peserta

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA ................. KECAMATAN .....................

1. Bidang TAHUN ANGGARAN ...........
2. Kegiatan : …………………
3. Waktu Pelaksanaan
: …………………
: …………………

Rincian Pendanaan

No. Uraian Pagu Pencairan Permintaan Jumlah Sisa Dana
Anggaran s.d. yang Sampai (Rp.)
Saat Ini
lalu Sekarang

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

JUMLAH ......................, ....................................
Pelaksana Kegiatan
Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa ................................
.......................
Telah dibayar lunas
Setujui untuk dibayarkan Bendahara
Kepala Desa
…………………………………….
……………………………………

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

216

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

1. Bidang BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
2. Kegiatan DESA……………….. KECAMATAN…………………..

TAHUN ANGGARAN ………

:

:

Penerimaan (Rp.) Pengeluaran Jumlah Sald

(Rp.) Pengem-

No Tgl Uraian Dari Nomor Belanja Belanj balian ke o
Bendahar Swadaya Bukti Barang a Kas
Masyara- Bendahar
a dan Modal a (Rp.)
kat Jasa

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Pindahan Jumlah
dari halaman
sebelumnya

Jumlah Total Pengeluaran
Total Penerimaan Total Pengeluaran + Saldo
Kas

......................, ....................................
Pelaksana Kegiatan

................................

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

217

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

CONTOH

PENGISIAN FORMULIR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT)
PANJANG
(Pasangan Batu Dengan Mortar)
: 100 M’

0.30

Adukan 1 PC : 5 PP
1.00

0.30

0.40

0.10 0.80 0.10

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

218

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

MENGHITUNG VOLUME PEKERJAAN
1. PEKERJAAN GALIAN TANAH BIASA

1.40

1.00

Volume :PxLxT

: 100 x 1.0 x 1.4 = 140 M3

Upah Kerja : 1 orang/hari, produktifitasnya 1 M3

Untuk mengerjakan galian tanah biasa volume 140 M3 dibutuhkan : 1 x 140 = 140

OH

2. PEKERJAAN PASANGAN BATU BELAH CAMP 1PC : 5 PP
0.30

Adukan 1PC :5 PP
1.00

0.40

0.10 0.80 0.10

Volume : ((0.3 + 0.8) / 2) x 1.00 x 100 = 55 M3

0.40 x 1.00 x 100 = 40 M3

Jadi total volume adalah : 55 + 40 = 90 M3

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

219

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Kebutuhan Bahan, Upah dan Alat :

Bahan:

Batu Belah : 1.1 x 90 = 99 M3
90 = 48.9 M3
Pasir Pasang : 0.544 x 90 = 244.8 Zak

Semen : 2.72 x 67.5 OH
135 OH
Tenaga Kerja 6.7 OH

Tukang : 0.75 x 90 =
90 =
Pekerja : 1.5 x 90 =

Mandor : 0.075 x

Alat
Alat Bantu : 1 LS
(Pacul, sendok semen, meteran, ember)

3. PEKERJAAN PLESTERAN
0.35 Plester + Aci

0.05 0.10

Volume : (0.05 + 0.35 + 0.1) x 100 = 50 M2

Kebutuhan Bahan Upah dan Alat

Bahan:

Pasir Pasang : 0.022 x 50 = 1.1 M3
= 4.3 Zak
Semen : 0.086 x 50
7.50 OH
Tenaga Kerja 10.0 OH
0.75 OH
Tukang : 0.15 x 50 =
50 =
Pekerja : 0.20 x 50 =

Mandor : 0.015 x

Alat
Alat Bantu : 1 LS
(Pacul, sendok semen, meteran, ember)

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

220

Kementerian Dalam Negeri Volume Harga Satuan
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Rp.)

DAFTAR KEBUTUHAN BAHAN 249 Zak 70,000.00
99 M3 300,000.00
No Uraian 50 M3 250,000.00
I BAHAN 1 unit 450,000.00
1.1 Semen 2 unit 300,000.00
1.2 Batu belah
1.3 Pasir Pasang
1.4 Prasasti Marmer
1.5 Papan Proyek

II Upah Kerja 285 OH 90,000.00
3.1 Pekerja 75 OH 120,000.00
3.2 Tukang 7 OH 130,000.00
3.3 Mandor
125,000.00
III Alat 5 buah 45,000.00
2.1 Cangkul 3 buah 25,000.00
2.2 Sendok Semen 8 buah 50,000.00
2.3 Ember 2 buah
2.4 Meteran 1,000,000.00

IV Belanja Barang dan Jasa

4.1. Honor TPK 3 Org

Catatan: Harga satuan bahan sudah termasuk PPN 10%.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

221

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA BLONDO, KECAMATAN MUNGKID

TAHUN ANGGARAN 2015

1. Bidang : Pembangunan

2. Kegiatan : Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)

3. Waktu Pelaksanaan : 60 hari (Mei - Juni)

RINCIAN PENDANAAN

NO. URAIAN VOLUME SATUAN HARGA JUMLAH
SATUAN (Rp)
12 3
(Rp) 5
BELANJA MODAL
4

I Bahan

1.1 Semen 249 Zak 70,000 17,430,000
M3 300,000 29,700,000
1.2 Batu belah 99 M3 250,000 12,500,000
unit 450,000
1.3 Pasir Pasang 50 unit 300,000 450,000
600,000
1.4 Prasasti Marmer 1 OH 60,680,000
OH
1.5 Papan Proyek 2 OH

Total buah
buah
BELANJA BARANG DAN JASA buah
buah
II Tenaga Kerja

3.1 Pekerja 285 90,000 25,650,000
120,000 9,000,000
3.2 Tukang 75 130,000 910,000

3.3 Mandor 7 35,560,000

Total

III Alat

2.1 Cangkul 5 125,000 625,000
45,000 135,000
2.2 Sendok Semen 3 25,000 200,000
50,000 100,000
2.3 Ember 8 1,060,000

2.4 Meteran 2

Total

4.1. Honor TPK 3 Org 1,000,000 3,000,000

JUMLAH (Rp.) 100,300,000

Disetujui/ mengesahkan ................., tanggal ………………….
Pelaksana Kegiatan,
Kepala Desa,
…………………………………… …………………………………….

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

222

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

LEMBAR KASUS PENGAJUAN SPP

SPP ke I sebesar Rp. 36.260.000,- digunakan untuk pembelanjaan.

