peserta

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : KUSUMANEGARA No. RAB :............................
KECAMATAN : .......... Bidang
: Penyelenggaraan
KABUPATEN : .......... Kegiatan Pemerintahan Desa
PROVINSI : .......... : Belanja Pegawai

URAIAN Volume Satuan Harga Jumlah Total Jumlah
Satuan Rp Rp f
a b c
d E=bxd
Belanja Pegawai Bulan
Bulan 1,500,000 18,000,000
Belanja pegawai dan penghasilan tetap Bulan 900,000 43,200,000
Bulan 650,000 31,200,000
Penghasilan tetap Kepala Desa & Aparatur Desa Bulan 300,000 92,400,000
250,000 3,600,000
- Kepala Desa 1 Org X 12 bln 12 Tahun 30,000,000
Tahun 750,000 33,600,000
- Kaur Desa 4 Org X 12 bln 48 Tahun 300,000
250,000 750,000
- Kadus 4 Org X 12 bln 48
1,200,000
Jumlah
1,000,000
- Tunjangan Ketua 1 Org X 12 bln 12 2,950,000
BPD
.......................
- Tunjangan 10 Org X 12 bln 120 .......................
Anggota BPD

JUMLAH

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Desa

Tambahan 1 Org X 1 Bln 1
Penghasilan Kades

Tambahan

Penghasilan Kaur 4 Org X 1 Bln 4

Desa

Tambahan 4 Org X 1 Bln 4
Penghasilan Kadus

JUMLAH

Dan seterusnya.....................

JUMLAH

JUMLAH BELANJA PEGAWAI

Kusumanegara, 2015

Mengetahui Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa Kusumanegara

MUHAMMAD AFIF SOEHARTO

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

167

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : KUSUMANEGARA No. RAB : ......................................
KECAMATAN : ...................................... Bidang : Pembiayaan
KABUPATEN : ......... : Penerimaan
Kegiatan : Pembiayaan Desa
PROVINSI : ........

URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Jumlah
Rp Total Rp f
a b c d
PEMBIAYAAN DESA .................. .................. E=bxd
..................
.................. ..................

Penerimaan Pembiayaan .................. .................. .................. .................. ..................

Kusumanegara, 2015

Mengetahui Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa Kusumanegara
SOEHARTO
MUHAMMAD AFIF

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

168

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

KABUPATEN : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

PROVINSI : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

No Usulan Rencana Kegiatan Rencana Lokasi Perkiraan Penerima Manfaat
berdasarkan Bidang Kegiatan Volume Satuan

Laki-laki Perempuan A-RTM

Mengetahui Desa …………………, tanggal …., …., ….
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( ………………………………… ) ( …………………………………… )
Keterangan:

A-RTM :Anggota Rumah Tangga Miskin

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

169

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tahun DAFTAR USULAN RKP DESA
Desa
Kecamatan : ……………………………
Kabupaten/Kota : ……………………………
Provinsi : ……………………………
: ……………………………
: ……………………………

Prakiraan Biaya

Bidang/ Jenis Kegiatan Sasaran/ Prakiraan dan Sumber
Pembiayaan
No Lokasi Volume Manfaat Waktu

Bidang Jenis Pelaksanaan
Jumlah (Rp)
Kegiatan

1 Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Jumlah Per Bidang 1 -

2 Pembangunan Desa

Jumlah Per Bidang 2

Pembinaan Jumlah Per Bidang 3 -
3 Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 4
Pemberdayaan
4 JUMLAH TOTAL -

Masyarakat ………………, ……………………………
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,
Mengetahui
Kepala Desa,

…………………………… ……………………………

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

170

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.8

BAHAN BACAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BERPERSPEKTIF GENDER DAN INKLUSI SOSIAL

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong kepastian penerapan prinsip
kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus sendiri oleh
desa. Dalam implementasinya undang-undang ini telah melahirkan berbagai jargon yang
menjadi perspektif sekaligus semangat. Jargon tersebut antara lain adalah “satu desa, satu
rencana dan satu anggaran.” Perspektif dan semangat ini sesungguhnya mendorong desa agar
memiliki kesadaran bahwa hak kewenangan untuk mengambil keputusan dimiliki sebagai hak
yang melekat. Secara mandiri desa dapat merencanakan kebutuhan pembangunan sesuai
dengan konteks dan kepentingan masyarakat, diputuskan bersama sebagai bentuk keputusan
lokal. Keputusan yang bersifat kolektif yang pada prosesnya melibatkan seluruh komponen
masyarakat di desa seperti ini merupakan jantung kemandirian desa.

Secara tegas di Pasal 3 Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa
pengaturan desa di antaranya dilakukan berasaskan partisipasi (huruf j) dan pemberdayaan
(huruf k). Partisipasi di sini tidak hanya diartikan kehadiran secara fisik (demokrasi
prosedural) namun juga menekankan pada partisipasi untuk menyuarakan kepentingan dan
kebutuhan, memanfaatkan akses dan kontrol dalam pembuatan kebijakan publik di desa serta
mengedepankan, menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok-kelompok yang
selama ini terpinggirkan dari pembangunan seperti orang miskin, perempuan, kaum minoritas
(demokrasi substansial).

Keterlibatan seluruh komponen masyarakat desa dalam hal ini harus diartikan sebagai
partisipasi aktif, kritis dan inklusif. Aktif tidak hanya menghadiri berbagai pertemuan dari
rangkaian penyusunan rencana pembangunan desa (mobilisasi), namun juga aktif dalam
memberikan berbagai sumbangan pemikiran, ide, pengalaman. Kritis dalam hal ini adalah
sikap dan cara pikir yang lebih mengedepankan kepentingan dan kebutuhan bersama seluruh
masyarakat sehingga perdebatan, dialog dan keputusan yang diambil betul-betul merupakan
hasil analisa yang menyeluruh dan menyentuh akar persoalan. Keikutsertaan masyarakat
dalam proses perencanaan pembangunan desa diatur dalam pasal 80 Undang-undang No 6
Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perencanaan
pembangunan desa dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa harus
mengikutsertakan masyarakat desa. Pasal 1, Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Sejalan dengan itu, desa harus didorong menjadi
self governing community yang berarti bahwa perencanaan pembangunan desa akan semakin

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

171

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan
desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa.

