peserta

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

yang meliputi antara lain:
1. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
2. Buku Kegiatan Pembangunan;
3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
4. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Administrasi lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di desa dan
dapat mencakup buku register desa yang meliputi antara lain:
1. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi

Badan Permusyawaratan Desa;
2. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

Untuk memastikan adminsitrasi pemerintahan desa berjalan dengan baik
perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang berjenjang dimulai dari
Pemerintah Pusat yang dalam hal ini oleh Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal Bina pemerintahan Desa secara nasional, Gubernur yang
melalukan pembinaan dan pengawasan administrasi desa di Kabupaten
serta Bupat/Walikota untuk di desa di wilayahnya

Dalam pembinaan dan pengawasan Adminsitrasi Pemerintahan Desa oleh
Bupati/Walikota
1. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan Desa;
2. Memberikan pedoman teknis penyelenggaraan administrasi

pemerintahan Desa;
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi

pemerintahan Desa;
4. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan

administrasi pemerintahan Desa;
5. Melaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak

menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Bupati dalam pembinaan dan pengawasan administrasi pemmerintahan
desa dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat yang meliputi
1. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
2. Melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
Desa; dan
3. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan
administrasi pemerintahan Desa.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

48

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.2.1.4

BAHAN BACAAN

HUBUNGAN KERJA KECAMATAN, KABUPATEN PROVINSI DAN PUSAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Hubungan kerja kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat dalam penyelenggaraan
pemdes perspektif UU 23 Tahun 2014, PP 19 Tahun 2008, UU 6 Tahun 2014 dan
peraturan turunannya.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan
konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut Urusan
Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan
pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang
diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan
umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut meliputi:
a. Politik luar negeri
b. Pertahanan
b. Keamanan
c. Yustisi
d. Moneter dan fiskal nasional
e. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat:
a. Melaksanakan sendiri atau
b. Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri
atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya
merupakan Pelayanan Dasar.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

49

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
a. Tenaga kerja
b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
c. Pangan
d. Pertanahan
e. Lingkungan hidup
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
i. Perhubungan
j. Komunikasi dan informatika
k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
l. Penanaman modal
m. Kepemudaan dan olah raga
n. Statistik
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaan
r. Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
a. Kelautan dan perikanan
b. Pariwisata
c. Pertanian
d. Kehutanan
b. Energi dan sumber daya mineral
c. Perdagangan
d. Perindustrian
e. Transmigrasi

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi serta
Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas,
serta kepentingan strategis nasional.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

50

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi

atau lintas negara
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan

oleh Pemerintah Pusat dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional

Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah

kabupaten/kota dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan

oleh Daerah Provinsi

Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah

kabupaten/kota dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan

oleh Daerah kabupaten/kota

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:
a. Sendiri oleh Daerah Provinsi
b. Dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan

atau
c. Dengan cara menugasi Desa

Penugasan oleh Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas
Pembantuan dan kepada Desa ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian
pelaksanaannya kepada Desa.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

51

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Penugasan oleh Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan
bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda
provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di
Kecamatan diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk
Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.

Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD,
pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan territorial Tentara Nasional
Indonesia di Daerah. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan
kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Camat
mempunyai tugas:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah di kecamatan
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di
kecamatan dan
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan. Selain
melaksanakan tugas amat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.

Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik
yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan
yang bersangkutan.

Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. Desa sebagaimana mempunyai
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

52

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh
Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan
kepada APBD provinsi. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD
kabupaten/kota.

Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya. Camat mengoordinasikan unit
kerja diwilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk
meningkatkan kinerja kecamatan. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan dikecamatan.

Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinasi
teknis fungsional dan teknis operasional. Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal
di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. Hubungan kerja kecamatan dengan
swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya
di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dilaksanakan
oleh bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap tahun pemerintah
kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
a. Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk

melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah
b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat

Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada
Menteri Dalam Negeri. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan
masyarakat Desa dengan:

a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna,
dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa

b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan

c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

53

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pusat meliputi:

a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa
c. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat

Desa
d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
e. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa
f. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan
g. Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan
h. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
i. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa
j. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa
k. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
l. Mendorong percepatan pembangunan perdesaa
m. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat

hukum adat sebagai Desa dan
n. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama

Desa

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa

b. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa
c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan
d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa
e. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan,

bantuan pendampingan, dan bantuan teknis
f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalampembiayaan Desa
i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

54

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

j. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat
sebagai Desa dan

k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan
lembaga kerja sama antar- Desa.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
meliputi:

a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan oleh Desa

b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa
f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa
g. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa
i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa,lembaga kemasyarakatan, dan lembagaadat
j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan
lembaga adat
k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan
l. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan
pendampingan, dan bantuan teknis
m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa dan
n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Pembinaan dan
pengawasan dilakukan melalui:

a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa
b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa
b. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
c. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa
e. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa
f. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
h. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa
i. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

55

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

j. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
k. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
l. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
m. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
n. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan

penegasan batas desa
o. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
p. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya dan
q. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

56

Kementerian Dalam Negeri M.2.2.5
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ALUR KONSEPSI PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (PTPD)

Pemerintah/Pemprov/Pem Pasal 112 (2) UU Kecamatan sebagai Tugas Pasal 225 (1) UU 23/2014 Tugas Camat
kab Binwas 6/2014 Dapat perangkat daerah (pasal Pasal 15-22
1. Menyelenggarakan Urusan PP 19/2008
Penyelenggaraan Pemdes didelegasikan kepada 209 (2f) UU 23/2014 Pemerintahan Umum
(Pasal 112-115 UU Perangkat Daerah Kecamatan
6/2014) 2. Mengoordinasikan: Pasal 50 PP
UU 6/2016 PKAD PK PTPD a. Kegiatan Pemberdayaan
Pasal 18 UU 6/2014 masyarakat 18/2016
Kewenangan Desa 1. Penyelenggaraan Pasal 23 UU 6/2014 Pembina Teknis b. Upaya penyelenggaraan
(Pasal 19) Pemerintahan Desa Tramtibum Binwas desa
Pemdes Diselenggarakan oleh c. Penerapan dan penegakan perda oleh camat
1. Berdasarkan hak 2. Pelaksanaan Pemerintah desa (PTPD) dan perkada Pasal 154 PP
asal usul d. Penyelenggaraan kegiatan
Pembangunan Desa (Kades dan Perangkat Mengoordinasikan Pemerintahan oleh perangkat 43/2014
2. Lokal berskala 3. Pembinaan Desa daerah di Kecamatan
desa 106
Kemasyarakatan Melalui Pendampingan Pasal 226 – 131 PP 3. Binwas penyelenggaraan kegiatan
3. Ditugaskan Desa dalam perencanaan, 43/2015 desa dan/atau kelurahan
Pemerintah/Pempr 4. Pemberdayaan pelaksanaan
ov/pemkab Masyarakat Desa Pendamping 4. Melaksanakan urusan pemerintahan
pembangunan desa dan masyarakat yang menjadi kewenangan Kab/Kota
4. Kewenangan lain Pasal 112 (3) UU kawasan perdesaan yang tidak dilaksanakan oleh unit
yang ditugaskan 6/2014 Perangkat Desa Pelatihan dan Binwas perangkat daerah Kab/Kota yang ada
Pemerintah/Pempr di Kecamatan
ov/Pemkab Pemerintah/Pemprov/P
emkab memberdayakan 5. Melaksanakan tugas lain sesuai
masyarakat desa ketentuan

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

57

Kementerian Dalam Negeri M.2.1.6
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BAHAN BACAAN

PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (PTPD)

A. Latar Belakang

- Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 18, pasal 19, pasal 23, pasal

112, pasal 113, pasal 114 dan pasal 115.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 dan

Pasal 225.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pasal 15, pasal 16,

pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 128, pasal 129, pasal 130 dan pasal

131 serta pasal 154.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala

Desa.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi

Perkembangan Desa dan Kelurahan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

58

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan

dan Penegasan Batas Desa
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi

Pemerintahan Desa

C. Pengertian,Tujuan dan Penunjukan

1. Pengertian Pembina Teknis Pemerintahan Desa selanjutnya disebut PTPD adalah
aparatur kecamatan dan perangkat daerah di kecamatan yang bertugas melakukan
pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Tujuan penunjukan PTPD adalah:
- Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.

3. Penunjukan PTPD :
1. Penunjukan PTPD dilakukan melalui pemilihan dari unsur Aparatur Kecamatan dan
Perangkat Daerah di Kecamatan.
2. Calon PTPD diajukan kepada bupati/walikota atas usulan camat.
3. PTPD ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
4. PTPD berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan.
5. PTPD yang telah ditetapkan diusulkan oleh camat untuk mengikuti kegiatan
peningkatan kapasitas.

D. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Peran

1. PTPD berkedudukan di Kecamatan.

2. PTPD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.

3. PTPD mempunyai tugas membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan

pemerintahan desa meliputi:

a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa

c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan

e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

59

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembagunan partisipatif
n. Fasilitasi kerja antar-desa dengan pihak ketiga
o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan

penegasan batas desa
p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
q. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya dan
r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya

Pelaksanaan tugas PTPD melaksanakan fungsi yang meliputi :
a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan dan ketertiban umum
c. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau

yang belum dapat di laksanakan pemerintahan desa

4. PTPD mempunyai peran meliputi:

a. Mempercepat perubahan, yaitu membantu pemerintahan desa untuk mengidentifikasi
masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi secara lebih efektif

b. Melakukan mediasi individu dan/atau kelompok pemangku kepentingan dalam

rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa

c. Memberikan sejumlah masukan kepada individu dan/atau kelompok pemangku

kepentingan berdasarkan bagian dari pengalaman-pengalamannya dalam

membangkitkan kesadaran individu dan/atau kelompok, memberi informasi dan

membagi pengalaman dalam proses pembelajaran
d. Melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan yang dilaksanakan oleh

pemerintah desa

e. Memberikan advokasi dan/atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan

bantuan dan pelayanan dari pemerintah desa
f. Melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-

tugas lainnya

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

60

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

E. Langkah-Langkah Kegiatan

PTPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran melakukan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut:
a. Penyiapan diri PTPD
b. Pendataan umum desa sasaran
c. Penyiapan perangkat desa sasaran
d. Identifikasi masalah dan penyusunan rencana kerja
e. Penyelesaian masalah
f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan
g. Tindak lanjut

Hubungan Kerja
1. Hubungan kerja PTPD dengan camat bersifat sub ordinasi.
2. Hubungan kerja PTPD dengan kepala desa dan perangkat desa bersifat super ordinasi.
3. Hubungan kerja PTPD dengan pendamping teknis pelaksana program dan kegiatan

sektoral bersifat sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi.
4. Hubungan kerja PTPD dengan pendamping lokal desa, pendamping desa bersifat

koordinasi.

F. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan
1. Menteri Dalam Negeri, gubernur, bupati/walikota melakukan pembinaan umum dan supervisi

terhadap PTPD secara berjenjang sesuai tingkat kewenangan.
2. Camat melakukan pembinaan teknis terhadap PTPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

peranannya.
3. Pembinaan dan supervisi merupakan upaya mewujudkan tercapainya tujuan pendampingan

secara teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Pembinaan Menteri Dalam Negeri meliputi :

a. Pemberian pedoman pembinaan bagi gubernur, bupati/walikota, camat dalam
pengembangan PTPD

b. Pemberian pedoman standarisasi dan evaluasi PTPD
c. Pemberian pedoman pelatihan bagi PTPD dan melaksanakan pelatihan tingkat

nasional serta orientasi bagi pembina PTPD provinsi
d. Pemberian pedoman bantuan pembiayaan operasional PTPD dan
e. Pemberian penghargaan dan prestasi yang telah dilakukan PTPD dalam skala

nasional

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

61

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

5. Dalam melakukan pembinaan Menteri Dalam Negeri menugaskan Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa melaksanakan pembinaan sehari-hari dan berkoordinasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait.