1. Semen Rp. 7.000.000

2. Batu belah Rp. 12.000.000

3. Pasir Pasang Rp. 5.000.000

4. Pekerja Rp. 7.000.000

5. Tukang Rp. 3.000.000

6. Mandor Rp. 300.000

7. Cangkul Rp. 625.000

8. Sendok semen Rp. 135.000

9. Ember Rp. 100.000

10. Meteran Rp. 100.000

11. Honor TPK Rp. 1.000.000

Susun dan hitunglah lembar kasus di atas kedalam format:
1. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
2. SPTB ( Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja)
3. BKPK ( Buku Kas Pembantu Kegiatan)

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

223

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.4.1.6

BAHAN BACAAN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini
berrtupu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat
dalam melaksanakan kegiatan ini. Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi, tugas dan tanggung
jawab Pengelola, prosedur dan dokumen penatausahaan dipaparkan secara rinci pada Bab ini.

Pengertian
Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun
pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

Ketentuan Pokok Penatausahaan
Pengelola Keuangan Desa, khususnya Bendahara, wajib memahami beberapa hal yang
menjadi ketentuan pokok dalam Penatausahaan, agar kegiatan Penatausahaan berlangsung
secara benar dan tertib. Secara ringkas, ketentuan pokok dimaksud disajikan pada tabel di
bawah ini:

Transaksi/ Ketentuan Pokok
Kegiatan
Rekening Desa 1. Rekening Desa dibuka oleh Pemerintah Desa di bank Pemerintah atau
bank Pemerintah Daerah atas nama Pemerintah Desa.
Penerimaan
2. Spesimen atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah
rekening sesuai kebutuhan.

Penerimaan dapat dilakukan dengan cara:
1. Disetorkan oleh bendahara desa
2. Disetor langsung oleh Pemerintah supra desa atau Pihak III kepada Bank

yang sudah ditunjuk
3. Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada

Bendahara Desa atau disetor langsung ke Bank.
Penerimaan oleh bendahara desa harus disetor ke kas desa paling lambat
tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran

Pungutan Pungutan dapat dibuktikan dengan:
1. Karcis pungutan yang disahkan oleh Kepala Desa
2. Surat tanda bukti pembayaran oleh Pihak III

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

224

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pengeluaran 3. Bukti pembayaran lainnya yang sah
1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan

peraturan desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa
2. Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP)

Tugas, Tanggung jawab, dan Prosedur Penatausahaan
Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupu
pengeluaran.
1. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi

tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Kepala Seksi, selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan didesa.

Prosedur penatausahaan penerimaan
1. Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Desa

Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai
prosedur dan tatacara sebagai berikut:
a. Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain.
b. Bendahara Desa menerima uang dan mencocokan dengan STS dan tanda bukti lainya.
c. Bendahara Desa mencatat semua penerimaan
d. Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa
e. Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib.

Dilarang..!!

Bendahara Desa dilarang:
 Membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan

pelaksanaan APB Desa.
 Menyimpan uang, cek atau surat berharga, kecuali telah diatur melalui

peraturan perundang-undangan.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

225

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2. Prosedur Penerimaan melalui Bank
Penyetoran melalui bank oleh pihak ketiga dilakukan sesuai prosedur dan tata- cara
sebagai berikut:
a. Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dlm rangka menyimpan uang dan surat
berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa.
b. Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda bukti lain sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Dokumen yang digunakan oleh bank meliputi:
 STS/Slip setoran
 Bukti penerimaan lain yang syah
d. Pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran yang dilakukan
melalui bank kepada bendahara desa dengan dilampiri bukti penyetoran/slip setoran
bank yang syah.
e. Bendahara desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank.

3. Prosedur Penerimaan melalui Petugas Pemungut
Penerimaan melalui Petugas Pemungut adalah:
a. Kepala Desa menetapkan Petugas Pemungut;
b. penyetor mengisi STS/tanda bukti lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Petugas Pemungut menerima uang sesuai yang tercantum dalam STS/tanda bukti
lainnya;
d. Petugas Pemungut dapat menyetorkan penerimaan melalui Bendahara Desa atau bank;
e. Petugas Pemungut menyampaikan pemberitahuan penyetoran kepada Kepala Desa;
dan
f. Bendahara Desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank.

Prosedur penatausahaan pengeluaran
Prosedur pengeluaran meliputi:
a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus
disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh
Kepala Desa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku
Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

(4) Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

(5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan
atau jasa diterima.

(6) Pengajuan SPP, terdiri atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)/bukti transaksi.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

226

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

(7) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana
kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum
dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. mengembalikan atau menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(8) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa dapat
menyetujui permintaan pembayaran dan memerintahkan Bendahara Desa untuk
melakukan pembayaran.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).
Terhadap pembayaran yang telah dilakukan, Bendahara Desa wajib melakukan
pengadministrasian/pencatatan pengeluaran.

Bukti Transaksi
Selain berupa Buku Kas, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi juga
merupakan bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi,
transaksi bisa dianggap tidak sah.

Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah
melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi
minimal memuat data: pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang
baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui
dan yang menerima.

Contoh Bukti Transaksi:
1. Kuitansi: Merupakan bukti transaksi yang muncul akibat terjadinya penerimaan uang

sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang diterima oleh si penerima uang.
2. Nota Kontan (Nota): Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar

secara tunai.
3. Faktur: Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara kredit.
4. Memo Internal (Memo): Merupakan bukti transaksi internal antara pihak-pihakdalam

internal lembaga. Misalnya: Pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva, penghapusan
piutang, dll
5. Nota Debit: Merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli. Barang
dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan.
6. Nota Kredit: Merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Barang
dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

227

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Contoh Kuitansi Yang Dibuat Pemerintah Desa

NO : 05/v/PD/2015

KODE REK : 2 .X. X. X X : Langsep
Sudah Terima : Bendahara : Duku
Dari : Manis
Desa
Kecamatan
Kabupaten

Jumlah Uang : Rp. 150.000,-

Terbilang : SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Untuk : Pembelian konsumsi rapat Aparat Desa.
Pembayaran 27 bungkus nasi goreng x Rp. 5.000,- = Rp. 135.000,-
1 Kardus Air mineral Rp. 15.000,-

Desa Langsep, 5 Maret 20....
Penerima
Ttd

(nama terang)

Setuju dibayar : Pelaksana Teknis Pengelola Bendahara Desa Langsep
Kepala Desa Langsep Keuangan Desa (PTPKD) ttd

ttd ttd

(nama terang) (nama terang) (nama terang)

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

228

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BUKU BANK
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN .........