Saat ini, azas partisipatif hampir selalu menjadi hal pokok dan syarat wajib dalam setiap
proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan publik. Namun begitu, dalam
penerapannya, kata partisipasi terjebak pada keterlibatan (perwakilan) kelompok atau tokoh
masyarakat “terpilih” sehingga pada akhirnya justru proses tersebut meninggalkan
keterlibatan kelompok lemah dan terpinggirkan. Karena tidak terlibat, maka hampir bisa
dipastikan pengalaman dan kebutuhan mereka tidak terwakili dan berdampak pada produk-
produk pembangunan seperti layanan dan fasilitas publik yang tidak bisa diakses oleh
mereka. Proses memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mengambil
keuntungan dari peluang pembangunan ini dikenal dengan pendekatan inklusi sosial.
Pendekatan ini memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan
keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan bahwa mereka menikmati akses yang
sama ke pasar, layanan dan ruang politik baik secara sosial dan fisik. Inklusi sosial bahkan
dinyatakan sebagai prinsip utama Bank Dunia mengakhiri kemiskinan ekstrim pada tahun
2030 dan mempromosikan kemakmuran bersama.

Inklusif mengacu pada semua orang yang hidup di suatu komunitas. Pembahasan mengenai
inklusivitas dalam kaitannya dengan pembangunan, harus terlebih dahulu memastikan
keberadaan komponen yang ada dalam masyarakat dengan melakukan identifikasi berbagai
kelompok kepentingan (profesi, status sosial, kelompok umur, tingkat kesejahteraan,
kemampuan (ability), jenis kelamin, keterampilan). Untuk memastikan pembangunan yang
inklusif, maka perlu diperhatikan aspek partisipasi aktif terutama kelompok rentan, yang
selama ini terpinggirkan (ter-marginalisasi) dari proses pembangunan. Mulai dari penilaian
kebutuhan, perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, penyusunan anggaran. Orang
miskin, perempuan, lansia, anak-anak/remaja, disabilitas, kelompok minoritas harus
dipastikan dapat mengikuti proses perencanaan pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi serta memastikan keberlanjutan program atau kegiatan. Tidak hanya memastikan
keterlibatan mereka, hal lain yang juga sangat penting adalah akses mereka terhadap
pelayanan, fasilitas dan informasi publik.

Pendekatan Inklusi sosial berarti memastikan kelompok masyarakat yang selama ini
mengalami stigma dan termarjinalisasi dapat diterima, dilibatkan dan diperlakukan sama
pentingnya dengan warga lain. Suara mereka didengarkan, pengalaman mereka menjadi
pertimbangan serta kebutuhan mereka menjadi salah satu prioritas mengingat selama ini
mereka hampir tidak tersentuh dan kurang merasakan manfaat pembangunan. Dengan
demikian proses inklusi sosial harus ditujukan untuk membangun relasi sosial dan solidaritas,
membuka akses dan penerimaan kepada semua warga negara tanpa kecuali dengan sukarela
dan tanpa paksaan. Orang miskin, perempuan, lansia, anak-anak/remaja, disabilitas,
kelompok minoritas harus juga dianggap sebagai asset sumber daya manusia desa yang
pemikiran, pengalaman, pengetahuan, ide serta keterampilan mereka sama dibutuhkannya
dengan kelompok lain di desa yang selama ini menjadi “kelompok utama” di desa.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

172

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dalam banyak studi sosial, orang miskin, perempuan, lansia, anak-anak/remaja, disabilitas,
kelompok minoritas yang berjenis kelamin perempuan, mengalami diskriminasi dan dampak
yang relatif lebih tinggi dari pada yang berjenis kelamin laki-laki yang diakibatkan oleh
persoalan gender. Perlu ditegaskan di sini bahwa, berbeda dengan jenis kelamin yang
ditentukan oleh aspek-aspek fisiologis, gender merupakan pengertian yang dibentuk dan
dipengaruhi oleh kebudayaan, adat istiadat, dan perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu,
pengertian gender tidak bersifat universal, melainkan tergantung pada konteks sosial yang
melingkupinya. Perempuan miskin sering tidak dilibatkan atau tidak mau terlibat dalam
berbagai kesempatan atau peluang dalam pembangunan karena dikondisikan oleh lingkungan
sosial dan budaya. Perempuan penyandang disabilitas merasakan dampak yang lebih buruk
jika (misalnya) pembangunan sarana fisik tidak memperhatikan dan mempertimbangkan
keterbatasan spesifik mereka. Perempuan kepala keluarga yang secara sosial diposisikan
harus memenuhi peran domestik (rumah tangga) sekaligus juga harus memenuhi kewajiban
peran publik mereka (pencari nafkah utama bagi keluarga) juga memiliki pengalaman, dan
kebutuhan yang berbeda dari laki-laki kepala keluarga. Karena itu sangat penting
mempertimbangkan penyusunan perencanaan pembangunan yang mengakomodasi masalah
dan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang secara sosial memang diposisikan berbeda.

Perencanaan pembangunan yang memperhatikan, memasukan pengalaman aspirasi,
kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses
penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa dikenal sebagai Perencanaan
Responsif Gender (PRG). Istilah lain terkait ini adalah Anggaran Responsif Gender (ARG),
yakni anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan
dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Syarat utama untuk melaksanakan
PRG dan ARG adalah kemauan politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik (dalam
hal ini kepala pemerintahan termasuk kepala desa).
Adapun penerapana PRG dan ARG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka:

a. Penugasan prioritas pembangunan desa yang mendukung prioritas pembangunan.
b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) berdasarkan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau
c. Pencapaian visi dan misi pembangunan desa.

Perlu ditegaskan di sini pula bahwa PRG adan ARG bukan fokus pada perencanaan dan
penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengrausutamaan gender saja. Lebih luas
dari itu adalah bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat
yang adil untuk perempuan dan laki-laki. PRG dan ARG merupakan penyusunan
perencanaan dan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik
perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

173

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Peluang integrasi isu gender dapat tercermin dalam:
a. Proses perencanaan partisipatif di mana perempuan dan laki-laki terlibat dan
menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka secara aktif.
b. Dokumen perencanaan, baik secara tersurat maupun tersirat dalam rumusan kondisi
desa, visi dan misi, isu strategis, sasaran, program atau kegiatan pemerintah desa yang
berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender.
c. Program dan kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.
d. Indikator dan target yang terpilah.
e. Target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Eko, Sutoro, dkk, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
(FPPD), 2014

Aliansi untuk Pengurangan Risiko Bencana Inklusif, Memadukan Pengurangan Risiko
Bencana Inklusif dalam Perencanaan Pembangunan. Panduan Training, 2013

Perkumpulan Inisiatif, ABCD Perencanaan Desa, 2011.

