peserta

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita
acara musyawarah desa.
3. Hasil Monitoring
Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa, menjadi dasar pembahasan
musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pemantauan
tersebut, dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa. Jika hal
tersebut tetap berjalan, maka siklus pembangunan desa akan berjalan baik karena
pembelajaran dan pengalaman pengelolaan program maupun visi yang harus diusung
bersama masyarakat desa secara kolektif.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

117

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Form-1

FORMAT PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Tanggal : …………………………………

Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : …………………………………

Kecamatan: ………………………………… Provinsi : …………………………………

Tidak Keterangan

Dilaksanakan/ dilaksanakan/ (penjelasan
No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Ada dokumen tidak ada bila tidak

dokumen dilaksanakan)

1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk
ke Desa

2 Pendataan potensi dan masalah di Desa

3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun

4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa

5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa

6 Rancangan RPJM Desa

7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM
Desa

8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa

9 Dokumen pagu indikatif desa

10 Rancangan RKP Desa

11 Proposal Teknis dan kelengkapannya

12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis

13 Daftar usulan RKP Desa

14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa

15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan
pembangunan desa

Mengetahui, ................................, ................................. ..........
Kepala Desa Tim Pemantau Masyarakat

........................................................ ........................................................

Keterangan pengisian:
 Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
 Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

118

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BAGAN LANGKAH PELAKSANAAN PENERAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PENGKAJIAN KEADAAN PEMILIHAN TINDAKAN PENYUSUNAN
DESA / LINGKUNGAN RENCANA

SKETSA DAFTAR Rencana Program swadaya
DESA MASALAH kelompok Dasawisma, PKK, RT,
RW, Dusun, Lingkungan
DAN (kelompok yang ada dana)
POTENSI
Rencana Program yang sudah ada
F1 dananya

KALENDER DAFTAR F4 F5 F6 F7 Rencana Program terpadu antara
MUSIM MASALAH swadaya dan dana yang sudah
PENGELOM- PENENTUAN PENGKAJIAN PENENTUAN ada dananya
DAN POKAN PERINGKAT TINDAKAN PERINGKAT
POTENSI MASALAH PEMECAHAN TINDAKAN RPJM Desa
MASALAH MASALAH
F2

BAGAN DAFTAR RKP Desa
KELEM- MASA DU-RKP Desa
BAGAAN
LAH DAN
POTENSI

F3

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

119

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.6

BAHAN BACAAN

TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

A. MEKANISME PENYUSUNAN RPJM DESA
Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa menyelenggarakan
penyusunan RPJM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.
Guna penyusunan perencanaan dimaksud dengan mengikutsertakan unsur masyarakat
Desa dan mempertimbangkan kondisi objektif desa serta prioritas program dan kegiatan
kabupaten/ kota. Adapun langkah kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

PERSIAPAN Musyawarah
Perencanaan
MUSDES Pembangunan
perencanaan
Desa
Sosialisasi
Pembentukan MUSDUS sosialisasi
Tim Penyusun
RPJM Desa PKD,
Penggalian
 Penguatan potensi aset  Pengelompokan Rancangan Akhir Pembahasan  Perdes
desa dan masalah RPJM Desa dan penetapan RPJM
kapasitas assessment  Rumusan issu Raperdes Desa
permasalahan  Skoring masalah RPJM Desa
dasar  Perumusan issu prioritas menjadi Perdes  Lapor
masyarakat berdasar potensi Bupati
pokja/tim (integrasi dari strtaegis berbasis aset dan melalui
data sekunder pengelompokan masalah dasar camat
perencanaan dan data primer sejarah dan  Visi dan Misi
legenda desa  Arah
desa  Masalah pembangunan
 Visi dan Misi  Arah kebijakan
 Penyusunan Desa keuangan desa
 Prioritas  Tahapan dan
Road Kebijakan desa prioritas
 Program dan
map(scedule) kegiatan indikatif

Penyusunan

RPJM Desa

 Identifikasi

kebutuhan data

sekunder

 Sosialisasi

jadwal ke

masing-masing

dusun

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

120

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
Dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, Kepala Desa membentuk tim
penyusun RPJM Desa. Tim terdiri dari:
1) Kepala Desa selaku pembina.
2) Sekretaris Desa selaku ketua.
3) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris.
4) Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat,
kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim
penyusun mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota.
2) Pengkajian keadaan Desa.
3) Penyusunan rancangan RPJM Desa.
4) Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan
pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah
kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi
tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:
1) Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
2) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
3) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota.
4) Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.
5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program
dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana
program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data
rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dan menjadi
lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

c. Pengkajian Keadaan Desa.
Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif
Desa. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

121

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Hal penting yang
perlu dilakukan
dalam rangka
menyiapkan
dokumen RPJM Desa
yang mampu
menyajikan
data/informasi yang
logis dengan
perencanaan desa
adalah melakukan
kajian desa secara
partisipatif. Melalui
PNPM Mandiri dan
program lainnya,
masyarakat relatif
sudah banyak mengenal tentang metode/teknik untuk menggali, mengumpulkan data
/informasi tentang kondisi, permasalahan, dan potensi desa untuk menentukan program
prioritas desa.Teknik/metode tersebut misalnya rembug warga (musyawarah warga),
bahtsul masail (analisis masalah) yang biasanya banyak dilakukan warga NU, majelis
tarjih (analisis masalah) sebagaimana diterapkan di lingkungan organisasi
Muhamadiyah. Di kalangan aktivis berkembang model Participatory Rural Appraisal
(PRA), lokakarya (workshop), seminar hasil kajian desa/wilayah, diskusi kelompok
terbatas (focus group discussion) dengan berbagai instrument untuk identifikasi data
dan informasi serta analisis asset/potensi desa. Ada pula yang menerapkan teknik jejak
pendapat (polling), misalnya melalui short massage service (SMS) dan survei.

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif
Desa yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelarasan data Desa;
Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:
a. Pengambilan data dari dokumen data Desa
b. Pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini

Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan
data Desa dituangkan dalam format data desa. Format data desa menjadi lampiran
laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelarasan data Desa menjadi bahan
masukan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan
Desa.

Berikut ini beberapa teknik yang banyak dikenal dalam rangka mengumpulkan data/
informasi pendukung untuk membuat dokumen RPJM Desa dengan menggunakan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

122

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Teknik di bawah ini hanya sebagai
contoh saja, dan tentu harus dikembangkan di lapangan sesuai kebutuhan dan
pengalaman setiap desa.

 Sejarah Desa
Dengan teknik ini masyarakat diajak melihat dan menyimak kembali sejarah
desanya misalnya berkait dengan asal usul terbentuknya desa, keadaan atau
peristiwa penting bagi desa termasuk refleksi atas program-program pembangunan
yang pernah masuk dan mempengaruhi kehidupan desa. Dengan belajar pada
sejarah desa, pemerintah desa maupun warga diharapkan mendapatkan
pembelajaran tentang kewenangan desa baik yang berdasarkan hak asal usul
maupun kewenangan lokal berskala desa. Dengan merefleksikan program-program
yang pernah ada, masyarakat mengetahui keunggulan, kelemahan, model
pengelolaan ataupun kemanfaatan program itu sendiri bagi desa. Sehingga akan
memberikan pembelajaran bagi pengelolaan program-program desa berikutnya.