6. Pembinaan gubernur :
a. Pemberian pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PTPD
b. Penetapan bantuan pembiayaan operasional untuk pengembangan PTPD
c. Pelatihan-pelatihan PTPD di provinsi dan pembina PTPD kebupaten/kota dan
kecamatan
d. Pemberian bimbingan dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan
PTPD
e. Pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan PTPD dalam lingkup
provinsi dan
f. Pembinaan dalam berbagai bentuk selain daripada pelatihan peningkatan kapasitas
PTPD

7. Dalam melakukan pembinaan gubernur menugaskan kepala instansi di lingkungan
sekretariat daerah provinsi dan/ atau SKPD terkait.

8. Pembinaan bupati/walikota meliputi :
a. Pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PTPD
b. Penetapan bantuan keuangan dari bupati/walikota untuk pengembangan PTPD
c. Pelatihan bagi pembina PTPD kecamatan
d. Pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan PTPD
e. Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan PTPD dalam skala
kabupaten/kota
f. Pembinaan secara berkesinambungan

9. Dalam melakukan pembinaan bupati/walikota menugaskan kepala instansi di lingkungan
sekretariat daerah kabupaten/kota dan/ atau SKPD terkait.

10. Pembinaan camat dalam bentuk pembinaan teknis kepada PTPD yang meliputi.
a. Pembentukan dan pengukuhan PTPD
b. Pemberian fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan PTPD
c. Penetapan usulan alokasi dan dana operasional kegiatan PTPD
d. Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan PTPD.

11. Pembinaan camat terhadap PTPD dikoordinasikan oleh sekretaris kecamatan.
12. Kegiatan supervisi dilakukan melalui bimbingan teknis dan pengarahan serta

membantu mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan.
13. Kegiatan supervisi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang

pembinaan PTPD Kementrian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota.
14. Pertemuan dalam rangka supervisi dilakukan secara berkala.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

62

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pengawasan

1. Menteri Dalam Negeri, gubernur, bupati/walikota dan camat, melakukan pengawasan
terhadap PTPD secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.

2. Pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan PTPD berjalan secara efektif
dan efisien sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

3. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan PTPD dilakukan melalui kegiatan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan.

4. Kegiatan pemantauan bertujuan untuk :
a. Mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan PTPD dan pembinaannya
b. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah
menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing dan
c. Mengetahui proses pelaksanaan kegiatan PTPD dan pembinaannya

5. Kegiatan pemantauan dilakukan melalui :
a. Pemantauan secara rutin terhadap PTPD dan atau aparat pembina PTPD, atas
perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat berjalan sesuai dengan
rencana dan hasil yang diharapkan
b. kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara pemantau dan pihak yang dipantau
c. pengamatan, diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan
proses pelaksanaan kegiatan pembinaannya.

6. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan camat.

7. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat
keberhasilan pelaksanaan kegiatan PTPD dan pembinaannya sebagai bahan acuan upaya
perbaikan serta penyempurnaan.

8. Kegiatan evaluasi dilakukan melalui:
a. Menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan PTPD dan pembinaannya
dalam tugas dan fungsinya dan
b. Evaluasi pada awal, saat berjalan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan
PTPD dan pembinaannya

9. Kegiatan pelaporan bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses,
kendala serta tingkat pencapaian hasil sebagai bahan/dokumen perkembangan
pelaksanaan kegiatan.

10. Kegiatan pelaporan dilakukan melalui:
a. Penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban
dari pelaksanaan kegiatan PTPD, pembinaan dan pengawasannya dalam tugas dan
fungsinya sebagai pendamping teknis.
b. Laporan dibuat setiap triwulan kegiatan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

63

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

11. Kegiatan pelaporan dilakukan secara berjenjang, yaitu:
a. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian PTPD kepada
bupati/walikota, yang mencakup hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran
b. Bupati/walikota melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian kepada gubernur
yang mencakup hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran
c. Gubernur melaporkan kegiatan pembinaan kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang mencakup hasil kegiatan, permasalahan,
rekomendasi dan saran

Ukuran Kinerja

1. Ukuran kinerja keberhasilan PTPD meliputi indikator masukan, proses, keluaran dan manfaat
atas pelaksanaan pendampingan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Indikator masukan meliputi :
a. Tersedianya pedoman/panduan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan
pelaksanaan kegiatan oleh PTPD dalam rangka pendampingan
b. Tersedianya tenaga terampil baik selaku PTPD maupun para pembinanya
c. Tersediannya dukungan dana pembinaan dan operasional pendampingan teknis
d. Tersedianya sarana dan prasarana dan
e. Tersedianya kelengkapan administrasi

3. Indikator proses meliputi :
a. Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan kegiatan PTPD dalam tugas dan fungsinya
sebagai pendamping teknis
b. Terlaksananya administrasi pembinaan, pengawasan dan kegiatan PTPD dan
c. Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan
PTPD

4. Indikator keluaran meliputi:
a. Terbentuknya PTPD yang memiliki integritas dan kompetensi dan
b. Terbentuknya tim pembina dan pengawas PTPD sebagai wadah koordinasi dari tingkat
kabupaten/kota hingga tingkat nasional

5. Indikator manfaat sebagaimana dimaksud meliputi ;
a. Meningkatnya kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
b. Bertambahnya jumlah tenaga pembina dan pendamping teknis yang berkompeten di
setiap jenjang

G. Peran Fungsional PTPD

1. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa
2. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

64

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

3. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa
6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
8. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa
10. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
11. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
13. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
14. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
15. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan

penegasan batas desa
16. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
17. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya dan
18. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya

H. Sumber Pendanaan PTPD;
Pendanaan PTPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat melalui sember pendanaan:
1. APBN
2. APBD
3. Bantuan lainnya yang syah dan tidak mengikat.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

65



Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.2.2.2

ANATOMI KEMISKINAN
Parwoto

Pemahaman Kemiskinan

Latar Belakang
Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat
multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa
yang bersangkutan. Dimana masyarakat menjadi miskin oleh sebab adanya kebijakan ekonomi
dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak memiliki akses yang
memadaikan ke sumber daya-sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan
hidup mereka secara layak. Akibatnya mereka terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat
lagi dinilai manusiawi, baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial,
dan secara politikpun mereka tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan
penting yang menyangkut hidup mereka. Proses ini berlangsung timbal balik saling terkait dan
saling mengunci dan akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin.

Situasi ini bila tidak segera ditanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin yang
ditandai dengan lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan
hidup yang dihadapi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan dalam rangka
jalan pintas mempertahankan hidup mereka yang bila berlarut akan melahirkan budaya
kemiskinan yang sulit diberantas.

Di sisi lain upaya-upaya penanggulangan kemiskinan lebih banyak diarahkan hanya untuk

meningkatkan penghasilan masyarakat miskin melalui berbagai program ekonomi, seperti

peningkatan penghasilan, pemberian kredit lunak, dsb. Semua ini tidak dapat disangkal akan

meningkatkan penghasilan masyarakat miskin tetapi tidak serta merta menyelesaikan persoalan

kemiskinan. Kesalahan mendasar yang saat ini terjadi adalah melihat kemiskinan sebagai

ketidak-mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh

rendahnya penghasilan (ekonomi) mereka, sehingga pemecahan yang logis adalah dengan

meningkatkan penghasilan. Peningkatan penghasilan disini seolah-olah menjadi obat mujarab

terhadap semua persoalan kemiskinan. Padahal akar kemiskinan justeru bukan pada penghasilan.

Tinggi rendahnya penghasilan seseorang erat kaitannya dengan berbagai peluang yang dapat

diraihnya. Jadi lebih merupakan akibat dari suatu situasi yang terjadi oleh sebab kebijakan politik

yang tidak adil yang diterapkan sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tersingkir dari

sumberdaya kunci yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan hidup mereka secara layak.

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

66

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pengertian Kemiskinan
Deepa Narayan, dkk dalam bukunya Voices of the Poor menulis bahwa yang menyulitkan atau
membuat kemiskinan itu sulit ditangani adalah sifatnya yang tidak saja multidimensional tetapi
juga saling mengunci; dinamik, kompleks, sarat dengan sistem institusi (konsensus sosial),
gender dan peristiwa yang khas per lokasi. Pola kemiskinan sangat berbeda antar kelompok
sosial, umur, budaya, lokasi dan negara juga dalam konteks ekonomi yang berbeda.

Lebih lanjut mereka juga memberikan 4 dimensi utama dari definisi kemiskinan yang
dirumuskan oleh masyarakat miskin sendiri, sebagai berikut di bawah ini.

Dimensi 1: Dimensi material kekurangan pangan, lapangan kerja dengan muaranya adalah
kelaparan atau kekurangan makan.
Dimensi 2: Dimensi psikologi, seperti antara lain ketidakberdayaan (powerlessness), tidak
mampu berpendapat (voicelessness), ketergantungan (dependency), rasa malu (shame), rasa hina
(humiliation)
Dimensi 3: Dimensi akses ke pelayanan prasarana yang praktis tidak dimiliki
Dimensi 4: Dimensi aset/milik, praktis tidak memiliki aset sebagai modal untuk
menyelenggarakan hidup mereka secara layak seperti antara lain:

 Kapital fisik (physical capital), antara lain mencakup tanah, ternak, peralatan kerja, hunian,
perhiasan, dsb

 Kapital manusia (human capital), antara lain menyangkut kesehatan, pendidikan dan
pekerjaan. Kesehatan yang buruk sering menghalangan orang untuk bekerja apalagi bila
pekerjaannya menuntut tenaga fisik yang sering ditemukan pada masyarakat yang berada
pada tingkat survival, begitu juga rendahnya pendidikan sangat menghambat kemajuan
seseorang.

 Aset sosial (social capital), atau sering diartikan dalam hal ini sebagai sistem kekerabatan
yang mendukung kaum miskin untuk tetap bertahan hidup sebab pada umumnya kaum
miskin tidak masuk jaringan formal pengamanan sosial seperti asuransi yang mampu
melindungi mereka dari berbagai krisis seperti musibah, keuangan, dll

 Aset lingkungan (environmental asset), antara lain mencakup iklim dan musim yang sangat
berpengaruh pada petani, nelayan dan sebagai pekerja lapangan.

