 Tahun 2014, maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan
terukur. Sesuai Pasal 4 Permendagri 114/2014, Perencanaan pembangunan Desa
disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau
yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 PP 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa
Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam
menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
Tujuan dan manfaat penyusunan RPJM desa dan RKP Desa seperti Kotak berikut:

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

109

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

KOTAK – 1

TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN RPJM DESA:
 Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi
 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan

setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas
hidup masyarakat

 Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program
pembangunan

 Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan)
 Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam

pembangunan
 Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa.

KOTAK – 2

TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN RKP DESA:
 Dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
 Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan

desa dalam 1 tahun
 Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program

pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun
 Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
 Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa
 Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat

untuk pembagunan desa.

2. Siklus dan Jadwal Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No.43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa siklus perencanaan desa
dilaksanakan mulai bulan Juni tahun sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan,
siklus perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Kegiatan
pembuatan RPJM Desa dan RKP Desa tersebut harus selesai sebelum bulan Oktober.
Kemudian bulan Oktober hingga Desember adalah saatnya bagi pemerintah desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

110

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

mengembangkan kedua dokumen kebijakan tersebut menjadi dokumen APB Desa.
Untuk pelaksanaan APB Desa, dalam arti pembelanjaan anggaran pembangunan
dilakukan mulai bulan Januari hingga Desember yang sering disebut sebagai tahun
anggaran. Terakhir, sudah barang tentu pelaporan atas pelaksanaan APB Desa
dilakukan setiap semester yaitu pada bulan Juli dan Januari. Kesepakatan-kesepakatan
masyarakat desa yang disusun dalam perencanaan pembangunan desa harus disusun
berdasarkan siklus waktu tersebut.

Pasal 114 PP No 43/2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa
disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang dilaksanakan
paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Sedangkan Pasal 116
menyebutkan bahwa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa
wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara
partisipatif yang diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa. Rancangan RPJM Desa
dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah desa perencanaan
pembangunan.

Adapun siklus perencanaan pembangunan desa seperti bagan berikut:

Perenc Kab/Kota

RPJM Desa
6 tahun

RKP Desa
Jun-Sept

Laporan & Pertangjwbn Siklus Perencanaan APB Desa
RKP Desa & APB Desa Pembangunan Desa Okt-Des

Juli & Jan

Pelaksanaan
Pengawasan

Jan-Des

APB Desa
Perubahan

RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas
pembangunan kabupaten/kota dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah
daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

111

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP
Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan
ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun
berjalan. Kemudian RKP Desa akan menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 119 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan
desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa
tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus
dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan
tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
Berdasarkan kewenangan desa yang cukup luas, maka pasal 120 Permendgari
114/2014 memberi kesempatan bahwa RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah.
Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan dalam hal:
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa tersebut dibahas dan disepakati dalam
musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
peraturan Desa.

3. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa
Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014, tahapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
secara singkat dilakukan dalam tiga tahapan besar yaitu;
1) Persiapan. Pada tahapan ini pemerintah desa menyelenggarakan sosialisasi
kepada masyarakat tentang perencanaan desa dan membentuk tim atau pokja
perencanaan desa. Sosialisasi adalah upaya pemerintah desa menyampaikan
informasi, pemahaman kepada masyarakat serta menghimpun respon balik dari
masyarakat atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau terhadap peristiwa
yang sedang, akan terjadi terkait dengan rencana Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa.
2) Musyawarah Dusun. Tahapan ini adalah tahapan musyawarah antarwarga di
tingkat wilayah teritorial terkecil desa yaitu dusun. Di Aceh sebutan dusun atau
dukuh dikenal dengan nama Jurong, sedangkan di Ambon atau Maluku pada
umumnya disebut soa. Musdus diharapkan dapat menghasilkan daftar potensi aset
dan assesment permasalahan dasar masyarakat di masing-masing dusun, sehingga
nantinya akan diperoleh potret potensi dan masalah yang berbeda antar dusun.
Potret asimetris tersebut pada akhirnya akan menentukan kebutuhan prioritas
program serta pilihan intervensi program yang tepat diterapkan di masing-masing
dusun. Jika memungkinkan, dimana dari segi waktu dan dukungan logistik
mencukupi, sebelum kegiatan musdus, musyawarah dalam rangka penggalian