 Gambar Desa untuk Pemetaan Potensi Alam dan Sosial
Pengertian : Gambar desa (sketsa desa) adalah gambaran desa secara kasar/umum
tentang keadaan sumber daya fisik desa ( alam maupun buatan )
Sketsa Desa sebagai alat kajian adalah alat untuk menggali masalah –masalah yang
berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia
untuk mengatasi masalah
Hal-hal yang perlu digambar dalam sketsa desa adalah
1. Batas desa
2. Sumber daya alam, seperti : sungai, danau, laut, hutan, batu dan bukit
3. Penggunaan lahan, misalnya:
- Lahan utk tanaman padi, palawija,dan perkebunan.
- Lahan utk penggembalaan ternak
- Tanah kas desa
4. Sumber daya buatan ( prasarana dan sarana ) seperti jalan , jembatan, sarana
pengairan, sekolah, balai desa, posyandu, rumah penduduk, kantor desa , rumah
ibadah, dll.
Langkah-langkah membuat sketsa desa adalah sebagai berikut
1. Menjelaskan tujuan pembuatan sketsa desa dan cara membuatnya
2. Pemandu harus mengetahui keadaan desa melalui sumber-sumber tertulis
(profil desa, peta desa, potensi) terkait masalah maupun potensi yang ada.
3. Penyepakatan simbol-simbol atau tanda-tanda untuk menggambarkan sumber
daya
4. Pembuatan sketsa desa : di tanah/lantai, kertas dinding/koran, papan tulis dll
5. Mulailah menggambar dengan hal-hal yang palin dikenal misalnya : balai desa,
sarana ibadah, prasarana jalan dll.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

123

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Masyarakat atau peserta musyawarah desa melalui Sketsa desa diajak mengenal
secara lebih mendalam terhadap desa baik secara fisik maupun non fisik dengan
cara membuat sketsa atau gambardesa. Hasilnya tidaklah hanya mencerminkan
citra geografis desa tapi dapat pula berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan,
kesehatan, keamanan, fisik dan non fisik antar dusun.
Dengan teknik menggambar desa ini, masyarakat desa diharapkan; 1) memahami
berbagai jenis dan jumlah/kapasitas sumber daya dari dan di masing-masing dusun;
2) mampu menggali/menjaring masalah yang ada di tingkat dusun terutama yang
berkaitan dengan pemenuhan hak dasar (Permasalahan Pengembangan Wilayah,
Sosial budaya dan Ekonomi); 3) masyarakat dapat menyamakan presepsi dan
kesepakatan atas masalah dan potensi desa yang perlu diprioritaskan. Hasil dari
Sketsa Desa berupa daftar masalah dan potensi dari potret sketsa desa yang
tertuang dalam format 1 (F1).

(F1)

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

124

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Bagan Kelembagaan
Lembaga di desa adalah sekumpulan orang atau profesi yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat (baik formal maupun non formal)
Bagan kelembagaan Adalah :
- suatu gambaran keadaan peranan (manfaat) lembaga bagi masyarakat
- Alat untuk menggali masalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat)
lembaga bagi masyaraka.
 Tujuannya adalah
- Mengetahui jumlah lembaga yang berperan di desa
- Mengetahui jumlah penduduk pria dan wanita
- Mengetahui besarnya manfaat lembaga bagi masyarakat
- Mengetahui sering tidaknya hubungan antara lembaga di desa dengan
masyarakat
Jenis informasi yang diperoleh:
- Lembaga kunci di masyarkat
- Gambaran peran/manfaat lembaga bagi masyarakat
- Hubungan lembaga dengan masyarakat
- Peranan pria dan wanita dalam lembaga

Langkah-langkah pembuatan diagram kelembagaan.
- Siapkan bahan
- Jelaskan maksud, tujuan dan langkah pembuatan
- Tanyakan lembaga yang berperan
- Bandingkan daftar lembaga dengan sketsa desa
- Memilih dan meyepakati ukuran lingkaran
- Tulis lembaga yang dipilih kedalam lingkaran
- Bahas manfaat masing-masing lembaga
- Buat gambar bagan kelembagaan
- Bandingkan jumlah anggota lembaga pria dan wanita dari masing-masing

lingkaran
- Bahas bagan kelembagaan tersebut dengan mewawancarai
- Tulis masalah dan potensi
- Tempelkan gambar bagan kelembagan dan formulirnya

Teknik ini dikenal dengan sebutan diagram venn. Teknik ini digunakan untuk
menggambarkan jenis-jenis organisasi (formal maupun informal) yang berperan
dalam berbagai kegiatan/program di desa dan kemudian diguanakn untuk
mendiskusikan permasalahan dan potensi dari setiap lembaga agar meningkatkan
perannya dalam upaya-upaya pembangunan desa. Diagram venn berupaya
memfasilitasi diskusi masyarakat dalam mengidentifikasi pihak/aktor yang berkait
secara langsung maupun tak langsung dengan permasalahan yang dihadapi, serta
menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingan dan manfaatnya untuk

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

125

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

masyarakat. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya
Masyarakat) dan orang-orang yang berpengaruh. Hasil dari analisa Bagan
kelembagaan berupa daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan desa yang
tertuang dalam format 2 (F2).

(F3)

 Kalender Musim
Adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat
yaitu saat-saat dirasakannya masalah yang menyangkut kebutuhan dasar dan
terjadi cukup parah dan berulang.
Tujuan
- Mengetahui masalah – masalah yang berhubungan dengan pemenuhan
kebutuhan dasar kesejahteraan
- Mengetahui masa – masa kritis bagi kehidupan masyarakat Informasi
yang dapat dihimpun
- Masalah kebutuhan dasar masyarakat
- Masalah kegiatan masyarakat
- Masa kritis pada musim tertentu
Langkah-langkah pembuatan
- Penjelasan : tujuan, cara pembuatan dan cara pengkajian
- Ajak peserta membuat kalender musim di kertas dinding/koran,
tanah/lantai
- Siapkan formulir dan simbol-simbol
- Meminta kesepakatan peserta tentang simbol
- Tulis/gambar hasil kesepakatan
- Membahas masalah, keadaan dan kegiatan yang selalu terjadi berulang

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

126

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

- Catat masalah, keadaan dan kegiatan pada kolom masalah, keadaan dan
kegiatan

- Memeriksa kembali hasil dari analisa kalender musim berupa daftar
masalah dan potensi dari kalender musim desa yang tertuang dalam
format 3 (F3

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

127

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

a. GAMBAR KALENDER MUSIM b. DAF TAR MASALAH DAN POTENSI DARI
KALENDER MUSIM (F2)

MASALAH PANCAROBA KEMARAU MUSIM HUJAN No MASALAH POTENSI

KEGIATAN Pada musim kemarau, di - Sungai
1. dua dusun kekurangan - Mata air
KEADAAN - Swadaya masyarakat
MRT APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB air bersih. - Batu pasir

Kekurangan - - - - ** **** ** * - --- - Irigasi tersier
air bersih - Luas lahan persawahan
- Kelompok Tani
Kekurangan - - - * *** **** * - - --- Pada musim kemarau, - KUD
pangan
2. hasil panen merosot - Puskesmas Pembantu
(gagal). - Kebun obat keluarga
- Posyandu
Kesehatan ** **** ** - ** - - - ** *** **** -
(banyak - Puskesmas pembantu
penyakit) - -- - ** *** * - - --- Pada musim pancaroba - Posyandu
*** *** - banyak masyarakat desa - Bidan desa
Banjir 3. terserang ispa (infeksi - Kebun obat keluarga
- -- saluran pernafasan akut).
Panen - Batu dan pasir
-- --- - --- Pada musim hujan - Kayu dan bambu
Tanam -- banyak masyarakat di - Tenaga Gotong royong
Dst. - - - *** **** - - 4. Dusun Suci terkena
diare. 128

Pada musim hujan,
sebagian besar rumah
5. penduduk di Dusun
Damai tergenang air
setinggi 1 meter.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Langkah-langkah Pengelompokan Masalah
a. Ajak peserta musyawarah untuk membandingkan masalah dari 3 formulir F1, F2, F3 dan

satu persatu masalah diperiksa untuk dicari kebenarannya
b. Tulis satu per satu masalah yang sudah dikaji dan diyakini kebenarannya dalam formulir

F4.