Secara rinci ke empat aset tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini.
a) Aset fisik (physical capital). Pada dasarnya masyarakat miskin memang praktis tidak memiliki
benda-benda fisik yang diperlukan sebagai modal hidup mereka seperti antara lain tanah yang
memadai, rumah/tempat tinggal yang layak, perabotan rumah tangga, kendaraan, peralatan kerja
dan benda-benda fisik lainnya

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

67

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

b) Aset kemanusiaan (human capital). Pada dasarnya masyarakat miskin juga tidak memiliki
kwalitas sumber daya manusia yang cukup baik yang dapat menjamin keberhasilan hidup
mereka, mencakup tingkat kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dsb belum lagi kwalitas manusia
yang lain seperti etos kerja yang ulet, jiwa kewirausahaan, kepemimpinan, dsb
c) Aset sosial (Social capital). Masyarakat miskin memang selalu tersisih dari pranata sosial yang
ada termasuk sistem asuransi sehingga mereka harus membangun sendiri institusi mereka agar
mendapatkan jaminan sosial (social security) yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup
mereka (survival) melalui kekerabatan antar mereka, asosiasi penghuni, yang seringkali menjadi
sangat kuat oleh sebab rasa senasib sepenangungan, dsb.
d) Aset lingkungan (environmental asset). Pada umumnya masyarakat miskin di perkotaan
memang kurang atau malah tidak memiliki sumber-sumber lingkungan sebagai modal hidup
mereka seperti air baku, udara bersih, tanaman, lapangan hijau, pohon-pohon, dsb, sementara
para petani dan nelayan sangat tergantung kepada aset lingkungan dalam bentuk musim dan
iklim.

Lebih lanjut keempat dimensi tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas yaitu
tatanan ekonomi makro dan sistem politik yang berlaku di negara tersebut.
Beberapa pendapat lain melihat kemiskinan dari sudut pandang yang sangat berbeda dan
menyimpulkan kemiskinan sebagai berikut di bawah ini :
 Kemiskinan absolut, yaitu bila penghasilan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut,

yaitu suatu ukuran tertentu yang telah ditetapkan dimana kebutuhan minimum masih dapat
dipenuhi, dengan kata lain penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
minimum yang ditetapkan dalam garis kemiskinan tersebut.
 Kemiskinan relatif, yaitu suatu kondisi perbandingan antara kelompok penghasilan dalam
masyarakat.

Dari pola waktunya kemiskinan juga sering dibedakan sebagai berikut:
 Kemiskinan menaun (persistent poverty), yaitu kemiskinan yang kronis atau sudah lama

terjadi, turun temurun, misalnya masyarakat di lokasi-lokasi kritis atau terisolasi
 Kemiskinan siklik (cyclical poverty), yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi

secara keseluruhan
 Kemiskinan musiman (seasonal poverty), yaitu kemiskinan yang terjadi secara khusus sesuai

dengan musim seperti yang sering terjadi pada nelayan atau petani tanaman pangan
 Kemiskinan mendadak (accidental poverty), yaitu kemiskinan yang terjadi oleh sebab

bencana atau dampak oleh suatu kebijakan yang tidak adil.

Meskipun berbagai pihak melihat kemiskinan dari sudut pandangan yang berbeda dan

merumuskan kemiskinan secara berbeda pula tetapi semua pihak sepakat bahwa pada dasarnya

kemiskinan mengandung arti majemuk yang sering kali sulit untuk dipahami dari satu sudut

pandang saja.

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

68

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Secara umum kemiskinan sering kali diartikan sebagai keterbelakangan, ketidakberdayaan atau
ketidakmampuan seseorang untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang
dianggap layak/manusiawi.
Dari berbagai pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterbelakangan/
ketidakberdayaan/ketidakmampuan ini mencakup beberapa dimensi sebagai berikut:

Dimensi politik
Tinjauan dari aspek politik ini, ketidakmampuan seseorang diterjemahkan dalam bentuk
rendahnya tingkat kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik
yang penting yang langsung menyangkut hidupnya, tidak dimilikinya sarana-sarana yang
memadai termasuk kelembagaan untuk terlibat secara langsung dalam proses politik. Akibatnya
kaum miskin tidak memiliki akses ke berbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkannya untuk
menyelenggarakan hidupnya secara layak. Termasuk dalam hal ini adalah sumber daya financial
dan sumberdaya alam. Oleh sebab tidak dimilikinya pranata sosial yang menjamin partisipasi
masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan maka sering kali masyarakat miskin
dianggap tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial yang paling bawah,
malah sering kali masyarakat miskin seringkali secara juridis tidak diakui sebagai warga negara.
Kemiskinan politik sering kali disebut juga sebagai kemiskinan struktural.

Dimensi ekonomi
Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi ini diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang
untuk mendapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak
untuk menunjang hidupnya secara berkesinambungan yang terlihat dari rendahnya gizi makanan,
tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, pakaian yang tidak layak, dsb.
Pandangan ini banyak digunakan oleh berbagai pihak untuk menetapkan garis kemiskinan.
Berbagai lembaga memiliki ukuran masing-masing dalam menetapkan kemiskinan antara lain
sebagai berikut :

a). Prof Sayogyo menggambarkan tingkat penghasilan dengan mengukur pengeluaran setara
beras per tahun untuk kategori :
 Miskin di perkotaan 480 kg dan di perdesaan 320 kg
 Miskin sekali di perkotaan 360 kg dan diperdesaan 240 kg
 Paling miskin di perkotaan 270 kg dan perdesaan 180 kg

b). BPS menggunakan tingkat pengeluaran per kapita per hari untuk memenuhi kebutuhan
pokok yang dihitung sebagai kebutuhan kalori 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan
dasar bukan makanan dan menetapkan pada tahun 1999 Rp 93.896/kapita/bulan di perkotaan
dan Rp 73.878/kapita/bulan di perdesaan.

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

69

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dimensi Aset
Tinjauan kemiskinan dari dimensi aset ini dirumuskan sebagai ketidakmampuan seseorang yang
diterjemahkan sebagai rendahnya tingat penguasaan seseorang terhadap hal-hal yang mampu
menjadi modal dasar seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (basic human needs)
seperti kapital manusia (pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dsb), kapital fisik (tanah,
perumahan yang layak, peralatan kerja, sarana produksi, kendaraan, dsb), kapital alam (udara,
pohon, hewan, dsb), kapital sosial (jaringan sosial, tradisi, dsb), kapital dana (tabungan,
pinjaman, dsb)

Dimensi Budaya dan Psikologi
Dari dimensi budaya, kemiskinan diterjemahkan sebagai terinternalisasikannya budaya
kemiskinan baik di tingkat komunitas, keluarga maupun individu.

Di tingkat komunitas dicirikan dengan kurang terintegrasinya penduduk miskin dalam lembaga-
lembaga formal masyarakat, di tingkat keluarga dicirikan dengan singkatnya masa kanak-kanak,
longgarnya ikatan keluarga, dsb, sedangkan di tingkat individu terlihat seperti antara lain sifat
tidak percaya diri, rendah diri, kurang mau berpikir jangka panjang oleh sebab kegagalan-
kegagalan yang sering dihadapinya, fatalisme, apatis, tidak berdaya, ketergantungan yang tinggi,
dsb.

Semua dimensi tersebut diatas bagi masyarakat miskin memiliki tingkat kerentanan yang tinggi
karena sifatnya yang tidak mantap, seperti misalnya dimensi ekonomi bagi masyarakat miskin
akan sangat berbeda dengan masyarakat kaya karena kebanyakan masyarakat miskin dan
masyarakat yang sedikit di atas garis kemiskinan memiliki mata pencaharian yang sangat labil
sehingga guncangan sedikit saja (krisis) akan menyebabkan mereka terpuruk.

Kesimpulan

Dari berbagai pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan arti kemiskinan dikaitkan dengan

pembangunan masyarakat perkotaan sebagai berikut.

a) Ada kelompok/lapisan masyarakat yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya secara

layak dan tidak berdaya menghadapi tantangan pembangunan yang terjadi dengan ciri-ciri

sebagai berikut:
 Rendahnya kepemilikan aset fisik atau praktis tidak memiliki benda-benda fisik yang

diperlukan sebagai modal hidup mereka seperti antara rumah/tempat tinggal yang layak,

perabotan rumah tangga, kendaraan, peralatan produksi dan harta benda fisik lainnya
 Rendahnya kwalitas sumberdaya manusia atau tidak memiliki kwalitas sumber daya

manusia yang cukup baik yang dapat menjamin keberhasilan hidup mereka, mencakup

tingkat kesehatan, pendidikan, kemampuan memproduksi tenaga kerja (labor power), dsb

belum lagi oleh sebab terinternalisasinya budaya kemiskinan yang menghancurkan

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

70

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

kwalitas manusia secara keseluruhan, seperti antara lain rendahnya etos kerja, fatalisme,
apatis, hancurnya jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan, boros, cari gampang, dsb
 Tersingkir dari pranata sosial formal yang ada utamanya pranata sosial yang mampu
memberikan jaminan sosial, sehingga masyarakat miskin harus membangun sendiri
institusi mereka agar mendapatkan jaminan sosial (security) yang dibutuhkan untuk
mempertahankan hidup mereka (survival) melalui kekerabatan antar mereka, asosiasi
penghuni, yang seringkali menjadi sangat kuat oleh sebab rasa senasib sepenangungan,
dsb.
 Tersingkir dari sumberdaya alam seperti pada umumnya masyarakat miskin di perkotaan
memang kurang atau malah tidak memiliki akses ke sumberdaya alam sebagai modal
hidup mereka seperti tanah, air baku, ternak/binatang liar, sumberdaya lingkungan seperti
udara bersih, tanaman, ruang hijau, pohon-pohon, dsb. Termasuk ketergantungan
terhadap musim dan iklim tanpa daya untuk menangulanginya.
 Tidak memiliki akses ke pelayanan dasar yang dibutuhkan, seperti air minum, sanitasi,
drainasi, kesehatan, pendidikan, penerangan, energi, transportasi, jalan akses, dsb
 Tidak memiliki akses ke sumberdaya modal seperti kredit dari perbankan.
 Tidak memiliki akses ke proses pengambil keputusan penting yang menyangkut hidup
mereka oleh sebab tidak tersedianya pranata yang memberi peluang masyarakat miskin
menyuarakan aspirasinya.
 Memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari segi mata pencaharian sehingga dengan
mudah oleh guncangan sedikit saja (kecelakaan, sakit, krisis, kemarau panjang, bencana
alam, dsb) dapat masuk ke kategori kelompok yang lebih rendah/lebih miskin.

b) Hal tersebut di atas berarti:
 Ada segregasi sosial dalam masyarakat
 Ada ketidak adilan dalam distribusi peluang pembangunan dan sumberdaya pembangunan
 Tidak berjalannya fungsi pengendalian pembangunan (matinya ketataprajaan /governance)
 Tidak berfungsinya sistem perwakilan dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen

pembangunan

c) Akar penyebab kemiskinan
Meskipun kemiskinan banyak dibicarakan dan identifikasi dan dirumuskan tetapi ternyata hanya
terbatas pada gejala-gejalanya saja (rumusan kemiskinan). Diskusi mengenai akar permasalahan
atau penyebab kemiskinan hampir selalu dihindari atau malah sering ditabukan karena akar
utama penyebab kemiskinan adalah justeru tidak adanya keadilan di masyarakat dan ketidak-
adilan ini jelas adalah akibat dari:

 ketidak mampuan para pengambil keputusan untuk menegakkan keadilan
 menipisnya kepedulian dan meningkatnya keserakahan di masyarakat

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

71

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Semuanya ini menunjukkan adanya gejala serius dari lunturnya nilai-nilai luhur dari para
pelaku pembangunan (pengambil keputusan dan masyarakat) sehingga sebagai manusia
kita tak berdaya untuk menjadi pelaku moral (melemahnya moral capability). Situasi ini
tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama; pemerintah sebagai pengawal dan
penegak keadilan dan kita semua sebagai masyarakat warga yang saling mengasihi.
Mampukah pemerintah menciptakan kebijakan yang adil yang mampu meredistribusi aset
nasional secara adil dan melakukan koreksi terhadap ketimpangan sosial yang ada ?
Sedihnya berbagai upaya penangulangan atau pemberantasan kemiskinan adalah justeru
melestarikan ketidak adilan tersebut dengan menolong korban-korban ketidak adilan
tersebut agar mampu bertahan sebagai korban dan tidak mencoba menyelesaikan akar
persoalannya. Sedih tetapi nyata.