Bulan :

Bank Cabang :

Rek. No. :

Tgl Pemasukan Pengeluaran
No Tran-
Uraian Bukti Bunga Penarikan Pajak Biaya Saldo
saksi Transaksi Transaksi Setoran Bank (Rp.) (Rp.) Administrasi
(Rp.)
(Rp.) (Rp.)

12 3 4 56 78 9 10

Total Transaksi Bulan Ini ......................, ....................................
Total Transaksi Kumulatif Bendahara

Mengetahui, ................................
Kepala Desa

................................

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

229

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BUKU KAS UMUM
DESA ………………… KECAMATAN …………………….

TAHUN ANGGARAN ..............

No Kode Penerimaa Pengeluara No Jumlah
Tgl Pengeluara
Uraian n n Bukt Saldo
. Rekening 4 n 9
(Rp.) (Rp.) i Kumulatif

12 3 5 678

JUMLAH Rp. Rp.
......................, ....................................
Mengetahui,
Kepala Desa Bendahara

................................ ................................

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

230

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ........

No Tanggal Uraian Pemotongan Penyetoran Saldo
12 3 (Rp.) (Rp.) (Rp.)
4 5
6

JUMLAH ......................,Tangggal
Mengetahui, ....................................
Kepala Desa
Bendahara
................................
................................

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

231

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.4.1.7

BAHAN BACAAN

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, bahwa Desa
mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil
pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan
sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan
tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang
dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar
Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, serta sumber lainnya dan tidak untuk
dijualbelikan.
Sumber-sumber pendapatan desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh
kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan agar tugas-
tugas pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan pendapatan
tersebut, Pemerintah Desa tidak mampu membiayai dan melaksanakan program-program
pembangunan desa sesuai kebutuhan dan prioritas desa secara maksimal.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa
adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa
salah satunya memiliki kewenangan dalam memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan
dan Aset Desa.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berkewajiban
mengelola keuangan dan asset desa dengan akuntabel, transparan, profesional, efektif
dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa, termasuk di dalamnya tugas pengelolaan keuangan dan asset desa, karena
keuangan desa merupakan alat penting untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan
kewenangan yang ada di desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

232

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Desa. Pemahaman ini dikandung maksud bahwa Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya diberikan wewenang untuk mengatur dan
mengorganisir tenaga sumber daya perangkat desa yang ada dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya dengan memanfaatkan secara optimal dan seefisien mungkin potensi
keuangan desanya seperti yang telah digariskan dalam anggaran pendapatan dan belanja
desa (APB Desa). Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban untuk
kemudian dilaksanakan akan membawa konsekuensi pertanggungjawaban
(akuntabilitas). Akuntabilitas inilah merupakan kewajiban untuk menjawab dan
menerangkan/menjelaskan kinerja dan tindakan pemerintah desa kepada pihak-pihak
pemberi mandat untuk meminta jawaban dan keterangan dari pihak yang bertanggung
jawab atau pihak yang yang berkewajiban lainnya. Akuntabilitas kinerja juga bisa
diartikan sebuah kewajiban seseorang atau organinsasi untuk mempertanggungjawabkan
kinerja dan hasil yang diperoleh.
Kewajiban pemerintah desa mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
tersebut tidak hanya sebatas pada tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten saja akan tetapi juga kegiatan Desa atas dasar
program dan kegiatanyang didanai dengan swadaya masyarakat. Dalam kaitan ini maka
laporan pertanggungjawaban pemerintah desa disampaikan kepada Bupati serta laporan
keterangan pertanggungjawaban ke pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta
menginformasikan pertanggung jawaban kepada masyarakat baik secara lisan maupun
melalui penggunaan papan-papan informasi yang ada.
Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang
menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan
ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh
para pengguna (Stakeholders). Secara umum pertanggung jawaban penyelenggaraan
pelayanan publik seringkali masih menerapkan standart nilai/norma pelayanan secara
sepihak dari pemberi pelayanan yang hanya berdasarkan juklak, sehingga cenderung
terjadi pada melemahnya komitmen aparat birokrasi untuk dapat
dipertanggungjawabkan. Rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintahan desa dalam
pelayanan masyarakat lebih cenderung disebabkan adanya prinsip loyal kepada atasan
dibanding kepada publik, sehingga dalam konteks akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala Desa mempunyai kewajiban
untuk membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelenggaran pemerintahan desa
pada setiap akhir tahun anggaran maupun diakhir masa jabatan termasuk didalamnya
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat kita pahami pentingnya laporan
pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai bentuk akuntabilitas yaitu asas yang harus
dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.Dalam konteks ini diharapkan dapat terbentuk Pemerintahan Desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

233

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab demi
mewujudkan masyarakat desa yang maju, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

2. PENGERTIAN
a. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang
berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode
tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas
tugas dan wewenang yang diberikan.
b. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu
kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab
yang ditugaskan.
c. Laporan Keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh
suatu organisasi kepada pihak internal dan eksternal, yang merupakan salah satu alat
pertanggungjawaban dan komunikasi kepada pihak yang membutuhkan.
d. Laporan pertanggungjawaban mempunyai pengertian keterangan secara rinci baik
tertulis maupun lisan atas segala pelaksanaan kegiatan suatu organisasi atas sebuah
mandat guna dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat (masyarakat ataupun
pemerintah diatasnya).
e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang
selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan
kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan
pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya
masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam)
tahun.
g. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang
selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan
Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan
seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

3. TUJUAN DAN MANFAAT
Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin
akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas
Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah
Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek seperti
hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

234

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari
penyelengaraan pemerintahan desa.

Secara umum tujuan pelaporan keuangan disusun adalah bentuk pertanggungjawaban
lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu
periode tertentu. Karena itulah pelaporan keuangan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi
karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah
dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya
(Pemerintah, BPD dan tentunya masyarakat Desa itu sendiri, bahkan mungkin donatur
atau calon investor).
Dari tujuan umum tersebut dapat diketahui beberapa manfaat pentingnya pelaporan
keuangan bagi Desa, diantaranya:
1. Mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya

ekonomi oleh Desa dalam 1 tahun anggaran.
2. Nilai kekayaan bersih yang dimiliki Desa sampai dengan posisi terakhir periode

pelaporan akan dapat diketahui secara akurat.
3. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang lebih

informulirif.
4. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik

penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber – sumber ekonomi yang dimiliki
Desa.
5. Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan
peraturan perundangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain.

4. PELAPORAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48-52, dalam
melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:
a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun

anggaran kepada Bupati/Walikota
b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa

jabatan kepada Bupati/Walikota
c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis

kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota
melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:
a) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b) Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

235

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

c) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan
d) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan sebagai bahan evaluasi oleh
Bupati/Walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan. Kepala Desa wajib
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan
kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima)
bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada akhir masa jabatan paling sedikit memuat:
a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya
b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima)

bulan sisa masa jabatan
c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai
d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaporkan oleh kepala
Desa kepada Bupati/Walikota dalam memori serah terima jabatan.
Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
masyarakat Desa.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 103 dan pasal
104, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada
Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan tersebut untuk semester
pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedang
Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari
tahun berikutnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN pasal 24 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.07/2015 :
a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada

bupati/walikota setiap semester.
b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan:

1) Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
2) Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya
c. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

236

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan
gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37-42, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan
laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB
Desa. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 103 dan pasal
104, selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 sampai dengan pasal 42, Kepala Desa
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa
dilampiri:
1) Formulir Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun

Anggaran berkenaan
2) Formulir Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan
3) Formulir Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio
komunitas, dan media informasi lainnya.
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, disampaikan paling lambat 1
(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

237

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

6. PENYAMPAIAN INFORMASI LAPORAN KEPADA MASYARAKAT

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri
dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka
pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang,
tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui
Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD
dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat
disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan
Informasi Desa, web site resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa.
Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Hal itu berarti
dalam pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif
masyarakat. Sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri, Laporan realisasi dan laporan
pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APB Desa wajib diinformasikan secara
tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh
masyarakat.
Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat yang
mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APB Desa.
Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap
Pemerintah Desa, baik yang berkenaan dengan APB Desa yang telah maupun yang akan
dilaksanakan.

7. SANKSI

Untuk pemberian sanksi, di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban
dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal
sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara
dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 25, dalam hal Kepala
Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa,
Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya
laporan realisasi penggunaan dana desa.

Dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa dalam hal terdapat
SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % pada akhir tahun anggaran sebelumnya,
Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif Kepala Desa yang bersangkutan.
Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

238

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

SiLPA Dana Desa. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana
Desa lebih dari 30%, Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif Kepada Desa
yang bersangkutan. Sanksi berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya
sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi
dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten/Kota
tahun anggaran berikutnya.Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur
dengan peraturan Bupati/Walikota.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

239

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA …………………..

TAHUN ANGGARAN …….

Kode Uraian Jumlah Jumlah Lebih/ Ket
Rekening 2 Anggaran Realisasi Kurang 6

1 (Rp.) (Rp.) (Rp.)

3 4 5

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ………………………

TTD
(……………………………….)

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

240

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA…………..
TAHUN ANGGARAN………….

Kode Uraian Jumlah Jumlah Lebih/ Ket
Rekening Anggaran Realisasi Kurang 6

12 (Rp.) (Rp.) (Rp.)
PINDAHAN SALDO (SEMESTER 3 4 5
PERTAMA )

Disetujui oleh
Kepala Desa ………………………

……………………………….

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

241

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Lampiran I Peraturan Desa
Nomor : .........
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APB Desaa
Tahun Anggaran ......

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa
PEMERINTAH DESA …………………
TAHUN ANGGARAN………………….

Kode Uraian Jumlah Jumlah Lebih/ Ket
Rekening 2 Anggaran Realisasi Kurang 6

1 (Rp.) (Rp.) (Rp.)
3 4 5

......................, .....................................
Kepala Desa

....................................................

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

242

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Lampiran II Peraturan Desa
Nomor : .........
Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa

Sampai Dengan 31 Desember 20.....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN TAHUN N TAHUN N-1
(Tahun Periode Pelaporan) (Tahun Sebelumnya)

I. ASET DESA
A. ASET LANCAR

1. Kas Desa

a. Uang kas di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa

2. Piutang

a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung
c. dst......

3. Persediaan

a. Kertas Segel
b. Materai
c. dst......

JUMLAH ASET LANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR

1. Investasi Permanen

- Penyertaan Modal Pemerintah Desa

2. Aset Tetap

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi
- dst.......

3. Dana Cadangan

- Dana Cadangan

4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B)

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I – II )

......................, .....................................
Kepala Desa

....................................................

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

243

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tanggal Lampiran III Peraturan Desa
Desa Nomor : .........
Kecamatan Tentang : Program Sektoral dan Program
Kabupaten
Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH
YANG MASUK KE DESA

: ………………
: ………………
: ………………
: ………………

Jenis Lokasi Rincian Volume Satuan Sumber Jumlah
No. Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dana (Rp)

Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp.

Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp.

Sub Total Jenis Kegiatan (3 ) Rp.

Sub Total (4) Rp.
Total (1 s/d 4) Rp.
......................, .....................................
Kepala Desa

....................................................

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

244

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER . . . . . . . . . . . . TAHUN ANGGARAN . . . . . . . .

PEMERINTAH DESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KECAMATAN . . . . . . . . . . . . . . . . .
KABUPATEN/ KOTA . . . . . . . . . . . .

Pagu Desa Rp. .................................

KODE NOMOR DAN J U M LAH JUMLAH
REKENING
URAIAN TANGGAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KET.
1 2 BUKTI (Rp) 7
DEBET (KREDIT)
PENYALURAN

(SP2D) (Rp) (Rp)

34 56

1 PENDAPATAN
12
121 Pendapatan Transfer

2 Dana Desa
21
- TAHAP PERTAMA
211
212 - TAHAP KEDUA
213 BELANJA
214 BANTUAN KE
DESA
Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kegiatan .................
Kegiatan .................
Kegiatan .................
Kegiatan .................

22 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
221 Kegiatan .................
222 Kegiatan .................

23 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
231 Kegiatan .................
232 Kegiatan .................

24 Bidang
Pemberdayaan
241 Masyarakat
242 Kegiatan .................
Kegiatan .................

JUMLAH

Bendahara Desa Disetujui
................... Oleh

Kepala Desa .....................

............................................ ..............................................