FORMULIR 4 (F.4) PENGELOMPOKAN MASALAH

Masalah Potensi
No 3
12

1

2
3

4

Penentuan prioritas masalah
Merupakan proses kegiatan mengkaji berat ringannya masalah dan menyusun urutan sesuai
kemampuan dan kondisi masyarakat

Tujuan penentuan prioritas masalah :

1. Memilih dan menentukan secara tepat masalah yang dilakukan dengan segera

2. Mengetahui mendesak tidaknya suatu masalah bagi masyarakat untuk segera dipecahkan

3. Diperoleh daftar urutan masalah untuk masukan penyusunan perencanaan pembangunan

4. Menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang urutan masalah yang ada di desanya

Tahapan penentuan prioritas masalah

1. Menentukan dan menyepakati kriteria penilaian, Misalnya :
- Dirasakan oleh orang banyak
- Sangat Mendesak
- Menghambat peningkatan kesejahteraan
- Dukungan Potensi

2. Menentukan dan menyepakati Bobot Nilai, misalnya rentang nilai 1– 5

5 : Sangat Tinggi

4 : Tinggi

3 : Cukup Tinggi

2 : Kurang Tinggi

1 : Tidak Tinggi

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

129

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tentukan prioritas dengan cara membandingkan masalah satu dengan masalah yang lain
dengan menggunakan kriteria yang telah disepakati.
Yang harus dipahami tentang kriteria :
1. Kriteria yang digunakan hendaknya bebas/ independen satu sama lain
2. Bertambah banyak kriteria yang digunakan hasil pemilihan akan semakin baik atau tajam,

tetapi proses pemilihan akan bertambah rumit dan lama
3. Kriteria hendaknya tajam dan spesifik, contoh : sangat mendesak
Cara menentukan prioritas masalah :
1. Membuat Format Tabel skor
2. Hamparkan dihadapan peserta
3. Kaji dan bandingkan masalah satu dengan masalah yang lain dengan kriteria yang ada

dan beri skor 1 – 5
4. Seluruh masalah dibandingkan dengan satu kriteria terlebih dahulu setelah selesai baru

lakukan dengan kriteria yang lain dan seterusnya
5. Setelah selesai jumlahkan nilai dari masing-masing masalah
6. Urutkan Prioritas berdasarkan pada nilai tertinggi hingga terendah
7. Kalau terjadi ada masalah yang memperoleh skor sama, kajilah kembali kriteria yang

mempunyai nilai sama.

Hasil dari (F4) dianalisa untuk menentukan peringkat tindakan yang tertuang dalam format 5
(F5).

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

130

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

PENGISIAN FORMULIR 5 (F.5)
PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

KRITERIA

No Masalah Dirasakan Sangat Menghambat Sering Tersedia Potensi Jumlah Urutan
oleh Peningk. untuk Nilai Peringkat

Banyak Parah Pendapatan Terjadi Memecahkan

Orang

12 34 5 6 7 8 9

1

2

3

Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
Langkah –langkah dalam pengkajian tindakan masalah adalah sebagai berikut :
a. Menguraikan masalah untuk mencari penyebab-penyebabnya.
b. Menguraikan potensi yang dapat mendukung pemecahan penyebab masalah
c. Membandingkan masalah serta penyebabnya dengan potensi yang tersedia
d. Menghitung dan mempertimbangkan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk

pemecahan masalah.
e. Memilih kegiatan yang dianggap paling dapat memecahkan masalah.

Tujuan dari pengkajian tindakan pemecahan masalah adalah :
a. Mengetahui penyebab masalah mendasar
b. Mengetahui potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat
c. Memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah
Hasil dari penentuan peringkat masalah (F5) dianalisa untuk menentukan pengkajian
tindakan pemecahan masalah yang tertuang dalam format 6 (F6).

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

131

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

FORMULIR 6 (F.6)
PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

No Masalah Penyebab Potensi Alternatif Tindakan Tindakan yang
12 3 4 Pemecahan Masalah layak
6
5

1. -

2.
3.

4.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

132

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Penentuan Peringkat Tindakan
Untuk menentukan urutan peringkat tindakan tidak cukup dengan kesepakatan-kesepakatan,
tetapi perlu didukung dengan criteria atau ukuran yang dapat membantu untuk memperkuat
kesepakatan yang partisipatif. Kriteria yang dimunculkan pada formulir penentuan peringkat
tindakan haruslah dirumuskan secara baik, tidak tumpang tindih, jelas mengukurnya dan
besar pengaruhnya terhadap tindakan yang diukur.

Setelah kriteria penentuan peringkat tindakan disepakati, bobot skor masing-masing kriteria
(1-5, 1-10, 1-20, dll). Dan yang sangat penting untuk diperhatikan adalah dalam pembobotan
tersebut harus jelas apa yang dimaksud dengan bobot 1,2,3….. dan seterusnya sehingga
pemberian bobot akan bersifat obyektif.

Hasil dari pengkajian tindakan pemecahan masalah (F6) dianalisa untuk menentukan
peringkat tindakan yang tertuang dalam format 7 (F7).

FORMULIR 7 (F.7)
PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

Pemenuhan Dukungan Dukungan

Kebutuhan Peningkatan Potensi Jumlah Peringkat
Tindakan Yang Layak
No. Orang Pendapatan Mengatasi Nilai Tindakan

Banyak Masyarakat Masalah

12 3 4 5 67

1.

2.
3.
4.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

133

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Alat Pengkajian lainnya
Pasal 16 Permendagri 114 Tahun 2014 ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa
Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja selain alat yang
sudah diuraikan di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian
gagasan. Alat lain yang akan digunakan harus mampu mengatasi hambatan
dan kesulitan di lapangan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan
masyarakat Desa.

2) Penggalian gagasan masyarakat
Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan
peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil
penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan
rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau
musyawarah khusus unsur masyarakat. Unsur masyarakat antara lain:
a. Tokoh adat
b. Tokoh agama
c. Tokoh masyarakat
d. Tokoh pendidikan
e. Kelompok tani
f. Kelompok nelayan
g. Kelompok perajin
h. Kelompok perempuan
i. Kelompok pemerhati dan pelindungan anak
j. Kelompok masyarakat miskin
k. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa.
Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah
misalnya dengan menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan
kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim
penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan
kualitas hasil penggalian gagasan. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam
penerapan alat kerja, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja
lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan. Hasil rekapitulasi
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana
kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

134

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.
Laporan dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen:
a. Data desa yang sudah diselaraskan
b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau
kelompok masyaraka
Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian
keadaan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan
rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa.

d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan
hasil pengkajian keadaan desa yang dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari
Kepala Desa. Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:
1) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
2) Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi

kepala Desa.
3) Rencana prioritas kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah
yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan
secara terarah untuk membahas sebagai berikut:
1) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
2) Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
3) Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa
4) Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur

masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak
ketiga.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. dan hasil
kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM
Desa.
e. Penyusunan Rancangan RPJM Desa;
Penyusunan rancangan RPJM Desa dimulai dengan:
1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita
acara.
2) Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan
RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM DESA.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