Daftar Pustaka
1) Deepa Narayan, dkk ; The voice of the poor, 2000
2) Mubyarto ; Ekonomi dan Politik Pembangunan Regional, Kasus Propinsi Kalimantan Barat,

2000
3) Parsudi Suparlan (ed); Kemiskinan di Perkotaan, 1995
4) Badan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia & Smeru; Paket Informasi Dasar

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

72

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.2.2.3

PEREMPUAN DAN KEMISKINAN
Marnia Nes

Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih rendah. Berdasarkan Human
Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development
Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Secara rinci angka indeks tersebut merupakan komposit
dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15
tahun ke atas sebanyak 87,9%, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar
sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65%, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang
dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar USD 3.320. HDI
Indonesia hanya menempati urutan ke 111 dari 177 negara. Ini menunjukkan kemiskinan di
Indonesia masih memprihatinkan.

Data tahun 2003 menunjukkan jumlah penduduk yang menggerombol di antara garis kemiskinan
satu atau dua dollar AS per hari mencapai 46%, terdiri dari 10% di bawah dan 36% di atas garis
kemiskinan yang berlaku sekitar 1,5 dollar per hari. Walau tingkat kemiskinan menurun 1,1 juta
orang atau 0,8% antara tahun 2002 – 2003, namun tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan
kemiskinan meningkat. Hal ini mencerminkan adanya kelompok miskin yang memprihatinkan
dan ketidakmerataan sistemik.

Angka – angka itu bisa dibaca keliru kalau tidak bisa memahami bahwa dampak kemiskinan
(dan pemiskinan), pada perempuan dan laki – laki berbeda. Edriana dari Women’s Research
Center mengatakan bahwa laki – laki dan perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda
dalam menghadapi persoalan kemiskinan.Padahal angka kemiskinan di dunia menunjukkan
bahwa 2/3 perempuan di dunia termasuk ketegori miskin.

Permasalahan yang mendasar selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam

pembangunan , di samping masih adanya praktik diskriminasi terhadap perempuan. Dalam aspek

politik, masih rendahnya perempuan terlibat di dalam pengambilan keputusan. Dalam sejumlah

data, tentang kemiskinan, kesehatan dan pendidikan masih menunjukkan ketimpangan, dimana
perempuan jauh lebih tertinggal dari kaum laki – laki. Kesenjangan ini mencerminkan masih

terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan

yang lebih tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan publik. Hal ini menyebabkan rendahnya angka
Indeks Pembangunan Gender (Gender – related Development Index, GDI), yaitu sebesar 59,2.
Memprihatinkan bahwa dalam situasi – situasi kemiskinan, perempuan yang paling sedikit

mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan,

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

73

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain – lain kebutuhan. (Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan).

Pendidikan dan Perempuan
Dalam bidang pendidikan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal masih lebih
banyak diberikan kepada laki – laki dibanding perempuan. Di seluruh dunia, 860 juta orang
dewasa tidak bisa membaca atau menulis, duapertiganya adalah perempuan. Di Indonesia 65 %
anak tidak sekolah adalah perempuan.

Dana alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan pada tahun 2005 sebesar 6,4 % dari total
anggaran. Namun dana tersebut tidak jelas pengalokasiannya. Sementara itu kalau kita lihat
angka buta huruf saja, dengan usia di atas 10 tahun untuk perempuan di pedesaan 16% dan di
perkotaan 7%. Angka ini untuk laki – laki di pedesaan 8% dan di perkotaan 3%. Untuk usia 15
tahun ke atas angka buta huruf perempuan sebanyak 45% dan laki – laki sebanyak 23%. Data –
data tersebut menunjukkan perbandingan yang tidak imbang antara laki – laki dan perempuan,
akan tetapi alokasi anggaran tidak jelas menunjukkan pemakaiannya secara khusus.

Angka GDI (Gender – related Development Index)Indonesia adalah 59,2 yang menunjukkan
tingkat melek huruf perempuan lebih rendah, lebih sedikit waktu mereka untuk sekolah dan
memperoleh bagian pendapatan. Pendapatan hanya 38% untuk perempuan dan 62% diterima laki
– laki. Indonesia berada di urutan ke 91 dari 144 negara yang telah dihitung GDI-nya. (National
Human Development Report 2004, The Economics of Democracy Financing Human
Development in Indonesia, BPS – Statistics Indonesia, Bappenas, UNDP).

Padahal perempuan merupakan separuh dari penduduk dunia menyumbangkan duapertiga dari

seluruh jumlah jam kerjanya untuk mengurus hampir keseluruhan anak di dunia. Namun
kesempatan pendidikan bagi mereka lebih buruk dari laki – laki. Mendidik anak perempuan akan

membawa kesehatan keluarga yang lebih baik, rendahnya kematian anak dan perbaikan gizi.

Dengan kata lain pendidikan bagi anak perempuan merupakan strategi yang sederhana dan

mudah dicapai untuk membantu menanggulangi kemiskinan. Masalah perempuan dan
pendidikan ini tidak cukup ditangani secara parsial. Sebagian dari anak – anak yang terjerumus
dalam bentuk – bentuk pekerjaan terburuk adalah anak perempuan, sebagian dari mereka
menjadi pekerja seks anak – anak. Perlu dorongan makro dari pemerintah dan dorongan mikro

dari masyarakat untuk mengusahakan keadilan dalam bidang pendidikan.

Kesehatan dan Perempuan

Selain data mengenai pendidikan yang lebih mencemaskan adalah data mengenai kesehatan.

Menurut WHO (2005) di Indonesia, 2 orang ibu meninggal setiap jam karena persalinan yang

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

74

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

buruk dan nifas, terutama ibu – ibu dari kalangan keluarga miskin. Data ini belum ditambah
dengan rendahnya tingkat kesehatan perempuan akibat dari kondisi kemiskinan. Data yang
dikelurakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2002 – 2003 angka kematian ibu (AKI)
adalah sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup , ini belum termasuk Aceh, Maluku Utara,
Maluku dan Papua. Sedangkan data yang dikeluarakan oleh UNDP angka AKI adalah sebesar
380 per 100.000 kelahiran hidup. Data tersebut menunjukkan angka AKI yang masih tinggi di
Indonesia.

Sebagian besar kematian perempuan disebabkan komplikasi karena hamil dan bersalin, termasuk
pendarahan dan infeksi, tekanan darah tinggi, dan persalinan lama. Sebagian besar dari
komplikasi – komplikasi tersebut sebenarnya dapat ditangani melalui penerapan teknologi
kesehatan yang ada. Dengan kata lain, sebagian besar kematian ibu sebenarnya dapat dicegah.
Namun demikian banyak faktor baik politis dan teknis yang membuat teknologi kesehatan
kurang dapat diterapkan mulus di tingkat masyarakat. Pada waktu kesehatan didekatkan ke
masyarakat, belum tentu masyarakat memanfaatkannya karena alasan, termasuk ketidaktahuan
dan hambatan ekonomis. Kemiskinan dan rendahnya status sosial ekonomi perempuan
mempunyai andil. Kesempat Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh informasi dan
pengetahuan baru, hambatan membuat keputusan, terbatasnya akses memperoleh pendidikan
memadai, dan kelangkaan pelayanan kesehatan yang peka terhadap kebutuhan perempuan juga
turut berperan terhadap situasi ini (Safe Motherhood: A Matter of Human Rights and Social
Justice,1998).

Salah satu penyebab AKI adalah rendahnya gizi ibu hamil. Beberapa studi di Asia dan Afrika
menunjukkan, asupan kalori kaum perempuan sekitar 50 – 70%. Padahal bila perempuan kurang
gizi mengandung, maka mereka akan melahirkan bayi BBLR (berat bayi lahir rendah, kurang
dari 2,5 kg).

BBLR akan mempengaruhi tingkat gizi bayi dan balita, bahkan studi pada BBLR menunjukkan,
ketika dewasa mereka sangat berpotensi menderita penyakit degeneratif seperti jantung koroner,
sebab tidak sempurnanya struktur darah sehingga mudah tergores dan akhirnya menyebbakan
timbunan kolesterol bayi BBRL, menghambat perkembangann organ hati dan berdampak pada
munculnya penyakit jantung.

Di Indonesia, pada tahun 2000 , masih diperkirakan dari 4 juta anak yang lahir 300.000 di

antaranya meninggal dunia sebelum mencapai 5 tahun. Angka kematian bayi dan anak ini

bervariasi cukup lebar antara provinsi. Dijumpai 23 kematian bayi per 1000 lahir hidup di

Jogyakarta dan 111 kematian bayi per 1000 lahir hidup di NTB, hal yang sama terjadi juga untuk

kematian balita (Sumantri, 2000). Berdasarkan hasil sementara SP 2000, maka diperkirakan

jumlah penderita gizi buruk pada balita adalah 1.520.000 anak. Masih tingginya prevalensi gizi
kurang pada anak balita berhubungan dengan masih tingginya BBLR, yaitu berkisar antara 7 –

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

75

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

14% pada periode 1990 – 2000. Apabila melihat berita di koran dan televisi akhir – akhir ini
barangkali angka ini menjadi lebih tinggi.

Human Development Index pada tahun 2000 yang dilaporkan oleh UNDP adalah 109 untuk
Indonesia, tertinggal jauh dari Malaysia, Filipina dan Thailand. Masih tingginya masalah gizi ,
akan berpengaruh nyata terhadap tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita. Rendahnya
kondisi gizi akan berakibat pada rawannya penyakit infeksi dan semakin tinggi pengeluaran
terhadap kesehatan.

Faktor penyebab dari tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita menunjukkan pelayanan
kesehatan masyarakat dan keadaan gizi, di luar faktor pencetus lainnya seperti keadaan ekonomi,
kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan.
Persoalan busung lapar atau gizi buruk sesungguhnya juga tidak terlepas dari pengetahuan dan
keterampilan perempuan dalam merawat anak. Ibu berpendidikan tinggi akan lebih giat mencari
dan meningkatkan pengetahuan keterampilan memelihara anak. Mereka juga akan menaruh
perhatian lebih besar terhadap konsep hidup sehat untuk seluruh anggota keluarga sehingga anak
– anak akhirnya dapat berkembang lebiih baik.

Keselamatan dan kesejahtraan perempuan dan anak sangat penting tidak saja bagi pemenuhan
hak hidup sehat bagi mereka, tetapi juga dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial dan
tantangan pembangunan (Pesan Kunci 2, Hari Kesehatan Dunia 2005). Ketika ibu dan anak
meninggal atau sakit, maka keluarga, masyarakat dan negara mereka akan ikut merasakan
penderitaan. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan berarti meningkatkan status
kesehatan masyarakat dan mengurang kemiskinan.