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

245

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Formulir

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA BLONDO

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE URAIAN ANGGARAN JUMLAH LEBIH
REKENING (Rp) REALISASI KURANG

3 (Rp) (Rp)

12

1 PENDAPATAN

11 PENDAPATAN ASLI DESA

111 HASIL USAHA

1 1 1 1 Bumdes/Badan Usaha Milik Desa 60,000,000
15,000,000
1 1 1 2 Hasil Pengelolaan tanah Kas Desa

112 HASIL ASET

1 1 2 1 Pasar Desa 10,000,000

113 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 20,000,000
114 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 25,000,000

12 PENDAPATAN TRANSFER 550,000,000
121 Dana Desa 15,000,000
122 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah
kabupaten/ kota 457,500,000
123 Alokasi Dana Desa

124 BANTUAN KEUANGAN

1 2 4 1 Bantuan Provinsi 6,000,000
92,400,000
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota

13 PENDAPATAN LAIN-LAIN

JUMLAH PENDAPATAN 1,250,900,000

2 BELANJA PENYELENGGARAAN
21
BIDANG
PEMDES

211 PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

246

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2 1 1 1 Belanja Pegawai 36,000,000
Siltap Kepala Desa 24,000,000
Siltap Sekretaris Desa 90,000,000
Siltap Kepala Seksi dan Kepala Urusan 60,000,000
Siltap Kapala Kewilayahan 12,000,000
Tunjangan Kepala Desa
Tunjangan Sekretaris Desa 8,000,000
Tunjangan Kepala Seksi dan Kepala 30,000,000

Urusan 25,000,000
Tunjangan Kepala Keilayahan 11,700,000
Tunjangan Ketua BPD 20,000,000
Tunjangan Anggota BPD

212 OPERASIONAL PERKANTORAN

2 1 2 2 Belanja Barang dan jasa

- Alat Tulis Kantor 7,000,000
1,000,000
- Benda POS
2,000,000
- Pakaian Dinas 4,000,000
4,000,000
- Alat dan Bahan Kebersihan 7,200,000

- Perjalanan Dinas 10,000,000

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dan Telepon

2 1 2 3 Belanja Modal

- Komputer

213 OPERASIONAL BPD

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK 4,000,000
6,000,000
- Penggandaan 5,000,000

- Konsumsi Rapat

214 OPERASIONAL RT/RW

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK 2,000,000
4,000,000
- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

22 BIDANG PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DESA

221 PEMBANGUNAN JALAN

2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa

- Upah Kerja 74,000,000

2 2 1 3 Belanja Modal

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

247

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

- Belanja Bahan Material 322,000,000

222 PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU

2 2 2 2 Belanja barang dan Jasa

- Upah Kerja 72,300,000

2 2 2 3 Belanja Modal 210,000,000
- Belanja Bahan Material

223 PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN
TANAH (TPT)

2 2 3 2 Belanja barang dan Jasa

- Upah Kerja 35,560,000
3,000,000
- Honor TPK 1,060,000

- Belanja alat 60,680,000

2 2 3 3 Belanja Modal

- Belanja Bahan Material

23 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

231 KEGIATAN PENYELENGGARAAN
POSYANDU

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK 10,000,000
21,000,000
- Konsumsi

24 BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

241 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS
KELOMPOK TANI

2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih 5,000,000
6,000,000
- Honor Panitia 8,000,000
6,000,000
- Konsumsi 9,000,000
4,000,000
- Bahan Pelatihan 2,000,000
2,000,000
- Uang saku peserta

- Kelengkapan Peserta

- ATK

- Pengandaan

25 BIDANG TAK TERDUGA

251 Kegiatan kejadian luar biasa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

248

Kementerian Dalam Negeri 20,000,000
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa 6,400,000

2 5 1 2 Belanja barang dan jasa 1,250,900,000
- Honorarium
- Konsumsi 0
- Obat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

249



Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.4.2.5

BAHAN BACAAN
PERHITUNGAN PPh dan PPN

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung

dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan
negara dan pembangunan nasional.
 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
pemungut pajak atau pemotong pajak. Jadi wajib pajak terdiri dari dua golongan besar yaitu
orang pribadi atau badan dan pemotong atau pemungut pajak.
 Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPh) atas
pengeluaran yang sudah jelas /pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal
pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen,
royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh
atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh
badan (PPh 23).
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP)
dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual
atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu
menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan
Faktur Pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual – namanya Pajak.
Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli – namanya pajak masukan. Tarif PPN
pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar
oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh persen).
 Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh Bendahara dalam buku pembantu kas
pajak.

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian

besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tanggal 22 Juni 2016, yang berlaku mulai

tahun pajak 2016, maka besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk wajib pajak

berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, jumlah PTKP-nya adalah

Rp54.000.000,00 atau setara dengan Rp4.500.000,00 per bulan.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

250

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Yang berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah pemberi
kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya
dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang
membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar
honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan,
termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan,
orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar
honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi
berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai
tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap
sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program
pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Di kesempatan ini
akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima
Pensiun Berkala.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan
menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap
bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak
dimana pegawai berhenti bekerja).

Berikut disampaikan contoh sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut.
Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh
gaji sebulan Rp.6.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan
Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan
Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00.
Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

251

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji 6.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 30.000,00
Premi Jaminan Kematian 18.000,00
Penghasilan bruto
Pengurangan 6.048.000,00
1. Biaya jabatan
301.600,00
5%x6.032.000,00 50.000,00
2. Iuran Pensiun 80.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua
431.600,00
Jumlah Pengurangan 5.616.400,00
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun 67.396.800,00
12x5.616.400,00
PTKP 54.000.000,00
- untuk WP sendiri 4.500.000,00
- tambahan WP kawin
Jumlah PTKP 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun 8.896.800,00
Pembulatan 8.897.000,00
PPh terutang
5%x8.897.000,00 444.850
PPh Pasal 21 bulan Juli
444.850 : 12 37.070,00

Catatan:
 Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap
tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
 Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP.
Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal
21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120 % x Rp 37.070,00=Rp
44.485,-

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

252

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Contoh:
Perhitungan Pajak (PPh 21 Pajak Penghasilan)
Mulai 1 Januari 2016 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.010/2016

No Status Kode Setahun Sebulan

1 WP Tidak Kawin + 0 Tanggungan TK/- 54.000.000 4.500.000
2 WP Tidak Kawin + 1 Tanggungan TK/1 58.500.000 4.875.000
3 WP Tidak Kawin + 2 Tanggungan TK/2 63.000.000 5.250.000
4 WP Tidak Kawin + 3 Tanggungan TK/3 67.5000.000 5.625.000
5 WP Kawin + 0 Tanggungan K/- 58.500.000 4.875.000
6 WP Kawin + 1 Tanggungan K/1 63.000.000 5.250.000
7 WP Kawin + 2 Tanggungan K/2 67.500.000 5.625.000
8 WP Kawin + 3 Tanggungan K/3 72.000.000 6.000.000

Contoh kasus 1 Pegawai Tidak Tetap
Dalam memperindah lingkungan di Desa A, Desa A menugaskan Bapak B (honorer di
kecamatan / kelurahan) untuk melakukan bersih bersih dengan imbalan Rp 2.000.000 tiap bulan
selama masa tertentu. Bapak A tidak ber-NPWP dan berstatus K-2, maka
(Rp2.000.000 – Rp 4.500.000 ) x 6%
PPh yang dipotong NIHIL