Saraswati, Tumbu, Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Pembangunan dalam
http://www.komnasperempuan.go.id/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-
pembangunan/ diunduh pada: Senin, 23/05/2016: 12: 25

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

174



Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.3.2

BAHAN BACAAN

PERENCANAAN KEUANGAN DESA

A. Pengantar

Sebagai materi yang disajikan di awal latihan, beberapa hal mendasar berkenaan dengan
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, yang perlu dipahami secara benar, mencakup:
1) Konsepsi Pengelolaan Keuangan Desa
2) Dasar Hukum dan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa
3) Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa
4) Tugas PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
5) Tahapan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa
6) Komposisi Belanja Desa, Siltap, Tunjangan Aparat dan BPD, Insentif RT-RW dan

Operasional Pemdes dan BPD
7) Pengadaan barang dan jasa di desa
8) Peran Pemerintah Kabupaten/Kota
9) Peran dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Pengertian

Berikut adalah pengertian/ definisi yang dipetik dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 :

Keuangan Desa

Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
Desa.

Pengelolaan Keuangan

Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu
tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

175

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dasar Hukum dan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar pada
hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya:

UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa



PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa, PP 47 Tentang Perubahan PP No. 43 Tahun
2014 dan PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber
dari APBN, PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 60
Tahun 2104 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PP No.

8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No. 60 Tahun 2014



Permendagri No. 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Peraturan Bupati



Peraturan Desa



Peraturan Kepala Desa

Serta peraturan lain yang terkait, antara lain:
 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

176

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal
usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
tahun 2015.

 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/Pmk.07/2015 Tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.

C. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud
melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan
Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam
tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan
asas-asas, yaitu:

1. Transparan
Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan
Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada
sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut
kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi
keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak
masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005).

Fatal....
Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari tidak tertatanya
administrasi keuangan dengan tertib dan baik, adanya aliran dana tertentu (non
budenganeter/dana taktis/dana yang tidak masuk dalam anggaran), yang hanya
diketahui segelintir orang, merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat
akan dana-dana tersebut. Hal itu memberikan keleluasaan terjadinya
penyimpangan/penyelewengan oleh oknum aparat yang berakibat fatal bagi masyarakat
maupun aparat yang bersangkutan.

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui

seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

177

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti
Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja
untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan
Desa.

2. Akuntabel
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat
dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan
untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan denikian,
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan
dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan
pelaksanaan APB Desa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran
pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan
keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga
perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku
kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai
penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa, serta memperhatikan
aspek kesetaran gender.

4. Tertib dan disiplin anggaran
Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan
pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal
ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Asas Penunjuk Perwujudannya Mengapa Penting?

Transparan  Memudahkan akses publik  Memenuhi hak masyarakat
 Menghindari konflik
terhadap informasi
 Penyebarluasan informasi

terkait Pengelolaan

Keuangan Desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

178

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Akuntabel  Laporan  Mendapatkan legitimasi
Pertanggungjawaban masyarakat
Partisipatif
 Informasi kepada publik  Mendpatkan kepercayaan
Tertib dan publik
Disiplin  Keterlibatan efektif
Anggaran masyarakat  Memenuhi hak masyarakat
 Menumbuhkan rasa
 Membuka ruang bagi peran
serta masyarakat memiliki
 Meningatkan keswadayaan
 Keberpihakan terhadap asas
kesetaraan dan keadilan masyarakat
gender serta inklusi sosial  Memastikan kepentingan

 Taat hukum perempuan dan kelompok
 Tepat waktu, tepat jumlah terpinggirkan terakomodasi
 Sesuai prosedur
 Menghindari
penyimpangan

 Meningkatkan
prefesionalitas

D. Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD )

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Pasal 3 – 7 dijelaskan bahwa :
(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili

Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala
Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai
kewenangan:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dan
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
(2) PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
a. Sekretaris Desa
b. Kepala Seksi
c. Bendahara

PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa

mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa
b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa

dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

179

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APB Desa

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB

Desa
(4) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala

Seksi mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang

telah ditetapkan di dalam apb desa
c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan
d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

(5) Bendahara Desa dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, yang mempunyai tugas:

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan

desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa

E. Tahapan Pengelolaan

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan
mengikuti siklus

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

180

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

Pelaksanaan

Kegiatan

P PENATA-

A USAHAAN

R RPJM DESA Penganggaran

T PELAPORAN PERTANGUNG

I  PAD JAWABAN

S  APBN  Buku kas umum
I  Bagi hasil pajak/restribusi  Buku bantu pajak
P  ADD  Buku bank
A  Bantuan
T  Hibah
I  Pendapatan lain-lain

RKP DESA

F  Semester I PERATURAN

 Semester II DESA

RANCANGAN
APB DESA

PERATURAN BUPATI
/ WALIKOTA

TENTANG TATA
CARA PENYUSUNAN

APB Desa

1. Perencanaan
Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan
pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang.

Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa
yang menjadi dasar untuk menyusun APB Desa yang merupakan hasil dari perencanaan
keuangan desa.

RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan
ditetapkan paling akhir bulan September tahun berjalan.

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan
RKP Desa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas
dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati
bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

a. FUNGSI APB DESA

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APB Desa menjamin kepastian

rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang

terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

181

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk
melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APB Desa menjamin kelayakan sebuah
kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan
secara teknis.

b. KETENTUAN PENYUSUNAN APB DESA
Apa saja yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan APB Desa?
Dalam menyusun APB Desa, ada beberapa ketentuan yag harus dipatuhi:
APB Desa disusun berdasarkan Peraturan Desa tenntang RKP Desa.
APB Desa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari
sampai 31 Desember tahun berikutnya.
Rancangan APB Desa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
APB Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan
Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Selain itu, secara teknis penyusunan APB Desa juga harus memperhatikan:
1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data

2. Belanja Desa
Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan
penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah,
dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan
harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang
dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

4. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)
Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu
potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan
belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa
yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

182

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

c. MEKANISME, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU DALAM
PENYUSUNAN APB DESA

Mekanisme (prosedur dan tatacara) penyusunan APB Desa dapat dilihat pada bagan
alur berikut ini:

SEKRETARIS DESA
1. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa

tahun berkenaan.
2. Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala

Desa.