Air Bersih , Sanitasi dan Perempuan
Persoalan pemenuhan air bersih kian hari menjadi isu yang penting di Indonesia, karena semakin
hari air bersih menjadi semakin sulit didapat terutama pada musim kemarau. Dalam pemenuhan
air bersih perempuan dan laki – laki mempunyai pengalaman yang berbeda,karena mempunyai
kebutuhan yang berbeda. Air bersih bagi kaum perempuan menjadi kebutuhan yang sangat
penting, karena perempuan merupakan kolektor, pengangkut, pengguna dan pengelola utama air
untuk keperluan rumah tangga dan sebagai promotor dalam kegiatan – kegiatan yang berkaitan
dengan sanitasi di rumah dan di masyarakat.

Dalam studi ADB, mengenai proyek – proyek Air Bersih dan Sanitasi, penyediaan air bersih dan
sanitasi mempunyai beberapa manfaat yaitu :
 Manfaat ekonomi. Akses yang lebih baik pada air akan memberi kaum perempuan waktu

yang lebih banyak untuk melakukan aktivitas mendatangkan pendapatan, menjawab
kebutuhan – kebutuhan anggota keluarga, atau memberikan kesejahteraan dan waktu luang

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

76

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

untuk kesenangan mereka sendiri. Perekonomian secara keseluruhan dapat pula memberikan
berbagai manfaat.
 Manfaat kepada anak – anak. Kebebasan dari pekerjaan mengumpulkan dan mengelola air
yang memakan waktu dapat membuat anak – anak, khususnya anak perempuan untuk
bersekolah.

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

77

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.2.2.4

KONSEP PELAYANAN SOSIAL DASAR DI PEDESAAN

A. Kerangka Ideologis dan Konstitusi
Negara Republik Indonesia berdiri untuk mencapai masyarakat yang makmur berkeadilan

melalui demokrasi politik dan sosial-ekonomi berdasarkan Pancasila, dimana dalam formulasi
konstitusi tertera dalam pembukaan UUD 1945 (Amandemen) yang berbunyi: “Melindungi

segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan bangsa dan
turut serta menciptakan kertiban dunia dan perdamaian abadi.”

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa kemerdekaan ini diabdikan pada upaya transformasi
masyarakat yang setara dengan tertib sosial berdasarkan pada perdamaian sejati. Tujuan yang
demikian, sesungguhnya nyata sekali sesuai dengan pandangan hidup masyarakat dan dasar
Negara Pancasila. Artinya corak Ideologi Pembangunan Nasional seharusnya Pancasila bukan
kapitalisme dan neoliberal serta bukan pula komunisme proletariat.

Secara Operasional dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 (Amandemen) dengan jelas
sekali bahwa Negara berkewajiban terhadap warga negaranya dengan memastikan dan menjamin
penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak yang setidaknya meliputi:

a. Kehidupan yang berdaulat dan bermartabat
b. Berdemokrasi secara politik, ekonomi dan sosial
c. Pekerjaan dengan hidup layak
d. Berekspresi, menyatakan pendapat dan berorganisasi
e. Sehat jasmani dan rohani
f. Pendidikan yang mencerdaskan
g. Menjalankan agama, kepercayaan/keyakinan dan kebudayaan
h. Hidup tertib, aman dan damai
i. Keadilan dan persamaan di depan hukum
j. Jaminan sosial dan pemeliharaan

Untuk mencapai tujuan bernegara-bangsa dan menjamin kepastian hak warga, Negara berhak

memobilisasi seluruh sumberdaya yang ada di wilayah Republik Indonesia melalui aparatusnya

melakukan pembangunan.Dan oleh karenanya, pemerintah atau siapapun tidak berhak untuk

merampas dan menyingkirkan hak warga Negara baik secara langsung atau tidak langsung

dengan sistematis atas nama kepentingan umum maupun pembangunan. Negara harus

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

78

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

menghormati, memenuhi dan melindungi hak dasar tersebut, mengingat hanya dengan
demikianlah manusia Indonesia dapat hidup secara bermartabat dan sesuai dengan harkatnya.
Secara berjenjang dilakukan sesuai dengan tata pemerintahan yang baik dan berjenjang mulai
dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan desa sesuai kewenangan dan otonomi yang
dimilikinya.

B. Pendekatan
Negara dalam rangka menjalankan pembangunan nasional tentulah mendasarkan pada ideology
dan konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, dan secara operasional menggunakan pendekatan
yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pelayanan Sosial Dasar dalam
rangka mengejawantahkan hal tersebut idealnya menggunakan pendekatan sebagai berikut:
1. Pendekatan Aksi Kebudayaan. Suatu pendekatan yang bertumpu pada akal budi dan daya

cipta yang dinamis baik dari dalam (otonomi) maupun interaksi dengan dimensi luar
(pembangunan atau interaksi dan pembelajaran) yang dicirikan oleh suatu nilai:
 Mengutamakan pandangan dari dalam
 Partisipasi dan Keterlibatan
 Emansipasi

Pendekatan ini memiliki kemampuan menjadikan individu dan komunitas sebagai subyek
yang sekaligus berkecenderungan menghindarkan masyaraka terutama yang tertindas dari
system yang menjeratnya untuk selalu tunduk dan mereproduksi secara sistemik system yang
dominan membelenggunya, serta meyakini hanya kesadaran kritis, kemampuan kreatif
melakukan budaya tandingan dan membangun daya secara swadaya melalui swadeshi bagi
kedaulatan kulturalnya.
2. Pendekatan Hak Dasar. Pendekatan ini sesungguhnya untuk memperkuat kerangka hukum
dari amanah Ideologi dan konstitusi, karena pendekatan pembangunan lainnya sangat lemah
kerangka hukumnya, dalam melaksanakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak
setiap orang tersebut. Dalam konteks ini Negara wajib segera untuk menjamin dan
memastikan hak sipil dan politik, wajib menyelenggarakan kemajuan secara bertahap
(merealisasikan secara progresif atau meningkat) di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya
secara sistematis, dimana keduanya dilaksanakan melalui pembangunan.
3. Pendekatan Keamanan Manusia. Pendekatan yang bertumpu pada perlindungan dan
keberdayaan dalam rangka membebaskan diri baik individu maupun komunitas dari
Ketakutan (freedom from fear), kesengsaraan dan tidak memiliki pilihan lain atau
keterpaksaan (freedom from want) dan kehinaan atau tidak bermartabat (freedom from
indignity). Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan oleh karenanya
membutuhkan penanganan dan penyelesaian yang menyeluruh baik dalam mengantisipasi
maupun menghadapi persoalan keamanan yang paling dasar bagi manusia.

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

79

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pelayanan Sosial Dasar yang berlandaskan Ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD1945
(Amandemen) dapat menggunakan ketiga pendekatan di atas, yang mengacu pada prinsip dasar
yakni: (1) Afirmatif, (2) Non diskriminasi dan (3) Imparsial.
 Afirmasi menjadi penting karena dalam realitasnya selalu saja terjadi kesenjangan baik yang

merupakan bawaan atau dampak sistemik maupun akibat interaksi sosial yang dinamis,
maupun adanya fenomena alam dan sosial yang tak terduga, dalam kehidupan selalu saja ada
proses marginalisasi, subordinasi, deprivasi, eksklusi dan kejadian yang membuat seseorang
menjadi berkehidupan melarat dan tiada bermartabat. Dalam kehidupan seperti saat ini,
dimana globalisme mencengkeram begitu kuat rasanya sulit membayangkan bahwa kita
hidup dalam ruang hampa kuasa baik ekonomi maupun kultural. Dominasi dan exploitasi
berada dalam detail sistemik global yang sulit dicerna akal sehat, oleh karena itulah prinsip
afirmasi perlu diberikan pada yang membutuhkannya baik wilayah maupun orang atau
komunitas. Tanpa ini sulit membayangkan untuk menjamin martabatnya sebagai manusia
dan warga Negara.
 Non Diskriminasi merupakan hal yang mendasar dalam interaksi pembangunan,

mengingat semua orang ataupun tempat memiliki hak yang sama untuk dikembangkan
sehingga memiliki kesederajatan dalam berinteraksi. Oleh karenanya tidak
diperkenankan terutama orang miskin, rentan dan yang tersisih dalam berpartisipasi atau
eggegement dalam keseluruhan proses dan manfaat pembangunan, justru kelompok inilah
yang perlu memperoleh affirmasi.
 Imparsialitas hal ini untuk menjamin dan memastikan kedua hal di atas terlaksana dalam
satu kesatuan yang utuh, dimana seluruh stakeholder secara langsung berhak baik sebagai
manusia maupun warga Negara atau bagian dari wilayah yang harus dikembangkan
kapabilitas dan aksesnya bagi pencapaian manusia seutuhnya dengan lingkungan yang
berkelanjutan. Artinya dalam kehidupan, begitu ia menjadi manusia dan warga maka
kewajiban Negara menghormati, memenuhi dan melindungi hak dasarnya agar hidup dan
berkembang martabatnya.

C. Strategi

Pelayanan Sosial Dasar akan menggunakan strategi utamanya dengan Pembangunan dan

Pemberdayaan yang bila diuraikan akan meliputi berbagai dimensi sehingga menjadi system

dalam konteks Pelayanan Sosial dasar yang merupakan bagian dari Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembangunan sesuai dengan pendekatan hak azasi haruslah

mengandung tiga unsur yakni penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak azasinya seperti

yang diformulasikan di atas. Jadi, pemerintah wajib menghormati atau menghargai nilai dan

kelembagaan yang ada dan hidup dalam masyarakat dan bila perlu mendorong

pengembangannya menjadi menejemen pengetahuan yang berkelanjutan. Memenuhi hak yang

melekat dalam kehidupan manusia agar hidup bermartabat, karena pemerintah telah menerima

mandate warga untuk mengelola sumberdaya yang ada bagi kesejahteraan dan cita cita nasional

lainnya, melalui mekanisme demokrasi yang dijalankan. Sedangkan perlindungang merupakan

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

80

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

kewajiban pemerintah memberikan antisipasi secara sistemik dan juga penanganan segera dari
segala kemungkinan yang akan menimbulkan tidak bermartabatnya seseorang ataupun kelompok
orang yang disebabkan alam maupun interaksi sosial. Jadi Pembangunan merupakan intervensi
yang dapat berupa komponen di luar dinamika sosial komunitas, hal yang sama sekali baru
maupun bagain dari upaya memperkuat atau mempercepat dari dinamika sosial komunitas atau
otonominya.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk menjadikan berdayanya individu, komunitas atau
nilai dan kelembagaan tertentu dalam suatu system tata kehidupan dan pemerintahan. Dalam
konteks pembangunan, pemerintah dapat saja melakukan intervensi yang menciptakan suasana
tumbuh kembangnya dinamika sosial komunitas yang berupa akses atau keterlibatan
(engagement) dalam proses pembangunan, juga dapat memperkuat atau memberdayakannya
sehingga otonominya mampu berhadapan secara dialogis dan menciptakan suatu dinamika sosial
yang secara signifikan bermakna melakukan perubahan sesuai dengan kesadarannya.
Kedua strategi ini penting mengingat realitasnya seringkali pembangunan arogan dengan logika
teknokrasinya yang seolah hampa nilai, sedangkan pemberdayaan seringkali disempitkan
maknanya hanyalah kemampuan mengelola asset ekonomi dalam dunia pasar padahal
pemberdayaan sesungguhnya berkaitan erat dengan otnomi komunitas untuk hidup bermartabat
dengan nilai nilai dan kelembagaan yang diyakininya dan terbukti menjadikannya eksis dan
survive. Oleh karenanya keduanya secara ideal dipadu padankan sehingga membawa kearah
pembebasan dari segala bentuk ketidak bermartabatan.