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

112

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

masalah prioritas masyarakat bisa dimulai dari tingkat Rukun Tangga (RW). Lalu,
hasilnya di bawa ke forum Musdus tersebut.
3) Musyawarah Desa. Hasil musdus sangat mungkin mencerminkan gambaran
kebutuhan, permasalahan serta agenda prioritas pembangunan yang diusulkan
masyarakat, mengingat pada umumnya karakter geografis, demografis maupun
sosilogis antar dusun berbeda. Dusun yang kondisi kehidupan masyarakatnya
banyak yang putus sekolah tentu memiliki permasalahan dan harapan yang
berbeda dengan dusun yang banyak penduduknya bersekolah secara
berkelanjutan. Dusun yang terletak di pegunungan pasti memiliki kebutuhan
infrastruktur yang berbeda dengan dusun yang berada di dataran rendah.
Karena itu, forum musyawarah desa menjadi penting. Musdes diselenggarakan
oleh BPD yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk kaum miskin
dan perempuan. Forum ini berperan strategis menjadi ruang bagi masyarakat
untuk mengelompokan (clustering) kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga,
melakukan perengkingan ataupun menemukan permufakatan atas agenda-agenda
prioritas yang nantinya akan didahulukan sebagai agenda prioritas pembangunan
desa. Musyawarah Desa diharapkan bisa menghasilkan rumusan prioritas
berdasarkan potensi aset dan masalah dasar, visi dan misi desa serta arah
kebijakan pembangunan, serta kebijakan keuangan desa. Hasil kesepakatan
musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun
RPJM Desa. Secara khusus mekanisme dan proses Musyawarah Desa
Perencanaan Pembangunan dibahas materi teknis penyusunan RPJM Desa dan
RKP Desa.

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Sesuai pasal 25 Permendagri 114 Tahun 2014, musyawarah perencanaan
pembangunan desa diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM
Desa dan diselenggarakan oleh Kepala Desa. Musyawarah diikuti oleh Pemerintah
Desa, BPD dan unsur masyarakat yaitu terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok
nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan
kelompok pemerhati dan pelindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin
dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dituangkan dalam berita
acara.

Beberapa agenda penting yang dibahas dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa RPJM Desa, diantaranya;

Pertama, pembahasan visi dan misi desa. Menentukan visi dan misi desa bukanlah hal
yang mudah. Mengapa?, karena pada hakikatnya menyatukan imajinasi cita-cita dan
harapan dari Kepala Desa terpilih dengan warganya. Karenanya dibutuhkan
kecakapan khusus, bagi seorang fasilitator untuk meramu perbedaan cita dan harapan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

113

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

tersebut yang semula bersifat individualistik menjadi visi dan misi yang bersifat
kolektif.

Kedua, Pembahasan matrik kegiatan enam tahunan termasuk memisahkan usulan
program berskala desa dan skala kabupaten. Penguasaan perangkat desa dan warga
tentang jenis kewenangan yang dimiliki desa akan turut menentukan skala prioritas
antar program sekaligus membantu memudahkan menemukan dari mana sumber dana
yang dibutuhkan nanti. Program yang berkait dengan kewenangan lokal berskala desa
tentu tidak perlu diajukan menjadi program desa yang didanai APB Desa, cukuplah
didanai dengan APB Desa. Disisi lain, Pemerintah Desa dan Tim Penyusun RPJM
Desa juga harus memahami proporsi jumlah anggaran untuk belanja desa yang
ditetapkan dalam APB Desa. Pasal 100 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan tentang belanja desa yang ditetapkan
dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: paling sedikit 70% (tujuh puluh
perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan paling banyak 30%
(tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; operasional
Pemerintah Desa; tunjangan dan operasional BPD; dan insentif rukun tetangga dan
rukun warga.