KEPALA DESA

Rancangan peraturan Desa tentang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

KEPALA DESA DAN BPD

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat
bulan Oktober tahun berjalan.

BUPATI/WALIKOTA ATAU DIDELEGASIKAN KE CAMAT

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

2. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20
(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa.

KEPALA DESA

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota (melakukan perubahan
seandainya harus dilakukan perubahan)

2. Apabila tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota/Camat
membatalkan Rancangan Peraturan APB Desa dan Berlaku APB Desa Tahun

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

183

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Sebelumny.

Berdasarkan Pasal 33 – 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan Peraturan Desa tentang dapat
dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun

berjalan; dan/atau
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kerusuhan ocial yang berkepanjangan;
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara
penetapan APB Desa. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa
disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,
perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa.
Perubahan APB Desa tersebut diinformasikan kepada BPD.

d. STRUKTUR APB DESA
Struktur/susunan APB Desa terdiri dari tiga komponen pokok:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa
Masing-masing komponen itu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa.

Kelompok Jenis Pendapatan Rincian Pendapatan
Pendapatan
 Hasil Bumdes, Tanah Kas Desa
Pendapatan a. Hasil Usaha  Tambatan perahu, pasar desa,
Asli Desa b. Hasil Aset

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

184

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

c. Swadaya, partisipasi, tempat pemandian umum, jaringan
gotong royong
irigasi
d. Lain-lain Pendapatan  Membangun dengan kekuatan
Asli Desa
sendiri yang melibatkan peran serta

masyarakat berupa tenaga, barang

yang dinilai dengan uang
 Hasil pungutan desa

Transfer a. Dana Desa;
b. Bagian dari Hasil

Pajak Daerah
Kabupaten/Kota dan
Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa
(ADD);
d. Bantuan Keuangan
dari APBD Provinsi;
dan
e. Bantuan Keuangan
APBD
Kabupaten/Kota.

Pendapatan a. Hibah dan  Pemberian berupa uang dari pihak
Lain-lain Sumbangan dari ketiga
pihak ketiga yang
tidak mengikat;  Hasil kerjasama dengan pihak
ketiga atau bantuan perusahaan
b. Lain-lain pendapatan yang berlokasi di desa
Desa yang sah.

2. Belanja Desa
Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

185

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Kelompok Jenis Kegiatan Jenis Belanja dan Rincian Belanja
Belanja (Sesuai RKP

Desa)

Penyelenggaraa a. Kegiatan Belanja Pegawai

n Pemerintahan Penghasilan Penghasilan tetap
 Kepala Desa
Desa Tetap dan  Perangkat Desa

Tunjangan Tunjangan
 Kepala Desa
 Perangkat Desa
 BPD

b. Kegiatan 1. Belanja Barang dan Jasa
operasional  ATK, Listrik, Air, Telepon
kantor  Fotocopy/Penggandaan
 Benda Pos

2. Belanja Modal
 Komputer
 Mesin Tik
 Meja, Kursi, Lemari

c. Operasional Belanja Barang dan Jasa
BPD  ATK
 Penggandaan
 Konsumsi rapat

Pelaksanaan d. Operasional Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan RT/RW  ATK
Desa  Penggandaan
Kegiatan  Konsumsi rapat
Pembangunan
Jalan 1. Belanja Barang dan Jasa
Lingkungan  Upah
(Rabat Beton),  Sewa Mobil
dll (contoh)  Minyak Bekesting
 Paku, Benang

2. Belanja Modal
 Marmer Prasasti
 Beton Readymix

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

186

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Kayu
 Pasir
 Batu
 Plastik Cor

Pembinaan Kegiatan 1. Belanja Barang dan Jasa

Kemasyarakatan Penyelenggaraan  Honor Pelatih

Desa Keamanan dan  Transpor Peserta

Ketertiban  Konsumsi

Lingkungan  Alat Pelatihan

(contoh)  dll

2. Belanja Modal

Pemberdayaan Kegiatan 1. Belanja Barang dan Jasa
Masyarakat Pelatihan  Honor Penyuluh Pertanian
Desa Kelompok Tani  Transpor Penyuluh
(contoh)  Konsumsi
 Alat Pelatihan

2. Belanja Modal

Belanja Tak Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
Terduga Kejadian Luar  Honor tim
Biasa  Konsumsi
 Obat-obatan

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pasal 13 – 16 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
Belanja terdiri atas jenis :
a. Belanja Pegawai;

Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan
tetap dan tunjangan dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
b. Belanja Barang dan Jasa;
Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja barang/jasa antara lain:
(1) Alat tulis kantor
(2) Benda pos
(3) Bahan/material

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

187

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(4) Pemeliharaan
(5) Cetak/penggandaan
(6) Sewa kantor desa
(7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
(8) Makanan dan minuman rapat
(9) Pakaian dinas dan atributnya
(10) Perjalanan dinas
(11) Upah kerja
(12) Honorarium narasumber/ahli
(13) Operasional pemerintah desa
(14) Operasional bpd
(15) Insentif rukun tetangga /rukun warga
(16) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

188

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional
lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat desa.

c. Belanja Modal.
Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau
bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian
/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
kewenangan desa.

3. Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan a. Sisa lebih perhitungan  Pelampauan penerimaan
Pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun
pendapatan terhadap belanja
sebelumnya  Penghematan belanja
 Sisa dana kegiatan lanjutan.
b. Pencairan Dana Cadangan
SilPA merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan
untuk:
a. menutupi defisit anggaran

apabila realisasi pendapatan

lebih kecil dari pada realisasi

belanja;

b. mendanai pelaksanaan

kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya

yang sampai dengan akhir

tahun anggaran belum

diselesaikan.