135

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

4) Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
5) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh

Tim Penyusun RPJM Desa.
6) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa

dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa.
7) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan

musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan

Desa;
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.Musyawarah
perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas:
1) Tokoh adat
2) Tokoh agama
3) Tokoh masyarakat
4) Tokoh pendidikan
5) Perwakilan kelompok tani
6) Perwakilan kelompok nelayan
7) Perwakilan kelompok perajin
8) Perwakilan kelompok perempuan
9) Perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak
10) Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
Selain unsur masyarakat,musyawarahperencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Desa dan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.
g. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa.
1) Penetapan RPJM Desa

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen
rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa.Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan
Desa tentang RPJM Desa.Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang
RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati
bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
2) Perubahan RPJM Desa
Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
c. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

136

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

d. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

137

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

KABUPATEN : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

PROVINSI : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

No Usulan Rencana Kegiatan Rencana Perkiraan Satuan Laki-laki Penerima Manfaat A-RTM
berdasarkan Bidang Lokasi Volume Perempuan

Kegiatan

Contoh
I Penyelenggaraan pemerintahan desa

-

II Pelaksanaan Pembangunan Desa

III Pembinaan Kemasyarakatan

IV Pemberdayaan Masyarakat

Mengetahui Desa …………………, tanggal …., …., ….
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( ………………………………… ) ( …………………………………… )
Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

138

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

Tahun : ……………………………
Desa : ……………………………
Kecamatan : ……………………………
Kabupaten/Kota : ……………………………
Provinsi : ……………………………

Biaya &

Bidang/ Jenis Kegiatan Sasa- Sumber Pola Pelaksanaan
ran/
Loka- Man- Wak-tu Pembia-yaan Rencana
si faat Pelaksa- Pelaksana
No Jenis Volume Jum- Swa- Kerja- Kerja- Kegiatan
Bidang Kegia- e f g naan lah Sum- kelola sama sama
Antar Pihak N
tan h ber Desa Ketiga
(Rp)

a bc d ij k l m

Penyelenggara-an A
1
b
Pemerintahan Desa c

Jumkah Per Bidang 1

A
2 Pembangunan Desa b

c

Jumkah Per Bidang 2

3 Pembinaan A
Kemasyarakatan b
c

Jumkah Per Bidang 3

Pemberdayaan A
4 b
c
Masyarakat

Jumkah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL

Mengetahui ………………, ……………………………
Kepala Desa, Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

…………………………… ……………………………

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

139

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Format Daftar Usulan RKP Desa

Tahun DAFTAR USULAN RKP DESA
Desa
Kecamatan : ……………………………
Kabupaten/Kota : ……………………………
Provinsi : ……………………………
: ……………………………
: ……………………………

Prakiraan

Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi Volume Sasaran/ Prakiraan Biaya dan
Waktu Sumber
No Manfaat Pembiayaan

Jenis Pelaksanaan
Kegiatan
Bidang Jumlah (Rp)

Penyelenggaraan

1 Pemerintahan

Desa

Jumlah Per Bidang 1 -

2 Pembangunan
Desa

Jumlah Per Bidang 2

3 Pembinaan
Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3 -

4 Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4

Mengetahui JUMLAH TOTAL -
Kepala Desa,
………………, ……………………………
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

…………………………… ……………………………

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

140

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

RANCANGAN RPJM DESA

Desa :………………………………

Kecamatan : ……………………………

Kabupaten/Kota : ……………………………

Provinsi : …………………………… Tahun: …………..

Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Prakiraan Pola Pelaksanaan
(RT/ RW/
No Prakiraan Sasaran/ Sumber Pembiayaan

Jenis Dusun) Volume Manfaat

Bidang Sub Bidang Kegiatan Tahun Tahun Tahun Tahun Kerjasama Kerjasama Pihak
1 Tahun 2 3 4 5 Tahun 6 Jumlah (Rp) Sumber Swakelola Antar Desa Ketiga

a B c. D Ef g H i j Klm n O pq r s

1 Penyelenggaraan a.
Pemerintahan Desa b.
c.

Jumlah Per Bidang 1

a.

2 Pembangunan Desa b.

3 Pembinaan c. Jumlah Per Bidang 2
Kemasyarakatan
a. Jumlah Per Bidang 3
Pemberdayaan b.
4 Masyarakat c. Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
a.
b.
c.

Mengetahui ………………, ……………………………
Kepala Desa, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,

…………………………… ……………………………
Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

141

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Desa RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RJPM Desa) TAHUN 2015-2020
Kecamatan : KUSUMANEGARA
Kabupaten :
Propinsi :
:

Bidang/Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Pembiayaan

No (RT/ RW/ Prakiran Sasaran/ Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kerja- Kerja-
Volume Manfaat
Dusun) 123456 Swa- sama sama
Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan Jumlah (Rp) Sumber
kelola Antar Pihak
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Desa Ketiga

a bcd e fg h i j K l mn o p QR s

Kepala

Penyelengga- Penghasilan Desa 1 Meningkat-kan

raan Belanja Kades tetap & KUSUMA- org /tahun kesejahteraan

1 Pemerintahan a & Perangkat 1 tunjangan kepala NEGARA Aparatur Kepala Desa & v vv vv v 92,400,000 /th APB Desa - - -

Desa Desa Desa / Aparatur Desa 8
desa Org/ aparatur Desa

Tahun

Honorium staf Staf 3 org Meningkatkan v vv vv v 27,000,000 /th APB Desa
2 Desa
/ thn Kesej.Staf

3 Honor petugas Meningkat-kan
penarik PBB
1 org/ thn kesejahtera-an v v v v v v 3,000,000 /th APB-Des

petugas

Operasional KUSUMA- 15 RT / Meningkatkan APB Desa -
b RT/ RW 1 Operasional RT NEGARA thn kesejahtera-an v vv vv v 79,200,000 /th - -
RT

Operasional 8 RW/ Meningkatkan v v
2 RW kesehteraan RW v v v v 21,600,000 /th APB Desa
thn

Tunj.dan Meningkatkan

c operasional Tunj. Anggota KUSUMA- kesejahtera-an v v v v v v 33,600,000 /th
1 BPD NEGARA 7 org/ thn anggota BPD APB Desa

BPD

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

142

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2 ATK BPD Adm.perkantoran v v v v 2,612,500 /th
1 Kepala Desa 2kali/ thn lancar v v APB-Des
2 Kaur Desa
d 3 Kepala Dusun 1 kali/ Peningkatan v v v v v v 750,000 /th APB-Des
Tambahan thn kinerja Pemdes
Penghasilan Bendahara
Perangkat 1 1 kali/ Peningkatan v v v v v v 1,200,000 /th APB-Des
Desa
Desa thn kinerja Pemdes

1 kali/ Peningkatan v v v v v v 1,000,000 /th APB-Des

thn kinerja Pemdes

12 kali/ Peningkatan v vv vv v 3,600,000 /th APB-Des

thn kinerja Pemdes

2 Ketua PTPKD 12 kali/ Peningkatan v v v 3,000,000 /th
kinerja Pemdes v v v APB-Des
thn

3 Anggota 12 kali/ Peningkatan v vv vv v 3,600,000 /th APB-Des
PTPKD
thn kinerja Pemdes

e Dan
seterusnya......