Adapun dalam implementasi dari strategi pembangunan (Top down) dan pemberdayaan (Buttom
up) serta pertautan keduanya hendaknya selalu memegang prinsip-prinsip (selain tiga prinsip
dasar yang diuraikan sebelumnya di atas) seperti berikut ini:
 Berbasis pada orang (people centered)
 Komprehensif dan multi sektor
 Mempertimbangkan Konteks lokal (otonomi asimetris)
 Responsif dan Preventif
 Sensitif gender dan berkelanjutan

Strategi Pelayanan Sosial Dasar dilaksanakan melalui pembangunan dan pemberdayaan yang
sesuai dengan pendekatan hak dasar, perlindungan manusia dan aksi kebudayaan merupakan
suatu tindakan yang disengaja (intervensi terencana) untuk mempercepat dan mendinamisasi
proses kultural (internal dan eksternal socio-dynamic) melalui proses dialogis (yang menjunjung
penghormatan dan perlindungan khasanah peradaban) dengan perspektif multidimensi yang
bersifat universal namun tetap mempertimbangkan ketimpangan struktur dan formasi sosial
dalam setiap komunitas sehingga dalam prioritas program intervensinya menganut afirmasi, dan
implementasi berprinsip pada realisasi secara bertahap dan berkemajuan dalam memenuhi hak

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

81

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

dasar warga dalam suatu komunitas sehingga terjadi transformasi sosial seperti yang
dicitacitakan oleh kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

D. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang No. 17 Tentang RPJPN 2005-2025
6. Undang-Undang No. 11 dan 12 Tentang Konvensi HESB dan HSP
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kementerian Negara
8. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
9. Undang-Undang No. tentang Transmigrasi
10. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa
11. Peraturan Presiden No. 12 Tentang Kementerian Desa, PDTT
12. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019
13. (SOTK Kemendes PDTT)

E. Tujuan dan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sosial Dasar
1. Tujuan UU Desa
UU Desa mengingatkan akan pentingnya kekuatan atau keberdayaan, kemajuan,
kemandirian dan kedemokratisan warga maupun desa dalam kehidupan yang saat ini
bergulir dengan cepat dan dinamika yang sulit dibayangkan sebelumnya, oleh karena
itulah mengantisipasi dan mengatasi persoalan yang dihadapi desa selain menjamin ke
empat hal di tersebut dalam UU ditetapkan tujuan sebagai berikut:
(1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
(2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia;
(3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
(4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan
potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
(5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab;
(6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum;

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

82

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari
ketahanan nasional;

(8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa (Produksi-Pasar Desa, Kecamatan, dst)
serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

(9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Tujuan pengaturan ini jelas menunjukkan urgensi dan relevansi dari pembangunan sosial di desa,
begitu dominannya aspek sosial dalam tujuan UU ini, sejak point 3 hingga Sembilan jelas
merupakan aspek pembangunan atau kebijakan sosial hanya point 5 dan 8 yang secara tidak
langsung karena menyangkut partisipasi dan kelembagaan ekonomi.

2. Tupoksi PSD
Menyadari arti penting Pembangunan atau Kebijakan Sosial di pedesaan dan realitas yang ada,
maka kementrian desa sengaja dikontruksi melalui strategi pembangunan dan pemberdayaan
yang di dalamnya membidangi lima isu yakni: Pelayanan Sosial Dasar, Pengembangan Usaha
Ekonomi Desa, Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta
Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa. Bila dicermati dengan seksama, tampaknya Pelayanan
Sosial dasar memiliki peran yang strategis dan menentukan bagi desa agar kuat, maju, mandiri
dan demokratis. Luas dan lebarnya rentang cakupan pembangunan sosial untuk kementrian desa
prioritas diletakkan pada 10 isu penting yang akan menjadi tugas pokok dan fungsi dari
direktorat yang melayani Pelayanan Sosial dasar, hal ini tetapkan dalam pasal 127 yang
berbunyi:
Direktorat Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasarl, kesejahteraan
masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi
masyarakat.

Kelima bidang tersebut bertanggung-jawab atas dua isu, masing masing adalah sebagai berikut:

Pelayanan Kesejahteraan Adat dan Seni- Perlindungan Pengembangan
Dasar Keluarga Sosial Akses Informasi
Pendidikan Perempuan dan budaya Kerukunan dan Pengembangan
Anak Ketentraman Media Informasi
Kesehatan Kesejahteraan Adat dan Penanganan Pengelolaan Akses
Sosial Konflik Informasi
Kearifan Lokal

Seni budaya

F. Arah Kebijakan

Dalam sistem perencanaan nasional kita mengenal tiga jenis dokumen perencanaan yankni

rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

83

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

yang lima tahunan dan rencana kerja pemerintah (RKP) yang tahunan. Ketiganya merupakan
arah pandu pembangunan, di dalam RPJMN tahun 2015 – 2020 juga diuraikan arah kebijakan
pembangunan selama lima tahunan sesuai sector atau bidang masing masing. Demikian juga
dengan pembangunan bidang desa telah digariskan arah kebijakannya yang ditegaskan sebagai
berikut:

Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di
perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui
Pembangunan Sumberdaya Manusia, meningkatkan keberdayaan, dan modal sosial budaya
masyarakat desa.

Dengan arah kebijakan seperti yang dirumuskan di atas, diharapkan pembangunan mampu
mencapai tujuan:
Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong
pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi
dan lingkungan.

Adapun sasaran strategis yang ditentukan dalam RPJMN 2015 – 2020, menetapkan :
Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 Desa atau meningkatnya jumlah desa
mandiri sedikitnya 2.000 Desa.

Presiden menegaskan bahwa sasaran di atas hendaknya memastikan
“Mengurangi jumlah desa tertinggal terutama 1.138 desa tertinggal di kawasan perbatasan”

Penegasan presiden ini menunjukkan komitmen beliau untuk membangun Indonesia dari
pinggiran, oleh karenanya menegaskan prioritas utama desa tertinggal di perbatasan. Akan
halnya pelayanan sosial dasar (PSD) dalam menjalankan tugasnya lima tahun ke depan
ditugaskan untuk merealisasikan: “Terfasilitasinya pelayanan sosial dasar di 5744 desa dan
ditetapkannya 50 desa adat”. Target tersebut memang tidak berlebihan, mengingat saat ini desa
yang ada masih memiliki struktur pemerintahan yang sederhana, dimana hanya meliputi Kaur
Kesra, Kaur Pembangunan dan konomi serta Kaur umum. Dalam menentukan delivery system
dari K/L, Propinsi, Kabupaten/ Kota ke desa tentu perlu pengaturan sehingga tidak tumpang
tindih apalagi mis menejemen, dan tentu saja yang jauh lebih penting adalah tanggung jawab
pengelolaannya dilakukan leh siapa? Hal inilah yang harus dipersiapkan secara matang, jangan
samapai pemerintahan desa keberatan beban yang dapat berakibat kontra produktif bagi tujuan
UU dan pembangunan. Bila di atas disebutkan arah dan sasaran kebijakan dari pembangunan
selama lima tahun ke depan ini, sedangkan focus kebijakannya meliputi 5 area yakni:

1. Mengatasi berbagai permasalahan desa baik bidang sosial-budaya dan ekonomi

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

84

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2. Mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
desa

3. Memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri
4. Meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan

dan kemasyarakatan
5. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa

Fokus kebijakan tersebut bila diterjemahkan dalam konteks kebijakan sosial, maka fokus
kebijakan pelayanan sosial dasar di desa adalah:

a. Mengatasi persoalan sosial (10 seksi pelayanan)
b. Memenuhi kebutuhan sosial yang menjadi hak dasar warga
c. Memperkuat kebijakan sosial desa untuk memastikan entitas masyarakat mandiri
d. Menjamin peningkatan peran aparatur pemerintah desa sebagai garda depan

pembangunan sosial
e. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong dalam pembangunan desa

Kelima focus inilah yang menjadi wilayah utama kebijakan PSD dalam lima tahun ke depan
dalam bingkai menguatkan dan mengembangkan otonomi desa yang dikenal dengan sebutan
kewenanagan asal-usul dan kewenangan lokal.

G. Kerangka Pikir dan Landasan Kerja
Dalam upaya merealisasikan arah kebijakan PSD berikut tujuan, sasaran dan focus kebijakannya,
maka diperlukan suatu kerangka pikir dan kerangka kerja sebagai landasan oprerasional yang
langsung diturunkan dari kerangka ideologis konstitusional dan pendekatan yang digunakannya.
Kerangka pikir dan landasan kerja PSD secara umum menggunakan kerangka pembangunan
nasional, seperti diketahui bahwa pembangunan nasional dilandaskan pada suatu kerangka logis
yang bertumpu pada tiga kerangka seperti umumnya pembangunan yang berkelanjutan
dijalankan yakni ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi , yang secara
sederhana digambarkan sebagai berikut:

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

85

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Secara sederhana, kehidupan ini merupakan interaksi dari ketiga aspek yakni ekonomi, sosial dan
ekologis yang dalam realitasnya cenderung masing-masing berjalan sendiri secara dominan,
idealnya adalah interaksi ketiganya secara seimbang sehingga berkelanjutan. Keberlanjutan yang
dimaksud merupakan inti patisari dari hubungan ekonomi dan ekologis yang berkesinambungan
dan bermakna ramah lingkungan, berkeadilan sebagai interaksi ekonomi dan sosial serta
berkesesuaian antara sosial dan ekologis. Interaksi yang saling mengundtungkan dan menyadari
bahwa hanya ada satu kehidupan dengan lingkungan bersama di satu bumi dan saling membagi
untuk memperlatahankan keberlanjutan.

Seperti diketahui bersama bahwa bila dominan ketahanan ekonomi saja akan mengakibatkan
kehancuran lingkungan dan kesenjangan sosial, sedangkan bila dominan ketahanan sosial
menjadi lambannya kemakmuran dan lingkungan yang tidak bersahabat, sebaliknya bila
ketahanan ekologis yang dominan berkaibat mandegnya proses ekonomi dan sosial.
Terintegrasinya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologislah yang dipentingkan untuk
keberlanjutan hidup, lingkungan dan alam semesta. Pembangunan yang baik dan benar adalah
mencerminkan hal yang demikian, dan oleh karenanya PSD secara operasional menggunkan
kerangka yang dimaksud.