Contoh kasus 2 Pegawai Tidak Tetap
Dalam memperindah lingkungan di Desa A, Desa A menugaskan Bapak C (honorer di
kecamatan / kelurahan) untuk mengecat tugu dengan imbalan Rp 600.000,- untuk seluruh tugu
di desa. Bapak A tidak ber-NPWP dan berstatus K-2, maka
Rp 600.000 x 6%
PPh yang dipotong Rp 36.000,-

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

253

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Contoh kasus bukan pegawai
Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Desa A, Desa A mengundang seorang pengajar
untuk memberikan penyuluhan di desanya dengan imbalan Rp10.000.000.
Pengajar tersebut sudah memiliki NPWP dan berstatus TK-0, maka
((Rp10.000.000 x 50%) – Rp 4.500.000 ) x 5%
(Rp5.000.000 – Rp4.500.000) x 5%
Rp500.000 x 5%
PPh yang dipotong Rp25.000,-

Penyetoran PPh Pasal 21
Dengan menggunakan SSP;
Satu SSP untuk satu Masa Pajak;
Kode MAP / KJS = 411121 / 100 atau
Kode MAP / KJS = 411121 / 402 untuk yang final
Menggunakan NPWP Bendahara;
Dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21
Dengan menggunakan SPT Masa PPh Psl 21;
Satu SPT untuk satu Masa Pajak;
Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 22

Pajak merupakan saka guru ekonomi sebuah negara. Dengan pajak, negara dapat menjalankan
roda pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan publik. Tanpa pajak, bisa dipastikan
keuangan negara defisit dan perkembangan negara tersendat-sendat. Banyak kasus, ketika
banyak warga negara yang tidak taat pajak atau ada indikasi penggelapan pajak dalam waktu
yang lama, kondisi keuangan negara mengalami penurunan.
Inilah yang mendorong Pemerintah untuk bekerja keras dalam meningkatkan dan menjaga
pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu kebijakan Pemerintah yang populer belakangan
ini adalah Tax Amnesty.
Banyaknya Wajib Pajak yang tidak taat aturan dalam membayar pajak membuat Pemerintah
berusaha keras agar Negara tidak dirugikan. Bahkan, kabarnya sekitar 56% dari total simpanan
di perbankan Singapura adalah harta kekayaan Warga Negara Indonesia (WNI). Tentu saja ini
merupakan potensi pendapatan pajak yang masif. Persoalan itulah yang kemudian mendorong
Pemerintah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty atau pengampunan pajak.
Tax Amnesty merupakan solusi yang ditawarkan Pemerintah kepada Wajib Pajak yang tidak taat
aturan agar mau memberitahukan secara terus terang seluruh kekayaan yang mestinya dilaporkan
sebagai objek pajak kepada petugas pajak. Harapannya, selain mendapatkan pemasukan dari

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

254

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

pajak yang terutang, juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak besar baru yang tentu saja
dampaknya langsung pada perekonomian nasional.
Dari sekian jenis pajak yang tak dibayarkan sepenuhnya, tak menutup kemungkinan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah salah satunya. PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan
yang dibebankan pada badan usaha tertentu, baik milik Pemerintah (BUMN) maupun swasta,
yang melakukan kegiatan perdagangan terkait dengan ekspor, impor, ataupun re-impor. Tarif
untuk pajak jenis ini bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya.

Penjelasan Detail PPh Pasal 22 dan Perbedaannya dengan Pph Lain
Berdasarkan Undang-Undang, PPh tak hanya Pph Pasal 22 saja, tetapi juga ada PPh 21 dan Pph
23. PPh Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik Pemerintah maupun
swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

Bedanya dengan PPh lain, objek pajak pada PPh 22 sangat bervariasi, termasuk juga dengan
objek kena pajaknya yang beragam. Sementara untuk PPh Pasal 21, yang menjadi objek
pajaknya adalah gaji, honorarium, upah, ataupun tunjangan dan penerimaan apa pun yang terkait
dengan jabatan atau pemberian jasa. Sementara pada PPh Pasal 23, objek pajaknya adalah modal,
penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang terkena potongan PPh Pasal 21.

Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Pemungut PPh Pasal 22
Landasan hukum PPh Pasal 22 adalah UU No. 36 Tahun 2008. Undang-undang menyebutkan
objek pajak PPh Pasal 22 adalah barang yang dianggap “menguntungkan”. Menguntungkan di
sini maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan
dari transaksi perdagangan tersebut. Secara spesifik, subjek pajak PPh Pasal 22 meliputi Badan
Usaha (industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi), Agen Tunggal Pemegang Merek
(ATPM), produsen atau importir bahan bakar minyak, badan usaha yang bergerak dalam bidang
usaha industri baja, dan pedagang pengumpul (pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian,
dsb).
Selain itu, penjualan barang mewah, seperti pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari
Rp20.000.000.000, penjualan kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp10.000.000.000, dan penjualan rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000, juga dikenakan PPh Pasal 22 ini.
Yang berwenang menjadi pemungut PPh Pasal 22 adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) dan Bank Devisa yang mengurusi pemungutan PPh Pasal 22 untuk objek pajak terkait
impor serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dan Bendahara Pemerintah yang melakukan
pemungutan PPh Pasal 22 pada Pemerintah, baik pusat maupun daerah, instansi, serta lembaga
negara lainnya, terkait dengan pembayaran serta pembelian barang. Dari penjelasan tersebut, bisa
diketahui bahwa PPh Pasal 22 memiliki subjek dan objek pajak yang beragam yang telah
ditentukan Pemerintah sebagaimana dalam penjelasan tadi.

Kebijakan Tarif PPh Pasal 22
Mengingat bervariasinya objek pajak PPh Pasal 22, perlu dipahami secara mendalam penentuan
tarif dan besaran tarifnya. Berikut adalah besaran tarif serta penghitungan tarif PPh Pasal 22.

1. Untuk Impor

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

255

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Jika menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif yang dikenakan adalah 2,5% x nilai
impor. Sementara untuk non-API, tarifnya sama dengan 7,5% x nilai impor dan untuk impor
yang tidak dikuasai dikenakan tarif 7,5% x harga jual lelang.

2. Untuk Pembelian Barang
Jika pembelian barang dilakukan Bendahara Pemerintah, DJPB, dan BUMN/BUMD, tarif yang
dikenakan adalah 1,5% x harga pembelian belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
tidak final.