Pembangu- Pelayanan Pembangunan KUSUMA- 300 org/ Meningkat-kan

2 nan Desa a dasar 1 MCK NEGARA thn sanitasi dan v v 22,500,000 /th APB-Des - - -

kesehatan kesehatan warga

Pengerasan 4000 m/ Memperlan-car v

b Pelayanan 2 Jalan Dusun thn transportasi v Vv v v 350,000,000 /th APB-Kab

dasar Lingkungan

infrastruktur Pembangunan 3x8 m Memperlan-car v Vv /th APB-Des
3 Dusun transportasi
50,000,000
Jembatan Cor

4 Dan
seterusnya....

Biaya

3a 1 operasional & KUSUMA- 12 bulan Meningkat-kan v v Vv v v APB-Des - - -
Pembinaan Lembaga Pelaks. PKK NEGARA kesej. Perempuan 12,000,000 APB-Kab
APB-Des
Kemasya- Kemasya- Desa

rakatan rakatan Desa Biaya Meningkat-kan

2 operasional Dusun 12 bulan kesehatan ibu dan v v Vv v v 15,000,000

posyandu anak

Biaya

operasional Melestarikan
3 seni dan 5 klp/ thn budaya v v V v v v 5,000,000

budaya

4 Dan
seterusnya.......

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

143

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pelatihan Pelatihan 1 x Meningkat-kan

4 Pemberda- a usaha 1 setahun keterampilan v v Vv v v 100,000,000 /th APB Desa - - -
ekonomi, kelompok tani petani

yaan pertanian,

Masyarakat perikanan dan 2 Dan
perdagangan seterusnya.....

Total
........kegiatan

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

144

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.7

Bahan Bacaan

TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA
DAN DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (DU-RKP) DESA

I. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta
dengan memperhatikan Peraturan Pelaksananya yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan
koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem
pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan
desa pun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan
pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah
Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi
masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga
Kemasyarakatan yang ada
Namun disisi lain tidak bisa dipungkiri banyak desa yang dokumen rencana tahunan
desanya kurang berkualitas sehingga untuk dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan
desa dalam jangka 1 (satu) tahun pun kurang memadai. Hal ini disebabkan antara lain
dalam praktek pembuatannya oleh desa cenderung ad hoc (informal, hanya syarat
administratif), umumnya hanya usulan prasarana fisik, dan belum mencerminkan
kebutuhan desa secara menyeluruh. Praktek koordinasi perencanaan mulai desa ke
kecamatan selanjutnya ke kabupaten/kota, provinsi belum berjalan baik. Usulan dari
masyarakat, desa/kelurahan sangat kecil kemungkinan di respon menjadi keputusan
APBD, sehingga masyarakat dan pemerintah desa dihadapkan pada ketidakpastian
penganggaran.
Atas permasalahan tersebut maka menjadi penting untuk melakukan peningkatan
kwalitas dengan terobosan-terobosan melalui pembenahan kualitas rencana dari bawah,
dan memperkuat kapasitas aparat kabupaten dalam merespon usulan dari bawah.
Melalui cara ini diharapkan terjadi sinkronisasi dokumen perencanaan baik dari desa,
SKPD, pemerintah ataupun perintah daerah baik jangka menengah maupun tahunan.
Dengan dimilikinya RKP Desa yang mengacu pada rencana pembangunan jangka

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

145

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin terjadinya
kesinambungan pelaksanaan program pembangunan desa.

II. Pengertian
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) sesuai dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan
kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan
kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari
RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan
pembangunan daerah.

III. Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat disusunnya RKP Desa adalah:
1. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa),
2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa
dalam 1 tahun,
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program
pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.
6. Memastikan bahwa desa.
7. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat
untuk pembagunan desa.

IV. Bahan Pendukung dalam Penyusunan RKP Desa
Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2),
Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan Pasall 36 ayat (1) Permendagri No 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahan-bahan pendukung dalam
penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa meliputi :
1. RPJM Desa
2. Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
3. Data dan informasi dari Kabupaten/ Kota tentang:

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

146

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

a. Pagu indikatif desa yang meliputi:
1) rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
2) rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
3) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota; dan
4) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

b. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.

V. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
Mekanisme penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Kapan mulai disusun?
Karena sifatnya tahunan, maka RKP Desa-pun disusun setiap tahun. RKP Desa
mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli, kemudian ditetapkan dengan
Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September untuk tahun berikutnya.
Sedangkan APB Desa harus diselesaikan pada bulan Desember.

2. Bagaimana proses-nya? - Mekanisme
Secara umum prosesnya mengikuti 3 tahapan besar yaitu 1) pra musyawarah
perencanaan pembangunan desa.Pemerintah desa melakukan berbagai bersiapan
mulai dari sosialisasi, pembentukan tim penyusunan RKP Desa dan rapat-rapat
kerja tim penyusun RKP Desa. Tujuannya; (1) melakukan evaluasi kegiatan RKP
Desa tahun sebelumnya, (2) melakukan analisis kegiatan dalam RPJM Desa tahun
ke-n untuk RKP Desa tahun ke-n, (3) analisis keadaan darurat, (4) analisis
prioritas kebijakan supra desa (kabupaten/kota) sesuai RPJM Desa ataupun RKP
Desa, (5) mendisain kegiatan dan rencana biaya serta 6) menyusun draft Peraturan
Desa tentang RKP Desa. 2). tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan desa. Sebelum forum musyawarah, desa menetapkan RKP Desa,
kegiatan pembahasan yang perlu dioptimalkan pada agenda ini adalah 1) laporan
hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa tahun sebelumnya, 2)
penyampaian rancangan materi RKP Desa berdasarkan beberapa hasil analisis
yang dilakukan tim penyusun, 3) input prioritas kebijakan pembangunan dari
kabupaten sesuai dengan prioritas RPJM Desa, serta 3).tahap pasca musyawarah
perencanaan pembangunan desa.Hasil peraturan desa tentang RKP Desa
dilaporkan kepada bupati melalui camat dan disosialisasikan kepada masyarakat
desa. Bila dianggap perlu, prioritas usulan program/kegiatan yang berkait dengan
SKPD dapat dikirim langsung kepada SKPD bersangkutan atau bisa juga melalui
anggota DPRD dari daerah pemilihan desa bersangkutan.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

147

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

3. Siapa yang melakukan dan apa saja kegiatannya?
Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musdes;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk
ke Desa
d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. penyusunan rancangan RKP Desa;
f. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
g. perubahan RKP Desa; dan
h. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

4. Tahapan dan Teknik Penyusunan RKP Desa
Berdasarkan Permendagri 114/2014 Pasal 30 secara rinci disebutkan bahwa
penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. Musdes Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan desa.Hasil Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah desa
menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
Kapan Waktunya?
BPD menyelenggarakan Musdes, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Apa saja yang dibahas dalam Musdes?
Musdes membahas hal-hal sebagai berikut:
1) Mencermati ulang dokumen RPJM Desa
2) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
3) Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang

dibutuhkan

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau SKPD
kabupaten/kota.Hasil Musdes dituangkan dalam berita acara (lihat Format
Lampiran 1).Berita acara tersebut, menjadi pedoman Kepala Desadalam
menyusun RKP Desa.

b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Tim Penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala Desa berjumlah 7 – 11 orang
dan harus mengikutsertakan perempuan. Dalam proses pembentukannya tetap
memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif dan inclusive.Tim ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa dan terdiri dari :

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

148

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

1) Kepala Desa selaku pembina
2) Sekretaris Desa selaku ketua
3) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris
4) Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Kapan waktunya?
Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni
tahun sebelumnya dan melibatkan perwakilan masyarakat.