Dalam kerangka tersebutlah pembangunan sosial dianalisa dan dikembangkan disamping tentu
saja berdasarkan realitas dan tujuan sosial yang telah ditetapkan baik melalui konstitusi maupun
perundangan lain di bawahnya. Untuk pembangunan dan pemberdayaan sosial di desa yang
menjadi tanggung jawab dari Direktorat Pelayanan Sosial Dasar didalam menjalankan
tupoksinya menggunakan kerangka kerja sebagaimana diuraikan dalam konsepsi yang diuraikan
sebelumnya dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

86

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Intervensi pemerintah baik yang berupa kebijakan, pengembangan kelembagaan ataupun
program dan kegiatan melalui pembangunan (eksternal socio dynamic) maupun menggunakan
pemberdayaan (internal socio-dynamic) untuk mencapai tujuan sosial yang ditetapkan bersama
dengan memperkuat dan mengembangkan kewenangan asal-usul maupun lokal akan selalu
mempertimbangkan aspek berikut ini sebagai prinsipnya yaitu:

a. Penghormatan terhadap nilai, kelembagaan dan prilaku yang hidup
b. Perlindungan terhadap ancaman dan hambatan terpenuhinya hak
c. Pemenuhan terhadap hak yang menjadi dasar kebutuhan hidup
d. Indiginisasi seluruh persepsi berdasarkan pada komunitas setempat
e. Partisipasi mengutamakan keterlibatan yang ter (deprivasi, marginalisasi, exlusi,

diskriminasi, miskin, dffable dan vulnereabel)
f. Emansipasi mencapai kesetaraan derajad dalam martabat atau pembebasan
g. Bebas dari keterhinaan (tidak dianggap selayaknya manusia atau warga suatu Negara)
h. Bebas dari ketakutan (tekanan psikologis dan fisik karena kekuarangan maupun tertib

sosial yang kacau)
i. Bebas dari keterpaksaan (tidak punya pilihan lain kecuali dalam penderitaan seperti

miskin turun temurun)

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

87

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Kesembilan prinsip utama pelayanan dasar ini menjadi dasar konsep, metode dan aksi dari
pelayanan sosial dasar, oleh karenanya internalisasi sembilan aspek di atas dalam proses
pembuatan kebijakan dan perencanaan serta pelembagaan menejemen pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa merupakan keharusan dan keniscayaan. Dengan demikian dapat
dipastikan bahwa setiap kebijakan, program kerja dan implementasinya setidaknya akan
menjamin atau berdampak pada lima hal berikut ini:

(1) Keragaman budaya, keadilan dan keterbukaan, partisipasi, demokrasi, Pengakuan Ulayat
dan pekerjaan layak

(2) Keberlanjutan produksi, pangan, kesehatan, pendidikan dan sumberdaya alam
(3) Keamanan Personal, komunitas, stabilitas Politik, Nasional dan Publik
(4) Keberlanjutan Ekonomi, sosial dan Lingkungan, Tata Kelola Pemerintahan, komunitas

adaptif
(5) Pembangunan yang menjamin martabat manusia dan kebebasannya

Dengan kerangka ini marilah kita merekonstruksi pelayanan sosial dasar seperti apa yang
dibutuhkan desa? Namun sebelum hal itu di bahas, marilah kita tentukan lebih dulu tujuan sosial
yang kita harapkan dii desa sehingga nantinya akan memudahkan pembangunan sosial yang
diharapkan. Secara nasional tujuan sosial pembangunan desa adalah terbentuknya desa mandiri
dan ini dimandatkan pada kementrian desa untuk direalisasikan.

Menyadari luas dan besaran cakupan yang akan diformulasikan pada desa mandiri tersebut,
maka PSD sebagai salah satu komponen dari lebih 10 komponen lainnya di kementrian ini, maka
sewajarnya menentukan tujuan sosialnya dengan bertumpu pada 10 seksi yang ada dan mengacu
pada indicator desa mandiri. Sementara dalam UU Desa dalam pembukaannya menyebutkan
Kuat, Maju, Mandiri dan Demokratis sebagai desa yang diidealkan, namun dalam tujuan UU
seperti yang disebutkan di atas, yang berkaitan dengan aspek sosial meliputi hal berikut:

(1) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
(2) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan

potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
(3) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat

perwujudan kesejahteraan umum;
(4) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat

Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
(5) Memajukan perekonomian masyarakat Desa (Produksi-Pasar Desa, Kecamatan, dst) serta

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
(6) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

PSD merupakan instrumen pembangunan sosial yang berupaya mewujudkan tujuan sosial di atas

terutama aspek sosialnya dengan memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan hak setiap warga,

mengatasi persoalan sosial yang membuat keterbatasan atau terampasnya daya sosial yang

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

88

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

membuat hidupnya menjadi tiada bermartabat, serta membuka ruang public dan partisipasi
sehingga setiap orang laki laki atau perempuan dengan latar belakang sejarah yang berbeda
berpeluang memiliki martabat di segala aspek kehidupan. Dalam upaya menjalankan
pembangunan sosial tersebut, maka dibagi menjadi beberapa bidang meliputi pelayanan dasar,
kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta
pengembangan akses informasi masyarakat. Bidang bidang tersebut dibagi ke dalam seksi-seksi
sebagai berikut:

Pelayanan Kesejahteraan Adat dan Perlindungan Pengembangan
Dasar Masyarakat Sosial Akses Informasi
Pendidikan Perempuan dan budaya Kerukunan dan Pengembangan
Anak Ketentraman Media Informasi
Kesehatan Kesejahteraan Adat dan Penanganan Pengelolaan Akses
Sosial Konflik Informasi
Kearifan Lokal

Seni budaya

Dari kesepuluh area prioritas pembangunan sosial dasar tersebut, secara konsepsional saling
berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga mewujudkan karakter dari pembangunan sosial
itu sendiri dalam PSD, yang terintegrasi dan sinergis yang bila digambarkan seperti berikut ini

PELAYANAN
SOSIAL
DASAR

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

89

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Gambaran pelayanan sosial dasar untuk subdit pelayanan dasar kita mengenal adanya program
Generasi Sehat dan Cerdas1 atau Lumbung Generasi Indonesia Hebat2, program ini dalam
kerangka menjawab persoalan pendidikan dan kesehatan yang berupaya menghindarkan
Indonesia dari proses hilangnya generasi akibat kebijakan yang mengabaikan persoalan
kesehatan dan pendidikan dasar seperti bagi kelompok miskin, rentan dan terdeprivasi sekaligus
mengembangkan system kesehatan dan pendidikan yang inklusif sehingga membentuk armada
sumberdaya manusia yang hebat yang akan berkontribusi bagi kejayaan dan keindonesiaan.
Program ini nantinya sekalipun menekankan aspek pendidikan dan kesehatan, namun tidak akan
mengabaikan atau bahkan menggunakan istrumen dari 8 seksi lainnya, misalnya akan selalu
mempertimbangkan atau mengintegrasikan tujuan dari kedelapan isu prioritas layanan sosial
dasar lainnya Perempuan dan Anak, Kesejahteraan Sosial, Desa Adat dan Kearifan Lokal, Seni
budaya, Kerukunan dan Ketentraman, Penanganan Konflik, Pengembangan Media Informasi
dan Pengelolaan Akses Informasi. Pertimbangan yang dimaksud meliputi sasaran, substansi
materi sehubungan dengan pembaharuan maupun pelembagaan yang dilakukan .
Program yang demikian sesungguhnya merupakan konsekwensi pembangunan wilayah yang
mensinergikan sektor ataupun isu dalam suatu kerangka pelayanan sosial dasar yang dapat
digambarkan sebagai berikut:

1 Program yang di inisiasi oleh pemerintahan sebelumnya dan merupakan proyek kerjasama multilateral
(WB) dengan isu pendidikan dan kesehatan
2 Nama baru yang di inisiasi direktur PSD karena perubahan konsepsi dan perspektif dengan fokus yang
jelas sesuai UU Desa, PSD dan tentu saja kebutuhan masyarakat desa.

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

90

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Contoh lainnya adalah program Desa Ramah Perempuan dan Anak yang akan mengambil desa
pengerah tenaga kerja wanita ke luar negeri (TKW), dimana desa ini menjadi program unggulan
dari subdit kesejahteraan masyarakat. Desa model ini akan mengembangkan kapasitas dan
kepemimpinan perempuan di tingkat PKK, Posyandu dan Dasa wisma, kelompok rentan serta
osis. Menjamin akses dan control perempuan atas sumberdaya dan memastikan lingkungan yang
mendukung tumbuh kembang anak serta melindungi perempuan dan anak dari ranah kekerasan.
Tentu saja program ini akan mensinergikan dengan delapan isu yang menjadi prioritas PSD.

Sedangkan subdit Desa Adat dan Budaya akan mengembangkan otonomi desa adat, dimana
program ini akan berupa gerakan identitas budaya lokal yang mendorong dialog antara
otonomi dan pembebasan, dinamika yang berkembang dengan logika kultural lokal mengenai
nama dan arti pembangunan dengan dinamika sosial yang bersifat eksternal dan dikenal dengan
nama pembangunan untuk pembebasan atau kemajuan. Dialog inilah yang diharapkan
menciptakan arti dan makna baru yang meningkatkan martabat baik sebagai individu maupun
komunitas hokum adat tanpa kehilangan identitas peradaban yang dibangunnya selama ini.
Proses ini tentulah akan banyak mengalami perbenturan atau pergulatan nilai, realitas dan
kelembagaan yang diametrikal atau vis a vis, jadi bukan saja pada tafsir seperti subdit lainnya
melainkan material substansial. Otonomi Desa Adat difasilitasi untuk menuntun arah dinamika
dan percepatan pembangunan, sehingga sifatnya bukanlah intervensionis melainkan
pembelajaran yang setara diantara otonomi dan kebebasan sehingga dinamika sejarahnya
berkelanjutan seperti halnya Bali dengan kebaliannya yang dinamis ditengah ombak modernitas.

Dalam konteks inilah Desa Adat harus banyak memproduksi Perdes dalam kerangka memastikan
otonominya melawan pragmatism pembangunan dan nasionalisasi atau regionalisme lainnya.
Hal ini memungkinkan adanya superioritas otonomi terhadap factor liberalisasi pembangunan
dan kemajuan sekalipun melakukan sinergi atas pembaharuan iptek, kelembagaan dan nilai yang
ada. Untuk hal ini maka peran memperkuat identitas nilai dan kelembagaan menjadi factor
penentu dari desa adat, artinya desa adat harus mendahulukan spek nilai tradisi tinimbang aspek
administrasi yang berimplikasi pada memudarnya otonomi apalagi UU Desa terbatas sekali
memformulasikan kewenangan asli dan lokal.

Program subdit Perlindungan sosial akan mengembangkan model Desa Damai Sentausa atau

Balai Mediasi Desa, dimana akan mengembangkan suatu solidaritas sosial diantara individu,

kelempok maupun komunitas baik dalam kehidupan sehari hari maupun sistemik. Gerakan

individu dan kelompok sosial dilakukan sesuai prilaku dan pranata sosial yang ada berupa

solidaritas, gotong royong dan kunjungan rumah ke rumah sebagaimana layaknya hidup

bertetangga. Secara kelembagaan dapat dilakukan melalui organisasi dasa wisma, RT, RW dan

Desa atau organ-organ kelembagaan tradisional yang ada baik dalam profesi, kebutuhan sosial

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

91

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(arisan, kematian, perkawinan dll) maupun kesenanganan seperti perjamuan, sinoman dan
upacara syukur lainnya. Sedangkan secara sistemik dapat mengembangkan balai peradilan
mediasi atau balai kerukunan yang bersifat multikultur.

Sedangkan program subdit Pengembangan Akses Informasi akan mengembang-kan kelanjutan
program Desa Informasi yang sudah ada namun bersifat parsial dan diluar kendali desa. Oleh
karenanya, programnya akan lebih memfokuskan terhadap upaya pemberdayaan informasi yang
menjadi kebutuhan dan kampanye kepentingan desa terutama dalam mendukung pembangunan
sosial yang dilakukan serta menguatkan otonominya. Bentuknya akan menggunakan berbagai
media yang ada sehingga memungkinkan akses baik untuk kampanye maupun kampanye, dan
oleh karena itulah maka fokusnya lebih kepada penciptaan media dan pengelolaannya seperti
akses internet, perpustakaan, radio komunitas dan media budaya tradisi lokal dan lain
sebagainya.