Pencairan dana cadangan

digunakan untuk menganggarkan

pencairan dana cadangan dari

rekening dana cadangan ke

rekening kas Desa dalam tahun

anggaran berkenaan.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

189

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

c. Hasil penjualan kekayaan Hasil penjualan kekayaan desa
desa yang dipisahkan. yang dipisahkan digunakan untuk
menganggarkan hasil penjualan
Pengeluaran a. Pembentukan Dana kekayaan desa yang dipisahkan.
Pembiayaan Cadangan Kegiatan yang penyediaan
dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan
dalam satu tahun anggaran.

b. Penyertaan Modal Desa. Penyertaan modal pemerintah
desa adalah pengalihan
kepemilikan barng milik desa
yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal pada Badan Usaha
Milik Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

190

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2. Pelaksanaan
Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya
adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam
satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APB
Desa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang
menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan
jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB Desa adalah
kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

3. Penatausahaan
Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur
dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta
prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan
dengan keuangan dapat segera diperoleh.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam
satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi
pengendalian terhadap pelaksanaan APB Desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan
yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4. Pelaporan
Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang
berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu
sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan
wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan
informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya
suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Pelaporan realisasi pelakanaan APBDes dilakukan secara semesteran; semester pertama
dilakukan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir
tahun dilakukan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran ditetapkan
dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa dilampiri:

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

191

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun
Anggaran berkenaan

b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan

c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

F. Komposisi Belanja Desa

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa
diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam
Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi
tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB
Desa digunakan dengan ketentuan:
a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa
digunakan untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Operasional Pemerintah Desa
3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

c. Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada di atas diluar pendapatan yang
bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain

d. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya, dapat digunakan untuk
tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghalisan tetap dan
tunjangan kepala desa dan perangkat desa seperti yang diatur pada poin b.

Perhitungan Penghasilan Tetap (Siltap) Aparat Pemerintah Desa

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa

dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

192

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain penghasilan tetap tersebut, Kepala
Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa. Selain penghasilan tetap tersebut, Kepala Desa dan perangkat Desa
memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan
lainnya yang sah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat
Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Pengalokasian ADD untuk
penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai
berikut:

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 60% (enam puluh perseratus)

b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp
700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus)

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40%
(empat puluh perseratus)

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan
paling banyak 30% (tiga puluh perseratus)

Pengalokasian batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah
perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Bupati/walikota
menetapkan besaran penghasilan tetap:
a. Kepala Desa
b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80%

(delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan
c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan

paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per
bulan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

193

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

194

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

G. Pengadaaan Barang dan Jasa di Desa

Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Baran/Jasa di Desa, “Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak termasuk dalam ruang

lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dalam Pasal

129 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa

di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh LKPP”.

Pengadaan Barang Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola dengan
memaksimalkan sumber daya setempat dan gotong royong. Namun jika tidak dapat
dilakukan secara keseluruhan maupun sebagian dengan swakelola, PBJ dilakukan oleh
penyedia yang dianggap mampu (Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala LKPP Nomor 13
Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa).

Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara
pengadaan barang jasa di desa, Bupati/Walikota dapat membentuk tim asistensi desa. Tim
asistensi desa terdiri dari : unit layanan pengadaan, satuan Kerja Perangkat Daerah, unsur
lain terkait Pemerintah Kabupaten/Kota.

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagai berikut:
a. Efisien, berarti pengadaan barang jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan

daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran yang
maksimum.
b. Efektif, berarti pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang jasa
yang berminat
d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang jasa harus dijadikan sebagai wahana
pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
e. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa
f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan
pengadaan barang jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

195

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa harus mematuhi
etika meliputi :
a. Bertanggungjawab
b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa
c. Patuh pada peraturan Perundang-undangan.

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa meliputi :
 Pelaksana kegiatan baik melalui swakelola maupun penyedia adalah Tim Pengelola

Kegiatan (TPK).
 TPK ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
 TPK terdiri dari:

a. Unsur Pemerintah Desa
b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa

H. Peran Pemerintah

Berdasarkan pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati/walikota
menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota
untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota.
Dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Camat melakukan tugas
pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa.
Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

I. Peran Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka peran dan keterlibatan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi
keharusan. Karena, pada dasarnya Desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola
Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, terlihat dari fungsi pokok Musyawarah Desa
sebagai forum pembahasan tertinggi di desa bagi Kepala Desa (Pemerintah Desa), BPD, dan
unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan
desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

196

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dengan demikian, peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam
Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh sebab itu, setiap tahap kegiatan PKD harus memberikan
ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat dimaksud secara longgar dapat
dipahami sebagai warga desa setempat, 2 orang atau lebih, secara sendiri-sendiri maupun
bersama, berperan dan terlibat secara positif dan memberikan sumbangsih dalam
Pengelolaan Keuangan Desa. Namun bila hal itu dilakukan secara pribadi oleh orang
seorang warga desa, tentu akan cukup merepotkan. Oleh karena itu, peran dan keterlibatan
dimaksud hendaknya dilakukan oleh para warga desa secara terorganisasi melalui Lembaga
Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Masyarakat yang ada di desa setempat dengan
memastikan keterlibatan kelompok perempuan dan termarginalkan lainnya.

Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, karena: 1) Menumbuhkan rasa
tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan. 2)
Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara
dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan 3) Memberikan
legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Bagaimana peran dan keterlibatan itu diwujudkan dalam setiap tahap.kegiatan PKD?
Apakah wujud peran dan keterlibatan itu memiliki hubungan dengan asas-asas PKD? Tabel
di bawah ini mencoba memberikan gambaran:

PERAN/ KETERLIBATAN MASYARAKAT

TAHAP PERAN DAN KETERLIBATAN TERKAIT
KEGIATAN DENGAN
Perencanaan
ASAS
Pelaksanaan
Memberikan masukan tentang rancangan Partisipatif
APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau
BPD Partisipatif
Transparan
 Bersama dengan Kasi, menyusun RAB,
memfasilitasi proses pengadaan barang
dan jasa, mengelola atau melaksanakan
pekerjaan terkait kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Perdes tentang APB
Desa.

 Memberikan masukan terkait perubahan
APB Desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

197

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Penatausahaan Meminta informasi, memberikan masukan, Transparansi
melakukan audit partisipatif Akutabel
Pelaporan dan Tertib dan
Pertanggung- disiplin
jawaban anggaran

Meminta informasi, mencermati materi LPj, Partisipatif
Bertanya/meminta penjelasan terkait LPj Transparan
dalam Musyawarah Desa Akuntabel

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

198

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.3.3

BAHAN BACAAN

ANGGARAN RESPONSIF GENDER

PENGERTIAN DAN TUJUAN
Gender sama sekali berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender bukanlah perempuan
ataupun laki-laki.Gender hanya memuat fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang
terbentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Gender diciptakan melalui proses sosial budaya
yang panjang dalam lingkup suatu masyarakat tertentu sehingga dapat berbeda dari satu tempat
ke tempat lainnya. Gender juga berubah dari waktu ke waktu sehingga bisa berlainan dari satu
generasi ke generasi berikutnya.