Apa saja tugas Tim?
Tim Kerja beberapa kali harus melakukan rapat-rapat tim baik untuk
melakukan evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, hingga kegiatan
lainnyayaitu:
1) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan

masuk ke desa
2) Pencermatan ulang dokumen rpjm desa
3) Penyusunan rancangan rkp desa
4) Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa

c. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan
Masuk ke Desa
Tugas Tim Penyusunan RKP Desaa pertama adalah pencermatan pagu
indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan yang masuk ke desa.
Kepala Desa harus mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota
tentang:
1) Pagu indikatif desa(ADD dan Dana Desa)
2) Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.

Kapan dilakukan?
Data dan informasi tersebut diterima Kepala Desa dari kabupaten/kota paling
lambat bulan Juli setiap tahun sebelumnya. Setelah Juli, Tim Penyusun RKP
Desa mulai melakukan pencermatan.

Apa saja yang harus dilakukan?
Pencermatan pagi indikatif desa yang dilakukan Tim Penyusun RKP Desa
meliputi:
1) Rencana dana desa yang bersumber dari APBN
2) Rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

149

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota

4) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan
yang masuk ke desa, meliputi:
1) Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota
2) Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi

dan pemerintah daerah kabupaten/kota
3) Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat

daerah kabupaten/kota

Hasil pencermatan kemudian dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa
(Lihat Lampiran – 2).Hasil penyelarasan kemudian dituangkan ke dalam
format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa (Lihat Lampiran – 3).

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, tim penyusun RKP Desa menyusun
rencana pembangunan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa yang
dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

d. Pencermatan-Review Ulang RPJM Desa
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.Hasil pencermatan
menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP
Desa.

e. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP
Desa
Sesuai Pasal 41 Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa, dijelaskan bahwa rancangan RKP Desa memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Rancangan RKP Desa
minimal berisi uraian tentang:
1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
yang merupakan kewenangan lokal berskala desa
3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja
sama antar-desa dan pihak ketiga
4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

150

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

5) Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau
unsur masyarakat desa

Dalam rancangan RKP Desa, juga berisi prioritas program dan kegiatan yang
rencananya akandidanai dari berbagai sumber yaitu: 1) pagu indikatif desa; 2)
pendapatan asli desa; 3) swadaya masyarakat desa; 4) bantuan keuangan dari
pihak ketiga; dan 5) bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
Untuk itu dalam penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
1) Hasil kesepakatan Musdes
2) Pagu indikatif desa
3) Pendapatan asli desa
4) Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota
5) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota
6) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
7) Hasil kesepakatan kerjasama antar desa
8) Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga

Dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, ditentukan dan
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang
meliputi:
1) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
2) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
3) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
4) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
5) Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
6) Pendayagunaan sumber daya alam
7) Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa
8) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa
9) Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa

Berikut ini contoh matriks atau alat untuk memandu kesepakatan berdasarkan
kriteria/indikator yang disepakati bersama,untuk menghasilkan perencanaan
prioritas desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

151

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Apa yang Pertanyaan pembantu Kriteria/indikator
diprioritaskan
yang biasanya dipakai
Permasalahan “apa saja alasan yang
yang akan menentukan prioritas - Mendesak (harus segera)
masuk ke masalah untuk - Genting (berdampak besar)
rencana kerja dimasukkan ke rencana - Dirasakan banyak orang
desa kerja desa tahun ini?”
kemanfaatannya
Permasalahan “apa saja alasan yang - Merupakan kewenangan desa
yang akan menentukan prioritas - Mampu menggunakan
diusulkan ke masalah untuk
musrenbang diusulkan ke sumber daya yang ada
kecamatan kecamatan?” - Permasalahan yang ada di

Jenis usaha “apa saja yang penting desa tetapi tidak ada di desa
pertanian dipertimbangkan kalau
(komoditas kita menentukan jenis yang lain
pertanian) dan usaha/komoditas - Permasalahan prioritas desa
perikanan lokal. pertanian baru?”
tetapi di luar kewenangan

desa
- Nilai jual tinggi

(meningkatkan pendapatan)
- Mudah dikembangkan
- Biaya usaha murah
- Tidak sulit

perawatan/pengolahan pasca

produksi
- Peluang pemasaran

Pada tahap ini, Tim Penyusun RKP Desa juga menyusun daftar usulan
pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.Pelaksana kegiatan
dimaksud harus melibatkan perempuan dan minimal meliputi; ketua;
sekretaris; bendahara; dan anggota pelaksana.
Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam Rancangan RKP
Desa.Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur tersebut dapat berasal
dari warga masyarakat desa, SKPD kabupaten/kota yang membidangi
pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa (Lihat
Lampiran – 4) dan dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
Proses ini selanjutnya dibahas dalam Pokok Bahasan Pengelolaan Keuangan
Desa.
Jika ada kerjasama antar desa, maka rencana kegiatan dan Rencana Anggaran
Biaya harus disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan
kerja samaantar Desa tersebut. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran
Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

152

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang
disusun dalam usulan prioritas program dan kegiatan dan dituangkan dalam
Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (Lihat Lampiran – 5).
Rancangan daftar usulan RKP Desa, menjadi lampiran berita acara laporan tim
penyusun rancangan RKP Desa. Selanjutnya Tim penyusun RKP Desa
membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa (Lihat
Lampiran – 6).yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan
daftar usulan RKP Desa.Berita acara tersebut disampaikan kepada Kepala
Desa. Kemudian Kepala Desa akanmemeriksa dokumen rancangan RKP Desa
tersebut. Jika ada masukan dan perbaikan, maka tim penyusun RKP Desa akan
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa. Sedangkan jika Kepala
Desa telah menyetujui, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa.

f. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Desa.Musyawarah diikuti Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
Masyarakat terdiri atas; berbagai tokoh seperti adat; agama;masyarakat;
pendidikan; berbagai perwakilan kelompok profesi seperti tani; nelayan;
perajin; kelompok perempuan; pemerhati dan pelindungan anak; seta
perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat,
musyawarah dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat.
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dituangkan
dalam berita acara (Lihat Lampiran – 7).Berdasarkan hasil kesepakatan
tersebut, Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa.Rancangan RKP Desa menjadi
lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.
Rancangan peraturan Desa tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh
Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP
Desa.Mekanisme penyusuna dan penetapan Peraturan Desa tentang RKP
Desa, dibahas dalam materi Produk Hukum Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

153

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA

1. Musdes  Mencermati ulang dokumen RPJM Desa & menyepakati hasil

penyusunan   pencermatan, verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan
perencanaan Membentuk tim

pembangunan desa keahlian yang dibutuhkan.



Tim 7 – 11 orang (harus ada perempuan)
2. Pembentukan tim  Kepala Desa selaku pembina;

Penyusun RKP   Sekretaris Desa selaku ketua;
Desa  Ketua LPM sebagai sekretaris; dan
 Anggota (perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat.



 Pencermatan Pagu Indikatif desa:

1) Rencana dana desa yang bersumber dari APBN;

3. Pencermatan 2) Rencana ADD

pagu indikatif desa 3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
& penyelarasan 
kab./kota;
program/kegiatan 4) Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kab./Kota.

masuk ke Desa  Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa (rencana

kerja pemerintah kab./kota, rencana program/kegiatan

pemerintah, pemerintah daerah prov.dan kab./kota,;hasil

penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD kab./kota).