Ketiga, pembahasan draft Raperdes. Sebagaimana diatur pada pasal 79 ayat (3) UU
Desa, maka arah kebijakan pembangunan desa yang telah dirumuskan dalam bentuk
dokumen RPJM Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan demikian
memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemerintah untuk melaksanakannya.
Karena itu, forum musyawarah perencanaan pembangunan desa ini hendaknya benar-
benar dimanfaatkan untuk pembahasan rancangan Perdes tersebut, sehingga
masyarakat berkesempatan membahasnya.

Keempat, penandatanganan berita acara. Kesepakatan ataupun permufakatan yang
tercapai dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa diutamakan untuk
diberita acarakan, sehingga memiliki kekuatan hukum. Jika sudah berkekuatan
hukum, maka pemerintah desa atau pihak lainnya tidak bisa merubah seenaknya
sendiri.

Kelima, memilih delegasi desa, masyarakat ataupun kelompok kepentingan sektoral
yang nantinya akan menjadi utusan desa dalam forum musrenbang di tingkat
kecamatan. Delegasi inilah yang nantinya akan melanjutkan usulan masyarakat yang
muncul dalam menjadi agenda prioritas desa, namun skalanya adalah skala kabupaten.
Karena sumber pendanaannya dari APBD atau bahkan APBN, maka usulan tersebut
harus disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

5. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

114

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Jika hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa ada input dan masukan, maka
Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen
rancangan RPJM Desa.
Sesuai Permendagri Pasal 28, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya kepala desa menyusun Rancangan Peraturan
Desa tentang RPJM Desa, RPJM Desa tersebut menjadi lampiran rancangan
peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
untuk ditetapkan oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

C. Pengertian, Mekanisme dan Hasil Monitoring Perencanaan Pembangunan Desa

1. Pengertian dan Pentingnya Masyarakat Melakukan Monitoring Perencanaan
Pembangunan Desa

Kegiatan yang sering terlupa setelah atau bahkan suatu kegiatan berlangsung adalah
memonitor dan mengevaluasi kegiatan tersebut. Kebanyakan dari kita lebih cepat
puas dan bangga ketika kegiatan sudah berjalan ataupun sudah terlaksana. Tapi tidak
mengetahui apakah target atau substansi tujuan dari kegiatan tersebut tercapai atau
tidak. Karena itu tim perencana desa hendaknya mengoptimalkan fungsi baik sebagai
penyelenggara kegiatan ataupun sebagai pelaku yang memonitor dan mengevaluasi
atas kegiatan yang dilaksanakan.

Monitoring ini juga memungkinkan untuk melibatkan masyarakat dan menjadi bagian
dalam proses pemberdayaan masyarakat desa sesuai Pasal 84 Permendagri 114 Tahun
2014 bahwa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa. Artinya bahwa Pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui
pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan
Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Secara mandiri
masyarakat dan Pemerintah Desa harus mengembangkan proses monitoring dalam
rangka memantau target dan berbagi perubahan yang sudah terjadi di masyarakat.

2. Mekansime Monitoring dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Desa
Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan
perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
Pemantauan tahapan perencanaan, dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM
Desa dan RKP Desa, Pemantauan perencanaan pembangunan desa menggunakan
Form -1 tentang Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

115

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pemantauan tahapan pelaksanaan, dilakukan dengan cara menilai antara lain:
pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja,
pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah,
dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:
a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Desa;
b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi

pelaksanaan APB Desa;
c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan perencanaan pembangunan

Desa; dan
d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Jika terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa,
sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa,
bupati/walikota akan:
1) menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
2) membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat

perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31
Desember tahun berjalan;
3) membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat
pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APB Desa
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 78 Permendagri 114 Tahun 2014 memberi ruang tentang pengaduan dan
penyelesaian masalah. Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan
masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
desa. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah,
meliputi kegiatan:
 Penyediaan kotak pengaduan masyarakat
 Pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat
 Penetapan status masalah
 Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah

Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan:
 Menjaga kerahasiaan identitas pelapor
 Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan
 Menginformasikan kepada masyarakat desa perkembangan penyelesaian masalah
 Melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah
 Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal
dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa. Jika musyawarah desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

116