Perencanaan Responsif Gender (PRG) adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan
keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintregasian pengalaman aspirasi, kebutuhan
potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan
kebijakan dan program pembangunan desa.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam
proses penganggaran, dan menerjemahkan komitmen para pihak untuk mewujudkan kesetaraan
gender ke dalam komitmen anggaran (Debbie Budlender dan Ronda Sharp,1998). Di Indonesia,
ARG disederhanakan pengertiannya menjadi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan
perempuan dan laki-laki dan memberikan dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-
laki. Kini, definisi itu bahkan diperluas lagi hingga anggaran berkeadilan gender, karena hanya
menjawab kebutuhan saja belum cukup.Namun, apakah anggaran tersebut sudah mengatasi
ketimpangan antara perempuan dan laki-laki?Maka dari itu, ARG diarahkan untuk
menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara
menyeluruh, yang dilakukan melalui analisis gender.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk

penerapan strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, khususnya dalam

tahap perencanaan dan penyusunan anggaran.Karena perempuan dan laki-laki memiliki

kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbedaserta , maka keduanya harus dilibatkan dalam

pembangunan. Karena perencanaan dan penganggaran yang dibuat juga akan memiliki dampak

yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan, maka analisa gender menjadi sangat penting

dilakukan agar keduanya mendapat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama demi

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Untuk dapat melakukan analisa gender yang akan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

199

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

menjadi bagan dasar bagi PPRG, penting sekali para pelaku perencanaan dan penyusun
penganggaran memiliki pemahaman menyeluruh tentang permasalahan yang khas perempuan
dan laki-laki. Tekad yang kuat mendengarkan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok
rentan, juga menjadi hal yang mutlak.
Bicara soal anggaran responsive gender bukanlah bicara soal alokasi anggaran khusus bagi
perempuan.Bukan pula pembagian anggaran yang rata untuk perempuan dan untuk laki-laki.
Bukan pula anggaran (misalnya 5 atau 10 %) yang khusus dialokasikan bagi kegiatan
perempuan.Bukan juga penambahan unsur baru dalam akrivitas atau pembiayaan khusus untuk
perempuan. Karena bicara gender bukanlah bicara soal perempuan saja.

Adapun tujuan anggaran responsif gender adalah:
1. Meningkatkan efek alokasi anggaran pemerintahan terhadap perempuan dan laki-laki, dan

agar mencapai target kebijakan penerimaan dan pengeluaran yang menjadi lebih efektif
dalam rangka menghindari kebijakan bias gender yang tidak di ingingkan oleh warga negara.
2. Meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya kebijakan gender and
development (GAD) dan upaya mempercepat terwujudnya kesetaran dan keadilan gender.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam upaya menterjemahkan program dalam
kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui komitmen anggaran.
4. Mengubah kebijakan anggaran menjadi responsif gender untuk meningkatkan gender
equality.

PRINSIP DASAR ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

Beberapa prinsip dasar dalam menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) menurut
Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah:

1. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki
2. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan

tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki
3. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran karena

ARG tidak bergantung pada jumlah anggaran yang dikelola
4. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program

perempuan
5. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan

perempuan
6. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki dan 50% perempuan untuk setiap

kegiatan
7. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi

responsive gender

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

200

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

8. ARG selalu mengkonsultasikan perbedaan masalah, kebutuhan, aspirasi perempuan dan
laki-laki dan menggunakan data terpilah dalam penyusunannya untuk mempertajam
kelompok sasaran.

9. ARG tidak hanya berbicara soal kebutuhan praktis gender (yang berhubungan dengan
kebutuhan dasar untuk survival dan biologis), melainkan juga berupaya memenuhi
kebutuhan strategis gender(kebutuhan jangka panjang yang dapat menaikkan posisi
perempuan dan laki-laki) dan berupaya menutup kesenjangan antara keduanya terutama
pada kategori kedua (Kementerian Pemberdayaan Perempuan: 2004)

Dua Proses Penting Untuk memulai melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah:
1. Analisis Data, bertujuan memahami keadaan perempuan dan laki-laki dimasyarakat, di
kebijakan, di budget dan di implementasi
2. Formulasi Anggaran Responsif gender, bertujuan melakukan penyesuaian kebijakan, di
budget dan di implementasi

Dari segi Pembiayaan, analisis di bagi kedalam tiga kategori:
1. Anggaran spesifik gender. Analisis dilakukan untuk menentukan alokasi anggaran
untuk program spesifik gender (misalnya program Kekerasaan terhadap Perempuan
dan Anak atau Program layanan kesehatan spesifik bagi laki-laki seperti program
Kangker Prostat dan lain sebagainya)
2. Anggaran untuk meningkatkan kesetaraan gender disektor publik. Analisis dilakukan
untuk menentukan alokasi program-program keperluan kebutuhan strategis gender, suatu
program untuk mengejar kekurangan/ ketinggalannya (Misalnya program beasiswa bagi
anak-anak/remaja laki-laki dan perempuan yang putus sekolah.
3. Anggaran untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG).Analisis dilakukan
terhadap dampak berbeda dari alokasi sektor terhadap target sasarannya
(perempuan dan laki-laki). Upaya jarang sekali dilakukan karena kita belum terbiasa
untuk menyediakan dan menganalisis data secara terpilah (menurut jenis kelamin).
Ketersediaan data terpilah ini sebetulnya sangat berguna bagi pemetaan kapasitas staff di
instansi tertentu.

Dari segi Pendapatan, analisa perlu diarahkan pada siapa pemberi kontribusi utama (pembayar
pajak dan retribusi lainya).

Apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh, ARG membawa manfaat bagi pemerintah desa

agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efisien (tidak memboroskan anggaran) dan

efektif (tepat sasaran).Dalam pelaksanaannya, perhatian pemerintah desa lebih difokuskan pada

kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan (ter-eksklusi) dalam pembangunan baik

dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Karena itu analisis gender menjadi penting agar

dapat menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki serta kelompok-kelompok

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

201

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

termarginalkan lainnya, tidak memperlebar ketimpangan dan membantu pemerintah desa untuk
mengembangkan cara-cara meningkatkan pertanggungjawaban dan tingkat manfaat dari
pelaksanaan pembangunan desa.