4. Pencermatan  Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu)
ulang dokumen tahun anggaran berikutnya yang tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

RPJM Desa  Berpedoman kepada: Hasil kesepakatan Musdes, pagu indikatif
 desa, PADes, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemda prov., &
Pemda kab./kota, Jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD
5. Penyusunan kab./kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil
rancangan RKP kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama
desa dengan pihak ketiga.
Desa dan
rancangan Usulan   Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
RKP Desaa b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
desa;
c. prioritas program, kegiatan, & anggaran desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

154

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemda prov.
& Pemda kab./kota; dan

e. Pelaksana kegiatan desa (terdiri atas unsur perangkat desa & atau
unsur masy.desa).



 Diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,

dan unsur masyarakat.
 Rancangan RKP Desaa berisi prioritas program & kegiatan

yang didanai:

a. Pagu indikatif desa;

b. PADes;

c. Swadaya masyarakat desa;

d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga;

6. Penetapan RKP e. Bantuan keuangan dari Pemda provinsi, dan/atau Pemda

Desaa dan Daftar   kabupaten/kota. peningkatan kapasitas penyelenggaraan
Usulan RKP Desa Prioritas program (a)

(Musrenbangdes) pemerintahan desa, (b) peningkatan kualitas & akses terhadap

pelayanan dasar, (c) pembangunan & pemeliharaan infrastruktur

& lingkungan berdasarkan kemampuan teknis & sumber daya

lokal yg tersedia, (d) pengembangan ekonomi pertanian

berskala produktif, (e) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk

kemajuan ekonomi; (f) pendayagunaan SDA; (g) pelestarian

adat istiadat dan sosial budaya desa; (h) peningkatan kualitas

ketertibanketenteraman masy.desa; dan (i) peningkatan

kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.



7. RAPB Desa

RKP  Kegiatan prioritas berdasarkan kewenangan lokal Skala
Desa Desa dan mampu dikerjakan Desa.

 Usulan prioritas program & kegiatan

pembangunan desa dan pembangunan kawasan

Pengajuan perdesaan yang tidak masuk dalam Kewenangan
DU-RKP 
Skala Lokal Desa diusulkan kepada Pemerintah,

Desa Pemda prov., dan/atau Pemda kab./kota.
 Daftar Usulan RKP Desaa menjadi bahan

pembahasan melalui Musrenbang Kecamatan dan

kab./kota

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

155

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

g. Perubahan RKP Desa
Berdasarkan Pasal 49 Permendagri 114 Tahun 2014, RKP Desa dapat diubah
jika:
1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini,
kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus
b) Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam rkp desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus
c) Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rab
d) Menyusun rancangan RKP Desa perubahan

2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.Dalam hal ini,
kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota
b) Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota
c) Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB
d) Menyusun rancangan RKP Desa perubahan

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa
yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa tersebut yang disesuaikan dengan
terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah kabupaten/kota.

h. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang tidak masuk
dalam kewenangan skala lokal Desa kepada Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan tersebut disusun
oleh Tim Penyusun RKP Desa yang dituangkan dalam rancangan daftar usulan
RKP Desa dan menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun
rancangan RKP Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

156

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota
melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa tersebut paling lambat
31 Desember tahun sebelumnya. Daftar usulan RKP Desa tersebut, menjadi
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan dan kabupaten/kota.
Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa setelah diselenggarakannya musyawarah
perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
Informasi tersebut diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun
anggaran berikutnya. Untuk melengkapi penyusunan Rancangan RKP Desa
dan DURKP Desa, materi ini dilengkapi dengan Lampiran 1 s.d. 7 sesuai
dengan Lampiran Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.

VI. Penutup
Perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagai sub system perencanan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJM
Daerah dan Renja SKPD menghasilkan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Usulan
RKP Desa. RPJM Desa sebagai hasil Musyawarah Desa 6 tahunan, menghasilkan RKP
Desa tahunan yang mewadahi semua program/ kegiatan tahunan desa yang meliputi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pada akhirnya output perencanaan ini akan menghasilkan dokumen RPJM Desa, RKP
Desa dan DU-RKP Desa yang menjadi acuan pelaksanaan bidang-bidang tersebut di
atas sehingga pada akhirnya mampu menciptakan desa yang kuat, demokratis, maju
dan mandiri dengan memaksimalkan prioritas penggunaan anggaran pembangunan
Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan Desa melalui:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar
b. Pembangunan sarana dan prasarana desa
c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan
pemantauan dan monitoring serta pertanggungjawabannya harus melibatkan partisipasi
masyarakat sebagai subject dan obyek pembangunan di desa sebagai upaya
meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab sebagai warga masyarakat desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

157

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

CONTOH ISIAN FORMAT DALAM PENYUSUNAN RKP DESA

FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA
BERITA ACARA

PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kusumanegara Kecamatan................................ Kabupaten/kota.....................Provinsi

........................... pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 6 April 2015

Jam : 11.00 Wib/Wita/Wit

Tempat : Kusumanegara

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana

daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi
Pencermatan RPJM Desa 2015 – 2020 untuk dijabarkan di dalam RKP Desa 2015

Kriteria dan verifikasi RKP Desa 2015 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

3. Rancangan RKP Desa Tahun 2015

4. Proposal Teknis Kegiatan

5. Gambar Rencana Prasarana

6. Rencana Anggaran Biaya

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

8. Dafar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah :............................dari....................................

Notulen :............................dari....................................

Narasumber :1..........................dari....................................

2..........................dari....................................

3...................dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan

menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Pagu Indikatif Desa

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

3. Rancangan RKP Desa Tahun 2015

4. Proposal Teknis Kegiatan

5. Gambar Rencana Prasarana

6. Rencana Anggaran Biaya

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

8. Dafar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Kusumanegara, 2016

Ketua BPD

Kepala Desa

(......................................) (.......................................)

Wakil Kelompok Masyarakat

(...........................................)

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

158

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

PAGU INDIKATIF DESA TA. 2016

DESA : KUSUMANEGARA

KECAMATAN : ..............

KABUPATEN : ..............

PROVINSI : ..............

Sumber Dana Indikatif

Alokasi Dana Dana bagian Bantuan Keuangan
Desa (bagian dari hasil
No Indikatif Program/ Kegiatan Dana Desa pajak dan APBD APBD
Desa (APBN) dana retribusi Provinsi Kabupaten/
perimbangan
Kota
kab/ kota)
Penyelenggaraan -
I Pemerintahan Desa 250,000,000

1 Penghasilan tetap kepala
Desa/ Aparatur desa

2 Operasional RT/ RW

3 Tunjangan kepala Desa/
Aparatur desa

4 Tunjangan BPD

5 Operasional BPD

6 Operasional Perkantoran

II Pelaksanaan Pembangunan
Desa

1 Pengerasan jalan lingkungan 100,000,000 50,000,000 80,000,000
150,000,000
2 Pembangunan Gedung 100,000,000
Posyandu

III Pembinaan Kemasyarakatan -

1 operasional & Pelaks. PKK 12,000,000
Desa
9,000,000 6,000,000
2 Biaya operasional posyandu

3 Dan seterusnya.............

IV Pemberdayaan Masyarakat

1 Pelatihan kapasitas 50,000,000
masyarakat (kelompok tani)

2 Dan seterusnya.......

Kusumanegara, 2015

Ketua Tim Penyusun RKP

Desaa

SOEHARTO

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

159

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

YANG MASUK DESA

DESA : KUSUMANEGARA

KECAMATAN : ............

KABUPATEN : ............

PROVINSI : ............

No Asal Program / Nama Program / Kegiatan Prakiraan Pagu Dana Prakiraan Pelaksana
Kegiatan (Rp)
3 4 5
12 - - -
1 Dari Pemerintah - - -
2 Dari Pemerintah
1 Pembangunan Jembatan 250,000,000 Dinas PU 2015
Provinsi Cor
3 Dari Pemerintah
2 Pembangunan PAUD
Daerah Kabupaten

3 Dan seterusnya.............. 150,000,000 Dinas Pendidikan
.............................................. 2015

..................