Program masing masing seksi dapat dikembangkan sesuai dengan prioritas atau focusnya,
misalnya pada pendidikan memilih PAUD, kesehatan lebih pada KIA, Perempuan dan Anak
pada kelembagaan perlindungan, Kesos pada diffable, dan seterusnya pada masing-masing seksi
yang telah dicanangkan dan sesuai indeks desa membangun sebagai instrument perencanaan,
intervensi dan kinerja.

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

92

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.2.2.5

BAHAN BACAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL
DALAM PEMBANGUNAN

Pendahuluan

Pembangunan saat ini masih banyak menerapkan model pembangunan eksklusif. Pembangunan
yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian
sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan.
Bertitik tolak dari implikasi-implikasi negatif yang diakibatkan oleh implementasi pembangunan
model pertumbuhan ekonomi, muncul keinginan untuk segera mengakhiri ketimpangan,
ketidakadilan dan ketidakmanusiaan (Suparjan dan Suyatno: 2003). Struktur yang
mengakibatkan masyarakat tidak berdaya harus diubah dengan mewujudkan sebuah praktek
pembangunan yang berprinsip pada demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang menjamin
kepentingan rakyat banyak (appropriate economic growth), kesetaraan gender (gender equality)
dan keadilan antar generasi (intergeneration equity). Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut,
dibutuhkan keterlibatan penuh dan aktif semua kelompok kepentingan di masyarakat dalam
setiap proses pembangunan. Pada intinya, partisipasi masyarakat haruslah dapat menjawab
pertanyaan dari seberapa pentingnya suatu program dilakukan di suatu daerah dan untuk itu
tentunya syarat utama yang dibutuhkan adalah keterwakilan kelompok kepentingan dalam
masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan.

Banyak kelompok yang terpinggirkan (marginalized) dari pembangunan karena miskin, tinggal
di pelosok, berusia lanjut, remaja, berjenis kelamin perempuan, kelompok minoritas seperti
orang berkebutuhan khusus/disabilitas, orientasi seksual berbeda, penderita HIV/AIDS,
agama/kepercayaan berbeda dan lain sebagainya. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi
efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh
sebagian kecil orang. Hingga saat ini, masih dengan mudah kita temui penerapan prinsip
partisipatif dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa misalnya, masih dilakukan
hanya dengan keterlibatan tokoh-tokoh kunci atau wakil kelompok masyarakat yang biasanya
menonjol dalam komunitas dan cenderung kuat posisinya.

Kelompok terpinggirkan, yang lebih lemah dan rentan baik secara posisi, keadaan fisik maupun
stigma sosial justru jarang terwakili dan karenanya tidak memiliki akses pada perencanaan dan

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

93

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

pengambilan keputusan maupun manfaat dari keputusan yang diambil. Akibatnya, berbagai
kepentingan kelompok ini tidak terwakili dan berdampak pada produk-produk pembangunan
seperti layanan dan fasilitas publik yang tidak bisa diakses, tidak dimanfaatkan atau malah tidak
dapat digunakan baik oleh kelompok terpinggirkan ini maupun oleh masyarakat umum. Padahal,
dengan mendorong partisipasi dari seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat, sebetulnya
kita telah mulai melakukan suatu penguatan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk dapat
menyuarakan sendiri kebutuhan dan menganalisa kemampuan dan prasyarat apa yang paling
mereka butuhkan agar lahir sebuah program yang memang betul-betul bermanfaat bagi semua
orang.

Asumsi yang dibangun dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat ini adalah melihat
komunitas sebagai sebuah kesatuan di mana seluruh inisiatif atau prakarsa bersumber dari dalam
diri masyarakat itu sendiri menggunakan sumber-sumber (daya) lokal dan kepemimpinan lokal.
Dengan kata lain, pembangunan masyarakat berarti menaruh kepercayaan pada kemampuan
yang ada di dalam diri masyarakat itu sendiri. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk
kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memilih (empowerment).
Kondisi ini akan menciptakan daya gerak dari dalam diri masyarakat, sehingga secara terus
menerus akan bergerak membangun dirinya secara mandiri. Pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan
dan pemerataan pembangunan.

Berlandaskan hal tersebut, perlu didorong model pembangunan inklusif yang mendorong semua
kelompok kepentingan termasuk yang selama ini terpinggirkan ikut berkontribusi untuk
menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang
partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan sesuai dengan amanat Undang-undang
Desa No 6 Tahun 2014. Semuanya dapat terwujud dengan mendasarkan proses pembangunan
pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-
diskriminatif dan akuntabel. Untuk memastikan pembangunan yang inklusif, maka perlu
diperhatikan 2 aspek, yakni partisipasi aktif kelompok terpinggirkan pada proses perencanaan
dan pengambilan keputusan, serta akses dan kontrol mereka terhadap pelayanan, fasilitas dan
informasi publik.

Pembangunan Desa; Pembangunan yang Berkeadilan

Pasca Millenium Development Goals (MDG’s) yang dilanjutkan dengan Sustainable
Development Goals (SGD’s) Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan perhatian

terhadap pembangunan yang berkeadilan dan memihak kepada kelompok terpinggirkan. Disadari

betul bahwa kelompok ini jumlahnya jutaan bahkan puluhan juta adalah kelompok yang paling

tertinggalkan dalam pembangunan. Fokus pembangunan di Indonesia saat ini mendorong konsep

pembangunan dari pinggiran. Pembangunan model ini adalah dengan melibatkan kelompok

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

94

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

terpinggirkan baik karena posisi atau kelas ekonomi dan sosial tergolong rendah, letak tempat
tinggal atau secara geografis sulit terjangkau, menurunkan tingkat kesenjangan pembangunan
antara wilayah barat dan timur, jenis kelamin, etnis minoritas, perbedaan orientasi seksual,
kelompok umur, keterbatasan fisik dan lain sebagainya.
UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam pasal 3 telah menetapkan asas
partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan. Ketiga asas sebagai fondasi pembangunan desa yang
inklusif, di mana semua orang, termasuk kelompok terpinggirkan memiliki akses dan kontrol
yang sama dalam pembangunan desa. Begitu pula dalam tujuan pengaturan desa yang disebutkan
pada pasal 4 yang berbunyi “mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa
untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama” serta huruf i
“memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.” Selain itu, sejalan dengan
semangat pembangunan partisipatif, Undang-Undang Desa dengan tegas mengamanatkan
prinsip-prinsip partisipatif, di antaranya dalam pengaturan desa (pasal 3 huruf j), dalam tujuan
pengaturan desa (pasal 4 huruf d), asas penyelenggaraan pembangunan desa (pasal 24 huruf k),
kewenangan kepala desa (Pasal 26 ayat 2, huruf m), Pemilihan Kepala Desa (pasal 32 ayat 4,
pasal 34 ayat 4), Musyawarah Desa (pasal 54 ayat 1), Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 56
ayat 1), Hak Badan Permusyawaratan Desa (pasal 62 huruf a, b, c, d), Kewajiban Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (pasal 63 huruf c), Hak Desa (pasal 67 ayat 1 huruf a dan b, pasal 68
huruf c dan d), Kewajiban Masyarakat Desa (pasal 68 pasal 2 huruf e), Pendapatan Desa (pasal
72 huruf a), Pelaksanaan Pembangunan Desa (pasal 81 ayat 2 dan 4), Pemantauan dan
Pengawasan Pembangunan Desa (pasal 82 ayat 2, 3, dan 5), Pembangunan Kawasan Perdesaan
(pasal 83 ayat 2 dan Pasal 85 ayat 2), Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (pasal 93 ayat 2),
Lembaga Kemasyarakatan Desa (pasal 94 ayat 3), Pembentukan Desa Adat setelah penetapan
Desa Adat (pasal 98 ayat 2), Penggabungan Desa Adat (pasal 99 ayat 1), Pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah (pasal 113 huruf d), Pembinaan dan pengawasan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (pasal 115 huruf c).

Kementerian Dalam Negeri, dalam Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam

Permendagri No. 78 Th. 2015 Tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016

juga menekankan pentingnya persoalan partisipasi ini, terutaman tertuang dalam butir 4, 5 dan 8.

Selain itu, dalam Pokok-Pokok Kebijakan Renja Kemendagri Tahun 2016 terkait pelaksanaan

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) pada Kementerian Dalam Negeri Tahun

2016, juga menekankan inklusivitas dalam pembangunan terutama terkait pelaksanaan Agenda
Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) nomor 3 yakni “membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” dengan
Agenda Prioritas huruf b yakni “Fasilitasi peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
di wilayah otonomi khusus/daerah istimewa, dengan target 5 daerah.”

Untuk dapat memastikan berjalannya agenda prioritas terkait, dipandang perlu memasukkan

wacana pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, terutama terkait dengan peran PTPD

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

95

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

membina, mengawasi, memfasilitasi, memoderasi pemerintahan desa mengimplementasikan UU
Desa. Karena itu, perlu dipikirkan strategi utama pembangunan inklusif seperti regulasi dan
praktek pelaksanaan peran PTPD yang berpihak pada kelompok terpinggirkan. Salah satu upaya
yang dilakukan kementerian dalam negeri dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan
yang sensitif gender dan inklusif adalah dengan memastikan PTPD memahami betul bagaimana
memfasilitasi, mendampingi, mengadvokasi masalah dan kebutuhan kelompok tereksklusi baik
secara sosial maupun budaya. Dengan memasukkan isu gender dan inklusi sosial dan
menjadikannya mainstream (arus utama) dalam setiap Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
baik pada pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Training od Trainer (ToT)
PTPD maupun Training of Master Trainer (ToMT) PTPD, diharapkan PTPD dapat menjadi
garda terdepan dalam hal ini.

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan

Setiap kelompok dalam sebuah masyarakat kerapkali memiliki perbedaan dalam prioritas,
hambatan dan pilihan terkait dengan pembangunan. Berbeda kelompok berbeda pula bagaimana
mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh program-program pembangunan. Untuk
meningkatkan efektivitas, pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu disikapi dalam semua
perencanaan dan penanganan program agar dapat menghasilkan efisiensi dan keberlanjutan serta
memperbaiki kondisi ketidaksetaraan yang ada.

Pengertian kata gender sama sekali berbeda dengan pengertian kata jenis kelamin. Gender
bukanlah perempuan ataupun laki-laki. Gender hanya memuat fungsi dan peran sosial laki-laki
dan perempuan yang terbentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Gender diciptakan melalui
proses sosial budaya yang panjang dalam lingkup suatu masyarakat tertentu sehingga dapat
berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Gender juga berubah dari waktu ke waktu sehingga
bisa berlainan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di masa lalu perempuan yang memakai
celana panjang dianggap tidak pantas sedangkan saat ini dianggap hal yang baik untuk
perempuan aktif (William - de Vries, 2006). Konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin
tertentu (laki-laki atau perempuan). Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep
yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan.
Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan dalam
masyarakat.

Bicara gender, berarti juga kita bicara tentang stereotip dan ideal, yang berkaitan dengan konsep

peran. Stereotip dapat dilukiskan sebagai “gambaran dalam kepala kita” dan terdiri dari sejumlah

sifat dan harapan yang berlaku bagi sebuah kelompok. Dapat saja gambaran tersebut tidak akurat

karena stereotip merupakan suatu generalisasi tentang sifat-sifat yang dianggap dimiliki oleh

orang-orang tertentu tanpa perlu didukung oleh fakta objektif. Stereotip memberikan arah pada

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

96