Namun begitu, terdapat beberapa tantangan dalam penyusunan ARG di antaranya adalah:
1. Belum tersedianya profil gender.
2. Kurangnya pelatihan gender untuk meningkatkan sensitifitas melihat
permasalahan/ketimpangan gender.
3. Tidak adanya data terpilah (kuantitatif).
4. Kurang keahlian melakukan analisis gender (kualitatif—evaluasi secara berkala apakah
dampak pembangunan sudah merata dan menjamin APKM yang setara bagi laki-laki dan
perempuan).
5. Kesalahpahaman ARG adalah anggaran khusus perempuan. Dengan hanya
mengalokasikan beberapa kebutuhan perempuan saja sudah dianggap responsif gender
tanpa menjawab persoalan yang sesungguhnya.
6. Kurangnya pemahaman terhadap akar masalah dan realitas kemiskinan terutama yang
dihadapi perempuan dan juga laki-laki di setiap wilayah.
7. Perempuan belum memiliki posisi tawar yang tinggi di masyarakat, masih dianggap
rendah apalagi dalam keluarga miskin. perempuan pun masih pasif dalam menyuarakan
hak dan kebutuhannya, apalagi ditambah anggapan bahwa urusan pembangunan hanya
urusan laki-laki.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

202

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

DAFTAR PUSTAKA
Debbie Budlender, Diane Elson, Guy Hewitt and Tanni Mukhopadhyay,2002.

Understanding Gender Responsive Budgets.
Jennifer Curran, Gender Budgets: An Overview. Canada: Gender Based Analysis

Directorate Status of Women, 2000,
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Petunjuk Pelaksanaan

Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, 2012.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

203

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

CONTOH KEBIJAKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER:

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

204

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

205

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

206

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.4.1.5

Bahan Bacaan

PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Pengantar

Berdasarkan APB Desa yang dihasilkan pada tahap Perencanaan, dimulailah tahap
Pelaksanaan.Kegiatan pokok pada tahap ini mencakup: penyusunan RAB, pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal yang
juga sangat pentig untuk dipahami dengan tepat dan benar adalah tugas dan tanggungjawab
masing-masing pelaku (Pengelola). Bab ini akan memaparkan secara rinci topik di atas.

Pengertian

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk
melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APB Desa. Kegiatan pokok dalam
fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua: 1) Kegiatan yang berkaitan
dengan pengeluaran uang, dan 2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa,
adalah:
 Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa

dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014).
 Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

(pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014).
 Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum

rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa(pasal 26
ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014). Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat
mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Desa.

Uang di Kas Bendahara

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugasnya,
bendahara desa dapat menggunakan rekening kas desa atas nama jabatannya sebagai
bendahara desa. Bendahara desa tidak diperkenankan menyimpan uang atas nama
pribadi pada bank/pos, untuk kelancaran pembayaran bagi keperluan operasional
perkantoran, biasanya bendahara selalu menyimpan uang dengan jumlah tertentu pada
brankas.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

207

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Bendahara desa dapat mengelola uang lainnya yang dalam penguasaannya, meliputi :
 Uang yang berasal dari kas daerah;
 Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan

dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut;
 Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak desa, seperti pengembalian belanja karena

sesuatu hal.
Saldo Kas pada Brankas Bendahara
Pengaturan jumlah uang maksimal (uang Persediaan) dalam Kas Desa ditetapkan dalam
Peraturan Bupati. Ketentuan yang perlu diatur bahwa sisa pembayaran untuk operasional
pada kas tunai bendahara (brankas) setiap akhir hari kerja.
Untuk menjaga kehati-hatian, ada baiknya sebagai bendahara, membatasi jumlah uang
tunai pada brankas dalam jumlah yang cukup. Menyimpan uang dalam jumlah besar pada
brankas berpotensi dicuri/dibobol pihak-pihak tertentu.

Pengeluaran Desa

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah.Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran
desa tersebut tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional
perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Belanja tak terduga

Biaya tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan
tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak
terduga lainya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah
disahkan oleh Kepala Desa.Pada prinsipnya biaya tak terduga termasuk kegiatan yang
penting yaitu menanggulangi keadaan darurat. Keadaan darurat setidaknya memenuhi kriteria
sbb :
 Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan desa dan tidak dapat

diprediksi sebelumnya.
 Tidak diharapkan terjadi berulang
 Berada diluar kendali pemerintah desa
Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan keadaan darurat.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

208

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tugas dan Tanggungjawab Pelaku

Unsur Pengelola Tugas dan Tanggungjawab
Kepala Seksi (Kasi)
 Meyusun RAB - Rencana Anggaran Biaya.
Sekretaris Desa:  Mengajukan SPP – surat permohonan pencairan
Kepala Desa  Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa
Bendahara  Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatsn
 Memverifikasi RAB
 Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP
 Mengesahkan RAB
 Menyetujui SPP
 Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas Desa
 Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum
 Mendokumentasikan bukti bukti pengeluaran

Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: 1) Penyusunan RAB. 2)
Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Pengajuan SPP. 4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas
Pembantu Kegiatan. Rangkaian kegiatan dimaksud, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan RAB
Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang
berisi rincian kebutuhan dalam kegiatan pelaksanaan,rincian komponen-
komponen(input) danbesaranbiayadarimasing-masingkomponensuatukegiatan. RAB
mencakup penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya (how much) dalam rangka
pencapaian output kegiatan yang telah direncanakan dalam APB Desa memuat antara
lain:
a. Rincian aktivitas/belanja
b. Perhitungan harga satuan, volume, dan jumlah harga masing-masing komponen
c. Jumlah total harga yang menunjukkan harga keluaran/output

Manfaat dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk:
a. perbandingan secara berkala antara hasil nyata yang telah tercapai dengan target.
b. menetapkan tujuan khusus operasional kegiatan dimasa yang akan datang.
c. menetapkan gambaran taksiran biaya kegiatan.
d. menetapkan pengawasan terhadap semua kegiatan.
e. menetapkan suatu rencana biaya dalam pengelolaan kegiatan.
f. mengadakan koordinasi semua jenis pekerjaan dalam kegiatan.
g. pemeriksaankualitas hasil kegiatan.
Dalam melakukan penyusunan RAB harus memperhatikan langkah-langkah sebagai
berikut :
1. Menghimpun informasi yang dibutuhkan, meliputi :

a. Gambar (bila pekerjaan konstruksi);