Kusumanegara, 2015
Ketua Tim Penyusun RKP

Desaa

SOEHARTO

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

160

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

DESA RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA)
KECAMATAN TAHUN : 2016
KABUPATEN
PROVINSI : KUSUMANEGARA
: ...................
: ...................
: ...................

Bidang/jenis kegiatan Biaya dan Sumber Pola Pelaksanaan Rencana
Pembiayaan
Waktu
No Lokasi Vol Sasaran/ Pelaksa- Kerja- Kerja- Pelaksana
Bidang manfaat sama sama Kegiatan
naan
Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber Swakelola Antar Pihak

Desa Ketiga

a bc d ef g h i j k lm N

Penghasilan tetap Meningkatkan

Penyelenggaraan & tunjangan KUSUMA- 10 org/ kesejahteraan APB
1 a 1. 2016 127,800,000 Desa V
Pemerintahan Desa kepala Desa/ NEGARA thn Kades &
V
Aparatur desa aparatur Desa V
V
Operasional 13 org/ Mendukung 2016 42,800,000 V
2. RT/RW thn kelancaran 2016 21,600,000 V
3. Operasional RW tugas RT/RW 2016 30,200,000
3 RT Mendukung 2016 23,600,000
Tunj. Anggota /thn kelancaran
4. tugas RW
9 org/thn Meningkatkan
BPD kesejaht.
5. Operasional BPD 12 kali/ anggota BPD
thn Lancarnya
tugas BPD

6. Operasional 12 bln Meningkatkan 2016 30,200,000
Perkantoran kinerja pemdes

Jumlah
kegiatan....

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

161

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pembangunan Pengerasan jalan KUSUMA- 4 km Memperlancar ..... 2016 350,000,000 APB V
2 Desa a 1. lingkungan NEGARA transportasi .....2016 270,000,000 Desa V
.....2016 150,000,000
Pembangunan KUSUMA- Meningkatkan ......2016 250,000,000 APB V
2. Posyandu dan NEGARA 2 Unit kesehatan anak Desa V
V
pengadaan KUSUMA- APBD
peralatan NEGARA Kab
KUSUMA-
3. Pembangunan NEGARA 6x10m Meningkatkan APBD V Kab
PAUD 4 x 10 m prasarana Kab V Kab
pendidikan
4. Pembangunan Memperlancar 162
Jembatan Cor transportasi

Jumlah kegiatan....

Pembinaan Biaya KUSUMA- 12 bulan Meningkatkan 2016 12,000,000 APB
3 Kemasyarakatan operasional & NEGARA kesejahteraan Desaa
1. Pelaks. PKK Perempuan
Desa
Biaya 4 dusun 12 bulan Meningkatkan 2016 15,000,000 APB
2. operasional kesehatan ibu Desa
posyandu dan anak
Dan
3.
seterusnya........

Jumlah kegiatan .....

4 Pemberdayaan a 1. Pelatihan KUSUMA- 2 kali Meningkatkan 2016 50,000,000- APB
Masyarakat b2 peningkatan NEGARA kualitas dan Desa
kapasitas keterampilan
kelompok tani petani

Dan
seterusnya...........
...

Total kegiatan .......

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

DESA XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA
KECAMATAN DAFTAR USULAN RKP DESA
KABUPATEN TAHUN : 2015
PROVINSI
: KUSUMANEGARA
: ...............
: ...............
: ...............

Bidang / Jenis Kegiatan

No Lokasi Volume Sasaran/Manfaat Prakiraan Waktu Prakiraan Biaya
Bidang Pelaksanaan Jumlah (Rp.)
Jenis Kegiatan

1 Penyelenggaraan 1- - - - - -
pemerintahan desa 1 Pembangunan Pasar Desa KUSUMANEGARA 1 Unit/ thn 2016 500,000,000
2 Dan seterusnya................ Meningkatkan
2 Pembangunan Desa KUSUMANEGARA perekonomian warga 2016 200,000,000

3 Pembinaan Kemasyarakatan 1 Pengadaan sarana dan prasarana 4 paket Meningkatkan
Grup Seni Budaya kegiatan pemuda dan
pelestarian adat
istiadat dan budaya

2 Dan seterusnya........

4 Pemberdayaan Masyarakat 1 Pelatihan Teknologi Tepat Guna KUSUMANEGARA 2 kali/ thn Meningkatkan 2016 150,000,000
2 Dan seterusnya........ pengetahuan dan
keterampilan
masyarakat dalam
pengembangan TTG

Kusumanegara, 2015

Mengetahui Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa

MUHAMMAD AFIF SOEHARTO

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

163

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

XXI. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari Dusun Desa Kecamatan Kabupaten

Nama Kegiatan
Jenis Kegiatan

Pelaksana
Jumlah Pemanfaat

Pemanfaat Langsung Pemanfaat tidak A-RTM (rumah
langsung (orang) Tangga Miskin)

Umum A-RTM L Org
L Org L Org
P Org P Org P Org .....org

.....%

JML Org JML Org JML Org A-

RTM/UMUM

1. Latar belakang:
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi
masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)

3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini
menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan
pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan
sebab akibat dengan tujuan)

4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini
didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran,
meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad kesehatan, meningkatnya kualitas
pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan
merubahnya dalam pernyataan positif)

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

164

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)

8. Lain-Lain
a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

9. Lampiran-lampiran:
a) Berita Acara Musyawarah
b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui Tim Penyusun RKP

Kepala Desa Ketua

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

165

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(CONTOH)

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :KUSUMANEGARA
KECAMATAN
KABUPATEN : ............ No. RAB :..............................
PROVINSI :............................
:............ Bidang : Pendapatan Desa

: ........... Kegiatan

URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Total Jumlah
Rp Rp

ab c d E=bxd f

PENDAPATAN 1 Tahun 10,000,000 10,000,000
Pendapatan Asli Desa 1 Tahun 20,000,000 20,000,000
Hasil Usaha Desa 1 Tahun 25,000,000 25,000,000
Pembayaran jasa listrik 1 Tahun 15,000,000 15,000,000
Pembayaran Jasa PAM Desa
Hasil Pengolahan Kekayaan Desa 1 Tahun 10,000,000 10,000,000
Pasar Desa
Lain-lain pendapatan asli desa 1 Tahun 5,000,000 5,000,000
Pembayaran pelayanan jasa Pemdes
Bagi Hasil Pajak 1 Tahun 457,500,000 457,500,000
Bagi Hasil Pajak Kab. 1 tahun 257,500,000 257,500,000
Bagi Hasil PBB 1
Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun 6,000,000 6,000,000
Bagi Hasil Retribusi Pasar
Bagian Dana Perimbangan Tahun 10,000,000 10,000,000
Keuangan Pusat dan Daerah
ADD
Dana Desa Pusat
Bantuan Keuangan Pemerintah
Propinsi, Kab, dan Desa lainnya
Bantuan Pemerintah Kab.
Hibah
Hibah dari Kab
Hibah dari Badan/
lembaga/Organisasi swasta
Hibah dari Kelompok
masy/perorangan
Sumbangan pihak ketiga
Sumbangan dari perantau

JUMLAH PENDAPATAN 816,000,000

Kusumanegara, 2015

Mengetahui Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa

MUHAMMAD AFIF SOEHARTO

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

166