3. Untuk Penjualan Hasil Produksi
Sebagaimana ditetapkan lewat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, barang yang kena Pajak PPh
Pasal 22 meliputi: semen (tarif 0,25% x DPP PPN), kertas (tarif 0,1% x DPP PPN), produk baja
(0,3% x DPP PPN), dan produk otomotif (0,45% x DPP PPN). Semua tarif tersebut bersifat tidak
final.

4. Untuk Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri
Jenis ini juga dikenakan kepada eksportir dan pedagang pengumpul dengan tarif 0,25 % x harga
pembelian dan ini tidak termasuk PPN.

5. Untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu
Jika menggunakan API, tarif yang dikenakan sebesar 0,5% x nilai impor.

Pengecualian terhadap Pemungutan PPh Pasal 22
Besarnya lingkup objek pajak yang diatur dalam PPh Pasal 22 menyisakan beberapa
pengecualian terhadap pemungutan PPh Pasal 22, yaitu:

 Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak terutang PPh berdasarkan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal
22 yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak.

 Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk termasuk impor yang dilakukan ke
dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan
untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE).

 Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan pada belanja negara/daerah yang
meliputi jumlah kurang dari Rp2.000.000 (bukan merupakan jumlah yang dipecah-
pecah).

 Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-
benda pos, dan telepon.

Ilustrasi Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara
PemerintahAgar lebih
paham, berikut ini ilustrasi besarnya pungutan dan kewajiban pemungut dalam aplikasi PPh
Pasal 22 ini.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

256

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pada 20 Februari 2015, Bendahara membeli 4 (empat) printer dari PT Super Komputindo
(NPWP/NPPKP 01.222.355.5-063.000) dengan harga beli Rp22.000.000 (harga termasuk PPN).
Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah:
Pemungutan PPh

 Harga pembelian = 22.000.000

 Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000 (100/110 X 22.000.000)

 PPh Pasal 22 (1,5% x 20.000.000) = 300.000

Pemungutan PPN:
 Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000

 PPN (10% x 20.000.000) = 2.000.000

Kewajiban Bendahara
 Melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak
PT Super Komputerindo.

 Menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN.

Cermati dan Pahami PPh Pasal 22 untuk Memastikan
PPh Pasal 22 diberlakukan pada banyak subjek pajak, baik milik pemerintah maupun swasta,
yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor. Pemberlakuan bahkan
meluas sampai ke perdagangan barang yang dianggap "menguntungkan’. Sebab PPh Pasal 22
dapat dikenakan saat penjualan ataupun pembelian. Adalah perlu untuk mencermati dan
memahami sepenuhnya segala hal terkait PPh Pasal 22. Dengan begitu, bisa diketahui dengan
pasti apakah badan usaha Anda masuk sebagai subjek pajak. Dan transaksi pembelian yang Anda
atau badan usaha Anda dikategorikan sebagai objek pajak PPh Pasal 22 atau tidak.
(sumber: https://www.cermati.com/artikel/tarif-dan-perhitungan-pph-pasal-22-yang-pengusaha-
wajib-tahu)

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jenis barang yang tidak dikenai PPN

 Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya

Contoh : Asbes, batu kapur, marmer, pasir & kerikil, pasir kuarsa, tanah liat dll sebagaimana

contoh penjelasan pasal tesebut

 Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

Contoh : Beras, Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam, Daging segar, Telur, Susu, Buah-

buahan segar yang dipetik, Sayur-sayuan segar yang dipetik.

 Makanan dan minuman yang disajikan di Hotel, Restoran, Rumah Makan, Warung, Jasa

Boga/Katering

 Uang, emas batangan, dan surat berharga

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

257

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Jenis jasa yang tidak dikenai ppn
 Jasa pelayanan kesehatan medis
 Jasa pelayanan sosial
 Jasa pengiriman surat dengan perangko
 Jasa keuangan
 Jasa asuransi tidak termasuk jasa penunjang (agen, penilai, & konsultan)
 Jasa keagamaan
 Jasa pendidikan
 Jasa kesenian & hiburan
 Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
 Jasa angkutan umum di darat dan di air (tidak termasuk plat hitam)
 Jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terisahkan dari jasa angkutan

udara luar negeri
 Jasa tenaga kerja (tidak termasuk jika penyedia ikut bertanggung jawab atas hasil kerja

tenaga kerja tersebut)
 Jasa perhotelan
 Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara

umum
 Jasa penyediaan tempat parkir
 Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
 Jasa boga atau katering

Kapan bendahara desa harus memungut PPN
Terhadap belanja barang/jasa diatas Rp1.000.000,- {satu juta rupiah (DPP+PPN)} & bukan
bagian yang tepecah-pecah pada saat pembayaran, dengan cara pemotongan secara langsung dari
tagihan.

Berapa persen ppn yang harus dipungut?

Berdasarkan Undang Undang No.43 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat (1) : PPN dipungut = 10% x DPP

DPP adalah Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi
 Harga jual
 Penggantian
 Nilai impor / ekspor
 Nilai lain

a. Contoh Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp

25.000.000

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

258

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

PPN = 10% x Rp25.000.000
= Rp2.500.000

PPN Rp2.500.000 adalah pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A atas penjualan
BKP
Pengusaha Kena Pajak “D” menyerahkan Barang Kena Pajak secara Cuma-Cuma
untuk membantu korban bencana merapi Yogyakarta senilai Rp 330.000.000
termasuk laba 10%. Berapa PPN yang terutang atas penyerahan BKP tersebut:
DPP = 100 x harga jual termasuk laba

100 + %laba
= 100 x Rp330.000.000

110
= Rp300.000.000
PPN = 10% x Rp300.000.000
= Rp30.000.000
3. PT. sentosa adalah PKP dengan bidang usaha pemborong bangunan telah selesai
pembangunan sendiri satu unit gedung seluas 400 M2 untuk rumah direksi, dengan
biaya Rp 183.000.000 termasuk PPN atas pembelian bahan bangunan Rp 13.000.000
hitung PPN yang terutang atas kegiatan ini?
Jawab.
DPP = Penggantian
PPN = 10% X ( Rp183.000.000 – Rp13.000.000)
= 10% X Rp170.000.000
= Rp17.000.000

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Provinsi Jawa Timur – 2017

259

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Bahan Bacaan

Konsep Umum Pengembangan Kapasitas
Oleh Didik Herdiana

1. Latar Belakang.
Dewasa ini upaya pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting di
dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan
kapasitas misalnya dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal
maupun informal. Di dalam perusahaan misalnya melalui pelatihan-pelatihan
sumberdaya manusia, pengembangan sistem manajerial. Di dalam
pemerintahan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan juga penting
untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjadalankan tugasnya
sebagai abdi negara, dan juga regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan.
Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan
kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak
mungkin terjadi suatu proses pembangunan/pengembangan dalam hal
apapapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga
sistem yang mengaturnya.