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

209

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

b. Menyusun jenis, volume dan spesifikasi barang;
c. Menyesuaikan standar harga barang dan jasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah

kabupaten;
Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data tentang standar harga
barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Standar harga dimaksud diperoleh melalui survey harga di lokasi setempat (desa
atau kecamatan setempat). Dalam hal atau kondisi tertentu, standar harga untuk
barang dan jasa (tertentu) dapat menggunakan standar harga barang/jasa yang
ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga satuan
material, harga satuan peralatan dan harga satuan Upah.
2. Proses penyusunan rincian anggaran biaya
a. Menentukan tahapan pelaksanaan kegiatan;
Dalam tahap perencanaan, sangatlah penting untuk menentukan tahapan
pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu, karena setiap jenis tahapanakan memberikan
karakteristik pekerjaan yang berbeda, mempengaruhi sumber daya yang akan
digunakan yang selanjutnya akan mempengaruhi estimasi biaya.Pada tahap
pelaksanaan yang telah di pilih pada tahap perencanaan dimungkinkan dilakukan
perubahan setelah mendapat persetujuan dari pelaksana kegiatan, berbagai
pertimbangan yang diajukan untuk merubah tahapan kegiatan antara lain
ketersediaan sumber daya, ataupun faktor teknis yang lain yang selanjutnya akan
mempengaruhi pada estimasi biaya. Pada saat melaksanakan penawaran maupun
biaya pelaksanaan.
b. Menjabarkan ruang lingkup masing-masing tahapan kegiatan;
Menguraikan kegiatan dalam struktur yang lebih rinci dan menggambarkan riil
kegiatan untuk mencapai hasil kegiatan secara lebih optimal.
c. Menghitung volume masing-masing tahapan kegiatan;
d. Menganalisis dan menetapkan harga satuan;
e. Membuat rincian anggaran biaya.

Pelaksana Kegiatan menyiapkan RAB untuk semua rencana kegiatan. Pelaksana
Kegiatan mengajukan RAB kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi. Pelaksana
Kegiatan mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa. Kepala Desa
menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB).

2. Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan
kegiatan di lapangan, Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi
Pengadaan Barang dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu
kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak
ketiga.

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagai berikut :

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

210

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

1. Tugas Tim Pengelola Kegiatan
Dalam pelaksanaan keuangan desa, kepala seksi bertindak selaku pelaksana kegiatan
yang dalam pelaksanaanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa di desa dapat
dibantu dari unsur kelembagaan masyarakat. Adapun tugas TPK dalam proses
pengadaan antara lain :

a. menyusun RAB
b. menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan
c. melaksanakan pembelian / pengadaan
d. memeriksa penawaran
e. melakukan negosiasi (tawar menawar)
f. menandatangani surat perjanjian (ketua TPK)
g. melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan
h. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa
i. menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada kepala desa

2. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
a. Ketentuan Umum
 Pelaksanaan swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) meliputi kegiatan
persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
 Konstruksi tidak sederhana tidak dapat dilakukan dengan swakelola sesuai
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
b. Rencana
 Jadwal pelaksanaan;
 Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan;

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

211

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 Spektek (bila diperlukan); dan
 Perkiraan Biaya (RAB).
c. Pelaksanaan
 Dilakukan berdasar rencana.
 Kebutuhan Barang/Jasa pendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat

disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui penyedia oleh TPK.
 Untuk pekerjaan konstruksi:

1) Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK yang dianggap
mampu;

2) Dapat dibantu personil dinas terkait setempat;
3) Pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor).

3. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa
a. Ketentuan Umum
 Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia untuk mendukung swakelola atau
Pengadaan Barang/Jasa langsung melalui penyedia.
 Penyedia harus memiliki tempat / lokasi usaha, kecuali tukang batu, tukang
kayu, dan sejenisnya.
 Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain diatas juga mampu menyediakan
tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan.
b. Rencana
 Menyusun RAB berdasar harga pasar setempat atau terdekat.
 RAB tersebut dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan
barang/jasa.
 Menyusun Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan).
 Menyusun gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi), apabila
diperlukan.
c. Pelaksanaan
 Pengadaan s.d Rp. 50 juta:
1) TPK membeli kepada 1 penyedia.
2) Tanpa penawaran tertulis.
3) Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.
4) Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.
 Pengadaan >Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta:
1) TPK membeli kepada 1 penyedia.
2) Dengan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa
atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
3) Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.
4) Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.
 Pengadaan >Rp. 200 juta:
1) TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyedia berbeda.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

212

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2) TPK menilai pemenuhan spesifikasi (jika 2 memenuhi lanjut ke tahap
berikutnya, jika memenuhi 1 tetap lanjut ke tahap berikutnya, jika tidak
dipenuhi semua maka TPK membatalkan proses PBJ kemudian mengulang
proses Pengadaan Barang/Jasa).

3) Negosiasi secara bersamaan untuk mendapat harga murah.
4) Hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Ketua TPK dan

penyedia.
 Nilai tersebut di atas dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai

kondisi dan dalam batas wajar.
d. Perubahan Kegiatan Pekerjaan

 Bila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia
untuk merubah lingkup pekerjaan:
1) Menambah atau mengurangi volume;
2) Mengurangi jenis pekerjaan;
3) Mengubah spektek;
4) Pekerjaan tambah.

 Atas perubahan tersebut, penyedia menyampaikan penawaran tertulis kepada
TPK.

 Negosiasi untuk mendapat harga murah.
 Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa >Rp. 200 juta, dilakukan adendum.

4. Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan, dan Serah Terima
1. Pengawasan
 Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Bupati/Walikota dan
masyarakat.
 Pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada Camat.
2. Pembayaran
 Setiap pengeluaran APB Desa harus didukung dengan bukti lengkap dan sah.
 Bukti tersebut harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 Kemajuan pelaksanaan PBJ dilaporkan TPK kepada Kepala Desa.
 Setelah Pengadaan Barang/Jasa selesai 100%, TPK menyerahkan hasil
Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan.

3. Pengajuan SPP
Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut:

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

213

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja dan Bukti Transaksi.

 Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.
 Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa
 Kepala Desa menyetujuiSPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.
4. Pembayaran
Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
 Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa
 Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP
 Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi. D

e
5. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas
Pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.Buku Kas
Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan
pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

214

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ................

1. Bidang : ..............................

2. Kegiatan : ..............................

3. Waktu Pelaksanaan : ..............................

Rincian Pendanaan VOLUME HARGA JUMLAH
NO. URAIAN 3 SATUAN (Rp.)

12 (Rp.) 5
4

Disetujui/mengesahkan JUMLAH (Rp.)
Kepala Desa, ................., tanggal ………………….

…………………………………… Pelaksana Kegiatan,

…………………………………….

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

215