2. Pengertian

Pertama mari kita lihat dulu pengertian kapasitas secara terminologi. Menurut
Wikipedia, Kapasitas berasal dari bahasa Belanda; capaciteit yang dapat
berarti:

1. daya tampung, daya serap
2. ruang atau fasilitas yang tersedia
3. kemampuan (maksimal)

Hal ini juga sejalan dengan apa yang ditulis di dalam kamusbesar.com bahwa
kapasitas dapat berarti:

1. ruang yg tersedia; daya tampung; (nomina)
2. daya serap (panas, listrik, dsb); (nomina)
3. keluaran maksimum; kemampuan berproduksi; (nomina)
4. El kemampuan kapasitor untuk menghimpun muatan listrik (diukur dl satuan

farad);(nomina)

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jatim – 2017

260

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah kapasitas yang terkait dengan
manusia dan juga sistem yang ada di sekitarnya, kapasitas yang dapat pula
diartikan sebagai kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga
kemampuan sistemnya.

Lalu bagaimana dengan Pengertian umum Pengembangan Kapasitas?Apakah
kapasitas hanya berorientasi kepada kemampuan manusia semata-mata?tentu
saja tidak, mengingat dalam sebuah sistem organisasi misalnya selain mencakup
aspek manusia juga mencakup sistem manajemen, kebijakan, strategi,
peraturan dll.

Pengertian pengembangan kapasitas memang secara terminologi masih ada
perbedaaan pendapat, sebagian orang merujuk kepada pengertian dalam
konteks kemampuan (pengetahuan, keterampilan) sebagian lagi mengartikan
kapasitas dalam konteks yang lebih luas termasuk di dalamnya soal sikap dan
perilaku. Sebagian ilmuwan juga melihat pengembangan kapasitas
sebagai capacity development atau capacity strengthening, mengisyaratkan
suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada
(existing capacity). Sementara yang lain lebih merujuk pada constructing
capacity sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (not
yet exist) (Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS: 2010)

Beberapa pengertian menurut para ahli:

 capacity building sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan
kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai
tujuan-tujuan yang dicita-citakan, Brown (2001:25)

 capacity building sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau
serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-
kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jatim – 2017

261

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga
dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada Morison (2001:42)
 Lain lagi menurut A9CBF: 2001) Peningkatan kapasitas dapat didefinisikan
sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok,
organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa
lingkungannya; mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan,
isu-isu dan peluang-peluang; memformulasi strategi-strategi untuk
mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan
memanfaatkan peluaang yang relevan. merancang sebuah rencana aksi,
serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar
sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan,
memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan
umpan balik sebagai pelajaran.

Dalam Buku The Capacity Building For Local Government Toward Good
Governance yang ditulis oleh Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS, juga
menyampaikan bahwa World Bank menekankan perhatian capacity building
pada;

1. Pengembangan sumber daya manusia; training, rekruitmen dan pemutusan
pegawai profesional, manajerial dan teknis,

2. Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya
manajemen,

3. Jaringan kerja (network), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi
network, serta interaksi formal dan informal,

4. Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation)
yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara
lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta
dukungan keuangan dan anggaran.

5. Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik,
ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Sedangkan UNDP memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu;

1. Tenaga kerja (dimensi human resources), yaitu kualitas SDM dan cara SDM
dimanfaatkan

2. Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan
yang diperlukan dan ruang/gedung,

3. Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan,
penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem
informasi manajemen.( lihat Edralin, 1997:148).

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jatim – 2017

262

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa upaya pengembangan kapasitas
dilaksanakan di berbagai tingkatan yang mencakup berbagai macam aspek,
mulai dari sumberdaya manusianya maupun juga sistem-sistem yang mengatur
proses kerja di dalamnya.

3. Tingkatan Pengembangan Kapasitas
Upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan (Prof.
Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS: 2010) yaitu sebagaimana diilustrasikan melalui
gambar berikut:

Dari gambar tersebut di atas dapatlah dikemukakan bahwa pengembangan
kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga)
tingkatan-tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan
dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang
mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu;

2. Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh
struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di
dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-
mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-
hubungan dan jaringan-jaringan organisasi;

3. Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan
persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan
pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam
organisasi-organisasi.

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jatim – 2017

263

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

4. Tujuan Pengembangan Kapasitas.

Secara umum tujuan pengembangan kapasitas tentu agar individu, organisasi
maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien
untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut.
Sedangkan dalam konteks pembangunan dewasa ini, tidak ada tujuan lain
selain untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik atau yang lebih
dikenal dengan good governance. Suatu kondisi kepemerintahan yang yang
dicita-citakan semua pihak dan mampu menjawab persoalan-persoalan dunia
saat ini.

5. Sasaran Pengembangan Kapasitas
Upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana
saja sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks pembangunan, dimana
dikenal pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan atau yang lebih
dikenal dengan good governance, maka sasaran pengembangan kapasitas
adalah pilar good governance itu sendiri, yaitu:

1. Masyarakat; Masyarakat di tingkatkan kapasitasnya baik secara individu
maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subyek pembangunan dan
sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri

2. Pemerintah; Mengapa harus? ya karena untuk menciptakan pelayanan
yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur
pemerintahan dan juga sistem pemerintahan harus memiliki kapasitas
yang baik pula.

3. Swasta dan Kelompok Peduli Lain; Upaya pembangunan tidak cukup
dilakukan hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-
mata tapi juga oleh pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra
pemerintah dalam pembangunan.

6. Bagaimana Pengembangan Kapasitas dilakukan?
Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga
mencakup berbagai macam aspek, bilamana merujuk pada tingkatan
tersebut diatas, maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan
melalui:

1. Pada Tingkatan individual; Secara umum dilakukan dengan
pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu
itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan
dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi.
Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui
nonformal seerti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dll

2. Pada Tingkatan Organisasi; Secara umum dilakukan dengan
pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem
manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan
jaringan organisasi

3. Pada tingkatan sistem; Terutama dilakukan baik melalui
pengembangan kebijakan, peraturan (Regulasi dan deregulasi) agar

Modul Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jatim – 2017

264